PERATURAN MENTERIKOMUNIKASI DAN INFORMATIKA NOMOR: 43/P/M.KOM|NFOI12I 2OO7 TENTANG PERUBAHAN KEEMPATATAS KEPUTUSAN MENTERIPERHUBUNGAN NOMOR:KM.4TAHUN2OO1 TENTANGPENETAPAN RENCANADASAR (FUNDAMENTAL TEKNISNASIONAL2OOO TECHNICALPLAN NATIONAL 2000)PEMBANGUNAN TELEKOMUNTKAST NASIONAL DENGANRAHMATTUHANYANG MAHA ESA MENTERIKOMUNIKASI DANINFORMATIKA. Menimbang
bahwadenganmemperhatikan amanatPasal10,Pasal19 dan Pasal 25 Undang-Undang Nomor:36 Tahun 1999 tentangTelekomunikasi, dan denganmempertimbangkan situasidan kondisiyang berkembangdalam masyarakat dan penyelenggara telekomunikasi, serta untukkeperluan pembangunantelekomunikasi nasional,dipandangperlu untuk mengubah ketentuan penerapan kode akses sambunganlangsungjarak jauh sebagaimanadiatur dalam KeputusanMenteri PerhubunganNomor: KM.4 Tahun 2001 tentangPenetapanRencanaDasar Teknis Nasional2000(FundamentalTechnicalPIan National2000) PembangunanTelekomunikasiNasional sebagaimana telahdiubahterakhirdenganPeraturanMenteriKomunikasi dan Informatika Nomor13/PER/M.KOMINFO/ 03/2006' b. bahwa untuk melaksanakanketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkanPerubahan Keempatatas KeputusanMenteriPerhubunganNomor: KM.4 Tahun 2001 tentang PenetapanRencanaDasar Teknis Nasional 2000 (FundamentalTechnical Plan National2000)Pembangunan Telekomunikasi Nasional.
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi(LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 1999,TambahanLembaranNegara N o m o r3 B B l ) ; 2. PeraturanPemerintahNomor : 52 Tahun 2000 tentang PenyelenggaraanTelekomunikasi(Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun 2000 Nomor 107, Tambahan LembaranNegaraNomor3980);
PeraturanPemerintahNomor : 53 Tahun 2000 tentang PenggunaanSpektrumFrekuensiRadiodan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor: 108,Tambahan Lembaran NegaraNomor3981); 4 . Peraturan PresidenRepublikIndonesia Nomor: 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan,Tugas, Fungsi, Susunan Organisasidan Tata Kerja KementerianNegaraRepublik Indonesiasebagaimanatelah diubah terakhir dengan PeraturanPresidenReoublikIndonesiaNomor: 62 Tahun 2005; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor: 10 Tahun 2005 TentangUnit Organisasidan Tugas Eselon I KementerianNegara RepublikIndonesiasebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik lndonesiaNomor: 7 Tahun2007: 6 . KeputusanMenteri PerhubunganNomor : KM.4 Tahun 2001 tentangPenetapanRencanaDasarTeknisNasional 2000 (Fundamental Technical PIan National 2000) PembangunanTelekomunikasi Nasional sebagaimana telahdiubahterakhirdenganPeraturanMenteriKomunikasi danlnformatika Nomor: 13/PER/M.KOMINFO/ 03/2006; 7. KeputusanMenteriPerhubunganNomor : KM.20Tahun 2001 tentangPenyelenggaraan JaringanTelekomunikasi sebagaimanatelah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Komunikasidan InformatikaNomor : 40/P/ M.KOMtNFO/12t2006" 8. KeputusanMenteriPerhubungan Nomor: KM.21Tahun 2001 tentang PenyelenggaraanJasa Telekomunikasi sebagaimanatelah diubah dengan KeputusanMenteri Perhubungan Nomor:KM.30Tahun2004; 9. PeraturanMenteriKomunikasi dan lnformatika Nomor: 01/ P/M.Kominfo/4/2005 tentangSusunanOrganisasi dan Tata KerjaDepartemen Komunikasi dan Informatika; l0.PeraturanMenteriKomunikasi dan lnformatika Nomor: 03/ P/M.Kominfo/5/2005 tentang PenyesuaianKata Sebutan padaBeberapaKeputusan/Peraturan MenteriPerhubungan yang MengaturMateriMuatanKhususdi BidangPos dan ikasi; Telekomun l l.PeraturanMenteriKomunikasi dan Informatika Nomor: 08/ Per/M.Kominfo 10212006 tentanoInterkoneksi.
