Telaah Laporan Keuangan: Upaya Deteksi Dini Kesalahan Laporan Keuangan

Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

Telaah Laporan Keuangan: Upaya Deteksi Dini Kesalahan Laporan Keuangan Oleh: Deni Herdianto

1. Definisi Telaah Laporan Keuangan Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), telaah dimaknai sebagai penyelidikan, kajian, pemeriksaan, penelitian. Jika dikaitkan dengan laporan keuangan, secara kontekstual, relatif sulit menemukan definisi baku dari telaah laporan keuangan. Istilah telaah laporan keuangan memang relatif kurang familiar jika dibandingkan dengan reviu laporan keuangan. Setidaknya, dari beberapa literatur yang digunakan dalam dunia akademis maupun dalam beberapa regulasi pemerintah, istilah reviu laporan keuangan lebih sering digunakan. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.09/2014 tentang Standar Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat menyatakan bahwa reviu adalah penelaahan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) atas proses konsolidasi dan penyajian LKPP untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa proses konsolidasi telah sesuai dengan Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat dan LKPP telah disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahari (SAP) untuk menghasilkan LKPP yang berkualitas. Berdasarkan definisi tersebut, pengertian reviu sebenarnya relatif sama dengan penelaahan laporan keuangan. Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) menyatakan bahwa reviu adalah pelaksanaan prosedur permintaan keterangan dan analisis yang menghasilkan dasar memadai bagi akuntan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa tidak ada modifikasi material yang harus dilakukan atas laporan keuangan agar laporan keuangan tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi berlaku umum di Indonesia atau sesuai dengan basis akuntansi komprehensif yang lain. Hal ini sejalan dengan Peraturan Direktur Jenderal

Perbendaharaan

Nomor

PER-44/PB/2006

adalah

prosedur

Panduan Teknis Pelaksanaan Anggaran dan Akuntansi Pemerintah Pusat Edisi 18

1

Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan penelusuran

angka-angka

dalam

laporan

keuangan,

permintaan

keterangan, dan analitik yang harus menjadi dasar memadai bagi Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) untuk memberi keyakinan terbatas bahwa tidak ada modifikasi material yang harus dilakukan atas laporan keuangan

agar

laporan

keuangan

tersebut

sesuai

dengan

Standar

Akuntansi Pemerintahan. Kedua definisi tersebut lebih berfokus pada penjelasan mengenai prosedur dan tata cara bagaimana reviu itu dijalankan serta memberikan penekanan bahwa reviu hanya memberikan keyakinan terbatas, beda dengan audit. Berbeda

dengan

pengertian

reviu

di

atas,

pendefinisian

dan

pembahasan telaah laporan keuangan pada tulisan ini dibatasi menjadi lebih sempit dan sederhana, dengan mempertimbangkan siapa yang melakukan telaah, tingkat kompetensi para pelaku akuntansi yang ada di lapangan serta tujuan telaah yang relatif lebih sederhana dibanding reviu sebagaimana dijelaskan dalam beberapa literatur di atas. Telaah laporan keuangan dalam pembahasan ini lebih dimaknai sebagai suatu kegiatan memeriksa/meneliti laporan keuangan oleh penyusun laporan keuangan secara periodik dan berjenjang untuk memperoleh keyakinan terbatas atas kualitas

laporan

keuangan

yang

disusunnya.

Berdasarkan

definisi

tersebut, terkandung 5 (lima) hal substansial, yaitu: a. Bentuk Kegiatan Telaah Laporan Keuangan; b. Subjek yang Melakukan Telaah Laporan Keuangan; c. Proses dan Waktu Pelaksanaan Telaah Laporan Keuangan; d. Tujuan Telaah Laporan Keuangan; e. Urgensi Telaah Laporan Keuangan a. Bentuk Kegiatan Telaah Laporan Keuangan Telaah

laporan

keuangan

pada

dasarnya

adalah

kegiatan

memeriksa/meneliti laporan keuangan yang dilakukan dalam rangka memberikan keyakinan terbatas bahwa laporan keuangan telah sesuai dengan Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat dan telah disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahari (SAP) sehingga laporan keuangan yang disajikan berkualitas baik.


2

Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Untuk dapat memeriksa/meneliti laporan keuangan dengan baik, tentu diperlukan pemahaman mendasar dari seorang penelaah agar mampu memberikan penilaian dasar atas angka-angka maupun penjelasan yang disajikan dalam laporan keuangan. Sebagai contoh, pemahaman atas persamaan dasar akuntansi (Aset = Kewajiban + Ekuitas) adalah hal mutlak yang harus dimiliki untuk menilai apakah neraca yang disajikan sudah balance atau belum. b. Subjek yang Melakukan Telaah Laporan Keuangan Telaah laporan keuangan dalam konteks ini bukanlah proses reviu yang kompleks sebagaimana dimaksud dalam definisi reviu sebelumnya. Proses telaah yang lebih sederhana ini cukup dilakukan oleh penyusun laporan keuangan itu sendiri dan disupervisi oleh atasan langsungnya (sesuai struktur tim SAI). Jadi, proses telaah laporan keuangan ini lebih menekankan pada sikap proaktif dan inisiatif para petugas akuntansi, termasuk atasannya itu sendiri. Model semacam ini

tak bisa dipungkiri

memang mengandung kelemahan dan risiko. Subjektivitas bisa jadi lebih besar karena penelaah melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan yang disusunnya sendiri. Namun demikian, proses telaah dalam konteks ini memang lebih menekankan pada aspek-aspek yang bersifat teknis daripada hal-hal yang bersifat strategis. Proses telaah ini menjadi diharapkan menjadi deteksi dini atas kesalahan-kesalahan teknis, baik yang diakibatkan oleh sistem aplikasi yang digunakan (Aplikasi Persediaan, SIMAK BMN, dan SAIBA), maupun akibat kelalaian petugas akuntansi dalam penginputan, penyusunan dan penyajian laporan keuangan. c. Proses dan Waktu Pelaksanaan Telaah Laporan Keuangan Proses penelaahan laporan keuangan harus dilakukan secara periodik dan berjenjang. Sebelum laporan keuangan diserahkan secara berjenjang dari unit akuntansi yang lebih rendah kepada unit akuntansi yang lebih tinggi, maka laporan keuangan idealnya harus melewati tahap penelaahan untuk

mengurangi

kesalahan-kesalahan

dalam

penyajian

laporan

keuangan. Gambar 1 berikut ini menggambarkan skema bagaimana proses telaah itu dilakukan secara periodik dan berjenjang. Dengan menggunakan analogi saringan tepung, setidaknya proses telaah yang dilakukan Panduan Teknis Pelaksanaan Anggaran dan Akuntansi Pemerintah Pusat Edisi 18

3

Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan diharapkan mampu menyaring kesalahan-kesalahan yang tampak secara kasat mata. Akan lebih luar biasa lagi jika mampu menyaring kesalahankesalahan yang relatif memerlukan analisis mendalam atas pos-pos laporan keuangan yang disajikan. Semakin halus hasil saringannya, tentu semakin berkualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Penyusunan LKPP Telaah LK UAPA Telaah LK UAPPA-E1 Telaah LK UAPPA-W Telaah LK UAKPA

Gambar 1. Proses Penelaahan Laporan Keuangan

d. Tujuan Telaah Laporan Keuangan Telaah laporan keuangan dilakukan untuk memperoleh keyakinan atas kualitas laporan keuangan yang disusun. Keyakinan dalam konteks ini tentu

keyakinan

yang

sifatnya

terbatas,

bukan

tingkat

keyakinan

sebagaimana yang ingin dicapai dalam sebuah penugasan reviu, apalagi audit atas laporan keuangan. Keyakinan yang diperoleh dalam konteks ini bersifat terbatas karena prosedur yang dijalankan pun memang relatif sangat terbatas. Tujuan telaah laporan keuangan (PPAKP, 2014) antara lain sebagai berikut: 

Mengetahui validitas dari tiap pos yang disajikan dalam laporan keuangan;



Menguji kesesuaian pos-pos dalam laporan keuangan yang memiliki keterkaitan satu sama lain, yang disajikan dalam laporan keuangan satu periode;



Memastikan penyajian laporan keuangan telah sesuai dengan pedoman penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Panduan Teknis Pelaksanaan Anggaran dan Akuntansi Pemerintah Pusat Edisi 18

4

Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Target minimal dari proses telaah laporan keuangan adalah bagaimana seorang penyaji laporan keuangan meyakini kualitas laporan keuangan yang disusunnya, tentu saja dengan berbasis pada beberapa kriteria telaah yang ditentukan sebelumnya. Tidak boleh terjadi seorang penyusun laporan

keuangan

justru

tidak

meyakini

laporan

keuangan

yang

disusunnya sendiri. Bagaimana mungkin pengguna laporan keuangan lainnya meyakini kualitas sebuah laporan keuangan jika penyajinya sendiri tidak meyakini laporan keuangan yang disusunnya. e. Urgensi Telaah Laporan Keuangan Mengapa proses telaah laporan keuangan menjadi penting? Pertanyaan semacam ini mungkin banyak diajukan mengingat proses penyusunan LK pun memerlukan banyak waktu dan energi. Dengan batas waktu penyampaian (deadline) LK yang amat ketat dari unit akuntansi terbawah sampai unit akuntansi tertinggi, lalu mengapa pula harus ditambah lagi dengan proses telaah?

Untuk menjawab pertanyaan ini, perhatikanlah

gambar 2 berikut ini:

Garbage In Garbage Out

LKPP UAPA

UAPB

UAPPA-E1

UAPPB-E1

UAPPA-W

UAPPB-W

UAKPA

UAKPB

Gambar 2. Proses Penyusunan Laporan Keuangan

Proses penyusunan laporan keuangan dengan skema seperti itu secara tidak langsung mengindikasikan vitalnya peran unit akuntansi yang menempati struktur paling bawah (UAKPA/B). Pada level terbawah inilah seluruh transaksi diproses. Implikasinya, dalam konteks telaah laporan Panduan Teknis Pelaksanaan Anggaran dan Akuntansi Pemerintah Pusat Edisi 18

5

Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan keuangan, proses penelaahan pada level pertama ini menjadi proses telaah laporan keuangan yang paling krusial. Pada titik ini, istilah Garbage In Garbage Out (GIGO) menjadi sangat relevan. Jika kesalahan laporan keuangan pada level pertama ini tidak mampu terdeteksi, maka akan mempengaruhi kualitas laporan keuangan di level yang lebih tinggi, begitu selanjutnya sampai dengan level yang tertinggi. Oleh karena itu, proses telaah laporan keuangan (terutama pada level UAKPA/B) menjadi sangat penting sebagai alat deteksi dini berbagai kesalahan dalam penyajian laporan keuangan. 2. Bagaimana Menelaah Laporan Keuangan? a. Saldo Awal Neraca Sebelum membahas teknik telaah laporan keuangan, maka perlu diuraikan terlebih dahulu mengenai migrasi saldo awal neraca akrual pada masa transisi dari akuntansi berbasis CTA menjadi akuntansi berbasis akrual penuh. Hal ini menjadi penting karena terdapat mapping akun-akun neraca berbasis CTA yang berdampak pada perubahan komposisi akun pada neraca berbasis akrual pascamigrasi. Gambar 3 berikut ini akan menunjukkan mapping akun pada saat migrasi saldo awal neraca:

No

SALDO 2014 (audited)

SALDO AWAL 2015

1.

Aset

Aset

2.

Kewajiban (kecuali akun Pendapatan Ditangguhkan)

Kewajiban

3.

Ekuitas Dana Lancar Ekuitas Dana Investasi Ekuitas Dana Lainnya

Ekuitas

Gambar 3. Migrasi Saldo Awal Neraca Sumber: Bahan Presentasi BAI (2015)

Hal krusial yang harus mendapat perhatian utama pada fase ini adalah memastikan proses migrasi telah sesuai dengan audited 2014. Proses ini hanya dilakukan pada tahun 2015 sebagai tahun transisi. b. Teknis Telaah Laporan Keuangan Telaah laporan keuangan adalah teknik yang diterapkan dengan tujuan untuk mengetahui letak kesalahan-kesalahan yang potensial terjadi pada laporan keuangan sebagai akibat dari kesalahan pada saat proses Panduan Teknis Pelaksanaan Anggaran dan Akuntansi Pemerintah Pusat Edisi 18

6

Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan penyajian laporan keuangan (PPAKP, 2014). Secara teknis, paling tidak ada 2 (dua) cara untuk melakukan telaah laporan keuangan, yaitu telaah per komponen

laporan

keuangan

dan

telaah

antarkomponen

laporan

keuangan. 1) Telaah per Komponen Laporan Keuangan Pada tahap ini, proses telaah dilakukan terhadap masing-masing komponen laporan keuangan, tanpa melihat hubungan antara satu komponen laporan keuangan dengan komponen laporan keuangan lainnya. Komponen laporan keuangan tersebut yaitu: (a) Laporan Realisasi Anggaran (LRA) LRA terdiri dari dua komponen, yaitu Pendapatan dan Belanja. Proses telaah pada Laporan Realisasi Anggaran ini dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut: 

Pastikan pendapatan yang ada di LRA adalah PNBP yang memang secara nature “mungkin” ada di KL bersangkutan (periksa semua akun 6 Digit yang ada di Laporan Realisasi Pendapatan). Contoh: Tidak mungkin ada pendapatan SIM/STNK di Mahkamah Agung



Pastikan tidak ada pendapatan pajak dan pendapatan hibah di LRA (periksa semua akun 6 Digit yang ada di Laporan Realisasi Pendapatan). Contoh: Gambar 4 berikut ini menunjukkan kesalahan pada LRA Pendapatan. Terdapat Pendapatan Perpajakan pada Mahkamah Agung, seharusnya tidak boleh ada.



