TERM OF REFERENCE
NAMA KEGIATAN : STUDI KEBIJAKAN DAN PENGUATAN KOLABORASI INTERNASIONAL
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL DIREKTORAT JENDERAL MANAJEMEN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH DIREKTORAT PEMBINAAN SEKOLAH MENENGAH ATAS TAHUN 2009
KATA PENGANTAR Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 tahun 2003 merumuskan tujuan pendidikan nasional, yaitu mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Berkaitan dengan itu, USPN pasal 50 ayat 3 mewajibkan Pemerintah dan/atau pemerintah daerah menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan pada semua jenjang pendidikan untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan yang bertaraf internasional. Pelaksanaan pengembangan satuan pendidikan bertaraf internasional harus dapat menjawab kebutuhan lokal, nasional, dan global. Pengembangan sekolah bertaraf internasional merupakan bagian dari kebijakan penerapan standar mutu yang harus dilaksanakan secara terencana, terarah dan berkesinambungan agar hak tiap warga negara untuk memperoleh pendidikan bermutu terpenuhi. Menurut Pedoman Penjaminan Mutu Sekolah/Madrasah Bertaraf Internasional Departemen Pendidikan Nasional (2007) yang menjadi indikator sekolah bertaraf internasional adalah sekolah yang sudah memenuhi seluruh Standar Nasional Pendidikan serta mengacu pada standar pendidikan salah satu negara Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) dan/atau negara maju lainnya yang mempunyai keunggulan tertentu di bidang pendidikan. Kriteria itu dijabarkan lebih lanjut pada tiga karakter utama yaitu (1) pemenuhan 8 standar menurut PP 19 tahun 2005 (2) Peningkatan keunggulan bertaraf internasional melalui cara adaptasi dan adopsi (3) Peningkatan daya saing internasional yang bermakna bahwa lulusan dapat (a) melanjutkan pendidikan pada satuan pendidikan bertaraf internasional (b) mengikuti sertifikasi internasional (c) meraih medali tingkat internasional, serta (d) bekerja pada lembaga internasional. Berdasarkan kriteria di atas, maka Direktorat Pembinaan SMA memandang perlu untuk mengirimkan tim pembina rintisan SMA bertaraf internasional tingkat pusat untuk melakukan studi kebijakan dan menguatkan kolaborasi tingkat internasional pada beberapa negara anggota OECD dalam usaha meningkatkan efektivitas pembinaan dengan merujuk pada model yang dikembangkan oleh negara yang berkeunggulan dalam bidang pendidikan. Kami menyampaikan ucapan terima kasih atas kerja sama semua pihak yang telah terlibat dan menjalin koordinasi intensif dengan penuh tanggung jawab dalam penyelenggaraan kegiatan ini. Jakarta, April 2009 Direktur Pembinaan SMA,
Dr. Sungkowo M. NIP. 130784257 [Proposal Studi Banding]
Page i
DAFTAR ISI Hal Kata Pengantar ....................................................................................................... i Daftar Isi .................................................................................................................. ii A. Latar Belakang ................................................................................................... 1 B. Sasaran Kegiatan .............................................................................................. 3 C. Dasar ................................................................................................................. 4 D. Tujuan ................................................................................................................ 4 E. Ruang Lingkup Kegiatan .................................................................................... 5 F. Indikator Kinerja ................................................................................................. 5 G. Jadwal Kegiatan................................................................................................. 8 1. Amerika Serikat ............................................................................................ 9 2. Inggris ........................................................................................................... 10 3. Australia ....................................................................................................... 12 H. Peserta Kegiatan Studi ...................................................................................... 13 I. Kriteria Peserta .................................................................................................. 13 J. Perangkat Pelaksanaan Kegiatan ...................................................................... 14 K. Laporan Kegiatan............................................................................................... 14 L. Sumber Biaya .................................................................................................... 16 M. Sumber Biaya .................................................................................................... 16
