I
PERATURAN DAERAH K A B U P A T E N bUBANG NOMOU : 7 T A H U N 2009 TENTAN G K E T E N T U A N P O K O K PELAYANAN P E R U S A H A A N D A E R A H ,AIR MINUM ( P D A M ) T I R T A R A N G G A KABUPATEN SUBANG D E N G A N R A H M A T T U H A N Y A N G MAHA £ S A BUPATl
Mepimbang
SUBANG,
: a, bahwa dalam rangka moiimgkatkan kualilas pi?Uyaiiaii u m u m ki^pada masyarakat pelanggan untuk momcnulii kebutuhan air minum dan / atau air bersih sebagai upaya peningkatan profe^ionalisme dan kuailtas kinerja perusaliaan serta sebagai upava mcnggali Sumber Pendapatan Asli Daerah Jiickdui jasa Polayanan Pendistribusian A i r terhadap penggtinu jasa maka diperlukan Landasan H u k u m berupa produk hukum daerah yang mengatur mengenai ketentuan pokok, maksud dan tujuan, jenis dan aspek-aspek liiiplem,'ntasi pelayanan lainnya, b. bahw^ Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nnmor Tahun 2009, Tentang Perusahaan Daerah Air M i n u m Tirta Rangga Kabupaten Subang memerlukan landasan hukum yang bersifat implementatlf untuk lebih menjabarkan ketentuan-ketcntuan dldalamnya lerutama ketentuan yang secara khusus diamanatkan untuk diatut lebih lanjut. c. bahwa berdas^rkan ketentuan Pasal 103 Peraturan Daerah Nomor •-••^ Tahun 2009, tentang Perusahaan Daerah A i r M i n u m Tirta Rangga Kabupaten Subang, Ketentuan Pokok Pelayanan PDAM Tirta Rangga Kabupaten Subang secara rinei diatur dengan Pcraturan Daerah lersendiri. d. baliwa beidasarkan periimbangan sebagaimana diutaksud pada huruf a, b, dan c, dipandang perlu niengatur Ketentuan Pokok Pelayanan Perusahaan Daerah A i r M i n u m Tirta Rangga Kabupaten Subang Vang diietapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Subang. 1
^Mengingaf
:
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembfntukan Daerah-daerah Kabu paten da lam Lingkungan Propinsi ]awa Batat (Berita Negara Tahun 1950): 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962, tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Kepublik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10 Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 25S7); 3
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968. tentang Pembentukan Kabupalen PurwakarEa dan Kabupalen Subang;
4, Undang-Undang Nomot 3 Tahun 1992, tentang Jaininan Sosial Tenaga Kerja. 5, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992, tentang Dana Pensiun; 6, Undang-Undang Nomor Perlindungan Konsumen;
8
Tahun
1999,
tentang
I.
13
Tahun
2003,
tentang
Undang-Undang Ketenagakerjaan;
Nomor
B. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003. tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 428£>); 9, Undang-Undang Komor I Tahun 2004, ten!ang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 10. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 20(14, tenlang Su.nber Daya A i r ; II. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
tentang
12. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung lawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Ii-^donesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 13, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengar, Undang-Undang Nomor 22 2
Tahun 2007 tentang Ponyelensgara Pomilihan Umum (Lembaran Negara RepubJik [ndonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721); 14. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Ptjnmbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Ptmorinlahan Daerah (Lembaran Kegara RepubJik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Repubfik Indonesia Nomor 4435); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005, tentang Pengembangan Sistem Penyediaan A i r M i n u m ( U m b a r a n Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Tenibaran Negara Republik Indonesia Nomor 457S), 17. Peraturan Pemerintah Nomor b Tahun 2006, tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah ; 18. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003, lentang Pedoman Pengadaan Barang dan )asa yang telah beberapa kali dirubah tcrakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007; 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984, tentang Tata Cara Pembinaan Peiusahaan Daerah d i Lingkungan Pemerintah Daerah; 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, scbagaimana telah d i ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomoi 59 Tahun 2007 ; 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tab.un 2006, tentang Jenis dan Bentuk Produk H u k u m Daerah; 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah ; Z3. Peraturan Menteri Dalam Neger: Nomor 23 l a h u n 2006, tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Pengaturan Taril Air M i n u m Pada Perusahaan Daerah A i r M i n u m ; 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 2007, tentang Organ dan Kepegawaian Peuisahaan Daerah Air Minum; 3
25. J-'eraluran Menteri Dalam Negcri Nomor ] 7 Tahun 2007 leniang Pedoman Ptngelolaan Barang Milik Negara / Dae rah; 26,5urai Keputusan Bersama MLMilori DaJam K e g t t i dan M^^nteri Pokcrjaan Umum Nomoi' 5 Tahun 1984 dan Nomor 28/Kn5/l984, tenung PL^layanan A i r M i n u m Kepada Langganan; 27, Keputusan Mention Negara Otoiiomi Daerah Nomor 8 tahun 2000, tentang Pedoman Akuntansi Perusaliaan Daerah A i r Minum.
Dengan Perselujuan Bersama DEW A N P E B W A K I L A N R A K Y A T D A E R A H K A B U P A T E N SUBANG Dan B U P A T I SUBANG MEMUTUSKAN Menetapkan
:
: PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUBANG TENTANG KETENTUAN POKOK PELAYANAN PERUSAHAAN D A E R A H A I R M I N U M ( P D A M ) T I R T A R A N G G A K A B U P A T E N SUBANG, BAB I KETENTUAN U M U M Pasall
Dalam Peraturan Daerah inl yang dimaksud dengan; 1,
Daerah adalah Kabu paten Subang
2.
Pemeriotah Daerah adalah Bupati beserU pcrangkat daerah otonom laini-iya sebagai un^ur penyelenggara pemerinlahan daerah.
3,
Bupati adalah Bupati Subaiig.
4.
