KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DI REKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN
r?-$r
GEDUNG KARYA JL- MEDAN I\4ERDEKA BARAT NO-8 JAKARTA 10,110
TEL
i (021) 3506204, 385683
Fax :(021) 3506204,
3505557,3505558 3505559,3506526
3813972
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERKERETAAPIAN NOMOR : KU.3O3|SK.27 BIDJKA|
121
12
TENTANG
TATA CARA PENGAJUAN TAGIHAN BULANAN UNTUK PENYELENGGARAAN KEWAJIBAN PELAYANAN PUBLIK (PUBLIC SERVICE OBLIGATIONIPSO) ANGKUTAN KERETA API KELAS EKONOMI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DIREKTUR JENDERAL PERKERETAAPIAN, Menimbang
: a.
bahwa berdasarkan Pasal 5 ayai (5) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143iPNi1K.02l2A12 l€nlang fala Carc Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Bidang Angkutan Kereta Api Kelas Ekonomi, telah diamanahkan kepada Direktur Jenderal Perkeretaapian untuk mengaiur mengenai tata cara pengajuan tagihan bulanan untuk penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik (public seNice obligation) angkutan kereta api kelas ekonomi;
b.
bahwa sehubungan dengan hal tersebut huruf a di atas,
perlu
menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perkeretaapian tentang Tata Cara Pengajuan Tagihan Bulanan untuk Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik (Public Ser'/ice Obligation) Angkutan Kereta Api Kelas Ekonomi:
Mengingat
'. 1.
Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Undang
-
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4287);
2
Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Undang
-
Negara Republik lndonesia Nomor 4355);
3.
Peraturan lvlenteri Keuangan Nomor 82lPN/]K.05/2007 tentang Tata Cara Pencairan Dana atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui Rekening Kas Umum Negara;
4.
Peraturan [,4enteri Keuangan Nomor 250/PN,4 K.05/2010 ientang Tata Cara Pencairan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Aias Beban Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Pada Kantor Pelayanan Petrbendaharaan Negara;
5.
Peraturan l\,4enteri Keuangan Nomot 1431PMK.O2|2O12
ientang Tata Cara Penyediaan, Pencairan
dan
Perlanggungjawaban Dana Penyelenggaraan Kewaiiban Pelayanan Umum Bidang Angkutan Kereta Api Kelas Ekonomi; 6.
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor Kl\il. 60 Tahun 2O1O teniang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;
7.
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 9 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan l\.4inimum Untuk Angkutan Orang Dengan Kereta Api;
8.
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor Pl\,4 28 Tahun 2012 tentang Pedoman Perhitungan dan Penetapan Tarif Angkutan Orang Dengan Kereta Api;
9.
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 2012 tentang Tarif Angkutan Orang Kereta
43 Tahun Api Kelas
Ekonomii 10.
Keputusan Direktur Jenderal Perkeretaapian Nomor KU.002/SK.29IDJKA ngl2011 langgal 16 September 2011
tentang Standar Operasi Prosedur
Verifikasi
Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik (Public SeNice Obligatian/Pso) Angkutan Kereta Api Kelas Ekonomi;
MEMUTUSKAN: Menetapkan
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERKERETAAPIAN TENTANG TATA CARA PENGAJUAN TAGIHAN BULANAN UNTUK PENYELENGGARAAN KEWAJIBAN PELAYANAN PUBLIK (PUBLIC SERVICE OBLIGATION/PSO} ANGKUTAN KERETA API KELAS EKONOMI.
BAB
I
PENGERTIAN UMUM
Pasal
1
Dalam Peraturan iniyang dimaksud dengan: '1. Penyelenggara Sarana Perkeretaapian adalah Badan Usaha sebagaimana dimaksud di dalam Kontrak Penyelenggaraan Kewajiban pelayanan Publik Angkutan Kereta Api Pelayanan Kelas Ekonomi (Publik Service obligation/PSo).
2.
Angkutan Pelayanan Kelas Ekonomi adalah angkutan orang
yang
dilaksanakan
oleh
Penyelenggara
Sarana Perkeretaapian sesuai dengan standar pelayanan minimum.
3.
