TAX PLANNING (TAX AVOIDANCE DAN TAX EVASION) DILIHAT DARI TEORI ETIKA (Sri Hutami)
Abstraksi Perencanaan pajak sedang menjadi perhatian khusus dari para pelaku bisnis, dua kegiatan yang bisa dilakukan yaitu tax avoidance dan tax evasion, keduanya merupakan upaya penghematan jumlah pajak yang dibayar, perbedaannya tax avidance melanggar hukum dan tax evasion tidak melanggar hukum. Namun, bagaimana jika dilihat dari teori etika? Hampir semua teori etika menyatakan bahwa tax avoidance adalah melanggar etika, tetapi untuk tax evasion teori egoism menyatakan bahwa hal tersebut bukan pelanggaran etika. Kata kunci : Tax Planning, tax avoidance, tax evasion, teori etika
I. A.
PENDAHULUAN
Latar Belakang Meningkatnya perkembangan teknologi informasi dan semakin terbukanya perekonomian suatu negara tentu akan memberikan peluang bagi perusahaan untuk mengembangkan bisnis mereka dengan cara menciptakan berbagai inovasi produk dan jasa. Sebagai perusahaan yang berorientasi laba sudah tentu suatu perusahaan akan berusaha untuk mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya melalui berbagai macam efisiensi biaya termasuk efisiensi biaya pajak. Terkait dengan hal diatas, yaitu semakin canggihnya skemaskema transaksi keuangan yang ada dalam dunia bisnis tentu juga akan menciptakan peluang bagi perusahaan untuk merencanakan
pajaknya. Perencanaan pajak dapat dilakukan untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Ada dua hal yang sering dilakukan untuk menghemat jumlah pajak yang dilakukan perusahaan yaitu; tax avoiden (penghindaran pajak) dan tax evasion (penggelapan pajak). Jika dipandang dari segi hukum, jelas bahwa tax avoiden adalah sah sepanjang tidak ditemukan unsure kejahatan pada saat pemeriksaan, tetapi untuk tax evasion jelas merupakan pelanggaran hukum.(Darussalam,2009) Penulis tertarik untuk membahas hal ini dikarenakan adanya beberapa peristiwa yang terjadi di Indonesia,, yaitu antara lain; (1) dalam harian Kompas hari Minggu tanggal 16 Desember 2007 tentang penghindaran pajak oleh Perusahaan Modal Asing yang mencapai 750 PMA adalah hal yang
57
luar biasa. Penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan PMA tersebut adalah berturut turut rugi sehingga memperoleh pembebasan pajak. Ada juga yang melakukan transfer pricing dengan induk yang berada di negara lain, dengan penggelembungan biaya produksi maka laba yang didapat kecil atau bahkan rugi, akibatnya pajak yang dibayar sedikit atau bahkan nol. (2) adanya penggelapan pajak yang dilakukan perusahaan yang melibatkan oknum pegawai pajak bernilai milyaran rupiah, yang selanjutnya dikenal dengan peristiwa Gayus Tambunan. Penggelapan pajak yang dilakukan perusahaan besar untuk memperkecil jumlah pajak yang dibayar dengan cara memberikan fee bagi petugas yang memeriksa. Dengan bukti peristiwa tersebut, biasanya penggelapan pajak hanya dilihat dari segi hukum saja, maka penulis tertarik untuk mengetahuinya secara etika. B.
Permasalahan Dalam makalah ini permasalahan yang ingin dibahas adalah 1. Apa yang dimaksud dengan tax planning (perencanaan pajak), tax avoidance (penghindaran pajak), dan tax evasion (penggelapan pajak) 2. apakah perusahaan yang melakukan penggelapan pajak
adalah perusahaan yang tidak beretika dilihat dari teori etika. II. A.