Perusahaan Daerah A i r M i n u m yang selanjutnya disingkat P D A M adalah P D A M Tirta Rangga Kabupaten Subang sebagai Badan Usaha M i l i k Daerah yang bergerak d i bidang pelayanan air bersih dan / aiau air m i l i u m milik Pcmerintah Kabupaten Subang; Perusahaan Daerah A i r M i n u m selanjutnya disingkat PDAM adalah Perusahaan Daerah Air M i n u m Tirta Rangga Kabupaten Subang, 4
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Xoinor 17 Tahun 20G7 tentang Fedoman Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah, 26. Sural Keputusan Bersaina Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pekerjaan Umum Nonior 5 Tahun 19S4 dan Nomor 28/KPIS/1984, tentang Pelayartan A i r M i n u m Kepada Langganan; 27. Keputusan Menteri Negara Otonoini Daerah Nomor H Tahun 2GO0, tentang Pedoman Akuntansi Perusahaan Daerah A i r Minum.
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN FERWAKILAN RAKYAT
SUBANG
KABUPATEN
DAERAtl
Dan BUPATI
SUBANG
M E M U T U S K A N
Menetapkan
: PERATURAN TENTANG
DAERAH
: KABUPATEN
KETENTUAN
I'OKOK
SUBANG PELAYANAN
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM ( PDAM ) TIRTA RANGGA KABUPATEN
BAB
SUBANG.
1
KETENTUAN
UMUM
Pasal 1 Dalam Peraturan Daetah ini yang dimaksud dengan : 1.
Daerah adalah ECabupaten Subang
2.
Pemerintah Daerah adalah Bupati beterta perangkat daerah otonom [ainnya sebagai unsur penyeienggara pemerintahan daerah.
3.
Bupati adalah Bupati Subang.
4.
Perusahaan Daerah A i r M i n u m yang selanjutnya disingkat P D A M adalah P D A M Tirta Rangga Kabupaten Subang sebagai Badan Usaha M i l i k Daerah yang bcrgerak d i bidang pelayanan air bersih dan / atau air m i n u m milik Pemerintah KabupaCen Subang; Perubahaan Daerah Air M i n u m selanjutnya disingkat P D A M adalah Perusahaan Daerah Air M i n u m Tirta Rangga Kabupaten Subang. 4
5.
Pembina adalah Bupati selaku pemilik modal PDAM.
6.
Direksi adalah Direksi P D A M Tirta Rangga Kabupaten Subang.
7.
Dewan Pengawas adalah Kabupaten Subang.
8.
A i r adalah air minum atau air beraih yang dikelola oleh PDAM.
9.
Pelanggan adalah orang atau badan hukum yang menggunakan ja:>a-jasa pdayanan air dari P D A M dan lelah memenuhi persvaratan yang djlcntukan oleh P D A M untuk menggunakan jasa-jasa pelayanan air terse b u t
Dewan
Pengawas
PDAM
Titta
Rangga
10. Pipa 'Iransmisi adalah pipa pcmbawa air yang menghubungkan sumbor air dengan penampungan air (reservoar) dan atau penampungan air bersih dengan pipa cabang distribusi utama. 11. Pipa Disti'ibusi adalah pipa pembawa air minum dari penampungan air (reser\'oaT) sampai dengan pipa-pipa untuk pelayanan penyediaan air minum. 12. Pipa Dmas adalah pipa yang menghubungkan pipa distribusi dengan meter air.
sampai
13. Pipa Persil adalah pipa beserta peralatan dan perlongkapan pcnyediaan air minum yang terjetak dalam persil sesudah meter air peianggan. 14. Perst! adalah suatu bidang tanah dengan atau tanpa bangunan yang akan atau telah menggunakan air minum dari P D A M . 15.
Meter Air adalah pemakaian air.
alat
yang digunakan untuk
mengukur volume
16.
Pembatas aliran adalah untuk membatasi aliran air yang keluar dari pipa masukan kran u m u m maupun sambungan rumah yang dipasang dengan maksud agar pendistribusian air minum kepada tangganan terbagi secara merata,
17. Instalatur adalah badan usaha atau perorangan yang bergerak dalam pekerjaan instalasi per air minuman. 18. Kran Umum adalah satana jasa pelayanan air untuk daerah permukiman Eertentu vang dinilai berpenduduk cukup padat dan m":mpun)'ai kemampuan sosia] ekonomi lerbatas dan atau daerah yang belum aapat teriavam dengan sambungan rumah. 19. Tarif adalah harga air minum atau rupiah yang harus dtbayar pelanggan P D A M per satuan Volume A i r (m^) bcrdasarkan angka yang Icrcatat dalam meter air pelanggan. 20. Standar Kebutuhan Pokok A i r M i n u m adalah kebutuhan air sebesar 60 (enam puluh) liter per orang per hark 21. Struktur tarif air minum adalah perbandingan antara tarif air m i n u m untuk k d o m p o k pelanggan tertentu dengan lainnya.
5
22.
A i r Baku adalah air yang digunakan sebagai bahan pokok untuk diolah menjadi air bersih dan /atau air minum;
23. Pemeliharaan adalah kegiatan perawatan dan pi:rbaikan uniur-un^ur sarana \ang bertujuan untuk menjaga agar sarana penyediaan air minum dapat berlangsung secara kontmu. 24.
Instalasi adalah .semua jenis pipa, peraJatan dan perlengkapan Jainnya milik P D A M yang dlpergunakan untuk pendi.stirbusian air ininuni ke tempal pelanggan,
25. Instalasi sambungan pelanggan adalah sambungan langsung dari pipa distribusi sampai dengan meter air. 26. Instalasi Fengolahan adalah sarana dan prasarana yang digunakan untuk mengolah air baku menjadi air minum/bersih mdalui proses fisik, kimiawi dan biologi sehingga diperoleh air minum/bersih yang memenuhi syarat-syarat standar yang berlaku27. Rekening air adalah tagihan F D A M kepada pelanggan atas pemakaian air minum sclama 1 (satu) periode tertentu, yang didalamnya termasuk biaya adminisErasi, dana meter dan biaya l>eban Eetap. 28.
