tataruang GERAKAN KOTA HIJAU buletin Imam S. Ernawi Cities Can Lead Us To A Green Future BADAN KOORDINASI PENATAAN RUANG NASIONAL BARCODE

JANUARI - FEBRUARI 2012

tataruang buletin

BKPRN | BADAN KOORDINASI PENATAAN RUANG NASIONAL

Surakarta

dan Komitmen Hijau

Planning for Sustainability In Sweden Kebijakan Perkotaan Terkait Perubahan Iklim

Ruang Terbuka Hijau Dalam Kota yang Sehat

Potensi Tiga Kawasan:

Memahami RTR Kawasan Strategis Nasional Perkotaan

GERAKAN KOTA HIJAU

Konferensi Perubahan Iklim 2011 Durban Mengembangkan Papua yang Kaya “Pending Zone/Holding Zone”:

Mempercepat dengan Menangguhkan

Program Mangrove Capital

Cities Can Lead Us To A Green Future

Agenda Kerja BKPRN

P RO F I L

BARCODE BKPRN

BADAN KOORDINASI PENATAAN RUANG NASIONAL

Imam S. Ernawi

buletin tata ruang PELINDUNG

Ir. Imam S. Ernawi, MCM, M.Sc. Dr. Eko Luky Wuryanto Dr. Ir. Max Pohan Drs. Imam Hendargo Abu Ismoyo, MA Drs. Syamsul Arif Rivai, M.Si, MM.

PENANGGUNG JAWAB

Ir. Iman Soedradjat, MPM. Ir. Deddy Koespramoedyo, M.Sc. Ir. Heru Waluyo, M.Com Drs. Sofjan Bakar, M.Sc. DR. Ir. Abdul Kamarzuki, MPM Ir. Basuki Karyaatmadja

PENASEHAT REDAKSI

DR. Ir. Ruchyat Deni Dj. M.Eng Ir. Iwan Taruna Isa M. Eko Rudianto, M.Bus (IT)

PEMIMPIN REDAKSI

Ir. Sita Indrayani,MM

WAKIL PEMIMPIN REDAKSI

Aria Indra Purnama, ST, MUM

REDAKTUR PELAKSANA

Ir. Melva Eryani Marpaung, MUM.

SEKRETARIS REDAKSI

Indira P. Warpani, ST., MT., MSc

STAF REDAKSI

Ir. Dwi Hariawan, MA Ir. Kartika Listriana, MPPM Ir. Nana Apriyana, MT Wahyu Suharto, SE, MPA Ir. Dodi S Riyadi, MT Ir. Indra Sukaryono Endra Saleh ATM, ST, MSc Hetty Debbie R, ST. Tessie Krisnaningtyas, SP Listra Pramadwita, ST, MT, M.Sc Ayu A. Asih, S.Si M. Refqi, ST Marissa Putri Barrynanda, ST Heri Khadarusno, ST

KOORDINASI PRODUKSI

Angger Hassanah, SH

STAF PRODUKSI Alwirdan BE

KOORDINASI SIRKULASI

Supriyono S.Sos

STAF SIRKULASI

Dhyan Purwaty, S.Kom

Penerbit: Sekretariat Tim Pelaksana BKPRN Alamat Redaksi: Gedung Penataan Ruang dan SDA, Jl. Patimura 20, Kebayoran Baru, Jakarta 12110 Telp. (021) 7226577, Fax. (021) 7226577 Website BKPRN:http://www.bkprn.org Email:[email protected] dan redaksi [email protected]

sekapur sirih

Assalamu’alaikum warrahmatullah wabarakatuh, Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa kita panjatkan atas kesempatan yang selalu diberikan kepada kita untuk terus berkarya, dan Buletin Tata Ruang masih diberi kesempatan untuk hadir kembali dalam edisi perdana di tahun 2012. Dalam beberapa dekade terakhir, kota-kota di Indonesia mengalami permasalahan lingkungan yang hampir sama, antara lain banjir, transportasi, dan penanganan sampah, yang akhirnya menimbulkan penurunan kualitas ruang kota dan lingkungan. Permasalahan kota adalah permasalahan kompleks yang tidak bisa ditangani secara parsial atau hanya berbasis proyek, tetapi harus secara komprehensif melalui perencanaan yang matang dengan visi yang menjawab solusi ke depan yang berkelanjutan. Kota hijau (green city) adalah kota yang sehat secara ekologis. Kota hijau harus dipahami sebagai kota yang memanfaatkan secara efektif dan efisien sumber daya air dan energi, mengurangi limbah, menerapkan sistem transportasi terpadu, menjamin kesehatan lingkungan, dan menyinergikan lingkungan alami dan buatan. Di seluruh dunia, kota hijau atau green cities telah menjadi model pengembangan perkotaan yang baru, baik di benua Amerika, Asia, Eropa, Australia, maupun Afrika. Fenomena yang sama juga dialami oleh Indonesia. Maka perlu dideklarasikan bahwa dampak perubahan iklim di Indonesia bukan hanya dihadapi melalui bidang kehutanan dengan REDD+ atau pengembangan lahan gambut, tetapi sekarang juga melalui pengembangan kawasan seperti entitas perkotaan, dengan konsep Green City. Ini merupakan tantangan baru dan terbesar yang sedang dihadapi Indonesia, terlebih karena lebih dari 52% penduduk nasional mendiami kawasan perkotaan. Indonesia saat ini fokus pada penanganan daerah perkotaan yang sangat rentan mengalami dampak perubahan iklim. Selain upaya-upaya mitigasi di bidang kehutanan atau yang lebih dikenal dengan program REDD+, pengembangan gambut atau peatland management, saat ini telah terdapat upaya yang lebih struktural dalam bidang adaptasi perkotaan. Banyak fakta menggambarkan betapa rentan dan sensitifnya daerah perkotaan dalam menghadapi perubahan iklim. Oleh karena itu, penyelenggaraan penataan ruang yang terintegrasi menjadi unsur penting didalam mewujudkan ruang yang nyaman, produktif dan berkelanjutan. Salah satunya adalah melalui Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH) yang sedang berlangsung di 60 Kota dan Kabupaten. Bersama-sama Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota di dalam menjalankan program P2KH diharapkan bisa memenuhi ketetapan UndangUndang No. 26/2007 tentang Penataan Ruang, terutama guna mencapai Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebesar 30 persen, yang sekaligus juga merespon perubahan iklim yang terjadi. Harapan kami, penataan ruang bisa memberikan kontribusi yang nyata dalam perwujudan kota hijau yang berkelanjutan, serta pemerintah daerah dan masyarakat diharapkan dapat sebagai pilar utama di dalam memonitor pengembangan dan implementasi kota hijau di Indonesia.

Direktur Jenderal Penataan Ruang, Kementerian Pekerjaan Umum Selaku Sekretaris Tim Pelaksana BKPRN

Ir. Imam S. Ernawi, MCM, M.Sc

2

buletin tata ruang | Januari - Februari 2012

dari redaksi

daftar isi

PROFIL TOKOH

04

Imam S. Ernawi

Salam hangat bagi pembaca setia Butaru..

PROFIL WILAYAH Di awal tahun 2012 ini Buletin Tata Ruang kembali pada edisi pertamanya. Pada edisi ini Butaru mengangkat topik Green Cities (Kota Hijau), dimana perwujudan Kota Hijau merupakan sebuah konsep perkotaan dalam upaya menjaga keseimbangan lingkungan hidup, ekonomi, dan sosial demi generasi mendatang yang lebih baik serta dalam upaya menjaga keberlangsungan planet bumi. Di sinilah posisi strategis act locally, while thinking globally tidak hanya sekadar slogan semata. Pada Profil Wilayah akan ditampilkan Kota Surakarta, yang telah menyelesaikan Perda RTRW Kota dan juga termasuk kedalam kelompok kota yang sangat antusias untuk mengimplementasikan Konsep P2KH (Program Pengembangan Kota Hijau). Dalam Topik Utama edisi kali ini, redaksi mendapat kontribusi artikel dari pemerhati masalah perkotaan Swedia yaitu Sixten Larsson yang memberikan sumbangan pemikirannya khusus untuk Bulletin Tata Ruang melalui tulisan dengan judul “Planning for Sustainability in Sweden”. Pada edisi ini pula selain artikel tentang Peningkatan Kualitas Lingkungan Melalui Kebijakan Perkotaan Terkait Perubahan Iklim, terdapat artikel RTH dalam Kota Kota Sehat, artikel Hasil Konferensi Perubahan Iklim-Durban, Kawasan Bentang Laut Papua, artikel terkait masalah Pending Zone, serta program Mangrove Capital. Profil Tokoh kali ini menampilkan seorang pemerhati terkait masalah perkotaan dan penginisiasi kota hijau di Indonesia, Ir. Imam S Ernawi, MCM, yang akan mengungkapkan berbagai gagasannya, agar kita bisa lebih memberi perhatian pentingnya pengembangan kota wilayah yang respon terhadap perubahan iklim dalam mewujudkan sustainability. Pada rubrik wacana kali ini, akan dilontarkan sebuah pandangan kota dapat menggiring kita menuju sebuah Masa Depan Hijau (Cities can lead us to a Green Future: Low Carbon Initiatives Make Economic Sense) yang menyatakan bahwa Kota-kota dapat mengambil peran unggulan (leading role) dalam menggiring dunia menuju masa depan yang lebih ramah iklim (a more climate-friendly future). Hal ini, lebih jauh dapat dicapai dalam waktu yang singkat, dan secara praktis tanpa tambahan ongkos/biaya. Dengan investasi hanya 2% dari GDP kota yang modern, karbon rendah, dan efisien energi dalam 10 tahun, akan mengurangi tingkat emisi karbon kota tersebut sebesar 40% tanpa tambahan biaya, bahkan dapat menghemat anggaran tahunan sebesar 2,2% dari GDP. Tulisan dalam Butaru ini ditulis oleh para penulis yang memiliki pengalaman yang panjang dibidangnya dengan tema-tema yang menarik, sehingga diharapkan pembaca dapat memperkaya wawasan.

Surakarta

08

dan Komitmen Hijau Oleh: Redaksi Butaru

TOPIK UTAMA

Planning for Sustainablity

11

In Sweden

Oleh: Sixten Larsson

TOPIK UTAMA

Kebijakan Perkotaan

15

Terkait Perubahan Iklim

Oleh: Direktur Perkotaan dan Perdesaan Kementerian PPN/Bappenas

TOPIK UTAMA

Ruang Terbuka Hijau

19

Dalam Kota yang Sehat

Oleh: Chris. D. Prasetijaningsih dan Mufty Riyan

TOPIK UTAMA


24


TOPIK LAIN

Konferensi Perubahan Iklim 2011 Durban

30

Oleh: Redaksi Butaru

TOPIK LAIN

Mengembangkan Papua yang Kaya Oleh: Ir. Kartika Listriana, MPPM

TOPIK LAIN

“Pending Zone/Holding Zone”: Selamat membaca

40

Mempercepat dengan Menangguhkan Oleh: Ir. chaerudin Mangkudisastra, M.Sc.

TOPIK LAIN Redaksi

34

44

Program Mangrove Capital Oleh: Redaksi Butaru

WACANA

Cities Can Lead Us

46

To A Green Future


AGENDA

47

Agenda Kerja BKPRN Januari - Februari 2012

Januari - Februari 2012 | buletin tata ruang

3

profil tokoh

Imam S. Ernawi

Dirjen Penataan Ruang, Kementerian PU

Gerakan Kota Hijau: Merespon Perubahan Iklim dan Pelestarian Lingkungan

Imam S. Ernawi adalah Direktur Jenderal Penataan Ruang, Kementerian Pekerjaan Umum. Lahir di Tuban, Jawa Timur, pada 10 Mei 1955, Imam menyelesaikan pendidikan dasar hingga lulus SMA di Probolinggo pada tahun 1973. Ia kemudian melanjutkan studinya di Jurusan Teknik Arsitektur Institut Teknologi Bandung dan lulus tahun 1979. Pada tahun 1991, ia mengambil studi pasca sarjana program Construction Management, dan program Engineering Policy, di Washington University St. Louis, Amerika Serikat. Bergabung dengan Kementerian PU pada tahun 1980, Imam pun mulai terlibat dalam berbagai proyek penting di Kementerian tersebut. Selama hampir 30 tahun menata karir di institusi tersebut, ia telah memegang jabatan-jabatan antara lain Staf Ahli Menteri PU Bidang Keterpaduan Pembangunan (2005-2007); Kepala Pusat Kajian Kebijakan Dep. PU (2003-2005); Direktur Bina Teknik, Ditjen. Perumahan dan Permukiman, Dep. Kimpraswil (2001-2003); Kepala Biro Perencanaan dan Informasi Publik, Dep. Kimbangwil (1999-2001); Direktur Bina Program Ditjen. Cipta Karya Dep. PU (1998-1999); dan Kepala Subdit Tata Bangunan Ditjen. Cipta Karya Dep. PU (1994-1998). Di luar itu, ia juga aktif dalam berbagai keanggotaan profesi, antara lain Ikatan Arsitek Indonesia (IAI), Ikatan Ahli Perencanaan (IAP), Himpunan Ahli Manajemen Konstruksi Indonesia (HAMKI), Society of American Value Engineers (SAVE), dan Construction Management Association of America (CMAA). Sebagai inisiator Gerakan Kota Hijau, ia memandang penataan kota yang merujuk pada konsep “green city” atau kota hijau, tidak sekadar mengedepankan pembangunan ruang terbuka hijau (RTH), melainkan juga merencanakan dan menata ulang kota secara sehat dan ekologis. Visi-misi dan harapan beliau akan realisasi Kota Hijau di Indonesia yang dampaknya dapat dirasakan seluruh masyarakat, diuraikan pada wawancara berikut ini. Apa latar belakang Kementerian PU menerapkan konsep Kota Hijau (Green Cities)? Inisiatif mewujudkan kota hijau memiliki makna strategis karena dilatarbelakangi oleh beberapa faktor, antara lain pertumbuhan kota yang begitu cepat dan berimplikasi terhadap timbulnya berbagai permasalahan perkotaan seperti kemacetan, banjir, permukiman kumuh, kesenjangan sosial, dan berkurangnya luasan ruang terbuka hijau. Beberapa tahun terakhir, permasalahan perkotaan semakin berat karena hadirnya fenomena perubahan iklim, yang menuntut kita semua untuk memikirkan secara lebih seksama. dan mengembangkan gagasan cerdas yang dituangkan ke dalam kebijakan dan program yang lebih komprehensif sekaligus realistis sebagai solusi perubahan iklim. 4


Green waste, green transportation, green water, green energy, dan green building merupakan atribut yang sering kita sebut sebagai green infrastructure. Oleh karenanya, Kementerian Pekerjaan Umum, melalui Ditjen Penataan Ruang, mendorong terwujudnya kota hijau sebagai metafora dari kota berkelanjutan, yang berlandaskan penerapan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, sekaligus yang mampu menjawab kebutuhan dan permasalahan kota/perkotaan aktual, sekaligus merespon tantangan perubahan iklim. Apa visi dan misi pengembangan Kota Hijau (Green Cities) secara umum? Misi kota hijau sebenarnya tidak hanya sekedar ‘menghijaukan’ kota. Lebih dari itu, kota hijau dengan visinya yang lebih luas dan komprehensif, yaitu Kota yang Ramah Lingkungan, memiliki misi antara lain memanfaatkan secara efektif dan efisien sumberdaya air dan energi, mengurangi limbah, menerapkan sistem transportasi terpadu, menjamin kesehatan lingkungan, dan Mensinergikan lingkungan alami dan buatan, berdasarkan perencanaan dan perancangan kota yang berpihak pada prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan baik secara lingkungan, sosial dan ekonomi secara seimbang. Kota Hijau dapat diwujudkan apabila didukung oleh green building infrastructure dan partisipasi masyarakat (green community). Bagaimana kontribusi dua hal tersebut terhadap konsep Kota Hijau? Menurut saya, terdapat beberapa atribut untuk mewujudkan kota hijau.

