4ilrr)
TERM OF REFERENCE PARTISIPASI INDONESIA DI FORUM INTERNASIONAL KEGIATAN TA 2016
No. Dokumen
F.
Revisi
1
TanggalTerbit
o7.o7.2014
Ha la
man
Kementerian/Lembaga Unit Kerja Program Hasil (Outcome) Kegiatan
BADAN STANDARDISASI NASIONAL PUSAT KERJASAMA STANDARDI SASI
lndikator Kinerja Kegiatan
Persentase
PKT.4.0.1
1 dari 5
Kerjasama Standardisasi Meningkatkan akses produk nasional ke pasar global Partisipasi lndonesia di Forum lnternasional
(%) tanggapan lndonesia dalam
kegiatan
pengembangan standar internasional
Jenis Keluaran
(O
utputl
Volume Keluaran Satuan Ukuran Jenis keluaran
Laporan Partisipasi lndonesia dalam Pengembangan Standar lnternasional 2 (dua)
Laporan Partisipasi lndonesia dalam Pengembangan Standar lnternasional
A. Latar Belakang
1, Dasar Hukum Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (SPK) mengatakan bahwa dalam rangka melindungi kepentingan negara, keselamatan, keamanan, dan kesehatan warga negara serta perlindungan flora, fauna, dan pelestarian fungsi lingkungan
hidup diperlukan standardisasi dan penilaian kesesuaian. Standardisasi dan penilaian kesesuaian merupakan salah satu alat untuk meningkatkan mutu, efisiensi produksi, mempertancar transaksi perdagangan, serta mewujudkan persaingan usaha yang sehat dan
transparan, yang diperlukan dalam berbagai sektor kehidupan termasuk perdagangan, industri, pertanian, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta lingkungan hidup
Terbukanya pasar bebas di era globalisasi baik regional maupun internasional, khususnya Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) yang akan diterapkan pada awal tahun 2016, menjadi potensi dan peluang untuk meningkatkan perekonomian nasional dan daerah. Peluang akses pasar untuk produk-produk lndonesia terbuka cukup lebar dan berdaya saing tinggi, khususnya bagi pelaku usaha mikro dan kecil di daerah. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014, Pasal 53 ayat ('l) menyatakan bahwa BSN bekerjasama dengan kementerian, LPNK lainnya, dan/atau Pemerintah Daerah untuk melakukan pembinaan terhadap Pelaku usaha dan masyarakat dalam penerapan sNl; Pasal 54 menyatakan bahwa BSN, kementerian, LPNK lainnya, dan/atau
Pemerintah Daerah dapat melakukan pembinaan dan pengembangan LPK dengan memperhatikan kebutuhan pasar dan masyarakat dan Pasal 56 menyatakan bahwa BSN, kementerian, LPNK lainnya, institusi pendidikan, organisasi standardisasi regional dan internasional, dan/atau Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan peningkatan kompetensi SDM di bidang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian.
sesuai organisasi dan Tata Kerja BSN yang ditetapkan melalui SK Ka.BSN No.965/BSNUHK.35/05i2001, Deputi Bidang Penelitian dan Keriasama Standardisasi mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebi.lakan di bidang perumusan standar, penelitian dan pengembangan serta kerjasama di bidang standardisasi.
