TEORI PRODUKSI A. PERUSAHAAN

1 Ilmu Ekonomi/14 Oktober 2012

Ika Atikah, S.Hi, M.H

TEORI PRODUKSI A. PERUSAHAAN Perusahaan adalah institusi atau lembaga yang menggunakan atau memanfaatkan dan mengorganisasi faktor – faktor produksi untuk menghasilkan dan menjual barang dan jasa. Perusahaan merupakan tempat di mana berbagai macam keahlian dan sumber daya yang saling mendukung untuk menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan dan diinginkan. Perusahaan berfungsi sebagai penghasil barang dan jasa atau berfungsi sebagai perantara antara produsen dan konsumen. Pada intinya perusahaan memiliki beberapa fungsi utama diantaranya : 1. Memproduksi macam dan sejumlah barang dan atau jasa. 2. Sebagai perantara bahan baku bagi individu maupun perusahaan lainnya baik untuk digunakan langsung atau sebagai bahan dasar setengah jadi. 3. Hubungan yang saling memanfaatkan dan menguntungkan antara perusahaan dengan pemiliknya (antara pemilik modal dan yang memerlukan modal). 4. Sebagai lembaga yang memanfaatkan dan memberikan kompensasi kepada faktor – faktor produksi yang digunakan. Bentuk Perusahaan 1. Perusahaan Perseorangan. Perusahaan perseorangan adalah perusahaan yang dimiliki dan dijalankan oleh satu orang pengusaha. Yang menjadi pengusaha dalam perusahaan perseorangan hanyalah satu orang. Sedangkan orang – orang lain yang bekerja dalam perusahaan tersebut adalah pembantu – pembantu pengusaha. Modal yang digunakan tidak begitu besar dan begitu juga dengan hasil produki dan penjualannya. Contoh : cafetaria, mini market, restoran, dsb. Keuntungan yang didapat dari perusahaan perseorangan tidak ada batasan, sepenuhnya pengusaha memiliki keuntungan tersebut dan dapat melakukan apapun tindakan yang dianggap akan menguntungkan usahanya. Bila dalam kondisi rugi dan menanggung hutang maka pengusaha tersebut bertanggung jawab dan tidak terbatas hanya pada asset usaha akan tetapi uang kas yang dimiliki secara pribadi dan tabungan



di bank. Kelemahan utama dari perusahaan perseorangan modalnya kecil dan sulit untuk mendapatkan pinjaman. Prosedur Pendirian Peraturan yang secara resmi mengatur prosedur pendirian perusahaan perseorangan tidak ada. Namun dalam prakteknya, bila seseorang akan mendirikan perusahaan perseorangan, maka orang tersebut harus mengajukan izin usaha, izin tempat usaha kepada pemda setempat. Untuk memperkuat kedudukan hukumnya pengusaha dalam perusahaan perseorangan dapat menyuruh notaris untuk membuat akta pendirian perusahaannya, namun tidak perlu mendaftarkannya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri. Hubungan Hukum Pengusaha dengan Pihak Ketiga a. Terhadap perikatan – perikatan yang timbul dari perbuatan hukum yang dilakukan oleh pengusaha maupun pembantu – pembantunya dengan pihak ketiga, pengusaha terikat. b. Terhadap perikatan – perikatan yang timbul dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pengusaha maupun pembantu – pembantunya dengan pihak ketiga, pengusaha juga terikat. Jika perbuatan melawan hukum tersebut dilakukan oleh pengusaha sendiri, maka tuntutan ganti rugi oleh pihak ketiga berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdt. Sedangkan jika perbuatan melawan hukum dilakukan oleh pembantu – pembantunya maka tuntutan ganti rugi oleh pihak ketiga berdasarkan Pasal 1367 KUHPerdt. 2. Perusahaan Firma/Persekutuan Firma Persekutuan Firma adalah setiap persekutuan perdata yang didirikan untuk menjalankan perusahaan dengan nama bersama (Pasal 16 KUHD). Firma artinya nama bersama, yaitu nama sekutu (firmant) yang digunakan sebagai nama perusahaan. Nama tersebut dapat berupa nama salah seorang sekutu, nama beberapa sekutu, atau nama lain yang berkaitan dengan tujuan perusahaan. Pertanggungjawaban para sekutu bersifat pribadi untuk keseluruhan (Pasal 18 KUHD). Firma bukan termasuk badan hukum. Modal perusahaan dikumpulkan dari para sekutu. Tanggung jawab dibebankan secara bersama – sama dalam menjalankan perusahaan.