Yang pertama adalah perencanaan dan perancangan kota (Green Planning and Design), yang bertujuan meningkatkan kualitas rencana tata ruang dan rancang kota yang lebih sensitif terhadap agenda hijau, upaya adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim. Kemudian yang ke dua adalah pembangunan ruang terbuka hijau (Green Open Space) untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas RTH sesuai dengan karakteristik kota/kabupaten, dengan target RTH 30%. Selanjutnya yang ke tiga adalah Green Community, yaitu pengembangan jaringan kerjasama pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha yang sehat. Yang ke empat adalah pengurangan dan pengolahan limbah dan sampah (Green Waste), dengan menerapkan zero waste. Yang ke lima adalah pengembangan sistem transportasi berkelanjutan (Green Transportation) yang mendorong warga untuk menggunakan transportasi publik ramah lingkungan, serta berjalan kaki dan bersepeda dalam jarak pendek. Yang ke enam adalah peningkatan kualitas air (Green Water) dengan menerapkan konsep ekodrainase dan zero runoff. Lalu yang ke tujuh adalah Green Energy, yaitu pemanfaatan sumber energi yang efisien dan ramah lingkungan. Dan yang terakhir, ke delapan, adalah Green Building, yaitu penerapan bangunan hijau yang hemat energi. Green waste, green transportation, green water, green energy, dan green building merupakan atribut yang sering kita sebut sebagai green

insfrastructure. Keseluruhan atribut kota hijau tersebut tidak berdiri sendiri, namun merupakan satu kesatuan yang integral, termasuk dalam kaitannya dengan pengembangan ekonomi lokal sebagai dampak ikutan dari perwujudan masing-masing atribut. Dalam rangka mewujudkan Indonesia sebagai Kota Hijau, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) saat ini merintis Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH). Apa saja hambatan dan tantangan dalam mewujudkan Program Pengembangan Kota Hijau tersebut? Hambatan dan tantangan yang dihadapi dalam mewujudkan kota hijau di Indonesia dapat dicermati dalam beberapa aspek, yaitu aspek Turbinlakwas, ekonomi, sosial, lingkungan, tata kelola, dan spasial. Dalam aspek Turbinlakwas, ada masalah pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan yang harus diperhatikan. Pengaturan P2KH sebenarnya sudah cukup lengkap, namun masih perlu dilengkapi dengan peraturan turunan yang lebih detail, seperti Juknis, sehingga lebih mudah dalam operasionalisasinya. Lalu dalam pembinaan, P2KH terkendala karena belum optimalnya kapasitas kelembagaan dalam rangka perwujudan kota hijau di Indonesia. Dalam pelaksanaannya, Rencana Tata Ruang belum sepenuhnya digunakan sebagai acuan pembangunan serta rendahnya keterlibatan stakeholders dalam penyelenggaraan RTH. Sedangkan masalah pengawasan adalah kurang


5

profil tokoh

Hambatan dan tantangan yang dihadapi dalam mewujudkan kota hijau di Indonesia dapat dicermati dalam aspek Turbinlakwas, ekonomi, sosial, lingkungan, tata kelola dan spasial.

hidup. Kemudian yang terakhir, dalam aspek spasial, tantangan P2KH adalah perkembangan kawasan perkotaan yang cenderung bersifat ekspansif dan menunjukkan gejala urban sprawl yang tidak terkendali, alihfungsi kawasan pertanian subur di pinggiran kota dan meningkatnya ketergantungan pada kendaraan bermotor, serta kurangnya lahan perkotaan yang dapat digunakan sebagai RTH.

optimalnya pengawasan oleh aparat. Bagaimana dengan tantangan pada aspek ekonomi, sosial dan lingkungan? Pada aspek ekonomi, P2KH menghadapi tantangan, yaitu tingginya pendanaan serta terbatasnya lahan perkotaan dalam mewujudkan ruang terbuka hijau sebesar 30% dari luas kota. Dalam aspek sosial, P2KH menghadapi masalah antara lain kecenderungan perilaku masyarakat yang kontraproduktif dan destruktif, serta kurangnya pemahaman masyarakat akan pentingnya aspek lingkungan sehingga peran masyarakat dalam perwujudannya kota hijau rendah. Sedangkan dalam aspek lingkungan P2KH menghadapi tantangan, yaitu peningkatan jumlah penduduk perkotaan dari waktu ke waktu yang menyebabkan meningkatnya beban yang harus didukung oleh lingkungan, serta pembangunan yang cenderung berorientasi pada aspek ekonomi dan kurang memperhatikan aspek lingkungan. Tadi bapak menyebutkan juga ada tantangan dalam aspek tata kelola. Apa saja yang termasuk? Dalam aspek tata kelola, P2KH menghadapi masalah yaitu masih rendahnyakerjasamadankoordinasiantar sektor dalam pengelolaan lingkungan 6

di permukiman informal yang lebih terpapar oleh bahaya tersebut. Kota yang tangguh adalah kota yang mempersiapkan diri terhadap dampak iklim di masa kini dan masa mendatang dengan membatasi kekuatan dan keparahan dampak tersebut. Meskipun dampaknya tetap terjadi, sebuah kota yang tangguh mampu menanggapi dengan cepat dan efektif, dengan cara yang tepat dan efisien. Untuk itu, membangun ketahanan kota terhadap perubahan iklim menjadi prioritas utama bagi kota. Selain mitigasi, yang kegiatannya sebagian besar terfokus pada masa lalu, kota-kota sekarang harus memainkan peran yang lebih besar dalam adaptasi. Apa yang perlu menurut bapak?

Konsep perkotaan Indonesia ke depan, “Competitive Green City” adalah suatu terobosan. Akan tetapi yang diperlukan Indonesia, terutama pada awal pelaksanaan, harus dapat membangun daya tahan (resilience) masyarakat dan pemerintah di tingkat lokal. Bagaimana menurut bapak? Menurut saya, ketahanan kota lebih tepat dikaitkan dengan kota hijau dalam konteks mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Perubahan iklim dapat dilihat sebagai sebuah tantangan serius bagi kota-kota di seluruh dunia, terutama di negara berkembang, dimana urbanisasi terjadi sangat cepat. Perubahan iklim ini menimbulkan ancaman yaitu meningkatkan kerentanan, menghancurkan keuntungan ekonomi, dan menghalangi pembangunan sosial dan ekonomi. Masyarakat miskin kota akan menerima dampak paling berat, karena mereka tinggal dan bekerja


dipersiapkan

Membangun ketahanan tidak hanya memerlukan pengambilan keputusan yang cepat oleh pihak berwenang, tetapi juga jaring hubungan institusional dan sosial yang kuat dan mampu menyediakan jaring pengaman bagi warga yang rentan. Melalui kegiatan perencanaan formal dan persiapan informal, kota dapat membangun kekuatannya untuk menyesuaikan diri secara efektif pada dampak iklim di saat sekarang dan di masa depan, sembari bereksperimen dan berinovasi dalam pembuatan dan perencanaan kebijakan. Kota-kota dapat menggiring kita menuju sebuah Masa Depan Hijau. Bagaimana pendapat bapak? Kota hijau masa depan (future green cities) dapat terwujud jika kota-kota yang saat ini tengah kita inisiasi sebagai kota hijau dapat mengakomodasi prinsip-prinsip kota hijau, contohnya dengan diakomodasinya target pencapaian RTH sebesar 30% dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) kotanya. Kota hijau yang kita cita-citakan ini adalah kota masa depan milik generasi penerus. Hal ini sejalan

dengan harapan kita semua untuk mulai mewujudkan ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan sesuai amanat UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Keberhasilan upaya ini mensyaratkan adanya pendekatan kolaboratif, bukan sendiri-sendiri. bagaimana keterlibatan semua stakeholders khususnya pemerintah daerah? Prakarsa P2KH merupakan tahapan yang lebih maju dalam siklus pelaksanaan penataan ruang yang tidak berhenti pada tataran perencanaan, namun telah bergulir pada tataran implementasi rencana dalam bentuk aksi-aksi nyata pada skala kota/kabupaten sebagai satu entitas yang utuh. P2KH juga bukan sekedar himpunan sektoral, melainkan suatu program sinergis dan kolaboratif dengan inisiatif utama dari pemerintah kota/kabupaten dan masyarakat yang difasilitasi oleh pemerintah pusat. Karena itu, P2KH berbasis pada Rencana Aksi Kota Hijau (RAKH) yang berlandaskan penataan ruang sebagai ‘panglima’ pengembangan wilayah, paradigma kota berkelanjutan, pentingnya kemandirian daerah, peran koordinasi provinsi dan fasilitasi pusat, dan intervensi program yang berkelanjutan. Secara politis, inisiatif tersebut telah mendapat respon yang sangat positif dari pemerintah kabupaten/ kota. Pada Peringatan Puncak Hari Tata Ruang 2011 pada tanggal 7-8 November yang lalu, telah dilakukan penandatanganan Piagam Komitmen Kota Hijau dan penyematan daun hijau pada pohon Kantajaura (Kanopi Kota Hijau Nusantara) oleh 60 Bupati/ Walikota, sebagai bentuk komitmen bersama untuk mewujudkan kota hijau. Hal yang patut mendapatkan apresiasi ini merupakan sebuah loncatan besar bagi pemerintah daerah yang secara konkrit akan mewujudkan kota yang berkelanjutan.

Perwujudan kota hijau membutuhkan dukungan dan keterlibatan multi sektor dalam rangka memenuhi tercapainya berbagai atribut kota hijau. Apa upaya-upaya dilakukan?

yang

harus

Perwujudan kota hijau membutuhkan dukungan dan keterlibatan sektor lain dalam rangka memenuhi tercapainya dua atribut kota hijau. Atribut yang pertama adalah sektor perhubungan dalam rangka menciptakan Green Transportation, yaitu Pengembangan sistem transportasi yang berkelanjutan, misalnya transportasi publik, jalur sepeda, dsb. Yang ke dua adalah sektor pengembangan permukiman yang meliputi Green Waste, yaitu usaha untuk melaksanakan prinsip 3R (mengurangi sampah/limbah, mengembangkan proses daur ulang dan meningkatkan nilai tambah), Green Water, yaitu efisiensi pemanfaatan sumberdaya air, dan Green Building, atau bangunan hemat energi. Aspek lain yang tak kalah penting adalah sektor energi dalam rangka Green Energy, yaitu pemanfaatan sumber energi yang efisien dan ramah lingkungan. Aksi kolaboratif tersebut tentunya tidak hadir secara mekanistik semata, namun memerlukan proses yang konsisten dan sistematis, mulai dari sosialisasi, mobilisasi, persuasi, hingga implementasi, sehingga gerakan kolektif yang sebenarnya dapat terbangun. Apa harapan bapak mengenai perwujudan Kota Hijau di Indonesia? Kembali kepada judul besarnya tadi, kota hijau itu harus menjadi gerakan. Artinya semua pihak harus berperan. Tetapi gerakan itu harus bisa menjadi gerakan yang penjurunya adalah pemerintah daerah kabupaten/ kota karena merekalah yang sebetulnya mendapatkan tugas dan kewenangan sesuai dengan otonomi daerah untuk mengurus kota atau wilayahnya. Sementara stakeholder

atau pemangku kepentingan yang lain harus mendorong, mempercepat, meningkatkan atau memperluas. Apa kunci terciptanya Kota Hijau? Saya kira kunci sukses untuk daerah sebagai penjuru gerakan ini adalah pertama leadership daerah tersebut harus baik. Jadi walikota harus pro green. Yang ke dua, politik anggaran di daerah tersebut harus berpihak ke arah ini, apakah lewat rencana program kerja pemerintah daerah tahunan, atau dengan kepandaian/kecerdasan mereka untuk bisa mengundang masyarakat dan dunia usaha. Yang terakhir adalah adanya green community dalam upaya menciptakan critical mass. Jadi konsep Kota Hijau di sini bukan semata masalah RTH? Hijau di sini memang berarti peningkatan luasan RTH, tapi bukan semata-mata untuk memenuhi syarat 30% (sesuai UU Penataan Ruang) atau beautification, tetapi untuk mewujudkan kinerja hijau yang dapat menjawab fungsi ekologi. Memang gerakan ini perlu perjuangan. Jadi kita perlu mengedukasi agar daerahdaerah merasa butuh, konsisten dan berkomitmen untuk mengalokasikan sumber dayanya, sehingga dampak gerakan ini semakin besar. Perwujudan Kota Hijau ini harus dimulai dari mana? Yang harus dilakukan adalah mulai dari sekarang, mulai dari yang kecil-kecil, dan mulai dari diri sendiri. Masyarakat merubah perilakunya untuk lebih ramah lingkungan, hemat energi, tidak konsumtif terhadap energi. Lalu pemerintah daerah (kabupaten/kota) mendukung terwujudnya kota hijau melalui prakarsa P2KH.


7

profil wilayah

Surakarta dan Komitmen Hijau

KOTA….KOTA IDENTIK dengan pemusatan seluruh kegiatan yang ditandai dengan pembangunan gedung yang menjulang tinggi, pembangunan infrastruktur sebagai penunjang dan sarana penduduk kota untuk mobilisasi, berbagai macam sarana transportasi, dan kepadatan penduduk yang tinggi dengan segala macam aktivitasnya yang ikut memenuhi dan mewarnai kehidupan kota setiap saat. Suatu kota dikatakan berhasil,maju, dan berkembang jika kota tersebut memiliki aktivitas perekonomian yang sangat tinggi yang didukung dengan pembangunan infrastruktur dan sarana pendukung lainnya serta diikuti dengan mobilitas penduduk yang tinggi. Akan tetapi apakah semua pembangunan yang dilakukan diperkotaan memiliki pengaruh positif bagi kota secara keseluruhan??? Apakah pembangunan kota tersebut telah seimbang dengan daya dukung lingkungan kota tersebut??? Pembangunan tidak akan pernah berhenti dilakukan untuk membangun suatu kota, sehingga kota terus bertumbuh dari yang awal mulanya merupakan kota kecil dengan minim insfrastruktur dan fasilitas lainnya dan kemudian berkembang menjadi kota besar dan terus berkembang menjadi kota megapolitan seperti Jakarta. Kota Jakarta merupakan kota Megapolitan yang hingga saat ini sudah dapat dikatakan kota yang over capacity dapat dilihat dari jumlah penduduk Jakarta yang hingga kini menjadi angka ±9.5 juta jiwa, yang idelanya penduduk Jakarta berkisar antara 4-5 juta jiwa atau setengah dari penduduk saat ini. Dengan kondisi kota yang over capacity tersebut, mulai timbulah berbagai macam permasalahan perkotaan, diantaranya masalah kemacetan, masalah sosial dapat dilihat dari tidak meratanya kesejahteraan masyarakat, ketidaknyaman masyarakat dalam beraktivitas sehari-hari, dan permasalahan banjir yang merupakan amcaman Kota Jakarta pada setiap musim hujan bahkan saat ini tanpa musim hujan pun Jakarta Utara sering terendam akibat dari naiknya muka air laut/ROB akibat dari penurunan muka air tanah. Bencana jebolnya Tanggul Situ Gintung pada Tahun 2009 lalu merupakan bencana alam yang disebabkan oleh 8



Saat bicara tentang kota yang berhasil, ada permasalahan RTH di dalamnya. masyarakat yang telah melakukan penyimpangan terhadap RTRW, di mana di sekitar area tanggul tidak diperkenankan sebagai kawasan budidaya, akan tetapi kebutuhan akan lahan perkotaan yang semakin meningkat, peraturan tersebut diabaikan sehingga yang terjadi adalah bencana yang mengakibatkan kerugian yang materi dan jiwa yang besar. Sangat disayangkan bencana serupa sering terjadi khususnya di kota-kota besar, beberapa lapisan masyarakat yang hanya memikirkan keuntungan sepihak dengan sering melakukan penyimpangan terkait peruntukan guna lahan tanpa memikirkan kapasitas, keterbatasan daya dukung dan daya tamping suatu lahan perkotaan. Menanggapi permasalahan di atas, UU Nomor 26 Tahun 2007 Tetang Penataan Ruang telah mengamanatkan bahwa setiap Prop/Kab/Kota yang dalam proses penyusunan RTRW diwajibkan untuk memiliki proporsi Ruang Terbuka Hijau (RTH) pada setiap wilayahnya sebesar 30%, atau untuk wilayah kota paling sedikit 20%. Perwujudan RTH pada setiap wilayah ini merupakan perwujudan dan penguatan dari tujuan Penataan Ruang, yaitu “mewujudkan penataan ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan”. Kata berkelanjutan di dalam UU ini berkaitan erat dengan lingkungan, kualitas lingkungan sudah seharusnya dipertahankan bahkan dapat ditingkatkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat saat ini dan generasi mendatang. Jika melihat tujuan dari Penataan Ruang, dapat dikatakan perencanaan tidak sematamata hanya menuntut suatu wilayah agar produktif, akan tetapi juga memperhatikan keseimbangan lingkungan dan masyarakat di dalamnya.