Distribusi adalah kegiatan menyalurkan air kepada pclanggan/konsumcn.
29. Denda adalah perabebanan sejumlah biaya yang diakibatkan pelanggaran oleh pelanggan terhadap ketentuan jasa pelayanan air PDAM. 30. Biaya Usaha adalah total biaya untuk menghasilkan air m i n u m yang mencakup biaya sumber air, biaya pengolahan air, biaya transmisi dan distribusi, biaya kemitraan dan biaya umum dan admimstrasi. 31. Biaya Dasar adalah biaya-biaya usaha dibagi volume air terproduksi dikurangi volume kehilangan air standar. 32. Tarif Kcndah adalah tarif bersubsidi yang nilainya lebih rendah dengan biaya dasar. 33. Tarif Dasar adalah tarif yang nilainya sama atau ekuivalen dengan biaya dasar. 34
Tarif Penuh adalah tarif yang nilainya lobih tinggi dibanding biaya dasar karena mengandung tingkat keuntungan dan kontra bubsidi silang.
35. Tarif rata-rata adalah total pendapatan tarif dibagi total volume air torjual. 36
Tarif Progresif adalah tarif yang penetapan besarannya didasarkan pada klasifikasi pemakaian volume air.
37. GIS atau Geographic Information System adalah sistem untuk Melakukan Pemetaan. 38. Corporate Social Kcspcnsibility (CSR) adalah sebuah konsep dimana pcrusahaan mengintegrasikan pertimbangan-pcrtimbangan sosial dair Iingkungan dalam setiap kegiatan usaha dan dalam setiap interaksi perusahaan dengan stcakholdemya secara sukarela.
6
BAB II MAKSUD DANTUJUAN Bagian Pertama Maksud Pasal 2 Maksud ptnguturan Ketentuan Pokok Pelayanan yailu sebagai pedoman bagi P D A M dalam optirasional dan pelaksanaan kagiatan pomberian jasa pelayanan air kepada polanggan.
Bagian Kedua Tujuan Fasal 3 Tujuan Pengaturan Ketentuan Pokok Pela>'anan adalah untuk mendorong terwujudnya penyelenggaraan pelayanan prima yaitu memenuhi harapan dan kebutuhan pelanggan serta sebagai slandar mutu dan operasional P D A M dalam momberikan peiayanan kepada pelanggan.
BAB III KETENTUAN POKOK PELAYANAN Bagian Pertama Bentuk Pelayanan Fasai 4 Jasa Pelayanan P D A M kepada para pelanggan dan pemakai air lainnya dilakukan dalam bentuk : a, Melalui salurart pipa distribusi yang dalam keadaan tertentu atau atas pertimbangan Direksi dapat monggunakan pipa transmisi dengan memperhatikan ketentuan dan persyaratan teknis. b. Melalui sarana lainnya atas pertimbangan dan persetujuan Direksi.
7
Pelayanan Sambungan Baru Pasal5 (1) Sctiap orang atau badan hukum yang bcrmaksud mendapatkan jasa-jasa pelayanan air dari P D A M , terlebili dahulu harus mengajukan permohonari tertulis melalui kanlor pelayanan selempal. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayal (!) dilengkapi dengan copy idcntitas pemohon serta persyaratan administiasi lainnya yang ditetapkan olch PDAM. (3)
P D A M melalui peh-igas teknis lapangan melakukan pometaan ( G I S ) atau survey lapangan untuk menenlukan dapat atau tidaknya calon pelanggan diiayani yang kemudian hasQ survey alau pemetaan lersebut disampaikan kepada pihak manajemen untuk diambil keputusan dan hasilnya disampaikan kepada calon pelanggan melalui pemberilahuan
(4)
Apabila bcrdasarkan hasil survey atau pemetaan calon pelanggan memenuhi syarat untuk diiayani maka calon pelanggan diwajlbkan membavar biaya pemasangan sambungan baru.
(5)
P D A M melaksanakan pemasangan sambungan iangganan baru setelah calon pelanggan dinv atakan memenuhi / melengkapi syarat administrasi dan melakukan pembayaran biaya pemasangao.
Bagian Ketiga H a k dan Kewajiban Paragrap 1 K a k dan Kewajiban P D A M Tirta Hangga Pasal G Dalam rangka membenkan pelayanan air minum atau air bersLh terhadap pelanggan, P D A M mempunyai hak ; a
Untuk mongatur sistem pelayanan dan atau pendistribusian air sesuai dengan kapasitas produksi yang lersedia.
b.
Untuk menerima atau menolak perminlaan seseorang alau suatu badan untuk menjadi pelanggan P D A M sesuai dengan kcmampuan dan kapasitas produksi yang dimiliki PDAM-
c.
Untuk monagih pembayaran tagihan rekening air kepada pelanggan atau pembeli lainnya.
•
_ d.
U n t u k m e n a g i h aiau m e n e r i m a p i u l a n g pelanggan.
e.
U n t u k mengenakan denda, apabila pelanggan melaksanakan pelanggaran terhadap ketentuan pelayanan P D A M y a n g lelah d i t o t a p k a n ,
i.
Untuk
mdakinanakan
penutupan
semcntara,
pencabutan
dan
p e n y a m b u n g a n k e m b a l i instalasi y a n g terpasang.
PasaI7 Dalam rangka m e m b e r i k a n pelayanan m e m p u n y a i K e w a j i b a n sebagai b e r i k u t : a.
terhadap
pelanggan.
PDAM
M e m b e r i k a n pelayanan d l b i d a n g pelayanan air m i n u m / bersih terhadap masyarakat pelanggan secata o p t i m a l .
b.
