TEORI EKONOMI ISLAM. oleh CHANDRA NATADIPURBA. Mata Kuliah ke-3 Kajian Akademik

TEORI EKONOMI ISLAM

oleh

CHANDRA NATADIPURBA

Mata Kuliah ke-3 Kajian Akademik

Islamic Studies of Economics Group (ISEG) Universitas Padjadjaran Bandung 2009

BAB I Pendahuluan

Dalam mata kuliah Teori Ekonomi Islam, kita akan mempelajari: (1) Meraih Kebahagiaan Kebahagiaan adalah tujuan akhir manusia. Ia mempengrauhi jiwa, motif, kehendak dan perilaku manusia. Perilaku ini juga mencakup juga perilaku ekonomi manusia. Jadi, dengan mengetahui pencapaian kebahagiaan manusia, kita dapat mengetahui, “ ada apa dibalik perilaku ekonomi manusia.” (2) Konsumsi, Produksi dan Distribusi dalam Islam Konsumsi, produksi dan distribusi adalah perilaku ekonomi manusia yang terlihat sehari-hari. Ia bisa diamati secara empirik sehingga kita dapat menarik kesimpulan umum tentang perilaku ekonomi manusia dalam perspektif Islam. (3) Pasar dalam Islam Pasar dalam pengertiannya yang paling sederhana adalah tempat dan sarana ekonomi yang paling nyata. Oleh karenanya, Islam menaruh perhatian yang besar mengenai perilaku manusia di pasar, mekanisme dan interaksi sosial yang terjadi di dalamnya serta pengawasan pasar. (4) Peran Negara dalam Sistem Islam untuk Mencapai Kesejahteraan Negara merupakan kesatuan politik yang terdiri dari masyarakat dengan interaksi ekonomi, politik, budaya dan lain sebagainya. Pemerintah sebagai pemimpin negara memerlukan regulasi dan kebijakan umum untuk mencapai cita-cita bersama: kesejahteraan dan keadilan. (5) Perekonomian Global dalam Islam Interaksi ekonomi antar manusia yang semakin luas akhirnya melintasi batas-batans negara, sehingga Islam juga memberi perhatian mengenai hal ini. Dalam pembahasan ini, kita akan melihat dampak baik dan buruk dari ekonomi global.

Pengertian Teori Teori adalah abstraksi dan generalisasi dari dunia nyata. Sifat teori adalah simplifikasi dan generalisasi. Teori ekonomi dengan demikian adalah upaya para ilmuwan untuk menggambarkan kenyataan ekonomi dalam ide-ide.

Fase Evolusi Teori Ekonomi Islam

Pada masa Rasulullah dan para sahabat praktik ekonomi dibimbing langsung oleh Rasulullah SAW. Baru pada fase dinasti Ummayyah muncul pemikiran-pemikiran

ekonomi Islam, misalnya Al Ghazzali, Ibnu Taimiyyah, AbuYusuf, Ibnu Khaldun dan sebagainya. Jadi, sebenarnya ilmu ekonomi Islam sudah jauh lebih tua umurnya dibanding dengan teori ekonomi Barat. Pemikir-pemikir yang muncul pada fase awal ini adalah:1 (1) Abu Yusuf dengan kitabnya Al Kharaj (perpajakan) (2) Al Ghazali dengan kitabnya Ihya Ulumiddin (kebangkitan ilmu-ilmu agama) (3) Ibnu Taimiyyah dengan kitabnya Al Hisbah (pengawas pasar dalam Islam) (4) Ibnu Khaldun dengan kitabnya Muqaddimah (pembukaan) (5) Abu Ubaid dengan kitabnya Al Amwal (harta kekayaan)

Namun, akibat penaklukan Baghdad oleh Mongol dan pembakaran ribuan manuskrip langka khazanah keilmuan Islam, umat ini mengalami masa stagnan yang panjang dalam teori ekonomi Islam. Baru pada tahun 1970-an ilmu ekonomi Islam digali lagi oleh sekelompok ilmuwan yang bekerja di Islamic Development Bank (IDB).

Pada masa ini, tentu saja building block ilmu ekonomi Islam belum sepenuhnya terbentuk kembali. Karena dalil-dalil ekonomi Islam belum lagi terbentuk secara sempurna sebagai bangunan ilmu.

1

Mohammad Nejatullah Shiddiqi, History of Islamic Economic Thought, Lectures on Islamic Economics: Islamic Development Bank, 1987. Bangladesh

ÉΟŠÏm§9$# Ç⎯≈uΗ÷q§9$# «!$# ÉΟó¡Î0 BAB II Meraih Kebahagiaan2

Musibah adalah realitas objektif sedangkan penderitaan adalah realitas subjektif. Kekayaan adalah realitas objektif, sedangkan kebahagiaan adalah realitas subjektif.

Menurut D.T. Campbell, “prinsip-prinsip dan nilai-nilai semua tradisi keagamaan merupakan resep hidup yang telah dikembangkan, diuji dan ditapis melalui ratusan generasi sejarah sosial umat manusia.”

Pada agama Budha, kebahagiaan adalah pembebasan manusia dari keinginan atau hasrat karena keinginan atau hasrat adalah sumber penderitaan. Pada umat Yahudi, kebahagiaan adalah mematuhi hukum Tuhan, oleh karena itulah mereka harus memahami Taurat dan mewariskan pengetahuan ini pada generasi-generasi selanjutnya. Pada agama Kristen, kebahagiaan adalah berbuat baik dan menjauhi perbuatan buruk.

Sedangkan kebahagiaan dalam Islam dilambangkan dengan kata ‘falah’. Setidaknya ada 11 tempat dalam Quran yang menyebut ‘agar kamu berbahagia.’ Ayat-ayat itu tidak hanya menunjukkan bahwa tujuan semua perintah Tuhan berujung pada bahagia namun cara rinci untuk mencapai kebahagiaan tersebut, seperti bertakwa, menjauhi riba, sabar, berjuang di jalan Allah, menjauhi perbuatan kotor, berdzikir, rukuk dan sujud, taubat serta menyebar di muka bumi.

Kebahagiaan adalah Tujuan Akhir Manusia Menurut Aristoteles, kebahagiaan adalah good birth, good health, good look, good luck, good reputation, good friends, good money and goodness.3 Kebahagiaan adalah summum bonum (kebaikan tertinggi). Namun, hal ini tidak lantas manusia menjadi hedonis (mengutamakan kebahagiaan saja). Meskipun demikian, bahagia seringkali bukanlah hasil akhir namun dapat juga awal. Kita bahagia agar sehat, bahagia agar berumur panjang, supaya cerdas dan baik

2 Diadaptasi dari Jalaluddin Rakhmar, Meraih Kebahagiaan, 2006. Bandung Simbiosa. Rekatama Media 3 Aristoteles, Nichomachean Ethics, 2004. Bandung: Teraju

dan sebagainya. Rupanya bahagia adlaah sikap mental yang terkadang tidak butuh alasan untuk muncul.

Pengertian Kebahagiaan Kebahagiaan, secara singkat, adalah kehidupan yang baik. Sebagai episode, kebahagiaan adalah kumpulan dari kejadian-kejadian yang memuaskan kita. Sebagai sikap, kebahagiaan adalah makna rangkaian episode itu dari segi keseluruhan hidup kita. Dari sini, terlihat bahwa makna kebahagiaan orang-orang tidak sama, namun dapat dikatakan bahwa jika seseorang puas dengan hidupnya ia dapat kita katakan bahagia.

Kebahagiaan Bukan pada Kekayaan Menurut Richard Gene Niami, John Mueller dan Tom W. Smith dalam Trends in Public Opinion: A Compendium of Survey Data (New York: Greenwood, 1989) bahwa dari tahun ke tahun pendapatan masyarakat meningkat namun kebahagiaan masyarakat cenderung menurun.

Mengapa pertambahan pendapatan tidak menambah kebahagiaan? Pertama, ketika kekayaan meningkat ekspetasi juga meningkat. Sehingga masyarakat cenderung untuk tidak pernah puas. Kedua, terjadi hedonic treadmill, artinya peningkatan pendapatan membuat manusia ingin lebih lagi. Ketiga, gaya hidup materialistis yang memang menjadikan kekayaan sebagai tujuan hidup, sehingga membuat orang tidak puas dengan berapapun kekayaan yang ia dapatkan.

Catatan Akhir Tentang Kebahagiaan Jelaslah terlihat bahwa paradigma ekonomi yang berusaha untuk meningkatkan pendapatan nasional sebagai tujuan utamanya telah bersandar pada dinding yang salah. Justru, terjadi penurunan kebahagiaan ketika pendapatan nasional naik.

Oleh karena itulah, ilmu ekonomi berbasis etika, moral dan keutamaan spiritual adalah jawabannya, karena manusia membutuhkan kebahagiaan. Rabbana atiina fiddunya hasanah, wafil’akhiraati hasanah. Khususnya umat muslim, kebahagiaan yang ingin dicapai adalah kebahagiaan dunia dan akherat. Itulah mengapa kita memerlukan ilmu ekonomi Islam, agar manusia bahagia dunia dan akherat. Agar negara ini jadi negara yang baldatun thayyibatun warabbun ghaffur.

ÉΟŠÏm§9$# Ç⎯≈uΗ÷q§9$# «!$# ÉΟó¡Î0 BAB III Konsumsi, Produksi dan Distribusi dalam Islam

Mana yang lebih dahulu? Konsumsi dan produksi? Jawabannya adalah konsumsi. Karena adanya konsumsi, maka muncullah upaya manusia untuk memenuhi keinginan berkonsumsi sehingga manusia bekerja (berproduksi).

Teori Konsumsi dalam Islam Dalam Islam, kita membedakan wants (keinginan) dan needs (kebutuhan). Kebutuhan adalah fitrah manusia, seperti untuk hidup, berketurunan, bersosialiasi dan mengembangkan diri. Al Ghazzali dan Asy-Syatibi merumuskan ini dengan konsep maqashid syariah yang khas yaitu: din (agama), nafs (jiwa), aql (akal), nasl (keturunan) dan mal (harta).

Al Ghazzali juga membedakan kebutuhan manusia menjadi tiga hal: (1) Hajat daruriyat Ini adalah kebutuhan yang bersifat pokok, seperti makanan, minuman, pendidikan, agama dan kesehatan (2) Hajat hajiyat Ini adalah kebutuhan yang bersifat kesenangan, seperti rekreasi dan barang-barang sekunder. (3) Hajat tahsiniyat Ini bersifat kemewahan, seperti permadani dan pesiar ke luar negeri.

Apa batasan seseorang dikatakan sejahtera? Jawabannya adalah jika harta kekayaan orang tersebut ada di atas batas nisab, yaitu 85 gram emas (kira-kira Rp 17.000.000,00). Hal ini dikarenakan orang yang hartanya di atas batas nishab mulai terkena zakat. Karena zakat adalah penyucian bagi harta karena ada hak orang lain dalam harta tersebut, maka bisa dipastikan harta yang pas mencapai batas nisab adalah sepenuhnya hak orang tersbut. Itulah batas seseorang dikatakan cukup.

Teori Produksi dalam Islam

Sebenarnya tidak ada perbedaan yang terlalu menonjol antara satu sistem produksi dengan sistem produksi lainnya di berbagai sistem ekonomi dunia ini. Semuanya menghendaki sistem yang menghasilkan produksi barang dan jasa yang paling murah, paling berkualitas dan paling banyak. Namun sistem Islam, secara untuk menempatkan diri di tengah-tengah antara kebebasan produksi yang kebablasan dan pengendalian produksi sepenunya oleh negara. Islam juga melarang praktik mubazir dan mengeksploitasi tenaga kerja dalam proses produksi.

Rasulullah SAW menyuruh setiap muslim bekerja dan melarang mengemis. Kerja dalam hal ini adalah menukarkan keahlian, tenaga atau keterampilan. Ibnu Khaldun sendiri mengatakan bahwa kekayaan sebuah bangsa sangat tergantung pada produktivitas bangsa tersebut. Bangsa yang produktif dapat memenuhi kebutuhannya sendiri serta jika surplus dapat mengekspornya sehingga menikmati neraca perdagangan yang positif dan cadangan devisa yang besar. Hal ini sudah dikatakan oleh Ibnu Khaldun sebelum Adam Smith.

Teori Distribusi dalam Islam Menurut Taqyuddin An Nabhany, masalah ekonomi itu sebenarnya hanyat terletak pada distribusi harta dan jasa tersebut kepada tiap-tiap individu, dalam rangka memenuhi kebutuhan-kebutuhan primer (basic needs) mereka secara menyeluruh, serta membantu mereka berusaha untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan sekunder hingga kebutuhan lux mereka.4

Perlu diingat bahwa kebutuhan primer manusia bersifat statis, jadi hal ini lebih diutamakan untuk dipenuhi bila dibandingkan kebutuhan lux segelintir manusia lainnya. Artinya produksi barang dan jasa yang lux seharusnya dilakukan setelah semua kebutuhan primer seluruh penduduk telah terlebih dahulu dipenuhi.

Justru, perbedaan cara bangsa-bangsa mendistribusikan kekayaannya itulah kunci perbedaan sistem ekonomi yang mereka punyai dan anut.

4

Taqyudin An Nabhany, Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perpspektif Islam. 1995. Surabaya: Risalah Gusti, hlm. 21

ÉΟŠÏm§9$# Ç⎯≈uΗ÷q§9$# «!$# ÉΟó¡Î0 BAB IV Pasar dalam Islam

Pengertian Pasar Secara sederhana, pasar adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli. Dengan perkembangan zaman, pasar dapat diartikan sebagai lembaga atau institusi yang dikelola oleh pemerintah sehingga transaksi perdagangan dapat terjadi dengan baik. Dalam pengertian yang lebih modern, pasar adalah mekanisme yang memungkinkan bertemunya penawaran dan permintaan, baik dalam pengertian fisik maupun non-fisik.

Evolusi Pasar Pertamakalinya pasar adalah sebuah tempat terbuka dimana pedagang dan konsumen bertemu sesuai dengan kesepakatan atau kebiasaan yang berlaku di tempat tertentu. Misalnya, dalam sejarah hidup Nabi Muhammad beliau datang ke Syam membawa perniagaan dari Mekkah dan bertemu dengan pedagang dan pembeli dari penjuru jazirah Arabia. Contoh yang lain adalah Bukittinggi yang menjadi pasar bertemunya berbagai komoditas di Sumatera Barat karena letaknya yang strategis. Pasar Tanah Abang, pasar tekstil terbesar di Asia Tenggara, juga adalah contoh lain pasar sebagai tempat secara fisik bertemunya penjual dan pembeli.

