-
MENTERI NEGARA RISET REPUBLIK INDONESIA =============
27 -
S U R A T K E P U T U S A N Nomor : 011/Kp/VIII/1975. Tentang
PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA U.N. REGIONAL CARTOGRAPHIC CONFERENCE FOR ASIA AND THE FAR EAST KE-8 DI INDONESIA ______________________ MENTERI NEGARA RISET REPUBLIK INDONESIA
Menimbang
:
a. bahwa Pemerintah Indonesia pad sidang pleno ECOSOC tanggal 15 Mei 1974 telah menerima resolusi tentang penyelenggara U.N. REGIONAL CARTOGRAPHIC CONFERENCE
FOR ASIA AND THE FAR EAST KE-8 dari tanggal 15 – 27 September 1976 di Indonesia. b. bahwa untuk mensukseskan konferensi internasional tersebut diperlukan adanya suatu panitia inter departemen yang keanggotaannya terdiri dari pejabat-pejabat dari instansi yang mempunyai hubungan langsung dengan masalah yang akan dibicarakan didalam konferensi, maupun instansi-instansi yang mempunyai hubungan dengan lembaga-lembaga/badan-badan P.B.B. c. bahwa berhubung dengan itu perlu membentuk Panitia Penyelenggara U.N. REGIONAL CARTOGRAPHIC CONFERENCE
FOR ASIA AND THE FAR EAST KE-8 yang bersifat inter Departemental. Mengingat
:
a. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 45 Tahun 1973. b. Surat Menteri Negara Riset No.: 2605/M/II/75 tanggal 18 Pebruari 1975 kepada Menteri yang diminta duduk dalam Dewan Penasehaat Panitia Konferensi U.N.
REGIONAL CARTOGRAPHIC CONFERENCE FOR ASIA AND THE FAR EAST KE-8 di Indonesia Memperhatikan :
a. Surat Ketua Badan Koordinasi Survey dan Pemetaan Nasional tanggal 29 Januari 1975 No.: 002/UNRCCAFE/I/75, tentang pelaksanaan Penyelenggaraan U.N. REGIONAL
CARTOGRAPHIC CONFERENCE FOR ASIA AND THE FAR EAST KE-8 di Indonesia. b.Surat-surat kesediaan/persetujuan para pimpinan Departemen/Instansi ybs.
MEMUTUSKAN :........
-
28 -
M E M U T U S K A N :
Menetapkan
:
KEPUTUSAN MENTERI NEGARA RISET TENTANG PEMBENTUKAN KEPANITIAAN PENYELENGGARA U.N. REGIONAL CARTOGRAPHIC CONFERENCE FOR ASIA AND THE FAR EAST KE-8 di JAKARTA.
B A B
I
KEDUDUKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI Pasal
1.
Panitia penyelenggara U.N. REGIONAL CARTOGRAPHIC CON FERENCE FOR ASIA AND THE FAR EAST KE-8 ini, disingkat Panitia Konferensi, adalah Panitia Interdepartemental yang berkedudukan langsung dibawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Negara Riset.
Pasal
2.
Panitia Konferensi mempunyai tugas pokok sbb: (1) (2) (3)
Menjadi penghubung Pemerintah R.I. dengan U.N. Executive Secretary. Mengadakan persiapan-persiapan yang diperlukan untuk mensukseskan Terselenggaranya Konferensi. Menyelenggarakan Konferensi sesuai dengan “Agreement Between The U.N. and the Goverment of Indonesia” ybs. Pasal
3.
Untuk dapaat melaksanakan tugas pokoknya Panitia Konferensi menyelenggarakan fungsi-fungsi sbb.: (1) (2) (3)
(4) (5)
Penyelenggaraan Sekretariat Eksekutif. Pengerahan secara fungsionil segenap aspek yang diperlukan dalam rangka persiapan dan penyelenggaraan Konferensi. Pengerahan penyediaan segenap materi teknis oleh masing-masing instansi secara fungsionil sesuai topik yang akan dibahas dalam KonfeRensi. Penyediaan dan penyelenggaraan administrasi anggaran yang diperluKan. Ketua Panitia memimpin Delegasi Indonesia dalam U.N. REGIONAL CARTOGRAPHIC CONFERENCE FOR ASIA AND THE FAR EAST KE-8. B A B
II.
DEWAN PENASEHAT.
Pasal
4.
-
29 -
Pasal (1)
4.
Dewan Penasehat terdiri dari : (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j)
Menteri Negara Riset sebagai Ketua Menteri/Sekretaris Negara sebagai Anggota Menteri Negara EKUIN/Ketua BAPPENAS sebagai Anggota Menteri Luar Negeri sebagai Anggota Menteri Dalam Negeri sebagai Anggota Menteri Pertanian sebagai Anggota Menteri Pertambangan sebagai Anggota Menteri PUTL sebagai Anggota Menteri P dan K sebagai Anggota Menteri Penerangan sebagai Anggota
(2) Sebagai Sekretaris Dewan Penasehat bertindak Sekretaris Menteri Negara Riset. Pasal
5.
Dewan Penasehat bertugas memberikan pemantapan dari dan Pengayoman kepada partisipasi Nasional dan nasehat-nasehat/petunjukPetunjuk yang diperlukan kepada Panitia Konferensi. B A B
III.