Pedoman standardisasi Nasional (PSN) Nomor 09 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Mirror committee. Pedoman ini menggantikan PSN Nomor 09:2007. Pedoman ini dirumuskan dengan tuiuan untuk: a) menciptakai- mekanisme yang seragam dalam mengembangkan Mc; b)
mlnciptakan keteraturan yang selaras dengan praktek dunia internasional; c) melengkapi acuan pelaksanaan kegiatan pengembangan MC'
2. Gambaran umum Nationat standards Partisipasi lndonesia dalam forum lSo diwakili oleh BSN yang merupakan oleh ISO' dilaksanakan AoJy fi"rtindiL sebagai confact pornf untuk selurul !9Sr4an- IT^S. Technical maupun policy C)POLCO) (DEVCj, CAsco, Commiftee Linia.rf. didatamnyJ
t.PKr.4.0.1
Page 1
Eil'i)
: Revisi : Tanggal Terbit : Halaman : No. Dokumen
TERM OF REFERENCE PARTISIPASI INDONESIA DI FORUM INTERNASIONAL KEGIATAN TA 2016
F.PKT.4.0.1 1-
0L.O7.2074
2dari 6
ISO (Technical Management Board) yang mengaturTechnical Committee/Sub Committee/Wc, serta komite teknis di dalamnya. lndonesia adalah salah satu anggota ISO yang termasuk kalegoti Member Body. Management Board
Sementara itu forum IEC selaku organisasi perumus standar internasional untuk bidang dibidang elektroteknika (elektronika dan kelistrikan), lndonesia diwakili oleh Komite Nasional lndonesia untuk lEC. Mengingat banyaknya )umlah Technical Committee (TC)/Sub Committee (SC) di ISO/IEC dan
status lndonesia sebagai P (Pafticipating\ member pada beberapa TC/SC, serta untuk menjamin keterlibatan seluruh pemangku kepentingan yang terkait, maka BSN membentuk National Mirror Commiftee (NMC) yang merupakan komite bayangan dari TC/SC ISO/IEC di tingkat nasional yang bertugas untuk mendukung partisipasi lndonesia dalam perumusan standar internasional. Adapun kegiatan NMC bertujuan:
a)
untuk membuka kesempatan luas bagi stakeholder untuk berpartisipasi aktif dalam
b)
untuk menciptakan media pembelajaran bagi stakeholder dalam angka capacity building terkait kegiatan perumusan standar internasional (to make them learn), untuk membangun kepercayaan diri stakeholder dalam persaingan bisnis global (to make
c)
kegiatan perumusan standar internasional (to make them involve)
;
them confidence\. Dengan demikian partisipasi dalam kegiatan pengembangan standar internasional baik melalui tanggapan dalam pengembangan standar maupun kehadiran dalam berbagai pertemuan inteinasional dimaksudkan untuk memberikan masukan dalam program nasional
pengembangan SNl, sehingga SNI yang dikembangkan mendapatkan masukan yang tepat sesuai perkembangan internasional dan memenuhi kebutuhan nasional. Selain hal tersebut diharapkan lndonesia dapat menduduki jabatan yang ada di organisasi internasional tersebut untuk memperjuangkan kepentingan nasional dan negara berkembang lainnya.
Dalam rangka mendukung rencana strategi BSN, untuk turut berkontribusi dalam program Pembangunan Nasional yang diarahkan untuk memantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan menekankan pembangunan keunggulan kompetitif perekonomian yang berbasis SDA yang tersedia, SDM yang berkualitas, serta kemampuan IPTEK, maka direncanakan kegiatan kerjasama standardisasi melalui partisipasi lndonesia di forum internasional. Kegiatan dalam partisipasi tersebut meliputi: 1. Penguatan partisipasi para pemangku kepentingan lndonesia dalam kegiatan Mirror Commiftee (MC) ISO dan IEC; 2. Penguatan peran lndonesia melalui Kegiatan Standardisasi Multilateral dan lnternasional. Beberapa kegiatan yang akan dilaksanakan mengacu pada beberapa sektor prioritas BSN untuk tahun 2b15. Namun karena kegiatan Kerjasama internasional juga harus sesuai dengan perkembangan di tingkat internasional, maka hanya bidang prioritas yang selaras dengan kegiatan internasional saja yang akan dilaksanakan untuk tahun 2015
B. Sasaran/Penerima Manfaat penerima manfaatnya dalam keglatan kerjasama kelembagaan dan partisipasi dalam pengembangan standar internasional adalah : 1). Panitia Teknis Perumusan SNI 2i. lnstansi Pemerintah terkait (Kementerian dan Lembaga Non Kementerian) 3). Ekspert dari Perguruan tinggi 4). Pihak industri nasional 5). Anggota Mastan 6). BSN
C.
Strategi Pencapaian Keluaran
1. Metode Pelaksanaan
F.PKT.4.0.1
Page 2
BS[rj)
TERM OF REFERENCE PARTTS!PASI !NDONESIA DI FORUM INTERNASIONAT KEGIATAN TA 2016
No. Dokumen
F.PKT.4.0.1
Revisi
1.
TanggalTerbit
01,.07.201.4
Halaman
3 dari 6
Metode yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan ini direncanakan dilakukan secara swakelola.
2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan Untuk rencana pelaksanaan kegiatan yang akan dilakukan pada tahun anggaran 2015, komponen/tahapan pelaksanaannya diatur sbb :
A.