Lambat laun, pasar yang berupa tempat terbuka ini mulai dikelola oleh pemerintah daerah agar dapat ditatakelola dengan lebih baik. Hal ini dikarenakan pasar menjadi “barang publik” yang menjadi tanggungjawab pemerintah.5 Pasar inilah yang kita kenal menjadi semacam “institusi” atau “lembaga” yang memiliki aturan formal dan pengawas secara resmi.

Namun, pasar yang paling mutakhir tidak lagi terdefinisi sebagai tempat, namun sudah menjadi “mekanisme” yang mengacu pada interaksi seluruh faktor, terutama permintaan dan penawaran, yang mempengaruhi harga. Jadi, permintaan dan penawaran adalah kekuatan yang tarik menarik membentuk wajah pasar.

5

Barang publik adalah barang yang tidak memiliki sifat ekskludabilitas dan bersaingan. Barang ekskludalitas adalah sifat suatu barang yang orang dapat dicegah untuk memanfaatkannya. Sedangkan bersaingan adalah penggunaan oleh seseorang dapat mengurangi kesempatan orang lain untuk memanfaatkannya. Lihat Mankiw, Gregory. Pengantar Ekonomi. 1998. Jakarta: Penerbit Erlangga, hlm. 263

Dalil Pasar Dari evolusi pasar yang terjadi sepanjang sejarah, para ekonom merumuskan dalil-dalil dasar dalam perekonomian. Misalnya, Alfred Marshall dalam Principle of Economics, merumuskan “jika permintaan tinggi dan penawaran rendah, maka harga tinggi dan sebaliknya.”6 Ini yang dikenal dengan hukum permintaan dan penawaran. Hukum ini berlaku juga dalam pasar tempat (marketplace), pasar lembaga (institutional market) dan mekanisme pasar (market mechanism).

Bagaimana Islam memandang ini? Mengenai harga serta penawaran dan permintaan, Islam tidak memperkenankan campur tangan yang sembarangan terhadap mekanisme pasar. Ini terbukti misalnya dengan riwayat sebagai berikut:

Diriwayatkan dari Anas bahwa ia mengatakan: Harga pernah mendadak naik pada masa Rasulullah SAW. Para sahabat mengatakan: “Wahai Rasulullah! Tentukan harga untuk kita! Beliau menjawab: “Allah itu sesungguhnya adalah penentu harga, penahan dan pencurah serta pemberi rizki. Aku mengharapkan dapat menemui Tuhanku dimana salah seorang di antara kalian tidak menuntutku karena kezaliman dalam hal darah dan harta.”7

Dari hadits ini kita dapat menarik kesimpulan bahwa Islam tidak menyuruh pemerintah untuk menetapkan harga, karena Allah yang sesungguhnya menaikkan dan menurunkan harga lewat mekanisme yang dikehendaki-Nya. Apakah mekanisme itu adalah tangan gaib (the invisible hand)? Atau bukan tangan gaib (the invisible hand)?

Tangan Gaib Tangan gaib atau “the invisible hand” adalah istilah Adam Smith dalam The Wealth of Nations untuk menyatakan bahwa ada “sesuatu” yang secara tidak terlacak mengatur interaksi antara jutaan pelaku ekonomi untuk menghasilkan kesejahteraan bersama.

“Manusia dalam kenyataanya hampir selalu tolong menolong, dan secara sadar atau tidak mereka menyadari tidak akan memetik keuntungan apapun apabila ia merugikan orang lain. Manusia pada dasarnya hanya akan bertahan jika ia mempertahankan kepentingannya sendiri, dan dalam kaitan itulah ia melakukan sesuatu untuk orang lain sepertinya orang lain melakukan sesuatu untuk kepentingannya.. Kita menerima jasa dari tukang daging, pembuat bir atau pemanggang roti sehingga kita dapat menikmati santapan malam bukan karena 6

Lihat Marshall, Alfred. Principle of Economics, Book 5: General Relations Between Supply, Demand and Value di http://worldlibrary.net. 7

Lihat Muhammad Akram Khan, Ajaran Nabi Muhammad tentang Ekonomi (Kumpulan Hadits Pilihan tentang Ekonomi). 1996. Jakarta: Bank Muamalat, hlm. 152-153

mereka berbaik hati kepada kita, melainkan karena mereka memperhatikan kepentingan mereka sendiri… Setiap orang… baik itu karena ia memang punya niat baik mempromosikan kepentingan umum atau tidak, berperilaku sedemikian rupa demi memenuhi kebutuhannya sendiri. Tindakannya itu, dan tindakan orang-orang lain yang serupa pada akhirnya membentuk suatu kekuatan tangan tak nampak yang akan membuahkan hasil-hasil sepintas lalu tidak berubungan dengan tindakan masing-masing individu tersebut. Meskipun nampak tidak berhubungan, hasil-hasil tangan tak nampak itu menguntungkan masyarakat secara keseluruhan. Secara sadar atau tidak, dalam mengejar kepentingannya sendiri setiap orang dalam waktu bersamaan ternyata juga mempromosikan kepentingan umum, dan hal itu seringkali justru lebih efektif ketimbang jika kepentingan umum diusahakan secara sadar atau menyengaja.”8

Bagaimana konsep Islam tentang “tangan gaib”? Dalam hadist Rasulullah jelas dikatakan bahwa Allah SWT yang mengatur naik dan turunnya harga. Artinya, bukan tangan gaib yang menuntun pasar, melainkan Allah SWT. Dalam konsep keimanan dalam Islam, Allah SWT menciptakan makhluk gaib seperti malaikat-malaikat dengan berbagai tugas yang spesifik. Malaikat Mikail adalah malaikat yang mengatur rizqi manusia, termasuk hujan dan fenomena alam lainnya, yang kesemuanya itu sangat berpengaruh dalam kehidupan manusia. Malaikat inilah sesungguhnya malaikat yang menjadi penuntun bagi jutaan keputusan dalam perekonomian.

∩∈∪ #XöΔr& ÏN≡tÎn/y‰ßϑø9$$sù Dan (malaikat-malaikat) yang mengatur urusan (dunia)9 (Q.S. An Naziat 5)

Malaikat ini mengatur lalu lintas barang dan jasa, memberikan bisikan dan petunjuk bagi seluruh pelaku ekonomi untuk berbuat, demi keuntungan mereka sendiri, namun lewat 8

Mankiw, ibid. hlm. 170. Teks aslinya adalah “But the annual revenue of every society is always precisely equal to the exchangeable value of the whole annual produce of its industry, or rather is precisely the same thing with that exchangeable value. As every individual, therefore, endeavours as much as he can both to employ his capital in the support of domestic industry, and so to direct that industry that its produce may be of the greatest value; every individual necessarily labours to render the annual revenue of the society as great as he can. He generally, indeed, neither intends to promote the public interest, nor knows how much he is promoting it. By preferring the support of domestic to that of foreign industry, he intends only his own security; and by directing that industry in such a manner as its produce may be of the greatest value, he intends only his own gain, and he is in this, as in many other cases, led by an invisible hand to promote an end which was no part of his intention. Nor is it always the worse for the society that it was no part of it. By pursuing his own interest he frequently promotes that of the society more effectually than when he really intends to promote it. I have never known much good done by those who affected to trade for the public good. It is an affectation, indeed, not very common among merchants, and very few words need be employed in dissuading them from it.” Lihat Adam Smith, An Inquiry Into The Nature And Causes Of The Wealth Of Nations, In Four Volumes. Edinburgh:1776, pp. 291 9 Dalam ayat 1 sampai dengan 5 Allah bersumpah dengan malaikat-malaikat yang bermacam-macam sifat dan urusannya, bahwa manusia akan dibangkitkan pada hari kiamat. sebahagian ahli tafsir berpendapat, bahwa dalam ayat-ayat itu Allah bersumpah dengan bintang-bintang.

mekanisme yang malaikat ini atur, mekanisme itu terhindar dari chaos sehingga malah menjadi sistem yang efisien dan teratur.10

Bukti bahwa gerak malaikat ini tidak dapat dipahami dengan fisika manusia adalah ayat Al Quran sebagai berikut

∩⊆∪ 7πuΖy™ y#ø9r& t⎦⎫Å¡÷Ηs~ …çνâ‘#y‰ø)ÏΒ tβ%x. 5Θöθtƒ †Îû Ïμø‹s9Î) ßyρ”9$#uρ èπx6Íׯ≈n=yϑø9$# ßlã÷ès? Malaikat-malaikat dan Jibril naik (menghadap) kepada Tuhan dalam sehari yang kadarnya limapuluh ribu tahun. (Q.S. Al Ma’arij 4)11

Tidak ada hal di dunia ini yang terjadi dengan sendirinya. Sesungguhnya hanya Allah yang Maha Mengetahui Segala Sesuatu.

Praktik-Praktik dalam Pasar yang Dilarang dalam Islam Sebelumnya, perlu diketahui bahwa ekonomi Islam semata-mata ekonomi yang penuh dengan larangan. Sebagai bukti, begitu banyak praktik ekonomi yang diperbolehkan Islam di dalam pasar, seperti tawar menawar, mengambil keuntungan, berpromosi dan menjanjikan kualitas barang atau memberi garansi serta banyak lagi yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Namun, sebagai rahmat Allah, di antara begitu banyak kebolehan yang Allah berikan, terdapat beberapa hal yang Allah larang lewat lisan Rasul-Nya. Mengapa hal ini terjadi? Karena, tidak ada kebebasan dalam Islam yang sepenuhnya bebas. Menurut Syed Naquib Al Attas, kebebasan mutlak dalam Islam hanya ada dalam pikiran. Jika ia sudah keluar menjadi laku atau perkataan, sesungguhnya ia terikat oleh ruang-waktu dan aturan-aturan. Jadi, pasar bebas yang sebebas-bebasnya dalam Islam tidak ada. Demikian pula yang terjadi di dunia nyata, baik dalam perdagangan domestik maupun perdagangan internasional.

Ketidakbebasan itu tercermin lewat aturan-aturan dalam Islam yang melarang aktivitasaktivitas sebagai berikut:

10

Dengan akal manusia, mungkin sulit untuk membayangkan bagaimana malaikat ini mengatur urusan miliaran manusia dalam waktu sehari. Berikut ini penjelasannya: malaikat diciptakan dari cahaya. Telah dibuktikan oleh para ilmuwan, kecepatan cahaya adalah 300.000.000 meter per detik. Dalam sehari mereka dapat menempuh jarak 25.920.000.000.000 meter. Diameter bumi ini saja kira-kira 10.000.000.000 meter. Jadi, sangat masuk akal, jika dalam satu hari mereka mengatur rizki miliaran manusia. 11 Maksudnya: malaikat-malaikat dan Jibril jika menghadap Tuhan memakan waktu satu hari. apabila dilakukan oleh manusia, memakan waktu limapuluh ribu tahun.

(1) Jual Beli Barang Haram (2) Menimbun Barang (Ikhtikar) (3) Menjual Barang yang Belum Dimiliki (4) Mencegat Pedagang di Perjalanan (Talaqqi rukban) (5) Menjual Buah yang Masih di Tangkainya (Muzabanah) (6) Jual Beli Al Urban Pasar Terbuka dalam Islam12

Walaupun Rasulullah SAW telah meletakkan kebebasan dalam pasar, namun di dunia ini, pasar sekarang sudah dikuasai oleh segelintir kapitalis. Kebebasan berusaha masyarakat terancam oleh para pemain besar pengendali pasar. Kita membutuhkan desain mekanisme agar pasar kembali menjadi penjaga kemerdekaan ekonomi.

Antara Kebebasan dan Ekonomi Pembangunan ekonomi tidak hanya bergantung pada pertumbuhan ekonomi, tetapi menurut Denis Goulet, juga menitikberatkan tiga nilai dasar: (1) kecukupan, (2) harga diri dan (3) kemerdekaan.13 Amartya Sen, Peraih Nobel Ekonomi Tahun 1998, menyatakan …In recent discussions, the focus in asessing the market mechanism has tended to be on the results it ultimately generates, such as the incomes or the utilities yielded by the markets. This is not a negligible issue, and I shall come it presently. But the more immediate case for the freedom of market transaction lies in the basic importance of that freedom itself... 14

Di dalam pasar terbuka, masyarakat seharusnya memiliki hak untuk menjalankan bisnis, memasuki pasar, melakukan transaksi yang saling menguntungkan, menegosiasikan harga terbaik yang menampilkan efisiensi ekonomi, mengembangkan kekayaan dan memajukan kemerdekaan berekonomi.

Namun, Islam mempromosikan kemerdekaan ekonomi ini bukan untuk segelintir kaum kaya sehingga mereka dapat memonopoli pasar. Justru kemerdekaan ekonomi

12

Dalam pembahasan mulai sub-bab ini, pasar yang dimaksud disini adalah pasar dalam bentuk fisik, yaitu tempat bertemu pembeli dan penjual dalam waktu tertentu 13 Michael Todaro, Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga (2003) 14 Amartya Sen, Development as Freedom (1999)

yang dimaksud adalah kemerdekaan masyarakat banyak untuk melakukan transaksi ekonomi secara bebas.

Kemerdekaan Berusaha dalam Sejarah Pasar Islam Ibnu Khaldun, seorang ulama terkemuka yang membela kebebasan berusaha di dalam pasar dalam Muqaddimah terlihat berpendapat bahwa ekonomi dan peradaban akan berkembang bila bisnis dan perdagangan berjalan baik dalam pasar terbuka.15

Konsep Pasar dalam Islam Pasar adalah shadaqa (pemberian) untuk ummah (masyarakat muslim), sama seperti masjid.16 Kesamaan ini ditunjukkan ketika Rasulullah hijrah ke Madinah. Di Madinah, fasilitas publik yang pertama kali dibangun adalah masjid dan pasar. Oleh karena itu, dalam tradisi Islam yang khas, pasar mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

1) Pasar adalah milik umum. Ia adalah milik umat 2) Tidak ada seorang pribadi pun berhak mengklaim satu tempat di pasar sebagai milik pribadinya, bahkan walaupun ia sanggup membayarnya 3) Orang berhak untuk masuk dan keluar dari pasar dengan bebas untuk membuka dagangannya, namun ketika ia sudah selesai menjual semua dagangannya, ia harus membiarkan orang lain menggunakan tempat tersebut 4) Setiap orang dapat membuka dagangannya tanpa membayar kepada siapapun 5) Jika seseorang sudah selesai melaksanakan aktivitas jual belinya orang lain dapat menggantikannya di tempat tersebut dengan gratis 6) Hisbah, sebuah institusi unik dalam sistem Islam, mempunyai peran utama sebagai pengatur, pengawas, pengelola dan pengendali pasar

Sejarah Islam menunjukkan konsep di atas berjalan dengan baik. Umar bin Khattab pernah menghancurkan tempat pedagang yang permanen di dalam pasar.17 Umar juga

15

Ibnu Khaldun, Muqaddimah (1995). Umar Ibrahim Vadillo, The Arsitecture of The Gold Dinar Economy dalam 2002 International Conference Stable and Just Global Monetary System: Viability of The Islamic Dinar

16

17

Jaribah bin Ahmad Al-Haritsi, Al-Fiqh Al-Iqtishadi Li Amiril Mukminin Umar ibnu Al Khattab (2003)

menunjuk kepala hisbah yang mempunyai hak untuk menghukum perilaku curang di pasar.18

Secara singkat, pasar adalah bukti sahih kemerdekaan masyarakat untuk melakukan perniagaan. Kemerdekaan ini melahirkan inisiatif swasta, persaingan harga, kualitas pelayanan dan berbagai pilihan bagi konsumen, sehingga ekonomi akan menghasilkan efisiensi. Efisiensi berarti harga yang murah, sehingga akan menyediakan masyarakat kebutuhan dasar mereka dengan mudah (hajat darruriyat).19

Di lain pihak, kesempatan yang sama untuk anggota masyarakat untuk berdagang di pasar, tanpa memandang modal yang mereka miliki dan sumberdaya lainnya, adalah keadilan bagi masyarakat. Keadilan yang dimaksud disini adalah kesetaraan kesempatan untuk berpartisipasi dalam kegiatan perekonomian.

