‐
ll ilj・
￨::l‐
‐
lttlylllilril11:il」 li
NOTA KESEPAHAMAN ANTARA MENTERI DAし へM NEGERI REPUBLIKINDONESIA
DENGAN DIREKTUR UTAMA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKER」 AAN ,
DAN
DIREKTUR UttAMA BADAN PENYELENGGARA 」AMINAN SOSIAL KESEHATAN TENTANG OPTIMAt_ISASI PENYELENGGARAAN」 AMINAN SOSIAL DI DAERAH NOMOR 440/6284/S」
し
NOMOR卜
lЭ
り/19/112015
NOMOR 15/MЭ /Hl:' L」
P、
la l〕
ari ini」 umat
tangga1 6 bulan Novenlbertahun dua ribu lima belas bertempat dl Jakarta
karnl yan9 bertanda tangarl di bawah inil
l
2.
T」 AHJO KUAl10LO
ELVYN G
Menteri Dalam Negeri Republrk lndonesia, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik lndonesia Nomor 121lP Tahun 2014 yang berkedudukan dr Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 7 Jakarta Pusat, dalam hal rni bertindak untuk dan atas nama Kementerran Dalarl Negeri Republik lrrdonesia untuk selanjutnya disebut sebagai Menteri Dalarn Negeri;
:
MASASSYA
し
Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosral Ketenagakerjaan, yang diangkat berdasarkan Kep;tusan Presrden Repuolrk lndonesia Nomor 161/M Tahun 2013 tentang Pengangkatan Dewan Komrsaris dan Direksi PT .rsrnsost€k (Persero) menladi Dewan Penga'las dan
Direksi Badan Penyelenggara Jamtnan
3.
FACHMI
.
IDRIS '
Sosral
Ketenagakerjaan dan oleh karena itu bertindak :ntuk dan atas nanta Drreksi BPJS Ketenagaker.lr,ran yang berkedudukan dan berkantor pusat di Jalarr Jenderal Gatot Subroto Nomor 79 Jakarta Pusat, untuk ;elanjutnya cJisebut sebagai Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Drrektur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, yang diangkat berdasarkan Keputusart Presiden Republik lndonesia Nomor : 160/M Tahun 2013 tentang Pengangkatan Dewan Kornrsaris dan Direksi PT Askes (Persero) menjadi Dewan Pengawas dan Direkst Badan Penyelenggara Jarninan Sosral Kesehatan clan oleh karena itu bertinoak untuk dan atas nama Drrekst BPJS Kesehatan yang berkedudukan dan berkantor pusat di Jalan Letjon Suprapto Kavling 20 Nomor 14 Cempaka
2
Menten Dalam Negeri, Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan dan Drrektur Utama BPJS Kesohatan secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK, sepakat rnelakukan kerjasama dalafu rangka melaksanakan tanggung jawab Negara untuk penyelenggaraan program Jamrnan Sosral yang merupakan program strategrs nasional dengan mengoptrmalkan peran pemerintah daerah yang dituangkan dalam Nota Kesepahaman antara Menteri Dalam Neqeri dengan Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan dan Direktur UtamaBPJS Kesehatan dengan ketentuan sebagai bertkut. Pasal 1 Dasar Hukum
'i Z し
3 1
5 6
し
7 B.
g
Undang-Underrrg Dasar Negara Republik lndonesra Tahun 1945 Pasal 34;
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jamtnan Sosial Nasional (Lembaran Negara Repuolik lrrdonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4456); Urrdang-Undang Nomor 24 Talrr-rn 201'1 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sostal (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5256): Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesra Tahun 2014 Nomor 244. Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor I Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tatrurr 2014 tentang Pernerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesta Telhurl 20'15 Nornor 58, Tarnbalran Lernbaran Negara Republik lndonesia Nomor 5679), Peraturan Pemenntah Nomor 85 Tahun 2013 tentang 1'ata Cara Hubungan Antar Lemoatga Bac1arr Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republrk lndonesta Tahun 20i3 Nomor 230, l-anrbahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5473); peraturan Pemerintalr Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksr Admtntstratrf Kepada Pemben Kerla Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, Selarn pernberi Kerja, Pekerla, dan Penerima Bantuan luran Dalam Penyelenggaraan Jamtnan Sosrat (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2013 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5481); peraluran presiderr Nomor 1Og -Ianun 2013 tentang Penalrapan Kepesertaan Prograrn jamrnan Sosral (Lerlbaran Negara Republik lndonesia Tahun 2013 Nomor 253), peraturan presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jarninan Kesehatan sebagarmana telah diubah dalam peraturan Presiden Nomor 1 1 1 Tahun 2013 lentang Perubahatn Atas peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan; dan peraturan Bersanra Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusta. Mentert perdagangan, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasr dan Kepala Badan Koor
J
Pasal 2 Maksud dan Tujuan
(1) Maksud Notf Kesepahaman
rni adalah sebagai dasar bagi
PAftff PIHAK untul( melakukan
dimaksud dalam ruang keqa sama yang saltng mendukung melalui kegiatan sebagaimana irrtgkup Nota KesePahaman rni penyelenggaraan Jaminan (2) -l-uluan Nota Kesepahaman ini adalah untuk mengoptimalkan Sosral or daerah. Pasal 3 Rua,ng LingkuP Ruar-rg iingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:
a.