PEMBAHASAN Tax Planning, Tax avoidance, dan tax evasion
Pajak bagi perusahaan memang merupakan biaya, sama seperti biaya yang lain maka akan ditekan sekecil mungkin pembayarannya. Tapi, karena merupakan kewajiban bagi perusahaan untuk membayar pajak maka harus tetap dibayarkan. Sudah sewajarnya perusahaan akan berusaha untuk membuat tax planning baik dengan cara tax avoidance maupun tax evasion sehingga pajak yang dibayarkan menjadi kecil. Menurut Denny Darussalam (2009) yang dimaksud dengan: a. Tax planning adalah upaya wajib pajak untuk meminimalkan pajak yang terhutang melalui skema yang memang sudah jelas diatur dalam peraturan Undang – Undang Perpajakan dan tidak menimbulkan dispute antara Wajib Pajak dan Otoritas Pajak. b. Tax Avoidance adalah suatu skema transaksi yang ditujukan untuk meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan (loophole) ketentuan perpajakan suatu negara sehingga ahli pajak menyatakan legal karena tidak melanggar peraturan perpajakan. c. Tax evasion
58
adalah suatu skema memperkecil pajak yang terhutang dengan cara melanggar ketentuan perpajakan (illegal). Tax avoidance dan tax evasion merupakan kegiatan pengurang pajak, namun jika dilihat dari segi hukum tax avoidance bukan merupakan pelanggaran karena menggunakan celah-celah hukum yang bisa digunakan untuk mengurangi pajak. Tax evasion merupakan kegiatan yang melanggar hukum, khususnya undang – undang pajak dan undang – undang pidana serta perdata. Dalam konteks internasional, tax avoidance dilakukan perusahaan dengan cara ; transfer pricing, thin capitalization, controlled foreign corporatioan. Tax evasion biasa dilakukan perusahaan dengan cara membuat faktur palsu, tidak mencatat sebagian penjualan, atau laporan keuangan yang dibuat adalah palsu. Tetapi praktek penggelapan pajak seperti diatas sering ketahuan, maka modus penggelapan pajak sekarang berubah. Perusahaan biasanya melaporkan pajaknya relative kecil, sehingga akan ada pemeriksaan oleh aparat pajak. Di Indonesia prestasi pegawai pajak ditentukan keberhasilannya dalam mengumpulkan tagihan yang berhasil dikumpulkan, semua pegawai berlomba-lomba untuk dapat mengumpulkan setoran sebanyak-banyaknya. Hasil pemeriksaan biasanya kurang bayar
yang sangat besar, perusahaan akan berusaha menyuap pegawai pajaknya agar kurang bayarnya menjadi kecil, hal ini dianggap menguntungkan kedua belah pihak. Jika moral pegawai tidak baik maka kejadian seperti ini akan banyak dijumpai. Tax evasion akan membawa akibat, menurut McGee (1994) dana pajak yang seharusnya diterima negara untuk membangun fasilitas umum, membiayai kegiatan pemerintahan tidak sampai pada negara, sehingga akan menghambat pembangunan, hak rakyat miskin untuk memperoleh subsidi dari negara tidak bisa wujudkan. Banyak hal yang terhambat karena dana dari pembayaran pajak tidak masuk keuangan negara. B. Teori Etika Menurut Sukrisno (2009) ada banyak teori etika yang berkembang, sehingga harus dibuat pembedaannya secara garis besar. Sukrisno membedakan teori etika sebagai berikut; 1. Teori egoisme Teori ini menjelaskan bahwa tindakan manusia dimotivasi oleh kepentingan diri sendiri (self – interest). Hal ini bertentangan dengan teori altruism, yaitu tindakan yang peduli pada orang lain atau lebih mengutamakan kepentingan orang lain dengan mengorbankan kepentingan diri sendiri. 2. Teori utilitarianisme
59
Menurut Velasquez (2006) utilitarianisme “A general term for any view that holds that actions and policies should be evaluated on the basis of the benefits and costs the will impose on society”. Dipelopori oleh David Hume. Teori ini memandang bahwa suatu tindakan dikatakan baik jika memberi manfaat bagi sebanyak mungkin anggota masyarakat. Jadi ukuran baik buruknya tindakan dilihat dari akibat, konsekuensi, dan tujuan dari tindakan tersebut, apakah memberikan manfaat atau tidak.
seseorang agar bisa disebut sebagai sifat manusia utama. 6. Teori etika teonom. Teori ini mengatakan bahwa karakter moral manusia ditentukan secara hakiki oleh kesesuaian hubungannya dengan kehendak Allah. C.
Penggelapan pajak dipandang dari etika
4. Teori hak Teori ini berhubungan dengan teori kewajiban. Ada hak ada kewajiban. Dipelopori oleh Emmanuel Kant. Suatu tindakan atau perbuatan dianggap baik bila perbuatan atau tindakan tersebut sesuai dengan hak asasi manusia.
Penggelapan pajak yang akan kita bahas dalam artikel ini adalah penggelapan pajak seperti yang baru terjadi di Indonesia. Yaitu adanya penyuapan oleh wajib pajak terhadap aparat pajak dalam kaitannya untuk memperkecil jumlah pajak yang masih harus dibayar, atau dalam penyelesaian keberatan pajak. Perusahaan memberikan fee kepada pegawai pajak untuk meringankan kewajiban pajaknya. Motif ini yang paling banyak terjadi di Indonesia namun belum bisa diungkap untuk menjamin transparansi.. Motif penerbitan faktur palsu, tidak mencatat sebagian penjualan atau memanipulasi laporan keuangan sudah tidak bisa dilakukan wajib pajak karena pemerintah sudah mampu mengantisipasi hal tersebut dengan perbaikan dalam Undang – undang perpajakan maupun peraturan Kementerian Keuangan.
