BUPATI SRAGEN PERATURAN BUPATI SRAGEN NOMOR 58 TAHUN 2013 TENTANG

BUPATI SRAGEN PERATURAN BUPATI SRAGEN NOMOR 58 TAHUN 2013 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2011-2016 BUPATI SRAGEN,

Menimbang

:

a. bahwa dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Sragen.

Mengingat

:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

-2-

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran 6.

7.

8.

9.

Negara Republik Indonesia Nomor 4614); Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20 Tahun 2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja

Utama; 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 11. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Sragen (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2008 Nomor 10,) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 3 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Sragen (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2011Nomor 3);

-3-

MEMUTUSKAN : Menetapkan KESATU

: :

KEDUA

:

Indikator sebagaimana dimaksud Diktum KESATU merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2011 - 2016.

KETIGA

:

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Sragen sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Ditetapkan di Sragen pada tanggal BUPATI SRAGEN,

AGUS FATCHURRAHMAN

Diundangkan di Sragen pada tanggal SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN

TATAG PRABAWANTO B BERITA DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2013 NOMOR …..

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI SRAGEN NOMOR TAHUN 2013 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2011-2016 MISI I : Memecah stagnasi pembangunan dengan mengakselerasi secara cerdas pencapaian kesejahteraan masyarakat di bidang daya beli, kualitas pendidikan dan kesehatan

NO

SASARAN

INDIKATOR KINERJA UTAMA

SUMBER DATA

1

2

4

5

1. Terwujudnya sinergitas pembangunan 1.1.1

Optimalisasi rembug warga melalui

Besaran ADD/Kelurahan

Badan KBPMD

penunjangan alokasi dana desa/kelurahan. Prosentase usulan musrenbang yang terakomodasi dalam

Bappeda

APBD Kabupaten 1.1.2

Revitalisasi perencanaan, penganggaran

Jumlah dokumen penataan ruang

Bappeda

dan pengawasan yang pro rakyat. Ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan daerah

INDIKATOR KINERJA UTAMA_KABUPATEN SRAGEN

Bappeda

1

NO

SASARAN


SUMBER DATA

1

2

4 Ketersediaan dokumen perencanaan prasarana wilayah dan

5 Bappeda

sumberdaya alam

Jumlah dokumen pengendalian evaluasi monitoring

Ketersediaan dokumen statistik dasar sesuai dengan

Bappeda

Bappeda

kebutuhan perencanaan pembangunan 1.1.3

Pengembangan kerjasama daerah

Jumlah MoU kerjasama antar pemerintah daerah

perbatasan dan daerah potensial dalam

Bagian Pemerintahan dan Pertanahan

meningkatkan PAD 2. Terwujudnya pemeliharaan, peningkatan dan pembangunan infrastruktur 1.2.1

Peningkatan infrastruktur pertanian

Persentase panjang saluran irigasi kondisi baik

untuk menunjang pembangunan

DPU – Pengairan Dinas Pertanian

pertanian lestari berkelanjutan; 1.2.2

Membuat regulasi dan perencanaan yang mampu menunjang investasi dan peluang usaha yang kondusif;


Jumlah dokumen perencanaan pembangunan wilayah

DPU – ES

strategis dan cepat tumbuh

Bappeda Disparbudpor

2

NO

SASARAN

1

2


SUMBER DATA

4 Jumlah kasus pelanggaran tata ruang

5 Bappeda

Jumlah bangunan ber-IMB

DPU

Jumlah dokumen perencanaan kota

Bappeda DPU - ES

1.2.3

Peningkatan infrastruktur pendidikan;

% ruang kelas SD/MI sesuai standar

Dinas Pendidikan

% SD/MI memiliki laboratorium IPA dan komputer

Dinas Pendidikan

% SD/MI memiliki perpustakaan sesuai standar

Dinas Pendidikan

% SMP/MTs memiliki laboratorium IPA dan komputer

Dinas Pendidikan

% SMP/MTs memiliki perpustakaan sesuai standar

Dinas Pendidikan

% lembaga kursus memiliki ijin operasional dari

BPTPM

pemerintah atau pemerintah daerah


3

NO

SASARAN


SUMBER DATA

1

2

4

5

% lembaga kursus dan lembaga pelatihan terakreditasi

BPTPM

% tenaga pendidik, instruktur atau penguji praktek

Badan Diklat

kursus/pelatihan/kelompok belajar usaha/magang

Disnakertrans

memiliki kualifikasi sesuai dengan standar kompetensi yang dipersyaratkan

% lembaga kursus/pelatihan/kelompok belajar

Disnakertrans

usaha/magang memiliki sarana dan prasarana minimal sesuai dengan standar teknis yang ditetapkan

Tersedianya data dasar kursus/pelatihan/kelompok belajar Disnakertrans usaha/magang yang diperbarui secara terus menerus

1.2.4

Peningkatan infrastruktur kesehatan.

