Terorisme di Indonesia
STMIK AMIKOM YOGYAKARTA
Nama
: Moch Arfian Ardiansyah
NIM
: 11.11.5038
Jurusan
: S1 – TI 06
Dosen
: Tahajudin Sudibyo, Drs.
Terorisme di Indonesia Abstrak Pada saat ini terorisme memang sudah merajalela di Indonesia. Terorisme di Indonesia sudah banyak dijumpai dan terakhir ini di daerah Surakarta. Bahkan teroris di Indonesia sudah sangat meningkat dari tahun ke tahun. Bahaya teroris sekarang adalah menyerang masjid – masjid dan tempat peribadahan lainnya. Mengenal teroris bukanlah hal yang langka di kalangan masyarakat Indonesia. Sampai saat ini masih banyak teroris yang belum sempat di tangkap dan masih berkeliaran mengebomb tempat – tempat ibadah ataupun Hotel. Menyadari sedemikian besarnya kerugian yang ditimbulkan oleh suatu tindak Terorisme, serta dampak yang dirasakan secara langsung oleh Indonesia sebagai akibat dari Tragedi Bom Bali I, merupakan kewajiban pemerintah untuk secepatnya mengusut tuntas Tindak Pidana Terorisme itu dengan memidana pelaku dan aktor intelektual dibalik peristiwa tersebut. Hal ini menjadi prioritas utama dalam penegakan hukum. Untuk melakukan pengusutan, diperlukan perangkat hukum yang mengatur tentang Tindak Pidana Terorisme. Menyadari hal ini dan lebih didasarkan pada peraturan yang ada saat ini yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) belum mengatur secara khusus serta tidak cukup memadai untuk memberantas Tindak Pidana Terorisme, Pemerintah Indonesia merasa perlu untuk membentuk Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, yaitu dengan menyusun Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) nomor 1 tahun 2002, yang padatanggal 4 April 2003 disahkan menjadi Undang-Undang dengan nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.
KATA PENGANTAR Dengan mengucap syukur alhamdulillah atas kehadirat Allah swt yang telah memberikan rahmat dan karunianya kepada saya, sehingga saya dapat menyelesaikan makalah tugas akhir pancasila. Penyusunan makalah tugas akhir pancasila ini adalah salah satu syarat untuk mengikuti Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS) tahun 2011/2012 dan makalah ini juga sebagai bukti bahwa saya (penulis) telah mengikuti dan menyelisaikan mata kuliah pancasila selama 3 hari. Saya sadar bahwasanya makalah ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu dengan senang hati kami akan menerima kritik dan saran sebagai masukan guna penyempurnaan makalah ini di masa yang akan datang. Akirnya dengan selalu memohon ridho Allah SWT, saya berharap semoga makalah ini ada manfaatnya bagi kita semuanya. Amien.