5. Teori Keutamaan Teori ini berangkat dari sifat – sifat atau karakter yang dimiliki oleh
Menurut Bosco dan Mittone (1997) yang meneliti bahwa penggelapan pajak oleh perusahaan dianggap
3. Teori deontology (teori Kewajiban) Dipelopori oleh Emmanuel Kant (1724 – 1804),kewajiban moral harus dilaksanakan demi kewajiban itu sendiri, bukan karena ingin memperoleh tujuan kebahagiaan, bukan juga karena perintah agama. Moralitas adalah otonom dan harus berpusat pada pengertian manusia berdasarkan akal sehat yang dimiliki manusia itu sendiri.
60
tidak beretika lebih didasarkan karena moral bukan karena budaya. Moral lebih mandasari manusia merasa berdosa jika tidak membayar pajak sesuai dengan yang seharusnya. Bosco menyoroti pandangan etika dari dua teori yaitu Kant dan Altruistic Approach. Penggelapan pajak dipandang dari teori etika dibawah ini; 1. Teori Egoisme Jika dilihat dari teori egoism, tindakan penggelapan pajak ini tidak bisa dikategorikan melanggar. Karena tindakan mementingkan diri sendiri bukan merupakan pelanggaran etika. Jadi perusahaan dan pegawai pajak dikategorikan tindakan mementingkan diri sendiri. 2. Teori Etika Hak dan Kewajiban (Emanuel Kant) Teori etika yang dikemukakan oleh Kant adalah teori hak dan kewajiban. Tepat sekali kalau masalah penggelapan pajak ini dikaitkan dengan teori hak dan kewajiban. Membayar pajak merupakan kewajiban perusahaam kepada negara, dan kewajiban negara untuk mempergunakan dana pajak dalam menyediakan fasilitas umum yang akan digunakan semua orang. Hak perusahaan untuk menikmati fasilitas umum yang disediakan oleh negara dan hak n,egara menerima pendapatan pajak untuk membiayai pembangunan.
Penggelapan pajak berarti perusahaan tidak melakukan kewajibannya dengan baik, karena jumlah pajak yang dibayarkan tidak sesuai dengan yang seharusnya. Dia menikmati fasilitas sama dengan perusahaan yang lain tetapi membayar pajaknya lebih kecil dari perusahaan lain. Jika pajak yang digelapkan digunakan untuk menyuap aparat pajak maka akan ada pelanggaran lagi Uang suap tersebut diterima oleh petugas sebetulnya bukan haknya, tetapi hak negara yang seharusnya digunakan untuk masyarakat banyak tetapi karena dikorupsi petugas maka akan menjadi milik pribadi. Ada pelanggaran terhadap hak warga masyarakat yang lain. 3. Teori Etika Altruistic Altruistic approach (Bosco, 1997) adalah suatu tindakan yang peduli pada orang lain atau mengutamakan kepentingan orang lain dengan mengorbankan kepentingan dirinya. Perusahaan membayar pajak agar bisa digunakan untuk mensejahterakan rakyatnya oleh negara. Kepentingan perusahaan dengan kepentingan negara secara umum lebih luas kepentingan negara, lebih banyak orang yang memanfaatkan dana tersebut dibandingkan jika tetap ada diperusahaan. Jika terjadi penggelapan pajak maka dana yang seharusnya bisa dimanfaatkan untuk kepentingan orang banyak, hanya dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu. Memperkaya diri sendiri,
61
jika ada kesepakatan antara petugas dengan perusahaan untuk menggelapkan pajak. Petugas dan perusahaan melanggar etika karena mementingkan diri sendiri dibanding kepentingan banyak orang. 4. Teori Utilitarianisme Dalam teori utilitarianisme mengorbankan prinsip keadilan dan hak individu demi kemanfaatan bagi orang banyak adalah diperbolehkan. Pemerintah berhak menekan perusahaan untuk membayar pajak, karena dana yang terkumpul digunakan untuk kesejahteraan orang yang lebih banyak. Jika dikaitkan dengan penggelapan pajak maka dana pajak yang seharusnya diterima oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat tidak bisa terwujud. APBN yang sebagian besar dananya berasal dari pajak, karena adanya perusahaan yang melakukan tax avoiden dan tax evasion dana yang terkumpul tidak mencukupi. Berarti ada pelanggaran terhadap hak orang lain. Orang miskin dan anak-anak terlantar tidak bisa dibiayai oleh negara karena dananya digelapkan. 5. Teori Tindakan Utama Sifat utama dalam bisnis adalah kejujuran, kewajaran, kepercayaan, dan keuletan. Penggelapan pajak adalah merupakan tindakan yang tidak jujur, melanggar kepercayaan, dan bukan perbuatan wajar, baik yang dilakukan oleh wajib pajak
maupun aparat pajaknya. Sehingga ketidaksesuaian ini bisa dikategorikan sebagai pelanggaran etika. 6. Teori Etika teonom Penggelapan pajak merupakan tindakan melanggar agama, karena dalam agama dianjurkan untuk memberikan yang kita punya untuk membantu sesama. McGee (!997) menjelaskan bahwa dalam berbagai agama (Islam, Kristen, Katolik) pembayaran pajak diperbolehkan dan dianjurkan. Berarti jika tidak melakukan pembayaran pajak sesuai dengan yang seharusnya adalah tindakan tidak beretika, bertentangan dengan agama.
