BUPATI
PACITAN
I PERATURAN BUPATI PACITAN i NOMOR U ATAHUN 2014 TENTANG PETUNJUK T E K N I S PENGELOLAAN DAN PEBIANFAATAN DANA KAPITASI PROGRAM JABUNAN KESEHATAN NASIONAL DI FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA KABUPATEN PACITAN DENGAN RAHBIAT TUHAN YANG BIAHA E S A 1
BUPATI PACITAN
Menimbang: a. bahwa guna tertib administrasi pengelolaan keuangan Daerah terkait dengan pembayaran dana kapitasi oleh Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan kepada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Kabupaten Facitan, perlu mengatur pctunjuk teknis pengelolaan dan pemanfaatan dana kapitasi program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) D i Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Kabupaten Pacitan; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam h u r u f a , perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) D i Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Kabupaten Pacitan. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali dlubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah; 3. Undang-Undang Nomor 40 T a h i m 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional; 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 5. Peraturan Perundang-Undangan; Undang-Undang Nomor 24 T a h i m 2011 tentang Badan 6. Penyelenggara Jaminan Sosial Penyelenggaraan Jaminan Sosial; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pemerintah 7. Pembinaan Dan Pengawasan Penyelen^araan Daerah; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; 9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013;
i
I
10. Peraturan Presiden Nomor 32 T a h i m 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah; 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 1 Tahun 2 0 1 1 ; 12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 69 Tahun 2013 tentang Standard Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan; 13. Perturan Menteri Kesehatan Nomor 7 1 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional; 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk H u k u m Daerah; 15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional U n t u k Jasa Pelayanan Kesehatan Dan Dukungan Biaya Operasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah; 16. Peraturan Menteri Tenaga Kcija Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional. 17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 tahun 2014 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan. !
HEMUTUSKAN: i
Menetapkan :
PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DANA KAPITASI PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DI FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA KABUPATEN PACITAN BAB I KETENTUAN UMUM i
^
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati i n i yang dimaksud dengan: 1. Daerah adaiah Kabupaten Pacitan. 2. Pemerintah Daerah adaiah Pemerintah Kabupaten Pacitan 3. Bupati adaiah Bupati Pacitan. 4. Dinas Kesehatan adaiah Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan. 5. Kepala Dinas adaiah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan. 6. Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat JKN adaiah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh Pemerintah. 7. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adaiah Puskesmas d i lingkungan Pemerintah Daerah. 8. Fasilitas kesehatan adaiah fasilitas pelayanan kesehatan yang digunakan u n t u k menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan perorangan, balk promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat. f i
t
9.
10. 11. 12. 13. 14. 15.
16. 17. 18. 19.
20. 21.
Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang selanjutnya disebut FKTP adaiah Fasilitas Kesehatan milik Pemerintah daerah yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non spesialistik u n t u k keperluan observasi, diagnosis, perawatan, pengobatan, dan/atau pelayanan kesehatan lainnya. [ Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adaiah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program j a m i n a n kesehatan. Pengelolaan dana kapitasi adaiah tata cara penganggaran, pelaksanaan, penatausahaaan, dan pertanggungjawaban dana kapitasi yang diterima oleh FKTP dari BPJS Kesehatan. Pemanfaatan dana kapitasi adaiah tatacara penyelen^araan j a m i n a n kesehatan nasional oleh fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP). Dana kapitasi adaiah besaran pembayaran per bulan yang dibayar dimuka kepada FKTP berdasarkan j u m l a h peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkari jenis dan j u m l a h pelayanan kesehatan yang diberikan. Satuan Keija Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adaiah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran atau Pengguna BarangJ Badan Layanan U m u m Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adaiah SKPD atau u n i t kerja pada SKPD d i lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk u n t u k • memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adaiah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah. Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut dengan Kepala SKPKD mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara U m u m Daerah Bendahara U m u m Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adaiah pejabat yang diberi tugas i m t u k melaksanakan fungsi Bendahara U m u m Daerah. Jasa Pelayanan Kesehatan d i FKTP Puskesmas adaiah imbalan yang diberikan dengan memperhatikan tingkat kesulitan, waktu, resiko dan profesionalitas tenaga dalam proses pelayanan u n t u k menyelenggarakan kesehatan perorangan pada peserta BPJS Kesehatan dan keluai^anya, baik promotif, preventif, kuratif m a u p u n rehabilitatif. Bendahara Dana Kapitasi JKN pada FKTP adaiah Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk u n t u k menjalankan f u n g s i , menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan dana kapitasi Kepala FKTP adaiah pegawai negeri sipil yang ditunjuk sebagai kepala u n i t pelaksana teknis dinas kesehatan yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan d i suatu wilayah keija serta melakukan pengawasan secara beijenjang terhadap penerimaan dan pemanfaatan dana kapitasi oleh Bendahara Dana Kapitasi JKN pada FKTP. i
BAB I I PENGELOLAAN DANA KAPITASI J K N
(1) (2)
i Pasal 2 BPJS Kesehatan selaku penyelen^ara Program JKN melakukan pembayaran dana kapitasi kepada FKTP berdasarkan pada j u m l a h peserta yang terdaftar d i FKTP sesuai data dari BPJS Kesehatan. Pembayaran dana kapitasi J K N kepada FKTP dilakukan oleh BPJS Kesehatan setiap bulan paling lambat t a n ^ a l 15 bulan berjalan.
i
i
I
Pasal 3
I
(1) (2)
(3)
(4)
(5)
(6) (7) (8)
Kepala FKTP menyusun rencana pendapatan dan belanja dana kapitasi JKN, u n t u k selanjutnya disampaikan kepada Kepala Dinas. Berdasarkan rencana pendapatan dan belanja dana kapitasi JKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas menyusun Rencana Kerja dan Anggaran SKPD (RKA SKPD ) Dinas Kesehatan, yang memuat rencana pendapatan dana kapitasi JKN dan rencana belanja dana kapitasi JKN." ; U n t u k menyelenggarakan fungsi pembendaharaan dana kapitasi JKN pada FKTP, Bupati mengangkat Bendahara dana kapitasi JKN pada masingmasing FKTP setiap tahun anggaran atas u s u l Kepala Dinas melalui PPKD yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati. U n t u k menyelenggarakan fungsi pengawasan secara beijenjang terhadap penerimaan dan pemanfaatan dana kapitasi oleh Bendahara Dana Kapitasi JKN pada FKTP, Bupati mengangkat Kepala FKTP dana kapitasi JKN pada masing-masing FKTP setiap t a h u n anggaran atas u s u l Kepala Dinas melalui PPKD yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Bendahara JKN pada masing-masing FKTP sebagaimana dimaksud ayat (3) membuka rekening dana kapitasi JKN yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang merupakan bagian dari rekening BUD u n t u k selanjutnya disampaikan oleh Kepala FKTP ke BPJS Kesehatan. Pembayaran dana kapitasi oleh BPJS Kesehatan ke rekening dana kapitasi JKN pada FKTP diakui sebagai pendapatan, Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) digunakan langsung u n t u k pelayanan kesehatan peserta JKN pada FKTP. Dalam hal pendapatan dana kapitasi tidak d i gunakan seluruhnya pada t a h u n anggaran berkenaan maka dapat digunakan pada t a h u n anggaran berikutnya. ^ Pasal 4 9
(1) (2) (3) (4)
Bendahara dana kapitasi JKN pada FKTP mencatat dan menyampaikan realisasi pendapatan dan belanja setiap bulan kepada kepala FKTP Kepala FKTP menyampaikan laporan realisasi pendapatan dan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Dinas dengan melampirkan surat pemyataan tanggung jawab. Kepala FKTP bertanggung jawab sccara formal dan material atas pendapatan dan belanja dana kapitasi J K N . Pendapatan dan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disajikan dalam laporan keuangan SKPD dan laporan keuangan Pemerintah Daerah.
