[36] Rakyat Kembali Dikibuli Sunday, 18 July 2010 19:38
Hady Sutjipto Pengamat Ekonomi Pembangunan Untirta, Serang
Wakil rakyat menginginkan Sri Mulyani dan Boediono mundur atau nonaktif dari jabatannya agar yang berwenang dapat menuntaskan skandal Century. Namun kemunduran Sri Mulyani beberapa waktu lalu malah menimbulkan kontroversi pasalnya ia malah ke Washington DC menjadi Direktur di Bank Dunia. Ada apa ini? Temukan jawabannya dalam wawancara wartawan Tabloid Media Umat Joko Prasetyo dengan Hady Sutjipto, Pengamat Ekonomi Pembangunan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang, Banten, berikut ini.
Sri Mulyani mundur sebagai Menkeu, tanggapan Anda?
Keputusan mundur Sri Mulyani, menimbulkan kontroversi. Ia meninggalkan banyak masalah, dan juga pertanyaan tentunya. Di tengah goncangan politik terus menerus mendera posisi Menteri Keuangan, terutama terkait dengan kasus Bank Century, justru menerima lamaran Bank Dunia. Penyelidikan KPK terhadap Sri Mulyani baru berjalan. Sehingga dengan posisinya Sri Mulyani di Bank Dunia justru akan menyulitkan proses hukum Bank Century. Ini terkesan lepas tanggung jawab dari masalah yang sedang dihadapi.
Terpelas dari skandal Century, tidakkah kita bangga dengan diangkatnya Sri Mulyani sebagai Direktur di Bank Dunia?
Apa yang bisa dibanggakan kalau untuk bekerja pada lembaga yang justru di negara-negara Barat sendiri terus-menerus menuai kritik keras, karena kegagalan konsep ekonominya di beberapa negara? Konsep Neo-liberalismenya, menjadi pemicu terjadinya kemacetan pertumbuhan, karena tidak ada alternatif dari sisi kapitalisme global.
1/5
[36] Rakyat Kembali Dikibuli Sunday, 18 July 2010 19:38
Lho memangnya ada apa dengan Bank Dunia?
Sejak awal beroperasinya, Bank Dunia sudah memengaruhi politik dalam negeri negara yang menjadi pengutangnya. Kebijakan yang diterapkan Bank Dunia yang memengaruhi kebijakan politik dan ekonomi suatu negara, disebut Program Penyesuaian Struktural (SAP, Structural Adjustment Program).
Bila negara-negara ingin meminta tambahan utang, Bank Dunia memerintahkan agar negara penerima utang melakukan perubahan kebijakan yang diatur dalam SAP. Bila negara tersebut gagal menerapkan SAP, Bank Dunia akan memberi sanksi fiskal.
Pengaruhnya di Indonesia?
Tak dapat dimungkiri, pengaruh Bank Dunia terhadap politik dan ekonomi di Indonesia juga sangat besar. Utang dana segar bisa dicairkan bila negara tersebut menerima SAP.
Apa saja yang diatur dalam SAP?
SAP mensyaratkan pemerintah untuk melakukan perubahan kebijakan yang bentuknya, antara lain: swastanisasi (privatisasi) BUMN dan lembaga-lembaga pendidikan; deregulasi dan pembukaan peluang bagi investor asing untuk memasuki semua sektor; pengurangan subsidi kebutuhan-kebutuhan pokok, seperti beras, listrik, dan pupuk; menaikkan harga bahan bakar (BBM) dll.
Benarkah hipotesa yang menyatakan, “mundurnya Sri Mulyani dari Menkeu untuk menjadi Diretur Bank Dunia merupakan skenario tingkat tinggi untuk menyelamatkan agen kapitalisme Sri Mulyani, Boediono & SBY dari gugatan Skandal Centur”?
Ini yang dikatakan bailout “Penyelamatan” yang dilakukan oleh Bank Dunia. Demikian mudah SBY melepas Sri Mulyani dengan alasan posisi yang strategis, posisi yang penting, posisi yang
2/5
[36] Rakyat Kembali Dikibuli Sunday, 18 July 2010 19:38
terhormat. Ini merupakan ”intervensi dan skenario tingkat tinggi” Bank Dunia terhadap Pemerintah Indonesia.