[Proposal Studi Banding]
Page ii
TERM OF REFERENCE STUDI KEBIJAKAN DAN PENGUATAN KOLABORASI INTERNASIONAL TAHUN 2009 A. Latar Belakang Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan pasal 50 ayat 3 menyatakan bahwa Pemerintah dan/atau pemerintah daerah menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan pada semua jenjang pendidikan untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan yang bertaraf internasional. Dalam
melaksanakan
kewenangannya,
pemerintah
menetapkan
visi
pendidikan nasional yaitu terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia agar berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah. Visi pendidikan nasional selanjutnya dijabarkan dalam misi pendidikan nasional, yaitu : 1. Meningkatkan mutu pendidikan sehingga memiliki daya saing di tingkat nasional, regional, dan internasional 2. Meningkatkan relevansi pendidikan dengan kebutuhan masyarakat dan tantangan global 3. Membantu dan memfasilitasi pengembangan potensi anak bangsa secara utuh sejak usia dini sampai akhir hayat dalam rangka mewujudkan masyarakat belajar 4. Meningkatkan keprofesionalan dan akuntabilitas lembaga pendidikan sebagai pusat pembudayaan ilmu pengetahuan, keterampilan, pengalaman, sikap, dan nilai berdasarkan standar yang bersifat nasional dan global. Dalam rangka meningkatkan mutu sesuai dengan standar nasional pendidikan Departemen
Pendidikan
Nasional
pada
Pedoman
Penjaminan
Mutu
Sekolah/Madrasah Bertaraf Internasional pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah menggariskan pentingnya : 1. Membangun persepsi yang sama tentang penjaminan mutu sekolah bertaraf internasional yang efektif, efisien, dan inovatif.
[Proposal Studi Banding]
Page 1
2. Menjabarkan secara operasional sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan sekolah. 3. Melaksanakan seluruh proses penjaminan mutu mulai dari perumusan kebijakan,
perencanaan,
pengorganisasian,
pelaksanaan,
pengkoordinasian, pemantauan, pengevaluasian, dan pelaporan. Dalam mewujudkan ketiga harapan di atas, Direktorat Pembinaan SMA wajib memfasilitasi sekolah dalam memenuhi standar yang mengacu pada salah satu negara Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) dan/atau negara maju lainnya yang mempunyai keunggulan tertentu dalam bidang pendidikan sehingga meningkatkan daya saing sekolah di forum internasional. Secara teknis selanjutnya sekolah harus (1) mengadopsi dan mengadaptasi unsur-unsur keunggulan tertentu dari negara maju (2) meningkatkan daya saing lulusannya agar dapat melanjutkan pendidikan, mengikuti kegiatan sertifikasi, meraih medali, dan bekerja pada lembaga internasional. Beberapa strategi dalam meningkatkan mutu pendidikan pada rintisan SMA bertaraf internasional ialah melalui penerapan standar ISO 9001-2000 atau seri yang sesudahnya dan peningkatan kolaborasi tingkat nasional dan global. Melalui penjaminan mutu ISO diharapkan mutu pengelolaan dapat mendukung peningkatan pada standar lainnya. Hal yang tidak kalah pentingnya dalam rangka mendukung pembelajaran yang efektif. Panduan penyelenggaraan sekolah bertaraf internasional juga menegaskan pentingnya membangun sister school dengan sekolah bertaraf internasional di luar negeri. Atas dasar berbagai kaidah tersebut maka sistem pengelolaan SMA rintisan bertaraf internasional harus dapat meningkatkan penjaminan (1) manajemen mutu perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan (2) pemenuhan standar nasional pendidikan dengan rujukan pembanding unsur keunggulan mutu pendidikan negara-negara OECD (3) efektivitas adopsi dan adaptasi unsurunsur keunggulan pendidikan negara-negara OECD sebagai salah satu strategi peningkatan mutu (4) membangun sister school dengan sekolah bertaraf internasional di luar negeri dalam mengembangkan kerja sama kesetaraan. Atas dasar itu, maka tim pengelola tingkat pusat perlu melakukan kunjungan ke beberapa negara OECD dalam meningkatkan mutu kebijakan dan memperkuat daya kolaborasi pada taraf internasional melalui peningkatan [Proposal Studi Banding]
Page 2
pengetahuan serta melihat secara langsung bagaimana negara-negara OECD mengelola kebijakan di bidang pendidikan.