Desain Mekanisme Pasar Terbuka dalam Islam Untuk mendesain pasar terbuka dalam Islam untuk mengakomodasi semua motif dan aktor ekonomi, kita dapat menggunakan Teori Desain Mekanisme yang diperkenalkan oleh Leonid Hurwich, Eric Maskin dan Roger Myerson, peraih Nobel Ekonomi 2007.20 Teori ini mencoba menjawab dua pertanyaan penting: (1) bagaimana mengelola sumberdaya yang terbatas, (2) bagaimana membangun kerjasama yang detail untuk mencegah konflik21

Mendesain pasar terbuka dalam Islam setidaknya mencakup tiga tahap:

1) Tahap pembangunan pasar Masyarakat dapat membangun pasar terbuka ini dengan waqf,22 seperti yang Rasulullah lakukan di awal peradaban Madinah sebagai properti publik. Tanah 18

op. cit. Al Ghazzali, Ihya Ulumiddin. (2006). Hajat daruriyat adalah istilah khusus yang diciptakan Al Ghazzali untuk menyebut “basic needs” 20 www.ksv.org/Nobel 21 Ahmad Erani Yustika, Pasar, Informasi dan Regulasi (Market, Information and Regulation), KOMPAS 8 November 2007 22 Waqf is fix asset given to society by somebody without any commercial purpose. 19

waqf terlebih dahulu dikenal dalam Islam diperuntukkan sebagai masjid atau pemakaman, namun tidak ada salahnya jika diganti peruntukkannya untuk membangun pasar terbuka. Bentuk pasar ini haruslah sepeti hanggar terbuka dengan tiang tinggi hanya mempunyai satu lantai, sehingga orang dapat bernafas dengan lega dan menikmati sinar matahari langsung, mengurangi listrik karena tidak memerlukan lampu dan AC. Hal ini dapat juga mengurangi konflik antar pedagang karena jika dibangun dengan lantai 2, 3 dan seterusnya, pedagang di lantai atas biasanya kurang mendapatkan pengunjung.

2) Tahap pengelolaan pasar sehari-hari Dalam pasar terbuka, seseorang boleh berdagang di pasar ini dengan gratis tanpa memandang jenis kelamin, status sosial, asal muasal bahkan kebangsaan. Ini akan meningkatkan efisiensi ekonomi. Pasar buka dari jam 3 pagi sampai dengan jam 3 sore. Pedangan yang hendka berjualan harus antre untuk masuk ke pasar, dengan sistem siapa cepat dia dapat. Tempat di pasar adalah sumber daya terbatas, sistem antrean dalam sistem yang paling adil, jadi seorang dapat berdagang di pasar bukan karena modal, namun karena usaha dan kesabaran. Setelah seseorang selesai, ia boleh digantikan dengan yang lain.23 Pemerintah tidak boleh membebankan pajak kepada pedagang ini sama seperti pemerintah tidak boleh membebankan pajak bagi orang yang shalat di masjid.

3) Tahap pengendalian pasar Hisbah adalah sebuah lembaga resmi yang operasionalisasinya dibiayai pemerintah. Hisbah bertugas: (1) membuka dan menutup pasar, (2) menghukum praktik curang di pasar, (3) mengumukan harga equilibirum yang terjadi pasark. Ini akan mengurangi kemungkinan terjadi tadlis.24 (4) membayar biaya kebersihan, listrik, keamanan, (5) membayar premi asuransi pasar untuk melindungi pedagang dari kerugian musibah kebakaran, banjir dan bencana alam lainnya.

23 Pasar ini tidak cocok untuk bahan kimia yang mudah pecah, sehingga perlu penyesuaian, pasar ini paling cocok untuk pasar komoditas sembako (sembilan bahan pokok). 24 Tindakan penipuan.

Dengan desain mekanisme seperti ini akan tercapai pasar yang efisien dan adil. Efisien karena harga murah, akibat biaya bagi pedagang yang nyaris nol. Adil karena tiap orang berhak untuk berusaha di dalam pasar ini. Inilah konsep pasar dalam Islam, yang memecahkan dua trade-off dalam ekonomi modern: efisiensi dan ekuiti.

BAB V Peran Negara dalam Sistem Islam untuk Membangun Kesejahteraan

Pendahuluan Negara merupakan integrasi dari kekuasaan politik, ia adalah organisasi pokok dari kekuasaan politik. Negara adalah alat dari masyarakat yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur hubungan-hubungan manusia dalam masyarakat dan menertibkan gejala-gejala kekuasaan dalam masyarakat. Negara adalah organisasi yang dalam sesuatu wilayah dapat memaksakan kekuasaannya secara sah terhadap semua golongan kekuasaan lainnya dan yang dapat menetapkan cara-cara dan batas sampai di mana kekuasaan dapat digunakan dalam kehidupan bersama itu.25 Menurut Roger H. Soltau, negara adalah alat (agency) atau wewenang yang mengatur dan mengendalikan persoalan bersama, atas nama masyarakat. Sedangkan Harold J. Laski menyatakan negara adalah suatu masyarakat yang diintegrasikan karena mempunyai wewenang yang bersifat memaksa dan yang secara sah lebih agung dari individu atau kelompok yang merupakan bagian dari masyarakat itu. Sedangkan Robert MacIver menyatakan bahwa negara adalah asosiasi yang menyelenggarakan penertiban di dalam suatu masyarakat dalam suatu wilayah dengan berdasarkan sistem hukum yang diselenggarakan oleh suatu pemerintah yang untuk maksud tersebut diberi kekuasaan memaksa.26

Dari

definisi di atas, terlihat bahwa negara mempunyai sifat: (1) memaksa, (2) monopoli, dan (3) mencakup semua. Sedangkan anasir-anasir negara adalah: (1) wilayah, (2) penduduk, (3) pemerintah, dan (4) kedaulatan.27 Untuk mempermudah pembahasan, dalam makalah ini pengertian negara terkadang disempitkan menjadi pemerintah atau government28.

Walaupun secara teoritis kedua pengertian ini berbeda, dimana pemerintah adalah subset dari negara, namun dalam praktik pencampuran penggunaan kedua terminologi ini tidak

25

Lihat Miriam Budiardjo, Dasar Dasar Ilmu Politik. 2004. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, hlm. 38 – 39. Miriam Budiardjo adalah Guru Besar Ilmu Politik di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, yang juga memberikan kuliah ilmu politiknya di Lemhanas, Seskoad dan Seskoal. 26 Lihat Miriam Budiardjo, ibid. Lihat juga Harold J. Laski, The State in Theory and Practice (New York: The Viking Press, 1947), hlm. 8 – 9, Robert MacIver, The Modern State. (London: Oxford University Press, 1955), hlm. 22, Roger F. Soltau, An Introduction to Politics (London: Longmans, 1961), hlm. 4 27 Lihat Miriam Budiardjo, op. cit., hlm. 40 – 45 28 Menurut Cambridge Learner’s Dictionary 2nd Edition government adalah group of people who officially control a country (sekelompok orang yang secara resmi mengatur sebuah negara).

terhindarkan.29 Pada praktiknya juga, peran pemimpin negara dan pemerintahan (presiden atau khalifah atau sultan/raja) mewakili atau bahkan dominan dalam pelaksanaan pemerintahan. Sehingga dalam praktiknya, peran pemerintahan bercampur dengan peran pemimpin pemerintahan. Kedua proposisi di atas kemudian melahirkan proposisi baru: ”Karena peran negara seringkali diwakili oleh pemerintah, dan peran pemerintah seringkali diwakili oleh pemimpin pemerintahan, maka peran negara seringkali diidentikkan dengan peran pemimpin pemerintahan.” Dengan demikian muncul pula pertanyaan menarik yang lebih spesifik, (1) bagaimana peran pemimpin pemerintahan negara dalam mewujudkan kesejahteraan dan (2) pemimpin seperti apa yang akan membawa negara pada kesejahteraan?

Selanjutnya kita juga mengetahui bahwa Islam adalah sebuah sistem yang sempurna dan menyeluruh. Sistem ini mencakup seluruh aspek dalam kehidupan manusia.

$YΨƒÏŠ zΝ≈n=ó™M}$# ãΝä3s9 àMŠÅÊu‘uρ ©ÉLyϑ÷èÏΡ öΝä3ø‹n=tæ àMôϑoÿøCr&uρ öΝä3oΨƒÏŠ öΝä3s9 àMù=yϑø.r& tΠöθu‹ø9$# Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmatKu, dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu. (Q.S. Al Maidah 3)

Dalam sistem Islam, segala sesuatu yang diatur menurut aturan Allah sesuai dengan yang tertera dalam Al Quran yang mulia serta sunah Rasul-Nya. Seorang mujahid dan mujadid Islam abad 20, Hasan Al Banna menyatakan, “Islam adalah sistem yang menyeluruh, yang menyentuh seluruh segi kehidupan. Ia adalah negara dan tanah air, pemerintah dan umat, akhlak dan kekuatan, kasih sayang dan keadilan, peradaban dan undang-undang, ilmu dan peradilan, materi dan kekayaan alam, penghasilan dan kekayaan, jihad dan dakwah, pasukan dan pemikiran, sebagaimana ia juga adalah aqidah dan ibadah yang benar, tidak kurang dan tidak lebih.”30

Kesejahteraan yang dimaksud dalam makalah ini menggunakan konsep maqasid al-syariah (tujuan syariah). Imam Al Ghazali yang menyatakan bahwa manusia dikatakan sejahtera bila dapat memenuhi kebutuhan agamanya (dien), jiwanya (nafs), akal (aql), keturunan (nasl) dan harta (maal).31 Lima hal ini membuat definisi sejahtera menurut Islam lebih luas dari definisi

29

Subset bermakna himpunan bagian, yang berarti bahwa dalam konteks ini kita dapat menyatakan bahwa pemerintah adalah himpunan bagian dari negara. 30 Lihat Hasan Al Banna, Risalah Pergerakan Ikhwanul Muslimin Jilid 2 dalam bab Risalah Ta’alim. 2002. Solo: Era Intermedia, hlm. 162 31 Lihat Muhammad Umer Chapra, Relevance and Importance of Islamic Economics, hlm. 105. Disampaikan dalam buku Lessons in Islamic Economic, sebagai proceedings of the seminar pada Teaching of Islamic Economic for University Level in Dhaka, Bangladesh 23 Juli – 5 Agustus 1991, yang dilaksanakan oleh IRTI Islamic Development Bank and Islamic Foundation, Bangladesh. Berbicara mengenai maqasid al-syariah Chapra mengutip pendapat Imam Ghazali bahwa “tujuan dari syariah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dalam hidup manusia yang menjaga agama (dien), jiwa (nafs), akal (aql), keturunan (nasl) dan harta (maal) mereka. Apapun yang menjaga lima hal dasar

sejahtera menurut pemikiran non-Islam dimana sejahtera hanya berarti terpenuhinya kebutuhan secara fisik.32 Dalam lima hal ini tercakup aspek fisik, emosi dan jiwa (phisycal, intellectual, emotional dan spiritual). Lima hal ini juga mempunyai cakupan yang tidak hanya meliputi ”dunia-masa kini” tapi bersifat ”akherat-masa depan”. Dalam ukuran sekarang, kesejahteraan ini bisa diukur lewat: ketersediaan pangan, sandang, papan, pendidikan dan kesehatan.33 Hal ini juga berarti bahwa kesejahteraan yang dimaksud tidak hanya berdimensi ekonomi, namun juga berdimensi pemenuhan hak masyarakat dalam peribadatan dan dalam bidang politik-hukum. Sehingga peran negara yang dibahas dalam makalah ini tidak hanya dalam urusan ekonomi namun juga berdimensi politik-hukum (syariah) dan peribadatan (ibadah). Menurut penulis, (1) ketersediaan pangan menjadi indikator terpenuhinya kebutuhan nafs (bertahan hidup), (2) ketersediaan sandang menjadi indikator terpenuhinya kebutuhan nafs (melindungi tubuh dan kehormatan) dan terpenuhinya kebutuhan maal (mempunyai perlengkapan penunjang hidup), (3) ketersediaan papan menjadi indikator terpenuhinya kebutuhan nafs (melindungi tubuh dan kehormatan), terpenuhinya kebutuhan maal (mempunyai perlengkapan penunjang hidup dan tempat berlindung permanen) dan nasl (tempat berkumpulnya keturunan dan interaksi kasih sayang diantara anggota keluarga), (4) ketersediaan kesehatan menjadi indikator terpenuhinya kebutuhan nafs (melindungi tubuh dari penyakit), terpenuhinya kebutuhan aql (kesehatan menunjang bekerjanya akal) dan dien (syarat melakukan ibadah adalah sehat), (5) ketersediaan pendidikan menjadi indikator terpenuhinya kebutuhan aql (mengembangkan ilmu dan keterampilan) dan terpenuhinya kebutuhan dien (terpenuhinya kewajiban menuntut ilmu agama yang menjadi syarat kebenaran ibadah yang berarti keselamatan akherat). Kebutuhan-kebutuhan ini harus disediakan dalam masyarakat sebuah negara Islam.34

ini harus disediakan dan menjadi kepentingan publik dan harus diutamakan.” Lihat juga Abu Hamid Al-Ghazali (1937). Vol. I pp. 139 – 140. Leicester, U.K. 32 Sebagai contoh, lihat Walter Nicholson, Microeconomic Theory: Basic Principles and Extension, Sixth Edition. 1995. Texas: The Dryden Press, hlm. 106. Nicholson menyatakan bahwa “That spending all one’s income is required for utility maximization is obvius. Since extra goods provide extra utility (there is no satiation) and since the is no other use for income (there is no saving in this model), to leave any unspent would be fail to maximize utility.” 33 Pendapat ini disampaikan oleh Kurniawan Saefullah, staf pengajar di Fakultas Ekonomi Universitas Padjadjaran. Kurniawan Saefullah lulus dari International Islamic University of Malaysia tahun 2003 dengan gelar Master of Economics dengan fokus tesis pada peran pendidikan sebagai motor pembangunan. 34 Negara Islam dalam makalah ini adalah sebuah negara yang mayoritas penduduknya muslim yang hidup bersama dengan minoritas non-muslim (kafir dzimmi, kafir yang tidak memusuhi kaum muslimin) dan sudah tegak nilai dan aturan-aturan Islam.