Public Service Obligation yang selanjutnya disebut PSO adalah kewajiban pemerintah untuk memberikan pelayanan angkutan kereta api kepada masyarakat dengan tarif yang terjangkau.
4.
Surat Permohonan Pencairan Dana adalah dokumen yang
oleh
penyelenggara sarana perkeretaapian disampaikan kepada PfuKPA atau pejabai lain yang ditunjuk sebagai dasar permintaan tagihan
diterbitkan/digunakan pembayaran.
5.
Kuitansi adalah tanda terima sejumlah uang dari Kuasa BUN Pusat yang diterima pihak ketiga dan/atau Bendahara Pengeluaran bermaterai cukup setelah disetujui oleh PAJKPA.
6.
Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak adalah pernyataan yang diterbitkan/dibuat oleh Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian yang memuat jaminan atau pernyataan bahwa seluruh pengeluaran telah dihitung dengan benar dan disertai kesanggupan untuk mengembalikan ke Negara apabila ada kelebihan pembayaran.
7.
Verifikasi adalah penelitian kesesuaian antara realisasi dengan Kontrak atas pelaksanaan kewajiban pelayanan publik bidang angkutan kereta api untuk penumpang kelas ekonomi Penyelenggara Sarana dilaksanakan Perkeretaapian meliputi Verifikasi Administrasi.
yang 8.
oleh
Berita Acara Verifikasi adalah hasil penelitian dokumendokumen yang berkaitan dengan realisasi laporan dan penelitian terhadap kondisi fisik dan fasilitas pelayanan kereta ap'untuk penumpang kelas ekonomi.
9.
Tim Verifikasi adalah pejabavstaf yang ditunjuk/diangkat oleh Direktur Jenderal Perkereiaapian selaku Kuasa Pengguna Anggaran atau oleh Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api selaku Pejabat Pembuat Komitmen untuk melakukan
verifikasi administrasi
dan verifikasi lapangan
yang
bertanggung jawab aias pelaksanaan verifikasi.
BAB
II
PROSEDUR PENGAJUAN TAGIHAN BULANAN Pasal 2
('1) Pencairan dana Penyelenggaraan Kewajiban pelayanan Publik Angkutan Kereta Api Pelayanan Kelas Ekonomi (Pubrk SeNice
O
bl
igationlPso) dilaksanakan secara bulanan.
(2) Untuk keperluan pencairan dana bulanan Penyelenggara Sarana Perkeretaapian mengajukan surat tagihan pembayaran atas Penyelenggaraan Kewajiban pelayanan Publik Angkutan Kereta Api Pelayanan Kelas Ekonomi (Publlk Service obligationlPso) kepada Direktur Jenderal Perkeretaapian dilampiri Dokumen Tagihan Pembayaran. Pasal 3
Dokumen Tagihan Pembayaran sebagaimana dimaksud terdiri dari:
a. b. c.
kuitansi; surat pernyataan tanggung jawab mutlak; laporan pelaksanaan penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik angkutan kereta api pelayanan kelas ekonomi (publ,k seNice obligationlPSO). Pasal 4
(1)
Laporan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c meliputi dokumen yang sah dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dari Penyelenggara Sarana Perkeretaapian yang menginformasikan perhitungan kuantitatif atas: stamformasi/susunan rangkaian kereta api bulanan; kinerja kereta api bulanan; kelambatan kereta api bulanan; perawatan kereta api bulanan: dan fumigasi dan pest control kereta api bulanan.
a. b. c. d. e.
(2) Perhitungan kuantitatif atas stamformasi/susunan
rangkaian kereta api bulanan meliputii jenis lokomotif yang digunakan; nomor seri sarana perkeretaapian dalam satu rangkaian; jumlah dan jenis sarana perkeretaapian dalam satu rangkaian.
a. b. c. (3)
Perhitungan kuantitatif atas kinerja kereta api bulanan meliputi:
a. b. c. d. e. f. g.
jatak; frekuensii tarifi jumlah tempat duduk; volume penumpang; pendapatan; dan okupansi/loadfactor.
api
bulanan
(5) Perhiiungan kuantitatif atas perawatan kereta api
bulanan
(4)
Perhitungan kuantitatif atas kelambatan kereta meliputi: waktu KA berangkat sesuai GAPEKA; waktu KA datang sesuai GAPEKA; waktu tempuh sesuai GAPEKA; realisasi waktu KA berangkat; realisasi waktu KA datang; realisasiwaktu tempuh; dan kecepatanrata-rata.
a. b. c. d. e. f. g.
meliputi: biaya perawatan satu bulanan per nomor seri kereta api; biaya perawatan tiga bulanan per nomor seri kereta api; biaya perawatan enam bulanan per nomor seri kereta api; biaya perawatan dua belas bulanan per nomor seri kereta api.
a. b. c. d.
