LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KLLTNGKUNG NOMOR 01 TAH{.IN
2OO7
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLIINGKTING
NOMOR 01 TAHTIN
2OO7
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLIJNGKT'NG NOMOR 8 TAHUN 2OO4 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN KLUNGKUNG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KLUNGK{-ING Menimbang
: a. bahwa dalam rangka mendorong peningkatan kinerja DPRD Kabupaten Klungklung dan untuk penyesuaian penganggarannya dalam APBD berdasarkan PP Nomor 58
Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka telah ditetapkan PP Nomor 37 Tahun 2006 tentang perubahan Kedua Atas PP Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD;
bahwa sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada
huruf a, maka perlu meninjau kembali Perda Kabupaten Klungkung Nomor 8 Tahun 20M tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Klungkung yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
Mengingat: 1. Undang Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-
Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur ( Lembaran Negara Republik Indonesia Talrun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655 );
Undang - Und ang 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor
4286); 3. Undang -,Undang Nomor 22Tahvn2003 tentang Susunan
dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD ( Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310 ); 4.
Undang Undang Nomor I
Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355 );
(
5.
Undang
Undang Nomor
10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Perattnan Perundang - Undangan ( Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2A04 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389 );
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a$7 ):
Undang
7.
Undang Nornor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Undang
( Lembaran Negara 126; Tambahan Nornot 2004 Republik Indonesia Tahirn Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 );
Pemerintahan Daerah
8.
Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1990 tentang Ketentuan Keprotokolan Mengenai Tata Tempat" Tata Upacara dan Tata Penghormatan ( Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1990 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
9.
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004' tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90; Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4416 );
10. Peraturan Pemerintah
Nomor 5g rahun 20a5, bntang
Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor r40 Tambahin remuaran Negara Republik lndonesia Nomor 457g);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2a05, tentang Pedoman Pembinaan dan pengawasan penyelengga&mll Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Rlfublik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593 ); 12. Peraturan Pemerintah
Nomor 37 Tahun 2006, tentang Perubahan Kedua Atas peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentangKedudukan protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD ( Lembaran Negara Repuirik Indonesia Tahun 2006 Nomor 90; Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4659 ); Dengan persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG dan
BUPATI KLLTNGKLING
Menetapkan:
MEMUTUSKAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLT.INGKLING TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN OAPNAH KABUPATEN KLUNGKLTNG NOMOR 8 TAHTJN 2OO4 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN , PIMPINAN DA$I ANGGOTA DPRD KABUPATEN KLI.JNGKI.'NG
Pasal
I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 8 Tahun 2004 tentang kedudukan protokoler dan.Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Klungkung ( Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2004 Nomor 14 ) diubah sebagai berikut :
1.
Diantara angka 2l dan22 pasal l disisipkan 2 ( dua ) angka, yakni angka2l a dan angka 21 b, sehingga berbunyi sebagai berikut: 21.a. Tunjangan komunikasi intensif adalah tunjangan berupa uang yang diberikan kepada pimpinan dan anggota DPRD setiap bulan dalam rangka mendorong
peningkatan kinerja dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat di daerah pemilihannya.
2I.b.Dana operasional adalah uang yang diberikan kepada pimpinan DPRD setiap bulan untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, kemudahan dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas dan fungsi pimpinan DPRD sehari-hari.
2.
Ketentuan pasal 1 angka 22 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : 22. Tunjangan kesejahteraan adalah tunjangan yang disediakan berupa pemberian jaminan pemeliharaan
.
kesehatan, pakaian dinas kepadapimpinan dan anggota
DPRD, penyediaan rumah jabatan pimpinan DPRD dan kelengkapannya, kendaraan dinas jabatan pimpinan DPRD, serta rumah dinas bagi anggota DPRD dan perlengkapannya.
3. Ketentuan pasal l0
diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut: Pasal
l0
Penghasilan pimpinan dan anggota DPRD terdiri dari
a. b. c. d. e. f. g. h. i. j.
:
Uang representasi.
Tunjangankeluarga. Tunjangan beras. Uang paket. Tunjangan jabatan. Tunjangan panitia musyawarah Tunjangan komisi.