i
BAB n i
PEBIANFAATAN DANA KAPITASI J K N
(1)
(2) (3)
! Pasal 5 Dana kapitasi yang diterima oleh FKTP dari BPJS kesehatan dimanfaatkan seluruhnya u n t u k : a. Pembayaran jasa pelayanan kesehatan ; dan b. Dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan. Alokasi dana kapitasi u n t u k pembayaran jasa pelayanan kesehatan pada FKTP ditetapkan sebesar 6 0 % (enam p u l u h per seratus). Alokasi dana kapitasi t m t u k pembayaran dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan FKTP ditetapkan sebagai b e r i k u t : a. Obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai sebesar 2 0 % (dua p u l u h per seratus); dan b. Kegiatan operasional pelayanan kesehatan lainnya sebesar 2 0 % ( dua p u l u h per seratus).
i i
BAB IV > J A S A LAYANAN KESEHATAN j
Pasal 6 (1) Pembagian jasa pelayanan kesehatan bersumber dana kapitasi kepada tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan yang melakukan pelayanan pada puskesmas sebesar 6 0 % dari total dana kapitasi puskesmas. (2) Pembagian jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tersebut dalam Lampiran Peraturan Bupati i n i yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati i n i . BAB V BIAYA OPERASIONAL PELAYANAN KESEHATAN Pasal 7 (1) Alokasi u n t u k dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan sebagaimana d i maksud dalam pasal 5 ayat ( l ) h u r u f b dimanfaatkan u n t u k : a. Pengadaan obat, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai; dan b. Kegiatan operasional pelayanan kesehatan lainnya (2) Pengadaan obat, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai sebagaimana dimaksud ayat (1) h u r u f a, dapat dilakukan melalui Dinas Kesehatan, dengan mempertimbangkan ketersediaan obat, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai yang dialokasikan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah. •
Pasal 8
Pengadaan obat, alat; kesehatan dan bahan medis habis pakai sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) h i m i f a meliputi: 1. Pembelian obat-obatan, Alat kesehatan, dan BMHP sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. Pembelian Alat Kesehatan m e l i p u t i : a. Peralatan Kedokteran u m u m ; b. Peralatan kesehatan gjgi; c. Peralatan laboratorium; dan d. Peralatan rehabllitasi medis 3. Alat Kesehatan : ; a. Jasa servis; dan ? b. Kalibrasi. 4. Perlengkapan penunjang pelayanan kuratif dengan jenis kegiatan sebagai berikut: a. Tambah daya listrik; b. Pengadaan AC u n t u k Poli, UGD, Apotek, Gudang Obat dan Laboratorium; c. Pengadaan k u r s i ruang tunggu pasien; d . Pengadaan meja penunjang pelayanan; e. Pengadaan tempat tidur pelayanan; f. Pengadaan gordijn pelayanan; g. Service ringan alat kesehatan; h . Pengadaan sarana dan prasarana pengelolaan obat; dan i . Pengadaan SketseL
I i f
Pasal 9 Kegiatan operasional pelayanan kesehatan lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) h u r u f b meliputi: 1. Upaya Kesehatan perorangan berupa kegiatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif lainnya meliputi: a. Pengadaan Media Cetak (leaflet, lembar balik, poster, banner dan sebagainya) sebagai bahan media penyuluhan, misalnya penyuluhan mengenai pengelolaan faktor resiko penyakit dan perilaku hidup bersih dan sehat; ; b. Konsumsi peserta pertemuan dalam rangka kegiatan penyuluhan kesehatan; ' c. Transport narasumber pertemuan; d. Foto copy bahan; e. Alat-alat listrik (bola lampu, kabel, dan sebagainya); f. sarana dan prasarana sepeiti pengecatan gedung, pembelian alat - alat kebersihan, dan sebagainya; dan g. Dan sebagainya yang berkaitan langsung dengan proses pelayanan langsung pada pasien. 