Pertentangan antara Menguat dan Melemahnya Peran Negara Menguat atau melemahnya peran negara dalam perekonomian dewasa ini adalah perdebatan yang cukup hangat dalam berbagai forum populer maupun ilmiah. Salah satunya adalah sebuah narasi bernada satiris oleh Goenawan Mohammad, pemimpin redaksi Majalah TEMPO, yang menulis “...Mengherankan sebenarnya bahwa pemerintah sudah lama jadi satu subjek yang sering ada dalam percakapan kita, hampir sesering Tuhan sebagai sesuatu yang menentukan nasib dunia. Bagaimana orang bisa menghubungkan citra itu dengan mereka yang suka duduk-duduk beristirahat selama delapan jam sehari, itu misteri tersendiri. Seorang gubernur baru, artinya seorang yang baru jadi bagian dari makhluk fiktif itu, pernah mengeluh bahwa di kantornya sepucuk surat perlu waktu 30 hari untuk lepas menuju si alamat. Para pegawai berusaha keras agar surat sang gubernur matang lebih dulu melewati deretan meja dan stempel, sebelum terbang ke luar balai kota dan tentu saja terlambat. Meskipun demikian, Republik tidak runtuh. Jembatan-jembatan belum jebol, rel kereta masih terpasang sejajar, rumah sakit umum belum dijual dan penjara masih terjaga. Saya tak pernah selesai berpikir apa gerangan yang membuat alat-alat pemerintah (seraya duduk-duduk membaca koran di kamar kerja) bisa membuat keajaiban itu.”35 Secara tidak langsung,

pemikiran ini sebenarnya merujuk pada ideologi kapitalis yang menghindari campur tangan negara dalam perekonomian.36

Di sisi yang lain, Samuel Huntington, profesor ilmu politik Harvard University, dalam tesisnya yang fenomenal The Clash of Civilization and The Remaking of World Order (diterjemahkan menjadi Benturan Antar Peradaban dan Masa Depan Politik Dunia), juga menyatakan bahwa peran negara sudah berakhir dalam kancah politik-ekonomi dunia. Peran ini akan digantikan oleh entitas lain yang bernama: peradaban. Huntington menyatakan “Dalam dunia baru ini, politik lokal adalah etnisitas; politik global adalah peradaban. Persaingan antara negara-negara adidaya akan digantikan oleh adanya benturan peradaban” 37

Dalam sebuah ceramah populernya sewaktu memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia sekaligus dalam acara bedah buku Dari Gerakan ke Negara, Anis Matta menyatakan bahwa ”... Sekarang, dari waktu ke waktu otoritas negara ini dikurangi terus menerus. Sekarang ini ada organisasi tidak sebesar negara tapi lebih digdaya dari negara. Namanya:

35

Lihat Goenawan Mohammad, Catatan Pinggir 5. 2002. Jakarta: Grafiti, hlm. 154 – 155. Esai ini adalah tulisan pada rubrik Catatan Pinggir Majalah TEMPO, 5 Desember 1999. Goenawan Mohammad, yang pernah menjabat sebagai pemimpin redaksi majalah TEMPO selama 30 tahun lahir di Batang, Jawa Tengah, 29 Juli 1941. Ia juga dikenal sebagai esais dan penyair terkemuka. 36 Ideologi kapitalis yang dimaksud disini adalah ideologi pasar bebas (free-market) atau liberalisasi. 37 Lihat Samuel P. Huntington, Benturan Antarperadaban dan Masa Depan Politik Dunia. 2003. Yogyakarta: Penerbit Qalam, hlm. 9. Samuel P. Huntington adalah Guru Besar sekaligus Ketua Jurusan Ilmu Politik di Universitas Harvard dan Ketua Akademi Harvard untuk Kajian Internasional dan Regional di Weatherhead Center for International Affairs. Tahun 1999 – 2000, Huntington bekerja untuk meneliti pelbagai perubahan yang menonjol menyangkut persoalan identitas nasional Amerika dan implikasi-implikasi dari perbagai perubahan ini pada peran Amerika di dunia internasional.

perusahaan multinasional. Coba Anda bayangkan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Republik Indonesia $50 miliar, sedangkan Google, sebuah perusahaan search engine di internet, mampu mengkapitalisasi dana dari pasar modal (market capitalization) sampai $150 miliar. Kita perlu mengumpulkan tiga tahun APBN baru mirip dengan Google. Dan, bayangkan juga, negara sebesar Indonesia ini bisa dibangkrutkan oleh seorang Yahudi, bernama George Soros..”38

Dalam konteks globalisasi, John Pilger dalam sebuah laporan khususnya tentang akibat buruk globalisasi bagi sebuah negara besar seperti Indonesia, menyatakan ”... Hanya dengan 200 perusahaan, seperempat kegiatan ekonomi dunia sudah dikuasai. Sekarang ini General Motors lebih besar dari Denmark, Ford lebih besar daripada Afrika. Luput dari mata para pembeli di jalan-jalan besar, merk-merk terkenal, mulai dari sepatu olahraga hingga pakaian bayi, hampir seluruhnya dibuat di negara-negara miskin dengan upah buruh sangat rendah, nyaris seperti budak. Untuk mempromosikan Nike, pegolf Tiger Woods dibayar lebih tinggi dibandingkan dengan seluruh upah buruh yang membuat produk Nike di Indonesia. Desa global seperti inikah yang disebut-sebut sebagai masa depan umat manusia?”39

Namun, menurut penulis, sebenarnya peran negara tidak lantas berakhir. Anis Matta dalam ceramah yang sama menyatakan bahwa ”jika dikelola dengan baik maka institusi ini (negara maksudnya) bisa menjadi sangat digdaya.”40

Sedangkan kekhawatiran Huntington

sesungguhnya tidak mengecilkan peran negara dalam perekonomian, sebab dalam halaman setelahnya, Huntington menitikberatkan pada permasalahan konflik antarbudaya yang diwakili oleh peradaban bukan permasalahan kegagalan negara dalam pencapaian kesejahteraan masyarakat. Mengutip Jacques Delros, Huntington menyatakan, ”konflikkonflik yang terjadi di masa yang akan datang lebih disebabkan oleh faktor-faktor budaya daripada faktor-faktor ekonomi ataupun

ideologi.”41 Sedangkan gagasan Goenawan

Mohammad mengenai matinya peran negara (pemerintah) adalah salah satu kesalahan

38

Ceramah ini disampaikan oleh Anis Matta di Masjid Agung Al-Ukhuwwah Bandung, pada tanggal 17 Agustus 2006. Anis Matta lahir di Bone, 28 September 2006. Dia memegang gelar Licensed (Lc.) dalam bidang syariah dari LIPIA Jakarta. Sekarang dia adalah Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera dan anggota Majelis Hikmah Muhammadiyah. Anis Matta termasuk salah satu cendekiawan muda yang banyak mempengaruhi pemikiran kaum muda Islam di Indonesia. Beberapa bukunya yang sudah diterbitkan di antaranya Menikmati Demokrasi, Dari Gerakan ke Negara dan Mencari Pahlawan Indonesia. Khusus yang berkaitan dengan ceramah ini, lihat Anis Matta, Dari Gerakan ke Negara. 2006. Bandung: Fitrah Rabbani 39 Lihat video yang sangat menarik pengaruh globalisasi pada kemiskinan Indonesia yang berjudul New Rulers of The World oleh John Pilger yang diproduksi oleh Institute for Global Justice dan INFID. 40 Dalam ceramah yang sama, Anis Matta kemudian menguraikan syarat-syarat sebuah negara bisa digdaya. Salah satunya adalah cara berpikir khalifah pada para pemimpinnya, bukan cara pikir raja. Lihat juga Anis Matta, ibid. dalam Rakyat untuk Sang Raja atau Khalifah. hlm. 95 – 103 41 Samuel P. Huntington, ibid. hlm. 10. Lihat juga Jacques Dolores, “Questions Concerning European Security,” Address, International Institute for Strategic Studies, Brussels, 10 September 1993, hlm. 2

berpikir yang disebut ”generalisasi yang berlebihan” atau overgeneralization.42 Sebagaimana yang diakuinya di awal tulisan, analisis yang dia lakukan adalah trauma pengalamannya berurusan pada sebuah kantor pemerintah. Hal ini berarti bahwa Goenawan tidak mendasarkan analisisnya pada sebuah penelitian ilmiah.43 Sedangkan Pilger juga tidak menyebutkan secara khusus mengenai ”kegagalan negara dalam mensejahterakan masyarakatnya”, dia lebih memfokuskan pernyataannya pada ekspansi perusahaan multinasional yang sudah melebihi dimensi negara. Sehingga, negara masih mempunyai peranan yang penting dalam upaya mensejahterakan rakyatnya, seperti yang dicita-citakan oleh konstitusi negara tersebut. Misalnya, dalam pembukaan Undang Undang Dasar 1945 dinyatakan bahwa, tujuan adanya negara Republik Indonesia adalah ”Untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia yang melindungi segenap tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”44

Dalam konstitusi negara lain di dunia, motif untuk mensejahterakan rakyat juga melandasi terbentuknya negara. Misalnya jika kita membaca Declaration of Independence (Piagam Kemerdekaan Amerika Serikat) paragraf dua yang menyatakan ”That whenever any Form of Government becomes destructive of these ends, it is the Right of the People to alter or abolish it, and to institute new Government, laying its foundation on such principles and organizing its powers in such form, as to them shall seem most likely to effect their Safety and Happiness. Prudence, indeed, will dictate that Governments long established should not be changed for light and trancient causes; and accordingly all experience hath shewn, that mankind are more disposed to suffer, while evils are sufferable, than to right themselves by abolishing the forms to which they are accustomed.”45

42

Overgeneralization atau biasa disebut juga fallacy of dramatic instance termasuk kesalahan berpikir karena menggunakan satu atau dua kasus untuk mendukung argumen yang bersifat general atau umum. Hal ini terjadi biasanya diambil dari pengalaman pribadi seseorang. Lihat Jalaluddin Rakhmat, Rekayasa Sosial: Reformasi, Revolusi atau Manusia Besar. 2005. Bandung: Penerbit Rosda, hlm. 5. Kesalahan ini disebut juga Fallacy of Hasty Generalization (kekeliruan karena membuat generalisasi yang terburu-buru). Lihat juga Mundiri, Logika. 2003. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, hlm. 214 – 215 43 Ciri-ciri penelitian ilmiah disini adalah (1) berdasarkan fakta, (2) bebas dari prasangka, (3) menggunakan prinsip-prinsip analisis, (4) menggunakan hipotesis, (5) menggunakan ukuran objektif, (6) umumnya menggunakan teknik kuantifikasi, kecuali pada hal-hal yang memang tidak bisa dikuantifikasi. Lihat Moh. Nazir, Metode Penelitian. 1983. Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 36 – 37 44 Lihat Miriam Budiardjo, op. cit., hlm. 45 45 Lihat Chandra Natadipurba dan Salihuddin Harahap, 7 Hukum Kemakmuran Negara: Studi Komparatif 10 Negara Terbesar di Dunia. 2006. Bandung: Fakultas Ekonomi Universitas Padjadjaran, hlm. 2

Pentingnya Peran Negara dalam Sistem Non-Islam: Sebuah Bahan Perbandingan Peran negara dalam sistem non-Islam cukup besar. Ini terbukti dengan kemajuan luar biasa yang dicapai oleh China dimana peran negara begitu dominan46. Ekonomi China tumbuh 9,5% dalam dua dekade terakhir (rekor pertumbuhan ekonomi tertinggi di dunia), dan tampaknya akan terus berlanjut, menjadi satu-satunya negara di dunia dengan prestasi seperti itu dalam 50 tahun terakhir, pendapatan nasional (Gross Domestic Product) berlipat ganda dalam delapan tahun sekali, jumlah angka kemiskinan berkurang drastis, setengah dari total pengurangan jumlah penduduk miskin dunia pada periode 1980-2000 terjadi di China, pertumbuhan ekonomi membuat tabungan meningkat, bahkan presentase tabungan yang mencapai 50% dari GDP adalah satu-satunya yang tertinggi di dunia, investasi yang membawa teknologi dan kemampuan manajemen meningkatkan produktivitas tenaga kerja yang pada tahun 2003 saja, misalnya meningkat 8,5%, berkembangnya sektor jasa dan industri membuat produktivitas juga meningkat, ketimbang membiarkan rakyat tetap berkutat di sektor pertanian yang secara empiris memang memiliki tingkat produktivitas yang rendah. pertumbuhan ekonomi semakin banyak menyerap orang-orang yang tergusur dari pertanian, peran swasta membesar membuat iklim ekonomi makro membaik dan fondasi mekanisme pasar semakin dalam dan kukuh.47 Kemajuan tidak hanya dicatat dalam bidang ekonomi. Pendidikan diperbaiki, pemerintah mewajibkan semua warga mendapatkan pendidikan dasar sembilan tahun dan semua desa sudah harus mendapatkannya pada tahun 2006. Pendidikan tinggi juga diperbaiki. Jumlah murid yang memasuki pendidikan tinggi naik 350% pada tahun 2003 dengan penekanan lebih kuat pada pendidikan teknik. Kualitas pekerja juga naik karenanya. Pekerja yang masuk pasar 3 kali lebih banyak daripada yang mulai memasuki sekolah. Upah pekerja membaik karena kegiatan ekonomi makin membesar disertai pendidikan yang lebih baik.