Transaksi perolehan aset lainnya sangat jarang terjadi, sehingga apabila

ditemukan

akun

491429

(Pendapatan

Perolehan

Aset

Lainnya), maka bisa dilakukan proses konfirmasi. Ada kemungkinan hal

ini

terjadi

salah

memilih

menu

input

pada

Aplikasi

Persediaan/SIMAK. Akun ini muncul karena adanya jurnal kiriman dari Persediaan/SIMAK BMN, yaitu saat memilih menu perolehan lainnya. Penyebab lain bisa juga berasal dari Jurnal SAIBA (hal ini


7

Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan mungkin saja benar), namun demikian tetap harus dikonfirmasi penyebab input jurnal pendapatan ini di SAIBA.

Gambar 4 Contoh Kesalahan LRA Pendapatan (Terdapat Pendapatan Perpajakan pada MA)



Pastikan tidak ada pagu minus, termasuk untuk Belanja Gaji. Lihat Gambar 5

Gambar 5 Contoh Kesalahan LRA Belanja (Pagu Minus)


8

Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan 

Pastikan pada Laporan Realisasi Belanja Detil tidak ada uraian jenis belanja “tidak ada” atau “NULL”.



Pastikan tidak ada belanja selain akun 51, 52, 53 dan 57.

Gambar 6 Contoh Kesalahan LRA Belanja (Terdapat Realisasi Akun 541111 pada non BA 015)



Jika tidak memiliki BLU, pastikan tidak ada akun-akun khusus BLU (misal: 424xxx, 525xxx dan 537xxx).

(b) Neraca Berikut ini adalah langkah-langkah yang dapat dilakukan dalam melakukan penelaahan atas Neraca: 

Proses penelaahan Neraca ini dapat dimulai dari pengecekan akunakun pada Neraca Percobaan. Neraca Percobaan adalah daftar yang menyajikan saldo akhir dari setiap akun yang terdapat dalam buku besar. Pada tahap awal, perhatikan saldo normal dari masing-masing akun pada Neraca Percobaan (lihat Tabel 1). Pastikan juga bahwa saldo-saldo akun pada Neraca Percobaan memiliki saldo normal sebagaimana terlihat pada Tabel 1. Jika terdapat saldo tidak normal, maka dapat dilakukan penelusuran histori transaksi melalui buku besar, sehingga dapat diketahui penyebab terjadinya saldo tidak normal tersebut.


9

Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Tabel 1. Saldo Normal Akun Akun

Saldo Normal

Aset (1xxxxx)

Debet

Penyisihan Piutang

Kredit

Akumulasi Penyusutan

Kredit

Kewajiban (2xxxxx)

Kredit

Pendapatan (4xxxxx)

Kredit

Pengembalian Pendapatan

Debet

Beban (5xxxxx)

Debet

Beban Penyisihan Piutang

Bisa Debit dan Kredit

Pengembalian Belanja/Beban

Kredit

Sumber: Bahan Presentasi BAI (2015)



Pastikan tidak terdapat akun “NULL” pada Neraca Percobaan. Jika ada, kemungkinan besar hal ini terjadi karena belum dilakukan proses update referensi pada aplikasi SAIBA yang digunakan.



Perhatikan apakah persamaan dasar akuntansi telah terpenuhi atau tidak (lihat gambar 7).

Aset

=

Kewajiban

+

Ekuitas

Gambar 7. Persamaan Dasar Akuntansi

Pastikan bahwa persamaan dasar akuntansi (Aset = Kewajiban + Ekuitas) telah terpenuhi (balance). Jika tidak terpenuhi, maka bisa dipastikan bahwa neraca yang disajikan salah. Hal semacam ini bisa Panduan Teknis Pelaksanaan Anggaran dan Akuntansi Pemerintah Pusat Edisi 18

10

Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan jadi diakibatkan karena belum dilakukan update aplikasi SAIBA (exenya). 

Saldo awal neraca 2015 harus sama dengan saldo audited 2014. Pastikan tidak ada akun yang memiliki nilai berbeda dengan saldo audited-nya, kecuali akibat dari adanya mapping akun sebagai implikasi peralihan dari basis CTA menjadi akrual penuh. Sebagai contoh, akun Pendapatan yang Ditangguhkan tidak boleh lagi muncul di neraca 2015. Jika ada, hal ini mungkin terjadi karena kesalahan pemilihan kode akun, yaitu memilih akun 2196XX (Hibah yang

belum

disahkan).

Solusinya,

lakukan

koreksi

dengan

menggunakan akun yang sebenarnya yaitu 218211 (Hibah Langsung yang Belum Disahkan). 

Akun Kas di Bendahara Pengeluaran harus sama dengan akun Uang Muka dari KPPN. Oleh karena akun ini bisa dijurnal manual pada aplikasi SAIBA, maka pastikan tidak ada jurnal yang menyebabkan perbedaan di antara kedua akun tersebut.



Akun Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran tidak dimungkinkan lagi berpasangan dengan akun Pendapatan yang Ditangguhkan. Akun yang mungkin berpasangan dengan Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut (lihat Tabel 2): Tabel 2. Jurnal untuk Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran CTA

AKRUAL Bunga Jasa Giro yang Belum Disetor

(D) Kas Lainnya di Bend.Pengel


(K) Pendapatan yang ditangguhkan

(K) Pendapatan jasa giro

Honor Pegawai yang Belum Diserahkan (D) Kas Lainnya di Bend.Pengel


(K) Utang Kepada Pihak Ketiga

(K) Utang Kepada Pihak Ketiga

Potongan Pajak (UP) yang Belum Disertor



Cermati



(K) Pendapatan yang ditangguhkan

(K) Utang Pajak Bendahara Pengeluaran yang Belum Disetor

apakah pada tanggal neraca masih terdapat Kas di

Bendahara Penerimaan (kas yang diterima dari PNBP) yang belum disetor ke kas negara. Jika ada, sajikan nilai kas tersebut di neraca Panduan Teknis Pelaksanaan Anggaran dan Akuntansi Pemerintah Pusat Edisi 18

11

Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan sebesar nilai yang ada pada bendahara penerimaan. Pasangan akun Kas di Bendahara Penerimaan adalah akun Pendapatan PNBP terkait, tidak lagi akun Pendapatan yang Ditangguhkan. 

Saldo Ekuitas pada Neraca harus sama dengan Saldo Akhir Ekuitas di LPE.

(c) Laporan Operasional (LO) Berikut ini adalah langkah-langkah yang dapat dilakukan dalam melakukan penelaahan atas Laporan Operasional: 

Pastikan tidak ada akun “NULL” pada LO. Jika ada, kemungkinan besar karena belum dilakukan update referensi pada aplikasi SAIBA. Dalam beberapa kasus, “NULL” muncul sebagai akibat data kiriman dari SIMAK BMN. Jika ini terjadi, lakukan update pada semua aplikasi, kemudian lakukan pengiriman ulang dari SIMAK BMN serta posting ulang pada SAIBA. Kasus lain yang terjadi, “NULL” ini muncul karena kesalahan penginputan kode akun pada jurnal manual di SAIBA. Jika ini terjadi, lakukan koreksi akun. Untuk menganalisis

penyebab

terjadinya

kesalahan

ini,

lakukanlah

penelusuran melalui buku besar. 

Kecuali

BA

015

(Kementerian

Keuangan),

tidak

boleh

ada

Pendapatan Perpajakan dan Pendapatan Hibah serta Beban Bunga dan Beban Lain-Lain pada LO. 

Seluruh Saldo pada LO (baik Pendapatan maupun Beban) harus bersaldo positif, termasuk pada Kegiatan Non Operasional. Khusus Beban Penyisihan Piutang, berdasarkan PMK 270/2014 masih dimungkinkan bersaldo negatif, namun perlu dilakukan konfirmasi atas penyebab saldo negatif tersebut.

(d) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) Berikut ini adalah langkah-langkah yang dapat dilakukan dalam melakukan penelaahan atas Laporan Perubahan Ekuitas: 

Pastikan bahwa saldo Suprlus/Defisit pada LPE sama dengan Saldo Suprlus/Defisit pada LO (lihat gambar 8)


12


Gambar 8. Saldo Surplus/Defisit pada LPE dan LO



Saldo Ekuitas Awal di LPE 2015 merupakan saldo akhir Ekuitas pada Neraca 2014 Audited + Pendapatan Ditangguhkan di Neraca 2014 Audited.



Akun Penyesuaian Nilai Aset sampai dengan saat ini hanya untuk mencatat

penyesuaian

nilai

persediaan

disebabkan

Kebijakan

Akuntansi Pemerintah Pusat yang menggunakan Metode Penilaian Persediaan harga perolehan terakhir. Akun ini seharusnya hanya jurnal kiriman dari SIMAK/Persediaan, apabila dari Jurnal SAIBA, maka cek kebenarannya. 

Akun Revaluasi Aset Tetap digunakan hanya jika ada Inventarisasi dan Penilaian (IP) dari DJKN. Jika muncul, maka lakukan konfirmasi apakah benar-benar ada IP tersebut, karena seharusnya akun ini hanya jurnal kiriman dari SIMAK.

2) Telaah Antarkomponen Laporan Keuangan Pada tahap ini, penelaah melihat hubungan antar satu komponen laporan keuangan dengan komponen laporan keuangan lainnya, termasuk penjelasan dalam CaLK. Hal ini dilakukan karena pada dasarnya masingmasing komponen laporan keuangan terhubung dengan komponen laporan keuangan lainnya. Beberapa hal yang dapat diperhatikan antara lain: (a) Secara umum, jika pada Neraca terdapat akun aset berikut ini, maka akan muncul beban-beban terkait pada LO: Panduan Teknis Pelaksanaan Anggaran dan Akuntansi Pemerintah Pusat Edisi 18

13


Persediaan, maka akan muncul beban persediaan pada LO;



Aset Tetap/Lainnya, maka akan muncul beban penyusutan pada LO;



Piutang, maka akan muncul beban penyisihan piutang pada Neraca.

Sebaliknya, apabila pada Neraca tidak terdapat akun-akun tersebut, maka seharusnya tidak ada beban-beban terkait pada LO. Apabila tidak sesuai, lakukan konfirmasi. (b) Pelepasan Aset Non Lancar dapat terjadi karena transaksi penjualan (lelang) atau lainnya. Untuk transaksi penjualan, maka PNBP lelang dicatat pada akun Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar di LRA dan LO serta

Nilai Buku aset yang dijual dicatat pada akun Beban

Pelepasan Aset Non Lancar di LO. Risalah lelang merupakan Dokumen sumber penghapusan aset dan pendapatan penjualan. Teliti apakah ada pendapatan (SSBP) Penjualan aset tetap yang belum diinput. Bila belum ada SSBP, maka lakukan jurnal: Piutang (Debet), Pendapatan Pelepasan Aset non Lancar (Kredit) pada aplikasi SAIBA. (c) Jika terdapat penjualan aset non lancar, maka tidak harus ada akun Beban Pelepasan Aset Non jika nilai buku aset tersebut sudah nol. Transaksi ini harus dari jurnal kiriman SIMAK/Persediaan. (d) Terkait dengan pendapatan, perhatikan hal-hal berikut ini: 

Pastikan

semua

pendapatan

memang

telah

terjadi

(sudah

merupakan hak) pada tahun berjalan, bukan terjadi pada tahun berikutnya. Jika terjadi pada tahun berikutnya, maka transaksi ini akan diakui sebagai Pendapatan Diterima Dimuka. 

Pastikan

semua

pendapatan

memang

telah

terjadi

(sudah

merupakan hak) pada tahun berjalan, bukan terjadi pada tahun sebelumnya. Jika terjadi pada tahun sebelumnya, maka transaksi ini merupakan penerimaan dari Pembayaran Piutang. 

Pastikan semua pendapatan yang telah terjadi (menjadi hak) tetapi belum diterima pembayarannya, telah diinput seluruhnya. Transaksi ini diakui sebagai Pendapatan Yang Masih Harus Diterima.



Teliti apabila ada kontrak sewa yang lintas tahun anggaran.

(e) Terkait dengan beban, perhatikan hal-hal berikut ini: Panduan Teknis Pelaksanaan Anggaran dan Akuntansi Pemerintah Pusat Edisi 18

14


Pastikan semua beban memang telah terjadi (sudah merupakan kewajiban)

pada

tahun

berjalan,

bukan

terjadi

pada

tahun

berikutnya. Jika terjadi pada tahun berikutnya, maka transaksi ini akan diakui sebagai Beban Dibayar Dimuka. 

Pastikan telah menginput semua beban yang telah terjadi tetapi belum dilakukan pembayarannya. Transaksi ini akan diakui sebagai Beban/Belanja Yang Masih Harus Dibayar.



Teliti apabila ada kontrak sewa yang lintas tahun anggaran.