Yogyakarta, 28 Oktober 2011 Penyusun
Moch Arfian Ardiansyah NIM. 11.11.5038
Latar Belakang Terorisme merupakan salah satu bentuk tindak kejahatan khusus yang dapat menimbulkan kerugian besar bagi suatu negara. Dampak kerugian yang ditimbulkan ada yang sifatnya langsung dirasakan, ada pula yang sifatnya tidak langsung. Dampak kerugian langsung bisa berupa kerusakan fisik di sekitar lokasi berlangsungnya tindakan terorisme yang meimbulkan kerugian yang tidak sedikit, misalnya lokasi yang dijadikan tempat peledakan bom. Semakin masif serangan yang dilakuakn teroris, semakin besar pula kerugian langsung yang ditimbulkan. Namun, di sisi lain, ada pula dampak kerugian yang sifatnya tidak langsung yang jumlahnya bisa jadi lebih besar dibandingkan dampak kerugian yang sifatnya langsung. Terjadinya tindakan terorisme di suatu negara secara tidak langsung bisa mengancam sejumlah sektor lapangan usaha dalam perekonomian negara tersebut yang sensitif terhadap perubahan kondisi keamanan. Sebagai contoh, sektor transportasi atau pengangkutan, khususnya transportasi udara, mengingat banyak serangan terorisme yang terjadi di dalam pesawat terbang, seperti dalam peristiwa 11 September saat dua pesawat menabrak gedung WTC. Selain itu, sektor pariwisata juga menderita kerugian yang cukub besar akibat kejadian terorisme. Hal ini dibuktikan dengan menurunnya jumlah wisatawan asing yang berkunjung ke Bali dan objek-objek tujuan wisata lainnya di Indonesia. Dampak kerugian dari tindakan terorisme yang secara tidak langsung mempengaruhi kinerja (perkembangan) sektor lain ini bisa dikategorikan sebagai eksternalitas negatif dalam perspektif ilmu ekonomi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), terorisme diartikan sebagai penggunaan kekerasan untuk menimbulkan ketakutan dalam usaha mencapai tujuan (terutama tujuan politik), atau dapat pula diartikan sebagai praktik tindakan teror. Terorisme sendiri pada hakikatnya merupakan suatu tindak kejahatan ekstrim yang sengaja dirancang dengan tujuan untuk menebarkan teror, ancaman, ketakutan, kekhawatiran, dan rasa tidak aman di tengahtengah masyarakat sehingga menimbulkannya adanya pergolakan dan ketidakstabilan baik secara ekonomi, sosial, maupun politik.
Rumusan Masalah Bagaimana Upaya Indonesia untuk menanggulangi masalah terorisme ini? Adakah pasal – pasal yang bersangkutan tentang terorisme ini? Mengapa tindakan terorisme dapat terjadi di Indonesia?
Pendekatan a. Historis. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), menyebutkan hasil investigasi sementara terhadap pelaku bom bunuh diri di Gereja Bethel Indonesia Sepenuh (GBIS) Kepunton, Solo, Jawa Tengah, Minggu (25/9) pagi adalah anggota jaringan teroris Cirebon, Jawa Barat. “Investigasi sementara yang dilakukan,pelaku pembom bunuh diri ini adalah anggota dari jaringan teroris Cirebon dan kelompok itu melakukan aksi terorisme di Cirebon,” kata SBY di Kantor Presiden, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Minggu (25/9) sore. SBY saat memberi keterangan pers, antara lain didampingi Wapres Boediono, Menko Polhukam, Djoko Suyanto dan Kepala BIN Sutanto. Meskipun masih akan dilanjutkan investigasi menyeluruh, SBY memerintahkan aparat keamanan baik polisi dan TNI untuk mengungkap dan mencegah aksi teror. SBY menyebut, peristiwa di Solo ini adalah yang kedua kali di Indonesia pada 2011 ini. Peristiwa sebelumnya terjadi 6 bulan lalu di masjid kompleks Mapolresta Cirebon. “Kalau hari ini yang diganggu adalah kegiatan di gereja, di Cirebon mengganggu kegiatan ibadah di masjid jajaran Polresta Cirebon,” sambung SBY. Sementara itu, jumlah korban luka akibat aksi bom bunuh diri bertambah menjadi 20 orang dari sebelumnya yang berjumlah 19 orang. Belum diketahui apakah satu orang itu merupakan korban kritis yang tengah menjalani operasi.