ORGANISASI, PERSONALIA DAN TATA-KERJA Pasal
6.
Panitia Konferensi diketuai oleh Ketua BAKOSURTANAL dan terdiri dari : (1)
Panitia Pengarah yang mencakup : (a) Panitia Kertas Kerja. (b) Panitia Pameran.
(2)
Sekretariat Eksekutip yang mencakup : Panitia Pelaksana. Pasal
(1)
7.
Panitia Pengarah terdiri dari : (a) Ketua BAKOSURTANAL sebagai Ketua. (b) Deputy Perencanaan Pembangunan Program dan Pelaksana (BAPPENAS) sebagai Anggota. (c) Direktur Organisasi Internasional (DEPLU) sebagai Anggota.
(d) Direktur Tata Guna....
-
(d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) (k) (l) (m)
(2)
30 -
Direktur Tata Guna Tanah (Dep. DAGRI) sebagai Anggota. Direktur Pendaftaran Tanah (Dep. DAGRI) sebagai Anggota. Direktur Lembaga Penelitian Tanah (Dep. Pertanian) sebagai Anggota. Direktur Bina Program Dit.Jen Kehutanan (Dep.Pertanian) sebagai Anggota. Direktur Geologi Indonesia (Dep. Pertambangan) sebagai Anggota. Direktur Pendidikan Tinggi (Dep. P & K) sebagai Anggota. Kepala survey dan Pemetaan ABRI sebagai Anggota. Kepala Jawatan Topografi A.D. sebagai Anggota. Kepala Dinas Hidografi A.L. sebagai Anggota. Kepala Biro Kerjasama Tehnik Luar Negeri (SEKNEG) sebagai Anggota.
Panitia Pengarah bertugas mengerahkan dan mengarahkan partisipasi Nasional, serta bertanggung jawab akan berhasilnya Konferensi. Pasal
8.
(1)
Panitia Kertas Kerja Indonesia diketuai oleh seorang pejabat dari BAKOSURTANAL.
(2)
Panitia Kertas Kerja Indonesia bertugas mengkoordinir penyusunan Laporan Nasional tahun 1973-1975 dan mempersiapkan pembuatan kertaskertas kerja untuk disajikan pada Konferensi. Pasal
9.
(1)
Panitia Pameran diketuai oleh Ketua Departemen Geodesi I.T.B.
(2)
Panitia Pameran bertugas mengkoordinir persiapan dan penyelenggaraan Pameran kartografi oleh badan-badan survey dan pemetaan Pemerintah Maupun swasta, dari dalam maupun luar negeri. Pasal
10.
(1)
Sekretaris eksekutip diselenggarakan oleh BAKOSURTANAL.
(2)
Sekretaris eksekutip bertugas : (a) Menyelenggarakan hubungan dan koordinasi dengan U.N. Executive Secretary dan instansi/lembaga/badan didalam negeri bagi kelancaran persiapan dan penyelenggaraan konferensi. (b)
Menyelenggarakan administrasi perbendaharaan dan kesekretarisan Panitia Konferensi.
(c) Menyelenggarakan........
- 31 -
(c)
Menyelenggarakan/memonitor penyelenggaraan segenap ketentuan yang tercantum dalam “Agreement between the U.N. and the Government of Indonesia Regarding Arrangements for the Eighth U.N. REGIONAL CARTOGRAPHIC CONFERENCE FOR ASIA AND THE FAR EAST”.
Pasal
11.
(1)
Panitia Pelaksanadiketuai oleh pejabat BIRO HUBUNGAN INTERNASIONAL LIPI.
(2)
Panitia Pelaksana bertugas mengadakan persiapan dan mengatur penyelenggaraan Konferensi meliputi segi-segi protocol, fasilitas dan pelayanan. B A B
IV.
ANGGARAN BELANJA Pasal
12.
Untuk pembiayaan Konferensi, dalam tahun anggaran 1975/1976 dan 1976/1977 BAKOSURTANAL memasukkan biaya-biaya yang diperlukan dalam anggaran nya. Dalam biaya-biaya ini termasuk biaya yang menjadi tanggung jawab negara penyelenggara terhadap biaya kesekretariatan PBB., sebagai kontribusi terhadap pengeluaran PBB untuk Konferensi ini, sesuai “Agreement between the U.N. and – the Government of Indonesia Regarding Arrangements for the Eighth U.N. REGIONAL CARTOGRAPHIC CONFERENCE FOR ASIA AND THE FAR EAST” ybs.
B A B
V.
KETENTUAN PENUTUP Pasal
13.
Hal-hal yang belum cukup/belum diatur dalam Keputusan ini akan ditetapkan dengan keputusan tersendiri. Pasal
14.
Kelengkapan organisasi dan perincian tugas Panitia Konferensi akan diatur lebih lanjut oleh Ketua Panitia Konferensi (Ketua BAKOSURTANAL). Pasal
15.
Keputusan ini mulai berlaku pada hari tanggal ditetapkan smpai bulan Nopember 1976.
Ditetapkan di : J a k a r t a. Pada tanggal
: 21 Agustus 1975.
_________________________________________ MENTERI NEGARA RISET REPUBLIK INDONESIA t.t.d.
SUMITRO DJOJOHADIKUSUMO
-
32 -