Jumlah rumah sakit negeri dan swasta ; jumlah rumah

Dinas Kesehatan

sakit/klinik bersalin


4

NO

SASARAN


SUMBER DATA

1

2

4

5

3. Terwujudnya pengendalian banjir 1.3.1

1.3.2

Revitalisasi saluran drainase perkotaan;

Pembudayaan gerakan bersih sungai dan

Persentase saluran drainase/gorong-gorong kondisi baik

DPU - CK

Pelayanan pencegahan pencemaran air

BLH

Pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat

BLH

drainase;

adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup

1.3.3

Konservasi lahan pembangunan dan

Persentase embung kondisi baik

DPU - Pengairan

Persentase waduk kondisi baik

DPU - Pengairan

pemeliharaan embung/bendung/cekdam

4. Terwujudnya pembangunan sarana dan prasarana transportasi 1.4.1

Evaluasi dan penataan kembali trayek

Persentase kendaraan wajib uji yang telah dilakukan uji

angkutan kota dan peremajaan angkutan

kendaraan


Dishub Kominfo

5

NO 1

1.4.2

SASARAN


SUMBER DATA

4

5

2 agar lebih manusiawi;

Peningkatan operasional dan

Persentase kendaraan yang layak jalan

Dishub Kominfo

Panjang jalan

DPU – Bina Marga

Persentase panjang jalan kondisi baik

DPU – Bina Marga

Persentase panjang jalan permukaan beraspal

DPU – Bina Marga

Persentase jembatan kondisi baik

DPU – Bina Marga

Persentase sarana prasarana LLAJ dalam kondisi baik

Dishub Kominfo

Jumlah kasus kecelakaan lalu lintas

Dishub Kominfo

Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan

Dishub Kominfo

pemeliharaan infrastruktur transportasi;


6

NO

SASARAN


SUMBER DATA

1

2

4

5

1.4.3

Optimalisasi dan revitalisasi terminal

Jumlah terminal kondisi baik

Dishub Kominfo

5. Terwujudnya pembangunan infrastruktur perkotaan 1.5.1

Pemantapan Sragen yang aman, sehat,

Cakupan lingkungan perumahan yang sehat dan aman

rapi dan indah;

yang didukung dengan prasarana, sarana dan utilitas


DPU – Cipta Karya

Persentase sampah yang terangkut

BLH

Kawasan suaka alam

Bappeda

Pelayanan informasi status kerusakan lahan dan/atau

Bappeda

tanah untuk produksi biomassa

Dishutbun

Persentase luas RTH (taman dan makam) terhadap luas

Bappeda

wilayah

BLH

Jumlah kasus tindak kriminalitas

Badan Kesbang Pol Linmas 7

NO

SASARAN


SUMBER DATA

1

2

4

5

1.5.2

1.5.3

Reklame tertib dan indah;

Ijin pemasangan reklame

BPTPM

Jumlah PAD dari reklame

DPPKAD

Pengembangan manajemen pengelolaan

Pelayanan pencegahan pencemaran udara dari sumber

BLH

sampah ramah lingkungan berbasis

tidak bergerak

teknologi;

1.5.4

Air bersih bagi semua warga.

Persentase rumahtangga (KK) yang menggunakan air

DPU – Cipta Karya

bersih

BPUMD / PDAM

6. Terwujudnya pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh 1.6.1

Perbaikan lingkungan kawasan padat

Jumlah desa/kelurahan yang telah terjangkau program

Desa : Badan KBPMD

penduduk;

PNPM Mandiri

Kelurahan : Bappeda


8

NO

SASARAN


SUMBER DATA

1

2

4

5

1.6.2

Perlindungan kawasan konservasi;

Luas wilayah perkotaan

Bappeda

Persentase hutan dan lahan kritis terehabilitasi

Bappeda Dishutbun

Persentase kerusakan kawasan hutan

Bappeda Dishutbun

Jumlah kasus kejahatan bidang kehutanan (pencurian

Dishutbun

kayu, pembalakan liar, dsb)

Persentase lokasi penambangan yang masih dalam

DPU - Pengairan

kondisi baik

Jumlah Penambangan Tanpa Ijin

DPU – Pengairan BLH


9

NO

SASARAN


SUMBER DATA

1

2

4

5

Luas wilayah kebanjiran

Badan Kesbang Pol Linmas Bappeda

Luas wilayah kekeringan

Badan Kesbang Pol Linmas Bappeda

1.6.3

Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru

Disparbudpor Jumlah kunjungan wisata

Jumlah pengeluaran belanja wisatawan:

Disparbudpor

- wisatawan nusantara


- wisatawan mancanegara

Disparbudpor

Jumlah kelompok sadar wisata

Disparbudpor

Luas wilayah produktif

Bappeda

Luas wilayah industri

Bappeda 10

NO

SASARAN


SUMBER DATA

1

2

4

5

Misi 2 : Mewujudkan Sragen Asri bebas korupsi sebagai perwujudan reformasi birokrasi yang berorientasi kepada pelayanan publik dan penggunaan anggaran yang pro rakyat

NO

SASARAN


SUMBER DATA

1

2

3

4

1. Terwujudnya percepatan reformasi pemerintahan berdasarkan demokratisasi, transparansi dan mental spiritual 2.1.1

Akte kelahiran, KTP dan KK gratis.