(f) Penelaahan

atas

kebenaran

nilai

pendapatan

dan

beban

dapat

dilakukan dengan cara berikut ini: 

Bandingkan antara akun-akun Pendapatan LRA dengan Pendapatan LO, Belanja LRA dengan Beban LO;



Perbandingan

dilakukan

secara

manual

dengan

menggunakan

cetakan Neraca Percobaan Kas dengan cetakan Neraca Percobaan Akrual; 

Hasil perbandingan ditelaah pada akun-akun tertentu sesuai dengan karakteristiknya masing-masing.



Beban Penyusutan di LO tidak selalu sama dengan Akumulasi Penyusutan periode sekarang dikurangi Akumulasi Penyusutan periode sebelumnya. Hal ini terjadi karena terdapat transaksi yang pasangan jurnalnya bukan Beban Penyusutan pada Akumulasi Penyusutan. Transaksi tersebut antara lain:  Transaksi Transfer Masuk dan Transfer Keluar. Jurnalnya adalah Transfer Masuk/Keluar pada Akumulasi Penyusutan  Transaksi Saldo Awal. Jurnalnya adalah Akumulasi Penyusutan pada Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi.

(g) Saldo Persediaan, Aset Tetap, Akumulasi Penyusutan Aset Tetap, Aset Lainnya, Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya di Neraca harus sama dengan di Laporan BMN pada SIMAK BMN. Lakukan pengecekan melalui Neraca Percobaan. (h) Terkait dengan akun Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya Belum Diregister, perhatikan hal-hal berikut:


15


Akun tersebut hanya boleh ada pada Laporan Keuangan Interim (Bulanan/Triwulanan/Semesteran), sebagai akibat dari transaksi pembelian

Persediaan/Aset

Persediaan

(UP),

yang

yang pada

menggunakan periode

Dana

tersebut

Uang belum

diajukan/diterbitkan SPM/SP2D GUP-nya, bukan disebabkan belum terbit SPM LS-nya, salah input, salah menu, belum terima dari SIMAK/Persediaan, dll. 

Pada Laporan Keuangan Tahunan, akun tersebut tidak boleh ada.

(i) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) harus menjelaskan seluruh komponen laporan keuangan. Penyusunan CaLK dapat dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan yang telah diterbitkan oleh Kementerian Keuangan. (j) Angka-angka yang dijelaskan dalam CaLK harus sama persis dengan angka-angka yang disajikan dalam setiap komponen laporan keuangan. (k) File Arsip Data Komputer (ADK) yang terbentuk untuk kepentingan rekonsiliasi

dengan

BUN/Kuasa

BUN

maupun

untuk

keperluan

pengiriman ke entitas akuntansi yang lebih tinggi harus sama dengan versi cetakannya (hardcopy). 3. Penutup Telaah atas laporan keuangan dilakukan sebagai salah satu upaya deteksi dini kesalahan-kesalahan dalam laporan keuangan. Strategi dan langkah yang dilakukan dalam menelaah sebuah laporan keuangan akan berkembang seiring dengan meningkatnya kemampuan dan keahlian penelaah. Artinya, setiap penelaah sangat dimungkinkan melakukan pengembangan teknik-teknik telaah laporan keuangan yang diperoleh berdasarkan pemahaman dan pengalamannya sendiri. Tulisan ini hanya menguraikan cara dan langkah yang dianggap paling sederhana dan mudah dalam menelaah laporan keuangan. Tentu saja, selain cara dan langkah tersebut, ada banyak cara dan langkah lain yang bisa digunakan, yang mungkin dianggap lebih efektif dan efisien serta mudah dipahami dan digunakan oleh setiap penelaah yang memilki latar belakang pendidikan dan keahlian yang beragam. Perkembangan teknik telaah ini tentu juga akan sangat dipengaruhi oleh perkembangan regulasi, baik yang secara Panduan Teknis Pelaksanaan Anggaran dan Akuntansi Pemerintah Pusat Edisi 18

16

Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan langsung maupun tidak langsung, mempengaruhi pos-pos pada laporan keuangan.

Referensi Anonim. 2003. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Negara Republik Indonesia. ----------------. 2006. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-44/PB/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Negara Republik Indonesia. ----------------. 2010. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Negara Republik Indonesia. ----------------. 2014. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.09/2014 tentang Standar Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat. Negara Republik Indonesia Financial Accounting Standards Board (FASB). 2008. Statement of Financial Accounting Concepts No. 2: Qualitative Characteristics of Accounting Information. Original Pronouncements As Amended. Governmental Accounting Standards Boards (GASB). 1987. Concepts Statement No. 1: Objectives of Financial Reporting. Norwalk. Hood, C. 2010. Accountability and Transparency: Siamese Twins, Matching Parts, Awkward Couple? West European Politics, Vol. 33, No. 5, pp. 989-1009. International Accounting Standards Board (IASB). 2003. International Public Sector Accounting Standards (IPSAS). No 1. Presentation of Financial Statements. Appendix A Qualitative Characteristics of Financial Reporting. London: IFRS Publication. Mardiasmo. 2005. Akuntansi Sektor Publik. Edisi 2. Yogyakarta: Penerbit Andi. Nasution, Anwar. 2009. Perbaikan Pengelolaan Keuangan Negara dalam Era Reformasi. Dialog Publik, Manado. Stiglitz, J. E. 1999. On Liberty, the Right to Know, and Public Discourse: The Role of Transparency in Public Life. Oxford Amnesty Lecture, Oxford, U.K. Standar Profesional Akuntan Publik Panduan Teknis Pelaksanaan Anggaran dan Akuntansi Pemerintah Pusat Edisi 18

17

Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Bahan Ajar Program Percepatan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah. 2015. Bahan Presentasi Subdit Bimbingan Akuntansi Instansi. 2015. Telaah Laporan Keuangan.


18

Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Contoh Format Telaah Laporan Keuangan KERTAS KERJA TELAAH LAPORAN KEUANGAN Periode : Kode Satker Satker Eselon 1 Kementerian

: : : :

........................................... ........................................... ........................................... ........................................... Objek Penelaahan

Kondisi LK

Seharusnya

Beri tanda centang (√) sesuai Laporan Keuangan. Bila terisi pada kolom yang tidak seharusnya, agar diuraikan pada lembar lampiran NERACA PERCOBAAN Pengecekan Akun-akun: 1. Adakah akun 41XXXX (Pendapatan Perpajakan) 2. Adakah akun 43XXXX (Pendapatan Hibah) 3. Adakah akun-akun yang seharusnya hanya pada BUN 4. Adakah akun-akun yang seharusnya tidak ada pada KL ybs. Akun Khusus Satker BLU:

Ada

Tidak

Seharusnya Tidak Tidak Tidak Tidak

Ya

tidak

1. Apakah Satker ini Satker BLU? Apabila Jawabannya "YA", loncati 3 pertanyaan berikut, Apabila Jawabannya "TIDAK", lanjut ke 3 pertanyaan berikut Ada

Tidak

Seharusnya

1.

Adakah akun 424XXX

Tidak

2.

Adakah akun 525xxx

Tidak

3.

Adakah akun 537xxx

Tidak

Pengecekan Saldo Tidak Normal 1. Adakah akun dengan uraian "null"

Ada

Seharusnya Tidak

Ya 2.

Tidak

tidak

Seharusnya

Apakah seluruh Akun 1XXXXX bersaldo (D)

Ya

Apakah seluruh Akun Penyisihan Piutang bersaldo (K)

Ya

Apakah seluruh Akun Akumulasi Penyusutan bersaldo (K)

Ya

Apakah seluruh Akun 2XXXXX bersaldo (K)

Ya

Apakah seluruh Akun 4XXXXX bersaldo (K)

Ya

Apakah seluruh Akun Pengembalian Pendapatan bersaldo (D) Apakah seluruh Akun 5XXXXX bersaldo (B) kecuali Beban Penyisihan Piutang

Ya Ya

Apakah seluruh Akun Pengembalian Belanja bersaldo (K)


Ya

19


Ya 3. 4.

Seharusnya Ya Ya

Ya 5.

Tidak

Apakah Akun 313111 (ditagihkan ke EL) = Total Belanja Netto di LRA Face Apakah Akun 313121 (diterima dari EL) = Total Pendapatan Netto di LRA Face Tidak

Apakah ada akun 491429 (Pendapatan Perolehan Aset Lainnya)

Seharusnya Ya/Tidak

Apakah akun 491429 berasal dari Jurnal di Aplikasi SAIBA Apakah akun 491429 berasal dari Jurnal kiriman dari SIMAK

Tidak Ya

Akun 491429 sangat jarang terjadi, apabila ada, konfirmasi kebenarannya, uraikan dalam lampiran. LAPORAN OPERASIONAL Pengecekan hal-hal yang tidak boleh ada 1. Adakah pendapatan Perpajakan

Ada

Tidak

Seharusnya Tidak

2.

Adakah pendapatan Hibah

Tidak

3.

Adakah beban bunga

Tidak

4.

Adakah beban subsidi

Tidak

5.

Adakah beban hibah

Tidak

6.

Adakah beban transfer

Tidak

7.

Adakah beban lain-lain

Tidak

Pengecekan saldo Normal 1.

Ada

Tidak

Seharusnya

Adakah akun "null"

Tidak

Seluruh Nilai Normal Akun LO adalah Positif, kecuali beban penyisihan piutang dapat bernilai negatif Kegiatan Operasional Pendapatan

Positif

Negatif

Seharusnya Positif

-

Beban Pegawai

Positif

-

Beban Persediaan

Positif

-

Beban Barang dan Jasa

Positif

-

Beban Pemeliharaan

Positif

-

Beban Perjalanan Dinas Beban Barang Untuk Diserahkan kpd Masyarakat

Positif

-

Beban Penyusutan dan Amortisasi

Positif

-

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

-

Kegiatan Non Operasional Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar Beban Pelepasan Aset non Lancar -

Positif Pos/Neg Positif

Negatif

Seharusnya Positif Positif

Pendapatan Penyelesaian Kewajiban jangka Panduan Teknis Pelaksanaan Anggaran dan Akuntansi Pemerintah Pusat Edisi 18

Positif 20

Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Panjang -

Beban Penyelesaian Kewajiban jangka Panjang Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional lainnya

Positif

Beban dari Kegiatan Non Operasional lainnya

Positif

Pengecekan antar Laporan Nilai "Surplus/(Defisit)-LO" = Nilai "Surplus/ (Defisit) - LO" di LPE

Positif

Sama

Tidak

Seharusnya Sama

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS Pengecekan antar Laporan 1. Saldo Ekuitas Awal di LPE = Jumlah Ekuitas di Neraca 2014 Audited 2. Saldo Ekuitas Akhir di LPE = Saldo Ekuitas di Neraca

Sama

Pengecekan akun khusus 1. Adakah akun "Selisih Revaluasi Aset Tetap" ? Bila ada, cek apakah berasal dari Inventarisasi dan Penilaian? Akun ini hanya khusus dari IP dan Jurnal kiriman dari SIMAK. Uraikan hasil pengecekan dalam lampiran TLK

Ada

Tidak

Seharusnya Sama Sama

Tidak

Seharusnya Tidak

NERACA Pengecekan Persamaan Akuntansi 1. Aset = Kewajiban + Ekuitas

Sama

Tidak

Seharusnya Sama

2.

Saldo Awal = Angka Audited Laporan 2014

Sama

3.

Kas Di Bendahara Pengeluaran = Uang Muka dari KPPN

Sama

Pengecekan Akun Khusus 4. Adakah akun "Pendapatan yang ditangguhkan" ?

Ada

Pengecekan Keterkaitan Transaksi 5. Ada Akun Piutang maka akan ada akun: (jika tidak ada, lewati sub pertanyaan) Penyisihan Piutang

Ada

6. 7. -

Tidak

Seharusnya Tidak

Tidak

Beban Penyisihan Piutang Ada persediaan maka akan ada akun: (jika tidak ada, lewati sub pertanyaan) Beban Persediaan Ada Aset Tetap/Aset Lainnya maka akan ada akun: (jika tidak ada lewati sub pertanyaan) Akumulasi AT/AL

Seharusnya Ada/Tidak Ada Ada Ada/Tidak Ada Ada/Tidak Ada

Beban Penyusutan/Amortisasi Panduan Teknis Pelaksanaan Anggaran dan Akuntansi Pemerintah Pusat Edisi 18

Ada 21

Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pengecekan antar laporan 8. Saldo Neraca SAIBA sama dengan Laporan BMN untuk

Sama

Tidak

Seharusnya

-

Persediaan

Sama

-

Aset Tetap

Sama

-

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Sama

-

Aset Lainnya

Sama

-

Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya

Sama

LAPORAN REALISASI ANGGARAN/BELANJA (LRA/B) 1 Adakah saldo negatif di LRAB 2

Ada

Seharusnya Tidak

Ada uraian jenis belanja "tidak ada"

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 1. Rincian yang ada di CALK sama dengan LKKL (Neraca Percobaan)

Tidak Sama

Tidak

Seharusnya Sama

Ya 2.

Tidak

Tidak

Seharusnya

Apakan semua akun di LO dan LPE telah dijelaskan?

Ya

3.

Pastikan tanda tangan pada :

-

Pernyataan Laporan sudah Direview

Ada

-

Pernyataan Tanggung Jawab

Ada

Ada

Tidak

Mengetahui Kepala Satker

Penelaah

....................... NIP .................

.......................... NIP ....................