III PENUTUP A. Kesimpulan Perusahaan merencanakan pajak untuk membuat agar pajak yang dibayarkan menjadi lebih kecil. Ada berbagai cara untuk merencanakan pajak baik dengan tax avoidance (penghindaran pajak), memperkecil pajak yang dibayar dengan melakukan rekayasa transaksi tetapi tidak melanggar aturan dan tax evasion (penggelapan pajak) rekayasa untuk memperkecil pembayaran pajak dengan tindakan yang melanggar peraturan. Perusahaan membayar pajak lebih kecil dari yang seharusnya, tindakan yang tidak dapat dibenarkan, dipandang dari segi agama, hukum, dan moral (etika).
62
Penggelapan pajak dipandang dari teori etika hak dan kewajiban, teori ulitarianisme, teori altruism, teori sifat utama, dan teori etika teonom adalah melanggar. Sedangkan jika dilihat dari teori etika egoism bukan merupakan pelanggaran. Karena sebagian besar teori menganggap ini merupakan pelanggaran etika maka bisa disimpulkan bahwa penggelapan pajak adalah pelanggaran etika.
B. Saran 1. Bagi perusahaan sebaiknya tidak melakukan tindakan penggelapan pajak karena selain melanggar hukum, banyak pihak yang dirugikan karena negara tidak bisa mewujudkan tujuannya untuk mensejahterakan rakyatnya. 2. Aparat pajak seharusnya mempunyai moral yang baik, sehingga tidak melakukan tindakan penggelapan pajak dengan berkonspirasi, kerjasama dengan perusahaan. 3. Negara harus memperkuat peraturan perundangan agar bisa mengantisipasi adanya praktik – praktik penggelapan pajak.
DAFTAR PUSTAKA Bosco, Monte. 1997. Tax Evasion and Moral Constraints, Kyklos vol 50 hal 297 – 325. Italy Darussalam, 2009. Tax Planning, Tax Avoidance, dan Tax Evasion. www. Ortax.org. Kompas minggu 16 Desember 2007, Menkeu serahkan 750 PMA kepada DPR. McGee, Robert. 1994. Is tax Evasion Unethical, Kansas Law Review Vol 42 No. 2 hal 411 – 435. USA ______________, 1997. The Ethics of Tax Evasion and Trade Protectionism From an Islamic Perspective. Commentaries on Law & Public Polecy I hal 250 – 262, Miami USA ______________, 2005 The Ethics of Tax Evasion : A Survey of International Business Accademics. Presented ad the 60th International Atlantic Economic Conference, New York. ______________, 2005. Tree Views on The Ethics of Tax Evasion. Andreas School of Business Working Paper Series. Barry University, Miami
63
______________, 2006. Ethics and Tax Evasion in Asia. AIB Southeast Asia Regional, Bankok _______________, 2006 Ethics and Tax Evasion : A Comparative study af Accounting and Business Student opinion in Utah. Andreas School of Business Working Paper Barry University, Miami _______________, 2007. An Empirical Study of Tax Evasion Ethics in China. Andreas School of Business Working Paper Barry University, Miami Prebble, 2010. The Morality of Tax Avoidance. Creighton Law Review vol 43 hal 693 – 745. Melbeurn. Sukrisno Agus & I cenik Ardana. 2009. Etika Bisnis dan Profesi. Salemba Empat, Jakarta. Velasquez, M.G. 2006. Business Ethics Concepts and Cases. Sixth edition. Pearson Education International.
64