Adapun tiga korban dari 20 korban ledakan itu sudah menjalani perawatan di RS Brayat Minulya (bukan RS Panti Waluyo-red) dan diperbolehkan pulang. “Ada empat orang yang sudah boleh pulang. Kemudian ada juga di RS Brayat Minulya ada tiga orang, sudah boleh pulang semua,” jelas Sekretaris PMI Solo Sumartono Hadinoto. Sebelumnya PMI Solo mendata beberapa nama korban di RS Oen, Kandang Sapi, Jebres, Solo. Mereka adalah Novia,27, Septi Roidik,28, Restiono, Yulianti,78, Delfiana,18, Harioko, 78, Febe,57, Gang Sihan, Anggraini 15 th Stefanus Suritno,73, Febriana dan Olivia Putri Yoseni. Sementara satu korban yang sebelumnya dikabarkan meninggal yakni Olivia Putri Yoseni (16) masih menjalani operasi di RS dr Oen. Kondisinya sendiri dikabarkan kritis karena mengalami luka parah di kepala akibat terkenan serpihan bom. Sementara itu Pemkot Surakarta memastikan bakal menanggung biaya perawatan bagi korba luka akibat serpihan bom bunuh diri di Gereja Kepunton Solo. Menurut Kasi Pelayanan dan Kesehatan Dinas Kesehatan Kota (DKK) Surakarta, Sigid Hermawan, pemkot Solo akan
semaksimal mungkin membantu para korban dengan membiayainya dari dana Pelayanan Kesehatan Masyarakat Surakarta (PKMS-sejenis program Jamskesda). “Kami akan mengusahakan untuk membantu pembiayaan bagi korban. Tragedi ini kami anggap sebagai musibah, dan tentu pemkot akan ikut menanganginya,” kata Sigid (PK)
Pembahasan 1. Bagaimana Upaya Indonesia untuk menanggulangi masalah terorisme ini? Dengan Gerakan Anti Teror Densus 88 Detasemen Khusus 88 atau Densus 88 adalah satuan khusus Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk penanggulangan teroris di Indonesia. Pasukan khusus berompi merah ini dilatih khusus untuk menangani segala ancaman teror, termasuk teror bom. Beberapa anggota juga merupakan anggota tim Gegana.
Densus 88 dirancang sebagai unit antiteroris yang memiliki kemampuan mengatasi gangguan teroris mulai dari ancaman bom hingga penyanderaan. Densus 88 di pusat (Mabes Polri) berkekuatan diperkirakan 400 personel ini terdiri dari ahli investigasi, ahli bahan peledak (penjinak bom), dan unit pemukul yang di dalamnya terdapat ahli penembak jitu. Selain itu masing-masing kepolisian daerah juga memiliki unit anti teror yang disebut Densus 88, beranggotakan 45 – 75 orang, namun dengan fasilitas dan kemampuan yang lebih terbatas.
Fungsi Densus
88 Polda
adalah
memeriksa
laporan aktifitas
teror
di
daerah.Melakukan penangkapan kepada personil atau seseorang atau sekelompok orang yang dipastikan merupakan anggota jaringan teroris yang dapat membahayakan keutuhan dan keamanan negara R.I.
2. Adakah pasal – pasal yang bersangkutan tentang terorisme ini? Bunyi pasal 6 Perpu No 1 tahun 2002 yang ditetapkan menjadi Undangundang melalui UU No 15 tahun 2003. Pasal 6 Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional, dipidana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.
Pasal 7 Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas internasional, dipidana dengan pidana penjara paling lama seumur hidup.