M e m b e r i t a h u k a n p e n o l a k a n atau penerimaan menjadi pelanggan P D A M disertai d e n g a n alasan-alasan d a n p e r t i m b a n g a n t e k n U ad m i n i s Ira si sehubungan d e n g a n hal tersebut,
c.
M e n e r i m a d a n m e n i n d a k l a n j u t i l a p o r a n pengaduan pelanggan tentang kerusakan j a r i n g a n perpipaan y a n g m e n g a k i b a t k a n k u r a n g lancar atau terhentinya p e n d i s t r i b u s i a n air kepada pelanggan.
d.
M e n g g a n t i meter air atau pipa y a n g r u s a k secara teknis.
o,
M e m b e r i t a h u k a n atau m e n g i n f o r m a s i k a n teniang adanya g a n g g u a n atau hambatan pelayanan m a u p u n i n l o r m a s i lairmya y a n g b e r k a i l a n dengan pelavanan
PDAM
kepada
Pelanggan
baik secara
larigsung a t a u p u n
melalui media publik. f.
M e m e l i h a r a sarana d a n prasarana air b a k u , instalasi pengolahan m a u p u n j a r i n g a n transmisi d a n distribusi, sehingga air dapat tersalurkan secara berkesinambu nga n .
g.
I k u t serta d a l a m p r o g r a m p e m e r i n t a h d a l a m bentuk C o r p o r a t e Social Responsibiiit)' (CSR).
h-
M e m b e r i k a n perubahan r e k e n i n g sesuai ketentuan y a n g b c r l a k u kepada pelanggan apabila k l a i m pelanggan atas kesalahan pembacaan meter d a n pengoJahan data r e k e n i n g
o l e h petugas d i n y a t a k a n l e r b u k t i
setjiah
m e l a l u i pengkajian d a n p e r t i m b a n n g a n manajemen.
Paragrjp 2 H a k d a n K e w a j i b a n Pelanggan Fasal8 Setiap Pelanggan P D A M m e m p u n y a i H a k sebagai b e r i k u t : a.
M e n d a p a t pelayanan a k a n k e b u t u h a n a i r ;
9
b- Mendapal pi^nggantian meter air yang dinilai rusak secara teknis ; c. Mendapat penjelaj^an atau informasi lainnya atas pelayanan P D A M ; d. Meminta pemutusan sp'mentara secara tertulis, apabila pendistribusian air ke pelanggan terhend dalam jangka waktu seJama 1 (satu) bulan berturutturut; e. Mengajukan klaim apabila terdapat indikasi kesalahan pembacaan meter dalam jangka waktu maksimal 7 |tujuh) hari setelah pembacaan meter sesuai dengan pencatatan yang tertera dalam Kartu Meter Langganan ; f.
Memperoleh informasi dan kepastian bahwa mekanisme pelayanaii, jumlah tagihan dan volume penggunaan air adalah teiah sosuai dengan ketentuan yang berlaku-
Fasal 9 Penggunaan hak sebagaiinana dimaksud dalam pasal S huruf d tidak menghapus kewajiban pelanggan unluk membayar tagihan rekening air bulan sebelumnya kecuali untuk tagihan rekening air yang lerbit pada saat terhenli atau kurang lancamya pendistribusian air yang dihitung sejak tanggal pelaporan.
Pasal 10 Pelanggan P D A M mempunyai Kewajiban: a.
Membayar tagihan rekening air bulanan sesuai dengan ketentuan;
b.
Memelihara dan menjaga rangkaian pipa dinas dan meter air yang ada didalam tempat tinggal atau lingkungan pelanggan;
c.
Melaporkan secepatnva, apabila mengetahui adanya kcrusakan pipa atau sarana pelayanan P D A M lainnya;
d.
Malaporkan kepada P D A M atau aparat berwenang lainnya, apabila mengetahui adanva pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan terhadap rangkaian pipa transmisi / distribusi, pipa dinas maupun pipa persil;
e.
Melaporkan atau meiaksanakan registrasi ulang data pelanggan, apabila terjadi pcrubahan kepemilikan alas bangunan atau rumah tinggalnya;
f.
Mentaati seluruh ketentuan pelay anan lainnya.
to
Bagian Keempal Pipa Saluran A i r M i n u m dan Meter A i r P ^ a l 11 (1)
Pemasangan pipa distribusi dan alau rangkaian saluran pipa dinas diiakukan oleh dan menjadi tanggung jawab P D A M
(2)
Pemasangan pipa saliuan persii diiaksanakaa oJeh P D A M atau a!eh instalatur dcngan rekomendasi dari Diroksi,
(3)
Pemasangann pemeliharaan, petbaikan dan perubahan pipa persii dialur oleh PDAM.
(4)
Pemasangan pipa saluran persil yang dlpasang lanpa sepengelahuan P D A M akan dikenakan jasa sambungan insialasi saluran persil,
(5)
Meter air dipasang dan disegel oleh P D A M sebagai alat untuk mengeUhul banyaknya pemakaian air I'leh peianggan.
(6)
Meter air atau pembatas aliran yang rusak dan atau hilang karena faktor kelalalan/kesengajaan dan atau kesalahan peianggan menjadi tanggung jawab peianggan,
(7)
Kcrusakan-kerusakan instalasi pengolahan air dan infrastruktur perpipaan yang ditimbulkan oleh bencana atau Keadaan Kahar ( hrcc tmjeur ) yang mengakibatkan tiinbulnya biaya untuk melakukan perbaikan maka biayanya menjadi tanggung jawab P D A M atau apnbila kerusakan akibat kondisi tersebut mempunyai skala yang sangat besar maka P D A M dapat memohon kepada Pemerintah Daerah maupnn Pemerintah Pusat untuk dapat menanggung sebagian atau seluruhnya beban tanggungjawab pembiayaan.