Apakah Sri Mulyani begitu penting bagi Bank Dunia?
Mereka sebagai bagian dari hegemoni kapitalisme global (Mafia Berkeley), yang berfungsi sebagai alat untuk memonitor kebijakan ekonomi Indonesia agar sejalan dan searah dengan kebijakan umum ekonomi yang digariskan oleh Washington Konsensus.
Artinya skandal Century akan dipetieskan?
Bisa saja..kalau sudah masuk deal-deal politik (kompromi politik). Ini terlihat dari sikap Fraksi Partai Golkar sedikit melunak selepas Sri Mulyani mundur dari jabatan Menteri Keuangan. Bahkan, partai berlambang pohon beringin ini tidak akan mempermasalahkan jika kasus Bank Century yang menjerat Sri Mulyani dihentikan.
Belum lagi sikap politik anggota DPR selalu berubah-ubah. Ibarat lagu: dunia ini... panggung sandiwara... ceritanya mudah berubah... Bahkan kalau sampai terjadi kartel politik, sudah pasti rekomendasi Pansus kemarin tidak ada artinya. Ini dibuktikan dengan penunjukkan Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie sebagai Ketua Harian Sekretariat Bersama Koalisi sebagai kompromi politik baru untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang muncul belakangan ini seperti kasus Bank Century dan mafia kasus perpajakan.
Kalau begitu bagaimana dengan uang rakyat yang 6,7 trilyun itu?
Nggak jelas nasibnya, besar kemungkinan tidak akan bisa dikembalikan. Ke mana aliran dana talangan tersebut? Mengingat mereka sebagai nasabah yang dijamin Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) justru tidak kebagian.
Mengapa BPK tidak melacak larinya dana talangan itu dan siapa nama-nama yang menerima
3/5
[36] Rakyat Kembali Dikibuli Sunday, 18 July 2010 19:38
aliran dana talangan itu? Saya khawatir nasibnya akan sama dengan kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) tahun 1998.
Prediksi Anda orang seperti apa yang akan di pilih SBY untuk duduk di kursi menteri keuangan nanti?
Siapapun penggantinya yang jelas adalah orang yang masih dalam lingkaran Mafia Berkeley. Mafia Berkeley memang dirancang secara sistematis untuk mengontrol ekonomi Indonesia. Kebijakan ekonomi yang diambil berisi empat strategi utama, yakni kebijakan anggaran yang ketat dan penghapusan subsidi, meliberalisasi keuangan, meliberalisasi industri dan perdangangan, dan melakukan privatisasi. Para mafia Berkeley itu berperan menjadi tim sukses agenda-agenda kebijakan IMF dan Bank Dunia di Indonesia saat ini.
Berarti kebijakan ekonominya tidak akan berubah?
Selama kebijakan ekonomi kapitalisme neoliberalisme tetap dianut di negeri ini maka tidak akan memberikan perubahan mendasar dalam kesejahteraan rakyat banyak. Yang berganti hanya orangnya saja sedangkan ideologi dan sistemnya tidak pernah berubah.
Maka perubahan mendasar dan perbaikan kesejahteraan rakyat banyak secara merata tidak akan terwujud. Karena secara ideologi, kapitalisme dan turunannya termasuk neoliberalisme memang tidak pro rakyat, melainkan pro kapitalis.
Pemerintahan akan melanjutkan atau bahkan menyempurnakan agenda-agenda neoliberalisme. Ujung-ujungnya akan menyebabkan kesengsaraan rakyat banyak Apa yang terjadi selama ini di negeri ini adalah buktinya. Masihkah kita memerlukan bukti yang lebih banyak lagi?
Rakyat kembali dikibuli?
4/5
[36] Rakyat Kembali Dikibuli Sunday, 18 July 2010 19:38
Ya..untuk yang kesekian kalinya rakyat kita kembali dikibuli. Sebenarnya rakyat kita sudah muak dan lelah dengan kondisi yang terjadi saat ini. Agar tidak dikibuli rakyat yang harus mengetahui akar masalah yang terjadi saat ini! Ketika sistem kapitalisme penuh masalah, sistem apa yang bisa dijadikan solusi saat ini? Islam punya solusi. []
5/5