Seharusnya

22


Peran Bendahara Pengeluaran dalam Penyusunan Laporan Keuangan Oleh M Teguh Pramesty

A. Pendahuluan Satuan Kerja (Satker) adalah Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang

yang

merupakan

bagian

dari

suatu

unit

organisasi

pada

Kementerian Negara/Lembaga yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan

dari

suatu

menyelenggarakan

fungsi

program. tertentu

Satuan

Kerja

pemerintahan.

dibentuk Untuk

untuk

membiayai

pelaksanaan fungsi tersebut, pemerintah menyediakan alokasi dana melalui mekanisme penganggaran. Distribusi kewenangan dalam satuan kerja dibuat sedemikian rupa dalam rangka akuntabilitas pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran. Pimpinan satker sebagai Kuasa Pengguna Anggaran

bertanggungjawab

secara

penuh

atas

pelaksanaan

dan

pertanggungjawaban anggaran. Pejabat Pembuat Komitmen dengan Pejabat Penerbit Surat Perintah Membayar merupakan cerminan mekanisme check and

balance

yang

memungkinkan

pimpinan

satker

mengendalikan

pelaksanaan kegiatan, penganggaran, dan pengelolaan sumber daya lainnya secara lebih mudah dan dapat dipertanggungjawabkan. Bendahara pengeluaran satker memiliki peran yang sangat vital dalam operasional satker. Bendahara pengeluaran bertugas mengelola seluruh transaksi pelaksanaan anggaran yang tertuang dokumen pelaksanaan anggaran. Sebagai

wujud

pertanggungjawaban

pelaksanaan

anggaran,

satker

diwajibkan menyusun laporan keuangan yang terdiri dari neraca, laporan realisasi anggaran, laporan operasional. Laporan perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan. Dokumen sumber yang dibutuhkan dalam penyusunan laporan keuangan harus dapat diakses dengan mudah oleh penyusun laporan keuangan. Dokumen sumber tersebut berasal dari pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan keuangan satker seperti PPK, PP SPM dan bendahara pengeluaran. Sehingga untuk memperoleh laporan Panduan Teknis Pelaksanaan Anggaran dan Akuntansi Pemerintah Pusat Edisi 18

23

Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan keuangan yang andal dibutuhkan kerjasama dari semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan keuangan satker. Peranan penting dari pihak-pihak pengelola keuangan tersebut (khususnya bendahara pengeluaran) yang melatarbelakangi penulisan artikel ini sehingga

diharapkan

artikel

ini

dapat

dijadikan

panduan

dalam

memperlancar penyusunan laporan keuangan satker. B. Tugas dan Fungsi Bendahara Pengeluaran Satker Menurut Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 pasal 35 ayat (2) disebutkan bahwa setiap orang yang diberi tugas menerima, menyimpan, membayar, dan/atau menyerahkan uang atau surat berharga atau barangbarang negara adalah bendahara yang wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Badan Pemeriksa Keuangan. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 pasal 1 nomor urut 14 menyebutkan bahwa bendahara adalah setiap orang atau badan yang diberi tugas untuk dan atas nama Negara/daerah menerima, menyimpan, membayar, dan atau mengeluarkan uang/surat berharga/barangbarang milik Negara/daerah. Berdasarkan ruang lingkup tugas dan wewenang yang ada pada bendahara maka dikenal ada dua jenisbendahara yaitu Bendahara Penerimaan dan Bendahara

Pengeluaran.

Selain

itu,

untuk

aktivitaspekerjaan

yang

kompleks dan lokasinya berjauhan dengan tempat kedudukan Bendahara Pengeluaran maka Menteri/Pimpinan Lembaga atau pejabat yang diberi kuasa dapat mengangkat satu atau lebihBendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) guna kelancaran pelaksanaan kegiatan di maksud. Bendahara

pengeluaran

selaku

pejabat

perbendaharaan

bertanggungjawab kepada kuasa Bendahara umum negara dan wajib menatausahakan dan mempertanggungjawabkan seluruh uang dan atau surat

berharga

yang

berada

dalam

pengelolaannya.

Disamping

itu

bendahara pengeluaran diangkat oleh menteri/pimpinan lembaga atau pejabat yang diberi kuasa (kepala kantor/satker) wajib membukukan seluruh transaksi pelaksanaan anggaran yang tertuang dalam DIPA, kecuali transaksi yang melalui SPM LS/SP2D LS kepada pihak ketiga (hanya dicatat dalam buku pengawas anggaran). Tidak dikecualikan pula Panduan Teknis Pelaksanaan Anggaran dan Akuntansi Pemerintah Pusat Edisi 18

24

Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan kewajiban bendahara untuk membukukan dan mempertanggungjawabkan hibah dan/atau bantuan sosial yang dikelola oleh satker. Bahkan jika satker mengelola hibah yang tidak masuk dalam DIPA, bendahara tetap wajib membukukan dana yang diperoleh dari hibah tersebut. Bendahara pengeluaran dapat dibantu oleh Bendahara pengeluaran pembantu (BPP) yang diangkat oleh Menteri/Pimpinan lembaga yang didelegasikan kepada kepala Kantor/satker. Pengangkatan BPP tersebut bertujuan

untuk

memperlancar

pelaksanaan

kegiatan

bendahara

pengeluaran dengan persyaratan antara lain: a. Terdapat

kegiatan

yang

lokasinya

berjauhan

dengan

tempat

kedudukan bendahara pengeluaran b. Beban kerja bendahara pengeluaran sangat berat berdasarkan penilaian kepala kantor/satker C. Aktivitas Bendahara Pengeluaran Bendahara pengeluaran harus menatausahakan seluruh uang/surat berharga yang dikelolanya. Uang tersebut disimpan dalam rekening bendahara atas nama jabatannya pada bank umum/kantor pos yang telah mendapat persetujuan Kuasa BUN. Jenis-jenis

uang/surat

berharga

yang

harus

ditatausahakan

oleh

Bendahara pengeluaran/BPP meliputi: 1) Uang Persediaan (UP) 2) Uang yang berasal dari Kas Negara melalui SPM LS bendahara 3) Uang yang berasal dari potongan atas pembayaran yang dilakukan sehubungan dengan fungsi bendahara selaku wajib pungut 4) Uang dari sumber lainnya yang menjadi hak negara 5) Uang lainnya yang menurut ketentuan peraturan perundangundangan boleh dikelola oleh Bendahara Untuk uang sebagaimana pada poin 3) dan 4) wajib disetorkan oleh Bendahara Pengeluaran ke Kas Negara dan tidak dapat digunakan untuk keperluan apapun dan dengan alasan apapun. Aktivitas bendahara pengeluaran dalam mengelola dana/uang yang menjadi tanggungjawabnya dibedakan menjadi: Panduan Teknis Pelaksanaan Anggaran dan Akuntansi Pemerintah Pusat Edisi 18

25

Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan 1. Pengelolaan Uang yang berasal dari dana UP 2. Pengelolaan Uang yang berasal dari SPM LS bendahara 3. Penyaluran dana kepada BPP dan LPJ BPP 4. Aktivitas lainnya Penjelasan dari aktivitas bendahara pengeluaran tersebut sebagai berikut: 1. Pengelolaan Uang Berasal dari dana UP Pengelolaan uang yang berasal dari dana UP merupakan salah satu aktivitas utama bendahara pengeluaran satuan kerja. Pengelolaan uang dari dana UP dibedakan menjadi empat yaitu pengelolaan uang dari penerbitan SPM/SP2D UP/TUP, pembayaran kepada pihak ketiga, proses pengajuan penggantian dana UP/TUP (revolving) dan pertanggungjawaban dana UP/TUP melalui SPM GU Nihil/ SPM PTUP. a. Pengelolaan dari Penerbitan SPM/SP2D UP/TUP Bendahara pengeluaran menerima dan menatausahakan uang yang berasal dari SPM/SP2D UP/TUP yang telah diterbitkan. Uang tersebut diterima melalui rekening bendahara pengeluaran dimaksud. Untuk memperlancar pembayaran uang dapat disimpan dalam brankas dengan ketentuan setiap akhir hari kerja, uang tunai yang berasal dari UP/TUP yang ada pada kas bendahara pengeluaran/BPP paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta). Jika dalam brankas tersebut terdapat jumlah

yang

melebihi

pengeluaran/BPP

batas

membuat

yang

berita

ditentukan

acara

yang

maka

bendahara

ditandatangani

oleh

bendahara pengeluaran dan PPK. b. Pembayaran kepada Pihak ketiga/pihak terbayar UP digunakan untuk membiayai keperluan kegiatan operasional seharihari satker dan membiayai pengeluaran yang tidak dapat dilakukan melalui mekanisme pembayaran LS. UP merupakan uang muka kerja dari Kuasa BUN kepada Bendahara pengeluaran yang dapat dimintakan penggantiannya. Pembayaran dana yang berasal dari UP dilakukan kepada pihak ketiga/pihak terbayar jika pihak ketiga/pihak terbayar tersebut telah melakukan

kewajibannya.

Bendahara

pengeluaran/BPP

dapat

melaksanakan pembayaran UP setelah menerima Surat perintah bayar


26

Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (SPBy) yang ditandatangani PPK atas nama KPA dengan dilampiri bukti pengeluaran berupa: -

Kuitansi/bukti pembelian yang telah disahkan oleh PPK beserta faktur pajak dan SSP

-

Nota/ bukti penerimaan barang/jasa atau dokumen pendukung lainnya yang diperlukan dan telah disahkan PPK.

Bendahara pengeluaran/BPP akan melakukan pengujian terhadap Spby yang diajukan PPK. Pengujian tersebut meliputi: 1) kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh PPK; 2) kebenaran atas hak tagih, meliputi: -

pihak yang ditunjuk untuk menerima pembayaran;

-

nilai tagihan yang harus dibayar;

-

jadwal waktu pembayaran; dan

-

ketersediaan dana yang bersangkutan.

3) kesesuaian

pencapaian

keluaran

antara

spesifikasi

teknis

yang

disebutkan dalam penerimaan barang/jasa dan spesifikasi teknis yang disebutkan dalam dokumen perjanjian/kontrak; 4) ketepatan penggunaan kode mata anggaran pengeluaran (akun 6 digit). Bendahara pengeluaran melakukan pembayaran atas tagihan dalam SPBy apabila telah memenuhi persyaratan pengujian tersebut dan menolak SPBy yang diajukan jika tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan. c. Proses pengajuan penggantian UP/TUP Pengajuan penggantian dana UP dapat dilakukan oleh bendahara pengeluaran apabila UP yang telah digunakan paling sedikit 50% (lima puluh persen). Demikian pula BPP dapat mengajukan penggantian UP melalui bendahara pengeluaran apabila UP yang dikelolanya telah dipergunakan 50% (lima puluh persen). Penggantian dana yang diajukan bendahara pengeluaran tersebut memperhatikan ketersediaan dana yang dibayarkan melalui UP dalam DIPA. Selanjutnya Bendahara pengeluaran menyampaikan bukti-bukti pengeluaran dilengkapi dengan perhitungan besaran UP kepada PPK untuk pembuatan SPP GU. Demikian pula untuk proses pengajuan TUP, bendahara pengeluaran dapat mengajukan SPP TUP dikarenakan sisa UP tidak cukup untuk Panduan Teknis Pelaksanaan Anggaran dan Akuntansi Pemerintah Pusat Edisi 18

27

Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan membiayai kegiatan yang sifatnya mendesak/tidak dapat ditunda. Syarat lain adalah digunakan dan dipertanggungjawabkan paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal SP2D dan tidak digunakan untuk kegiatan yang harus dilaksanakan dengan pembayaran LS. Pengajuan TUP tersebut dilampiri rincian penggunaan dana yang ditandatangani bendahara pengeluaran bersama PK atas nama KPA. d. Pertanggungjawaban dana UP/TU melalui SPMGU Nihil/SPM PTUP Atas dana UP yang dikelola, bendahara pengeluaran mengajukan SPM GU Nihil untuk dana UP dan SPM PTUP untuk dana TUP. Bendahara mengajukan bukti-bukti pengeluaran kepada PPK untuk pembuatan SPP GU Nihil/SPP PTUP. Pertanggungjawaban UP/TUP pada akhir tahun anggaran, pengajuan SPM dan SP2D GUP Nihil/PTUP dapat dilakukan melampaui tahun anggaran. Untuk dana UP/TUP yang tersisa maka bendahara pengeluaran melakukan penyetoran atas sisa UP/TUP ke Kas negara

pada

akhir

kegiatan

menggunakan SSBP.

atau

akhir

tahun

anggaran

dengan

SSBP penyetoran sisa UP dibukukan pada BKU,

Buku pembantu kas dan buku pembantu UP. Sedangkan setoran atas pungutan pajak dilakukan segera setelah dilakukan pungutan/potongan dengan menggunakan SSP. SSP dibukukan oleh bendahara pengeluaran pada BKU, buku pembantu kas dan buku pembantu pajak. Pembayaran atas uang yang berasal dari SPM LS bendahara SPM-LS Bendahara yang telah diterbitkan SP2Dnya merupakan realisasi

belanja

yang

dilakukan

oleh

Kuasa

PA

dan

mengurangi/membebani pagu anggaran yang disediakan dalam DIPA. Pelaksanaan pembayaran atas SPM tersebut dilakukan dari Kas Negara kepada pegawai/pihak ketiga melalui Bendahara Pengeluaran. Terdapat dua macam pemotongan pajak pada pihak terbayar, yaitu a. Pemotongan kepada pihak terbayar telah dilakukan pada saat penerbitan SPM-LS

Bendahara

dimaksud.