Dalam rangka Penguatan Partisipasi lndonesia dalam Kegiatan Mirror Committee (MC), direncanakan pelaksanaan kegiatan sebagai berikut:
Tahap pelaksanaan rapat koordinasi dilakukan pada awal persiapan pembentukan mirror committee dan juga digunakan untuk melakukan pembahasan draf standar internsional di dalam kantor. Pembahasan intensif merupakan fasilitasi kepada national mirror committee (NMC) untuk dapat melakukan pembahasan draf standar internasional di luar kantor (biasanya di hotel) agar pelaksanaan pembahasannya bisa lebih efektif. Tahapan ini direncanakan sebagai salah satu bentuk peningkatan kompetensi SDM di internal Pusat Kerjasama Standardisasi khususnya dalam bidang pelayanan sebagai Sponsoring Authority agar lebih paham dan mengimplementasikan standar internasional secara profesional dalam melaksanakan pekerjaan. Pelatihan yang diberikan berupa Pelatihan terkait ISO Slstem Manajemen.
Berkenaan dengan tugas yang diemban oleh BSN selaku National Standards Body sebagai Sponsoring Authority yang merupakan implementasi dari berbagai standar yang dihasilkan oleh berbagai TC di ISO dan IEC atau gabungan dari ISO-IEC, maka BSN selaku Sponsoring Authority akan melaksanakan workshop sponshoring authority dengan mengundang para calon penerap standar identifikasi nomor kartu. Workshop tersebut akan mengalokasikan paket fullday. Selain kegiatan workshop, didalam tahapan pengembangan sponsoring authority ini akan melakukan persiapan sebanyak 2 kali dalam bentuk konsinyering paket fullday meeting. Dengan pengembangan ini diharapkan BSN dapat memenuhi kewajibannya dan membuka peluang untuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sesuai dengan kebutuhan industri/bisnis. Pelaksanaan kegiatan diperlukan guna mengontrol kegiatan secara keseluruhan dengan mengevaluasi kegiatan pada masing-masing mirror committee agar kedepannya kegiatan
MC bisa berjalan dengan baik. Evaluasi mirror committe ini direncanakan
secara
konsinyering (paket meeting fullday) dengan mengundang peserta perwakilan dari masing-masing MC.
Tahapan terakhir dari kegiatan ini adalah penyusunan laporan akhir kegaitan yang direncanakan secara konsinyering paket meeting fullboard. Kegiatan ini dilakukan dengan tujuan untuk mencari masukan sebanyak-banyaknya dari peserta sehingga mengnasitXan laporan akhir yang terukur dan dapat memberi masukan untuk perbaikan pengelolaan MC kedePannYa. Bulan ke
Tahapan Kegiatan 1
2
3
4
5
6
7
I
9
10
11
12
Rapat koordinasi dan oembahasan intensif Capacity building Pengembangan Soonsorinq Authoritv Manaiemen evaluasi
F.PKT,4.0.1
Page 3
TERM OF REFERENCE PARTISIPASI !NDONESIA DI FORUM INTERNASIONAL KEGIATAN TA 2016
BS[ri)
No. Dokumen
F.PKT.4.0.1
Revisi
1.
TanggalTerbit
01,.07.2014
Halaman
4 dari 6
Bulan ke
Tahapan Kegiatan 1
2
3
4
5
6
7
I
9
10
12
11
mirror committee Penyusunan Laporan
Akhir
B.
Dalam rangka Penguatan peran !ndonesia melalui Kegiatan Standardisasi Multilateral dan lnternasional, direncanakan pelaksanaan kegiatan sebagai berikut:
Manajemen koordinasi Dalam rangka memperkuat peran dan kontribusi Sub Bidang Kerjasama Multilateral dan
lnternasional dalam mendukung standardisasi nasional, maka dalam pelaksanaan diperlukan manajemen koordinasi yang akan dilaksanakan beberapa kegiatan untuk mengoptimalkan koordinasi melalui rapat internal dan interkem/org, rapat di luar jam kantor, dukungan pelaksanaan kegiatan menghadiri kegiatan di luar kota, serta rapat fullday yang diperlukan untuk pembahasan materi/isu secara intensif. Rapat internal dan interkem/org dilakukan untuk hal-hal yang terkait koordinasi untuk keputusan internal/interkem/org maupun persiapan yang diperlukan di tingkat internal/interkem/org dalam penanganan suatu isu atau materiatau kerjasama. Rapat ini ditujukan untuk pembahasan yang lebih mendalam tentang suatu isu/materi dalam lingkup substansi kecil sampai sedang karena hanya dibahas atau didiskusikan selama 3 jam diluar jam kantor, dengan melibatkan beberapa unitterkaitdi BSN. Dalam manajemen koordinasi inijuga dialokasikan dukungan anggaran untuk menghadiri kegiatan di luar kota, diantaranya menghadiri undangan rapaUkegiatan lainnya atau dalam rangka implementasi kegiatan kerjasama di dalam kota dan empat kehadiran untuk kegiatan di luar kota (Jawa Barat, Yogyakarta dan Bali).