Keuntungan tipe perusahaan seperti ini mudah untuk didirikan, pengambilan keputusan cepat dan pengelola dapat mengambil uang tunai kapan saja. Kelemahannya, sukar untuk mendapatkan modal/pinjaman dari pihak ke tiga atau pihak independen (Bank), adanya resiko kewajiban yang tidak terbatas atas pemilik/pengelola utama dan pengambilan uang tunai yang diperbolehkan dapat membuat keuangan perusahaan tidak terkontrol. Prosedur Pendirian Berdasarkan Pasal 18 dan Pasal 22 KUHD, firma harus didirikan dengan akta otentik. Akta tersebut harus didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri (Pasal 23 KUHD) dan diumumkan dalam Berita Negara RI (Pasal 28 KUHD). Perikatan antara sekutu/pemilik firma dengan pihak ketiga a. Setiap sekutu berwenang untuk mengadakan perikatan dengan pihak ketiga untuk kepentingan persekutuan kecuali sekutu tersebut dikecualikan dari kewenangan ini (Pasal 17 KUHD). b. Tanggung jawab sekutu terhadap pihak ketiga adalah pribadi untuk keseluruhan (Pasal 18 KUHD). Jadi setiap sekutu bertanggung jawab secara pribadi terhadap semua perikatan persekutuan, walaupun perikatan tersebut dibuat oleh sekutu lain. 3. Perseroan Terbatas Perseroan adalah perusahaan yang dimiliki oleh seorang atau lebih yang menjadi pemilik saham perusahaan tersebut. Perseroan yang relatif besar dapat menjual sahamnya ke masyarakat secara terbuka melalui bursa saham (setelah melalui persyaratan dan prosedur standar) atau menjualnya kepada siapa saja yang berminat secara tertutup. Perusahaan yang menjual sahamnya ke masyarakat melalui pasar modal inilah disebut sebagai perusahaan terbuka (Tbk). Terbuka karena setiap masyarakat yang mampu membeli saham perusahaan sebagai pemilik perusahaan. Terbatas karena tanggung jawab atas kewajiban saham hanya terbatas pada nilai saham yang dimiliki. Ketentuan Perseroan Terbatas diatur dalam Undang – Undang No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas ( Mencabut Undang – Undang No.1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat)



Keuntungannya : adanya tanggung jawab terbatas, skala usaha relatif besar sehingga biaya modal memungkinkan untuk di tekan serendah mungkin dan manajemen dikelola oleh orang – orang profesional sehingga relatif akan mudah dipercaya oleh pemodal baik bentuk lembaga atau perorangan. Kelemahan : struktur manajemen yang kompleks menyebabkan pengambilan keputusan relatif lambat dan mahal. Dalam literatur ekonomi terdapat 1 badan usaha yang terdapat di Indonesia jenis usaha yang dianggap sama dengan perusahaan yaitu Koperasi (Co – operation). Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang – orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Menurut Prof.Marvin A Schaars “Co – operative is a business voluntarity owned and controlled by its member patrons, and operated for them and by them on a non – profit or cost basis”. Koperasi adalah usaha yang dilakukan secara suka rela bersifat non profit maupun atau berbasis biaya yang dimiliki dan diawasi oleh mereka yang sekaligus sebagai anggota serta dikelola oleh mereka dan untuk mereka pula. Dasar hukum terbentuknya koperasi berdasarkan Pasal 33 ayat 1 UUD 1945 “perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan”. Undang – Undang No.25 Tahun 1992 tentang pengkoperasian ( Mencabut Undang – Undang No.12 Tahun 1967 Tentang Pokok – pokok Pengkoperasian yang mencabut UU No. 14 Tahun 1965 tentang Pengkoperasian). Keuntungannya : prinsip yang diterapkan dalam koperasi lebih kepada kekeluargaan dan gerakan ekonomi rakyat. Kelemahannya : sulit mendapatkan modal dari lembaga keuangan untuk memperkuat struktur modal dan mengembangkan usaha selain karena usahanya relatif sulit dikembangkan juga karena kurang dipercaya sebagai lembaga bisnis yang bisa mendapatkan keuntungan permanen, selain itu beberapa fakta menunjukkan bahwa kebanyakan anggota koperasi relatif hanya bersifat formalitas belaka dan tidak loyal dengan institusinya, disamping masih banyak kelemahan lain yang berhubungan dengan pengelolahan (manajemen).