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERIKOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TENTANG PERUBAHANKEEMPAT ATAS KEPUTUSAN MENTERIPERHUBUNGAN NOMOR: KM. 4 TAHUN2001 TENTANG PENETAPAN RENCANA DASAR TEKNIS NASTONAL 2000 (FUNDAMENTAL TECHNTCAL qLAN NATTONAL 2000) PEMBANGUNANTELEKOMUNTKASI NASIONAL.
PasalI Ketentuan dalam Lampiran Keputusan Menteri Penetapan Perhubungan Nomor:KM.4Tahun2001tentang Rencana Dasar Teknis Nasional 2000 (Fundamental Technical Plan National 2000)Pembang unanTelekomunikasi Nasional sebagaimanatelah diubah terakhir dengan PeraturanMenteri Komunikasidan lnformatikaNomor : 13/PERiM.KOMINFO/03/2006 diubahsebaqaiberikut: KetentuanBab ll Butir 5.2.4.1diubah sehinggaberbunyi sebagaiberikut: FormatuntukkodeaksesSLJJadalah'01X',di manaX=1...9 jasaSLJJ. penyelenggara mencirikan Penyelenggarajasa SLJJ pertama yang beroperasidi prefiksnasional'0' dan selamaini menggunakan Indonesia sebagaikode akses SLJJ secarabertahapwajib membuka kode akses SLJJ '01X' di wilayahpenomoranyang sudah memungkinkan, dan wajib selesai di seluruh wilayah penomoran 2011. selambat.lambatnya tanggal27 September kodeaksesSLJJ '01X'adalahsebagai Tahapanpenerapan berikut: jasa SLJJ pertama yang beroperasidi a. Penyelenggara '0'lX' di Indonesiawajib membukakode akses SLJJ wilayah penomoran Balikpapan,KalimantanTimur, tanggal3 April2008,baikuntukjasa selambat-lambatnya melaluijaringantetap lokal SLJJ yang diselenggarakan berbasiskabelmaupunmelaluijaringantetap lokaltanpa terbatas. kabeldenganmobilitas
90 (sembilanpuluh) hari kalender Selambat-lambatnya sejak dilakukannya evaluasi dan verifikasi jumlah Indonesia Telekomunikasi pelanggan olehBadanRegulasi
(BRTr): jasa SLJJ pertamayang. beroperasi 1) Penyelenggara jaringan tetap di lndonesiadengan menggunakan mobilitasterbatas wajib lokal tanpa kabel dengan '01X' di wilayahpenomoran kodeaksesSLJJ membuka penomoran di mana tertentu, yaitu di wilayah jasa SLJJ kedua yang beroperasidi penyelenggara jaringantetap lokal indonesiadenganmenggunakan tanpa kabel denganmobilitasterbatastelah memiliki 30%darijumlah jumlahpelanggan sekurang-kurang-nya jasa SLJJ pertamayang pelangganpenyelenggara denganmenggunaKan Jarlngan di Indonesia beroperasi di terbatas mobilitas dengan kabel tanpa lokal tetap tersebut. wilayahPenomoran jasa SLJJ pertamayang beroperasidi 2)' Penyelenggara jaringantetap lokal IndonesiJdenganmenggunakan mobilitasterbataswajibmembuka tanpakabeldengan '01X' di wilayahpenomorantertentu' kode aksesSLJJ di mana penyelenggara penomoran yaitu di wilayah beroperasi jasa SLJJkeiigaatauyangberikutnya.yang jaringantetaplokal denganmenggunakan bi Indonesia tanpa kabel denganmobilitasterbatastelah memiliki 15%darijumlah jumlahpelanggan sekurang-kurang-nya jasa SLJJ pertamayang pelangganpenyelenggara denganmenggunaKan Jarlngan di Indonesia beroperasi di terbatas mobilitas tetap lokal tanpa kabel dengan tersebut. wilayahPenomoran 90 (sembilanpuluh)iari kalender Selambat-lambatnya sejak dilakukannyaevaluasi dan verifikasi jumlah Indonesia Telekomunikasi. p"i"ngg.nolehBadanRegulasi yang beroperasi pertama lasi St-.t.t ignfD, penyelenggara jaringantetaplokal yang menggunakan baik ii tnOonesij, jaringantetaplokal berbasiskabelmaupunmenggunakan mobilitasterbataswaiib membuka tanpa kabel dengan '01X' di wilayah penomorantertentu' kode akses SLJJ lasa yaitu di wilayahpenomorandi mana penyelenggara di yang beroperasi yang berikutnya SLJJ kecluaatau tanpa jaringan lokal tetap denganmenggunakan Indonesia funlf A"ng"ti mobilitasterbatastelah memilikiiumlah letap, (fixed pelanggan yang menggunakan^ . terminal , pelanggan jumlah dari 15o/o termiiiq seiurang-kurangnya pertama beroperasidi yang p"ny"f"itgg"r" ja-saSLJJ jaringan tetap lokal indonesiJ-dengan menggunakan berbasiskabel maupunlaiingantetap lokal tanpa kabel tersebut' terbatasdi wilayahpenomoran denganmobilitas
d.