Kota terus bertumbuh, dari yang awalnya merupakan kota kecil yang minim infrastruktur dan fasilitas lainnya, kemudian berkembang menjadi kota besar.

manusia di dalamnya merasakan sehat dan tenang yang merupakan idaman bagi setiap wilayah, khususnya di kota besar yang jauh dari suasana hijau dan asri. Sehingga tidak heran Kementerian Lingkungan Hidup pada tahun 2011 memberikan penghargaan bagi Pemerintah Kota Surakarta atas kerja kersa di dalam penyehatan lingkungan kota dan menciptakan iklim yang sejuk.

Kota Surakarta, yang juga dikenal dengan Solo terletak di Provinsi Jawa Tengah yang memiliki jumalah penduduk ±600.000 jiwa dengan luas 4.404,06 Ha yang terbagi atas 5 (lima) kecamatan, yaitu Kec. Laweyan, Kec. Serengan, Kec. Pasar Kliwon, Kec. Jebres, Kec. Banjarsari. Kota Surakarta, selayaknya kota besar merupakan pusat pertumbuhan wilayah Jawa Tengah dengan potensi ekonomi sangat tinggi di bidang industry, perdagangan, pariwisata dan sector penunjang lainnya. Selain itu Kota Surakarta juga merupakan kota penghubung bagi daerah hinterland, di antaranya Kab. Boyolali, Kab. Sukoharjo, Kab. Karanganyar, Kab. Wonogiri, Kab. Sragen, dan Kab. Klaten. Melirik potensi yang terkandung di dalamnya dan di dukung dengan letak yang strategis, tidak menjadikan Pemerintah Kota Surakarta memiliki keinginan sepenuhnya mengembangkan pembangunan yang optimal untuk Kota Surakarta ini. Dalam pembangunan Kota Surakarta, Pemkot tetap akan memperhatikan keseimbangan lingkungan di mana telah tertuang di dalam Tujuan Penataan Ruang yang telah tercantum di dalam draft Raperda RTRW Kota Surakarta, yaitu ”Mewujudkan Kota Surakarta Sebagai Kota Budaya yang Produktif, Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan Dengan Berbasis Pada Sektor Industri Kreatif, Perdagangan dan Jasa, Pendidikan, Pariwisata, Serta Olah Raga”. Kata Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan yang merupakan amanat dari UU No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang telah dibuktikan dan direalisasikan melalui beberapa program dengan tujuan memperbaiki dan menyehatkan lingkungan Kota Surakarta, di mana program lingkungan tersebut telah berhasil dan meraih beberapa penghargaan, di antaranya melalui “Kota Dalam Kebun” yang dicanangkan oleh Ir. Joko Widodo selaku walikota Surakarta. Program ini dapat menciptakan kota yang sehat dan asri, hijau dipenuhi oleh pepohonan dengan sendirinya akan menciptakan iklim yang sejuk dan membuat

Pada tahun 2011 juga Pemkot Surakarta “Kota Langit Biru” oleh Kementerian Lingkungan Hidup, di dalam penilaian ini, Kota Surakarta memiliki skor tertinggi untuk kategori kota besar dan telah menyisihkan 12 kota besar di Indonesia. Penilaian ini dilakukan dengan mengukur tingkat emisi gas buang dari sumber yang bergerak atau kendaraan bermotor dan penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang telah dirancang pemkot untuk dapat menciptakan iklim mikro yang bersih. Awal tahun 2011, melalui Direktorat Jenderal Penataan Ruang telah melakukan inisiasi Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH) di 60 kota dan kabupaten. P2KH ini merupakan merupakan program dalam rangka mewujudkan amanat UU Penataan Ruang tentang perwujudan RTH 30%, selain itu juga merupakan reaksi dan tanggapan mengenai isu global yaitu Perubahan Iklim yang hingga kini dampaknya telah terjadi dibelahan bumi. Telah tercatat 20 Kota yang telah sepakat dengan menandatangani “Komitmen Kota Hijau” pada tanggal 7 November 2011, yang juga merupakan rangkaian Hari Peringatan World Town Planning Day (WTPD). Berbagai penghargaan lingkungan telah diraih Surakarta, akan tetapi usaha pemkot untuk selalu menghijaukan dan ciptakan udara bersih tidak hanya berhenti sampai disini. Kota Surakarta merupakan salah satu kota yang terpilih dan telah berkomitmen sebagai Kota Hijau, bentuk komitmen tersebut ditandai dengan penandatanganan piagam “Komitmen Kota Hijau” yang merupakan bentuk kesepakatan antara Pemkot Surakarta dengan Direktorat Jenderal Penataan Ruang Kementerian Pekerjaan Umum. Berbagai program Kota Hijau telah disiapkan oleh pemkot, perencanaan tersebut telah tertuang di dalam Draft Raperda RTRW Kota Surakarta, yang saat ini telah sampai pada tahap telah persetujuan substansi dan saat ini sedang pembahasan di DPRD setempat. Di dalam Draft Raperda RTRW Kota Surakarta telah mencantumkan bahwa RTH Kota Surakarta dibagi atas 2 (dua) RTH Publik yang meliputi taman pemakaman umum, dan jalur hijau sepanjang jalan, sempadan sungai, sempadan rel kereta api, taman wisata alam, taman rekreasi, kebun binatang, lapangan olah raga, taman lingkungan perumahan dan permukiman, serta pedestrian. Dan RTH Privat, yang meliputi lahan pertanian kota atau halaman rumah/gedung milik masyarakat/swasta yang ditanami tumbuhan, taman lingkungan perkantoran, gedung komersial dan taman atap (roof garden). Januari - Februari 2012 | buletin tata ruang

9

profil wilayah

Seluruh penduduk Kota Surakarta juga berkewajiban memelihara taman-taman lingkungan di lingkup RT/RW atau kelurahan agar iklim mikro tetap terjaga dan mendukung perwujudan Kota Hijau. Direncanakan luas RTH Kota Surakarta dalam bentuk taman seluas 357 (tiga ratus lima puluh tujuh) Ha, RTH Dalam bentuk Taman Pemakaman Umum (TPU) seluas 50 (lima puluh) Ha, RTH dalam bentuk sempadan rel kereta api seluas 73 (tujuh puluh tiga) Ha dengan sebaran di beberapa kecamatan. Selain itu juga terdapat Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) di Kota Surakarta seluas 7 (tujuh) Ha yang juga tersebar diseluruh kawasan kecamatan. Untuk mewujudkan RTH yang telah direncanakan, Pemerintah Kota Surakarta telah melakukan kerjasama pendanaan melalui dana sharing APBN dan APDB serta pihak perbankan melalui Bank Mandiri yang telah melakukan kesepakatan terkait konsep kerjasama untuk merealisasikan RTH. Solo City Walk merupakan salah satu bentuk perwujudan RTH public, Solo City Walk ini dapat memberikan kesejukan dan kehijauan pada Kota Surakarta, fasilitas pejalan kaki yang aman dengan sisi hijau kanan dan kiri dapat memberikan rasa sejuk di dalamnya. Selain itu lokasi PKL di beberapa bagian tidak mengganggu bagi pejalan kaki karena tempat untuk PKL telah disediakan oleh pemkot dengan rapi dan teratur. Saat ini, telah tercatat ±18.61% RTH di Kota Surakarta, di dalam perencanaan ke depan Pemerintah Kota Surakarta yang dibantu oleh jajarannya juga telah menyiapkan beberapa program dalam rangka merealisasikan “Komitmen Kota Hijau”, di antaranya adalah Program “Green Building”, menggalakkan konsep “Roof Garden” sebagaimana yang telah tercantum di dalan Draft

RTRW Kota Surakarta, pembangunan jalan lingkungan dengan menggunakan paving, penanaman 1 (satu) juta pohon, dan kegiatan sayembara inisiasi rencana kota. Pada tahun 2009, Pemerintah Kota Surakarta juga telah mengeluarkan Perda berkaitan dengan RTH, yaitu Perda No. 8 Tahun 2009 Tentang Bangunan, yang mengatur adanya kewajiban untuk menetapkan Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimal 85%, kecuali lokasi tertentu, dan saluran air hujan sebelum dibuang ke saluran umum kota harus melalui sumur resapan terlebih dahulu. RTH tidaklah hanya direncanakan dan dilaksanakan begitu saja, melainkan terdapat beberapa instansi Pemkot yang terlibat didalam kepengurusan dan perawatan RTH Kota Surakarta, di antaranya adalah untuk pengelolaan dan pemeliharaan taman kota, jalur hijau, dan lapangan dikelola oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan, Dinas Pekerjaan Umum dan Badan Lingkungan Hidup berperan di dalam penyediaan pohon dan RTH di sempadan sungai, Dinas Pertanian juga terlibat di dalam penyediaan tanaman produktif, selain itu seluruh penduduk Kota Surakarta juga berkewajiban memelihara taman-taman lingkungan di lingkup RT/RW/Kelurahan agar iklim mikro tetap terjaga dan mendukung perwujudan Kota Hijau. Perencanaan perwujudan RTH di Kota Surakarta memiliki beberapa kendala dan permasalahan yang dihadapi, antara lain mengenai status ruas jalan yang kewenangannya dimiliki oleh Perintah Propinsi, untuk kawasan sepadan sungai dan rel kereta api terdapat permasalahn dengan warga sekitar, karena banyak pemukiman liar yang telah berdiri disekitar sempadan tersebut, perlu ditingkatkan kembali koordinasi antara beberapa dinas terkait yang bertanggung jawab dalam pengelolaan RTH agar pelaksanaan perwujudan RTH dapat terkoordinir dengan baik dan serasi, dan permasalahan kesadaran masyarakat dalam pemeliharaan dan perawatan RTH masih perlu untuk ditingkatkan kembali. Sangat tidak mudah mendapatkan predikat Kota Bersih, karena kota identik dengan kebisingan dan polusi dari kendaraan, aktivitas pabrik, dan aktivitas penduduk kota yang terus mencemari lingkungan kota. Akan tetapi komitmen berbagai macam instansi baik pemerintahan, masyarakat, akademisi, dan sektor swasta yang turut menghijaukan lingkungan mereka, membuat Kota Surakarta menjadi hijau dan bersih.

RTH Kota Surakarta

10


RTH pada hakikatnya merupakan salah satu unsur ruang kota yang mempunyai peran penting serta dengan unsur kota lainnya dan memiliki pengaruh sangat positif bagi lingkungan sekitar. Perbaikan lingkungan tidak perlu diawali dengan langkah besar dan menciptakan sesuatu yang inovatif, melainkan berawal dari kesadaran diri sendiri yang nantinya akan memberikan dampak yang luas bagi lingkungan sekitar. (mpb)

topik utama

Planning for Sustainability in Sweden Oleh: Sixten Larsson Urban Planner, Visual Communication AB Sweden

URBAN DEVELOPMENT IN SWEDEN is based on a strong local self-governance. The municipalities in Sweden have the right and the duty to determine how the built environment should be developed and through its power of taxation, they also have the means for implementation. This decentralised character of the society is reflected in the administrative structure and in the legislation that governs different levels of government. This system has a long history. Many cities and towns had their rudimentary local planning and building regulations in place in the end of the 18th century. The main legislative instruments that guide urban development at present are the Local Government Act 1991, the Environmental Code (1999) and the revised Planning and Building Act (2011). With the increasing complexity of development, globalisation trends, climate change issues and the need for a broader sustainability perspective, new demands are placed on municipalities regarding coordination and cooperation and new approaches to participation and stakeholder involvement. Furthermore, municipalities are required to take into account national interests as expressed in national policies and strategies such as: • Swedish Environmental Objectives • Climate and Energy Policy • Swedish Strategy for Sustainable Development. Januari Januari- -Februari Februari2012 201 | buletin tata ruang

11

topik utama

“Cities and other built areas must provide a good, healthy living environment and contribute to good regional and global environments. Natural and cultural assets must be protected and developed. Buildings and amenities must be located and designed in accordance with sound environmental principles and in such a way as to promote sustainable management of land, water and other resources.” Swedish Environmental Quality Objectives, no. 15

The concept of sustainable planning and development The concept of sustainable development has gained increasing attention among authorities, interest groups and the general public, due to a growing awareness of environmental threats and the potential consequences for economic development. The holistic perspective is however sometimes lacking. Sustainable planning and urban development require a conscious integration of social, economic, environmental as well as institutional, technical and functional considerations. Many municipalities have in recent years developed more inclusive and integrated planning and implementation processes, reflected in institutional structures, comprehensive planning, strategies and policies. The three pillars for sustainable development – environmental, social, economic aspects – are included in the formulation of development visions and all three need to be provided for in order to achieve sustainability.

Environmental sustainability

Environmental sustainability concerns protection of biological and ecological processes and sustaining biological diversity. To achieve this, the impact of human activities must not exceed the carrying capacity of the environment. Urban planning needs to protect green areas and corridors, parks, forests and natural resources as well as agricultural land. Climate change mitigation requires reducing emissions of greenhouse gases, designing infrastructure and buildings to withstand the expected effects. Transport system and energy provision must be based on renewable energy sources, efficient energy use and expansion of public transport systems.

12


Social sustainability

Social sustainability entails integrated physical urban structure with mixed development, diverse housing options, meeting places and provision for interaction between different groups in the society. Equally important is the provisions for involvement in planning processes and in the democratic processes. Access to health and education services and fair distribution of income and assets are fundamental to sustainable social development.

Economic sustainability

Urban areas are often called the engines of economic growth. While planning must encourage economic initiatives, economic sustainability requires that development is in balance with available resources and not harmful to the environment. Support for local production, recycling, reuse and energy efficient technologies are economic development in line with sustainability perspectives.

The three pillars of sustainability must be seen as integral parts in urban development. Environmental – ecological and biological processes; Social – interaction between people and involvement; Economic – balanced growth.

The impact of existing urban structures

The visions and long-term strategies presented by Swedish municipalities focus on ideal and future development scenarios with optimistic assumptions regarding the outcome. However, development occurs in connection with or within existing urban structures, both in physical and socio-economic terms. Cities have grown over time and taken forms that reflect the attitudes and culture of the time. Most Swedish towns have a historical core from medieval time or with an origin as military fortifications. Other town structures represent the industrialisation in the 19th century. Large suburban areas came into being during the great expansion and redevelopment programmes since the 1960s.

Göteborg; the original fortification is a main feature. Haga (Göteborg), retaining the character and identity of the working class housing area. The Vällingby centre is given a new image, while protecting the urban design concept. Planning principles for sustainable development

The planning principles that are applied in urban planning in Sweden reflect the ambitions to promote sustainable development and are found in most visions, strategies and comprehensive planning. Integration – functional, socio-economic, cultural Accessibility – public transport, cycle paths and walkways, services within walking distance. Compact urban structures - higher density, infilling and redevelopment Mixed development – Variation of land uses and activities Diversity – variation of housing types, architectural quality, character and identity. Public transport emphasis – integral part of urban planning, energy efficiency. Protection of green areas and the natural environment – limiting encroachment into natural areas, providing and conserving green areas within urban structures. Protection of cultural heritage and the built environment – protection of areas and significant features in the urban environment. Protection of agricultural land and food production – local food production, urban agriculture and farming. Local economic development – support for businesses, skills development, efficient communication and good infrastructure. Safety and security – safe walkways, street lighting, surveillance, meeting places, community involvement. Conservation of natural resources and assets – waste reduction, recycling, renewable energy, energy efficiency.