Persentase kepemilikan akta kelahiran

Dinas Dukcapil

Persentase kepemilikan KTP bagi wajib KTP

Dinas Dukcapil

Persentase kepemilikan KK bagi setiap keluarga di

Dinas Dukcapil

Kabupaten Sragen


11

NO

SASARAN

1

2

2.1.2

Penyempurnaan One Stop Service

INDIKATOR KINERJA UTAMA 3 Rata-rata waktu penyelesaian 1 jenis perijinan

SUMBER DATA 4 BPTPM

melalui penyederhanaan perijinan.

2.1.3

Standarisasi pelayanan berdasarkan SPM

Persentase arsip yang terolah dengan baik

Kantor Arsipda

Persentase SKPD yang telah menerapkan pengelolaan

Kantor Arsipda

dan ISO di seluruh SKPD.

arsip secara baku

Persentase arsip (tekstual dan non tekstual) yang

Kantor Arsipda

tersimpan dengan baik

2.1.4

Penataan kelembagaan/ organisasi

Persentase keberhasilan peningkatan kapasitas aparatur

perangkat daerah yang efisien dan

terhadap peningkatan kinerja PNS

Bagian Orpeg

efektif.


Persentase pelaksanaan kegiatan kedinasan kepala

Bagian Humas dan protokol

daerah :

Bagian Umum

12

NO

SASARAN


SUMBER DATA

1

2

3

4

Status Audit keuangan Daerah

DPPKAD

Jumlah Perda yang ditetapkan

Bagian Hukum

- Penyelenggaraan rapat FPD tiap bulan

Bagian Umum Bagian Humas dan Protokol

2.1.5

Pengembangan pola karier PNS yang

- Perjalanan dinas

Bagian Umum

Waktu penyelesaian buku APBD murni

DPPKAD

Persentase tenaga pemeriksa yang professional

Inspektorat

Persentase PNS yang menduduki jabatan eselon sesuai

BKD

transparan berlandaskan kompetensi dengan memperhatikan DUK dan PDLT

dengan persyaratan eselonnya Persentase PNS yang tidak/belum memenuhi persyaratan

BKD

eselonnya


13

NO

SASARAN


SUMBER DATA

1

2

3

4

2. Terwujudnya peningkatan dan pengembangan pengelolaan aset daerah 2.2.1

Penyelamatan dan optimalisasi aset

Jumlah nilai aset pemda

pemerintah daerah yang terbengkalai.

2.2.2

Penyehatan dan pengembangan dan

BLH DPPKAD

Persentase jumlah SKPD yang baik pengelolaan asetnya

DPPKAD

Penerimaan PAD dari aset-aset yang dikelola Pemda

DPPKAD

Jumlah BUMD yang berkembang

BPUMD

Persentase BUMD yang sehat

BPUMD

optimalisasi BUMD dengan prinsip good

corporate government.

3. Terwujudnya percepatan pemberantasan KKN 2.3.1

Implementasi pakta integritas bagi pejabat

Persentase pejabat yang terindikasi korupsi

BKD

pemerintahan;


14

NO

SASARAN


SUMBER DATA

1

2

3

4

2.3.2

Meniadakan pungutan liar dalam urusan perijinan

Jumlah jenis pelayanan secara online (jenis)

BPTPM

Ketersediaan SOP pelayanan publik

Bagian Orpeg

dan pelayanan;

2.3.3

Revitalisasi pusat informasi dan

Jumlah tempat perekaman data kependudukan

pelayanan kepada masyarakat;

kecamatan yang terhubung dengan jaringan SIAK

Dinas Dukcapil

(kecamatan)

2.3.4

Jumlah SKPD yang telah memiliki jaringan internet

Kantor PDE

Jumlah website/blog resmi SKPD yang aktif

Kantor PDE

Rekruitmen CPNS yang bersih dan

Ada/tidaknya kasus kolusi dalam penerimaan CPNS

BKD

transparan;

(kecil/sedang/besar)

Ada/tidaknya pengumuman resmi pendaftaran CPNS

BKD

untuk umum


15

NO

SASARAN


SUMBER DATA

1

2

3

4

Ada/tidaknya pengumuman hasil seleksi CPNS untuk

BKD

umum 2.3.5

Meningkatkan kesejahteraan dan ketenangan kerja PNS dan perangkat

Jumlah kelembagaan masyarakat/organisasi masyarakat

Badan KBPMD

pedesaan yang dibina

desa.