Apa penyebab kemajuan China yang begitu pesat ini? Secara umum dapat dibagi menjadi tiga bagian. Pertama, situasi politik yang stabil. Kedua, pembangunan ekonomi yang bertahap, berkelanjutan dan terarah. Ketiga, transformasi kebudayaan yang sesuai dengan arah pembangunan China. Kestabilan politik yang berkelanjutan akan menyebabkan pembangunan ekonomi berjalan dengan baik. Tinggal masalahnya, bagaimana menciptakan kestabilan politik itu? China mengajarkan bahwa kepemimpinan yang kuat dibutuhkan. Pemimpin China mempunyai keyakinan akan metodologi pembangunan yang ditempuhnya, sehingga tidak selalu mengekor pada Barat. Pada kasus China, terbukti bahwa dagangan Barat yang bernama 46

Lihat Chandra Natadipurba, Sang Naga. 2005. Bandung: Aufklarung, BEM Fakultas Ekonomi Universitas Padjadjaran 47 Lihat KOMPAS, Senin – Rabu, 12 – 14 Desember 2005, dalam rubrik FOKUS KOMPAS yang memuat liputan eksklusif wartawan Harian Umum KOMPAS langsung di negeri China mengenai kemajuan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan di China

‘demokrasi’ tidak selalu laku dan mujarab dalam meningkatkan kesejahteraan sebuah negara. Demokrasi hanyalah alat. Walaupun kritikan Barat tentang HAM masih terus mengalir kepada China namun agak sulit menyangsikan bahwa secara umum rakyat China puas pada kinerja pemerintahan negaranya.48

Pentingnya Peran Negara dalam Sistem Islam Telaah teoritis di atas dan kasus China yang ditunjukkan telah memaparkan pentingnya peran pemerintah dalam sistem non-Islam. Bagaimana dengan peran negara dalam sistem Islam sendiri? Menurut Monzer Kahf, negara haruslah membawa masyarakat muslim semakin dekat kepada Allah.49 Pemikir politik Islam pada masa klasik Al Mawardi menyatakan bahwa fungsi negara yang utama adalah meneruskan peran kenabian dalam menjaga agama dan mengelola hal-hal keduniawian.50 Ibnu Taimiyah menyatakan bahwa fungsi negara adalah menjadikan ”agama hanyalah milik Allah dan tidak ada lagi fitnah di muka bumi.”51

©!$#  χÎ*sù (#öθyγtGΡ$# ÂχÎ*sù 4 ¬! …ã&—#à2 ß⎯ƒÏe$!$# tβθà6tƒuρ ×πuΖ÷GÏù šχθä3s? Ÿω 4©®Lym öΝèδθè=ÏG≈s%uρ ∩⊂®∪ ×ÅÁt/ šχθè=yϑ÷ètƒ $yϑÎ/ Dan perangilah mereka, supaya jangan ada fitnah52dan supaya agama itu semata-mata untuk Allah53. jika mereka berhenti (dari kekafiran), maka sesungguhnya Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan. (Q.S. Al- Anfal 39)

Ibnu Khaldun menyatakan bahwa fungsi negara adalah membuat semua orang mengikuti syariah dalam kehidupan mereka.54 Syariah adalah raison d’etre (reason for being) sebuah negara dalam Islam.55 Menurut pendapat penulis sendiri, peran negara dalam Islam secara

48 Wartawan KOMPAS dalam tulisan itu melakukan survey secara random yang menanyakan kepada warga China mengenai kepuasan warga terhadap pemerintahan negaranya, dan secara umum sampel yang diambil secara random itu menyatakan kepuasan terhadap kinerja pemerintahannya. Lihat KOMPAS, 12 Desember 2005, ibid. 49 Monzer Kahf, Economic Role of State in Islam, pp.199. Disampaikan dalam buku Lessons in Islamic Economic, sebagai proceedings of the seminar pada Teaching of Islamic Economic for University Level in Dhaka, Bangladesh 23 Juli – 5 Agustus 1991, yang dilaksanakan oleh IRTI Islamic Development Bank and Islamic Foundation, Bangladesh. 50 Monzer Kahf, ibid. Lihat juga Abu Hasan Al Mawardi, al Ahkam al Sultaniyah, Maktabat al Babi al Halabi, Cairo 3rd edition, 1973, p.5. 51 Monzer Kahf, ibid. Lihat juga Ahmad ibn Taimiyyah, al Hisbah fil Islam, Dar al Kutub al ‘Arabiyah, Beirut., no date, p.2. 52 Maksudnya: gangguan-gangguan terhadap umat Islam dan agama Islam. 53 Maksudnya: menurut An-Nasafi dan Al-Maraghi, tegaknya agama Islam dan sirnanya agama-agama yang batil. 54 Monzer Kahf, ibid. Lihat juga Ibn Khaldoon, Muqaddimah. Dar al Sha’b, Cairo, no date, p. 169 55 Monzer Kahf, op. cit., hlm. 205

umum dapat dikelompokkan dalam tiga hal. Pertama, peran peribadatan. Artinya negara mengurusi hal-hal yang berkaitan dengan hal-hal peribadatan. Kedua, peran politik. Artinya, negara berperan mengatur ketertiban yang dicapai lewat kekuasaan untuk menjalankan hukum atau aturan yang bersifat memaksa. Ketiga, peran ekonomi. Artinya negara harus dapat memainkan peranan yang melancarkan jalannya perekonomian secara seimbang.56

Peran Peribadatan Peribadatan yang dimaksud disini adalah urusan-urusan ibadah mahdah seperti shalat (membangun masjid, menggaji imam, muadzin), zakat (menunjuk amil zakat, menyediakan Baitul Mal sebagai tempat pengumpulan zakat, mengalokasikan sumber daya yang terkumpul pada yang berhak), haji (penunjukkan Amirul Haj), hari raya (menentukan jatuhnya hari raya), maupun ghairu mahdah seperti menuntut ilmu (gaji pengajar madrasah).

Urusan

peribadatan bagi kaum muslimin adalah hal yang utama bagi kaum muslimin mengingat firman Allah subhanahuwata’ala di dalam Al Quran

∩∈∉∪ Èβρ߉ç7÷èu‹Ï9 ωÎ) }§ΡM}$#uρ £⎯Ågø:$# àMø)n=yz $tΒuρ Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepada-Ku. (Q.S. Adz- Dzariyat 56)

Urusan ibadat ini yang sekaligus menjadi identitas kemusliman suatu kaum, atau dengan kata yang lain hal yang membedakannya dengan kaum kafir.

∩∠∠∪ $JΒ#t“Ï9 ãβθà6tƒ t∃öθ|¡sù óΟçFö/¤‹x. ô‰s)sù ( öΝà2äτ!$tãߊ Ÿωöθs9 ’În1u‘ ö/ä3Î/ (#àσt7÷ètƒ $tΒ ö≅è% Katakanlah (kepada orang-orang musyrik): "Tuhanku tidak mengindahkan kamu, melainkan kalau ada ibadatmu. (Tetapi bagaimana kamu beribadat kepada-Nya), padahal kamu sungguh telah mendustakanNya? karena itu kelak (azab) pasti (menimpamu)". (Q.S. Al Furqan 77)

Kita menggunakan terminologi peribadatan, bukan keagamaan, karena peribadatan adalah bagian dari keagamaan. Pada hakekatnya negara dalam Islam harus mendasarkan semua kegiatannya pada aspek Ilahiyah dan Rabbaniyyah atau keagamaan karena Allah subhanahuwata’ala adalah poros dan pusat kehidupan seorang muslim.57 Sehingga seluruh

56

Klasifikasi ini terinspirasi dari ceramah Jumat Dr. Asep Zaenal Ausop di Masjid Salman ITB tahun 2003. Beliau mengatakan bahwa Yahudi ketika membicarakan keyahudiannya tidak pernah memisahkan agama dengan kehidupan. Beliau mengatakan Yahudi selalu membicarakan keyahudian dengan cakupan integral peribadatan, politik dan ekonomi. 57 Chandra Natadipurba, Pengantar dan Sejarah Ekonomi Islam dalam bab Islam dan Sekularisme. 2006. Bandung: ISEG Unpad, hlm. 26

kegiatan manusia dalam negara seperti politik, ekonomi, sosial dan budaya, apalagi peribadatan sesungguhnya haruslah berlandaskan keagamaan.

Hal ini tentulah sangat bertolakbelakang dengan konsep negara dalam pandangan para penulis Barat yang sudah sekuler seperti yang sudah kita kutip di atas. Negara dipisahkan dengan urusan keagamaan, sehingga agama tidak pernah disebut-sebut dalam hal kenegaraan dan sebaliknya negara juga tidak pernah mengatur hal-hal yang berkaitan dengan urusan peribadatan.

Sebagai contoh, pemimpin negara dalam Islam selalu menjadi pemimpin shalat. Hal ini menunjukkan kesatuan urusan politik dan ibadah, memberikan pola keteladanan pemimpin dalam urusan ibadah, memberikan pesan kuat bahwa peribadatan adalah hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Berkata Ibnu Taimiyyah dalam kitabnya yang termasyur Siyasah Syar’iyyah, ”Telah menjadi sunah yang berlaku bahwa imam shalat Jumat dan imam bagi jamaah adalah dia yang menjadi khatib – mereka itu adalah para panglima perang (umara’ al-harb), yang mewakili sang penguasa (dzi sulthan) dalam urusan kemiliteran. Oleh karena

itu,

ketika

Rasulullah

shallahu’alaihiwassallam

menunjuk

Abu

Bakar

radhiyallahuanhu supaya menjadi imam shalat, kaum muslimin kemudian menunjuknya menjadi panglima perang dan juga dalam urusan lainnya. Demikianlah kebiasaan yang ditetapkan oleh Rasulullah shallahu’alaihiwassallam dalam mengangkat para sahabat beliau sebagai pemimpin perang, pastilah dia seorang imam shalat. Ketetapan ini juga berlaku ketika Nabi menunjuk seseorang sebagai deputi (na’ib) bagi Madinah, juga tatkala memilih ’Uttab bin Usais sebagai deputi amir di Mekkah, Utsman bin Abil-Ash sebagai Gubernur Thaif, Ali bin Abi Thalib, Muadz dan Abu Musa, masing-masing pernah menjadi gubernur di Yaman, demikian juga Amr bin Hazm yang diangkat Nabi sebagai Gubernur Najran. Para deputi gubernur ini adalah orang yang menjadi imam shalat di antara para sahabat, pelaksana hukum pidana dan lain sebagainya yang menjadi tugas dari seorang komandan perang .58 Jadi, jelaslah bahwa negara dan peribadatan tidak bisa dipisahkan, bahkan peran negara sangat besar dalam urusan ini.

58

Lihat Ibnu Taimiyyah, Siyasah Syar’iyyah: Etika Politik Islam. (penerjemah Rofi’ Munawar, Lc.) 2005. Surabaya: Risaah Gusti, hlm. 27. Ibnu Taimiyyah lahir 10 Rabiul Awwal tahun 611 Hijriah di Harran, Syiria. Sudah menguasai berbagai ilmu Islam seperti tafsir, hadits, hukum, ushul fiqh, tarikh, penguasaan yang sempurna pada masalah lughah, nahwu dan sharaf sejak masa mudanya. Tidak hanya dalam bidang keilmuan bahkan beliau juga berjihad membela agama Allah dengan pedang. Karena keluasan ilmu yang tiada bandingnya pada zaman itu, beliau dijuluki Syaikhul Islam. Beliau wafat 20 Dzul-Qa’dah 728 Hijriah.

Peranan Politik Negara Peran utama negara yang kedua adalah menegakkan hukum melalui kekuasaan politik yang ia punyai. Tentu saja hukum yang dimaksud disini adalah hukum yang Allah turunkan di muka bumi. Pada titik ini, perbedaan sistem politik Islam dengan demokrasi kentara sekali. Dalam demokrasi hukum adalah konvensi (kesepakatan) di antara manusia yang diproduk melalui konstitusi dan undang-undang. Dalam politik Islam, hukum itu given yaitu Al Quran dan Sunah dan tugas undang-undang adalah menerjemahkan hukum (syariah) itu.59 Al Quran menyebutkan

öΝä3ø‹n=tæ 4‘n=÷Fム$tΒ ωÎ) ÉΟ≈yè÷ΡF{$# èπyϑŠÍκu5 Νä3s9 ôM¯=Ïmé& 4 ÏŠθà)ãèø9$$Î/ (#θèù÷ρr& (#þθãΨtΒ#u™ š⎥⎪Ï%©!$# $y㕃r'¯≈tƒ ∩⊇∪ ߉ƒÌム$tΒ ãΝä3øts† ©!$# ¨βÎ) 3 îΠããm öΝçFΡr&uρ ωøŠ¢Á9$# ’Ìj?ÏtèΧ uöxî Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu60. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendakiNya. (Q.S. Al Maidah 1)

Kesadaran dan kepatuhan dalam menjalankan hukum-hukum Allah adalah tanda-tanda masyarakat yang beriman

öΝÎηÅ¡àΡr& þ’Îû (#ρ߉Ågs† Ÿω §ΝèO óΟßγoΨ÷t/ tyfx© $yϑŠÏù x8θßϑÅj3ysム4©®Lym šχθãΨÏΒ÷σムŸω y7În/u‘uρ Ÿξsù ∩∉∈∪ $VϑŠÎ=ó¡n@ (#θßϑÏk=|¡ç„uρ |MøŠŸÒs% $£ϑÏiΒ %[`tym Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakekatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka sesuatu keberatan terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya.