(8) Peianggan tidak dibenarkan menyalurkan atau mengaiirkan air ko pihak lain serta mcngadakan atau melaksanakan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan leknis pemasangan instalasi saluran air m i n u m tanpa mendapat Ijin tertulis dari P D A M . (9)
Pipa distribusi atau rangkaian pipa dinas beserta accesoriesnya dan meter air yang telah terpasang menjadi asset PDAM,
n
Bagian Kelltna Blaya Pelayanan Pasa]12 (1) Sttiap Pelanggan dapal dikenakan Biaya Pelayanan u n t u k : a. b. c. d. c. f,
Biaya pemasangan instalasi air; Rekornc?ndaiii pema*^ngar pipa persil; Balik Nama apabila ada poralihan kepemilikan; Penutxipan sementara atas permintaan pclanggan; Pembakaan kembah layanan air minum yang lelah ditulup semeniara; Penyambungdn kembali saluran air yang [olah diputus kurang dari 6 (enam) bulan sejak tanggal pemutusan;
(2)
Untuk setiap pemasangan instalasi dikenakan biaya pemasangan iiistalasi / biaya peiixasangan sambungan bam standar.
(3)
Biava pi^masangan baru standar sobagaimana dimaksud pada ay.jt (2) adaiah untuk pemasangan dengan panjang pipa 4 (empat) meter.
(4)
Bijya pcmasangan diluar standar sobagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung bcrdasarkan kebutuhan d i lapangan.
(5)
Besamva biaya pemasangan sambungan baru sebagaimana dimaksud pada aval (1) diatur lebih lanjut melalui Peraturan Direksi.
Bagian Kecnam PeJayanan Pengaduan Fasal 13 (1)
Pcnyampaian pengaduan lentang layanan air milium, keberatan lagihan rekening dilakukan melalui petugas pelayanan langganan dengan mengisi formulir pengaduan aUu melalui sarana pengaduan terpadu yang telah disediakan P D A M
(2)
P D A M wajib mcnindaklanjuti pengaduan baik secara teknis maupuji adminijitrasi dan membual Borila Acara Hasil pelaksanaan,
(3)
P D A M memberikan informasi yang diperlukan kepada pihak yang berkepentingan atas pengaduan, kejadtan alau keadaan bersifai khusus dan berpotensi akan menyebabkan perubaban kuaUtas dan kuantitas pelayanan.
12
Bagian Ketujuh Penutupan Instalasl dan Meter Air
Pasall4 Penutupan instalasi dan meter air F D A M da pat dilakukan, apabila : a. Pelanggan merusak / membuka segei dan pembatas aliran yang terpasang pa da meter air. b. Pelanggan menggunakan pompa atau alat aejenis lainnya untuk menghisap air secara langsving dan instalasi air minum P D A M . c. Pel anggan meiaku kan pe ncuria n air. d. Pelanggan melakukan perubahan jaringan pipa dinas, sehingga tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan lanpa ijin PDAM, e. Pelanggan menunggak pembayaran tagihan rekening air selama 2 (dua) biiian berturut-turut sejak tanggal penagihan.
Bagian Kedelapan Penutupan SemenUca Fasal 15 Penutupan Somentara dapat dilakukan apabila : a. Pelanggan mcngajukan pcrmohonan tertuUs penutupan sementara unluk selama-lamanya 3 (tiga) bulan dengan ketenluan pelanggan yang bersangkutan tidak memiliki tunggakan tagihan balk air maupun non air dan pelanggan membayor biaya penutupan sementara. b. Pelanggan sobjgaimana dimaksud huruf a, setclab 3 (tiga) bulan secara otomatis akan menjadi pelanggan aktif kembali. c. Terjadi Force Majeure / Bencana yang mengakibatkan P D A M tidak dapat mendistribusikan air ke pelanggan,
Pasal 16 Pembukaan kembali atas Instalasi A i r sebagai akibat kondisi sebagalmana dimaksud dalam pasal 15 huruf c tidak dikenakan biaya pembukaan kembali. Bagian Kesembilan Pencabutan Infitaiasi Air Pasal17 IVncabiitan instalasi Air dilakukan apabila :
IB
' a,
Pelanggan t i d a k m e m e n u h i kewajibannya sctelah 1 (satu) b u U n langgal p e m u t u s a n sebagaimana d i m a k s u d d a l a m Pasal 14 ayat e,
aejak
b. P d a n g g a n t i d a k mt^matuhi kL-wajiban d a n k e l e n t u a n y a n g t e l a h d i l e t a p k a n .
BAB IV KELOMPOK FELANGGAN Pasal I B (1)
Pelanggan P D A M d i k l a s i f i k a s i k a n d a l a m 4 (empat) k t - l o m p o k yaicu ; a. K d o m p o k I b. K d o m p o k I I c. K d o m p o k ITI d a n d . K e l o m p o k Khu&us,
(2)
K e l o m p o k I sebagaimana d i m a k s u d ayat (I) h u r u f a. m e n a m p u n g jenisjenis pelanggan v a n g membayar taril r e n d a h / sosia) u n t u k m e m e n u h i standar k e b u t u h a n p o k o k air m m u m .
(3)
K e l o m p o k I I sebagaimana d i m a k s u d pada ayat (1) h u r u f b, m e n a m p u n g jenis-jerds pelanggan y a n g m e m b a y a r tarif datnat u n t u k m e m e n u h i standar k e b u t u h a n p o k o k air m l n u m .
(4)
Kelompok
I I I sebagaimana d i m a k s u d pada ayal (1) h u r u t c, m e n a m p u n g
jenis-jenis
pelanggan
yang
membayar
tarif
penuh
untuk
memenuhi
standar k e b u t u h a n p o k o k air m i n u m . (5)
Kelompok
khusus sebagaimana
menampung
jenis-jenis
pelanggan
dimaksud yang
pada
ayal
membayar
(1)
tarif
huruf
d,
berdasarkan
kesepakatan antara pelanggan k h u s u s d e n g a n P D A M .