Rapat fullday merupakan fasilitasi khusus untuk pembahasan secara mendalam tentang suatu materi/isu dalam lingkup substansi sedang - besar terkait kerjasama multilateral dan internasional, sehingga dapat dilakukan secara intensif, efektif dan optimal. Dalam manajemen koordinasi inijuga dialokasikan sejumlah anggaran narasumber untuk kegiatan yang memerlukan masukan tenaga ahliterkait.
Penguatan Sekretariat Kerjasama Multilateral dan lnternasional Selaku pengelola kegiatan standardisasi internasional di lndonesia dan focal point untuk organisasi standardisasi internasional ISO dan lEC, maka dalam kerjasama multilateral dan internasional diberikan kesempatan untuk menghadiri kegiatan capacity building di luar negeri dengan sponsorshrp dari penyelenggara kegiatan. Namun demikian, sponsorship ini tidak memberikan alokasi dana taktis bagi Delegasi lndonesia yang hadir pada kegiatan tersebut. Sehubungan dengan hal tersebut, dialokasikan anggarananggaran sebagai berikut: 1. Dukungan menghadiri capacity bulding yang diselenggarakan organisasi multilateral dan internasional meliputi yang diselenggarakan JISC-Jepang, tentative Jepang, kegiatan akan dilaksanakan sebanyak 1 kali pertemuan dalam setahun tersebut dengan alokasianggaran yaitu lumpsum 30% 2. Dukungan menghadiri capacity building yang diselenggarakan SIS-Swedia, tentative Thailand, kegiatan akan dilaksanakan sebanyak 2 kali pertemuan dalam setahun tersebut dengan alokasi anggaran yaitu lumpsum 30%. 3. Dukungan menghadiri capacity building yang diselenggarakan lSO, tentative Singapura, kegiatan akan dilaksanakan sebanyak 2 kali pertemuan dalam setahun tersebut dengan alokasi anggaran yaitu lumpsum 30%. Pengelolaan Komite Nasional lndonesia untuk IEC (Komnas IEC)
F.PKT.4.0.1
Page 4
: : Revisi TanggalTerbit : Halaman : No. Dokumen
E[nrr)
TERM OF REFERENCE PARTISIPASI INDONESIA DI FORUM INTERNASIONAL KEGIATAN TA 2016
F.
PKT.4.0.1
1
07.O7.20L4
Sdari 6
Selaku pengelola kegiatan IEC di lndonesia dan focal polnt untuk lEC, maka dalam kerjasama multilateral dan internasional juga menyelenggarakan fungsi kesekretariatan untuk mengelola kegiatan Komnas lEC. Selain melaksanakan dan monitoring kegiatan terkait bidang elektroteknika, dilaksanakan beberapa kegiatan yang meliputi: 1. Koordinasi pertemuan manajemen Komnas IEC yang keanggotaannya terdiri dari narasumber Eselon 1 dari Kementerian/Lembaga maupun CEO dari organisasi swasta sebagai penentu kebijakan di bidang elektroteknika. Kegiatan yang dilaksanakan direncanakan berupa kegiatan FGD dalam bentuk breakfast meeting
2.
sebanyak dua kali untuk narasumber untuk tiap pertemuan.
Untuk memfasilitasi pertemuan pembahasan/diskusi di tingkat Kelompok Kerja, dialokasikan FGD di dalam kantor dengan narasumber dan paket pertemuan untuk setiap pertemuan. Alokasi anggaran terkait selain untuk narasumber adalah untuk peserta pertemuan di luar SK anggota Komnas IEC yang dialokasikan terdiri dari uang saku rapat dan transport dalam kota, serta transport dan honor panitia
3. 4.
pelaksana kegiatan dari sekretariat Komnas lEC. Dalam penanganan Komnas IEC juga dialokasikan anggaran untuk dua kali FGD Task Force khusus bentukan Komnas IEC yang ditugaskan untuk membahas suatu
materi/isu khusus yang memerlukan koordinasi dan pembahasan khusus antar narasumber dari lintas K/L terkait, guna memberikan masukan untuk Komnas lEC. Untuk persiapan internal Komnas IEC berupa pembahasan antara sekretariat Komnas IEC dengan Sub Komite terkait maupun dengan Deputi Bidang Penelitian dan Kerjasama Standardisasi dan Kepala BSN.