Persentase jumlah PNS yang memiliki permasalahan

BKD

ekonomi dan sosial


Ada tidaknya tunjangan kesejahteraan PNS

DPPKAD

Ada tidaknya tunjangan perangkat desa

Badan KBPMD

16

MISI 3 : Memberikan kesempatan dan peluang kepada seluruh lapisan masyarakat untuk berpartisipasi dalam perencanaan dan pengendalian pembangunan NO

SASARAN


SUMBER DATA

1

2

3

4

1. Terwujudnya gerakan partisipasi masyarakat dalam pembangunan 3.1.1

Pembangunan rumah singgah terpadu

Persentase wahana kesejahteraan sosial yang

berbasis komunitas;

menyediakan sarana dan prasarana pelayanan

Dinas Sosial

kesejahteraan sosial

3.1.2

Peduli terhadap diffable. dan individu berkebutuhan khusus

Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial untuk

Dinas Sosial

pemenuhan kebutuhan dasar

Persentase PMKS yang menerima program pemberdayaan

Dinas Sosial

sosial melalui Kelompok Usaha Ekonomi Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenisnya

Persentase panti sosial yang menyediakan sarana dan

Dinas Sosial

prasarana pelayanan kesejahteraan sosial

Persentase penyandang cacat mental fisik dan mental INDIKATOR KINERJA UTAMA_KABUPATEN SRAGEN

Dinas Sosial 17

NO

SASARAN

1

2


SUMBER DATA

3 serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima

4

bantuan sosial

3.1.3

Peningkatan kerja sama antar sektor

Persentase rumah yang menggunakan listrik

pembangunan

3.1.4

Santunan duka cita bagi masyarakat

DPU – Pengairan BLH

Jumlah MoU antar daerah kerjasama transmigrasi

Disnakertrans

Jumlah KK yang telah dibantu

Dinas Sosial

miskin.

2. Terwujudnya upaya memacu kesadaran masyarakat tentang arti pentingnya memelihara hasil-hasil pembangunan 3.2.1

Meningkatkan rasa persatuan dan

Tingkat partisipasi pemilih dalam pemilu

Badan Kesbang Pol Linmas

Meningkatkan komunikasi secara terbuka

Rata-rata persentase tingkat partisipasi masyarakat dalam


kepada masyarakat untuk menampung

pembangunan desa (stimulant)

kesatuan

3.2.2

saran dan kritik dalam rangka perbaikan INDIKATOR KINERJA UTAMA_KABUPATEN SRAGEN

18

NO 1

3.2.3

SASARAN 2 pembangunan daerah.


SUMBER DATA

3

4

Meningkatkan kerja sama dengan Pers,

Jumlah forum-forum partisipasi ormas dalam pembangunan


Organisasi masyarakat dalam

daerah

Bagian Umum

meningkatkan partisipasi pembangunan

Bagian Humas dan Protokol

daerah.

Jumlah kegiatan siaran pembangunan rata-rata pertahun di

Bagian Humas dan Protokol

media massa

3.2.4

Meningkatkan kerja sama dengan

Jumlah lokasi desa yang mendapatkan PNPM mandiri

stakeholder, LSM dan tokoh-tokoh

pedesaan

Badan KBPMD

masyarakat dalam meningkatkan swadaya masyarakat.

Jumlah lokasi desa yang mendapatkan PNPM mandiri

Bappeda

perkotaan 3. Memacu kegiatan kepemudaan dan olah raga


19

NO 1 3.3.1

SASARAN 2 Penyediaan pusat kegiatan dan


SUMBER DATA

3 Persentase organisasi kepemudaan yang telah dibina

4 Disparbudpor

Jumlah pengiriman pementasan seni daerah di luar

Disparbudpor

pengembangan bakat dan minat kawula muda.

daerah

Jumlah kelompok seni daerah

3.3.2

Fasilitasi pemuda, pelajar, mahasiswa

Disparbudpor

Jumlah pemuda berprestasi

Disparbudpor

dan warga masyarakat berprestasi.

3.3.3

Pengembangan Sport Centre

Jumlah sport centre di Kabupaten Sragen

Disparbudpor

3.3.4

Pembinaan Prestasi atlit Jangka panjang

Jumlah atlet yang memperoleh medali pada PORDA Jawa

Disparbudpor

Tengah 3.3.5

Pembinaan olah raga yang profesional.