Tunjanganpanitiaanggaran. Tunjangan badan kehormatan.
Tunjanganalatkelengkapanlainnya.
4. Diantara pasal l0 dan pasal 11 disispkan 1 ( satu ) pasal, yakni pasal 10 A yang berbunyi sebagai berikut Pasal 10
(
1
:
A
) Selain penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10, kepada pimpinan dan anggota DPRD diberikan penerimaan lain berupa tuqiangan komunikasi intensip.
(2
) Selain peneriman sebagaimana dimaksud padaayat(l ) kepada pimpinan DPRD diberikan dana operasional.
5.
Ketentuan pasal 1l ayat ( 5 ) dihapus, sehingga pasal 1l berbunyi sebagai berikut :
' (
1)
Pasal
11
Pimpinan dan anggota DPRD diberikan uang representasi.
(2
)
Uang representasi Ketua DPRD setara dengan gaji pokok Bupati.
( 3 ) Uang representasi Wakil Ketua DPRD sebesar 80% ( delapan puluh perseratus ) dari ualg representasi Ketua DPRD. (a
)
Uang representasi anggota DPRD sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus ) dari uang representasi Ketua
DPRD.
6.
Diantara pasal 11 dan pasal 12 disisipkan 1 ( satu ) pasal yakni pasal I 1A yang berbunyi sebagai berikut : Pasal 11
(
1
)
A
pimpinan dan anggota DPRD diberikan tunjangan keluarga dan tunjangan beras.
(2
',
)
Tunjangan keluarga dan tunjangan beras sebagaimana dimaksud pada ayat 1 besarnya sama dengan ketentuan yang berlaku pada Pegawai Negeri Sipil.
( )
7.
Diantara pasal 14 dan pasal 15 disisipkan 4 ( empat ) pasal, yakni pasal 14A, pasal 14B, pasal 14C, dan pasal 14D sehingga berbunyi sebagai berikut : Pasal 14
A
Tunjangan Komunikasi Intensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10A ayat (1) diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan paling tinggi 3 (tiga) kali uang reperentasi Ketua DPRD. I
Pasal 14 B
(
1
(2
)
)
Dana operasional sebagaimana dimaksud ilalam pasal
l0A ayat ( 2 ) diberikan kepada Ketua DPRD setiap bulan paling tinggi 6 ( enam ) kali uang representasi yang bersangkutan. Dana operasional yang diberikan kepada wakil Ketua DPRD paling tinggi 4 ( empat ) kali uang representasi yang bersangkutan. Pasal 14 C
(
1)
Penetapan besarnya tunjangan komunikasi intensip dan dana operasional pimpinan DPRD sebagaimana
dimaksud dalam pasal
l4A dan pasal 148
mempertimbangkan beban tugas dan kemampuan keuangan daerah. (2
)
Penggunaan tunjangan komunikasi intensip dan dana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat ( ) memperhatikan asas manfaat dan efisiensi dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.
I
Pasal 14 D
Tunjangan kornunikasi intensip dan dana operasional seUagaimana dimaksud dalam pasal 14A dan pasal 148 dibayarkah terhitung mulai knggal 1 Januari 2006'
8.
Ketentuan pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : . Pasal 15
(
1
2l pimpinan
dan anggota dalam dimaksud DPRD atas penghasilan sebagaimana pasal 10 dibebankan Pada APBD'
Pajak penghasilan pasal
)
( 2 ) Pajak penghasilan pasal 2L pimpinan dan anggota DPRD atas penerimaan lain sebagaimana dimaksud
dalam pasal 10A dibebankan kepada
yang bersangkutan'sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
g.
.
Diantara pasal2l danpasal Z}bagiankeduadisisipkan 1( pasal2Z satu ) bagian, yakni Bagian KeduaA danketentuan bagiankiduadiubah, sehinggaberbunyi sebagaiberikut : Bagian Kedua
.