Oleh

karena

itu,

pelaksanaan

pembayaran dilakukan atas nilai netto berdasarkan daftar yang sudah dibuat. Demikian juga penyetoran atas sisa SPM-LS Bendahara ke Kas Negara dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran dengan menggunakan Panduan Teknis Pelaksanaan Anggaran dan Akuntansi Pemerintah Pusat Edisi 18

28

Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB) apabila masih di tahun bersangkutan dan menggunakan Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) apabila telah lewat tahun, hal ini dapat dilakukan apabila setelah waktu yang ditentukan, uang dimaksud tidak tersampaikan kepada pihak yang dituju. b. Dalam hal SPM-LS Bendahara tidak terdapat potongan pajak pihak terbayar, Bendahara Pengeluaran wajib melakukan pemotongan pajak dimaksud pada saat pelaksanaan pembayaran. SPM-LS kepada pihak ketiga/rekanan yang dinyatakan sah merupakan realisasi

belanja

yang

dilakukan

oleh

Kuasa

PA

dan

mengurangi/membebani pagu anggaran yang disediakan dalam DIPA. Pelaksanaan pembayaran atas SPM tersebut dilakukan langsung dari Kas Negara kepada pihak ketiga/rekanan. Sehingga, bagi satker yang hanya melakukan

pembayaran

ketiga/rekanan,

tidak

dengan

perlu

menggunakan

ditunjuk

Bendahara

LS

kepada

dan

tidak

pihak perlu

pembukuan Bendahara. Namun, dalam hal Bendahara Pengeluaran yang memiliki DIPA dengan sistem UP dan LS kepada Pihak Ketiga maka SPMLS kepada pihak ketiga/rekanan langsung dicatat sebagai pengurang pagu di kolom Sudah Disahkan pada Posisi UP sesuai akun berkenaan pada Buku Pengawasan Anggaran Belanja tanpa perlu dibukukan dalam BKU dan Buku Pembantu. 2. Penyaluran Dana kepada Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) selaku perpanjangan tangan dari Bendahara Pengeluaran, penyaluran dana kepada BPP (baik yang bersumber dari UP maupun SPM-LS Bendahara) pada dasarnya belum merupakan belanja/pengeluaran kas bagi Bendahara Pengeluaran. Dengan demikian,

kas

pada

BPP

masih

merupakan

uang

yang

harus

dipertanggungjawabkan oleh Bendahara Pengeluaran. 3. Aktivitas Kas Lainnya Bendahara

Pengeluaran

wajib

membukukan

dan

mempertanggungjawabkan seluruh uang yang diterimanya dan seluruh uang yang ada di satker tersebut seperti hibah dan/ atau bantuan sosial


29

Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (bansos) sebab, pada dasarnya, hanya Bendahara yang berhak mengelola uang satker tersebut. D. Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran Bendahara penerimaan

menyelenggarakan

dan

pengeluaran

pembukuan

uang/surat

terhadap

berharga

dalam

seluruh rangka

pelaksanaan anggaran satuan kerja termasuk hibah dan bantuan sosial yang berada di bawah pengelolaannya.Pembukuan Bendahara terdiri dari Buku Kas Umum, Buku Pembantu dan Buku PengawasanAnggaran. Pembukuan didasarkan atas dokumen sumber pembukuan bendahara. Pembukuan yangdilakukan oleh bendahara dimulai dari Buku Kas Umum dan dilanjutkan pada buku-bukupembantu yang terdiri dari Buku Pembantu Kas, Buku PembantuUP/TUP, Buku Pembantu LS Bendahara, Buku Pembantu Pajak dan Buku Pembantu Lain-lain. Bendahara pengeluaran wajib menyusun laporan pertanggungjawaban (LPJ) secara bulanan atasuang yang dikelolanya. LPJ disusun berdasarkan Buku Kas Umum, buku-buku pembantu dan BukuPengawasan Anggaran yang telah diperiksa dan direkonsiliasi oleh KPA/ PPK atas nama KPA. LPJ tersebut menyajikan informasi sebagai berikut : 1) keadaan pembukuan pada bulan pelaporan, meliputi saldo awal, penambahan,

penggunaan,dan

saldo

akhir

dari

buku-buku

pembantu; 2) keadaan kas pada akhir bulan pelaporan, meliputi uang tunai di brankas dan saldo di rekening bank/pos; 3) hasil rekonsiliasi internal (antara pembukuan bendahara dengan UAKPA); 4) penjelasan atas selisih (jika ada), antara saldo buku dan saldo kas. Pembukuan dan pelaporan pertanggungjawaban terhadap seluruh penerimaan dan pengeluaran oleh Bendahara Pengeluaran dilakukan dengan aplikasi yang dibuat dan dibangun oleh Kementerian Keuangan cq. Ditjen perbendaharaan. Aplikasi yang digunakan untuk pembukuan bendahara adalah aplikasi SILABI yang teerintegrasi de`ngan aplikasi SAS. dilakukan dengan tulis tangan atau komputer.


30

Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Dari aktivitas bendahara pengeluaran di atas beberapa memerlukan pembukuan sebagai pertanggungjawaban uang yang dikelolanya. Aktivitas dan pembukuan yang perlu dilakukan oleh bendahara pengeluaran antara lain: 1. Pengelolaan Uang yang berasal dari dana UP Pembukuan bendahara pengeluaran atas pengelolaan uang yang berasal dari dana UP terbagi menjadi lima antara lain: a. Pada saat menerima UP dan atau TUP dari KPPN, berdasarkan SPM/SP2D dan rekening koran, bendahara pengeluaran melakukan pembukuan sebagai berikut: - Dibukukan pada BKU sebesar nilai bruto di sisi debit dan sebesar nilai potongan (jika ada) di sisi kredit - Dibukukan pada Buku Pembantu Kas dan Buku Pembantu UP sebesar nilai netto disisi debet b. Pada saat menerima dana yang berasal dari SPM GUP yang telah diterbitkan SP2D-nya merupakan dokumen sumber bagi bendahara pengeluaran dengan melakukan pembukuan sebagai berikut: - Dibukukan pada BKU sebesar nilai bruto dis sisi debet dan nilai potongan (jika ad) di sisi kredit - Dibukukan pada Buku Pembantu kas dan Buku pembantu UP sebesar nilai netto di sisi debet. c. SPM-GUP Nihil dan atau SPM-PTUP yang dinyatakan sah merupakan dokumen

sumber

sebagai

bukti

pengesahan

belanja

yang

menggunakan UP/TUP dan dibukukan oleh Bendahara pengeluaran sebesar nilai bruto di sisi debet dan sisi kredit (in-out) pada Buku Kas Umum, dan dibukukan di kolom Sudah Disahkan pada Posisi UP pada Buku Pengawasan Anggaran Belanja. d. Berdasar kuitansi/bukti pembayaran (termasuk faktur pajak) kepada pihak ketiga uang atas dana yang menggunakan UP, bendahara pengeluaran melakukan pembukuan: - Dibukukan sebesar nilai bruto di sisi kredit pada BKU, Buku pembantu Kas, dan Buku pembantu UP, dan dicatat di sisi Bukti


31

Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pengeluaran pada Posisi UP pada Buku Pengawasan Anggaran belanja sesuai akun terkait - Dibukukan sebesar nilai faktur/surat setoran pajak (SSP) di sisi debet pada BKU, Buku pembantu Kas dan Buku Pembantu pajak e. Jika pada akhir tahun bendahara pengeluaran menyetor sisa UP dengan

menggunakan

SSBP,

maka

bendahara

pengeluaran

membukan di sisi kredit pada BKU, Buku pembantu Kas, dan Buku pembantu UP. Sedangkan setoran atas pungutan pajak segera setelah dilakukan pungutan/setoran dengan menggunakan SSP. Atas SSP tersebut bendahara pengeluaran membukukan di sisi kredit pada BKU, Buku Pembantu Kas, dan Buku Pembantu Pajak. 2. Pengelolaan Uang yang berasal dari SPM LS bendahara Pembukuan

yang

dilakukan

oleh

bendahara

pengeluaran

atas

pengelolaan uang yang berasal dari SPM LS bendahara antara lain: a. Pembukuan yang dilakukan ketika diterbitkan SP2D atas SPM LS bendahara - Dibukukan sebesar nilai bruto di sisi debet pada BKU dan dicatat di kolom Sudah Disahkan pada posisi UP pada Buku Pengawasan Anggaran Belanja sesuai kode akun bersangkutan. - Dibukukan sebesar nilai potongan di sisi kredit pada Buku Kas Umum - Dibukukan sebesar nilai netto di sisi debet pada Buku pembantu Kas dan Buku pembantu LS Bendahara b. Penyetoran atas sisa SPM LS Bendahara Pada dasarnya saat penerbitan SPM LS Bendahara sudah dilakukan pemotongan

sehingga

pembayaran

dilakukan

atas

nilai

netto

berdasarkan daftar yang sudah dibuat. Apabila telah lewat waktu yang ditentukan uang tidak dapat tersampaikan kepada pihak yang dituju maka bendahara pengeluaran wajib menyetorkan ke kas negara dengan menggunakan Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB) jika masih tahun bersangkutan dan menggunakan Surat Setoran Bukan pajak (SSBP) jika telah lewat tahun bersangkutan.


32

Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Adapun atas bukti penyetoran berupa SSPB/SSBP, pembukuan dilakukan sebagai berikut: -

Dibukukan sebesar tanda terima/bukti pembayaran di sisi kredit pada BKU, Buku Pembantu Kas, dan Buku Pembantu LS Bendahara

-

SSPB/SSBP yang dinyatakan sah, dibukukan di sisi kredit pada BKU, Buku pembantu kas, dan Buku Pembantu LS Bendahara

c. Pemotongan kepada pihak terbayar jika dalam SPM-LS Bendahara tidak terdapat pemotongan pajak. Bendahara pengeluaran wajib melakukan pemotongan pajak pihak terbayar

pada

saat

pelaksanaan

pembayaran

jika

pada

saat

penerbitan SPM LS Bendahara tidak terdapat pemotongan pajak dimaksud. Pembukuan yang dilakukan bendahara atas pemotongan tersebut adalah sebesar nilai potongan pajak/SSP dibukukan di sisi debet pada BKU, Buku Pembantu Pajak. Kemudian pada saat bendahara pengeluaran menyetorkan dengan menggunakan SSP yang dinyatakan sah maka dilakukan pembukuan pada sisi kredit pada BKU, Buku Pembantu Kas dan Buku Pembantu pajak. d. Penyaluran dana kepada BPP Pembukuan penyaluran dana kepada BPP adalah sebesar tanda terima/bukti transfer kepada BPP di sisi debet dan di sisi kredit (in-out) pada BKU, di sisi kredit pada Buku Pembantu Kas, dan di sisi debet pada Buku Pembantu BPP. e. Aktivitas lainnya Pembukuan bendahara pengeluaran yang dilakukan dalam rangka adanya aliran kas masuk atau kas keluar yang disebabkan diluar dari aktivitas yang disebutkan sebelumnya antara lain: - Bukti penerimaan lainnya dibukukan di sisi debet pada BKU, Buku Pembantu kas dan Buku Pembantu Lain-lain - SSBP yang dinyatakan sah, yang merupakan setoran atas penerimaan lain-lain dibukukan di sisi kredit pada BKU, Buku Pembantu kas dan Buku Pembantu lain-lain.


33

Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Sedangkan untuk hibah dan atau bantuan sosial yang tidak secara langsung dikelola oleh Bendahara Pengeluaran tetap dibukukan sebagai berikut: - Bukti penerimaan (dapat berupa rekening koran) dibukukan sebesar penerimaan yang terjadi di sisi debet pada BKU, Buku Pembantu kas dan Buku Pembantu lain-lain - Bukti pengeluaran (dapat berupa rekening koran) dibukukan sebesar pengeluaran yang terjadi di sisi kredit pada BKU, Buku Pembantu kas dan Buku Pembantu Lain-lain. - Jika hibah dan bantuan sosial tersebut tercantum dalam DIPA maka jumlah pengeluaran dicatat sebagai realisasi anggaran pada Buku Pengawasan Anggaran belanja, kecuali diatur lain. E. Peran Bendahara Satker dalam Penyusunan LK 1. LRA dan LO Pembukuan bendahara menggunakan basis kas. Namun meskipun basis pembukuan bendahara sama dengan pelaporan dalam LRA namun pembayaran yang dilakukan oleh bendahara jika belum disahkan/belum SPM/SP2D-kan belum dianggap sebagai realisasi yang mengurangi pagu anggaran dalam DIPA. Bendahara pengeluaran dapat melaksanakan pembayaran dari dana UP setelah menerima Surat perintah Bayar (SPBy) yang ditandatangani oleh PPK atas nama KPA. SPBy tersebut dilampiri dengan bukti pengeluaran berupa: -

Kuitansi/bukti pembelian yang telah disahkan PPK beserta faktur pajak dan SSP

-

Nota/bukti penerimaan/jasa atau dokumen pendukung lainnya yang diperlukan dan telah disahkan PPK.

