Original Paper Created by : Eka Daswindar
TAX JURISDICTION Salah satu isu terpenting dalam perpajakan internasional adalah menetapkan negara mana yang mempunyai hak untuk mengenai pajak atas penghasilan. Sistem perpajakan yang berbeda dapat menyebabkan terjadinya pengenaan pajak berganda atas penghasilan yang sama. ☺ Worldwide versus Territorial Approach Salah satu isu hukum pajak adalah berhubungan dengan pengenaan pajak atas penghasilan yang diterima diluar negeri. Ada 2 pendekatan yang terkait dengan isu tersebut, yaitu : 1. Worldwide (nationality) approach Menurut pendekatan ini, semua penghasilan yang diterima oleh penduduk atau badan dari satu negara akan dikenakan pajak, tanpa memperhatikan dimana penghasilan tersebut dihasilkan. Sebagai contoh, Kanada membebankan pajak atas deviden yang dihasilkan oleh perusahaan kanada dari cabang perusahaannya yang ada di Hongkong, meskipun penghasilan tersebut dihasilkan dari luar Kanada. 2. Territorial approach Menurut pendekatan ini, pengenaan pajak atas penghasilan yang diperoleh dari wilayah suatu negara (sumber penghasilan dalam negeri). Sebagai contoh, Suleykha adalah penduduk Venezuela menerima deviden yang dihasilkan dari investasi saham di Amerika Serikat, maka Venezuela tidak mengenai pajak atas deviden yang diterima oleh Suleykha. Secara umum setiap negara dapat menerapkan beberapa azas pemungutan pajak (taxing right), yaitu : 1. Source of income (azas sumber) Adalah pengenaan pajak dinegara dimana sumber penghasilan tersebut berasal, tanpa memperhatikan status penduduk atau kewarganegaan penerima penghasilan tersebut. 2. Citizenship (azas kewarganegaraan) Adalah pengenaan pajak atas dasar status kewarganegaraan seseorang. Misalnya Amerika Serikat, mereka yang memegang paspor AS akan dikenai pajak oleh pemerintah AS tanpa melihat apakah tempat tinggalnya di AS atau di luar AS. 3. Residence (azas domisili) Adalah pengenaan pajak berdasarkan azas domisili atau azas kependudukan yang berarti bahwa seseorang akan dikenai pajak di negara di mana ia berdomisili.
1
Original Paper Created by : Eka Daswindar
☺ Double Taxation (Pengenaan Pajak Berganda) Perbedaan prinsip – prinsip perpajakan internasional yang dianut oleh setiap Negara dapat menyebabkan pengenaan pajak berganda. Sebagai contoh : William warga negara Amerika Serikat yang bertempat tinggal di Jerman, dan melakukan investasi di Austria. William dapat dikenakan pajak oleh AS (menganut azas kewarganegaraan), oleh Jerman (menganut azas domisili), dan oleh Austri (menganut azas sumber).
FOREIGN TAX CREDITS (Kredit Pajak Luar Negeri) Ada beberapa metode yang dapat digunakan untuk menghindari pengenaan pajak berganda atas penghasilan yang sama, yaitu : 1. Membebaskan pajak atas penghasilan yang bersumber atau yang diterima dari luar negeri (Tax Exemption) 2. Mengurangi penghasilan yang diterima dengan pajak yang telah dibayarkan kepada pemerintah diluar negeri (Tax Deduction) 3. Mengkreditkan atas pajak penghasilan yang terutang luar negeri dari penghasilan kena pajak (Tax Credit) ☺ Credit versus Deduction Asumsikan cabang luar negeri Perusahaan US ASD menerima penghasilan sebelum pajak sebesar $ 100,000. Pajak penghasilan yang dibayarkan kepada pemerintah di luar negeri sebesar $ 30,000 (30%). Penjualan dan pajak lain dibayarkan kepada pemerintah luar negeri $ 10,000. Perusahaan ASD harus memasukkan jumlah $ 100,000 sebagai pendapatan yang diterima dari cabang luar negeri dalam menentukan besarnya penghasilan kena pajak.Tarif pajak yang berlaku adalah 35%. ASD Company’s U.S Tax Return Deduction