The planning and implementation process The way in which urban planning and implementation processes are carried out is just as important as the content of the planning concepts. The integrated approach emphasise the linkages between the different stages of the process and the need to take implementation, operation and maintenance into account already at the plan preparation phase. A participatory planning process, transparency and inclusiveness that involve relevant authorities, interest groups, communities, private sector and other stakeholders are necessity to promote sustainable development. Januari - Februari 2012 | buletin tata ruang

13

stakeholders are necessity to promote sustainable development.

topik utama

REVIEW

REVIEW

REVIEW

1

1

3

3 2

3 IMPLEMENTING

1 PROGRAMMING

2

2 PLANNING

Urban planning and implementation is a continuous process with need for feedback throughout the process and with evaluation Urban planning and implementation is a continuous process with need for feedback throughout the of the outcome. The linkages between Programming, Planning, process and with evaluation of the outcome. The linkages between Programming, Planning, Implementation and Review require new approaches, institutional Implementation and Review require new approaches, institutional coordination and cooperation. coordination and cooperation. Planning for sustainability in Swedenurban development Vision for sustainable Sixten Larsson, Urban Planner, AB in the form Municipalities in SwedenVisual face Communication many challenges

an

Protection of a gr

B

resources

d

si Acces bility

roduction

tecting of C Pro ult

lic Transpor t Pub

ECONOMIC

& nergy Energy eE E bl

nc y

R en

e -Us

cie ffi

ction, Recyclin du g, Re

ew a

u

i

Re

Wa ste

ral ltu icu

dp

tur

o fo

itage and Th Her e

rban Struc

ntment nviro lt E ui

l ra

m

ct U pa

ng

Co

of lack of resources, financial restrictions and economic crises. There is need for considerable reforms and financial investments to promote sustainability and the main challenge is the need for innovative approaches to urban planning. The three aspects of sustainability – environmental, social and economic – need to be addressed with equal importance. Swedish municipalities have made great progress in evolving new concepts for planning and development. The key principles that have been identified are the components that guide the vision for sustainable urban development.

5

All aspects of sustainability must be addressed; focusing on economic and social aspects only might provide equitable situation but not sustainable; environmental and social focus would lead to a tolerable situation at best; and a focus on environmental and economic aspects might be seen as viable, but not sustainable in the long-term perspective. The planning principles are the tools to develop diverse and dynamic living environment.

SUSTAINABLE Integration

ENVIRONMENTAL

Sa

SOCIAL

eG

Protection Th

Lo c

mic Develo o no pm Ec al

cy and Parti ren cip n

tment viron En


al

14

Area & The Na en tu re r

t en

Developme xed nt Mi

a sp

io at

Tra n

Diversity

y an fet

d Secur

it y

Kebijakan Perkotaan

Terkait Perubahan Iklim Oleh: Ir. Hayu Parasati, MPS, Direktur Perkotaan dan Perdesaan Kementerian PPN/Bappenas

Dalam kasus perubahan iklim, kota menjadi penyebab, sekaligus penanggung akibat yang paling parah. URBANISASI MASIH MENJADI isu utama pembangunan perkotaan. Pada tahun 2050, diperkirakan populasi penduduk perkotaan di Asia akan mencapai 64%. Fenomena yang sama akan terjadi di Indonesia, dimana pada tahun 2025 penduduk perkotaan diperkirakan akan mencapai 67,5%. Asian Urbanization Total Urban Population (millions)

2010

2050

1,649

3,247

Northeast Asia

805

1,284

South Asia

496

1,261

Central Asia

96

182

Urbanization (%)

41%

64%

Northeast Asia

50%

74%

South Asia

30%

55%

Southeast Asia

42%

65%

Central Asia

52%

67%

Sumber: Asia 2050. Realizing the Asian Century

Aglomerasi penduduk dan ekonomi di perkotaan memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian nasional. Olahan data BPS mengindikasikan kota-kota metropolitan di Indonesia mampu menyumbangkan 20,37% dari total PDRB seluruh kota tahun 2008, demikian pula kota-kota besar yang mampu menyumbangkan 15,34%. (lihat tabel berikut) Kriteria Kota

Presentase terhadap Jumlah Seluruh Kota*)

Kontribusi PDRB terhadap Total PDRB Kota Tahun 2008

Metropolitan ( > 1juta jiwa)

11,11%

20,37%

Besar (500.000 - 1juta jiwa)

15,55%

15,34%

Menengah (100.000 500.000 jiwa)

62,22%

7,82%

Kecil (50.000 - 100.000 jiwa)

11,11%

2,37%

Perubahan Iklim di Indonesia

Indonesia merupakan penghasil emisi gas rumah kaca terbesar ke tiga di dunia. Maka jelas Indonesia sedang menghadapi berbagai dampak yang ditimbulkan oleh perubahan iklim. WWF Indonesia (1999) memperkirakan, temperatur akan meningkat antara 1.30C sampai dengan 4.60C pada tahun 2100 dengan trend sebesar 0.10C–0.40C per tahun. Selanjutnya, pemanasan global akan menaikkan muka air laut sebesar 100 cm pada tahun 2100. Akumulasi kejadian ini akan mempengaruhi infrastruktur, bangunan, dan kegiatan manusia saat ini dan mendatang. Pemanasan global akan meningkatkan temperatur, memperpendek musim hujan, dan meningkatkan intensitas curah hujan. Kondisi ini dapat mengubah kondisi air dan kelembaban tanah yang akhirnya akan mempengaruhi sektor pertanian dan ketersediaan pangan. Perubahan iklim juga akan meningkatkan dampak buruh dari wabah penyakit yang ditularkan melalui air atau vektor lain seperti nyamuk. Kota juga merupakan penghasil emisi gas rumah kaca. Sumber utama emisi gas rumah kaca di kota adalah penggunaan bahan bakar fosil untuk listrik, transportasi, industri, rumah tangga, dsb. Rumah tangga di Pulau Jawa memberikan kontribusi emisi CO2 terbesar yang bersumber dari penggunaan energi lebih dari 100 juta ton per tahun. Industri di Pulau Jawa memberikan kontribusi emisi CO2 terbesar, meningkat dari 13 juta ton pada tahun 2003 menjadi 24 juta ton pada tahun 2005. Pada tahun 2007, penggunaan kendaraan bermotor di Pulau Jawa memberikan kontribusi emisi CO2 terbesar sebesar 40 juta ton, 16 juta ton diantaranya berasal dari Provinsi DKI Jakarta.

Kawasan perkotaan sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim akibat populasinya yang besar, penggunaan infrastruktur yang intensif, aktivitas ekonomi tinggi, serta adanya konsentrasi penduduk miskin. Dampak perubahan iklim di perkotaan berpotensi menyebabkan ancaman Lebih lanjut, perkembangan kontribusi PDRB kota metropolitan kenaikan permukaan laut terhadap kota yang terletak di dan besar terhadap PDRB seluruh kota pada tahun 2005-2009 wilayah pesisir, badai ekstrim dan peningkatan suhu udara terus meningkat, sedangkan pada kota menengah dan kecil yang menimpa kota-kota di pesisir dan menghancurkan cenderung stagnan, bahkan menurun. infrastruktur sosial maupun ekonomi, dan masyarakat Sumber : BPS 2008 , diolah *) Total 90 kota, kota-kota di Provinsi DKI Jakarta dianggap sebagai satu kota otonom


15

topik utama berpenghasilan rendah di kota menjadi masyarakat yang paling rentan terhadap dampak perubahan iklim karena keterbatasan sumber daya dan kapasitas yang dimiliki untuk mengantisipasi dampak-dampak tersebut. Akibat perubahan iklim permukaan air laut di pesisir Jakarta diperkirakan akan meningkat 0,57 cm per tahun, sedangkan penurunan muka tanah sebesar 0,8 cm per tahun. Hal ini akan berdampak besar pada produktivitas infrastruktur dan ekonomi perkotaan.

Indonesia Lampung Sumatra Surabaya Semarang

Tantangan Mitigasi dan Adaptasi

Mitigasi perubahan iklim adalah upaya-upaya yang dilakukan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Hal tersebut dilakukan antara lain dengan cara perencanaan pembangunan kota, antara lain dengan pengendalian urban sprawl. Tujuannya adalah agar tidak terjadi penambahan jarak yang harus ditempuh penduduk dalam beraktivitas, serta tidak menambah kebutuhan penduduk untuk menggunakan kendaraan pribadi. Efektifitas strategi tersebut sangat bergantung pada gaya hidup dan kebutuhan penduduk kota. Selain itu, juga dilakukan mitigasi seperti peningkatan efisiensi penggunaan energi pada kawasan terbangun di kota, peningkatan penggunaan sumber energi alternatif, dan pengembangan sistem transportasi massal dengan sumber energi alternatif yang bertujuan mengurangi penambahan kendaraan pribadi. Sementara itu adaptasi perubahan iklim mencakup seluruh tindakan yang dilakukan untuk mengurangi kerentanan kota dan penduduknya terhadap dampak perubahan iklim. Adaptasi dan mitigasi perubahan iklim merupakan dua hal yang harus dilaksanakan secara bersama-sama. Upaya mitigasi yang gagal akan mengakibatkan gagalnya upaya adaptasi pula. Contoh-contoh upaya adaptasi antara lain meningkatkan sistem drainase kota untuk antisipasi peningkatan debit air hujan, meningkatkan sistem pengendalian banjir, perencanaan dan pengendalian pemanfaatan ruang/guna lahan, meningkatkan ketahanan pangan, mengurangi penggunaan air untuk rumah tangga maupun industri, dan meningkatkan pemanfaatan sumber air alternatif seperti air hujan. Upaya-upaya adaptasi ini memerlukan pelibatan seluruh stakeholders perkotaan.

16


Jakarta Belawan Cilacap 0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 Sea Level Rise (mm/year) Program-program terkait mitigasi dan adaptasi perubahan iklim telah dilaksanakan oleh sektor-sektor pemerintah pusat, di antaranya : 1. Program Pengendalian Penyakit dan Kesehatan Lingkungan (Kementerian Kesehatan) 2. Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian) 3. Program Pengelolaan SDA dan Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman (Kementerian PU) 4. Program Penanggulangan Bencana (BNPB) 5. Program Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup (Kementerian LH) 6. Program Penciptaan Teknologi dan Varietas Unggul Berdaya Saing (Kementerian Pertanian) 7. Program Pengelolaan Sumber Daya Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Kementerian Kelautan dan Perikanan) 8. Program Pengelolaan dan Pelayanan Transportasi Darat (Kementerian Perhubungan) 9. Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dan Program Bina Pembangunan Daerah (Kemdagri) 10. Program Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi (Kemenakertrans) 11. Program Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Perlindungan Hutan (Kemenhut) 12. Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (Kemen ESDM) 13. Program Peningkatan Kemampuan IPTEK untuk Penguatan Sistem Inovasi Nasional (Kemenristek) 14. Program Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) 15. Program Penelitian, Penguasaan, dan Pemanfaatan IPTEK (LIPI) 16. Program Pengembangan dan Pembinaan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG)

Kebijakan dan Strategi Perkotaan Nasional (KSPN) VISI PEMBANGUNAN PANJANG Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil, dan Makmur RPJPN 2005-2025 - Pemerataan pertumbuhan kota metropolitan-besar-menengah-kecil - Pengendalian kota-kota besar dan metropolotan - manajemen perkotaan - Pembangunan kota menengah dan kota kecil - pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar perkotaan - Keterkaitan ekonomi kota-desa - perluasan dan diversifikasi aktivitas ekonomi dan perdagangan antar desa-kota

Dalam KSPN terkait aspek lingkungan dan perubahan iklim tercantum dalam kebijakan ketujuh yaitu mendorong kota-kota dalam meningkatkan kualitas kesehatan lingkungan dan siap menghadapi perubahan iklim serta adaptif terhadap kemungkinan bencana.

RPJPN 2005-2025 Kota sebagai suatu kesatuan kawasan/wilayah

Engine of growth: pendorong pertumbuhan nasional dan regional

People Centered: tempat tinggal berorientasi pada kenyamanan, kelayakan huni, dan kebutuhan penduduk kota

Visi Perkotaan Nasional adalah terwujudnya kota yang layak huni, berkeadilan, mandiri, dan berdaya saing secara berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat perkotaan, sesuai dengan karakter potensi dan budaya lokal pada tahun 2024. Sementara misinya adalah:  Meningkatkan pemerataan pembangunan kota-kota sesuai fungsinya dalam sistem perkotaan nasional.  Meningkatkan pengembangan ekonomi kota yang produktif, atraktif, dan efisien, dengan memanfaatkan potensi unggulan dan daya dukung sumber daya.  Mengembangkan sarana dan prasarana perkotaan yang memenuhi Standar Pelayanan Perkotaan (SPP) serta mengedepankan pembangunan sosial dan budaya masyarakat.  Meningkatkan kualitas tata ruang kota yang memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta menjamin daya tahan kota terhadap ancaman bencana dan dampak perubahan iklim.  Meningkatkan kualitas penyelenggaraan tata kelola pemerintahan kota yang transparan, akuntabel, dan partisipatif serta mengedepankan proses komunikasi dan interaksi publik dalam perencanaan dan pembangunan kota.

Untuk mewujudkan visi dan mendukung misi tersebut, diberlakukanlah delapan kebijakan pembangunan perkotaan nasional, yaitu: 1. meningkatkan peran kota sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi lokal, regional dan nasional yang berketahanan iklim (urban led development policy) 2. menyebarkan pusat-pusat pertumbuhan perkotaan untuk mengatasi ketimpangan pembangunan antar wilayah (decentralized concentration) 3. mengedepankan pembangunan manusia dan sosialbudaya dalam pembangunan perkotaan 4. mendorong kota dan wilayah sekitarnya agar mampu mengembangkan ekonomi lokal dan meningkatkan kapasitas fiskal 5. memacu pemenuhan kebutuhan PSU kota serta penyediaan perumahan dan permukiman yang layak 6. mendorong terwujudnya kota-kota padat-lahan (compact city) yang didukung oleh pemanfaatan ruang perkotaan yang efisien serta penatagunaan tanah perkotaan yang berkeadilan

7. mendorong kota-kota dalam meningkatkan kualitas kesehatan lingkungan dan siap menghadapi perubahan iklim serta adaptif terhadap kemungkinan bencana 8. meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, kelembagaan, dan menerapkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (good governance), serta mendorong munculnya kepemimpinan yang visioner. Dalam KSPN terkait aspek lingkungan dan perubahan iklim tercantum dalam kebijakan ke tujuh yaitu mendorong kotakota dalam meningkatkan kualitas kesehatan lingkungan dan siap menghadapi perubahan iklim serta adaptif terhadap kemungkinan bencana. Hal ini yang meliputi: (1) Pengendalian kegiatan pembangunan kota agar tidak merusak lingkungan melalui mekanisme insentif disinsentif; dan (2) Peningkatan kapasitas pemerintah daerah dan pelibatan aktif masyarakat dalam mewujudkan lingkungan permukiman yang sehat dan adaptif terhadap bencana dan perubahan iklim melalui pembangunan kota yang terintegrasi dan seimbang antara aspek ekonomi dan ekologi. Januari - Februari 2012 | buletin tata ruang

17

topik utama Upaya Pemerintah Indonesia untuk Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim Setelah meratifikasi UNFCC 1994 dan Kyoto Protocol 2004, Pemerintah Indonesia berpartisipasi aktif dalam upaya-upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim baik dalam kerangka regional maupun internasional. Pada tahun 2010 Pemerintah Indonesia meluncurkan Indonesia Climate Change Sectoral Roadmap (ICCSR) 2010-2030, yang disusun untuk menetapkan tujuan nasional, sasaran sektoral, dan prioritas upaya-upaya yang berkaitan dengan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim bagi seluruh sektor. Muatan ICCSR juga telah diintegrasikan kedalam dokumen-dokumen perencanaan pembangunan yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2010-2014 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Saat ini telah disusun Rancangan Peraturan Presiden (Raperpres) tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN-GRK). RAN-GRK disusun sebagai tindak lanjut komitmen Pemerintah Indonesia untuk menurunkan emisi gas rumah kaca pada tahun 2020 sebesar 26% dari BAU (bussiness as usual) dan sebesar 41% dengan bantuan internasional. RAN-GRK berisikan rencana aksi masing-masing bidang yang terkait erat dengan upaya penurunan emisi gas rumah kaca dalam mengantisipasi terjadinya perubahan iklim, yaitu bidang kehutanan dan lahan gambut, pertanian, energi, industri dan transportasi dan juga bidang pengelolaan limbah. Untuk pelaksanaan di daerah, RAN GRK direncanakan akan dijabarkan ke dalam RAD GRK di tingkat provinsi. Indonesia Climate Change Trust Fund (ICCTF) diresmikan pada tanggal 14 September 2009, dan mulai beroperasi sejak Januari 2010. ICCTF diharapkan dapat menjadi komplemen dari berbagai mekanisme pendanaan yang telah ada dan dapat menjadi alternatif mekanisme pendanaan. Saat ini ICCTF telah mendanai tiga kegiatan percontohan (pilot project) yaitu: (1) Riset dan pengembangan manajemen lahan gambut berkelanjutan (dilaksanakan oleh Kementerian Pertanian); (2) Konservasi energi pada industri baja dan pulp kertas (dilaksanakan oleh Kementerian Perindustrian); dan (3) Penyadaran publik, pelatihan dan pendidikan untuk upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim (dilaksanakan oleh BMKG dengan kolaborasi bersama LIPI, BPPT, Kementerian Pendidikan Nasional, Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan).