Fasalig PDAM
dapat
menentukan
kebijakan jenis-jems
pelanggan
pada
masing-
masing k e l o m p o k sebagaimana d i m a k s u d d a l a m pasal 18 ayat (1) berda;iarkan kondisi
objektif
dan
k a r a k t e r i s t i k pelanggan
sopanjang
tidak
mengubah
k e l o m p o k pelanggan.
\4
BAB V HIDRAN KEBAKARAN Pasal 20 (1)
P D A M menyediakan Hidran kebakaran dan dtpasang oleh PDAM di tempat-tempat tertentu, setiap saat dap at dipergunakan untuk kepentingan penanggulangan atau pomadaman kobakaian.
(2) Hidran Kebakaran disegel oleh PDAM tetapi iicwaklu-waktu da pat diputuskan apabila dipergunakan untuk menanggulangi atau memadamkan kebakaran dengan catatan unit keija pemadam kebakaian harus iiielapor kepada P D A M selambat-lambainya 2-1 jam sejak tanggal diputus.
BAB V I KRAN U M U M Pasal21 (1)
Kran U m u m dikelola o k h penanggung jawab pengclok kran u m u m yang disetujui dan ditelapkan oleh P D A M . (2) Setiap ECran U m u m yang terpasang Cidak diperbokhkan untuk dialirkan secara langsung ke rumah, (3) Tata cara dan teknis pengelolaan Krart U m u m diatur k b i h lanjut dengan Keputusan Direksi. BAB V l l TARIF Bagian Fertama Dasar Kebijakan Penetapan dan Pcnyusunan Tarif Fasal22 Penetapan Tarif didasarkan pad a prinsip : a. Keterjangkauan dan Keadilan, b. Mutu Pelayanan. c. Pemulihan Biaya, d. Hfisiensi pemakaian air. e. Transparansi dan Akuntabililas f. Perlindungan A i r Baku. g. Efektivitas dan akurasi perhitungan
15
Pasal 23 TariF m e r u p a k a n pendapatan P D A M y a n g t e r d i r i atas tagihan pemakaian air, biaya ad m i n i s ttasi, dana meter d a n beban letap.
Fasal 24 (1)
Tarif slandar
k e b u t t i h a n p o k o k air harus
terjangkau
oleh dava
bell
masyarakat peianggan y a n g berpenghasiian sama dengan u p a h m i n i m u m prnvin^ii, (2)
Tarif m c m o t i u h i p r i n s i p kelerjangk-iuan sebagaimana d i m a k s u d pada ayat (1) apabila j w n g e l u a r a n r u m a h tangga u n l u k m e m e n u h j stand a r k e b u t u h a n p o k o k air m i n u m t i d a k m e l a m p a u i 4% {efispnt per»'n) d a r i p o n d a p a i a n masyarakat polanggan.
(3)
Koadilan
dalam
pengonaan
tarif
dicapai
melalui
pencil pan
tarif
diforensiasi dengan subsidi silang antar k o l o m p o k pelanggan, Pasnl 25 T a r i f d i t o t a p k a n dengan m e m p e r t i i n b a n g k a n kesoimbangan
dengan t i n g k a t
m u t u pelayanan y a n g d i t o r i m a oleh pelangganPasal 26 (1)
Pendapatan P D A M harus m e m e n u h i p r i n s i p p e m u l i h a n biaya.
(2)
P e m u l i h a n biaya secara penuh (full cost recovery)
dicapai d a r i
hasil
p e r h i t u n g a n tarif rata-rala m i n i m a l sama dengan biaya dasar. (3)
U n t u k pengembangan jasa pelayanan a'.r tarit rata-rala direncanakan harus m o n u t u p biaya dasar d i t a m b a h tingkat k e u n t u n g a n y a n g w a j a n
(4)
T i n g k a t k e u n t u n g a n y a n g wajar dicapai berdasarkan rasio laba terhadap a k t i v a p r o d u k t i f sebesar 10% (sepuluh person). Pasal 27
(1)
Efisiensi
pemakaian
a i r dicapai
antara
lain
m e l a l u i penerapan
tarif
progresif, (2)
T a r i f progresif sebagaimana d i m a k s u d pada
a v a l (1) d i p e r h i t u n g k a n
m e l a l u i penetapan b l o k k o n s u m s i .
16
(3)
I'arif progresif dikenakan kepada pelanggan yang konsunisinya melebihi standar kebntuhan pokok air minum.
Pasal 28 (1)
Blok konsumsi pelanggan air m i n u m P D A M , xnebputi: a, Blok I dan b. Blok H
(2)
Blok 1 sobagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan blok konsumsi air minum untuk memenuhi slandar kebutuhan pokok.
(3)
Blok II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurut b, merupakan blok konsumsi air m i n u m untuk pemakaian diatas standar kebutuhan pokok,
(4)
Penentuan Blok diluar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan perhmbangan kebutuhan dan kajian kewilayahan yaiig dltelapkan oleh Dkeksi alas persetujuan Dewan Pengawas,
Pasal 29 (1)
Perhitungan tarif harus memperlimbangkan perlindungan dan pelcstarian fungsi sumbcr air dalam jangka panjang.
(2)
Pengenaan tarit progresif sebagaimana bertujuan untuk perlindungan air baku.
dimaksud
dalajn
pasal
27
Bagian Kedua Proses FeneUpan dan Penyusunan Tarif Pasal 30 Proses perhitungan dan penetapan larit harus dilakukan secara tran'-paran dan akuntabeL Pasal 31 (1) Tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ditolapkan dengan Peraturan Bupati atas usul Direksi sctelah disetujui oleh Dewan Pcngaivas; (2)
Konsep usulan tarif scbagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Direksi dengan mempertimbangkan mutu pelayanan, pemulihan biaya dan target pengembangan tingkat pelayanan yang dilengkapi dengan data pendukung yang diperlukan.