Jumlah olahragawan profesional

Disparbudpor

20

NO

SASARAN


SUMBER DATA

1

2

3

4

Jumlah prestasi yang diraih olahragawan profesional

Disparbudpor

MISI 4 : Mewujudkan kualitas SDM yang profesional, berbudaya dan beraklak mulia, berkeadilan serta berwawasan gender NO

URUSAN


SUMBER DATA

1

2

3

4

1. Terwujudnya pengurangan pengangguran dan perlindungan tenaga kerja 4.1.1

Revitalisasi Balai Latihan Kerja berbasis kompetensi dengan penerapan

Persentase peserta pelatihan ketrampilan bagi pencari

Disnakertrans

kerja yang diterima kerja

Badan Diklat

Rasio Penduduk (Angkatan Kerja) yang Bekerja

Disnakertrans

Competency Based Training;

4.1.2

Meningkatkan kesempatan kerja baik lokal, antar daerah maupun antar negara;


21

NO

URUSAN

1

2


SUMBER DATA

3 Rasio penduduk (angkatan kerja) yang bekerja

4 Disnakertrans

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Disnakertrans

Tingkat Pengangguran Terbuka

Disnakertrans

Persentase penempatan tenaga kerja dibandingkan

Disnakertrans

penawaran tenaga kerja

4.1.3

Rasio UMK terhadap KHL

Disnakertrans

Mengupayakan ketenangan bekerja dan

Persentase kasus perselisihan tenaga kerja yang

Disnakertrans

berusaha;

terselesaikan

Jumlah tenaga kerja yang memperoleh jaminan sosial

Disnakertrans

tenaga kerja (Jamsostek)

Jumlah kasus demonstrasi dalam 1 tahun INDIKATOR KINERJA UTAMA_KABUPATEN SRAGEN

Badan Kesbang Pol Linmas 22

NO

URUSAN


SUMBER DATA

1

2

3

4

4.1.4

Menumbuhkan jiwa kewirausahaan

Jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Disperinkop dan UMKM

Persentase UMKM yang telah berbadan hokum (memiliki

Disnakertrans

masyarakat.

ijin usaha)

Persentase usaha mikro, kecil dan menengah yang dapat

Disnakertrans

mengakses kredit/pembiayaan bank

Jumlah Kelompok Pemuda Produktif (KUPP)

Disnakertrans

2. Terwujudnya aksi pendidikan murah dan bermutu 4.2.1

4.2.2

Pemantapan sekolah gratis 9 tahun bagi

% anak usia 4-6 tahun mengikuti program PAUD dan

masyarakat miskin;

TK/RA

Wajib Belajar 12 tahun;

% TK/RA memiliki sarana dan prasarana belajar/bermain

Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan Bagian Kesra


23

NO

URUSAN

1

2

INDIKATOR KINERJA UTAMA 3 % TK/RA menerapkan manajemen sekolah berbasis

SUMBER DATA 4 Dinas Pendidikan

sekolah sesuai dengan manual yang ditetapkan oleh menteri

4.2.3

Peningkatan kualitas dan kesejahteraan pendidik serta tenaga pendidikan;

% tutor program paket A, B dan C memiliki kualifikasi

Dinas Pendidikan

sesuai dengan standar kompetensi yang ditetapkan

% guru SLB memiliki kualifikasi sesuai dengan standar

Dinas Pendidikan

kompetensi yang ditetapkan

% SLB memiliki sarana dan prasarana minimal sesuai

Dinas Pendidikan

dengan standar teknis pembelajaran

% guru yang layak mendidik TK/RA dengan kualifikasi

Dinas Pendidikan

sesuai dengan standar kompetensi yang ditetapkan secara nasional

% guru SD yang sertifikasi


Dinas Pendidikan

24

NO

URUSAN

1

2


SUMBER DATA

3 % guru SD/MI layak mengajar

4 Dinas Pendidikan

% guru SMP/MTs memiliki kualifikasi sesuai dengan

Dinas Pendidikan

kompetensi yang ditetapkan

4.2.4

Pemerataan fasilitas dan sarana prasarana

% guru SMP/MTs yang bersertifikasi

Dinas Pendidikan

% guru SMA/SMK/MA yang bersertifikasi

Dinas Pendidikan

% guru SMA/SMK/MA yang bersertifikasi

Dinas Pendidikan

% lembaga PAUD memiliki tata kelola dan citra yang baik

Dinas Pendidikan

% SD/MI menerapkan Manajemen Berbasis Sekolah

Dinas Pendidikan

% SMP/MTs menerapkan Manajemen Berbasis Sekolah

Dinas Pendidikan

pendidikan;


25

NO

URUSAN

1

2

INDIKATOR KINERJA UTAMA 3 % SMA/SMK/MA melaksanakan program MBS dengan

SUMBER DATA 4 Dinas Pendidikan

baik

Penerapan Sistem Manajemen Mutu (SMM) ISO 9001-

Dinas Pendidikan

2000

% pusat kegiatan belajar masyarakat memiliki sarana dan

Dinas Pendidikan

prasarana minimal sesuai dengan standar teknis pembelajaran

Tersedianya data dasar pendidikan khusus yang

Dinas Pendidikan

diperbarui secara terus menerus

4.2.5

Peningkatan mutu dan pemerataan kesempatan

memperoleh

% lulusan SMK diterima di dunia kerja sesuai dengan

Dinas Pendidikan

keahliannya

pendidikan;

% penduduk putus sekolah, pengangguran dan dari

Dinas Pendidikan

keluarga pra sejahtera menjadi peserta didik dalam INDIKATOR KINERJA UTAMA_KABUPATEN SRAGEN

26

NO

URUSAN

1

2


SUMBER DATA

3 kursus-kursus/pelatihan/kelompok belajar usaha/magang

% lulusan kursus, pelatihan, magang, kelompok belajar

4

Dinas Pendidikan

usaha dapat memasuki dunia kerja

4.2.6

Beasiswa bagi penduduk miskin dan

% Angka Putus Sekolah SD

Dinas Pendidikan

% Angka Putus Sekolah SMP/MTs

Dinas Pendidikan

% Angka Putus Sekolah SLTA

Dinas Pendidikan

cerdas.