B. Sasaran Kegiatan Pelaksanaan kegiatan ini sebagai studi empirik untuk menjawab delapan masalah di bawah ini : 1. Bagaimana negara-negara OECD merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi kebijakan standardisasi pendidikan pada level sekolah menengah? 2. Bagaimana negara-negara OECD meningkatkan penjaminan mutu pendidik dan tenaga kependidikan? 3. Bagaimana
negara-negara
OECD
mengelola
kebijakan
peningkatan
hubungan sister school dalam membangun kolaborasi internasional? 4. Bagaimana negara-negara OECD menetapkan kebijakan dalam menghadapi masalah keragaman mutu sekolah? 5. Bagaimana sekolah merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi kebijakan mutu? 6. Bagaimana sekolah meningkatkan penjaminan mutu pendidik dan tenaga kependidikan pada negara-negara OECD? 7. Bagaimana sekolah melakukan kolaborasi internasional melalui hubungan sister school? 8. Bagaimana sekolah melakukan perbaikan mutu jika terdapat komponen yang tidak memenuhi standar? Melalui observasi ke negara-negara OECD diharapkan tim pengembang program rintisan SMA bertaraf internasional memperoleh informasi dan gambaran empirik tentang pengelolaan kebijakan, peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan, pengembangan kolaborasi internasional, dan perbaikan mutu jika terdapat komponen yang tidak memenuhi standar pendidikan pada sekolah menengah.
Hasil
kajian
empirik
ini
diharapkan
dapat
digunakan
dalam
mengembangkan dalam pengelolaan kebijakan dan peningkatan kolaborasi internasional SMA RSBI di Indonesia.
[Proposal Studi Banding]
Page 3
C. Dasar Dasar kegiatan studi kebijakan dan perluasan sister school adalah sebagai berikut : 1. Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 tahun 2003 2. PP 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 3. Permen Nomor 19 tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan 4. Pedoman Penjaminan mutu Sekolah/Madrasah Bertaraf Internasional 5. Sistem Penyelenggaran Sekolah/Madrasah Bertaraf Internasional 6. Panduan Penyelenggaraan Rintisan SMA Bertaraf Internasional 7. Program Kerja Direktorat Pembinaan SMA tahun 2009
D. Tujuan Diharapkan tim yang akan mengikuti kegiatan studi kebijakan dan penguatan kolaborasi internasional ke negara-negara OECD dapat mencapai tujuan berikut : 1. Terhimpunnya informasi dan deskripsi empirik tentang perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan standardisasi pendidikan
pada level
sekolah menengah. 2. Terhimpunnya
informasi
dan
deskripsi
empirik
mengenai
kebijakan
penjaminan mutu pendidik dan tenaga kependidikan pada level sekolah menengah di negara-negara OECD. 3. Terhimpunnya informasi dan deskripsi empirik tentang kebijakan peningkatan kolaborasi internasional sekolah pada negara-negara OECD. 4. Terhimpunnya
informasi dan
gambaran empirik tentang pengelolaan
kebijakan dalam menghadapi masalah karagaman mutu sekolah. 5. Terhimpunnya informasi dan deskripsi empirik mengenai perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan sekolah pada negara-negara OECD. 6. Terhimpunnya informasi dan deskripsi empirik mengenai kebijakan sekolah dalam meningkatkan penjaminan mutu pendidik dan tenaga kependidikan pada negara-negara OECD. 7. Terhimpunnya informasi dan deskripsi empirik mengenai kebijakan sekolah dalam mengembangkan kegiatan kolaborasi internasional melalui hubungan sister school. [Proposal Studi Banding]
Page 4
8. Terhimpunnya informasi dan deskripsi empirik mengenai kebijakan sekolah melakukan perbaikan mutu apabila terdapat komponen yang tidak memenuhi standar.