b \-
c d e
jaminan sosial; pengr.ratarr komttmen pemerintah daerah dalam pelaksanaan perluasan cakupan pembrnaan dan pengawasan pemerintah daerah dalam mendukung pelaksanaan program jamlnan sosial kepesertaan, kepatuhan dan pengenaan sankst dalam sesuat dengan ketentuan perundang-undangan: dan BPJS Kesehatan optirrralisasi penyelengg ataan pelayanan BPJS Ketenagakerjaan penyelenggara negara; kepacJa peserta dan pemberi kerja selain seluruh pemerintah daerah serta sosralisasr dan edukast Program Jaminan sosial kepada pemerintah daerah; dan kepacja seluruh masyarakat di daerah melalui pendaftaran dan pelayanan optirnalisasi pemanfaatan data kependudukan dalam t<epesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial' Pasal 4 Turgas dan Tanggung Jawab
(1)
lvlenteri Dalam Negeri mempunyai tugas'
a. \-,
b
BPJS Kesehatan melalut menrfasilitasi kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dan dan pelayanan pelayanan terpadu satu pintu yang selanjutnya disebut PTSP PATEN di seluruh lndonesia' adtninistrasi terpadu kecamatan yang selanjutnya disebut pemerintah provinsi/kabupaten/kota melakukan pembinaan dan pengawasan kepada melalui PTSP dan dalam rangka terlaksananya program jaminan sosial nasional PATEN: dan
c.
maupun tano,ri-asncjri'r oengan melakukan monitoring dan evaluasi bersama-sama pelaksanaan program lantittan BPJS Ketenagakerlaan dan BPJS Kesehatan dalanr sosial nasional.
(2)
tugas Direi
a-berkoordinasidengarrBPJSKesehatandanKementerianDalamNegerrterkait
b
pemanfaatanPTSPdanPATENdalamrangkaperluasankepesertaanprogranljaminan sosiat yang diselenggarakan BPJS Ketenagakeriaan; pemerintah daerah dalam rangka rnenlalin komunikasi dan koordinasr dengan
c
Ketenagakerjaan; dan maupun sendin-sendirr dengart rnelakukan rnonitortng dan evaluasi bersama-sama
penyelenggaraanplogramjaminanSosialyangdiselenggarakanBPJS BpJSKesehatandanKementerianDalamNegeridalampelaksanaanprograrnlaminan sosial nasional
食 ︶
Direktr-rr Utama BPJS Kesehatan mempunyai tugas:
a
b. c (4)
berkoordinasi dengan BPJS Ketenagakerjaan dan Kementenan Dalam Negeri terkait pemanflatan PTSP dan PATEN dalam rangka perluasan kepesertaan program laminarr sosial yang diselenggarakan BPJS Kesehatan; menlalrn komunikasi dan koordinasr dengan pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan program jaminan sosial yang diselenggarakan BPJS Kesehatan, cjan melakukan monitoring dan evaluasi bersama-sama maupun sendirr-sendirr dengan BPJS Ketenagakerjaan dan Kementerian Dalam Negeri dalam pelaksanaan program lanrinan sosial nasronal
PARA PIHAK bersepakat untuk bertanggung lawab melaksanakan segala hal yang berkartan dengan maksud dan tujuan serta ruang lingkup Nota Kesepahaman ini dengarr memperhatrkan ketentuan peraturan perundang-undangan Pasal 5 Pelaksanaan
\-, l',', Peiaksanaarr Nota Kesepahaman
rni akan diatur lebih lanjut dalam suatu Perlanjian Kerja Sama tersendiri yang mengatur rincian pekerjaan, rnekanisme pekerjaan. hak dan kewajrban PARA PIHAK, dan hal-hal lain yang drpandang perlu. (2) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat ('l), ditindaklanluti oleh Direktorat Jenderal Btna Admrnistrasr Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri dengan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan
(3) Perlanlran kerla sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dan ayat (2) merupakan
suatu
kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Nota Kesepahaman ini. Pasal 6 Jangka Waktu
(1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan tertulis
\-
PARA PIHAK, diusulkan 6 (enam) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini berakhir. (2) Dalanr hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Nota Kesepahaman sebelum langka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak tersebut waltb nremberitahuKan secara tertulis kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya 3 (tiga) oulan sebelurl draKninnya Nota Kesepahaman. Pasal 7 Pembiayaan Eiaya yang tinrbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan tugas, tanggung lawab dan kewenangan mastng-rnasing dan/atau dari sr.rmber lainnya yang sah sesuai peraturan perundang-undangan.
5
Pasal 8 Ketentuan Lain - Lain I
Perubahan darilatau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini diatur dalarn beniuk adden<Jum dan/atau amandemen yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang trdak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini. Pasal 9 Penutup
(1) Nota Kesepanaman ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 3 (tiga), berrnaterai cukup, dibubuhi cap rnstansi masing-masing dan mempunyal kekuatan hukum yang sama untuk dijadikan pedoman PARA PIHAK.
(2) Nota Kesepahanran
rni mulai berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.
し BP」
DIREKTUR UTAMA S KEIENAGAKERJAAN,
DIREKTUR UTAMA
MENTERI DALAM NEGERI
BP」 S
REP∪ BLIK INDONESIAl
Ｌ
l.ヽ
KESEHATAN,、 「
vス
′:
Ｓ
Ａ ｓ Ａ Ｍ
」AHJO
SYA ′
`,フ
t/
KUMOLO
FACHMHDRIS