3. Terwujudnya aksi kesehatan murah dan berkualitas 4.3.1

Cakupan menyeluruh jaminan

Cakupan kunjungan ibu hamil K4

kesehatan masyarakat;

Dinas Kesehatan Badan KBPMD

Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani



27

NO

URUSAN


SUMBER DATA

1

2

3 Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan

4 Dinas Kesehatan

yang memiliki kompetensi kebidanan

Badan KBPMD

Cakupan pelayanan nifas


Cakupan neonates dengan komplikasi yang ditangani

Dinas Kesehatan

Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit

Dinas Kesehatan

TBC BTA

Cakupan desa/kelurahan mengalami KLB yang dilakukan

Dinas Kesehatan

penyelidikan epidemiologi < 24 jam

Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus

Dinas Kesehatan

diberikan sarana kesehatan (RS) di Kab/Kota

Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan


Dinas Kesehatan

28

NO

URUSAN


SUMBER DATA

1

2 Peningkatan layanan di Puskesmas;

3 Cakupan desa/kelurahan Universsal Child Immunization

4

4.3.2

Dinas Kesehatan

(UCI)

Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit

Dinas Kesehatan

DBD

4.3.3

Revitalisasi Posyandu;


Angka Kematian Ibu (per 100.000 KH)

Dinas Kesehatan

Angka Kematian Bayi (per 1000 KH)

Dinas Kesehatan

Angka Kematian Balita (per 1000 KH)

Dinas Kesehatan

Persentase gizi buruk

Dinas Kesehatan

Cakupan kunjungan bayi

Dinas Kesehatan

Cakupan pelayanan anak balita

Dinas Kesehatan

29

NO

URUSAN


SUMBER DATA

1

2

3

4

4.3.4

Penguatan kesadaran gerakan hidup

Persentase Posyandu aktif

Dinas Kesehatan

Angka Harapan Hidup

Bappeda

Cakupan Desa Siaga Aktif

Badan KBPMD

Persentase Rumah Tangga Bersanitasi

Dinas Kesehatan

Persentase Rumah Tangga pengguna air bersih

Dinas Kesehatan

sehat.

DPU 4. Terwujudnya peningkatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak 4.4.1

Perwujudan kota layak anak;


Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat

Bagian PP dan PA

Ketersediaan zona selamat sekolah

Dishubkominfo

Keberadaan forum

Bagian PP dan PA

30

NO 1 4.4.2

URUSAN


2 Pembentukan Unit layanan penanganan

3 Jumlah Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan

masalah KDRT dan traffiking

Perempuan dan Anak (P2TP2A) di tingkat kecamatan dan

perempuan dan anak;

kabupaten

Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang

SUMBER DATA 4 Bagian PP dan PA

Bagian PP dan PA

mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu


Bagian PP

mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan

Dinas Kesehatan

terlatih di Puskesmas mampu tatlaksana KTP/A dan PPT/PKT di RS

Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh

Bagian PP

petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu

Cakupan layanan bimbingan rohani yang diberikan oleh

Bagian PP

petugas bimbingan rohani terlatih bagi perempuan dan INDIKATOR KINERJA UTAMA_KABUPATEN SRAGEN

31

NO

URUSAN


SUMBER DATA

1

2

3 anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu

4

Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan

Bagian PP

sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak


Bagian PP

mendapatkan layanan bantuan hukum

Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak

Bagian PP

korban kekerasan

Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan

Bagian PP

anak korban kekerasan

Jumlah kasus kekerasan dalam rumah tangga

Bagian PP

Cakupan pasangan usia subur yang istrinya di bawah usia

Bagian PP

20 tahun INDIKATOR KINERJA UTAMA_KABUPATEN SRAGEN

32

NO

URUSAN


SUMBER DATA

1

2

3

4

4.4.3

Pengembangan kebijakan berbasis

Jumlah vocal Point yang terbentuk

Bagian PP

Persentase perempuan dalam eksekutif (PNS)

Bagian PP

Persentase perempuan dalam lembaga legislatif

Bagian PP

Persentase PKK aktif

Bagian PP

gender.