E. Ruang Lingkup Kegiatan Ruang lingkup kegiatan meliputi empat aspek utama, yaitu : 1. Perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan pada level manajemen 2. Perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi standar mutu pendidikan pada level sekolah. 3. Perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi standar mutu pendidik dan tenaga kependidikan. 4. Perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan dalam mengembangkan hubungan sister school pada level manajemen. 5. Perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan dalam mengembangkan hubungan sister school pada level sekolah. 6. Kebijakan manajemen dalam menghadapi masalah keragaman mutu sekolah. 7. Kebijakan sekolah dalam menghadapi kasus jika terdapat komponen yang tidak memenuhi kriteria. 8. Pengembangan model penerapan strategi implementasi standar nasional pendidikan dan penguatan kolaborasi internasional SMA Rintisan Bertaraf Internasional melalui kegiatan sister school.
F. Indikator Kinerja Tim memperoleh informasi dan tersusunnya deskripsi empirik sebagai dasar untuk menyusun strategi lanjut dalam rangka meningkatkan kinerja pengembangan program rintisan SMA bertaraf internasional dalam mengimplementasikan standar nasional pendidikan serta menguatkan kolaborasi internasional melalui kerja sama sister school pada level nasional dan internasional dengan target kinerja seperti di bawah ini. Terhimpunnya informasi dalam bentuk laporan kegiatan yang memenuhi kriteria berikut : a. Mendeskripsikan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan standardisasi mutu pendidikan
pada level sekolah menengah. Laporan
harus disusun secara sistematik meliputi bagaimana pengelolaan kebijakan pada level manajemen dan bagaimana kebijakan itu dilaksanakan pada [Proposal Studi Banding]
Page 5
tingkat sekolah. Isu perencanaan, implementasi, dan evaluasi kebijakan meliputi masalah berikut: 1) Masalah kebijakan apa yang dihadapi oleh negara lain dalam peningkatan mutu dalam standardisasi pendidikan? 2) Apa yang pemerintah lakukan? 3) Masalah utama apa yang sekolah hadapi dalam memenuhi standar mutu? 4) Bagaimana
strategi
sekolah
untuk
meraih
keunggulan
dalam
menerapkan standar? 5) Kewenangan apa saja yang sekolah miliki dalam meningkatkan keunggulannya? 6) Bagaimana sekolah mengorganisasikan sumber daya pendidik dan tenaga kependidikan dalam mewujudkan harapannya? 7) Sumber daya apa yang sekolah miliki? 8) Siapa yang mengendalikan mutu di sekolah? 9) Bagaimana caranya? 10) Bagaimana kebijakan dievaluasi? b. Mendeskripsikan
kebijakan
penjaminan mutu
pendidik
dan
tenaga
kependidikan pada level sekolah menengah pada negara-negara OECD meliputi : 1) Masalah utama apa yang dihadapi oleh pemerintah dalam menerapkan standar pendidik dan tenaga kependidikan? 2) Bagaimana standar pendidik dan tenaga kependidikan ditetapkan pada tingkat manajemen? 3) Strategi seperti apa yang perlu dilakukan pemerintah agar sekolah menerapkan standar pendidik dan tenaga kependidikan? 4) Bagaimana
sekolah
menetapkan
standar
pendidik
dan
tenaga
kependidikan? 5) Kewenangan seperti apa yang sekolah miliki dalam meningkatkan keunggulan pendidikan dan tenaga kependidikannya? 6) Sumber daya apa yang sekolah miliki? 7) Adakah sekolah yang tidak dapat memenuhi standar?