Dari beberapa bentuk pengujian di atas, peranan bendahara dalam rangka penyusunan LRA antara lain adalah a)

menguji kebenaran hak tagih dari sisi ketersediaan dana yang bersangkutan

sebelum

melakukan

pembayaran

atas

suatu

pengeluaran, bendahara seharusnya meneliti apakah dana yang akan digunakan tersebut masih tersedia dalam pagu anggaran atau tidak. Panduan Teknis Pelaksanaan Anggaran dan Akuntansi Pemerintah Pusat Edisi 18

34

Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Jika bendahara melakukan pembayaran namun ternyata dana tidak tersedia

dalam

pagu

anggaran

maka

bendahara

tidak

dapat

mengajukan penggantian dana UP yang dikelolanya kepada KPPN. Demikian pula kecermatan perlu dimiliki oleh bendahara dalam memenej ketersediaan dana dalam pagu anggaran, hal ini untuk menghindari terjadinya pagu minus (pengeluaran melebihi pagu). b)

menguji ketepatan penggunaan kode mata anggaran pengeluaran istilah

yang

digunakan

untuk

menunjukkan

mata

anggaran

pengeluaran dalam pelaporan keuangan pemerintah adalah bagan akun standar/akun. Dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar Pasal 1 disebutkan Bagan Akun Standar Standar (BAS) adalah daftar kodefikasi dan klasifikasi terkait transaksi keuangan yang disusun secara sistematis sebagai pedoman dalam perencanaan, penganggaran,

pelaksanaan

anggaran,

dan

pelaporan

keuangan

pemerintah. Bendahara harus meneliti penggunaan kode akun yang sesuai dengan DIPA

satker

bersangkutan.

Kode

akun

tersebut

berfungsi

untuk

menentukan pembebanan pengeluaran yang ajukan PPK karena dana yang tersedia dalam DIPA satker dikelompokkan menurut kelompok akun, sehingga penggunaan akun yang salah akan berakibat pembebanan dalam mata anggaran kurang tepat. Beberapa permasalahan yang biasa terjadi dalam penentuan kode akun yang benar antara lain: i.

Menentukan suatu belanja termasuk akun 523 atau 53. Bendahara pengeluaran harus memahami pengklasifikasian suatu belanja

apakah

termasuk

belanja

modal

atau

belanja

barang

pemeliharaan. Secara sederhana cara menentukan apakah belanja termasuk akun 53 atau termasuk 523 dapat dilihat pada flowchart di bawah ini:


35


Pemilihan antara Belanja Barang dan Belanja Modal dalam pengadaan awal

Y

Memenuhi Kriteria Pengakuan Aset Tetap?

Memenuhi Nilai Min. kapitalisasi:

P/M ≥ 300.000

T

Y

T Sesuai PMK ttg Penatausa haan BMN

Belanja Barang sesuai peruntukannya

Belanja Modal sesuai peruntukannya

Dari flowchart diatas dapat diketahui bahwa dalam pemilihan belanja barang atau belanja modal, bendahara harus memahami barang dibeli

apakah

memnuhi

kriteria

aset

tetap

yaitu

berwujud,

mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau

dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Jika tidak memenuhi

kriteria tersebut maka belanja tersebut digolongkan menjadi belanja barang. Jika telah terpenuhi kriteria pengakuan aset tetap, maka langkah selanjutnya adalah apakah belanja tersebut memenuhi kriteria minimun kapitalisasi dengan perincian Rp 300.000 untuk peralatan dan mesin dan 10 juta untuk gedung dan bangunan. Jika nilai belanja tersebut dibawah nilai kapitalisasi maka diklasifikasikan sebagai belanja barang, dan jika nilai di atas nilai minimum kapitalisasi maka diklasifikasikan sebagai belanja modal. Contoh -

pembelian kalkulator senilai Rp 150.000. digolongkan sebagai belanja barang

-

pembelian pembelian pintu senilai Rp 500.000, digolongkan sebagai belanja modal. Panduan Teknis Pelaksanaan Anggaran dan Akuntansi Pemerintah Pusat Edisi 18

36

Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan ii.

Menentukan apakah suatu belanja barang dapat digolongkan dalam akun 5218 (belanja yang menghasilkan persediaan) Dalam menentukan apakah suatu belanja barang dapat digolongkan sebagai belanja yang membentuk persediaan tidak dapat dilihat dari bentuk barangnya, melainkan niat awal (intention) pada saat penyusunan perencanaan kegiatan dan penyusunan RKAKL—nya, sehingga untuk barang-barang yang memang direncanakan habis pada

satu

kegiatan

tidak

dialokasikan

dari

Belanja

Barang

Persediaan dan tidak menjadi persediaan. Suatu barang dapat digolongkan

sebagai

barang

persediaan

apabila

perencanaan

pengadaan barang tersebut bersifat kontinu atau berkelanjutan, tidak hanya untuk satu kali kegiatan saja. Misalnya pengadaan seminar kit peserta pelatihan oleh satker balai pendidikan dan pelatihan pada kementerian tenaga kerja dan transmigrasi yang dapat dipakai untuk beberapa kegiatan pelatihan. Belanja untuk pengadaan seminar kit pada satker tersebut diklasifikasikan sebagai belanja

barang

persediaan

konsumsi

(akun

521811).

Hal

ini

dikarenakan merupakan kegiatan yang perencanaan pengadaannya bersifat

kontinyu/berkelanjutan.

Berbeda

dengan

pengadaan

seminar kit untuk peserta pelatihan SAIBA pada kppn, belanja pengadaan seminar kit tersebut menggunakan belanja bahan (akun 521211). Hal ini dikarenakan perencanaan kegiatan hanya dilakukan sekali saja (bersifat insidentil) dan habis dalam sekali kegiatan. Demikian pula untuk penerimaan PNBP yang bersifat umum seperti jasa giro yang diperoleh dari bank atas dana yang disimpan dalam rekening, bendahara pengeluaran harus memastikan akun dan kode satker yang tercatat dalam SSBP yang akan disetor ke bank persepsi telah sesuai. Laporan operasional satker menggunakan basis akrual untuk penyusunannya. Pada dasarnya setiap pembayaran tagihan baik belanja pegawai atau belanja barang dengan menggunakan dana UP yang dilakukan oleh bendahara pengeluaran akan mempengaruhi LO. Khusus untuk belanja barang dan jasa (kelompok akun 52) di Panduan Teknis Pelaksanaan Anggaran dan Akuntansi Pemerintah Pusat Edisi 18

37

Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan dalam jurnal akrual perlu dilakukan pemilahan karena tidak sekaligus menjadi beban barang seperti pada kelompok akun 51 dari belanja pegawai akan menjadi beban pegawai. Kelompok akun 52 akan dirinci menjadi beberapa beban antara lain -

Beban Jasa

-

Beban Pemeliharaan

-

Beban Perjalanan

-

Beban lain-lain

2. Neraca Bendahara pengeluaran sangat berperan dalam penyusunan neraca satker terutama dari uang/surat berharga yang dikelola bendahara dan pembayaran kepada pihak ketiga atas pembelian barang-barang persediaan yang menggunakan dana UP. 1.

Kas yang dikelola oleh bendahara pengeluaran Menurut PMK No. 162/PMK.05/2013 jenis-jenis uang/surat berharga

yang

harus

ditatausahakan

oleh

Bendahara

pengeluaran/BPP meliputi: a)

Uang Persediaan (UP)

b)

Uang yang berasal dari Kas Negara melalui SPM LS bendahara

c)

Uang

yang

berasal

dari

potongan

atas

pembayaran

yang

dilakukan sehubungan dengan fungsi bendahara selaku wajib pungut d)

Uang dari sumber lainnya yang menjadi hak negara

e)

Uang lainnya yang menurut ketentuan peraturan perundangundangan boleh dikelola oleh Bendahara

Untuk uang sebagaimana pada poin c) dan d) wajib disetorkan oleh Bendahara Pengeluaran ke Kas Negara dan tidak dapat digunakan untuk keperluan apapun dan dengan alasan apapun. Adapun untuk keperluan penyusunan laporan keuangan satker berupa neraca, uang yang berada dalam pengelolaan bendahara Pengeluaran terbagi menjadi dua yaitu kas di bendahara pengeluaran dan kas lainnya di bendahara pengeluaran. Sebagaimana tertuang Panduan Teknis Pelaksanaan Anggaran dan Akuntansi Pemerintah Pusat Edisi 18

38

Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan dalam lampiran

PMK No. 270/PMK.05/2014 tentang Pelaksanaan

Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis Akrual pada pemerintah pusat disebutkan bahwa kas yang dikelola bendahara Pengeluaran yang diberasa; dari UP/TUP diklasifikasikan sebagai Kas di Bendahara Pengeluaran. Sedangkan Kas lainnya di Bendahara Pengeluaran merupakan kas selain yang berasaldari Uang persediaan, dapat berupa bunga jasa giro yang belum disetor kas negara,uang pihak ketiga yang belum diserahkan seperti honorarium pegawai, atau pajakyang belurn disetor. Peranan bendahara pengeluaran dalam penyusunan

neraca

satker

ditinjau

dari

uang

yang

menjadi

pengelolaannya adalah a)

Kas di Bendahara Pengeluaran Aktivitas Bendahara pengeluaran dimulai ketika menerima Up dana atau TUP dari KPPN berdasarkan penerbitan SPM UPTUP/SP2D UP-TUP. Pembayaran UP dilakukan setelah adanya SPBy yang ditandatangani PPk atas nama KPA dengan dilampiri dokumen yang persyaratkan dan pihak ketiga telah melakukan kewajibannya. Aktivitas selanjutnya adalah penerimaan yang berasal

dari

SPM/SP2D

GU

sebagai

sarana

penggantian/pengisian kembali uang persediaan yang telah dibayarkan kepada pihak ketiga. Jika sampai dengan akhir periode pelaporan keuangan masih tersisa uang di rekening bendahara yang berasal dari dana UP/TUP yang belum disetorkan ke Kas negara atau belum diterbitkan SPM/SP2D nihilnya maka satker wajib mencatat kas di bendahara Pengeluaran disisi aset lancer dan uang muka KPPN di sisi kewajiban dengan jumlah yang sama. Pada aplikasi SAIBA dokumen

sumber

yang

akan

menghasilkan

akun

kas

di

bendahara pengeluaran dan uang muka dari KPPN pada neraca satker berasl dari input SPM/SP2D UP/TUP Aset lancar Kas di bendahara pengeluaran

XXX


39

Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Kewajiban jangka Pendek Uang Muka dari KPPN

XXX

Setoran atas sisa UP ke Kas Negara dilakukan oleh Bendahara pengeluaran pada akhir tahun anggaran dengan menggunakan SSBP.Jika pada akhir tahun anggaran/akhir periode pelaporan saldo UP/TUP pada Bendahara pengeluaran Nihil maka akun kas di Bendahara pengeluaran dan uang muka dari KPPN di neraca nihil. Pada aplikasi SAIBA dokumen sumber yang digunakan untuk menihilkan UP/TUP yang dikelola Bendahara menggunakan SPM/SP2D GU Nihil dan SSBP penyetoran sisa uang UP/TUP jika tidak menggunakan SPM/SP2D GU Nihil. b) Kas Lainnya di bendahara pengeluaran Beberapa jenis uang yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran yang dapat dikategorikan sebagai Kas lainnya di Bendahara Pengeluaran adalah dapat berupa bung. a jasa giro yang belum disetor kas negara, uang pihak ketiga yang belum diserahkan seperti honorarium pegawai, atau pajakyang belurn disetor atau hibah dari pihak lain. Pada aplikasi SAIBA Kas lainnya di Bendahara pengeluaran ini dicatat pada akhir periode pelaporan dengan menggunakan jurnal penyesuaian.Jurnal penyesuaian dibuat berdasarkan substansi asal uang dimaksud.Beberapa contoh jurnal penyesuaian yang menyebabkan munculnya akun Kas di Bendahara Pengeluaran lainnya, antara lain 1) Kas di Bendahara Pengeluaran dari penerimaan bunga jasa giro yang belum disetor ke Kas negara pada akhir periode pelaporan,sehingga

pada

aplikasi

SAIBA

satker

harus

mencatat jurnal: Tanggal Akun 31 des

Kas lainnya di bendahara

Debet

Kredit

Xxx

Pengeluaran Pendapatan jasa Giro

Xxx

Untuk mencatat pendapatan yang masih ada di Panduan Teknis Pelaksanaan Anggaran dan Akuntansi Pemerintah Pusat Edisi 18

40

Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan BendaharaPengeluaran Bila pada periode berikutnya terdapat penyetoran uang yang ada padabendahara pengeluaran di atas pada saat tersebut juga dilakukan penyesuaiansaldo kas lainnya di bendahara pengeluaran . Misalnya saldo kas di bendaharapengeluaran per 31 Desember 2015 tersebut disetor ke Kas Negara pada tanggal 3 Januari2016 maka satker harus membuat Jurnal Penyesuaian pada tanggal penyetoran adalah sebagaiberikut: Tanggal 3

Akun

Debet

Jan Pendapatan jasa Giro

Kredit

Xxx

2016 Kas lainnya di bendahara

Xxx

Pengeluaran Untuk menyesuaikan Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran yangtelah disetor 2) Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran yang berasal dari uang pihak ketiga yang sudah dibelanjakan (dibebankan pada DIPA), tetapi belum diserahkan kepada yang berhak. Tanggal Akun 31 des