5. Terwujudnya peningkatan taraf pendidikan masyarakat 4.5.1

Meningkatkan rata-rata lama sekolah

% Angka Kelulusan UASBN

Dinas Pendidikan

penduduk Usia 15 tahun ke atas;

% lulusan SD/MI melanjutkan ke SMP/MTs


33

NO

URUSAN

1

2

4.5.2


SUMBER DATA

3 % Angka Kelulusan Ujian Nasional SMP/MTs

Dinas Pendidikan

% lulusan SMP/MTs melanjutkan ke SMA/MA/Kejuruan

Dinas Pendidikan

% kelulusan UN SMA/SMK/MA

Dinas Pendidikan

% angka kelulusan SLB

Dinas Pendidikan

Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)

Dinas Pendidikan

Menurunnya angka buta aksara

% penduduk usia 15-44 tahun bisa membaca dan

Dinas Pendidikan

penduduk berusia 15 tahun ke atas;

menulis

Jumlah orang buta aksara dalam kelompok usia 15-44

4

Dinas Pendidikan

tahun

Tersedianya data dasar keaksaraan yang diperbarui

Dinas Pendidikan

secara terus-menerus


34

NO

URUSAN


SUMBER DATA

1

2

3

4

% penduduk difable menjadi peserta didik SLB

Dinas Pendidikan

% penduduk usia sekolah yang belum sekolah di SD/MI,

Dinas Pendidikan

SMP/MTs dan SMA/SMK/MA menjadi peserta didik program paket A, B dan C

Tersedianya data dasar kesetaraan SD/MI, SMP/MTs dan

Dinas Pendidikan

SMA/SMK/MA yang diperbarui secara terus menerus

4.5.3

Meningkatnya APM dan APK pendidikan

% APM SD/MI

Dinas Pendidikan

% APM SMP/MTs

Dinas Pendidikan

% APM SMA/SMK/MA

Dinas Pendidikan

SD ke atas;


35

NO

URUSAN


SUMBER DATA

1

2

3

4

APK PAUD (%)

Dinas Pendidikan

APK SD/MI (%)

Dinas Pendidikan

APK SMP/MTs (%)

Dinas Pendidikan

APK SMA/SMK/MA (%)

Dinas Pendidikan

4.5.4

Menurunkan angka melek huruf (%);

Angka Melek Huruf (%)

Dinas Pendidikan

4.5.5

Meningkatkan kecerdasan masyarakat.

Jumlah pengunjung perpustakaan daerah

Kantor Perpustakaan Daerah

Jumlah buku koleksi perpustakaan daerah


Jumlah perpustakaan



36

MISI 5 : Mewujudkan pengembangan ekonomi kerakyatan yang berbasis pembangunan pertanian berkelanjutan

NO

SASARAN


SUMBER DATA

1

2

4

5

1. Terwujudnya peningkatan aksi penanggulangan kemiskinan. 5.1.1

Pemantapan program penyelamatan,

Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien

Dinas Kesehatan

pembiayaan penguatan masyarakat

masyarakat miskin

UPTPK

Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada

Dinas Kesehatan

miskin;

anak usia 6-24 bulan keluarga miskin

Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau

Dinas Sosial Bappeda DPU

Cakupan ketersediaan rumah layak huni

Dinas Sosial Bappeda DPU

5.1.2

Gerakan lumbung pangan perdesaan;


Jumlah desa rawan pangan

Kantor Ketapang

37

NO

SASARAN


SUMBER DATA

1

2

4

5

5.1.3

Penyediaan dana tanggap bencana untuk mengantisipasi dampak bencana

Skor Pola Pangan Harapan

Kantor Ketapang

Persentase korban bencana yang menerima bantuan

Dinas Sosial

sosial selama masa tanggap darurat


Persentase korban bencana yang dievakuasi

Dinas Sosial

menggunakan sarana prasarana tanggap darurat


Jumlah rumah korban bencana alam yang terehabilitasi

Dinas Sosial

alam.

Badan Kesbang Pol Linmas Jumlah relawan bencana kabupaten

Dinas Sosial Badan Kesbang Pol Linmas

Jumlah Linmas


2. Terwujudnya program aksi swasembada pangan berkelanjutan. 5.2.1

Memantapkan kecukupan pangan,

Persentase Penduduk yang Memiliki Lahan

Dinas Pertanian

sandang dan papan bagi seluruh warga


38

NO

SASARAN


SUMBER DATA

1

2

4

5

masyarakat;

Daya Beli Masyarakat

Dinas Perdagangan

Cakupan sasaran pasangan usia subur menjadi peserta

Badan KBPMD

KB aktif (SDKI)

Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi

Badan KBPMD

(unmetneed)

Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan

Badan KBPMD

Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB

Cakupan penyediaan alat dan obat kontrasepsi untuk

Badan KBPMD

memenuhi permintaan masyarakat

Ratio Petugas Pembantu Pembina KB Kelurahan/Desa

Badan KBPMD

(PPKBD)