[Proposal Studi Banding]
Page 6
8) Siapa yang mengendalikan mutu pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah? 9) Bagaimana caranya? 10) Bagaimana kebijakan dievaluasi? c. Mendeskripsikan kebijakan sekolah dalam meningkatkan kolaborasi internasional pada negara-negara OECD : 1) Masalah utama apa yang dihadapi oleh pemerintah untuk meningkatkan daya kolaborasi sekolah dalam mengembangkan kegiatan sister school? 2) Bagaimana manajemen merumuskan kebijakan meningkatkan daya kolaborasi sekolah dalam mengembangkan kegiatan sister school? 3) Strategi apa yang dilaksanakan pemerintah dalam meningkatkan daya kolaborasi sekolah pada level internasional? 4) Bagaimana sekolah merencanakan, melaksanakan kegiatan sister school? 5) Sekolah atau lembaga mana yang menjadi mitra kerja sama? 6) Kegiatan seperti apa yang dilaksanakan sekolah dalam kegiatan sister school? 7) Bagaimana sekolah melakukan evaluasi kegiatan? 8) Siapa yang mengawasi kegiatan kerja sama? d. Mendeskripsikan pengelolaan kebijakan dalam menghadapi keragaman mutu sekolah. 1) Apakah
manajemen
memiliki
masalah
dalam
meminimalkan
kesenjangan mutu antar sekolah? 2) Bagaimana manajemen menetapkan kebijakan dalam menghadapi masalah keragaman mutu sekolah? 3) Strategi apa yang dilakukan pemerintah agar sekolah dapat mencapai standar? 4) Adakah sekolah yang tidak dapat memenuhi standar? 5) Bagaimana sekolah menetapkan kebijakannya jika terdapat komponen yang tidak memenuhi standar? 6) Kewenangan seperti apa yang sekolah miliki dalam memperbaiki standar yang underperformance? [Proposal Studi Banding]
Page 7
7) Bagaimana
sekolah
meningkatkan
penjaminan
kompetensi
guru
kelompok high performance? 8) Sumber daya apa yang digunakan sekolah? 9) Siapa
yang
menilai
bahwa
sekolah
berada
pada
kondisi
underperformance? 10) Bagaimana caranya? e. Disain piloting implementasi kebijakan dalam peningkatan kolaborasi antar sekolah antar negara. Ada pun produk kegiatan meliputi dua komponen berikut : 1) Model implementasi kebijakan dalam meningkatkan efektivitas program pembinaan SMA RSBI dalam menerapkan standar nasional pendidikan bertaraf internasonal? 2) Model implemetasi kebijakan menguatkan daya kolaborasi sekolah pada level internasional melalui kegiatan sister school.
G. Jadwal Kegiatan Perencanaan Kegiatan Perencanaan meliputi kegiatan sebagai berikut: No.
Kegiatan
1.
Penyusunan TOR
2.
Penunjukkan peserta
4.
Pengajuan ijin
Jadwal
Pelaksana
internal (paspor,visa,dll) 4.
Pemenuhan syarat administrasi (hubungi KLN)
5.
Koordinasi awal dengan konsulat pendidikan
5.
Pengajuan permohonan kunjungan ke perwakilan negara tujuan
5.
Koordinasi dengan pihak konsulat pendidikan Indonesia
[Proposal Studi Banding]
Page 8
6.
Pembuatan video profil pendidikan R-SMA-BI dalam melaksanakan pembaharuan mutu pada 8 standar nasional pendidikan
6.
Penyusunan dan penggandaan perangkat observasi
7.
Penentuan tim dan jadwal ke keberangkatan
8.
Coaching
9.
Pertemuan akhir dalam menyiapkan perangkat studi
Pelaksanaan Kegiatan Kunjungan Kunjungan dilakukan ke tiga negara meliputi : 1. Amerika Serikat No. 1.
2.
Pertemuan dengan
Sasaran Kunjungan Konsulat
Konsulat
Pendidikan RI
Observasi tentang
Education
perencanaan,
Affairs level
pelaksanaan, dan
state
Kegiatan
Hari/ Tanggal
Alamat Tujuan
evaluasi kebijakan standardisasi mutu dan penguatan kolaborasi sekolah pada level internasional 3.
Observasi tentang
Education
perencanaan,
Affairs level
pelaksanaan, dan
distric
evaluasi kebijakan standardisasi mutu dan [Proposal Studi Banding]
Page 9
penguatan kolaborasi sekolah pada level internasional 4.