17
Pasa] 32 (1)
Untuk mengkaji dan mengevaluasi penyosuaian tarif air dibontuk suatu d m Penyusun dan Pengkajian Tartf Air yang dibuntuk dtmgan kepuiusan Direksi.
(2) Sebelum ditetapkan oleh Bupati, penentuan bosarnya tarif ait lerlebih dahulu dibahas dan dipertimbangkan bersama dengan Dewan Pengawas.
Pasal 33 (1)
P D A M dapat meiaksanakan penyesuaian tanf tahunan yang dilakukan dongan formula ind-^ksasi dengan mcmperhitungkan : a. Ndai indeks inflasi tahunan pada tahun beijalan yang diterbitkan oleh instansi pemerintah yang berwenang; b. Beban bunga pinjaman; dan /alau c.
Parameter lain sesuai kontrak/ Perjanjia[\ Keriaaama,
(2) Penyesuaian tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Direksikepada Bupati melalui Dewan Pengawas untuk ditetapkan,
Pasal34 (1) Dalam rangka menunjang Program MDG's (Millenium Developiaent Goals) melalui Pengembangan Sistem Penyediaan A i r M i n u m (SPAM) dan sebagai salah satu syarat untuk mengikuti program Deparlemen Keuangan dalam penghapusan utang non pokok P D A M pada awal berlakunya Peraturan Daerah i n i , tarif air PDAM harus disesuaikan minimal memenuhi Azas Full Cost Recovery (FCR) atau maksimal scbesar 30% (tiga puluh person) dari tarif yang berlaku saat ini dan untuk sclanjutnya sclambat-Iambatnya 2 (dua) tahun sekali Direksi dapal mengadakan Proses Usulan Peninjauan Tarif kepada BupatL (2)
P D A M dapat meloksanakan peninjauan tarif dalam keadaan luar biasa yang mengakibatkan diperlukannya perubahan rencana kerja perusahaan, Pasal 35
Dalam hal Bupati Menolak Usulan Penetapan Tarif yang diajukan Direksi dan telah diselujui Dewan Pongawas berdasarkan Ferhitungan Yang Transparan dan Akuntabel mengakibatkan Tarif Rala-Rata berada dibawah Biaya Dasar, maka Pemerintah Daerah mengupayakan untuk Menutupi Kekurangaii melalui APBD sesuai Peraturan Perundang-unJangan.
18
Bagian Ketiga M e k a n i s m e dan Tata Cara Perhitungan T a r i f Facial 36 Mekani&mi^ pcnctapan tarif didasarkan asas proporsionalitas kepentingan para pejTLangku kepenlingan (stak^Jtoidvrs) ?t?bagai berikut: a.
Masyarakat Polaiiggan;
b. c.
P D A M scTaku Badan Usaha d a n Penvelenggara ; dan Pcmerintah Daorah selaku Pcmilik P D A M .
Fasal 37 (1)
Tarif dibedakan dalam 4 (empal) jenis y a i h j : a. Tarif Rendah b, Tarif Dasar C, Tarif Penuh, dan d. Tarif Kesopakatan
(2)
Tarif Rendah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, nilainya lebih rendah dibanding biaya dasar.
(3)
Tarif Dasar sobagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, nilainya sama aiau atau ckuivalen dengan biaya dasar.
(4)
Tarif Penuh sebagaimana dimaksud a)'at (1) huruf c, nilainya lebih Hnggi dibanding biaya dasar.
(5)
Tarif Kesepakatan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d, nilainya berdasarkan kesepakatan antara P D A M dengan Felanggan.
Pasal38 (1)
Biaya Dasar yang diperlukan untuk memproduksi setiap meter kubik (m^) air dihitung atas dasar bia^ a usaha dibagi dengan volume air terproduksi dikurangi volume kehilangan air standar dalam penode 1 (satu) tuhun,
(2)
Biaya usaha
sebagaimana
dimaksud pada
ayat
(1)
dihitung
dengan
menjumlahkan seluruh biaya pcngelolaan P D A M yang meliputi: a. Biaya Sumber Air; b. Biaya Pengolahan A i r ; c. Biaya Transmisi dan Distribusi; d. Biaya U m u m dan Administrasi; serta e. . Biaya Keuoiigan dalam periode 1 (satu) tahun.
i9
(3)
Volume A i r terproduksi dihituog berdasarkan total volume air yang dihasitkan oleh ?ii?7tem produksi yang siap didistribusikao kepada konsumen.
(4)
Volume kehilaogan air staodar dihicung betdasatkan prosenlase yaog ditetapkao oleh Menteri yang menyelenggarakan urusau pemorintahan dibidarig sumbt^r daya air dikalikan volume air terproduksi.
Bdgian Keempat Tagihan Reketiing A i r Pasal 39 (1) Jumiah tagrhan rekeniog air diliituog berdasarkan penggunaari air oleh pelanggan ditambah dengao biaya adminittra^j dan beban Eetap. (2)
Jumlali penggunaan air sebagaimana dimakbud pada ayat (1) dihituog berda^arkan hasil pembacaan meter air seiama satu pcriode pemakaian tertentu yang ditetapkao oleh P D A M .
(3)
Besarnya tarif air per meter kubik untuk setiap kelompok pelanggan ditetapkao deogao Peraturan Bupati ataa usulao Direksi bctelah mendapat pertimbaogan dari Dewan Pengawas.
Fasal 40 (1)
Pembayaran rekcning air dilakukan sccara berkala sctiap bulan.
(2}
Ketentuan batas akhir pembayaran sotiap bulan sobagaimana dimak'-md pada ayat (1), diatur lebih lanjul oleh Keputusar, Direksi.