Ibnu Taimiyyah berkata, ”Berhukum di antara manusia ini maksudnya adalah menegakkan hukum-hukum dan hak-hak mereka. Pertama, adalah ketentuan-ketentuan hukum (al-hudud) dan hak-hak yang tidak terbatas pada kelompok-kelompok tertentu, tapi manfaat dan tujuan penegakkannya itu secara umum bagi seluruh kaum muslimin yang segolongan dengan mereka, setiap individu amat bergantung pada dengan ketentuan-ketentuan itu, ketentuan 59

Lihat Anis Matta, Menikmati Demokrasi dalam bab Menikmati Demokrasi. 2002. Jakarta: Pustaka SAKSI, hlm. 21 60 Aqad (perjanjian) mencakup: janji prasetia hamba kepada Allah dan Perjanjian yang dibuat oleh manusia dalam pergaulan sesamanya.

tentang harta kekayaan negara, tanah wakaf, wasiat umum dan lainnya. Semuanya itu merupakan masalah yang mendesak dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Oleh karena itu Ali bin Abi Thalib radhiyallahuanhu berkata, ”Manusia harus mempunyai sistem pemerintahan (imarah), yang baik ataupun yang buruk. Dikatakan kepada beliau, ”Kepemimpinan yang baik kita telah mengetahuinya, maka bagaimana dengan adanya kepemimpinan yang buruk?” Khalifah Ali menjawab,”Dengan kepemimpinannya itu, minimal dapat ditegakkan sanksi-sanksi hukum, jalan-jalan menjadi aman, musuh dapat diperangi dan harta rampasan dapat dibagi.”61

Dalam hal ini, negara adalah media penegak syariat yang diturunkan oleh Allah kepada manusia. Tanpa adanya negara, berarti tidak ada kekuasaan yang memaksa, yang berarti pula tidak mungkin suatu hukuman dijatuhkan. Misalnya dalam kasus pencurian, syariat Allah adalah memotong tangan pelaku pencurian, sebagaimana difirmankan Allah dalam Al Quran

ÒΟŠÅ3ym ͕tã ª!$#uρ 3 «!$# z⎯ÏiΒ Wξ≈s3tΡ $t7|¡x. $yϑÎ/ L™!#t“y_ $yϑßγtƒÏ‰÷ƒr& (#þθãèsÜø%$$sù èπs%Í‘$¡¡9$#uρ ä−Í‘$¡¡9$#uρ ∩⊂∇∪ Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (Q.S. Al Maidah 38)

Dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahuanha yang menyatakan bahwa Rasulullah shallahualaihiwassalam bersabda, “Potong tangan diberlakukan bagi pencuri (yang mencuri) seperempat dinar ke atas.”62 Disunahkan potongan tangannya itu untuk digantungkan di lehernya, dan jika setelah itu masih mencuri lagi maka kaki kirinya dipotong.63 Tidak akan mungkin hukuman ini dilakukan tanpa adanya negara Islam yang konsekuen dengan hukum Allah, seperti yang terjadi sekarang. Padahal hukuman yang tegas seperti ini, seperti yang diberlakukan di China sanggup menimbulkan kepastian hukum dan kepastian usaha. Lebih dari 3400 hukuman mati di China diberlakukan untuk para pelaku korupsi.64 Zhu Rongji, mantan Perdana Menteri China, menyatakan di awal pemerintahannya, “Beri saya 100 peti mati, 99 akan saya gunakan untuk mengubur para koruptor, dan satu akan saya gunakan untuk mengubur saya jika saya melakukan korupsi.” 61

Lihat Ibnu Taimiyyah, op.cit. hlm. 87 – 88. Satu dinar bernilai kurang lebih Rp 625.000,00, sehingga seperempat dinar bernilai kira-kira Rp 156.250,00. 63 Lihat Ibnu Taimiyyah, op.cit., hlm. 140 64 Lihat ensiklopedi wikipedia mengenai hukuman mati (capital punishment), yang memuat statistik pelaksanaan hukuman mati di beberapa negara 62

Kepastian hukum seperti ini yang menjadi sebab kemakmuran sebuah negara. Buktinya, di China pasca perang terhadap korupsi dilakukan, arus investasi dan gerak industri menggeliat sampai mencapai $50 miliar setahunnya.65 Bahkan, Shanghai kini menggantikan New York sebagai kota yang paling sering dikunjungi pebisnis dunia.66

Ibnu Taimiyyah melanjutkan, “Demikianlah ketentuan sanksi-sanksi hukum disyariatkan. Demikian pula seharusnya kepala negara mempunyai niat dalam melaksanakannya. Kapan pun seorang kepala negara dalam pelaksanaan eksekusi sanksi hukum itu demi kemashlahatan rakyat dan mencegah dari kemungkaran, niscaya manfaat itu akan dirasakan seluruh rakyat, demikian pula marabahaya dapat diantisipasi. Dengan begitu akan mendapat ridha Allah dan taat pada perintah-Nya. Saat itulah Allah akan melunakkan hati dan memudahkan datangnya sebab-sebab kebaikan, serta hati-hati akan merasa cukup (dengan mengambil pelajaran) dari pemberlakuan sanksi hukum (al-‘uqubah). Sementara yang dihukum pun akan rela ketika menerima sanksi hukum tersebut.”67 Termasuk dalam peranan politik negara adalah dalam bidang kemiliteran jihad bil qital (memerangi negara-negara yang mengganggu kedaulatan Islam), mengusahakan angkatan perang dan menjaga garis perbatasan.68

Peranan Perekonomian Peranan ini tidak bisa dilepaskan dari dua peranan negara di atas karena tiga peran ini saling tergantung (interdependence) dan saling mempegaruhi, karena kesempurnaan sistem Islam menghendaki pelaksanaan keseluruhan sistem dalam Islam.

…çμ¯ΡÎ) 4 Ç⎯≈sÜø‹¤±9$# ÅV≡uθäÜäz (#θãèÎ6®Ks? Ÿωuρ Zπ©ù!$Ÿ2 ÉΟù=Åb¡9$# ’Îû (#θè=äz÷Š$# (#θãΖtΒ#u™ š⎥⎪Ï%©!$# $y㕃r'¯≈tƒ ∩⊄⊃∇∪ ×⎦⎫Î7•Β Aρ߉tã öΝà6s9 Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu. (Q.S. Al Baqarah 208)

Peran negara dalam perekonomian Islam menurut Monzer Kahf adalah sebagai berikut: (1) Mengelola harta negara untuk semaksimal kepentingan masyarakat (2) Memenuhi prasarana minimal pembangunan sebuah negara yang melindungi dan mengamankan agama, budaya, ekonomi dan kepentingan politik.

65

KOMPAS, ibid. Investigasi diakui oleh majalah TEMPO dengan membandingkan jumlah lalu lalang orang di bandara-bandara besar di seluruh dunia 67 Ibnu Taimiyyah, op. cit., hlm. 139 68 Ibnu Taimiyyah, ibid. 66

(3) Meningkatkan administrasi publik dan fungsi-fungsi pemerintahan (4) Mengusahakan agar individu-individu dapat memenuhi kebutuhannya, hal ini dilakukan dengan cara menciptakan suasana perekonomian yang kondusif (5) Mengusahakan keadilan ekonomi dan sosial dengan cara pemerataan sumber daya ekonomi Hal ini termasuk pewajiban zakat dan penyuburan infaq, shadaqah dan waqf. (6) Melindungi etika dan lingkungan dalam hubungan antara sektor ekonomi69

Menurut pendapat penulis sendiri, program-program yang dapat sebuah pemerintahan negara dalam perekonomian mengacu pada rumusan Monzer Kahf di atas adalah: (1) Mendirikan Baitul Mal dan mengalokasikannya dalam berbagai bentuk sistem jaminan sosial dan program pembangunan infrastruktur penyediaan masjid, sekolah, tempat-tempat pengajaran, sarana pengairan dan sebagainya. (2) Membagi-bagikan tanah yang tidak terpakai pada kaum yang tidak berpunya atau petani miskin. Hal ini pernah dilakukan pada masa khalifah Umar bin Khattab. Mustapha Al-Siba’i menyatakan, “Pada zaman pemerintahan Umar, ketika Iraq, Syam, dan Semenanjung Siinai (juga Mesir), telah jatuh ke tangan umat Islam, pernah terjadi perbedaan pendapat di antara para sahabat tentang tanah pertanian di daerahdaerah itu. Apakah tanah pertanian akan dibagi-bagikan kepada pasukan atau akan dibiarkan saja di tangan penduduk. Akhirnya mereka mengambil keputusan bahwa tanah-tanah pertanian itu tetap akan diserahkan kepada petani dengan pengukuran baru, dan mengatur pembayaran pajak”70 Di waktu pembukaan Andalusia, umat Islam melakukan satu sistem Umar yaitu membagi-bagikan tanah kepada petani yang tidak memiliki tanah di zaman pemerintahan Phizigot. Dozy mengatakan bahwa pemerintahan Islam di Andalusia memakai sistem

penurunan pajak serendah-

rendahnya. Levi-Provencal menyatakan bahwa kejayaan pertanian di Spanyol pada saat masuknya Islam disana, berpangkal dari pembagian tanah kepada petani sendiri.”71 (3) Mengangkat pegawai yang jujur, kompeten dan amanah Hal ini termasuk dalam penunjukkan aparat pemerintah yang kompeten, jujur dan amanah serta dapat melayani masyarakat dengan mudah dan sederhana.72 Khusus 69

Lihat Monzer Kahf, Role of Government in Economic Development An Islamic Perspective, Seminar of Economic Development the Sains University, Penang, Malaysia, 2 – 4 December 1998 70 Pajak yang dimaksud bukanlah pajak yang kita kenal sekarang, dalam hal ini adalah kharaj atau pajak sewa tanah hasil penaklukan. Lihat Chandra Natadipurba, op. cit. hlm. 42. 71 Lihat Mustapha As-Siba’i. Sistem Masyarakat Islam. 1987. Jakarta: Pustaka Al Hidayah, hlm. 161163 72 Contoh yang sangat baik dari konteks ini bisa kita ambil dari kabupaten Sragen. Mau tahu betapa revolusionernya Sragen? Mulai dari papan nama! Papan nama pemerintah yang biasanya kaku, kering,

mengenai kompetensi ini, Ibnu Taimiyyah mengutip sebuah hadist Rasulullah shallahu’alahiwasslam, “Siapa saja yang mengangkat seseorang untuk mengurusi perkara kaum muslimin, lalu mengangkat orang tersebut, sementara dia mendapatkan orang yang lebih layak dan sesuai daripada orang yang diangkatnya, maka dia telah berkhianat kepada Allah dan Rasul-Nya.”73 Dalam sejarah, Umar bin Abdul Aziz menyatakan dalam satu khotbahnya, “Ingat, barangsiapa dizalimi pemimpinnya dengan satu kezaliman, tidak diperlukan izin baginya untuk masuk ke tempatku.”74 (4) Menyediakan suasana yang kondusif bagi inisiatif swasta, mendirikan pasar dan lembaga pengawas pasar (al-hisbah) Negara dalam Islam tidak melarang aktivitas ekonomi individu seperti berdagang seperti negara sosialis komunis, bahkan justru menciptakan lingkungan agar sektor formal dan sangat birokratis, diubah menjadi: ”Sragen One Stop Service -Mudah, Cepat, Transparan dan Pasti”. Papan nama yang diformat seperti papan reklame sebuah produk makanan atau restoran cepat saji itu adalah papan nama Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. Masyarakat yang heran dan tertarik dengan papan nama yang sedikit aneh itu disambut dengan kualitas pelayanan prima di dalam kantor. Dalam investigasi harian umum KOMPAS, 9 Desember 2006 misalnya, diceritakan bagaimana di dalam kantor pelayanan terpadu itu seragam para pegawai diganti dengan pakaian sipil layaknya perusahaan swasta untuk mengusir kesan “birokratis”. Berbagai pelayanan perizinan dan non-perizinan yang sebelumnya memakan waktu yang panjang dengan prosedur berbelit-belit khas birokrasi dipangkas habis: Kartu Keluarga Sragen Kota diselesaikan dalam waktu 1 hari, KTP Sragen Kota (1 hari), Akta Kelahiran (5 hari), Akta Kematian (2 hari), Akta Pengangkatan Anak (2 hari), Akta Pengakuan dan Pengasuhan Anak (2 hari), Akta Perubahan/Ganti Nama (2 hari), Akta Perkawinan (2 hari), Akta Perceraian (2 hari) dan Informasi serta Pengaduan (2 hari). Tidak hanya dalam bidang kependudukan, pemerintah Sragen pun berbenah mengatur perizinan perekonomian. Dalam tiga tahun terakhir, bukan hanya jumlah permohonan perizinan yang meningkat, investasi dan kegiatan industri di kabupaten itu meningkat pesat. Pada tahun 2002, izin dikeluarkan untuk 2.027 investasi. Tahun 2003 naik menjadi 3.170, tahun 2004 menjadi 3.332 dan tahun 2005 melesat menjadi 4.072. Hingga tahun 2005, tercatat 8.105 perusahaan memiliki legalitas usaha, padahal tahun 2002 hanya 6.373 perusahaan. Investasi naik menjadi Rp 955 miliar pada tahun 2005 dari yang hanya Rp 592 miliar pada tahun 2002. Hal ini tentu saja berdampak pada nilai industri mikro, kecil, menengah dan besar. Total jenderal, dari nilai usaha industri Rp 177,8 miliar pada tahun 2002 menjadi Rp 594,7 pada tahun 2005. Selain industri dan investasi, dampaknya juga terasa pada penyerapan tenaga kerja, pada tahun 2005 tenaga kerja di sektor industri menjadi 46.794 orang (tahun 2005) dari 40.785 orang pada tahun 2002. Tidak heran kemudian jika Sragen meraih berbagai penghargaan akibat implementasi kebijakan “Good Governance”nya itu. Penghargaan Satya Adi Praja dari Gubernur Jateng, Pelayanan Prima dari Presiden, Ranking I Pro Investasi di Jateng, Sertifikat ISO 9001-2000 dari Sucofindo International Certification Service. Selain itu, KPT Sragen terpilih sebagai best practice modul dari JICA Jepang, dipilih sebagai model oleh Bank Pembangunan Asia dan International Corporation Finance serta dikunjungi oleh berbagai studi banding dari berbagai daerah dan negara. Sebenarnya praktik “good governance” di daerah-daerah lain juga sudah berkembang, seperti yang dilaksanakan oleh Kabupaten Solok (oleh Bupatinya yang kemudian jadi Gubernur Sumatera Barat Gamawan Fauzi dan sempat dianugerahi Bung Hatta Award untuk kategori pejabat anti korupsi), Jembrana (daerah miskin di Bali yang bisa menggratiskan pendidikan dari SD sampai dengan SMA), Pare Pare (dengan kantor Sintap yang mengurus 18 perizinan dengan cepat dan murah) dan sebagainya. Tinggal bagaimana gaung “good governance” yang sudah dimulai dari daerah-daerah ini menjadi standar acuan bagi pemerintah pusat yang terkadang hanya jago di konsep namun lemah dalam implementasi. Lihat Chandra Natadipurba, Good Governance. 2006. Tulisan ini terdapat pada buletin Aufklarung BEM FE Unpad edisi 33. 73 Ibnu Taimiyyah, loc.cit., hlm. 3 – 4 74 Abdullah bin Abdul Hakam, Biografi Umar bin Abdul Aziz Penegak Keadilan. 2002. Jakarta: Gema Insani Press, hlm. 95

swasta berjalan dengan baik. Misalnya saja, hal yang pertama kali Rasulullah shallahualaihi-wassalam salah satu lakukan ketika hijrah ke Madinah adalah mendirikan pasar.75 Fungsi al-hisbah di antaranya melindungi masyarakat dari ikhtikar atau hoarding (penimbunan), monopoli dan sebagainya. Rasulullah juga melindungi hak individu atas tanah yang sedang diusahakannya yang dikenal dengan istilah Hima. Secara harfiah, Hima berarti perlindungan. Jika seseorang sedang menggali suatu sumur, maka orang lain tidak boleh menggali sumur di tanah yang sama dalam radius tertentu.76 (5) Pewajiban zakat dan penyuburan infaq, shadaqah dan waqf. Hal ini adalah hal yang mutlak dalam sistem perekonomian Islam. Penulis memprediksikan bahwa penerimaan pemerintah akan meningkat jika instrumen fiskal pajak diganti oleh zakat. Hal ini dikarenakan, motivasi masyarakat berlipat ganda dalam melakukan pembayaran zakat. Motivasi yang penulis maksud adalah: a. keimanan kepada rukun Islam, adanya pahala dan hari akherat b. kerasnya hukuman pemerintah bagi orang-orang yang tidak mau membayar zakat c. imbal baik berupa sistem jaminan sosial dan program pembangunan

d. peran aktif amil zakat karena juga satu dari delapan ashnaf yang berhak mendapatkan zakat “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus- pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (Q.S. Taubah 60)