High
Observasi dan studi pada pengendali mutu
performance
dalam perencanaan,
school Underperfor-
implementasi, dan
5.
evaluasi kebijakan
mance
mutu
school.
Observasi dan studi
Sister school
pada pengendali mutu
administrator
dalam perencanaan,
(Sekolah
implementasi, dan
penyelenggara
evaluasi kebijakan
sister school)
pengembangan kegiatan kolaborasi pada level internasional pada tingkat sekolah 6.
Menjajaki 8 kemungkinan
Sister school
melakukan . kerja sama
administrator
dalam perluasan dan
(Sekolah
penguatan sister
penyelenggara
school antar negara
sister school)
dengan SMA RSBI 7.
Pertemuan 9 akhir dengan . konsulat
2. Inggris No. 1.
2.
Pertemuan dengan
Sasaran Kunjungan Konsulat
Konsulat
Pendidikan RI
Observasi tentang
Education
perencanaan,
Affairs level
Kegiatan
[Proposal Studi Banding]
Hari/ Tanggal
Alamat Tujuan
Page 10
pelaksanaan, dan
state
evaluasi kebijakan standardisasi mutu dan penguatan kolaborasi sekolah pada level internasional
3.
Observasi tentang
Education
perencanaan,
Affairs level
pelaksanaan, dan
distric
evaluasi kebijakan standardisasi mutu dan penguatan kolaborasi sekolah pada level internasional 4.
Observasi dan studi pada pengendali mutu
performance
dalam perencanaan,
school
implementasi, dan
5.
High
Underperfor -
evaluasi kebijakan
mance
mutu
school.
Observasi dan studi
Sister
school
pada pengendali mutu
administrator
dalam perencanaan,
(Sekolah
implementasi, dan
penyelenggara
evaluasi kebijakan
sister school)
pengembangan kegiatan kolaborasi pada level internasional pada tingkat sekolah 6.
Menjajaki 8
Sister
kemungkinan .
administrator
[Proposal Studi Banding]
school
Page 11
melakukan kerja sama
(Sekolah
dalam perluasan dan
penyelenggara
penguatan sister
sister school)
school antar negara dengan SMA RSBI. 7.
Pertemuan 9 akhir dengan . Konsulat
3. Australia No. 1.
2.
Pertemuan dengan
Sasaran Kunjungan Konsulat
Konsulat
Pendidikan RI
Observasi tentang
Education
perencanaan,
Affairs level
pelaksanaan, dan
state
Kegiatan
Hari/ Tanggal
Alamat Tujuan
evaluasi kebijakan standardisasi mutu dan penguatan kolaborasi sekolah pada level internasional 3.
Observasi tentang
Education
perencanaan,
Affairs level
pelaksanaan, dan
distric
evaluasi kebijakan standardisasi mutu dan penguatan kolaborasi sekolah pada level internasional 4.
Observasi dan studi
High
pada pengendali mutu
performance
dalam perencanaan,
school
implementasi, dan evaluasi kebijakan [Proposal Studi Banding]
Underperformance Page 12
school.
mutu
Pelaporan Kegiatan No.
Kegiatan
1.
Pengumpulan data
2.
Penyusunan laporan :
Jadwal
Pelaksana
a. Penyusunan informasi dan data b. Pengembangan strategi peningkatan mutu dalam penerapan standar nasional pendidikan di negara tujuan c. Pengembangan konsep model peningkatan kolaborasi sekolah bertaraf internasional d. Penyusunan Rekomendasi implementasi kebijakan 4.