Debet


Kredit

Xxx

Pengeluaran Utang pada pihak ketiga

Xxx

Untuk mencatat uang yang seharusnya diserahkan kepada pihak ketiga tetapi masih ada di Bendahara Pengeluaran Pada saat uang pihak ketiga diserahkan kepada yang berhak, dilakukanpenyesuaian

kembali

atas saldo

kas

lainya

di

bendahara pengeluaran dan utang kepada pihak ketiga 3) Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran dari potongan pajak oleh bendahara pengeluaran, tetapi belum disetor ke kas negara. Pajak ini seharusnya segera disetor ke kas negara, dan Panduan Teknis Pelaksanaan Anggaran dan Akuntansi Pemerintah Pusat Edisi 18

41

Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan merupakan

pendapatan

pada

Direktorat

Jenderal

Pajak,

Kementerian Keuangan jika terdapat saldo di bendahara pengeluaran per 31 desember yang berasal dari potongan pajak tersebut maka satker diharuskan membuat jurnal penyesuaian sebagai berikut: Tanggal Akun 31 des

Debet


Kredit

Xxx

Pengeluaran Utang Potongan Bendahara

Xxx

yang Belum Disetor Untuk mencatat potongan yang masih ada di Bendahara Pengeluaran Pada saat uang potongan bendahara tersebut disetor ke Kas Negara, dilakukanpenyesuaian kembali atas saldo kas lainya di bendahara pengeluaran dan uang potongan bendahara yang belum disetor 2. Pembayaran kepada Pihak Ketiga atas Pembelian Barang Persediaan yang menggunakan dana UP Pembayaran kepada pihak ketiga atas pembelian barang persediaan pada dasarnya dapat menggunakan SPM/SP2D LS dan dana UP. Jika pembayaran

menggunakan

SPM/SP2D

LS

maka

bendahara

pengeluaran tidak dapat menguji kebenaran atas tagihan kepada pihak ketiga tersebut. Sebaliknya bandahara akan sangat berperan jika pembayaran kepada pihak ketiga menggunakan dana UP yang dikelola bendahara pengeluaran. Bendahara pengeluaran akan melakukan pengujian terhadap SPBy yang diajukan PPK untuk memastikan penggunaan akun yang benar untuk belanja yang akan persediaan pada

neraca.Akun

belanja

ini

merupakan

alat

kontrol

untuk

membentuk akun persediaan di neraca setelah dilakukan rekonsiliasi dengan SIMAK BMN.


42

Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Menurut Keputusan Dirjen Perbendaharaan No. KEP 311/PB/2014 tentang

Segmen

Akun

pada

Bagan

Akun

Standar,belanja

yang

menghasilkan persediaan antara lain: -

Belanja dalam rangka kegiatan operasional

-

Belanja dalam rangka pemeliharaan

-

Bantuan sosial dalam bentuk barang

-

Belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat

Adapun perincian dari penggunaan akun untuk belanja tersebut adalah No.

Belanja yang menghasilkan persediaan

Akun

1.

Belanja dalam rangka kegiatan operasional

5218

2.

Belanja dalam rangka pemeliharaan

523112 523122 523134 523135 523136 523191

3.

Bantuan sosial dalam bentuk barang

571112 572112 573112 574112 575112 576112

4.

Belanja barang untuk diserahkan kepada

5261

masyarakat

5262 5263

Bendahara pengeluaran diharuskan mengajukan revisi jika pada DIPA satker belum ada akun belanja yang seharusnya menghasilkan persedian.


43


Klinik Pelaksanaan Anggaran dan Akuntansi Pemerintah Pusat

1. Pertanyaan : 1. Didalam Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) terdapat Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi. Apakah yang dimaksud dengan Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi ? Transaksi apa yg mempengaruhinya ? 2. Apakah penyebab munculnya akun Persediaan Belum Diregister dan bagaimana solusinya ? Jawaban : 1. Sesuai dengan Kepdirjen No.KEP-311/PB/2014, Akun 391116 Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi digunakan untuk mencatat koreksi nilai aset tetap selain karena revaluasi.Transaksi yang memperngaruhi antara lain berasal dari menu koreksi aset pada Simak BMN

yang

diperoleh tahun lalu (Saldo Awal), pembatalan penghapusan, reklas masuk Aset, reklas dari ekstra ke intra, koreksi nilai, serta normalisasi aset. 2. Munculnya Persediaan Belum Diregister yang disebabkan karena adanya persediaan yang diinput dalam aplikasi persediaan berasal dari pembelian yang bukan menggunakan akun belanja barang persediaan (5218XX da 523XXX). Untuk hal ini dapat dilakukan langkah-langkah dengan beberapa alternatif berikut: i.

Sedapat mungkin dilakukan proses revisi POK/DIPA dan ralat SPM/SP2D

dengan

menggunakan

akun

yang

sesuai

dengan

peruntukannya untuk perolehan persediaan dimaksud mulai dari Januari

2015

sebagaimana

maksud

dari

surat

Dirjen

Perbendaharaan Nomor S-9070/PB/2014 yang menyatakan bahwa perubahan akun belanja yang menghasilkan barang persediaan mulai berlaku sejak 1 Januari 2015.


44

Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan ii.

Jika

hal

sebagaimana

tersebut

pada

huruf

ii.

tidak

dapat

dilaksanakan, maka agar dilakukan revisi POK/DIPA dan ralat SPM/SP2D

dengan

menggunakan

akun

yang

sesuai

dengan

peruntukannya untuk perolehan persediaan mulai dari transaksi yang belum terealisasi (menjadi SPM/SP2D). Untuk transaksi yang telah terbit SPM/SP2D-nya agar dilakukan jurnal penyesuaian melalui Aplikasi SAIBA dengan jurnal sebagai berikut: D 117911 Persediaan Belum Diregister XXXXXX K

5XXXXX

Beban...

(sesuai

dengan

akun

belanja

pada

SPM/SP2D-nya) XXXXXX 2. Pertanyaan : Kantor Kami terdapat Tuntutan Ganti Rugi (TGR)

dengan nilai Rp

4.400.000 a.n X dan Rp.6.100.00 a.n Y yang dicicil selama 2 tahun sebesar Rp 184.000 per bulan dan Rp 255.000 per bulan,cicilan pertama dibayar pada Desember 2014. Pertanyaan : 1. Apakah perlu dibuat jurnal penyesuaian pada akhir Desember 2014? Bagaimana jurnalnya? 2. Bagaimana dengan jurnal penyisihan piutang tidak tertagihnya ? 3. Apakah perlu

dibuat jurnal balik pada awal periode Tahun 2015 di

SAIBA untuk TGR dan penyisihan piutang? 4. Apakah perlu dibuat

jurnal di aplikasi SAIBA untuk tiap bulan

angsurannya? Jawaban : 1. Dikarenakan LKKL dan LKPP Audited 2014 telah terbit, maka tidak perlu dilakukan jurnal penyesuaian pada akhir Desember 2014, sehingga tidak perlu dilakukuan jurnal balik pada awal tahun 2015. Namun yang perlu dilakukan adalah mencatat Piutang Jangka Panjang TP/TGR sebesar piutang yang belum tertagih pada awal periode tahun 2015. Untuk akhir tahun 2015 dibuatkan jurnal untuk melakukan reklas penyajian Bagian Lancarnya; Panduan Teknis Pelaksanaan Anggaran dan Akuntansi Pemerintah Pusat Edisi 18

45

Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan 2. Sesuai dengan PMK No. 270/PMK.05/2014, untuk periode pelaksanaan penyesuaian atas penyisihan piutang tak tertagih adalah semesteran. Pengaturan lebih lanjut mengenai periode dilakukan penyesuaian, mengacu pada PMK No. 270/PMK.05/2015. 3. Setoran

atas

TP/TGR

menggunakan

akun

423921

Pendapatan

Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi Non Bendahara, secara otomatis membentuk jurnal 152111 Piutang TP/TGR (Kredit) yang mengurangi total Piutang TGR. Sehingga tidak perlu membuat jurnal penyesuaian setiap bulan angsurannya. 3. Pertanyaan : 1. Apakah hingga akhir tahun 2015 ini perlakuan atas persediaan yang belum

diregister

pada

neraca

SAIBA

terus

dilakukan

Jurnal

Penyesuaian pada aplikasi SAIBA? 2. Apakah harus direvisi akun 521111 pada POK menjadi 521811, dan bagaimana dengan yg telah terealisasi akun 521111 nya apakah bisa dilakukan revisi SPM? 3. Bagaimana

dengan

proses

rekonsiliasi

dg

KPPN

apakah

hrs

dilakukan rekonsiliasi ulang dari Januari Jawaban : 1. Akun Persediaan yang belum Diregister pada Neraca akan direklas secara otomatis menjadi Persediaan apabila Aplikasi SAIBA telah menerima ADK dari Aplikasi SIMAK-BMN/Persediaan, sehingga apabila belanja yg menghasilkan persediaan telah dialokasikan pada akun belanja barang persediaan, dan telah diinput sebagaimana mestinya pada aplikasi persediaan, maka tidak diperlukan jurnal penyesuaian manual. Namun demikian, jika realisasi belanja barang yang menghasilkan persediaan tidak sinkron dengan pencatatatn persediaan di aplikasi persediaan, maka perlu dilakukan jurnal penyesuaian. 2. Sesuai dengan dengan Surat S-9070/PB/2014 dan Surat Direktur APK Nomor S-S-6478/PB.6/2015, harus dilakukan revisi menjadi akun 521811 dari akun 521111 untuk perencananaan pengadaan Panduan Teknis Pelaksanaan Anggaran dan Akuntansi Pemerintah Pusat Edisi 18

46

Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang menghasilkan barang persediaan. Untuk realisasi dengan akun 521111, apabila dari pencatatan akun tersebut menghasilkan persediaan, maka perlu dikoreksi SPM menjadi akun 521811, namun jika hal tersebut menyulitkan, maka dapat direvisi hanya yang belum terealisasi saia (belum terbit SP2Dnya); 3. Ketentuan mengenai rekonsiliasi mengacu pada ketentuan yang mengatur mengenai rekonsiliasi eksternal di KPPN untuk tahun 2015 4. Pertanyaan : Sesuai

Peraturan

Direktur

Jenderal

Perbendaharaan

Nomor

PER-

02/PB/2015, dijelaskan koreksi atas SP3B dilakukan kerena 2 hal yaitu: kesalahan administrasi dan kesalahan pencantuman nominal. Pada satker kami, terjadi 2 kesalahan dalam 1 buah SP3B BLU. Bagaimana solusinya dan prosedur memperbaikinya ? Jawaban : Dengan mengacu pada Perdirjen Perbendaharaan Nomor Per-02/PB/2015 maka mekanisme koreksi terhadap kesalahan administrasi dan nominal dilakukan secara bertahap. Pertama, Pengajuan ralat SP3B terlebih dahulu menggunakan mekanisme koreksi, kemudian setelah SP2B Koreksi terbit, baru diajukan ralat SP3B dengan menggunakan mekanisme penyesuaian. Atas

SP3B

yang

sudah

terbit

setelah

terdapat

SP3B

yang

akan

diralattersebut tidak diperlukan perbaikan. Diharapkan kepada BLU untuk pengajuan pengesahan agar selalu mengacu kepada PER-02/PB/2015 dan PER-30/PB/2011. 5. Pertanyaan : Apakah dalam penggunaan akun 57 dan 526 mengharuskan adanya Keputusan Menteri tentang lokasi dan alokasi dalam pelaksanaanya? Jawaban : Panduan Teknis Pelaksanaan Anggaran dan Akuntansi Pemerintah Pusat Edisi 18

47

Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Sesuai PMK 81/PMK.05/2012, Menteri selaku PA memiliki kewenangan untuk menetapkan pedoman umum pengelolaan dan pertanggungjawaban Belanja Bantuan Sosial (akun 57), KPA memiliki kewenangan untuk menetapkan petunjuk teknis pengelolaan Belanja Bantuan Sosial, dan mengesahkan surat keputusan penerima bantuan sosial, serta PPK memiliki kewenangan untuk melakukan proses seleksi, penentuan dan penetapan surat keputusan penerima bantuan sosial, melakukan perikatan dengan pihak ketiga, dan melaksanakan pembayaran. Anggaran Belanja Bantuan Sosial dituangkan dalam DIPA Kementerian Negara/Lembaga. Sesuai PMK 190/PMK.05/2012, pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran pada DIPA yang mengakibatkan pengeluaran negara, dilakukan melalui pembuatan komitmen. Pembuatan komitmen dimaksud dilakukan dalam bentuk: a. Perjanjian/kontrak untuk pengadaan barang/jasa; dan/atau b. Penetapan keputusan. Pengadaan barang/jasa dalam rangka pelaksanaan Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda (Akun 526) dilakukan dalam bentuk perjanjian/kontrak, sedangkan surat keputusan yang menetapkan masyarakat yang akan menerima barang diterbitkan oleh PPK. 6. Pertanyaan : Apakah boleh menggunakan anggaran belanja 52 untuk pembelian peralatan dan mesin? Jawaban : Sesuai PMK 214/PMK.05/2013, Belanja Barang merupakan pengeluaran untuk menampung pembelian barang dan jasa yang habis pakai dan pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat. Belanja Barang juga meliputi pengadaan aset tetap yang nilai per satuannya di bawah nilai minimum kapitalisasi.