Pasal 8 Dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, setiap orang yang: A. Menghancurkan, membuat tidak dapat dipakai atau merusak bangunan untuk pengamanan lalu lintas udara atau menggagalkan usaha untuk pengamanan bangunan tersebut; B. Menyebabkan hancurnya, tidak dapat dipakainya atau rusaknya bangunan untuk pengamanan lalu lintas udara, atau gagalnya usaha untuk pengamanan bangunan tersebut; C. Dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusak, mengambil, atau memindahkan tanda atau alat untuk pengamanan penerbangan, atau menggagalkan bekerjanya tanda atau alat tersebut, atau memasang tanda atau alat yang keliru; D. Karena kealpaannya menyebabkan tanda atau alat untuk pengamanan penerbangan hancur, rusak, terambil atau pindah atau menyebabkan terpasangnya tanda atau alat untuk pengamanan penerbangan yang keliru; E. Dengan sengaja atau melawan hukum, menghancurkan atau membuat tidak dapat dipakainya pesawat udara yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain; F. Dengan sengaja dan melawan hukum mencelakakan, menghancurkan, membuat tidak dapat dipakai atau merusak pesawat udara; G. Karena kealpaannya menyebabkan pesawat udara celaka, hancur, tidak dapat dipakai, atau rusak; H. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, atas penanggung asuransi menimbulkan kebakaran atau ledakan, kecelakaan kehancuran, kerusakan atau membuat tidak dapat dipakainya pesawat udara yang dipertanggungkan terhadap bahaya atau yang dipertanggungkan
muatannya maupun upah yang akan diterima untuk pengangkutan muatannya, ataupun untuk kepentingan muatan tersebut telah diterima uang tanggungan; I. Dalam pesawat udara dengan perbuatan yang melawan hukum, merampas atau mempertahankan perampasan atau menguasai pesawat udara dalam penerbangan; J. Dalam pesawat udara dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau ancaman dalam bentuk lainnya, merampas atau mempertahankan perampasan atau menguasai pengendalian pesawat udara dalam penerbangan; K. Melakukan bersama-sama sebagai kelanjutan permufakatan jahat, dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu, mengakibatkan luka berat seseorang, mengakibatkan kerusakan pada pesawat udara sehingga dapat membahayakan penerbangannya, dilakukan dengan maksud untuk merampas kemerdekaan atau meneruskan merampas kemerdekaan seseorang; L. Dengan sengaja dan melawan hukum melakukan perbuatan kekerasan terhadap seseorang di dalam pesawat udara dalam penerbangan, jika perbuatan itu dapat membahayakan keselamatan pesawat udara tersebut; M. Dengan sengaja dan melawan hukum merusak pesawat udara dalam dinas atau menyebabkan kerusakan atas pesawat udara tersebut yang menyebabkan tidak dapat terbang atau membahayakan keamanan penerbangan; N. Dengan sengaja dan melawan hukum menempatkan atau menyebabkan ditempatkannya di dalam pesawat udara dalam dinas, dengan cara apapun, alat atau bahan yang dapat menghancurkan pesawat udara yang membuatnya tidak dapat terbang atau menyebabkan kerusakan pesawat udara tersebut yang dapat membahayakan keamanan dalam penerbangan; O. Melakukan secara bersama-sama 2 (dua) orang atau lebih, sebagai kelanjutan dari permufakatan jahat, melakukan dengan direncanakan lebih dahulu, dan mengakibatkan luka berat bagi seseorang dari perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf l, huruf m, dan huruf n; P. Memberikan keterangan yang diketahuinya adalah palsu dan karena perbuatan itu membahayakan keamanan pesawat udara dalam penerbangan; Q.
Di
dalam
pesawat
udara
melakukan
perbuatan
yang
dapat
membahayakan keamanan dalam pesawat udara dalam penerbangan; R. Di dalam pesawat udara melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat mengganggu ketertiban dan tata tertib di dalam pesawat udara dalam penerbangan.
Pasal 9 Setiap orang yang secara melawan hukum memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai
dalam
miliknya,
menyimpan,
mengangkut,
menyembunyikan,
mempergunakan, atau mengeluarkan ke dan/atau dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak dan bahan-bahan lainnya yang berbahaya dengan maksud untuk melakukan tindak pidana terorisme, dipidana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.
Pasal 10 Dipidana dengan pidana yang sama dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, setiap orang yang dengan sengaja menggunakan senjata kimia, senjata biologis, radiologi, mikroorganisme, radioaktif atau komponennya, sehingga menimbulkan suasana teror, atau rasa takut terhadap orang secara meluas, menimbulkan korban yang bersifat massal, membahayakan terhadap kesehatan, terjadi kekacauan terhadap kehidupan, keamanan, dan hak-hak orang, atau terjadi kerusakan, kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional.