Tindak lanjut
H. Peserta Kegiatan Studi 1. Pembina tim pengembang R-SMA-BI 2. Anggota tim pengembang R-SMA-BI 3. Fasilitator Direktorat PSMA pengembang R-SMA-BI
I. Kriteria Peserta 1. Pendidikan minimal S1 2. Menguasi bahasa Inggris 3. Sehat jasmani
[Proposal Studi Banding]
Page 13
4. Lulus test yang diselenggarakan oleh Direktorat P-SMA c.q Subdit Kelembagaan J. Perangkat Pelaksanaan Kegiatan 1. Perijinan 2. Leaflet tentang dokumen kebijakan mutu Indonesia 3. Dokumen tentang standar nasional pedidikan 4. Profil program R-SMA-BI (dikemas dalam bentuk video) 5. Instrumen pelaksanaan observasi 6. Instrumen evaluasi keterlaksanaan kegiatan 7. Kamera 8. Recorder 9. Cindramata 10. Lembar catatan analisis hasil observasi dan studi penguatan sister school
K. Laporan Kegiatan a. Kerangka Laporan 1. Latar Belakang 2. Tujuan observasi dan studi tentang penguatan sister school 3. Target kegaitan 4. Indikator Kinerja 5. Laporan kegiatan:
Laporan kegian memuat berbagai informasi dan deskripsi empirik mengenai : I. Masalah Kebijakan 1) Masalah kebijakan, perencanaan, implementasi, dan evaluasi kebijakan pada manajemen level state pada tiap negara. 2) Masalah kebijakan, perencanaan, implementasi, dan evaluasi kebijakan pada manajemen level distric pada tiap negara. 3) Masalah kebijakan, perencanaan, implementasi, evaluasi kebijakan tentang pengembangan kolaborasi sekolah bertaraf internasional pada level manajemen. 4) Masalah kebijakan, perencanaan, implementasi, evaluasi kebijakan tentang pengembangan kolaborasi sekolah bertaraf internasional pada level sekolah. [Proposal Studi Banding]
Page 14
5) Masalah utama kebijakan penjaminan mutu pendidik dan tenaga kependidikan pada tingkat nasional, state dan distrik.
II. Strategi Implementasi Kebijakan Strategi yang diterapkan dalam meningkatkan penjaminan mutu pendidik dan tenaga kependidikan 1) Pada level pemerintah 2) Pada level distric 3) Pada level sekolah III. Strategi
Implementasi
Kebijakan
Mutu
Pendidikan
dan
Tenaga
Kependidikan Strategi
dalam
meningkatkan
kompetensi
(pengetahuan
dan
keterampilan) pendidik-tenaga kependidikan under performance dan high performance. IV. Kolaborasi Internasional dan Sister School Pengembangan kolaborasi internasional melalui hubungan sister school dalam meningkatkan penjaminan keunggulan mutu sekolah. 1) Proses penetapan kebijakan dalam meningkatkan kerja sama sistem sekolah 2) Kebijakan tentang peningkatan kerja sama sister school 3) Kewenangan
sekolah
dalam
membangun
peluang
untuk
mengembangkan kerja sama 4) Standar dalam kerja sama 5) Hal yang sekolah sepakati dalam kegiatan kerja sama 6) Keuntungan yang sekolah dapatkan dari kegiatan kerja sama sister schools 7) Pengawas pelaksanaan kerja sama 8) Peluang kerja sama dengan sekolah dari Indonesia V. Model dan Piloting Hasil dari studi kebijakan dan penguatan kolaborasi internasional diharapkan dapat menghasilkan piloting dalam meningkatkan efektivitas penerapan standar nasional pendidikan melalui kegiatan :
[Proposal Studi Banding]
Page 15
1) Model implementasi kebijakan dalam meningkatkan efektivitas program pembinaan SMA RSBI dalam menerapkan standar nasional pendidikan bertaraf internasonal. 2) Model implementasi kebijakan menguatkan daya kolaborasi sekolah pada level internasional melalui kegiatan sister school.
L. Sumber Biaya Studi kebijakan dan penguatan kolaborasi internasional ini dibiayai dari sumber dana APBN tahun anggaran 2009.
M. Tindak Lanjut Kegiatan
Data yang terhimpun dari kegiatan studi kebijakan dari ketiga negara selanjutnya diolah, dianalisis, dan disimpulkan sebagai dasar untuk mengembangkan kebijakan pembinaan sekolah rintisan bertaraf internasnasional menjadi sekolah bertaraf nasional.
[Proposal Studi Banding]
Page 16