Kode akses SLJJ '0' tetap dapat dipergunakanoleh jasa SLJJ pelangganmasing-masing penyelenggara apabilapelanggan tidakmemilihkodeakses'01X'yang telahditetapkan. Dalam hal diperlukanpemutakhiransistem (sysfem jasa SLJJ pertamayang upgrading)oleh penyelenggara jaringan beroperasi di Indonesia, baikyangmenggunakan jaringan tetaplokalberbasis kabelmaupunmenggunakan tetap lokaltanpa kabeldenganmobilitasterbatas,batas waktu sebagaimanadimaksudpada huruf c dapat diperpanjang sampaidengan90 (sembilanpuluh)hari kalenderberikutnyasetelahdilakukannyaevaluasidan verifikasijumlah pelanggan oleh Badan Regulasi (BRTI). Telekomunikasi Indonesia
Pasalll (1) Denganberlakunya Peraturan Menteriini,maka:
a. KetentuanBab ll butir 5.2.4.1 KeputusanMenteri PerhubunganNomor: KM 28 Tahun2004tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Menteri PerhubunganNomor: KM. 4 Tahun2001 tentang PenetapanRencana Dasar Teknis Nasional2000 (Fundamental Technical PIan National 2000) Nasional. Pembangunan Telekomunikasi
b. KetentuanBab ll butir 5.2.4.1 Peraluran Menteri Komunikasi dan InformatikaNomor: 06/P/M.Kominfo/ 5/2005 tentang PerubahanKedua Atas Keputusan Nomor : KM. 4 Tahun 2001 MenteriPerhubungan tentangPenetapanRencanaDasar Teknis Nasional 2000 (FundamentalTechnical PIan National 2000) Nasional. Telekomunikasi Pembangunan
Dinvatakan tidakberlaku.
(2) Peraturan ini mulaiberlakupadatanggalditetapkan.
Ditetapkandi : JAKARTA Pada tanggal: 3 Desember2007
MENTERI KOMUNIKASI DANINFORMATIKA
MOHAMMAD NUH Peraturan inidisampaikan SALINAN kepada: 1. KetuaBadanPemeriksa Keuangan; 2. MenteriKoordinator BidangPerekonomian; 3. MenteriKeuangan; 4. MenteriPerindustrian; 5. MenteriPerdagangan; 6. MenteriPerhubungan; 7. MenteriLuarNegeri; B. MenteriDalamNegeri; 9. MenteriHukumdanHakAsasiManusia; 10. Menteri NegaraBadanUsahaMilikNegara; 11. Sekretaris Negara; Indonesia; 12. JaksaAgungRepublik Kepala DaerahProvinsi seluruhIndonesia; 13. ParaGubernur 14. Sekjen,lrjen, Para Dirjen dan Para Kepala Badan di lingkungan Departemen Komunikasi dan Informatika; 15. Para Kepala Biro dan Para Kepala Pusat di lingkunganSetjen Deoartemen Komunikasi dan Informatika.