2. Kunjungan r u m a h i dalam rangka upaya kesehatan perorangan meliputi Transport petugas dalam rangka kunjungan ke r u m a h pasien kronis atau peserta BPJS yang tidak mampu berkunjung ke puskesmas (Non Prolanis) 3. Operasional i m t u k Puskesmas Keliling meliputi: a. Pembelian Bahan Bakar Mlnyak; b. Penggantian oU; dan c. S u k u cadang kendaraan PusUng. 4. Bahan Cetak atau Alat Tulis Kantor m e l i p u t i : a. Alat tulis kantor; ; b. Penggandaan/foto copy formulir; c. Pembelian brangkas/perlengkapan penyimpanan uang tunai; d. Surat menjrurat antara lain: 1) . Materai; dan | 2) . Cek. ; e. Transport/perjalanan dinas dalam rangka pelaporan atau rapat yang berhubungan dengan keuangan ke Dinas Kesehatan; f. Honor Pelaksana Pengadaan Barang dan Jasa FKTP; dan g. Fingerprint 5. Administrasi Keuangan digunakan u n t u k Pembiayaan Rutin FKTP meliputi: a. Pembayaran listrik; b. Pembayaran Telepon; c. Pembayaran Speedy ( I n t e r n e t ) ; dan d. Pembayaran Air ( PDAM ) 6. Pengadaan Sistem Informasl Kesehatan meliputi: a. Pengadaan PC ; ; b. Pengadaan Laptop; c. Pengadaan Printer; d. Pengadaan Speedy wifi ; e. Pengadaan UPS; ; f. Pengadaan Instalasi Jaringan; g. Pengadaan Stavolt; dan h . Pengadaan Scanner
i
BAB VI PERTANGGUNGJAWABAN I
Pasal 10
Kepala FKTP bertanggung jawab secara formal dan material atas pendapatan dan belanja dana kapitasi JKN. BAB V U PEMBINAAN DAN PENGAWASAN \
Pasal 11
>
Pembinaan dan pengawasan dilakukan oleh Kepala Dinas dan Kepala Puskesmas secara beijenjang dan secara fungsional oleh Aparatur Pengawas Instansi Pemerintah Kabupaten Pacitan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangundangan. I BAB
vni
KETENTUAN PERAUHAN Pasal 12 Pembayaran dana kapitasi oleh BPJS Kesehatan kepada FKTP sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (1) sebelum Peraturan Bupati i n i berlaku, dibayar melalui Rekening Dinas Kesehatan yang selanjutnya disetorkan ke Kas Daerah sebagai penerimaan Daerah. ^ BAB DC KETENTUAN PENUTUP j
Pasal 13
Peraturan Bupati i n i mulai berlaku pada t a n ^ a l diundangkan Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati i n i dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan. Ditetapkan d i pacitan Padatanggal 26' -
T
-
2014
BUPATI PACITAN 4 ^ INDARTATO
1
f
I
y
\ I
BAB VI PERTANGGUNGJAWABAN
»
Pasal 10 Kepala FKTP bertanggung jawab secara formal dan material atas pendapatan dan belanja dana kapitasi J K N . BAB v n ! PEMBINAAN DAN PENGAWASAN i
Pasal 11 Pembinaan dan pengawasan dilakukan oleh Kepala Dinas dan Kepala Puskesmas secara beijenjang dan secara fungsional oleh Aparatur Pengawas Instansi Pemerintah Kabupaten Pacitan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangimdangan. ; \
i
BAB v n i KETENTUAN PERALIHAN Pasal 12
Pembayaran dana kapitasi oleh BPJS Kesehatan kepada FKTP sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (1) sebelum Peraturan Bupati i n i berlaku, dibayar melalui Rekening Dinas Kesehatan yang selanjutnya disetorkan ke Kas Daerah sebagaii penerimaan Daerah. ; BAB DC KETENTUAN PENUTUP Pasal 13
T
Peraturan Bupati i n i mulai berlaku pada tanggal diundangkan i
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan B u p a t i i n i dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan. ] \
Ditetapkan d i pacitan Padatanggal 26
-
5
-
2014
BUPATI PACITAN Cap.ttd j