B. PENGUSAHA Pengusaha atau yang dikenal dengan pelaku usaha pengertiannya dalam Undang – Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 1 angka 3 bahwa pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama – sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Dalam Pasal 6 pelaku usaha memiliki hak diantaranya : a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan; b. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik; c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen; d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan; e. Hak – hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang – undangan lainnya. Pelaku usaha juga memiliki kewajiban (Pasal 7) diantaranya : a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya; b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan; c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif; d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku; e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;



f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan,

pemakaian

dan

pemanfaatan

barang

dan/atau

jasa

yang

diperdagangkan; g. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian. Dalam Pasal 14 pelaku usaha dilarang menawarkan barang atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dengan memberikan hadiah melalui cara undian, larangan tersebut diantaranya : a. Tidak melakukan penarikan hadiah setelah batas waktu yang dijanjikan; b. Mengumumkan hasilnya tidak melalui media masa; c. Memberikan hadiah tidak sesuai dengan yang dijanjikan; d. Mengganti hadiah yang tidak setara dengan nilai hadiah yang dijanjikan. C. PRODUKSI Produksi atau memproduksi adalah suatu usaha atau kegiatan untuk menambah kegunaan (nilai guna) suatu barang. Kegunaan suatu barang akan bertambah bila memberikan manfaat baru atau lebih dari bentuk semula. Dalam memproduksi diperlukan faktor – faktor produksi yaitu alat atau sarana untuk melakukan proses produksi. Faktor – faktor tersebut diantaranya SDM/tenaga kerja, modal, mesin produksi, SDA, dan keahlian/skill. Dalam memproduksi perusahaan dibatasi oleh penggunaan sumber daya modal, tenaga kerja, tempat (ruang), teknologi dan waktu. Ilmu ekonomi ortodok umumnya mengabaikan faktor ruang (faktor ruang secara khusus hanya dipelajari dalam teori ekonomi regional yang tidak semua akademisi ekonomi menguasainya dengan baik) dan waktu berhubungan dengan ketidakpastian (uncertainty), padahal ketidakpastian akan memberantakan model dan teori ekonomi yang dipelajari selama ini yang menguraikan fenomena ekonomi sama dengan cara bekerja mesin yang bisa di gunakan sehingga muncullah asumsi yang kurang masuk akal yaitu rasionalisasi dalam setiap tindakan manusia. Perusahaan merupakan tempat berkumpulnya orang yang rasional jadi analisis yang berhubungan dengan perusahaan semuanya terkait faktor sumber daya yang bisa dirasionalisasikan yaitu modal (uang) dan manusia (tenaga kerja).



Keuntungan atau kerugian merupakan perbedaan antara hasil penjualan dan biaya produksi. Keuntungan diperoleh apabila hasil penjualan melebihi dari biaya produksi, dan kerugian akan dialami apabila hasil penjualan kurang dari biaya produksi. Keuntungan yang maksimum dicapai apabila perbedaan di antara hasil penjualan dan biaya produksi mencapai tingkat yang paling besar. Hubungan antara faktor – faktor produksi dan tingkat produksi yang dihasilkan merupakan termasuk fungsi produksi. Faktor – faktor tersebut meliputi tenaga kerja, tanah, modal, dan keahlian keusahawanan. Dalam menggambarkan hubungan antara faktor produksi yang digunakan dengan tingkat produksi yang dicapai, yakni jumlah tenaga kerja yang digunakan dan jumlah produksi yang dicapai. Fungsi produksi menunjukkan sifat hubungan di antara faktor – faktor produksi dan tingkat produksi yang dihasilkan. Faktor – faktor produksi dikenal dengan istilah input dan jumlah produksi dikenal dengan istilah output. Minimum Biaya Produksi Produsen perlu memperhatikan faktor produksi terhadap meminimumkan biaya produksi diantaranya : a). besarnya pembayaran kepada faktor produksi tambahan yang digunakan, dan b). besarnya pertambahan hasil penjualan yang diwujudkan oleh faktor produksi yang ditambah tersebut. Misalkan satu unit tambahan faktor produksi A memerlukan biaya sebanyak Rp. 10.000 dan ia memberi hasil tambahan sebanyak Rp. 25.000. Sedangkan satu unit tambahan faktor produksi B memerlukan biaya Rp. 20.000 dan juga menghasilkan tambahan nilai sebanyak Rp. 25.000. Faktor produksi A, dikarenakan biaya lebih murah namun tambahan hasil penjualan sama dengan yang diciptakan faktor produksi B. Dapat disimpulkan bahwa untuk meminimumkan biaya atau memaksimalkan hasil penjualan, prinsip yang harus dipegang produsen adalah mengambil unit tambahan faktor produksi yang biaya per rupiahnya akan menghasilkan tambahan nilai penjualan yang paling maksimum. Fungsi produksi selalu dinyatakan dalam bentuk rumus : Q = f (K, L, R, T) Q