39

NO

SASARAN


SUMBER DATA

1

2

4

5

Ratio Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB

Badan KBPMD

Jumlah PIK-KRR aktif

Badan KBPMD

Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB

Badan KBPMD

Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di

Badan KBPMD

setiap desa/kelurahan

Remaja yang menjadi anggota BKR

Badan KBPMD Dinas Sosial


Lansia yang menjadi anggota BKL

Dinas Sosial

Tingkat konsumsi protein hewani

Dinas Peternakan

Tingkat konsumsi energi

Kantor Ketapang

40

NO

SASARAN

1

2

INDIKATOR KINERJA UTAMA 4 Jumlah transmigran yang diberangkatkan ke lokasi

SUMBER DATA 5 Disnakertrans

transmigrasi

5.2.2

Melakukan upaya-upaya swasembada

Jumlah calon transmigran

Disnakertrans

Nilai Tukar Petani

Dinas Pertanian

Jumlah Penyuluh Pertanian

Bappeluh

Produksi pertanian tanaman pangan utama:

Dinas Pertanian

pangan berkelanjutan;

5.2.3

Peningkatan produksi pertanian dalam arti luas;

5.2.4

Subsidi produksi pertanian;

- Padi

- Jagung

Produksi pertanian tanaman hortikultura utama :


Dinas Pertanian

41

NO

SASARAN


SUMBER DATA

1

2

4

5

- Mangga

- cabe merah

Populasi produksi komoditas perkebunan utama :

DisHutbun

- kelapa

- tebu rakyat

5.2.5

Subsidi peternakan (kambing dan sapi)

Populasi produksi komoditas peternakan utama :

Disnakan

untuk menunjang pertanian organik;

- sapi potong

- kambing

5.2.6

Pemenuhan standar mutu lingkungan

Jumlah produksi hasil hutan kayu

DisHutbun

yang mampu menyediakan bahan baku


42

NO 1

SASARAN


SUMBER DATA

4

5

2 industri dari hutan rakyat yang lestari sesuai potensi yang dimiliki.

- Hutan rakyat

- Hutan negara

Jumlah produksi hasil hutan non kayu

Luas hutan rakyat

DisHutbun

3. Terwujudnya program aksi pengembangan lembaga ekonomi kerakyatan 5.3.1

5.3.2

Revitalisasi pasar tradisional;

Pemberdayaan dan penataan PKL secara humanis;


Jumlah pasar tradisional kondisi baik

Dinas Perdagangan

Jumlah pedagang kaki lima yang telah dibina

Satpol PP Dinas Perdagangan

43

NO 1 5.3.3

SASARAN 2 Fasilitasi dan bantuan Modal bagi PKL,


SUMBER DATA

4

5

Persentase koperasi aktif

Disperinkop

Jumlah kasus peredaran barang illegal dan tidak

Disperinkop

pedagang pasar tradisional dan UMKM

memenuhi standar

Nilai produksi industri kecil

Disperinkop

Nilai produksi industri rumahtangga

Disperinkop

Persentase industri yang telah menggunakan teknologi

Disperinkop

dalam proses produksi

5.3.4

Pengembangan ekonomi melalui

Jumlah produksi perikanan budidaya

Disnakan

pemberdayaan produk unggulan daerah.


44

NO

SASARAN

1

2


SUMBER DATA

4 Tingkat konsumsi ikan masyarakat

5 Disnakan

Nilai ekspor

Disperinkop

Jumlah cluster industri yang telah berkembang

Disperinkop

Jumlah sentra industri yang telah berkembang

Disperinkop

Persentase benda purbakala dan peninggalan sejarah

Disparbudpor

yang ditandai sebagai benda cagar budaya

Jumlah mitra dalam pengelolaan kekayaan budaya

Disparbudpor

4. Terwujudnya program aksi percepatan investasi

5.4.1

Jaminan kepastian hukum berusaha;

Jumlah Perda yang mendukung iklim usaha

BPTPM Disperinkop


45

NO

SASARAN


SUMBER DATA

1

2

4

5

5.4.2

Fasilitas kemudahan berinvestasi

Persentase realisasi investasi PMDN dari perijinan

dengan penyederhanaan perijinan

investasi yang disetujui

BPTPM

dan meminimalisir pungutan liar;

Jumlah perusahaan memiliki SIPD

BPTPM

Nilai produksi industri besar/sedang

Disperinkop

Persentase industri yang telah memiliki ijin usaha

Disperinkop BPTPM

Jenis dan jumlah bank dan cabang

BPUMD

Jenis dan jumlah perusahaan asuransi dan cabang

BPUMD

Jumlah restoran dan rumah makan

Dinas Perdagangan Disparbudpor


46

NO

SASARAN


SUMBER DATA

1

2

4

5

Jumlah penginapan/hotel

Dinas Perdagangan Disparbudpor

5.4.3

Promosi dan kerja sama investasi.

Nilai realisasi investasi PMA

BPTPM

Nilai realisasi investasi PMDN

BPTPM

BUPATI SRAGEN

AGUS FATCHURRAHMAN


47

BUPATI SRAGEN PERATURAN BUPATI SRAGEN NOMOR 58 TAHUN 2013 TENTANG

Recommend Documents