(6) Perhitungan kuantitatif atas fumigasi dan pest control
kereta api bulanan meliputi: biaya fumigasi satu bulanan per nomor seri kereta api; biaya pest control satu bulanan per nomor seri kereta api.
a. b.
BAB III VERIFIKASI BULANAN Pasal 5
(1) Verifikasi atas dokumen yang disampaikan dilaksanakan setelah Penyelenggara Sarana Perkeretaapian menyampaikan surat tagihan pembayaran dana Penyelenggaraan Kewajiban pelayanan Publik Angkutan Kereta Api Pelayanan Kelas Ekonomi (Publrk Ser/ice Obl igation lP So).
(2) Berdasarkan surat tagihan pembayaran, Direktur Jenderal Perkeretaapian selaku Kuasa Pengguna Anggaran menugaskan tim verifikasi untuk melakukan verifikasi terhadap umum bidang angkuian kereta api kelas ekonomi.
dokumen penyelenggaraan kewajiban pelayanan
(3)
Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan Direktur Jenderal Perkeretaapian-Kementerian Perhubungan selaku KPA.
oleh
(4) Verifikasi dokumen dilakukan dengan membandingkan
Iaporan pelaksanaan kewajiban pelayanan publik yang disampaikan penyelenggara sarana perkeretaapian dengan data jumlah penumpang, jumlah tempat duduk, stamformasi/susunan rangkaian, nomor seri rangkaian dan data kelambatan yang diakses melalui sistem informasi secan onlinelrealtime yang terhubung di Direktorat Jenderal Perkeretaapian.
(5)
Hasil Veriiikasi dituangkan dalam Berita Acara Verifikasi, yang harus ditandatangani oleh Tim Verifikasi dan Pihak yang diverifikasi.
(6) Berita Acara Verifikasi bersifat administratif dan tidak membebaskan Pihak yang diverifikasi untuk diaudit oleh Instansi Pemerintah yang berwenang.
BAB IV PEMBAYARAN Pasal 6
dana penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik (Public Service Obligation) bidang angkutan kereta api kelas
(1) Jumlah
ekonomi yang dicairkan sesuai hasil verifikasi.
dana penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik (Public Service Obligation) bidang angkutan kereta api kelas ekonomi yang dicai*an setiap bulannya paling tinggi sebesar
(2) Jumlah
90% (sembilan puluh persen) dari hasil perhitungan verifikasi. (3)
Selisih kekurangan atau kelebihan pencairan
dana
penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik (public seruice obligation) bidang angkutan kereta api kelas ekonomi akan diperhitungkan setelah dilakukan verifikasi dokumen dan lapangan yang dilakukan setiap triwulan.
(4) Ketentuan Tata Cara Pencairan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atas Beban Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangu nd a ngan.
BAB V PENUTUP Pasal 7
Peraturan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.
di : JAKARTA r 18 Desember 2012
Ditetapkan Pada tanoqal
DIREKTUR JENDERAL PERKERETAAPIAN
ttd TUNDJUNG INDERAWAN Pembina Utama Madya (lv/d) Nf P. 19530731 1977031 002 Salinan Peraturan ini disampaikan kepada Yth.: 1. l,4enteri Perhubungan, 2. l\,4enteri Keuangan; 3. Sekjen Kementerian Perhubungan; 4. Irjen Kementerian Perhubungan; 5. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan; 6. Direkiur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan; 7. Sekretaris D'tjen Perkeretaapian 8. Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api; 9. Direksi PT.Kereta Api lndonesia (Persero) SALINAN sesuai dengan aslinya GIAN HUKU]\i
TO
(lV/a) 5 199303
1 001