Pemerintah Indonesia berpartisipasi aktif dalam upaya-upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim baik dalam kerangka regional maupun Internasional.

18


Tindak Lanjut ke Depan Ada beberapa upaya yang dilaksanakan di tingkat pusat dan daerah terkait masalah perubahan iklim. Upaya yang dilakukan di tingkat pusat yang pertama adalah penetapan Kebijakan dan Strategi Perkotaan Nasional (KSPN) dan integrasi upaya-upaya pengelolaan lingkungan hidupmitigasi dan adaptasi perubahan iklim-penanggulangan bencana. Upaya yang ke dua adalah sinkronisasi kebijakan atau penyelarasan kebijakan nasional terkait adaptasi dan mitigasi perubahan iklim melalui RPJMN, ICCSR, RAN-GRK, ICCTF, penyelarasan atau keterkaitan berbagai inisiatif kota-kota dengan kebijakan dan program nasional terkait perubahan iklim. Upaya yang ke tiga adalah pelaksanaan kebijakan dan pembiayaan, peningkatan daya tarik dan percepatan pembangunan kota menengah, kecil, dan perdesaan untuk mengendalikan kecenderungan urban sprawl di kota besar dan metropolitan, peningkatan kemitraan pemerintahmasyarakat-swasta, dan penerapan insentif-disinsentif penghematan penggunaan energi. Upaya yang ke empat adalah melalui data dan informasi dengan cara sosialisasi kebijakan dan program nasional terkait perubahan iklim kepada pemerintah daerah, pertukaran informasi dan good practices upaya-upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Sedangkan upaya-upaya terkait perubahan iklim yang dilakukan di tingkat kota antara lain adalah dengan sinkronisasi kebijakan, yaitu integrasi Rencana Aksi Daerah Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD GRK)-Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)-Kebijakan dan Strategi Perkotaan Daerah (KSPD). Upaya yang ke dua adalah pelaksanaan kebijakan dan pembiayaan dengan cara pengendalian urban sprawl dan pemanfaatan ruang (termasuk keterpaduan guna lahan dan transportasi), penggunaan energi alternatif, pengembangan sistem transportasi massal, serta penerapan konsep bangunan hijau (green building) dengan material dan desain ramah lingkungan, juga penerapan insentif-disinsentif penghematan pengunaan energi. Sementara upaya yang ke tiga melalui data dan informasi yang bertujuan meningkatan kesadaran penduduk kota terhadap perubahan iklim dan menyusun database terkait perubahan iklim. Referensi: - Proyeksi Penduduk Indonesia 2005-2025, BPS 2008 - www.wwf.or.id; www.iklimkarbon.com - Status Lingkungan Hidup Indonesia 2009, Global Report on Human Settlement 2011 (UN-HABITAT) - Cities, Climate Change, and Multilevel Governance (OECD, 2009) , Indonesia and Climate Change (World Bank, 2007)

Ruangdalam Terbuka Hijau Kota yang Sehat Oleh: Chris. D. Prasetijaningsih1) dan Mufty Riyan2)

Pembangunan kota hijau bukan semata bertujuan ‘menghijaukan’ sebuah kota. Di balik itu, ada agenda yang lebih kompleks, yaitu menyangkut warga kota yang lebih sehat.

APAKAH ARTI KOTA SEHAT? Apakah kota seperti makhluk hidup yang bisa dideteksi kesehatannya? Bagaimana terminologi kota sehat muncul dari para ahli kesehatan dan perencana kota? Kerusakan lingkungan tidak hanya meningkatkan kematian akibat dari penyakit-penyakit yang ditimbulkan, Aktivitas yang terjadi di kawasan-kawasan pariwisata seringkali menjadi suatu cikal bakal timbulnya penyakit baru karena penduduk dari luar daerah maupun luar negeri membawa penyakit yang tidak terdeteksi atau terasa sebelumnya, dan dalam interaksi sekumpulan orang secara bersama-sama. Pentingnya kondisi kota yang sehat selain untuk mengurangi peningkatan jumlah penduduk sakit yang berakibat berkurangnya produktivitas, tetapi juga untuk mengurangi terbuangnya devisa negara akibat mengimpor obat-obatan dari luar negeri. Tentu saja, definisi kota yang sehat tidak harus atau hanya dikriteriakan terhadap fisik kota, tetapi justru terhadap orangorang atau makhluk yang hidup di dalamnya. Seringkali ahli infrastruktruktur mengembangkannya kepada kebutuhan akan fisik yang memungkinkan manusia hidup sehat. Pada kenyataannya itu tidak cukup, karena ada relasi antara orang dan alam yang mempengaruhi kesehatan seseorang, serta orang dan orang yang mencerminkan derajat kesehatan seseorang. Banyaknya kasus bunuh diri, seperti terjun dari bangunan bertingkat di perkotaan, meminum obat nyamuk di pedesaan, membunuh karena tersinggung, dll., semuanya seringkali bermula dari kondisi lingkungan yang kurang mendukung. Jiwa dan tubuh yang sehat membutuhkan ruang yang sehat. Di sinilah peran ruang terbuka hijau kota yang memadukan

unsur manusia dengan lingkungannya (alam) menjadi penting dalam membentuk kota sehat. Lalu, bagaimanakah mendefinisikan kota sehat yang lebih memadai dikaitkan dengan penerapan penyediaan Ruang Terbuka Hijau sebesar 20 persen di area publik dan 10 persen di lahan privat seperti yang digariskan dalam UU Tata Ruang No. 26 tahun 2007?

RUANG TERBUKA HIJAU DALAM KOTA SEHAT KOTA SEHAT Pendekatan Kota Sehat pertama kali dikembangkan di Eropa oleh WHO pada tahun 1980-an sebagai strategi menyongsong Ottawa-Charter. Ditekankan bahwa kesehatan dapat dicapai dan berkelanjutan apabila sernua aspek, yaitu sosial, ekonomi, lingkungan dan budaya diperhatikan. Penekanan tidak cukup pada pelayanan kesehatan, tetapi kepada seluruh aspek yang mempengaruhi kesehatan masyarakat, baik jasmani maupun rohani. Tahun 1996, WHO menetapkan tema Hari Kesehatan Sedunia “Healthy Cities for Better Life”. Di Indonesia, Pilot Proyek Kota Sehat pertama kali diluncurkan di 6 kota, yaitu Kabupaten Cianjur, Kota Balikpapan, Bandar Lampung, Pekalongan, Malang, dan Jakarta Timur, yang dicanangkan oleh Menteri Dalam Negeri pada tanggal 26 Oktober 1998 di Jakarta. Kemudian diikuti dengan pengembangan Kabupaten/Kota Sehat khususnya di bidang pariwisata di delapan kota, yaitu Kawasan Anyer di Kabupaten Serang, Kawasan Batu Raden di Kabupaten Banyumas, Kotagede di Kota Yogyakarta, Kawasan Wisata Brastagi di Kabupaten Karo, Kawasan Pantai Senggigi di Kabupaten Lombok Barat, Kawasan Pantai dan Januari - Februari 2012 | buletin tata ruang

19

topik utama laut Bunaken di Kota Manado, Kabupaten Tana Toraja, dan Kawasan Nongsa dan Marina di Kota Batam (Kementerian Kesehatan dan Kementerian Dalam Negeri, Pedoman Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat, 2005). Pada tahun berikutnya, 1 Maret 1999, konsep pembangunan berwawasan kesehatan dicanangkan oleh Presiden BJ Habibie. Pembangunan berwawasan kesehatan berarti setiap pembangunan yang dilakukan perlu mempertimbangkan aspek dan dampak kesehatan. Upaya meningkatkan kesehatan merupakan tanggung jawab semua sektor, masyarakat dan swasta. Pengertian Kabupaten/Kota Sehat adalah suatu kondisi kabupaten/kota yang bersih, nyaman, aman, dan sehat untuk dihuni penduduk, yang dicapai melalui terselenggaranya penerapan beberapa tatanan dengan kegiatan yang terintegrasi yang disepakati masyarakat dan pemerintah daerah. Pada tahun 1999, upaya mewujudkan Kota Sehat, meliputi tiga aspek, yaitu: 1. Pembuatan, penggunaan dan pemeliharaan sumber air bersih (sumur gali, sumur pompa, atau air pipa), jamban atau WC, tempat sampah dan lubang pembuangan sampah, dan tempat pembuangan air bekas dari dapur dan kamar mandi; 2. Pemeliharaan kebersihan di dalam rumah, di pekarangan, serta makanan dan minuman (pemilihan bahan makanan, pengolahan, penyiapan, penyajian, dan penyimpanan); 3. Penggunaan dan penyimpanan pestisida secara benar (seperti racun nyamuk dan racun hama agar tidak meracuni manusia, hewan peliharaan atau lingkungan). Selanjutnya peringkat kota sehat bisa ditetapkan berdasarkan nilai Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat (IPKM). Terdapat 24 indikator yang masuk dalam IPKM. IPKM adalah indikator komposit yang menggambarkan kemajuan pembangunan kesehatan yang dirumuskan dari data kesehatan berbasis komunitas yaitu Riskesdas (riset kesehatan dasar), PSE (pendataan sosial ekonomi) dan survei podes (potensi desa) (Triono Soendoro, 2011; http://health. detik.com/read/2011/04/21/134659/1622759/763/ daftar-kota-paling-sehat-dan-kurang-sehat; Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan No. 34 tahun 2005)

Pembangunan berwawasan kesehatan berarti setiap pembangunan yang dilakukan perlu mempertimbangkan aspek dan dampak kesehatan yang merupakan tanggung jawab semua sektor, masyarakat dan swasta. RUANG TERBUKA HIJAU Kondisi fisik dari suatu lingkungan perkotaan terbentuk dari tiga unsur (dinamis) dasar yaitu pepohonan dan organisme di dalamnya, struktur (kondisi sosial), dan manusia (Grey, 1996). Gunadi (1995) menjelaskan istilah Ruang Terbuka (open space), yakni daerah atau tempat terbuka di lingkungan perkotaan. Ruang Terbuka berbeda dengan istilah ruang luar (exterior space), yang ada di sekitar bangunan dan merupakan kebalikan ruang dalam (interior space) di dalam bangunan. Definisi ruang luar, adalah ruang terbuka yang sengaja dirancang secara khusus untuk kegiatan tertentu, dan digunakan secara intensif, seperti halaman sekolah, lapangan olahraga, termasuk plaza (piazza) atau square. Sedangkan ‘zona hijau’ bisa berbentuk jalur (path), seperti jalur hijau jalan, tepian air waduk atau danau dan bantaran sungai, bantaran rel kereta api, saluran/jejaring listrik tegangan tinggi, dan simpul kota (nodes), berupa ruang taman rumah, taman lingkungan, taman kota, taman pemakaman, taman pertanian kota, dan seterusnya. Zona hijau inilah yang kemudian kita sebut Ruang Terbuka Hijau (RTH). Dalam pendefinisian selanjutnya, RTH adalah bagian dari ruang terbuka – yang merupakan salah satu bagian dari ruang-ruang di suatu kota – yang biasa menjadi ruang bagi kehidupan manusia dan mahkluk lainnya untuk hidup dan berkembang secara berkelanjutan. Ruang terbuka dapat dipahami sebagai ruang atau lahan yang belum dibangun atau sebagian besar belum dibangun di wilayah perkotaan yang mempunyai nilai untuk keperluan taman dan rekreasi; konservasi lahan dan sumber daya alam lainnya; atau keperluan sejarah dan keindahan (Green, 1959). Ruang terbuka hijau merupakan salah satu bentuk dari kepentingan umum. Penting untuk disediakan di dalam suatu kawasan karena dapat memberikan dampak positif berupa peningkatan kualitas lingkungan sekitarnya dan menjadi pertimbangan penting dalam menentukan tata guna lahan di suatu kota (Keeble, 1959). Pendefinisian menurut Permendagri No.1 tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan, RTH kawasan perkotaan merupakan bagian dari ruang terbuka suatu kawasan perkotaan yang diisi oleh tumbuhan dan tanaman guna mendukung manfaat ekologi, sosial, budaya, ekonomi dan estetika.

20


RTH memiliki tiga fungsi dasar, yaitu secara sosial, fisik, dan estetik (Adams, 1952). Secara sosial, RTH merupakan fasilitas untuk umum dengan fungsi rekreasi, pendidikan, dan olah raga. Ruang terbuka hijau kota dapat menjadi tempat untuk menjalin komunikasi antar masyarakat kota. Sedangkan secara fisik, RTH berfungsi sebagai paru-paru kota, melindungi sistem tata air, peredam bunyi, pemenuhan kebutuhan visual, dan menahan perkembangan lahan terbangun (sebagai penyangga). Pepohonan dan vegetasi yang ada di ruang terbuka hijau dapat menghasilkan udara segar dan menyaring debu serta mengatur sirkulasi udara sehingga dapat melindungi warga kota dari gangguan polusi udara. Lalu secara estetik, RTH kota berfungsi sebagai pengikat antar elemen gedung, sebagai pemberi ciri dalam membentuk wajah kota, dan juga sebagai salah satu unsur dalam penataan arsitektur perkotaan.

Berdasarkan definsi dan fungsinya, peran RTH sangat esensial dalam membangun suatu kota sehat. Keberadaan suatu RTH sebagai ruang terbuka yang bebas dan dilengkapi dengan elemen-elemen “hijau” seperti pepohonan dapat meningkatkan kesehatan warga kota, baik secara jasmani (fisik) maupun rohani (jiwa). Ini mengapa sebagian dari 24 indikator (IPKM), yang telah disinggung di atas, berkaitan dengan RTH, dilihat dari manfaat dan fungsi RTH.

INDIKATOR Indikator kota sehat yang terkait dengan penyediaan RTH adalah prevalensi pneumonia, prevalensi asma dan prevalensi ISPA (Infeksi saluran pernapasan akut). RTH harus 30% dari luas wilayah kota. Bagian-bagian RTH (Ditjen Penataan Ruang, 2008) selalu mengandung tiga unsur dengan fungsi pokok RTH, yaitu yang pertama fisik-ekologis, termasuk perkayaan jenis dan plasma nutfahnya, yang ke dua, ekonomis, yaitu nilai produktif/finansial dan penyeimbang untuk kesehatan lingkungan, dan yang ke tiga adalah sosial-budaya, termasuk pendidikan, dan nilai budaya dan psikologisnya.

Dengan berbagai jenis tanaman pengisinya, RTH mempunyai multifungsi yaitu penghasil oksigen, bahan baku pangan, sandang, papan, bahan baku industri, pengatur iklim mikro, penyerap polusi udara, air dan tanah, jalur pergerakan satwa, penciri (maskot) daerah, pengontrol suara, dan pandangan. Pencemaran udara RTH berfungsi sebagai yang sering menyebabkan penurunan paru-paru kota, kesehatan manusia adalah partikel yang melindungi sistem tata sangat kecil (PM10 diameter aerodinamik sebesar 10 mikrometer) yang akan air, peredam bunyi, pemenuhan kebutuhan menyebabkan penyakit pernafasan, asma, dan kardiovaskular.

visual, dan menahan perkembangan lahan terbangun.

Penyediaan RTH di suatu kota tidak hanya selalu dari pemerintah, seperti penyediaan taman kota, jalur hijau, dan lainnya. Namun, penyediaan RTH juga dapat ditingkatkan dengan meningkatkan kesadaran penghuni kota akan pentingnya RTH. Berbagai jenis RTH dapat dilakukan di lahan privat milik masyarakat atau swasta. Membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya peran RTH inilah yang juga penting dalam membangun kota sehat. Sosialisasi mengenai penyediaan dan pemanfaatan RTH di tingkat masyarakat perlu dilakukan. Selain itu, pembentukan dan pelestarian komunitas hijau juga penting dalam rangka membangun gaya hidup sehat di masyarakat. Dukungan dari pemerintah dapat dilakukan melalui penyelenggaraan kegiatan sosial dan kebijakan lokal yang mendorong, di antaranya adalah adanya insentif bagi masyarakat/swasta yang menyediakan RTH di halaman/lahan miliknya sendiri.