Credit
Foreign source income
$ 100,000
$ 100,000
Deduction for all foreign taxes paid
- 40,000
0
U.S taxable income
$ 60,000
$ 100,000
U.S income tax before credit (35%)
$ 21,000
$ 35,000
Foreign tax credit (for income taxes paid) Net U.S tax liability
0 $ 21,000
- 30,000 $ 5,000
2
Original Paper Created by : Eka Daswindar
☺ Menghitung Besarnya Kredit Pajak Luar Negeri Batas Maksimum Kredit Pajak Luar Negeri : Penghasilan Kena Pajak Luar Negeri x Pajak Sebelum Kredit Pajak Luar Negeri Total Penghasilan Kena Pajak
Contoh : Menghitung kredit pajak luar negeri untuk cabang Asumsikan bahwa U.S mempunyai 2 cabang berbeda di Amerika Selatan, yaitu perusahaan A berada di Chili dan perusahaan B berada di Brazil. Company A’s Chilean Branch Income before taxes Income tax paid
$ 100,000
CompanyB’s Brazilian Branch $ 100,000
15,000 (15%)
37,000 (37%)
Kedua perusahaan A & B akan melaporkan $ 100,000 sebagai pendapatan cabang luar negeri atas pengembalian pajak US, dimana besarnya pajak terutang sebelum kredit pajak $ 35,000. Batas maksimum kredit pajak adalah $ 35,000 untuk kedua cabang. Perusahaan A membandingkan jumlah pajak yang telah dibayarkan kepada pemerintah Chilean adalah $ 15,000 dengan besarnya batas maksimum $ 35,000. Oleh karena itu $ 15,000 dapat dikreditkan semuanya karena jumlahnya tidak melebihi batas maksimum kredit pajak. Jumlah pajak yang telah dibayarkan oleh perusahaan B kepada pemerintah Brazilian adalah $ 37,000, namun batas maksimum yang diperbolehkan hanya $ 35,000. Jadi jumlah kredit pajak yang dapat dikurangkan sebesar $ 35,000.Pengembalian pajak atas penghasilan yang diterima oleh perusahaan A dan B adalah : U.S Tax Return Company A’s
CompanyB’s
U.S taxable income
$ 100,000
$ 100,000
U.S income tax before credit (35%)
$ 35,000
$ 35,000
Foreign tax credit (for income taxes paid)
-15,000
- 35,000
Net U.S tax liability
$ 20,000
$
0
3
Original Paper Created by : Eka Daswindar
Jadi pajak terutang perusahaan A yang masih harus dibayar sebesar $ 20,000. Sedangkan untuk perusahaan B sudah tidak mempunyai utang kepada pemerintah U.S, bahkan perusahaan B terjadi kelebihan pembayaran atas pajak luar negeri sebesar $ 2,000 atas pengenaan pajak penghasilan di Brazil. ☺ Excess Foreign Tax Credits Jika terjadi kelebihan pembayaran atas pajak luar negeri, perlakuannya yaitu : 1. Mengurangi laba kena pajak satu periode sebelumnya 2. Mengurangi laba kena pajak sepuluh tahun berikutnya Contoh : Menghitung kelebihan pembayaran atas kredit pajak luar negeri Asumsikan Perusahaan B cabang di Brazil mempunyai penghasilan sebelum pajak $ 50,000 di tahun 1, $ 70,000 di tahun 2 dan $ 100,000 di tahun 3. Tarif pajak yang berlaku di Brazil tahun 1 34%, tahun 2, 37%, dan tahun 3, 37%. Tarif pajak U.S setiap tahun 35%. Pengembalian pajak perusahaan B sebagai berikut :
Year 1
Year 2
Year 3
Foreign source income
$ 50,000
$ 70,000
$ 100,000
Foreign taxes paid
$ 17,000
$ 25,900
$ 37,000
U.S tax before FTC
$ 17,500
$ 24,500
$ 35,000
FTC allowed in the U.S
17,000
24,500
35,000
Net U.S tax Liability
$
500
0
0
Excess FTC
$
0
$ 1,400
$ 2,000
Di tahun 2, perusahaan B kelebihan pembayaran pajak atas penghasilan luar negeri sebesar $ 1,400 ( $ 25,900-foreign taxes paid - $ 24,500-FTC yang diizinkan oleh U.S). Di tahun tsb, perusahaan B akan membayar pajak yang terutang di tahun sebelumnya sebesar $ 500. Sehingga jumlah lebih bayar yang masih tersisa sebesar $ 900, yang akan dialokasikan untuk mengurangi pajak di 10 tahun yang akan datang.