A
Uang Duka dan Bantuan Pengurusan Jenazah
Pasal22
(
'
.--
1
Dalam hal pimpinan dan anggota DPRD meninggal dunia tidak daiam menjalankan tugas, kepada ahli waris diberikan uang duka sebesu 2 (dua) kali uang representasi.
)
|
(2
)
Dalam hal pimpinan atau anggota DPRD meninggal dunia dalam menjalankan tugas, kepada ahli waris diberikan uang duka sebesar 6 ( enam ) kati uang representasi.
( 3 ) Selain uang duka sebagaimana dimatcsud pada ayat ( I ) dan ayat ( 2 ) kepada ahli waris diberikan bantuan pengurusan jenazah,.
10. Ketentuan pasal
25 diubah, sehingga berbunyi
sebagai
berikut: Pasal 25
(I
)
Sekretaris DPRD menyusun belanja pimpinan dan anggota yang terdiri atas penghasilan, penerimaan lain, tunjangan PPh pasal 21 dan tunjangan kesejahteraan serta belanja penunjang kegiatan DPRD yang diformulasikan kedalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah ( RKA-SKPD ) Sekretariat DPRD.
( 2 ) Belanja kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 10, pasal l0A, pasal 20, pasal22 dan pasal 23 dian[garkan dalam pos DPRD. ( 3 ) Tunjangan kesejahteraanpimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 16, pasal I 7, pasal
18, dan pasal 21 serta belanja penunjang kegiatan DPRD sebagaimana dimaksud dalam pasal24 ayat(2 ) dianggarakan dalam pos Sekretariat DpRD yang diuraikan kedalam jenis belanja sebagai berikut :
t0 \
a. b.
Belaqjapegawai. Bglaqia barang dan jasa. c. Belanja modal. ( 4 ) .Sekretariat DPRD mengelola belanja DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal
II
Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya,
memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung.
Ditetapkan di Semarapura pada tanggal : 5 Januari 2007
BUPATI KLI]NGKUNG, TTD I WAYAN CANDRA
.n
Diundangkan diSemarapua pada tanggal 5 Januari 2007
SEKRETARISDAERAHKABUPATENKLUNGKUNG TTD I GUSTINGURAH RAI
LEMBAILT{ DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2OO7 NOMOR I
11
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAT
ffiK,TH}
KLUNGKLING.
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLTINGKLTNG NOMOR 8 TAHLIN 2OO4 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN KLI-INGKUNG
I.
TIMUM Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk mengubah beberapa ketentuan Peraturan Daerah Nomor g rahun 2004 te.4tang Kedudukan Protokoler Keuangan pimpinan dan Anggota DPRD rauufatei Perubahan dimaksud dalam rangka -endorong peningkatan kinerja Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klungkung dan untuk peiryesuaian pengangganmnya dalam Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik krdonesia Nomor 5g Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan peraturan Menteri DalamNegeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan Keuangan Daerah.
Kl*gil;. n"*i
'
Dalam rangka mendorong peningkatan kinerja DpRDiersebut, maka selain penerimaan penghasilan yang selama ini diterima oleh pimpinan dan
Anggota DPRD, peraturan Daerah ini menetapkan pemberian iunjangan komunikasi intensip setiap bulan yang digunatan kegiatan me;fip*, dan menjaring aspirasi masyarakat. Khusus kepada"ntut pimpinal ppno diberikan
dana operasional setiap bulan guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas
Pimpinan DPRD yang besamya disesuaikan dengan ieuan tugas ian
kemampuan keuangan daerah. Pemberian tunjangan komunikasi intensip bagi pimpinan dan Anggota
DPRD serta dana.operasionar bagi pimpinan-Dp[D mlmpertimb*gk*
kesetaraan dan berjenjang.
t2
Prinsip kesetaraan dicerminkan dari adanla kesetaraan antara Bupati / Wakil Bupati dengan Pimpinan DPRD memperoleh dana operasional. Sejalan dengan itupenggunadn dana operasional yang diterima oleh PimpinanDPRD dimaksud tetap memperhatikan asas manfaat daniefesiensi dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD.