Kemenpera dalam lokakarya Standard Pelayanan Minimum bidang perumahan dan permukiman (Heripoerwanto, 2009) menyatakan, untuk mewujudkan lingkungan yang sehat dan aman, sustainable human settlement perlu memperhatikan empat hal, yaitu menghemat input sumberdaya (tanah, air, energi, bahan bangunan); meminimasi limbah (padat, cair, polusi udara, suara, panas, GRK); menjamin keadilan (antargenerasi, antarwilayah, sosial); dan menjamin pengambilan keputusan yang baik (pendelegasian dan partisipasi). Bila kita cermati, dewasa ini isu strategis yang terkait dengan pembangunan kota adalah semakin meningkatnya penduduk yang bermukim di kota. Pada 2010, penduduk perkotaan di Indonesia mencapai 54%. Diperkirakan pada 2025, penduduk Indonesia yang bermukim di perkotaan mencapai 68%. Kota hijau atau green city adalah konsep perkotaan, dimana masalah lingkungan hidup, ekonomi, dan sosial budaya Januari - Februari 2012 | buletin tata ruang

21

topik utama (kearifan lokal) harus seimbang demi generasi mendatang yang lebih baik. Kota hijau berkorelasi dengan faktor urbanisasi yang menyebabkan pertumbuhan kota-kota besar menjadi tidak terkendali bila tidak ditata dengan baik. Adapun kriteria kota hijau setidaknya memiliki delapan atribut, yaitu perencanaan dan perancangan kota ramah lingkungan, ruang terbuka hijau, konsumsi energi yang efisien, pengelolaan air, pengelolaan limbah, memiliki bangunan hemat energi, punya sistem transportasi berkelanjutan, dan pelibatan aktif masyarakat sebagai komunitas hijau (Marhum, 2011). Maka, kota hijau dengan penyediaan RTH akan menjadikan kota yang lebih baik yaitu kota sehat.

Kota hijau berkorelasi dengan faktor urbanisasi yang menyebabkan pertumbuhan kota-kota besar menjadi tidak terkendali bila tidak ditata dengan baik.

PERENCANAAN RUANG TERBUKA HIJAU Berdasarkan Permendagri No.1 tahun 2007, perencanaan pembangunan dan pemanfaatan RTH kawasan perkotaan melibatkan para pelaku pembangunan. RTHKP publik tidak dapat dialihfungsikan, dan pemanfaatannya dapat dikerjasamakan dengan pihak ke tiga ataupun antar pemerintah daerah. Sedangkan RTH privat dikelola oleh perseorangan atau lembaga/badan hukum sesuai dengan peraturan perundangan-undangan. Pengendalian RTHKP dilakukan melalui perizinan, pemantauan, pelaporan dan penertiban. Penataan RTHKP melibatkan peranserta masyarakat, swasta, lembaga/badan hukum dan/atau perseorangan. Peranserta masyarakat dimulai dari pembangunan visi dan misi, perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian, dapat dilakukan dalam proses pengambilan keputusan mengenai penataan RTHKP, kerjasama dalam pengelolaan, kontribusi dalam pemikiran, pembiayaan maupun tenaga fisik untuk pelaksanaan pekerjaan. Dalam rangka mendorong kabupaten/kota berlomba-lomba memperbaiki lingkungannya, ada beberapa lomba/award yang dilakukan pemerintah dan dimotori oleh instansi-instansi pemerintah. Lomba ini ada yang menunjukkan kualitas daerah (kabupaten/kota) secara keseluruhan, tapi ada juga yang khusus pada aspek-aspek tertentu saja dan yang dilakukan pemerintah, seperti Adipura (aspek lingkungan), Inovasi Manajemen Award (aspek partisipasi dan inovasi penanganan), dan Adi Puritama (aspek permukiman, pengembang). Lomba ini juga merupakan suatu alat untuk memantau suatu daerah di dalam pelaksanaan program yang ada, lalu pemenangnya dapat menjadi contoh bagi daerah-daerah lain.

Dalam rangka mendorong kabupaten/kota berlombalomba memperbaiki lingkungannya, ada beberapa lomba/award yang dilakukan oleh pemerintah dan dimotori oleh nstansi-instansi pemerintah.

22

Kota Surabaya sebagai salah satu pemenang Indonesia Green Region Award (IGRA) 2011 (igraaward.com) dapat dijadikan contoh bagaimana lingkungan yang hijau dibentuk melalui kegiatan atau program berbasis komunitas/masyarakat. Selain meningkatkan sendiri luas RTH-nya melalui pembangunan/revitalisasi taman-taman kota, Pemerintah Kota Surabaya juga sadar bahwa peningkatan kualitas lingkungan akan lebih mudah apabila melibatkan peranserta masyarakat. Program-program seperti “Urban Farming”, “Surabaya Green and Clean”, “Surabaya Berwarna Bunga”, dan meningkatkan kembali implementasi 3R (Reuse, Reduce, Recycle) dalam pengelolaan sampah, dilakukan dalam rangka membentuk kota hijau yang sehat. Program-program ini telah meningkatkan RTH yang di bawah 10% menjadi 20,25% (Forum Diskusi Nasional Perkotaan, Bappenas 2011). Walikota Surabaya


dalam presentasinya mengenai “Kota Yang Berkelanjutan dan Berketahanan Iklim” di Bappenas pada November 2011 yang lalu, menunjukkan adanya penurunan penderita penyakit seperti infeksi saluran pernafasan setelah dilakukan programprogram terkait pemeliharaan ruang terbuka hijau, peningkatan kualitas lingkungan dengan perbaikan sanitasi, pengelolaan persampahan dan perbaikan kampung kumuh. Kota Denpasar yang juga memperoleh IGRA Award urutan ke tiga dan Kota Sehat ke dua pada tahun 2011, memiliki RTH 24% dari luas kota. Tabel. Kota Sehat dan IGRA Award tahun 2011 No.

No.

Igra Award **)

1

Makasar

Kota Sehat *)

1

Surabaya

2

Denpasar

2

Yogyakarta

3

Padang

3

Denpasar

4

Menado

4

Palangkaraya

5

Balikpapan

5

Banda Aceh

6

Solok

7

Cimahi

8

Sukabumi

Kota sehat memerlukan inisiatif dari pemerintah kota untuk melakukan kebijakan dan program pembangunan kota yang bertujuan untuk meningkatkan kondisi lingkungan dan kesehatan masyarakat.

Sumber: *) metro.kompasiana.com **) igraaward.com

Dengan demikian bisa kita simpulkan bila ruang terbuka hijau, sebagai bagian dari ruang publik, harus berkualitas karena menjadi tempat berkumpul dan berinteraksi masyarakat, juga menjadi media untuk mengurangi berbagai macam polusi akibat aktivitas manusia. Ruang terbuka hijau menjadi salah satu elemen penting menuju Kota Sehat yang dapat mencegah terjadinya penurunan kualitas udara maupun meningkatnya emisi dari angkutan/mobil, industri, dan lain-lain, serta menjadi sarana hiburan dan tempat bersantai yang akan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakatnya. Krisis RTH sebenarnya berkaitan dengan perencanaan yang tidak memadai, yang diakibatkan pergulatan antara kepentingan ekonomi versus kepentingan publik, serta kemampuan mengelola dan melaksanakan rencana yang ada. Perwujudan Kota Sehat memerlukan inisiatif dari pemerintah kota untuk melakukan kebijakan dan program pembangunan kota yang bertujuan untuk meningkatkan kondisi lingkungan dan kesehatan masyarakat. Selain meningkatkan kembali proporsi RTH di kawasan perkotaan, perwujudan kota sehat juga dapat dilakukan dari pendekatan di dalam lingkungan masyarakat kota dalam rangka mengembalikan kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan. Kota sebagai tempat tinggal, harus menjadi ruang yang mampu menyediakan pelayanan yang dibutuhkan oleh masyarakatnya agar layak huni dan nyaman (people centered). Kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan dapat terwujud melalui program-program berbasis komunitas (community-based program). Dalam hal ini, tata ruang harus memastikan terpenuhinya kebutuhan ruang masyarakat, terutama tersedianya ruang publik berupa Ruang Terbuka Hijau. Penelitian terus menerus terkait kebutuhan dan kualitas Ruang Terbuka Hijau juga perlu dilakukan untuk meningkatkan kualitas Rencana Tata Ruang yang sesuai dengan kebutuhan akan peningkatan kualitas kehidupan masyarakatnya. Karena pada akhirnya keberlanjutan sebuah kota tidak lagi dilihat dari program atau pembangunan fisiknya, melainkan tercermin dari kesehatan manusia-manusia di dalamnya. Referensi: 1) Widyaiswara Madya Penataan Ruang, Pusat Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan Perencana Bappenas; [email protected] 2) Sarjana lulusan Perencana Wilayah dan Kota, ITB; [email protected]


23

topik utama



Kawasan Strategis Nasional bukan hanya Jabodetabekpunjur. Mamminasata, Mebidangro dan Sarbagita punya potensi yang tak kalah pentingnya secara nasional.

KAWASAN STRATEGIS NASIONAL (KSN) ialah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan. Hal ini karena secara nasional KSN berpengaruh sangat penting terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah di dalamnya yang ditetapkan sebagai warisan dunia. Di dalam PP No. 26/2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), ditetapkan 76 KSN yang memiliki kepentingan ekonomi, lingkungan hidup, sosial budaya, pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tinggi, serta pertahanan dan keamanan. Hingga saat ini, telah ditetapkan 4 (empat) Perpres RTR KSN Perkotaan yaitu RTR Jabodetabekpunjur (Perpres 54/2008), Sarbagita (Perpres 45/2011), Mamminasata (Perpres 55/2011) dan Mebidangro (Perpres 62/2011). Masing-masing KSN tersebut memiliki karakteristik dan tantangan yang berbedabeda. Dengan demikian kebijakan dan program yang spesifik diperlukan agar tujuan RTR KSN tersebut berhasil. Namun di antara empat KSN tersebut, hanya Jabodetabekpunjur yang sudah sering diulas. Artikel ini akan membahas permasalahan ketiga KSN lainnya, yaitu Mamminasata, Mebidangro, dan Sarbagita. Bagaimana RTR kawasan Perkotaan tersebut ditetapkan, apa visi KSN tersebut, tujuan RTR KSN, isu-isu, dan strategi untuk mencapai tujuan.

I. RENCANA TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN MAMMINASATA (Perpres No. 55 Tahun 2011) VISI KAWASAN PERKOTAAN MAMMINASATA Kawasan Perkotaan Mamminasata yang meliputi Kota Makassar, Kabupaten Maros, Gowa dan Takalar dibentuk berdasarkan SK Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2003 dengan luas wilayah 246.230 ha. Kawasan Perkotaan Mamminasata merupakan kawasan pengembangan yang terbentuk akibat pengembangan Kota Makassar yang begitu pesat dan menyebabkan terjadinya aglomerasi antara tiga kota utama lainnya. Secara umum, Kota Makassar mendominasi semua kegiatan perkotaan di Kawasan Perkotaan Mamminasata. Maka, Kota Makassar, yang saat ini juga berkembang sebagai pintu gerbang bagi pembangunan Indonesia di Kawasan Timur, adalah representasi dari Kawasan Perkotaan Mamminasata. Di dalam sistem perkotaan nasional, Makassar sebagai kota utama dalam lingkup Kawasan Perkotaan Mamminasata 24


berperan sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN). Hal ini berarti cakupan pelayanan Makassar menjangkau wilayah nasional dan berfungsi sebagai pusat pelayanan produksi, distribusi dan jasa, serta berfungsi sebagai simpul transportasi untuk melayani wilayah nasional atau beberapa propinsi. Namun bersamaan dengan pesatnya perkembangan Kota Makassar, tumbuh pula berbagai pesoalan pada Kawasan Perkotaan Mamminasata kepada, antara lain lingkungan, transportasi, kelangkaan sarana dan prasarana permukiman, sosial dan ekonomi. Persoalan tersebut saling berkaitan erat dan tidak terbatas oleh batas administrasi, jadi tidak bisa dilihat sebagai persoalan individu kota, melainkan sistem perkotaan yang terpadu. Dalam Pengembangan Kawasan Metropolitan Mamminasata terdapat empat isu strategis yang menjadi perhatian utama,

yaitu pengembangan ekonomi (investasi) dan keseimbangan antar wilayah, pengembangan Kawasan Metropolitan Mamminasata dalam kerangka pengembangan Pulau Sulawesi, keterkaitan Kawasan Perkotaan Mamminasata dengan kawasan produksi di Sulsel dan Sulbar, dan penyelesaian persoalan internal perkotaan di Kawasan Perkotaan Mamminasata. Semua isu tersebut dipandang strategis karena menentukan tercapainya visi Kawasan Perkotaan Mamminasata yaitu terwujudnya Kawasan Perkotaan Mamminasata dengan program perkotaan yang hijau, nyaman, indah dan sehat yang juga mampu mendatangkan investor serta dapat disejajarkan dengan kota metropolitan di dunia sebagai kawasan metropolitan terkemuka dan terdepan di Kawasan Timur Indonesia yang berwawasan internasional dan bersendikan kearifan lokal. Penataan Ruang Kawasan Perkotaan Mamminasata yang tertuang dalam Perpres No. 55 tahun 2011 harus mendukung terwujudnya visi ini. Untuk itu, Penataan Ruang Kawasan Perkotaan Mamminasata diselenggarakan untuk menuju tujuannya. Tujuan yang pertama adalah mewujudkan Kawasan Perkotaan Mamminasata sebagai salah satu pusat pertumbuhan wilayah dan/atau pusat orientasi pelayanan berskala internasional serta penggerak utama di Kawasan Timur Indonesia; ke dua, menciptakan keterpaduan penyelenggaraan penataan ruang antara wilayah nasional, wilayah provinsi, dan wilayah kabupaten/kota di Kawasan Perkotaan Mamminasata, ke tiga, membangun sistem perkotaan Kawasan Perkotaan Mamminasata yang berhierarki, terstruktur, dan seimbang sesuai dengan fungsi dan tingkat pelayanannya, ke empat, menjaga keseimbangan fungsi lindung dan fungsi budi daya pada Kawasan Perkotaan Mamminasata sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan, dan yang terakhir adalah mewujudkan pertahanan dan keamanan negara yang dinamis serta integrasi nasional di Kawasan Perkotaan Mamminasata. Hal-hal tersebut di atas kemudian diuraikan di dalam Penataan Ruang Kawasan Perkotaan Mamminasata dengan

kebijakan-kebijakan lebih detail, yang meliputi: 1. Pengembangan ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan negara, serta pelestarian lingkungan hidup sebagai satu kesatuan, 2. Pengembangan Kawasan Perkotaan Mamminasata sebagai pusat orientasi pelayanan berskala internasional dan penggerak utama bagi Kawasan Timur Indonesia, 3. Pengembangan Kawasan Perkotaan Mamminasata sebagai pusat pertumbuhan dan sentra pengolahan hasil produksi bagi pembangunan kawasan perkotaan inti dan kawasan perkotaan di sekitarnya, dan 4. Peningkatan aksesibilitas antarwilayah dan pemerataan jangkauan pelayanan Untuk menyukseskan kebijakan-kebijakan di atas, diperlukan strategi-strategi. Dalam pengembangan ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan negara, serta pelestarian lingkungan hidup sebagai satu kesatuan, dilakukan strategistrategi sebagai berikut: - Meningkatkan pelestarian situs warisan budaya lokal yang beragam; - Mengembangkan pusat pertumbuhan berbasis potensi sumber daya alam dan kegiatan budi daya unggulan sebagai penggerak utama di Kawasan Timur Indonesia; - Mengelola pemanfaatan sumber daya alam sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup; - Mengembangkan kegiatan budi daya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan negara; - Mengembangkan zona penyangga yang memisahkan antara kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara dengan kawasan budidaya terbangun di sekitarnya; - Mengembangkan kegiatan budidaya tidak terbangun yang berfungsi sebagai zona penyangga yang memisahkan kawasan lindung dengan kawasan budidaya terbangun; - Merehabilitasi dan merevitalisasi kawasan lindung yang mengalami kerusakan fungsi lindung; - Mengendalikan pengembangan Kawasan Perkotaan Mamminasata, khususnya di kawasan pantai dan daerah irigasi teknis. Januari - Februari 2012 | buletin tata ruang

25

topik utama Kemudian dalam pengembangan Kawasan Perkotaan Mamminasata sebagai pusat orientasi pelayanan berskala internasional dan penggerak utama bagi Kawasan Timur Indonesia ada tiga strategi yang dilakukan, yaitu: 1. Mendorong kawasan perkotaan inti dan pusat-pusat pertumbuhan agar berdaya saing dalam mendukung pengembangan kawasan perkotaan di sekitarnya, 2. Mengembangkan pusat pertumbuhan baru di kawasan yang memiliki nilai ekonomi, sosial, budaya, serta yang belum terlayani oleh pusat pertumbuhan yang ada, 3. Mendorong terselenggaranya pembangunan Kawasan Perkotaan Mamminasata secara terpadu melalui koordinasi lintas sektor, lintas wilayah dan antar pemangku kepentingan. Sementara strategi pengembangan Kawasan Perkotaan Mamminasata sebagai pusat pertumbuhan dan sentra pengolahan hasil produksi bagi pembangunan kawasan perkotaan inti dan kawasan perkotaan di sekitarnya adalah: 1. Mendorong pengembangan pusat perdagangan dan jasa, pusat kegiatan pertanian, pusat kegiatan perikanan, dan pusat kegiatan pengolahan hasil produksi, 2. Mendorong pengembangan sentra-sentra kawasan ekonomi baru dalam pengolahan hasil produksi, pertanian, dan perikanan, 3. Mendorong pembangunan industri strategis kawasan dengan pemanfaatan sumber daya pesisir dan kelautan, 4. Meningkatkan keterkaitan wilayah penghasil bahan baku industri dengan kawasan peruntukan industri pengolahan di Kawasan Perkotaan Mamminasata.