Apabila

pembelian perlengkapan poliklinik dimaksud tidak memenuhi kriteria


48

Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan belanja barang, maka harus dilakukan revisi menjadi Belanja Modal melalui proses revisi anggaran sesuai ketentuan perundang-und 7. Pertanyaan : Apakah akun belanja barang yang diserahkan masyarakat/Pemda (526) dapat dikategorikan sebagai hibah ke masyarakat/Pemda. Ataukah ada akun tersendiri untuk hibah ke masyarakat/pemda. Jawaban : Belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat/pemda merupakan pengeluaran anggaran pengadaan barang untuk diserahkan kepada masyarakat/pemda yang dikaitkan dengan tugas fungsi dan strategi pencapaian target kinerja suatu satuan kerja dan tujuan kegiatannya tidak termasuk dalam kriteria kegiatan belanja bantuan sosial. Belanja hibah bukan kewenangan dari Kementerian Negara/Lembaga namun merupakan kewenangan BUN/Menteri Keuanga 8. Pertanyaan : 1. Akun belanja barang persediaan barang konsumsi 521811 dalam penjelasan

digunakan

untuk

mencatat

belanja

barang

yangmenghasilkan persediaan antara lain alat-alat rumah tangga. Alat-lat rumah tangga tersebut dalam persediaan dikategorikan sebagai persediaan jenis apa ? 2. Pada akun 521119 terdapat belanja pembelian obat-obatan. Obatobatan tersebut termasuk komponen persediaan lainnya atau bukan persediaan ? Jawaban : Penggunaan

akun

dalam

rangka

pembelian

barang-barang

dalam

keperluan perkantoran (termasuk pemeliharaan) menyesuaikan dengan jenis barang yang akan dibeli. Suatu barang yang diperoleh dari belanja barang, dapat digolongkan sebagai barang persediaan apabila memenuhi beberapa kriteria berikut: Panduan Teknis Pelaksanaan Anggaran dan Akuntansi Pemerintah Pusat Edisi 18

49

Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan 1. Barang tersebut dipakai tidak secara sekaligus, atau tidak habis dalam sekali pakai. 2. Perencanaan pengadaan barang tersebut bersifat kontinu atau berkelanjutan, tidak hanya untuk satu kali kegiatan saja. 3. Barang tersebut disimpan dalam gudang atau tempat penyimpanan yang dipersamakan 9. Pertanyaan : Jika ada Barang Persediaan yang bersumber dari akun selain Akun Persediaan, apa yang harus kami lakukan dengan Aplikasi Persediaan sampai Aplikasi SAIBA? Jawaban : Apabila

terdapat

persediaan

yang

berasal

dari

akun

selain

akun

persediaan, maka yang dilakukan sebagai berikut: 1. Aplikasi Persediaan Input barang persediaan tersebut sesuai dengan jenis persediaannya. 2. Selanjutnya pada aplikasi SAIBA dilakukan jurnal koreksi bebanaset dengan jurnal: D Persediaan Belum Diregister K

Beban

52XXXX

(sesuai

dari

akun

mana

perolehan

persediaan tersebut). Untuk ke depannya, agar dilakukan revisi DIPA menggunaan akun yang sesuai. 10.

Pertanyaan :

Pada aplikasi SIMAK BMN untuk buku masuk sebagai Aset Tetap Lainya (135121), namun untuk pencatatan SP2D pada aplikasi SAIBA akun tersebut masuk sebagai Aset Lainnya (166411) sehingga neraca SIMAK dan SAIBA terdapat perbedaan. Bagaimana perbedaan posting rule untuk


50

Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan jurnal pembukuan neraca pada akun 536111 utuk pembelian buku dengan pencatatan pada aplikasi SIMAK BMN ? Jawaban : Untuk aset yang dihasilkan dari akun 536111, dapat menghasilkan Aset Lainnya maupun Aset Tetap Lainnya. Karena SIMAK dan SAIBA didesain dengan posting rule 1 akun ke 1 akun lain (one to one), maka Aset yang dihasilkan dari 536111 hanya bisa diposting ke 1 akun, yaitu Aset Lainnya Belum Diregister. Namun kemudian pada saat pengiriman dari SIMAK ke SAIBA, akan didefinitifkan apakah Aset tersebut menjadi Aset Lainnya atau Aset Tetap Lainnya (sesuai pemilihan kode barang di SIMAK-BMN). Sehingga pada SAIBA nantinya akan menyajikan Aset sesuai dengan hasil kiriman SIMAK 11. Pertanyaan : Apa penyebab munculnya akun Tanah dan Bangunan Belum Diregister? Jawaban : Jika bernilai positif, semua berasal dari SP2D dengan akun 5218XX, 526XXX, 5321XX, 5331XX. Dan semua SP2D tersebut belum dilakukan perekaman barang persediaan dan aset tetap dalam aplikasi persediaan maupun SIMAK BMN dalam transaksi perolehan maupun pengembangan. Jika bernilai negatif, dapat terjadi karena SPM/SP2D belanja barang persediaan dan belanja modal belum direkam dalam aplikasi SAIBA, atau salah pembebanan. Contoh, Belanja Modal Gedung dan Bangunan tetapi Aset yang dihasilkan Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Irigasi tetapi aset yang dihasilkan Gedung dan Bangunan. 12. Pertanyaan : Satuan Kerja Badan Layanan Umum (BLU) Gelora Bung Karno

ada

penyesuaian saldo kasnya dikarenakan terdapat temuan dari BPK yang mengakibatkan saldo kas BLU satker tersebut berubah dan berbeda dengan saldo kas BLU pada SPAN KPPN. Bagaiman cara mengubah Panduan Teknis Pelaksanaan Anggaran dan Akuntansi Pemerintah Pusat Edisi 18

51

Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan penyesuaian saldo kas BLU tersebut

pada SAIBA satker dan proses di

KPPN terhadap penyesuaian saldo kas BLU pada SPAN? Jawaban : Mengenai cara mengubah/menyesuaikan saldo kas BLU pada aplikasi SAIBA, dapat disampaikan sebagai berikut : Aplikasi SAIBA efektif digunakan mulai tahun 2015, sementera hasil temuan

BPK

yang

menyebabkan

terjadinya

perbedaan

saldo

kas

merupakan transaksi keuangan pada tahun 2014. Oleh sebab itu, maka koreksi/penyesuaian dilakukan pada aplikasi SAKPA tahun 2014. Adapun akun yang dikoreksi di SAKPA, antara lain : Kas dan Bank di BLU (111911) dan Dana Lancar BLU (311811) Setelah koreksi SAKPA dilakukan, selanjutnya pada aplikasi SAIBA dapat dilakukan penarikan data saldo awal kas dari aplikasi SAKPA. Terkait pertanyaan mengenai penyesuaian saldo Kas BLU pada SPAN, mekanismenya adalah sebagai berikut : Penyesuaian saldo Kas dilakukan melalui mekanisme revisi DIPA BLU tahun 2015 berupa pencatuman saldo awal kas. Berdasarkan Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-9/PB/2015 Pasal 27 ayat (1) huruf a, batas akhir penerimaan usul pengesahan revisi DIPA Petikan BLU TA 2015 berupa pencantuman saldo awal kas paling lambat tanggal 30 April 2015. Oleh karena itu, untuk mengajukan usul revisi DIPA Petikan BLU berupa pencantuman saldo awal kas setelah tanggal 30 April 2015, satker BLU harus meminta dispensasi terlebih dahulu kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan. Penyesuaian saldo Kas dilakukan melalui mekanisme revisi DIPA BLU tahun 2015 berupa pencatuman saldo awal kas. Berdasarkan Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-9/PB/2015 Pasal 27 ayat (1) huruf a, batas akhir penerimaan usul pengesahan revisi DIPA Petikan BLU TA 2015 berupa pencantuman saldo awal kas paling lambat tanggal 30 April 2015. Panduan Teknis Pelaksanaan Anggaran dan Akuntansi Pemerintah Pusat Edisi 18

52

Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Oleh karena itu, untuk mengajukan usul revisi DIPA Petikan BLU berupa pencantuman saldo awal kas setelah tanggal 30 April 2015, satker BLU harus meminta dispensasi terlebih dahulu kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan. Berdasarkan

Dispensasi

yang

diberikan

oleh

Direktur

Jenderal

Perbendaharaan, satker BLU mengajukan usul pengesahan revisi DIPA Petikan BLU berupa pencantuman saldo awal kas kepada Kanwil Ditjen Perbendaharaan setempat. Apabila Kanwil Ditjen Perbendaharaan telah melakukan pengesahan atas usulan revisi DIPA Petikan BLU yang diajukan, maka saldo kas BLU pada SPAN otomatis telah sesuai. 13. Pertanyaan : 1. Apa perbedaan antara jurnal reklasifikasi, jurnal penyesuain dan jurnal koreksi dalam aplikasi SAIBA? 2. Kapan atau dalam kondisi seperti apa jurnal-jurnal tersebut digunakan 3. Transaksi apa saja yang menggunakan jurnal reklasifikasi? 4. Transaksi apa saja yang menggunakan jurnal penyesuaian? 5. Trasaksi apa saja yng menggunakan jurnal koreksi? Jawaban : 1. Perbedaan Jurnal reklasifikasi, Jurnal penyesuaian dan Jurnal Koreksi 

Jurnal reklasifikasi yaitu jurnal yang digunakan untuk reklasifikasi pos-pos Aset dan Kewajiban pada neraca. Tujuannya yaitu agar neraca yang disajikan pada tanggal pelaporan dapat mencerminkan likuiditas aset yang dimiliki dan jangka waktu jatuh tempo kewajiban.



Jurnal penyesuaian yaitu jurnal yang digunakan sebagai sarana memutakhirkan data dalam akuntansi berbasis akrual. Penyesuaian dilakukan untuk menyesuaikan akun-akun pendapatan dan beban akrual, sehingga laporan yang akan disajikan memenuhi konsep


53

Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan periodesitas dan bahkan dapat memenuhi prinsip matching cost againts revenue. 

Jurnal koreksi yaitu jurnal yang digunakan untuk melakukan koreksi atas kesalahan pembebanan akun yang diketahui ketika melakukan penyusunan laporan keuangan dan tidak memungkinkan adanya ralat SPP/SPM. Jurnal Koreksi ada dua yaitu Jurnal Koreksi Antar

Beban

dan

Jurnal

Koreksi

Aset

Menjadi

Beban

atau

sebaliknya. Jurnal Koreksi antar beban adalah koreksi beban yang terlanjur dicatat pada akun yang salah menjadi akun beban yang seharusnya,

jika

diketahui

pada

proses

penyusunan

laporan

keuangan dan tidak memungkinkan adanya ralat SPP/SPM, maka dilakukan jurnal koreksi antar beban. Jurnal Koreksi aset menjadi beban atau sebaliknya, apabila terjadi kesalahan pembebanan akun belanja yang tidak dapat lagi dilakukan ralat SPM/SP2D 2. Kapan atau dalam kondisi seperti apa dilakukan Jurnal reklasifikasi, Jurnal penyesuaian dan Jurnal Koreksi 

Jurnal

reklasifikasi

dilakukan

pada

akhir

periode

pelaporan

dilakukan

pada

akhir

periode

pelaporan

(tahunan) 

Jurnal

penyesuaian

(semesteran/tahunan) 

Jurnal

koreksi

dilakukan

pada

akhir

periode

pelaporan

(semesteran/tahunan) 3. Transaksi-transaksi yang menggunakan jurnal reklasifikasi 

Pada pos aset apabila terdapat bagian aset non lancar yang kemungkinan dapat dicairkan dalam masa satu periode pelaporan dilakukan reklasifikasi ke dalam bagian lancar aset nonlancar. Termasuk dalam akun yang memerlukan reklasifikasi ini misalnya Tagihan Penjualan Angsuran, Tuntutan Ganti rugi dan Tuntutan Perbendaharaan.



Pada pos kewajiban apabila terdapat kewajiban jangka panjang yang harusnya dilunasi dalam masa satu periode pelaporan dilakukan reklasifikasi

ke

dalam

bagian

lancar

Utang

Jangka

Panjang.

Termasuk dalam akun yang memerlukan reklasifikasi ini misalnya Panduan Teknis Pelaksanaan Anggaran dan Akuntansi Pemerintah Pusat Edisi 18

54

Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Utang Luar Negeri, Utang Dalam Negeri, dan Utang Jangka Panjang Lainnya. Karena Utang jangka panjang tersebut hanya dikelola oleh Bendahara Umum Negara, maka pada satuan kerja pada umumnya tidak terdapat reklasifikasi pos kewajiban ini. 4. Transaksi-transaksi yang menggunakan jurnal penyesuaian 

Kas di bendahara penerimaan



Pendapatan Yang Masih Harus Diterima/Piutang Pajak/PNBP



Kas Lainnya di bendahara pengeluaran



Pendapatan Diterima Dimuka



Belanja dibayar di muka



Uang Muka Belanja



Belanja yang masih harus dibayar



Persediaan



Penyisihan piutang tak tertagih



Penyusutan

5. Transaksi-transaksi yang menggunakan jurnal koreksi 

Jurnal Koreksi Antar Beban



Jurnal Koreksi aset menjadi beban karena tidak memenuhi syarat kapitalisasi (ekstrakomptabel)


55

Telaah Laporan Keuangan: Upaya Deteksi Dini Kesalahan Laporan Keuangan

Recommend Documents