Dari ayat di atas, juga dapat disimpulkan bahwa delapan golongan orang yang berhak menerima zakat adalah: (1) orang fakir: orang yang amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi penghidupannya, (2) orang miskin: orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam keadaan kekurangan, (3) pengurus zakat: orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat, (4) muallaf: orang kafir yang ada harapan masuk Islam dan orang yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah, (5) memerdekakan budak: mencakup juga untuk melepaskan muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir, (6) orang berhutang: 75

Lihat Chandra Natadipurba, op.cit., hlm. 40. Lihat juga M.A. Shabzwari, Sistem Ekonomi dan Fiskal pada Masa Pemerintahan Nabi Muhammad Shallallahu’alayhi wasallam, Journal of Islamic Banking and Finance, 1984, Karachi, Pakistan. Tulisan tersebut adalah bagian dari kumpulan artikel yang disusun oleh Adiwarman Azwar Karim dalam Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam. 76 Monzer Kahf, ibid.

orang yang berhutang karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya. Adapun orang yang berhutang untuk memelihara persatuan umat Islam dibayar hutangnya itu dengan zakat, walaupun ia mampu membayarnya, (7) pada jalan Allah (sabilillah): yaitu untuk keperluan pertahanan Islam dan kaum muslimin. di antara mufasirin ada yang berpendapat bahwa fisabilillah itu mencakup juga kepentingan-kepentingan umum seperti mendirikan sekolah, rumah sakit dan lain-lain. (8) orang yang sedang dalam perjalanan yang bukan maksiat mengalami kesengsaraan dalam perjalanannya. Sedangkan mengenai infaq, shadaqah serta waqf cara mendapatkan dan mengalokasikannya lebih fleksibel.

Pentingnya peran pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan ini juga dinyatakan oleh M. Olson Jr, dengan menyatakan bahwa, “bukan akumulasi kapital, bukan pinjaman, bukan tenaga kerja, bukan sumberdaya alam, melainkan perbedaan antara kebijakan dan institusi perekonomian yang membuat adanya negara kaya dan miskin.”77 Pernyataan ini diperkuat oleh Douglas North yang menyatakan bahwa, “Teori klasik tidak akan mencukupi sebagai alat dan resep yang akan menyebabkan pembangunan.”78

Praktik Peranan Pemerintahan dalam Negara Islam secara Historis Banyak praktik yang dilakukan oleh negara Islam dalam mencapai kesejahteraan masyarakat. Upaya bersifat menyeluruh pada sistem fiskal (pemasukan dan pengeluaran negara), administrasi pemerintahan, perdagangan (pengaturan pasar) dan sebagainya.

Praktik Negara dalam Mewajibkan Zakat dan Menyuburkan Sedekah Dalam konsep kenegaraan Islam, pewajiban zakat dan menyuburkan shadaqah serta waqf ternyata memberikan kesejahteraan masyarakat. Secara historis, bukti dari efektivitas implementasi kebijakan zakat dan wakaf ini memang tidak terkuantifikasi, namun riwayat pada masa

Umar bin Khattab (13 – 22 H) dan Umar bin Abdul Aziz (99 – 101 H)

mengindikasikan bahwa kemiskinan pada saat dua khalifah ini berkuasa sudah terhapus.79

Abu Ubaid (1353 H) meriwayatkan dari Amir bin Syuaib bahwa, “Muadz bin Jabal melanjutkan

kepemimpinan

selaku

gubernur

Yaman

sejak

Rasulullah

shallahu’alaihiwassalam sampai masa Abu Bakar dan Umar. Setahun kemudian Muadz 77

Lihat Monzer Kahf, loc.cit. hlm. 8 – 9. Lihat juga M. Olson Jr., “Economics in Government: Variations in Performance Across Countries,” JEP Spring 96, V. 10, No. 2. pp. 3 – 24 78 Lihat Monzer Kahf, op. cit. hlm. 9 – 10. Lihat juga Douglas C. North, “Economic Performance through Time”, AER, Vol. 84, No. 3, June 94, pp. 359 – 368 79 Habib Ahmed, Role of Zakat and Awqaf in Poverty Alleviation. Occasional Paper No. 8. 2004. Jeddah, Saudi Arabia: Islamic Research and Training Institute (IRTI) Islamic Development Bank (IDB), hlm. 31

mengirim ke Madinah sepertiga dari shadaqah yang berhasil dia kumpulkan. Umar menjawab, ”Saya tidak mengirim Anda menjadi pengumpul. Saya mengirim Anda lebih untuk mengumpulkan harta dari orang kaya untuk memberikannya kepada orang muslim sesama mereka.” Lalu Umar mengembalikannya. Pada tahun kedua, Muadz mengirim setenah dari shadaqah yang terkumpul. Pembicaraan serupa terjadi di antara mereka. Pada tahun ketiga, Muadz mengirim semua shadaqah yang terkumpul. Pembicaraan yang serupa terjadi di antara mereka, namun kali ini Muadz menjawab: “Tahun ini saya tidak menemukan seseorangpun yang membutuhkan bantuan dari saya.”80 Hal yang serupa terjadi pada masa Umar bin Abdul Aziz. Gubernur Mesir mengirim surat ke Madinah melaporkan pada Umar apa yang harus dia lakukan pada bahwa tidak ada lagi seorangpun fakir dan miskin di Mesir. Umar kemudian menjawab “Bebaskan budak, buat tempat istirahat di jalan, dan berikan bantuan kepada pemuda yang hendak menikah”. Ibnu Katsir (1997) melaporkan, “Umar menunjuk seseorang untuk berteriak di jalan-jalan setiap hari menanyakan, “Siapa yang dalam keadaan berhutang? Siapa yang ingin menikah? Siapa yang yatim?”. (Hal ini terus berlangsung) sampai dia membuat kaya semua orang.81 Dalam riwayat yang lain, Yahya bin Said berkata, “Umar bin Abdul Aziz mengutusku menarik zakat di Afrika maka aku jalankan. Aku mencari-cari sekiranya ada kamu fakir yang dapat kami beri bagian zakat itu, ternyata tidak kami temui orang yang fakir sama sekali dan tidak aku temui orang yang mau mengambil zakat dariku. Umar bin Abdul Aziz telah membuat rakyat kaya dan makmur. Akhirnya, uang zakat itu aku belikan budak dan budak itu lalu merdekakan, dan mereka setia pada kaum muslimin.”82

Praktik Negara dalam Melakukan Penghematan Biaya Penyelenggaraan Negara Dalam sistem Islam, kepemimpinan adalah pembebanan (taklif) bukan pemuliaan (tasrif).83 Oleh karena itu tidak ada tempat bagi kemewahan, kebesaran dan lain sebagainya yang didapatkan seorang pemimpin. Pemimpin adalah warga negara biasa yang diamanahi beban untuk mengelola urusan-urusan masyarakat.84 Dalam hal ini Joesoef Souy’b menyatakan “Khalifah Ali tidak pernah mempunyai pengawal pribadi. Ia hidup seperti rakyat biasa dan bergaul sehari-hari dengan orang banyak itu seperti orang-orang lainnya.” Keperluan rumah tangganya diselenggarakannya sendiri dengan pergi ke pasar. Corak hidup serupa itu merupakan ciri-khusus bagi setiap pemangku Khilafah dari daulat Khulafaur-Rasyidin (13 – 80

Lihat Habib Ahmed, ibid. Lihat Habib Ahmed, ibid. 82 Lihat Abdullah bin Abdul Hakam, loc.cit., hlm. 58 83 Lihat Hilmi Aminuddin, Strategi Dakwah Gerakan Islam. 2003. Jakarta: Pustaka Tarbiatuna. hlm. 162. Hilmi Aminuddin adalah Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera sekaligus aktivis pergerakan Islam senior yang juga seorang cendekiawan muslim. 84 Lihat Joesoef Souy’b, Sejarah Daulat Khulafaur-Rasyidin. 1979. Jakarta: Penerbit Bulan Bintang, hlm. 530. 81

40 H/632 – 661 M). Dalam sejarah, Umar bin Abdul Aziz menghindari glamor khilafah dan beralih menghidupkan Quran dan Sunah. Ketika Sulaiman dimakamkan dan Umar beranjak hendak pergi, kereta khalifah mendekat kepadanya. Umar bertanya, “Apa ini?” Mereka menjawab, “Kereta untuk khalifah baru yang belum pernah dinaiki seorang pun. Disediakan untuk dinaiki khalifah yang baru terpilih kali pertama.“ Umar langsung meninggalkan kereta itu dan pergi mencari baghalnya seraya berkata, “Hai Muzahim, masukkan kereta ini ke dalam baitulmal milik kaum muslimin.”85 Para wazir (menteri) lalu melakukan konspirasi di antara mereka dan berkata, “Adapun kereta, paviliun, istana, pakaian-pakaian indah, perhiasan-perhiasan, dan kendaraan sudah tak ada lagi harapan setelah mengetahui sikapnya, bahkan Umar pun melakukan penghematan biaya negara dengan memulangkan budak-budak perempuan. Didatangkanlah budak-budak perempuan itu seperti boneka. Ketika Umar melihat mereka, ia langsung menanyai satu per satu, “Siapa kamu? Milik siapa kamu? Siapa yang mendatangkan kamu?” Budak itu memberitahu asalnya dan milik siapa dia serta bagaimana dia diambil. Umar langsung mengembalikan semuanya kepada keluarganya tanpa sisa. Begitu para wazir mengetahui hal itu, putuslah harapan mereka dan mereka langsung tahu Umar akan membawa manusia pada jalan kebenaran.86

Praktik Peranan Pemerintahan di Berbagai Negara Islam: Suatu Contoh Kontemporer Dari berbagai praktik perekonomian di berbagai negara Islam kontemporer, beberapa hal yang sedang dijalankan adalah sebagai berikut: (1) Praktik zakat dan waqf dapat mengurangi angka kemiskinan Dalam penelitiannya mengenai pengaruh zakat dan waqf dalam pengurangan kemiskinan di Malaysia (Kuala Lumpur, Selangor, Negeri Sembilan dan keseluruhan Malaysia), Pakistan (Islambad, Punjab dan keseluruhan Pakistan) dan Afrika Selatan (negara dengan muslim minoritas), Monzer Kahf menyatakan bahwa peran institusi zakat dan waqf dapat mengurangi kemiskinan.87 Monzer Kahf membuat estimasi pengukuran peran zakat dan waqf dalam mengurangi potensi kemiskinan dalam persentase di berbagai negara sebagai berikut:

85

Abdullah bin Abdul Hakam, op. cit., hlm. 50 Abdullah bin Abdul Hakam, ibid. 87 Lihat Monzer Kahf, loc.cit. hlm. 133 86

Potensi Persentase Orang Miskin yang Dapat Ditingkatkan Pendapatannya dari US$ 1 dan US$ 2 per harinya oleh Transfer Zakat88

Country

Niger Mali Burkina Faso Mozambique Gambia, The Bangladesh Pakistan Mauritania Yemen, Rep Camerooon Senegal Cote d'Ivoire Uganda Turkmenistan Indonesia Uzbeskistan Azerbaijan Egypt Morocco Algeria Jordan Kazakhtan Turkey Tunisia

GDP Percapita (US$) 208 292 250 213 382 386 517 502 316 696 629 715 355 1587 1034 512 460 1229 1436 1616 1639 1712 2873 2562

Zakah Collections by 1.8% Group 1 Group 2 (< US$ 1)) (< US$ 2)) 1.7 1.2 2.0 1.6 2.0 1.4 2.8 1.3 3.2 2.3 6.5 2.4 8.2 3.0 8.7 3.6 9.9 3.5 10.3 5.3 11.8 4.6 28.7 7.1 60.3 5.6 64.7 17.8 66.3 9.2 76.5 9.5 100 23.6 100 11.5 100 94.4 100 52.8 100 100 100 55.2 100 76.1 100 100

Zakah Collections by 4.3% Group 1 Group 2 (< US$ 1)) (< US$ 2)) 4.0 2.9 4.7 3.8 4.8 3.4 6.6 3.2 7.6 5.4 15.6 5.8 19.7 7.2 20.7 8.6 23.7 8.2 24.5 12.7 28.2 10.9 68.4 17 100 13.5 100 42.5 100 22 100 22.0 100 22.8 100 56.5 100 27.5 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Namun, Kahf juga menunjukkan bahwa potensi zakat ini belum dioptimalkan di negara-negara muslim.89 Hal ini sebenarnya bisa diperbaiki dengan meningkatkan kinerja institusi yang mengumpulkan zakat dengan cara memasukkan zakat dan waqaf sebagai bagian dari agenda pembangunan menyeluruh. Tentu saja hal ini harus didukun oleh produk hukum seperti undang-undang. (2) Adanya lembaga-lembaga pengawas pasar (al-hisbah) yang berfungsi dengan baik untuk menghindarkan kecurangan dalam pasar dan dunia bisnis serta peran keteladan ulama memberikan efek positif terhadap perekonomian. Dalam sistem ekonomi Islam dikenal model kerjasama bisnis musyarakah90 dan mudharabah.91 Dua kerjasama ini menghubungkan sektor finansial dan sektor riil

88

Lihat Monzer Kahf, op.cit., hlm. 70 Lihat Monzer Kahf, ibid. 90 Musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana atau amal dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai kesepakatan. Lihat Muhammad Syafii Antonio, Perbankan Syariah Dari Teori ke Praktik. 2001. Jakarta: Gema Insani Press, hlm. 90 89

dalam perekonomian, karena mempertemukan antara pemilik modal dan tenaga profesional atau pebisnis, sehingga pembangunan ekonomi berjalan dengan lancar. Di Sudan dan Iran, praktik kemitraan bisnis Islam menunjukkan kinerja yang cemerlang. Di Iran, pembiayaan bagi hasil mencapai angka 49% sedangkan di Sudan lebih tinggi lagi, mencapai 62% dari total kreditnya. Menurut Adiwarman Karim yang melakukan penelitian ini di Oxford Centre for Islamic Studies, pembiayaan seperti ini kurang diminati bank-bank Islam di negara lain seperti Faisal Islamic Financial Institution Turki hanya 0.7% (1993), Bank Islam Malaysia Berhard hanya 1.7% (1994), di Faisal Islamic Bank of Bahrain 7.6% (1993), di Islamic Bank Bangladesh Ltd. 3.2%, Dubai Islamic Bank 3.7%(1992), dan di Jordan Islamic Bank 2.8%. Dua kinerja superior di Iran dan Sudan ternyata terjadi karena dua faktor yang tidak terdapat di negara lain: (1) struktur masyarakat yang paternalis dengan peran sentral ulama dalam

kehidupan

masyarakat.