= jumlah produksi yang dihasilkan dari berbagai jenis faktor – faktor produksi

K

= jumlah stok modal



L

= jumlah tenaga kerja meliputi jenis tenaga kerja dan keahlian keusahawanan

R

= kekayaan alam

T

= tingkat teknologi yang digunakan

Tingkat produksi suatu barang tergantung kepada jumlah modal, jumlah tenaga kerja, jumlah kekayaan alam, dan tingkat teknologi yang digunakan. Jumlah produksi yang berbeda – beda dengan sendirinya akan memerlukan berbagai faktor produksi tersebut dalam jumlah yang berbeda – beda juga. Di samping itu, untuk satu tingkat produksi tertentu, dapat pula digunakan gabungan faktor produki yang berbeda. Contoh : untuk memproduksi sejumlah hasil pertanian tertentu perlu digunakan tanah yang lebih luas apabila bibit unggul dan teknik bercocok tanam modern digunakan. Dengan membandingkan berbagai gabungan faktor – faktor produksi untuk menghasilkan sejumlah barang tertentu dapatlah ditentukan gabungan faktor produksi yang paling ekonomis untuk memproduksi sejumlah barang tersebut. Perbedaan Firma dan Industri Membahas teori produksi dan teori biaya produksi adalah perbedaan di antara pengertian firma (perusahaan) dan industri. Dalam teori ekonomi firma atau perusahaan adalah suatu badan usaha yang menggunakan faktor – faktor produksi untuk menghasilkan barang – barang yang dibutuhkan masyarakat. Pada umumnya firma menghasilkan satu jenis barang saja. Dalam teori produksi sifat hubungan antara jumlah produksi brang tersebut dengan jumlah faktor produksi yang digunakan untuk menghasilkannya. Dalam teori produksi juga diterangkan besarnya berbagai jenis biaya produksi mulai biaya produksi total, biaya produksi rata – rata, dan berbagai jenis pengertian biaya lainnya yang dikeluarkan untuk menghasilkan berbagai jumlah produksi. Analisis mengenai kegiatan produksi firma dapat pula dilakukan dengan memperhatikan caranya memaksimumkan produksi atau meminimumkan biaya. Analisis misalkan 2 faktor produksi yang dapat diubah pengggunaannya. Untuk menentukan (a) jumlah produksi yang maksimum atau (b) jumlah biaya minimum, analisis akan menggabungkan dua kurva, yaitu isocost atau kurva yang menunjukkan



gabungan dua faktor produksi yang mengeluarkan biaya yang sama dan isoquant atau gabungan dua faktor produksi yang akan mewujudkan tingkat produksi yang sama. Sedangkan industri dalam teori ekonomi memiliki arti yang berbeda dengan pengertian industri pada umumnya. Pengertian industri pada umumnya berarti perusahaan yang menjalankan operasi dalam bidang kegiatan ekonomi yang tergolong ke dalam sektor sekunder. Kegiatan tersebut diantaranya : pabrik tekstil, pabrik perakit, pembuat mobil, pembuat motor, pabrik makanan dan minuman kemasan. Dalam teori ekonomi istilah industri diartikan sebagai kumpulan firma – firma yang menghasilkan barang yang sama atau sangat bersamaan yang terdapat dalam suatu pasar. Contoh : dikatakan industri mobil maka yang dimaksud adalah berbagai perusahaan mobil yang ada dalam pasar yang sedang dianalisis. Sedangkan dikatakan beras maka yang dimaksud adalah seluruh produsen beras yang ada dalam pasar.

TEORI PRODUKSI A. PERUSAHAAN

Recommend Documents