Selain itu, peningkatan aksesibilitas antarwilayah dan pemerataan jangkauan pelayanan sistem jaringan prasarana di Kawasan Perkotaan Mamminasata juga memiliki strategi, antara lain: - memantapkan aksesibilitas antarwilayah guna mendukung pengembangan Koridor Ekonomi Sulawesi; - meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan sistem jaringan transportasi perkotaan yang seimbang dan terpadu untuk menjamin aksesibilitas yang tinggi antara kawasan perkotaan inti dengan kawasan perkotaan di sekitarnya; - mengembangkan jaringan jalan bebas hambatan, manajemen dan rekayasa lalu lintas, serta penyediaan dan sosialisasi sistem pelayanan angkutan umum massal yang terpadu; - mengembangkan keterpaduan sistem jaringan transportasi darat, transportasi laut, dan transportasi udara, untuk menjamin aksesibilitas yang tinggi antar-PKN dan antarnegara; - meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan sistem jaringan energi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat; - meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan sistem jaringan telekomunikasi yang mencapai seluruh pusat kegiatan dan permukiman di Kawasan Perkotaan Mamminasata; - meningkatkan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air dengan berbasis pengelolaan wilayah sungai secara terpadu; dan - meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan air minum, air limbah, drainase, dan persampahan secara terpadu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di Kawasan Perkotaan Mamminasata.

Tabel. Program Pembangunan Kawasan Perkotaan Mamminasata No.

26

Program

Uraian

1

Jaringan Jalan Metropolitan Mamminasata

Pembangunan jalan arteri termasuk Jalan Trans-Sulawesi, Hertasning, Abdulah Daeng Sirua, dan Mamminasata Bypass

2

PengelolaanSampah – TPA Regional Mamminasata

Pengelolaan Sampah Regional Mamminasata termasuk pabrik pemilahan, pengomposan, TPA (Pattalassang), alat berat, jalan akses, fasilitas pendukung, stasiun transfer

3

Pasokan Air Bersih

Pasokan air bersih Mamminasata, utamanya Maros dan Takalar

4

Pengelolaan Limbah Cair

Instalasi Pengolahan Air Limbah di Kota Makassar (Pantai Losari)

5

Program Go Green

Promosi areal hijau dan taman dengan sasaran peningkatan areal hijau seluas 25.000 ha

6

Kawasan Kota Baru

Pembangunan KotaBaru meliputi Gowa dan Maros (3.500 ha)

7

Drainase

Drainase kawasan Bandara dan kawasan rawan banjir di sebelah timur Kota Makassar dan maros

8

Kawasan Industri

KIMA 2 Pembangunan kawasan Industri diMaros (566 ha)

9

UniversitasHassanudin (Kampus Baru)

Relokasi Fakultas Teknik UNHAS ke Bontomarannu Gowa (Kawasan Pendidikan Mamminasata)

10

Kawasan MaritimTakalar

Pengembangan Kawasan MaritimTakalar

11

Pembangunan Monorel

Pembangunan Monorel Kawasan Perkotaan Mamminasata


II. RENCANA TATA RUANG METROPOLITAN MEBIDANGRO (Perpres No.62 Tahun 2011) Kebijakan Tata Ruang Nasional menempatkan Metropolitan Mebidangro sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) sekaligus sebagai Kawasan Strategis Nasional (KSN) dengan fokus pengembangan kegiatan ekonomi. Metropolitan Mebidangro berada di Wilayah Sumatera Bagian Utara yang memiliki kedudukan strategis terhadap pengembangan Segitiga Ekonomi Regional Indonesia - Thailand - Singapura (IMT-GT). Posisinya yang strategis ini menjadi perhatian penting dalam pengembangan Metropolitan Mebidangro ke depan.

Penguatan kelembagaan berorientasi pada sinergi program pembangunan, kepastian hukum dan perpendekan proses birokrasi sehingga mampu meningkatkan gairah investasi di wilayah Metropolitan Mebidangro.

Medan-Binjai-Deli Serdang & Karo sendiri memiliki visi yang jauh ke depan (visi 2027) yaitu kota yang nyaman dihuni, memiliki fasilitas kota yang terjangkau, mendorong gairah berakitivitas sosial, ekonomi maupun kebudayaan, banyak ruang publik yang mudah dicapai dengan bersepeda atau jalan kaki dan transportasi umum yang andal.

Metropolitan Mebidangro didukung dengan keberadaan Bandara Kualanamu (dalam proses pembangunan) sebagai pengganti Bandara Polonia. Bandara Kualanamu ditetapkan sebagai bandara internasional dengan hierarki pusat pengumpul skala primer (KM 11 Tahun 2010, Tatanan Kebandarudaraan Nasional). Bandara Kualanamu direncanakan memiliki kapasitas pelayanan untuk penerbangan pesawat tipe B.747-400, dengan rencana luas wilayah bandara minimal 1.365 ha. Metropolitan Mebidangro juga didukung keberadaan pelabuhan laut Belawan dengan status pelabuhan internasional (PP No. 26 tahun 2008, Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional).

Selain itu, sebagai PKN dan KSN Ekonomi, Rencana Pengembangan Metropolitan Mebidangro telah disiapkan sampai tahun 2030. Tujuannya agar Mebidangro mampu menjadi pusat pelayanan ekonomi skala nasional yang mampu bersaing dengan pusat pelayanan ekonomi Regional IMT-GT, di samping melayani penduduknya dengan prima. Luas wilayah Metropolitan Mebidangro adalah 301.697 ha, meliputi Kota Medan, Kota Binjai, Kabupaten Deli Serdang dan sebagian Kabupaten Karo. Pada tahun 2009 total jumlah penduduk metropolitan ini mencapai 4.2 juta Jiwa. Dengan perkiraan pertumbuhan penduduk selama 20 tahun terakhir sebesar 30,95%, diperkirakan jumlah penduduk Metropolitan Mebidangro pada tahun 2029 akan mencapai 5.5 juta Jiwa. Dilihat dari daya dukung fisik dasarnya, sekitar 37,55% lahan Metropolitan Mebidangro, yaitu 113.280 ha, potensial dikembangkan untuk kegiatan perkotaan. Diperkirakan daya tampung kawasan Metropolitan Mebidangro mencapai 6,8 juta jiwa.

Dalam melaksanakan pengelolan Kawasan Metropolitan, penguatan kelembagaan eksisting melalui pola kerjasama daerah menjadi perhatian penting terkait implementasi pengembangan Metropolitan Mebidangro 2030. Penguatan kelembagaan berorientasi pada sinergi program pembangunan, kepastian hukum dan perpendekan proses birokrasi sehingga mampu meningkatkan gairah investasi di wilayah Metropolitan Mebidangro. Kebijakan dalam Penataan Ruang Kawasan Perkotaan Mebidangro meliputi: 1. Pengembangan dan pemantapan fungsi Kawasan Perkotaan Mebidangro sebagai pusat perekonomian nasional yang produktif dan efisien serta mampu bersaing secara internasional terutama dalam kerja sama ekonomi subregional Segitiga Pertumbuhan Indonesia-MalaysiaThailand; 2. Peningkatan akses pelayanan pusat-pusat kegiatan perkotaan Mebidangro sebagai pembentuk struktur ruang perkotaan dan penggerak utama pengembangan wilayah Sumatera bagian utara; 3. Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, serta prasarana perkotaan Kawasan Perkotaan Mebidangro yang merata dan terpadu secara internasional, nasional, dan regional; 4. Peningkatan keterpaduan antarkegiatan budi daya serta keseimbangan antara perkotaan dan perdesaan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan; 5. Peningkatan fungsi, kuantitas, dan kualitas RTH dan kawasan lindung lainnya di Kawasan Perkotaan Mebidangro. Januari - Februari 2012 | buletin tata ruang

27

topik utama Untuk mendukung kebijakan tersebut, maka diambillah lima langkah strategis pengembangan Kawasan Metropolitan Mebidangro, yaitu pengembangan koridor ekonomi internasional Belawan – Kuala Namu, pembangunan pusatpusat pelayanan kota baru, revitalisasi pusat kota lama Medan dan Kawasan Tembakau Deli, pembangunan dan pemantapan Koridor Hijau Mebidangro, dan pengembangan Akses Strategis Mebidangro. Pengembangan Koridor Ekonomi Internasional BelawanKuala Namu dilakukan dengan menata pusat Kota Medan menjadi pusat kegiatan perdagangan dan jasa, kawasan cagar budaya, dan kegiatan pariwisata budaya dan buatan. Selain itu, dilakukan pula penataan kawasan agropolitan tembakau Deli yang berfungsi sebagai ruang terbuka hijau perkotaan, wisata buatan, dan trade mark perkotaan Mebidangro. Selanjutnya yang dimaksud dengan pembangunan pusatpusat pelayanan kota baru adalah membangun pusatpusat pelayanan kota baru yang berfungsi sekunder dan menghubungkan mereka dengan sistem jaringan transportasi massal yang dapat menampung serta melayani sekitar 500.000 jiwa untuk masing-masing pusat pelayanan sekunder. Di sisi lain, dilakukan pula pengembangan koridor kegiatan primer berdasarkan skalanya.

pusat Kota Medan sebagai pusat kegiatan perdagangan dan jasa, kawasan cagar budaya, dan kegiatan pariwisata budaya dan buatan. Penataan kawasan agropolitan tembakau Deli yang berfungsi sebagai ruang terbuka hijau perkotaan, wisata buatan, dan trade mark perkotaan Mebidangro. Pembangunan dan pemantapan Koridor Hijau Mebidangro dimaksudkan untuk memantapkan kawasan hutan di kawasan hulu dan hilir Mebidangro yang berfungsi sebagai resapan air, perlindungan daerah di bawahnya, dan perlindungan flora fauna. Selain itu dilakukan pula pembangunan sempadan sungai yang membentang dari perbukitan Bukit Barisan sampai Selat Malaka, sempadan waduk/danau, dan sempadan pantai yang berhadapan dengan perairan Selat Malaka sebagai ruang terbuka hijau. Sedangkan, pengembangan akses strategis Mebidangro berarti mengembangkan keterhubungan sistem jaringan jalan arteri primer sebagai akses pergerakan pusat produksi ke pusat distribusi dan koleksi. Termasuk pula di dalamnya pembangunan sistem jaringan angkutan massal berbasis jalan dan kereta api yang menghubungkan antar pusat kegiatan sekunder, dan pembangunan keterpaduan simpul sistem jaringan transportasi yang memadukan transportasi darat, udara, dan laut di Pelabuhan Belawan, Bandara Kualanamu dan Stasiun Medan.

Sementara itu revitalisasi pusat Kota lama Medan dan Kawasan Tembakau Deli menitikberatkan pada penataan

III. RENCANA TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN METROPOLITAN SARBAGITA (Perpres No. 45 Tahun 2011) Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional Menetapkan Kawasan Perkotaan Denpasar-Badung-Gianyar-Tabanan (Sarbagita) sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dan juga sebagai Kawasan Strategis Nasional. Dalam kaitannya dengan fungsi kawasan sebagai PKN, maka berdasarkan pasal 14 PP RTRWN, terkait dengan penetapan kriteria PKN, maka kawasan berpotensi sebagai pintu gerbang internasional kepariwisataan. Dengan demikian, simpul utama skala transportasi nasional menjadi aspek yang mendukung penetapan tersebut. Terbentuknya wujud fisik Kawasan Perkotaan Sarbagita disebabkan oleh adanya kegiatan perkotaan yang secara fisik menyatu akibat kedekatan pusat-pusat perkotaan di Denpasar, Gianyar dengan pusat perkotaan Gianyar dan Ubud, Badung dengan kawasan Kuta dan Kota Semarapura yang akan dikembangkan, juga Tabanan dengan pusat perkotaan Kediri. Tampilan fisik dan aktivitas perkotaan sangat menyatu, terutama pada jalan-jalan utama yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan tersebut. Hubungan ini ditandai dengan makin maraknya perkembangan kegiatan pemukiman, kegiatan perdagangan dan jasa, kegiatan pariwisata dan penunjangnya, serta kegiatan penunjang kegiatan perkotaan lainnya. 28


Kedekatan antar pusat kegiatan tersebut menyebabkan kecenderungan pola penglaju (commuter) antara Kota Denpasar dengan kawasan sekitarnya (Kuta, Nusa Dua, Tabanan, Gianyar, Ubud). Oleh karena itu penataan Ruang Kawasan Perkotaan Sarbagita membutuhkan koordinasi dalam pengembangan secara keseluruhan, mulai dari konsep pengembangan, sampai pada pengembangan sarana dan prasarana. Tujuan Penataan Ruang Kawasan Perkotaan Sarbagita adalah mewujudkan kawasan yang aman, nyaman, produktif, berdaya saing, dan berkelanjutan, sebagai pusat kegiatan ekonomi nasional berbasis kegiatan pariwisata bertaraf internasional, yang berjati diri budaya Bali dan berlandaskan Tri Hita Karana. Terdapat empat kebijakan utama dalam penataan ruang Kawasan Perkotaan Sarbagita, yaitu: satu, Pengembangan keterpaduan sistem pusat-pusat kegiatan yang mendukung fungsi kawasan sebagai pusat kegiatan ekonomi nasional berbasis kegiatan pariwisata yang bertaraf internasional; dua, Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan sistem prasarana; tiga, Peningkatan fungsi dan perlindungan fasilitas pertahanan dan keamanan Negara; empat, Pelestarian alam dan sosial-budaya di Kawasan Perkotaan Sarbagita sebagai pusat pariwisata bertaraf internasional yang berjati diri budaya Bali.

Indikasi Program Utama Tahunan 1

Jalan Bebas Hambatan Benoa - Bandar Udara Ngurah Rai

2

Lokasi

Kecamatan Denpasar Selatan dan Kecamatan Kuta Selatan

Sumber Pendanaan

APBN, APBD Provinsi, dan APBD Kabupaten

Instansi Pelaksana

Kementerian Pekerjaan Umum, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten

Waktu Pelaksanaan

2011 - 2014

Pelabuhan Internasional Benoa Pengembangan, Peningkatan, dan Pemantapan Pelabuhan

3

Lokasi

Kecamatan Denpasar Selatan

Sumber Pendanaan

APBN dan Sumber lain yang sah

Instansi Pelaksana

Kementerian Perhubungan dan PT. Pelindo III

Waktu Pelaksanaan

2011 - 2014

Bandar Udara Internasional Ngurah Rai Pengembangan, Peningkatan, Bandar Udara Internasional Ngurah Rai

4

Lokasi

Kecamatan Denpasar Selatan

Sumber Pendanaan

APBN dan Sumber lain yang sah

Instansi Pelaksana

Kementerian Perhubungan dan PT. Pelindo III

Waktu Pelaksanaan

2011 - 2014

Bandar Udara Internasional Ngurah Rai Pengembangan, Peningkatan, dan Pemantapan Pembangkit Tenaga

Mengingat karakteristik budaya Bali yang yang sangat kuat, maka ada hal-hal non-teknis yang perlu diperhatikan dalam pengembangan kawasan ini. Karena itu, diperlukan dibentuknya arahan peraturan zonasi, yang merupakan ketentuan umum untuk mempertahankan dan melestarikan kawasan berjati diri budaya Bali. Arahan peraturan zonasi ini meliputi: 1. Penerapan konsep cathus patha, hulu – teben, tri mandala, sebagai dasar penetapan struktur ruang utama dan arah orientasi ruang kota. 2. Perlindungan terhadap kawasan-kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan suci dan kawasan tempat suci. 3. Penerapan konsep karang bengang atau ruang terbuka berupa lahan pertanian yang dikelola subak sebagai penyangga. 4. Pengintegrasian dan harmonisasi pemanfaatan jalur-jalur jalan utama kawasan perkotaan untuk kegiatan prosesi ritual keagamaan dan budaya. 5. Penerapan ketentuan umum ketinggian bangunan setinggi-tingginya 15 meter. 6. Penerapan wujud lansekap dan tata bangunan yang bercirikan arsitektur tradisional Bali.