Ketergantungan

masyarakat

terhadap

ulama

menyebabkan persoalan adverse selection dan moral hazard tidak terjadi, (2) adanya wilayatul hisba yaitu semacam perangkat polisi ekonomi lengkap dengan pengadilan niaga yang segera menyelesaikan persoalan bisnis.92

Tokoh Pemimpin Pemerintahan: Faktor Utama Pembangunan Kesejahteraan Dari uraian di atas, sejauh ini kita dapat menyimpulan peranan negara sangat penting dalam sistem Islam. Dan peran negara sendiri sering diwakili peran institusi atau pemerintah, dimana peran pemerintah diwakili pemimpin pemerintahan, sebagaimana yang tampak dalam tinjauan historis dan kontemporer. Hal ini mengakibatkan, jika pemimpin pemerintahan baik, maka baiklah pemerintahannya. Dan jika pemerintahannya baik, maka negaranya akan baik. Jika negaranya baik maka masyarakat akan sejahtera. Maka, pertanyaannya pertama mengenai bagaimana peran pemimpin pemerintahan dalam mewujudkan masyarakat sejahtera adalah sangat penting, bahkan sangat penting. Chandra Natadipurba dan Salihuddin membahasnya dengan mengajukan teori “7 Hukum Kemakmuran Negara” dimana pemimpin adalah faktor yang utama dan pertama.93

Pemimpin ini akan mentransfer nilai (nilai agama, kemanusiaan) yang akan melahirkan keteraturan (hukum kedua). Pemimpin juga akan menginisiasi peristiwa-peristiwa besar dan 91

Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (shahibul mal) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Lihat Muhammad Syafii Antonio, op.cit., hlm. 95 92 Lihat Adiwarman Azwar Karim, Ekonomi Islam Suatu Kajian Ekonomi Kontemporer. 2001. Jakarta: Gema Insani Press, hlm. 83 – 84 93 Lihat Chandra Natadipurba dan Salihuddin, 7 Hukum Kemakmuran Negara: Studi Komparatfi terhadap 10 negara Terbesar di Dunia. 2006. Bandung: Fakultas Ekonomi Universitas Padjadjaran, hlm. 37 – 46

bersejarah yang akan mengikat bangsanya dalam suatu memori kolektif dan kesamaan nasib, sehingga bangsanya menjadi bersatu dalam kepaduan (hukum ketiga). Pemimpin juga mentransfer pemikiran dan ilmu, mengajarkan kepada bangsanya pengetahuan, kebenaran sehingga mereka menjadi berilmu. Pemimpin mengajarkan ideologi tertentu sehingga bangsanya mempunyai kekuatan jiwa. Pemimpin juga meneladankan kesederhanaan, kebijaksanaan dan pengorbanan, sehingga bangsanya mempunyai karakter yang baik (character building), para pemikir yang tidak menduduki jabatan politik dalam hal ini adala juga pemimpin, karena mereka juga mendidik bangsa lewat penemuan baik ilmu alam maupun sosial. Hal inilah yang akan menjadi ilmu pengetahuan (hukum keempat) bagi masyarakat dan menjadi landasan dalam bertingkah laku. Setelah menyelesaikan konsolidasi politik dan hukum, maka bangsa tersebut akan menjadi kokoh dan mandiri, namun belum mencapai kemakmuran dan kesjahteraan. Untuk menjadi sejahtera, negara ini harus membangun bisnis dan ekonominya. Maka, masyarakat mengambil peranan yang sangat penting disamping para elitnya (pemimpinnya). Mereka melakukan inovasi atas dasar ilmu pengetahuan yang diajarkan guru bangsa. Dari inovasi ini muncul produktivitas (hukum kelima). Sedangkan produktivitas adalah kunci menuju tersedianya berbagai kebutuhan masyarakat. Untuk meningkatkan perekonomian, masyarakat harus saling bertukar (exchange) dan melakukan perdagangan domestik (hukum keenam) sehingga menguntungkan semua orang, bahkan kalau memungkinkan melakukan perdagangan internasional (hukum ketujuh). Setelah pembangunan ekonomi dan bisnis ini secara baik dilakukan, maka negara itu akan menjadi makmur dan sejahtera. Secara singkat berkat adanya tujuh hal ini, negara akan berangkat dari kemiskinan menuju kekokohan dan pada akhirnya mengalami kesejahteraan.

Dalam uraian mengenai penyebab majunya sebuah negara, Chandra Natadipurba dan Salihuddin mengatakan bahwa, “Hukum pertama berbunyi: Negara yang ingin makmur harus memiliki tokoh besar yang visioner dan dapat mengarahkan perjalanan sebuah bangsa serta kaderisasi yang tokoh penerus yang konsisten dalam arah tersebut.” Dalam sejarah pembangunan kemakmuran dan kesejahteraan sebuah negara, selalu ada tokoh pemimpin yang menggerakkan, menginsipirasi dan memimpin pembangunan menuju kemakmuran tersebut. Hal ini dikarenakan manusia yang berkumpul selalu membutuhkan panutan, pemimpin dan penggerak. Sang tokoh menjadi panutan, pemimpin dan penggerak karena faktor karakter atau keturunan. Keistimewaan karakter yang dimaksud bisa jadi kapasitas keilmuan, kapasitas politik atau kapasitas ekonomi atau gabungan ketiganya. Sedangkan faktor keturunan dapat menjadi tokoh karena warisan kharisma orangtuanya. Thomas Carlyle yang mencetuskan heroic determinism (penyebab perubahan-perubahan adalah adanya orangorang besar pada masyarakat tersebut) menyatakan bahwa “pada seluruh babakan besar

sejarah dunia, kita akan menemukan Manusia Besar sebagai juru selamat yang niscaya pada zamannya; sebagai sambaran kilat yang tanpa itu bahan bakar tidak akan terbakar. Sejarah Dunia… hanyalah biografi orang-orang besar.”94 Anis Matta menyatakan “sejarah tidak lain adalah industri para pahlawan”. Oleh karena itu, pemimpin sangat mempengaruhi perubahan dalam sejarah sebuah negara untuk menjadi sejahtera. Oleh karena itu, melihat pentingnya peran pemimpin pemerintahan dalam meraih kesejahteraan, maka penulis melihat bahwa tokoh yang menjadi pemimpin pemerintahan sebuah negara dengan sistem Islam haruslah mempunyai syarat-syarat sebagai berikut: (1) Tokoh tersebut haruslah orang terbaik di masyarakat tersebut Istilah terbaik dalam hal ini didefinisikan menjadi (1) terbaik dalam memahami dan menghafal kitab Allah dan sunah Rasul-Nya. Ibnu Taimyyah mengutip hadits Rasulullah shallalahu’alaihiwassalam, ”Yang menjadi imam suatu kaum adalah yang paling banyak hafal Kitab Allah. Jika dalam hal hafalan sama, maka hendaklah dipilih yang paling mengerti tentang sunnah. Apabila dalam hal sunnah sama mengertinya, yang lebih dahulu berhijrah hendaknya didahulukan, jika di antara dua orang sama-sama memiliki senioritas dalam bidang hijrah, yang lebih tua dari segi usia didahulukan sebagai imam. Dan janganlah seseorang menjadi imam di wilayah kekusaan orang lain, dan janganlah dia duduk di atas permadani (tuan rumah) kecuali dengan izin darinya.” (H.R. Muslim)95 (2) terbaik dalam keteladanan moral, seperti kejujuran, kesederhanaan dan kesalehan. Umar bin Abdul Aziz bisa mensejahterakan rakyatnya hanya dalam waktu dua tahun masa jabatannya, karena dia jujur, sederhana dan saleh. Abdullah bin Abdul Hakim yang menulis buku Biografi Umar bin Abdul Aziz meriwayatkan bahwa Umar bersih dari dusta (hlm. 37), Umar menghindari omong kosong (hlm. 38), shalatnya Umar sama dengan cara shalat Rasul (hlm. 43), Umar memperbaiki sendiri lenteranya (hlm. 63), Umar melayani dirinya sendiri dan menyegerakan hak-hak rakyatnya (hlm. 63), Umar sangat takut kepada Allah dan siksa neraka (hlm. 68 – 69)96, (3) terbaik dalam berkomunikasi dan memberikan pemahaman serta membina masyarakat. Rasulullah adalah orang yang paling fasih berbahasa Arab dan memiliki pilihan kata yang tepat, padat dan berhujjah kuat, sehingga lawan bicaranya akan merasa yakin dengan kerasulan beliau dan kebenaran yang beliau ucapkan, begitu pula seorang pemimpin.97 Ia juga harus orang yang kuat, namun ia juga harus menyayangi masyarakat dan bersikap lembut pada orang-orang yang lemah, persis seperti Umar bin Khattab.

94

Lihat Jalaluddin Rakhmat, op.cit., hlm. 167 Lihat Ibnu Taimiyyah, op. cit., hlm. 33 96 Lihat Abdullah bin Abdul Hakam, ibid. 97 Lihat Sa’id Hawwa, Ar-Rasul. 2002. Jakarta: Pustaka Mantiq. hlm. 164 - 183 95

(2) Tokoh tersebut mempunyai kecakapan di berbagai bidang kenegaraan Tokoh ini haruslah terbaik dalam memahami dan menguasai masalah politik, ekonomi, kemiliteran, sosial dan budaya. Ibnu Khaldun mengatakan bahwa seorang pemimpin negara selain memangku jabatan imam shalat, juga menguji para mufti (ulama dan guru), memilih hakim, mengepalai kepolisian, mengangkat pengawas pasar, mengawasi pencetakan uang logam dan panglima tertinggi angkatan perang, sehingga ia harus memahami dan menguasai semua masalah kenegaraan tersebut sehingga dia tidak akan dibohongi para bawahannya.98 Tokoh ini juga haruslah terbaik dalam visi, strategi, inisiatif dan kesigapan terhadap suatu permasalahan

Kesimpulan Dengan demikian jelaslah bahwa peran negara sangatlah penting dalam pembangunan kesejahteraan, dimana peran pemimpin pemerintahan adalah yang terpenting. Oleh karena itulah syarat-syarat pemimpin itu sangatlah berat dan luar biasa karena memegang amanah yang sangat besar. Peran itu haruslah juga ditempatkan secara seimbang, adil dan pilihan serta menyeluruh dalam tiga bidang utama sistem kenegaraan Islam dalam usaha mencapai visi manusia muslim yaitu bahagia sejahtera dunia (politik-ekonomi) dan akherat (peribadatan).

öΝä3ø‹n=tæ ãΑθß™§9$# tβθä3tƒuρ Ĩ$¨Ψ9$# ’n?tã u™!#y‰pκà− (#θçΡθà6tGÏj9 $VÜy™uρ Zπ¨Βé& öΝä3≈oΨù=yèy_ y7Ï9≡x‹x.uρ 3 #Y‰‹Îγx© Dan demikian (pula) Kami telah menjadikan kamu (umat Islam), umat yang adil dan pilihan99 agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu. (Q.S. AlBaqarah 143).

98

Lihat Ibnu Khaldun, Muqaddimah (diterjemahkan oleh Ahmadie Toha). 2005. Jakarta: Pustaka Firdaus, hlm. 264 – 281 99 Umat Islam dijadikan umat yang adil dan pilihan, karena mereka akan menjadi saksi atas perbuatan yang menyimpang dari kebenaran baik di dunia maupun di akherat.

ÉΟŠÏm§9$# Ç⎯≈uΗ÷q§9$# «!$# ÉΟó¡Î0 BAB VI Ekonomi Global dalam Perspektif Islam

Perekonomian global dalam Islam sebenarmya sudah dikenal sejak Muhammad melakukan transaksi perdagangan internasional ke Syam. Lagipula waktu itu, Makkah sudah menjadi hub perdagangan internasional di jazirah Arab.

Masalah-Masalah Perdagangan Internasional Masalah perdagangan internasional setidak-tidaknya ada tiga hal: (1) Kurs yang berfluktuasi Islam sudah menyediakan solusi untuk masalah ini, yaitu penggunaan mata uang dinar. Mata uang ini mempunyai dua kekuatan, yaitu digunakan oleh seluruh negara Islam sekaligus sehingga membuat transaksi ekonomi internasional dapat berjalan dengan mudah. Lagipula dinar adalah komoditas yang benar-benar bernilai dan stabil sehingga tidak membuat ekonomi dunia mudah gonjang ganjing akibat fluktiuasi nilai tukar. (2) Kepemilikan aset strategis oleh asing Islam mengatur agar aset-aset strategis dimiliki oleh umat dan digunakan sebesarbesarnya untuk kepentingan umat. Oleh karena itulah dalam hal ini divestasi Indosat kepada Singapura adalah transaksi yang batil, karena aset komunikasi yang begitu penting dimiliki oleh individu yang dapat merugikan mashlahat orang banyak. (3) Perdagangan bebas Islam membolehkan perdagangan bebas secara selektif. Hal ini dikarenakan ada kaidah ushul fiqh yang tidak memperbolehkan mengambil kebaikan jika terdapat keburukan di dalamnya. Perdagangan bebas mempunyai kebaikan dalam banyak hal, namun ia juga mengandung mudharat dalam hal lainnya. Oleh karena itu perdagangan bebas hanya diberlakukan pada sektor-sektor yang di dalamnya tidak muncul mudharat bila perdagangan bebas diberlakukan. Sebagai contoh perdagangan bebas di sektor pertanian yang sangat mempengaruhi kehidupan petani yang merupakan sebagian besar umat muslim di Indonesia. Jika diberlakukan terdapat banyak mudharat, oleh karena itulah perdagangan bebas dalam sektor pertanian tidak dianjurkan dalam Islam untuk kondisi sekarang ini di Indonesia.

Penutup Perdagangan dan keuangan internasional adalah kemajuan zaman. Islam tidak pernah melaranng kemajuan zaman. Islam justru menyediakan mekanisme dan instrumen agar kemajuan itu tetap mencapai mashlahat sebaik-baiknya untuk seluruh umat manusia, karena Islam itu rahmatan lil ‘alamin.