Prinsip berjenjang dimaksud tercermin dari perbandingan besamya tunjangan komunikasi intelrsip dari yang diterima oleh Pimpinan dan Anggota DPRD yang tidak lebih 6esar dari yang diterinna oleh Pirnpinan dan Anggota DPR RI. Demikian pula besaran dana operasional yang ditrerima oleh Pimpinan DPRD Kabupaten Klungkung tidak lebih besar dari yang diterima oleh Pimpinan DPRD Provinsi Bali dan Pimpinan DPR RI. Perubahangeraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 8 Tahun 2004 juga diperlukan karena adanyapenyesuaian penganggaran penghasilan dan penerimaan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten KlungkUng dengan perubahan struktur jenis belanja APBD. Sebagaimana ditetapkan dalam peraturan pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedornan pengelolaan Keuangan Daerah.
il.
PASAL DEMI PASAL Pasal
I
Angka
1
Cukup jelas
Angka 2 Cukup jelas Angka 3 Pasal 10 ' Cukup jelas Angka 4 Pasal 10 A . Cukup jelas
13
Angka 5 Pasal 1l Cukup jelas Angka 6 Pasal I I A Cukup jelas Angka 7 Pasal 14 A Cukup jelas Pasal 14 B Cukup jelas Pasal 14 C
Ayat(t) Mempertimbangkan beban tugas antara lain dikaitkan dengan jumlah penduduk, *ii"v.fr, jumlah kecamatan dan desa / kelurahan d* ti;;i;kesulitan
lr*
jangkauan pelayanan.
Kemampuan keuangan daerah antara lain dikaitkan dengan ketersediaan keuangan daerah sete;lah seluruh pendapatan daerah dianggarkan untuk' mendanai urusan wajib yang menjadi keqrenangan pemerintah
Daerah dan kewajiban_kewajiban "i;;;; yang mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan seperti p.rbuyur*_ pembayarancicilan dan po\ok utang pinjlmanldaerah dan / atau petunasan tlwi.;iuan p;furi;il Daerah
Ayat(2)
kepada pihak ketiga.
Cukup jelas Pasal 14 D Cukup jelas
I4
Angka 8 Pasal 15 Cukup jelas i Angka 9 Pasal22 Uang duka dan bantuan pengurusan jenazahdibebankan dalam APBD dan diberikan kepada ahli waris pada saatPimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia
Angka 10 Pasal 25
Ayat( I
)
Yang dimaksud dengan rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah ( RKA - SKPD ) adalah dokumen perencanaan dan penganggamn yang berisi program dan kegiatan SKPD serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya
Ayat(2) Cukup jelas
Ayat(3) Yang dimaksud dengan
'diuraikan kedalam jenis belanjd' adalah
sebagai
berikut:
a.
.
Belanja pegawai antara lain untuk kebutuhan belanja gaji dan tunjangan PNS Sekretariat DPRD sesuai dengan pangkat / golongan dan
jabatan serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
b. Belanja Barang dan Jasa yaitu untuk pembelian / pengadaan barang yang masa pemanfaatannya paling lamal? ( dua belas )
15
bulan dan pemakaian jasa melaksanakan kegiatan pemerintahan,
dalam
mencakup barang pakai habis, bahan / material, jasa kantor, pembayaran premi asuransi kesehatan dan general chek-up, makanan dan minumano pakaian dinas, belanja perjalanan dinas yaitu belarda perjalanan pimpinan dan anggota dalam rangka melaksanakan tugasnyaatas rencana lembaga perwakilan rakyat daerah baik di dalam daerah maupun keluar daerah yang besarnya disesuaikan dengan standar
perjalanan dinas pNS tingkat ditetapkan oleh Bupati
A
yang
Belanja Modal merupakan pengeh.raran yang
dilakukan dalam rangka pembelian /
pengadaan atau pembangunan sarana dan
prasamrul untuk menunjang kelancaran fugas
dan fungsi DPRD yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 ( &n belas bulan, ) s.epeli: tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan dan aset tetap lainnya
Ayat(4) Pasal
Cukup jelas
II
Cukup jelas
I
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KLLTNGK{.ING \
NOMOR
1
T6