Pasal 11 Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun, setiap orang yang dengan sengaja menyediakan atau mengumpulkan dana dengan tujuan akan digunakan atau patut diketahuinya akan digunakan sebagian atau seluruhnya untuk melakukan tindak pidana terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10.
Pasal 12 Dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun, setiap orang yang dengan sengaja menyediakan atau mengumpulkan harta kekayaan dengan tujuan akan digunakan atau patut diketahuinya akan digunakan sebagian atau seluruhnya untuk melakukan:
A. Tindakan secara melawan hukum menerima, memiliki, menggunakan, menyerahkan, mengubah, membuang bahan nuklir, senjata kimia, senjata biologis, radiologi, mikroorganisme, radioaktif atau komponennya yang mengakibatkan atau dapat mengakibatkan kematian atau luka berat atau menimbulkan kerusakan harta benda; B. Mencuri atau merampas bahan nuklir, senjata kimia, senjata biologis, radiologi, mikroorganisme, radioaktif, atau komponennya; C. Penggelapan atau memperoleh secara tidak sah bahan nuklir, senjata kimia, senjata biologis, radiologi, mikroorganisme, radioaktif atau komponennya; D. Meminta bahan nuklir, senjata kimia, senjata biologis, radiologi, mikroorganisme, radioaktif, atau komponennya secara paksa atau ancaman kekerasan atau dengan segala bentuk intimidasi; E. Mengancam: 1) menggunakan bahan nuklir, senjata kimia, senjata biologis, radiologi, mikroorganisme, radioaktif, atau komponennya untuk menimbulkan kematian atau luka berat atau kerusakan harta benda; atau 2) melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam huruf b dengan tujuan untuk memaksa orang lain, organisasi internasional, atau negara lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. F. Mencoba melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, atau huruf c; dan G. Ikut serta dalam melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai Dengan huruf f.
Pasal 13 Setiap orang yang dengan sengaja memberikan bantuan atau kemudahan terhadap pelaku tindak pidana terorisme, dengan: A. Memberikan atau meminjamkan uang atau barang atau harta kekayaan lainnya kepada pelaku tindak pidana terorisme; B. Menyembunyikan pelaku tindak pidana terorisme; atau C. Menyembunyikan informasi tentang tindak pidana terorisme, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun.
Pasal 14
Setiap orang yang merencanakan dan/atau menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12 dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup.
Pasal 15 Setiap orang yang melakukan permufakatan jahat, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12 dipidana dengan pidana yang sama sebagai pelaku tindak pidananya.
Pasal 16 Setiap orang di luar wilayah negara Republik Indonesia yang memberikan bantuan, kemudahan, sarana, atau keterangan untuk terjadinya tindak pidana terorisme, dipidana dengan pidana yang sama sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12.
Pasal 17 (1) Dalam hal tindak pidana terorisme dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dilakukan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya. (2) Tindak pidana terorisme dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama. (3) Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu korporasi, maka korporasi tersebut diwakili oleh pengurus.
Pasal 18 (1) Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap korporasi, maka panggilan untuk menghadap dan penyerahan surat panggilan tersebut disampaikan kepada pengurus di tempat tinggal pengurus atau di tempat pengurus berkantor. (2) Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000.000,- (satu triliun rupiah).
(3) Korporasi yang terlibat tindak pidana terorisme dapat dibekukan atau dicabut izinnya dan dinyatakan sebagai korporasi yang terlarang.
Pasal 19 Ketentuan mengenai penjatuhan pidana minimum khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 15, Pasal 16 dan ketentuan mengenai penjatuhan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, tidak berlaku untuk pelaku tindak pidana terorisme yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun.