4
Original Paper Created by : Eka Daswindar
☺ Indirect Foreign Tax Credit For Subsidiaries (Kredit Pajak Luar Negeri Tidak Langsung Untuk Cabang) Direct FTC adalah pajak atas penghasilan diluar negeri dapat dibayarkan secara langsung oleh subjek pajak U.S. Pajak yang dibayarkan oleh perusahaan U.S atas pendapatan cabang yang diterima diluar negeri dan pajak yang dipotong atas deviden, bunga, dan royalty. Indirect FTC adalah pajak atas penghasilan luar negeri yang dibayarkan oleh cabang diluar negeri dari perusahaan U.S. Contoh : Cabang di Malaysia dari perusahaan MNC mempunyai penghasilan $ 500,000 sebelum tax, dimana pajak yang dikenakan atas penghasilan tersebut adalah $ 140,000 (28% - tarif pajak Malaysia). MNC menerima deviden sebesar $ 72,000 dari cabangnya di Malaysia. Tarif pajak U.S 35 %. Grossed-up dividend
=
Deviden Received / ( 1- Foreign tax rate)
=
$ 72,000 / ( 1 - 0,28)
=
$ 100,000
Artinya, jumlah penghasilan kena pajak dari cabang di Malaysia sebesar $ 100,000 dimana besarnya pajak yang akan dibayarkan $ 28.000 (28%), sedangkan deviden yang diterima ditransfer ke perusahaan induk (MNC). Perusahaan menentukan besarnya kredit yang diijinkan sehubungan dengan penghasilan berupa deviden, yaitu : Pajak actual yang dibayarkan oleh cabang atas deviden
= $ 28,000
Batas Maks.
= $ 35,000
= $ 100,000 x 35 %
Kredit pajak yang diperbolehkan
= $ 28,000
Besarnya utang pajak atas penghasilan berupa deviden dari cabang di Malaysia adalah sebagai berikut : U.S Tax Return MNC Company U.S taxable income (grossed-up deviden)
$ 100,000
U.S income tax before credit (35%)
$ 35,000
5
Original Paper Created by : Eka Daswindar
Foreign tax credit allowed
-28,000
Net U.S tax liability
$ 7,000
TAX TREATIES (Penghindaran Pajak Berganda) Adalah perjanjian bilateral antara dua negara tanpa memperhatikan perusahaan dan individu dari satu negara tentang pengenaan pajak, ketika penghasilan diperoleh/diterima dari negara lain. Tax treaties (perjanjian penghindaran pajak berganda) ini di buat untuk memfasilitasi perdagangan internasional dan investasi, sehingga tidak terjadi pengenaan pajak berganda terhadap penghasilan yang sama baik yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan. ☺ Model Penghindaran Pajak Berganda Yaitu ketentuan mengenai penghindaran pajak berganda yang telah distandarisasikan. Dimana model ini umumnya digunakan oleh negara-negara sebagai acuan di dalam melakukan perundingan. Model penghindaran pajak berganda terbagi atas : 1. OECD Model (Organization for economic Coorperation and Development) Yaitu model yang dikembangkan oleh negara-negara maju seperti Perancis, Jerma, Inggris, Amerika Serikat, Kanada, Jepang dan Korea Selatan. Artikel penting dalam model ini mengatakan bahwa keuntungan dari bisnis akan dikenakan pajak oleh negara tempat bisnis tersebut dijalankan jika perusahaan tersebut mempunyai permanent establishment di negara tersebut. Permanent Establishment contohnya adalah kantor, cabang, pabrik, dan lain-lain. Sedangkan yang termasuk non permanent establishment adalah fasilitas yang digunakan untuk pengiriman, pergudangan, dan display. 2. UN Model (United Nation) Yaitu model yang dibuat untuk kebutuhan negara-negara berkembang seperti Indonesia. Menurut model ini, hak pemajakan diberikan lebih luas kepada negara sumber atas penghasilan yang timbul dari wilayahnya. Jadi menurut model ini pengenaan pajak atas penghasilan berdasarkan diperoleh/diterimanya penghasilan tersebut.
6