Diundangkan di Pacitan Padatanggal 2 6 Mel 2014 / ^
INDARTATO
S E K R E T A R I S DAERAH KABUPATEN PACITAN V
Drs.SUKO WIYONO.MM Pembina Utama Madya NIP. 19591017 198503 1 0 1 5 I
B E R I T A DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2014 NOMOR 12.A i
LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PACITAN NOMOR : IXA TAHUN 2014 TANGGAL : y> • S • 2014 PEMBAGIAN JASA PELAYANAN KESEHATAN D I FASIUTAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA (FKTP) KABUPATEN PACITAN JENIS KETENAGAAN DAN/ATAU JABATAN 1. PENDIDIKAN j NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
JENIS KETENAGAAN DAN JABATAN Tenaga Medis Tenaga Apoteker Tenaga Profesi Keperawatan Tenaga Kesehatan Setara S.l Tenaga Kesehatan Setara D.IV Tenaga Non Kesehatan Setara S. 1 Tenaga Non Kesehatan Setara D.III Tenaga Kesehatan Setara D.III tenaga kesehatan d i bawah D.III Tenaga non kesehatan d i bawah D.III
DITULIS MEDIS APOTEKER NERS S.l KES D.IV KES S.l NON KES D.III NON KES D.III KES < D.III KES < D.III NON KES
•
2. NILAI NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
; VARIABEL
JENIS KETENAGAAN DAN JABATAN Medis Apoteker NERS i Tenaga kesehatan setara S.l/D.IV Tenaga non kesehatan setara S. 1 Tenaga non kesehatan minimal setara D.III Tenaga kesehatan setara D.III Tenaga kesehatan d i bawah D.III Masa keria lebih 10 TAHUN Tenaga kesehatan d i bawah D.III masa kerja sampai dengan 10 tahun Tenaga non kesehatan d i bawah D.III
NILAI
KET
150 100 100 60 40 40 40 40 25 15
Persyaratan ketenagsian: Tenaga yang berhak mendapatkan jasa pelayanan adaiah tenaga kerja yang bekeija d i FKTP Puskesmas yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
B. TUGAS ADMINISTRATIF 1. ADMINISTRASI NO 1 2
TUGAS ADMINISTRATIF Kepala Puskesmas Kepala Sub B a ^ a n Tata Usaha Puskesmas Bendahara Dana Kapitasi J K N
3
DITULIS Ka Puskesmas Ka Subbag TU Puskesmas Bendahara Dana Kapitasi JKN
i
i
NILAI NO 1 2 3
' VARIABEL TUGAS ADMINISTRASI Kepala Puskesmas Kepala Sub Bagian Tata Usaha Puskesmas Bendahara Dana Kapitasi
KET
NILAI 30 30 30
Persyaratan administrasi berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang d i angkat sebagai kepala puskesmas, Kepala Tata Usaha, dan Bendahara JKN. C. KEHADIRAN
] i
NO 1 2 3 4 5 6 7 8
VARIABEL KEHADIRAN
NILAI KETERANGAN
Hadir Tidak hadir karena sakit Tidak hadir karena penugasan Tidak hadir karena cuti Tidak hadir karena dispensasi yang b e r h u b u n ^ dengan tugas dinas Tidak hadir karena dispensasi yang tidak berhubungn dengan tugas dinas Terlambat hadir atau pulang sebelum waktunya jyang diakumulasi sampai dengan 7 (tujuh) jam. Tidak Hadir Tanpa Keterangan
1 1 1 0 1
per per per per per
0
per hari kerja
-1
dikurangi 1 point
-1
per hari kerja dikurangi 1 point
hari hari hari hari hari
kerja kerja kerja kerja kerja
1, Besaran nilai masing-masing variabel pada setiap tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan berdasarkan b u k t i obyektif sesuai aturan yang berlaku dan ditetapkan pada lokakaiya m i n i puskesmas.
1
2. J u m l a h jasa pelayanan yang diterima oleh masing-masing tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan dihitung dengan menggunakan formula sebagai berikut:
J u m l a h nilai yang diperoleh oleh \ seseorang L J u m l a h nilai seluruh tenaga
X
j u m l a h dana jasa pelayanan
Keterangan: ! J u m l a h nilai diperoleh dari nilai variabel jenis ketenagaan dan atau jabatan dltambah nilai tugas administratif ditambah nilai kehadiran. i
BUPATI PACITAN
INDARTATO
i
I
I I