(3)
Apabila batas akhir pembayaran jaluh pada hari libur, maka batas akhir pembayaran dimajukan satu hari berikutnya.
(4)
Setjap pembayaran tagihan rekening air vang melampaui batas akhir yang teiah ditetapkao dikeoakan denda kelerlainbatao aesuai dongan peraturan yang berlaku.
(5)
Pembayaran hanva dapat dilakukan pada tempat atau loket pembayaian yang teiah ditetapkao oleh PDAM.
Fasal 41 (1)
Pelanggan P D A M yang sudah diputus dan atau dicabut instalasinya tetap mempunyai kowajiban untuk mcnibayar tunggakan tagihan rekening air atas pemakaian air maupun sanksi dan denda-dendanya.
20
.(2)
U n t u k melaksanakan pcnagihan terhadap pelanggan y a n g s u d a h d i p u t u s dai-L atau telah dicabut instalasinya P D A M dapaL nielaksanakan keijasarrui p e n a g i h a n dengan p i h a k lain.
BAB V I I I PEMBUKAAN, FENYAMBUNCAN KEMBALI BAL1KNAMA
DAN
B a g i a n Pertama Pembukaan Kembali PasaE 42 (1)
P e m b u k a a n K e m b a l i adalah pemberian k e m b a l i layanan air kepaJa pelanggan y a n g t e U h U i l a k u k a n p e n u t u p a n sebagaimana d i a t u r d a l a m pasa) 14 d a n 15.
(2)
P e m b u k a a n k o m b a l i dapat d i l a k u k a n setelah pelanggaii mengajukan p e r m n h o n a n p e m b u k a a n k e m b a l i , menyelesaikan s e l u r u h l u n g g a k a n biaya p e m b u k a a n k e m b a l i layanan seria kewajiban lainnya y a n g bersifat administratif.
(3)
Selain kewajiban administrasi sebagaimana d i m a k s u d pada ayat (2), u n t u k proses p e m b u k a a n k e m b a l i atas pelanggaran teknis >'ang dilakulcan o l e h pelanggan U i l a k u k a n setelah pelanggan : a. M e m b o n g k a r mesin penghisap air bersih setelah meter air; atau b. M e m b o n g k a r rangkaian pipa y a n g t i d a k sesuai dengan k e i e n t u a n y a n g berlaku; dan c.
M e m b u a t p e r n y a l a a n lertutis u n t u k t i d a k m e n g u l a n g i perbuatannya.
Bagian K e d u a Penyambungan Kembali Fasal 43 (1)
Penyambungan
kembali
adalah
pernberian
layanan
air kepada
eks
pelanggan a k i b a l p e n t a bu tan. (2)
Eks Pelanggan v a n g mengajukan p e n y a m b u n g a n kembali d a l a m jangka w a k t u k u r a n g d a r i 3 (tiga) b u l a n sejak langgal pencabutan l e r l e b i h d a h u l u harus menyelesaikan t u n g g a k a n d a n atau kewajiban l a i n n y a d i t a m b a h biaya p e n y a m b u n g a n k o m b a l i .
21
• (3) Eks Pelanggan yang mcngjjukan Pcnyambungan Kembali dalam jar.gka waktu lebih dari 3 (tiga) bulan ^ejak tanggal pi^ncabutan dikenakan Biaya Pemasangan Sambimgan Baru setelah Ccdcbih dahuki bar us Menyelesaikan Tunggakan, Bagian Ketiga Balik Nama PasalM (1) Sctiap pelanggan yang melakukan balik nama lagihan rckening air dikenakan biaya Balik Nama. (2) Busamya biaya balik nama subagaimana dimaksud pa da ay at (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Direk&i.
(1) (2) (3) (4)
BAB IX SANKSI Pasal 45 Setiap pclanggan dapat dikenakan sanksi administralif bcrupa sanksi penutupan, pencabutan dan atau denda administrasi. Sanksi penulupan dan pencabutan instalasi dilaksanakan apabila pelanggan meJakukan pelanggaran scbagaimana ditetapkan dalam pasal 14,15 dan 17. Tata cara dan teknis pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud daiam pasai 42 aval (3) diatur lebih lanjul dengan Peraluran Bupati, Selaln sanksi sebagaimana dimaksird dalam Pasai 42 lerhadap pelanggan dapat dikenakan sanksi Pidana sesuai dcngan porahiran pctnndangundangaii yang beriaku. BAB X KETENTL^V^' LAIN
Pasal 4& (1) Dalam rangka menjaga kelersediaan dan kesinambungan sumber daya air, PDAM dapat berkoordinasi dengan Inslansl/Lembaga/Dinas terkait untuk melakukan pengendalian dan pengawasan terhaJap industii yang berada dalam Witayah PeEayanan PDAM-
•{2) Setiap ijin pemanfaatan sumber dava air \'ang diajukan oleh industri tertebih dahulu harus dipriorltaskan kearah pemakaian air PDA.Vi. (3) Koientuan lebih lanjul mengenaf pola koordinasi subagaimana dimaksud pada ayat (1) dan upaya pengendalian dan pengawasaiinya dlatur dalam Pcraturan Bupati. BAB X I K E T h N T U A N PENUTUF Pasal 47 Jdal'hal lain yang belum oukup diatur dalam Peraiuran Daerah ini sopanjang •nengenai leknis peiaksanaannya akan diatur lebih lanjut ololi Direksi. Pasal 43 Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahulnya, men^erinlahkan Pengundangan Poraturan Daerah i n i dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Subang. S U B A X G Jul I ^^0^
HIDAVAT Diundangkan d i .
SUBANG 5 ^ i j t u a 2009 RAH,
M I R B A 5 T A M A N , M.Si, -Perabina Utama M u d i / i\ c NIP. 1%010111936U3 1 008 • L E M B A R A N D A E R A H K A B U P A T E N SUBANG T A H U N 2009 N O M O R : ....7 23