3. Mengapa tindakan Terorisme ini dilakukan? "Kemiskinan, pengangguran, dan kesenjangan terjadi ketika penguasa justru mengeluarkan kebijakan yang memunculkannya di tengah masyarakat. Semua mempunyai potensi yang tinggi bagi munculnya terorisme. Himpitan ekonomi memudahkan orang menerima ilusi-ilusi semu yang bisa sangat merugikan," ujar anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) asal Jawa Tengah, Poppy Dharsono di Jakarta, Selasa (27/9).
Menurut Poppy, terorisme tumbuh karena situasi kondisi tertentu. Pelaku teror sangat mungkin digerakkan lebih satu motif. Kemiskinan, pengangguran, dan kesenjangan ekonomi di tengah masyarakat menjadi pemicu maraknya terorisme di Tanah Air.
Selain kemiskinan, pengangguran, dan kesenjangan, pelaku teror sangat mungkin digerakkan motif radikalisme agama, pelanggaran harkat kemanusiaan atau perlakuan diskriminasi, negara nondemokrasi atau kesukuan dan nasionalisme (separatisme),maka dari itu harus dikenali penyebab terorisme untuk mendapatkan pencegahannya atau solusi yang mujarab.
Kesimpulan dan Saran Dapat terlihat bahwa Terorisme timbul dengan dilatar belakangi berbagai sebab dan motif. Naun patut kita sadari bahwa terorisme bukan merupakan ideologi atau nilai-nilai tertentu dalam ajaran agama . Terorisme merupakan strategi , instrumen dan atau alat mencapai tujuan. Penerapan UU anti terorisme di dalam No 15 Tahun 2003 sangat berpotensi mengakibatkan pelanggaran Hak Asasi Manusia bagi para tersangka terorisme dan tidak memberikan efektifitas untuk mengurangi orang untuk bertindak sebagai teroris. Wewenang yang terlalu luas bagi aparat untuk memberantas terorisme tanpa disertai tanggungjawab dalam pelaksanaannya akan mengakibatkan suatu terorisme baru yang dilakukan terhadap negara terhadap warga negaranya atau State Terorism. Hal inilah yang ditakutkan oleh para ahli hukum pidana. Untuk itu pemerintah perlu memikirkan pendekatan yang tidak legalis represif terhadap terorisme salah satunya antara lain memikirkan kemungkinan rekonsialisasi dan terbukanya komunikasi intensif antara pemerintah-masyarakat dan unsur-unsur di dalam masyarakat itu sendiri. Patut disadari bahwa terorisme merupakan rangkaian tindakan yang kompleks, maka pada dasarnya pengaturan anti terorisme tidak akan memadai jika hanya dilakukandalam satu undang-undang. Selain itu sudah sepatutnya aparat penegak hukum mengefektifkan ketentuan hukum yang sudah ada dan terpancar dalam berbagai undang-undang, dengan cara mengintegrasikan kedalam kerangka hukum yang komprehensif. Revisi UU anti terorisme harus sesuai dengan kerangka hukum yang harus mengatur aspek-aspek yang berkaitan dengan pengawasan perbatasan, keamanan transportasi, bea cukai, keimigrasian, money loundring, basis rekruitmen dan pelatihan ( milisi atau pelatihan militer illegal ), keuangan, bahan peledak, bahan kimia dan persenjataan serta perlindungan terhadap masyarakat sipil. Serta mewajibkan setiap prosedur dan tindakan hukum dilakukan secara nondiskriminatif , melindungi dan menghormati HAM.
Referensi 1. Andy wijayanto, Menangkal Terorisme Global, dalam buku kumpulan esai Terorisme yang diterbitkan oleh Imparsial, 2003. 2. F. Budi Hardiman, Terorisme: Paradigma dan Definisi, dalam buku kumpulan esai Terorisme yang diterbitkan oleh Imparsial, 2003. 3. Rohan Gunaratna, Inside Terrorism, Columbia University Press, 2003 4. M Zaki Mubarak, “Geneologi Islam Radikal di Indonesia: Gerakan, Pemikiran, dan Prospek Demokrasi”, LP3ES, Jakarta, April 2008