F
Peran aktif dalam pertemuan internasional Sebagai anggota penuh ISO dan lEC, lndonesia memiliki kewajiban untuk berperan aktif
dalam pertemuan internasional yang diselenggarakan ISO/lEC. Terkait dengan pertemuan tertinggi di forum ISO dan lEC, dialokasikan anggaran PDLN menghadiri forum tersebut, diantaranya
'1.
2.
Dalam memenuhi peran aktif lndonesia di pertemuan tingkat manajemen tersebut, lndonesia akan menghadiri sidang ISO General Assembly yang direncanakan akan dihadiri oleh 2 orang
Untuk mengikuti pembahasan kebi.iakan terkait Elektroteknikal Global
(lEC),
lndonesia akan menghadiri IEC General meeting yang direncakan akan dihadiri oleh 2 otang. Forum dimaksud merupakan forum pertemuan tertinggi antar anggota, dan diantaranya
membahas strategic planning, pelaporan implementasi action plan, isu-isu perkembangan kebijakan maupun teknis, serta dukungan-dukungan yang dapat dilakukan antar anggota.
3.
Selain pertemuan manajemen, lndonesia juga harus berkontribusi dalam pertemuan/sidang teknis, yaitu menghadiri sidang TC 207 - environmental
management, dimana lndonesia sedang mengawal dan menjadi Convenor, ProJect Leader dan Secretary dalam ISO/TC 207lSC 7Ay'y'G 7 Framework Slandards untuk project GHG Methodology seia Co-convenor dalam ISO/TC 207MG Land degradation and deseftification, yang menjadi usulan lndonesia.
I
>
Kontribusi dan kerjasama lndonesia di forum internasional Dalam rangka meningkatkan kepercayaan internasional kepada lndonesia, BSN turut berkontribusi aktif sebagai tuan rumah beberapa event internasional. Pada tahun 2016, lndonesia akan menjadi tuan rumah sidang ISO/TC 130 Graphics Technology. lndonesia memiliki banyak industri percetakan, khususnya pada industri skala kecil-menengah. Untuk dapat bersaing di pasar internasional dan dalam rangka mendukung daya saing di era Masyarakat Ekonomi ASEAN, maka diperlukan meningkatkan kepedulian industri
F.PKT.4.0.1
Page 5
BS[rj)
TERM OF REFERENCE PARTIS!PASI INDONESIA DI FORUM INTERNASIONAT KEGIATAN TA 2016
No. Dokumen
F.PKT.4.0.1
Revisi
L
TanggalTerbit
01.07.201.4
Halaman
6 dari 5
terhadap kualitas produk cetak. Hal ini dapat dilakukan dengan membuka jaringan dan memperoleh pengalaman dari kehadiran para pakar dalam pertemuan rutin tahunan ISO/TC 130 yang direncankan dilaksanakan di Balidan dihadiri60 pakar.
Selain itu, dalam rangka memperjuangkan kepentingan lndonesia, lndonesia telah berkomitmen untuk menjadi tuan rumah sidang ISO/TC 207lSC 7 Greenhouse gas management and related activities dan direncanakan akan dilaksankan di Yogyakarta dan dihadiri oleh 50
Penguatan Sekretariat Kerjasama Multilateral dan I nternasional Pengelolaan Komite Nasional lndonesia untuk IEC (Komnas IEC Peran aktif dalam pertemuan internasional Kontribusi dan kerjasama lndonesia di forum internasional
D.
Kurun Waktu Pencapaian Keluaran Keluaran berupa laporan capaian dan/atau rekomendasi dari hasil kerjasama standardisasi multilateral dan internasional yang mendukung pengembangan standardisasi nasional, yang dihasilkan secara terus menerus setiap tahun anggaran.
E.
Biaya Yang Diperlukan Untuk melaksanakan kegiatan tersebut diatas, dibutuhkan biaya Rp.2.140.000.000,- dengan perincian sebagaimana RAB terlampir.
Demikian Kerangka Kerja Acuan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
Mengetahui, Deputi Bidang Penelitian dan Kerjasama Standardisasi,
Kepala Pusat Kerjasama Standardisasi,
ffir,,,*. M.Sc.
NlP. 19650210 199003 1 002
F.PKT.4.0.1
lr. Erniningsih NrP. 19570926 198603 2 001
Page 6