Listrik lokasi

Kawasan Perkotaan Serbagita

Sumber Pendanaan

Sumber lain yang sah

Instansi Pelaksana

PT.PLN dan Swasta

Waktu Pelaksanaan

2011 - 2014

Arahan Perizinan

Arahan Insentif dan Disinsentif

Arahan Perizinan merupakan acuan dalam pemberian izin pemanfaatan ruang. Setiap pemanfaatan ruang harus mendapatkan izin pemanfaatan ruang dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan/atau pemerintah kabupaten atau kota sesuai peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota beserta rencana rinci dan peraturan zonasinya yang didasarkan pada rencana tata ruang Kawasan Perkotaan Serbagita sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden ini. Setiap pemanfaatan ruang harus mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan masing-masing sektor/bidang yang mengatur jenis kegiatan pemanfaatan ruang yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sektor/bidang terkait

Penataan Ruang Kawasan Perkotaan Sarbagita membutuhkan koordinasi dalam pengembangan secara keseluruhan, mulai dari konsep pengembangan, sampai pada pengembangan sarana dan prasarana.

Arahan Sanksi

Arahan insentif dan disinsentif merupakan acuan bagi Pemerintah dan Pemerintah daerah sebagai upaya pengendalian pemanfaatan ruang dalam rangka mewujudkan rencana tata ruang Kawasan Perkotaan Serbagita.

Arahan sanksi diberikan dalam bentuk sanksi administrasi dan/atau sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang.

Insentif dan disinsentif dapat diberikan oleh : • Pemerintah kepada Pemerintah daerah ; • Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah Lainnya ; dan • Pemerintah dan/ atau Pemerintah Daerah kepada Masyarakat.

Pengenaan sanksi diberikan terhadap kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah kabupaten/ kota beserta rencana rinci tata ruang dan peraturan zonasinya yang didasarkan pada Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Sarbagita.

Bentuk, nilai, dan tata cara pemberian insentif dan disinsentif ditetapkan berdasarkan keputusan bersama dalam kerangka kerja sama antar daerah.

Terwujudnya rencana tata ruang Kawasan Perkotaan Sarbagita tentu saja tak luput dari pengelolaan Kawasan Perkotaan Sarbagita itu sendiri. Pengelolaan Kawasan Perkotaan Sarbagita dilaksanakan oleh Menteri, Gubernur, dan Bupati atau Walikota sesuai dengan kewenangannya. Pengelolaan Kawasan Perkotaan Sarbagita oleh Menteri dapat dilaksanakan oleh Gubernur melalui dekonsentrasi dan/atau tugas pembantuan. Dalam rangka pengelolaan Kawasan Perkotaan Sarbagita, Gubernur dapat membentuk suatu badan dan/atau lembaga pengelola, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, yang disetujui oleh Menteri. Pembentukan tugas, susunan organisasi, dan tata kerja, serta pembiayaan badan pengelola diatur oleh Gubernur. Referensi: - Buku Populer Perpres Metropolitan Maminasata, Perpres Metropolitan Mebidangro, Perpres Metropolitan Sarbagita disusun oleh Subdit Pegembangan Perkotaan, Direktorat Perkotaan, Ditjen Penataan Ruang, Kemen PU.


29

topik lain

KONFERENSI PERUBAHAN IKLIM 2011 DURBAN Oleh: Redaksi Butaru

Di konferensi ini, agenda-agenda perubahan iklim dibahas. Selain melanjuti COP 16 dan memperkuat komitmen terhadap masa depan Protokol Kyoto, juga dihasilkan solusi bersama terkait adaptasi.

Sambutan Sekretaris Eksekutif UNFCCC, Ms.Christiana Figueres,pada Pembukaan COP17/CMP 7, di King Protea Room-ICC, Durban

COP 17/CMP 7 DIBUKA OLEH sambutan dari Sekretaris Eksekutif UNFCCC, Christiana Figueres, Presiden Afrika Selatan, Jacob Zuma, dan pidato pembukaan oleh Menteri Lingkungan Afrika Selatan, Nkoana-Mashabane selaku Presiden COP 17/CMP 7. Konferensi yang berlangsung di International Convention Centre (ICC), Durban, Afrika Selatan ini dihadiri oleh 163 negara parties, 1.409 LSM, dan 86 pengamat, dengan total partisipan lebih dari 20.000 jiwa pada tanggal 28 November 2011. Dalam konferensi ini, dikemukaan isu-isu yang berkembang terkait perubahan iklim di dunia. Isu yang pertama adalah tugas lanjutan dari pertemuan Cancun atau COP 16, antara lain: (1) Peluncuran “Adaptation Committee”, memperbaiki modalities dan guidelines untuk Rencana Adaptasi Nasional (National Adaptation Plans), dan kemajuan pada pendekatan terhadap identifikasi “loss and damage”, (2) operasionalisasi secara penuh “Technology Mechanism” pada tahun 2012 dan suatu proses yang jelas untuk seleksi “the host for the implementing arm of the mechanism”, (3) mempertimbangkan dan menyetujui “Green Climate Fund”, (4) progres lanjutan untuk masalah penyediaan guidelines untuk monitoring, pelaporan, dan verifikasi, (5) mendefinisikan apa dan bagaimana dari suatu review, serta (6) mendapatkan penjelasan yang lebih baik terhadap “faststart finance”, yang tersedia dengan akses secara mudah dan transparan. 30


Isu yang ke dua adalah ancaman terkait komitmen terhadap masa depan Protokol Kyoto yang merupakan dasar dari komitmen perubahan iklim akan segera berakhir tahun 2012. Dan isu yang ke tiga adalah segera dihasilkannya solusi bersama (common solution) yang menjamin masa depan yang aman untuk generasi mendatang. Adapun kegiatan dalam COP 17/CMP 7 di Durban meliputi proses negosiasi berupa Conference on the Parties (COP) 17, Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to the Kyoto Protocol (CMP 7), Subsidiary Body for Implementation (SBI) 35, Subsidiary Body for Scientific and Technological Advice (SBSTA) 35, Ad hoc Working Group on Long-term Cooperative Action under the Convention (AWG LCA) 14-4, dan Ad hoc Working Group on Further Commitments for Annex I Parties under the Kyoto Protocol (AWG KP) 16-4. Selain itu ada pula acara pendamping termasuk pameran dan presentasi berupa pavillion dari masing-masing Negara atau parties. Indonesia berpartisipasi aktif hampir dalam semua agenda kegiatan-kegiatan COP 17/CMP 7. Selain dalam hal negosiasi untuk mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, Indonesia turut aktif dalam pameran, side events, dan Pavillion. Yang membanggakan, Pavillion Indonesia merupakan salah satu pavillion yang terbesar dan satu-satunya dari negara berkembang selain China dan Afrika.

Pavillion pada COP 17 merupakan kesempatan yang langka bagi Indonesia bukan hanya untuk menunjukkan suatu citra Indonesia yang lebih kuat dan lebih berkelanjutan terhadap dunia, tetapi juga untuk memperlihatkan pada publik keberpihakan dalam perubahan iklim, sekaligus membentuk atau mengembangkan hubungan jejaring yang lebih berarti. PAVILLION INDONESIA Pavillion adalah kegiatan kolaborasi selama COP 17/CMP7 di Durban, Afrika Selatan tahun 2011. Kolaborasi ini melibatkan berbagai pihak dari Pemerintahan Indonesia (kementerian dan lembaga, pemerintah provinsi, kabupaten dan kota), pihak swasta, pihak publik lainnya termasuk pemuda-pemudi perguruan tinggi, dan stakeholder penting lainnya. Pavillion ini merupakan media atau platform untuk menangkap dan menyampaikan secara gamblang upaya-upaya yang sudah, sedang, atau akan dilakukan Indonesia untuk menghadapi dampak perubahan iklim. Di sisi lain, dari pavillion ini, diharapkan muncul keinginan (interests) berupa tanggapan atau kerjasama dari berbagai pihak, pengunjung, dan para ahli untuk memperkaya upaya-upaya berbagai bidang yang terkait perubahan iklim di Indonesia. Pavillion pada COP 17 merupakan kesempatan yang langka bagi Indonesia bukan hanya untuk menunjukkan suatu citra Indonesia yang lebih kuat dan lebih berkelanjutan terhadap dunia, tetapi juga untuk memperlihatkan pada publik keberpihakan dalam perubahan iklim, sekaligus membentuk atau mengembangkan hubungan jejaring yang lebih berarti. Untuk itu, pavillion akan diisi dengan berbagai program pembangunan dan kampanye komunikasi yang luas, yang akan terus dilengkapi secara sistematis sebelum, selama, dan bahkan setelah COP 17. Konsep dan desain Arsitektur pavillion mengembangkan pengalaman ruang sedemikian rupa sehingga ketika memasuki pavillion, pengunjung mendapatkan suatu kombinasi berbagai pengalaman budaya Indonesia tradisional dan modern. Sesuai dengan tema utama: Indonesia, solutions for the world, pavilion dibangun dengan konsep sebagai solusi terhadap berbagai permasalahan perubahan iklim yang dialami. Ada empat subtema yang dipilih Indonesia dalam Pavillion, yaitu Forest and Biodiversity Solution, Power and Energy Solutions, Inovation and Investment Solutions, dan Climate Resilience Solutions.

Pada subtema Forest and Biodiversity Solution, dijelaskan tentang kenyataan bahwa Indonesia adalah negara nomor dua terbesar di dunia yang memiliki hutan tropis basah dan lahan gambut yang tersisa. Untuk itu, pada subtema ini akan diperlihatkan contoh-contoh “best practice” sebagai kontribusi Indonesia terhadap mitigasi perubahan iklim. Upaya-upaya tersebut antara lain: studi sektor Land Use, Land Use Change and Forestry (LULUCF), upaya penghutanan kembali (reforestation), proyek kegiatankegiatan demonstrasi pelaksanaan “Reduction Emission from Deforestation and Degradation” (REDD), pelaksanaan pengelolaan hutan yang berkelanjutan, inisiatif kebijakan pemerintah daerah, dan berbagai inisiatif dari dunia usaha. Sementara pada subtema Power and Energy Solutions digambarkan peran dan kepemimpinan Indonesia dalam promosi konservasi energi dan penggunaan energi yang terbarukan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Untuk subtema ini, Indonesia menunjukkan perkembangan atau kemajuan dalam kebijakan penggunaan berbagai energi, energi terbarukan, dan konservasi energi. Di sini juga ditunjukkan proyek-proyek biomassa, proses gas berasal dari batubara, penangkapan CO2, energi air, energi panas bumi, dan pengkayaan penggunaan energi di sektor angkutan publik. Dalam subtema Inovation and Investment Solutions, pavilion memfasilitasi pemerintah dan dunia usaha, terutama industri jasa antara lain: ICT, perusahaan keuangan dan investasi dalam mempromosikan upaya-upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Subtema pavilion ini juga memfasilitasi investasi dan inovasi dengan penggunaan teknologi yang berkembang. Selain itu, di sini juga disediakan kesempatan yang seluas-luasnya bagi pemerintah dan dunia usaha untuk menjelaskan praktek-praktek yang ramah lingkungan dan kesempatan investasi rendah karbon (low-carbon investment) di Indonesia. Subtema yang terakhir, Climate Resilience Solutions, bicara tentang perubahan iklim yang sampai saat ini telah terakomodasi dalam kebijakan pembangunan yang baru dan kritis. Subtema ini menegaskan inisiatif pemerintah dalam mengarusutamakan perubahan iklim ke dalam rencana pembangunan. Untuk itu, ditegaskan beberapa inisiatif kebijakan pembangunan yang dikaitkan dengan strategi adaptasi perubahan iklim. PERUNDINGAN COP17 UNFCCC ADAPTASI PERUBAHAN IKLIM Pada pembahasan dan perundingan isu/agenda Komite Adaptasi, terdapat kemajuan negosiasi yang cukup signifikan. Pembahasan dan diskusi difokuskan pada persoalan: modalitas, cara pelaporan, hubungan dengan kelembagaan yang lain, keanggotaan, proses dalam pengoperasian komite, serta satu tahun pelaksanaan kegiatan untuk mempersiapkan rencana kerja komite. Januari - Februari 2012 | buletin tata ruang

31

topik lain Terkait pelaporan, terdapat dua pilihan pelaporan aktivitas komite. Yang pertama menyebutkan bahwa pertemuan dilakukan paling sedikit dua kali, namun tetap mempertimbangkan kebutuhan (fleksibel). Sedangkan yang ke dua, pertemuan dilakukan paling sedikit dua kali dalam setahun. Isu lainnya yang muncul namun masih terkait dengan fokus periodesasi pertemuan komite adaptasi ini adalah implikasinya kepada keuangan. Dalam pembahasan dan perundingan NAPs, banyak pihak yang menilai NAPs ini sebagai media untuk mengintegrasikan kegiatan dan aktivitas adaptasi. Di samping itu, kehadirannya dapat menjadi pedoman dalam rangka kebutuhan dan strategi adaptasi yang membutuhkan waktu dan periode jangka panjang. Selain itu, banyak juga para pihak yang menegaskan bahwa isu teknologi adaptasi menjadi salah satu isu penting dalam upaya memperkuat kapasitas adaptasi. Oleh karena itulah negara-negara maju diminta untuk membantu penyediaaan sumber pendanaannya. Kerangka NAPs menilai bahwa modalities dan guidelines yang akan ditetapkan harus dikaitkan dengan isu/persoalaan kelembagaan. Dengan penjelasan tersebut, dibutuhkan adanya penguatan kerjasama internasional yang mendukung implementasinya. Negara/kelompok LDC menilai dibutuhkan adanya pendanaan lingkungan yang merupakan langkah untuk meningkatkan sumber daya, termasuk untuk mendorong pelaksanaan NAPs. Sebagian besar negara berkembang dan kelompok Least Developed Countries memandang bahwa dalam upaya membangun program kerja NAPs dibutuhkan adanya lokakarya mengenai NAPs yang bertujuan membangun kapasitas dan meningkatkan dukungan teknis terhadap aksi adaptasi sebagai upaya memperkuat ketahanan. Oleh sebab itu dibutuhkan pedoman (semacam MRV) untuk mendukung NAPs. Kelompok negara berkembang (G77 + China) secara khusus berpesan agar modalities dan pedoman dirancang agar sesuai, tepat, sederhana, jelas dan bermanfaat untuk membantu wilayah/kawasan/region yang rentan. NAPs juga mendukung strategi adaptasi dan upaya pengurangan resiko bencana (disaster risk reduction), sesuai dengan hasil laporan IPCC Special report on Managing the Risks of Extreme Events and Disaster to Advance Climate Change Adaptation.

Isu Loss and Damage harus mendapatkan pendanaan secara penuh dan harus melihat dan mempertimbangkan kondisi setiap negaranya (national circumstances).

32


Dalam perundingan Durban, pembahasan National Adaptation Plans merujuk pada guidelines, modalities, financial arrangements for formulation and implementation, termasuk peran sekretariat dalam mendukung NAPs. Selanjutnya penyusunan guidelines dan persiapan NAPs akan dikembangkan berdasarkan pengalaman pelaksanaan NAPAs. Isu adaptasi lainnya adalah pembahasan dan perundingan mengenai Loss and Damage. Pembahasan difokuskan pada draft SB135 mengenai Loss and Damage. Para pihak mendorong proposal yang telah disampaikan pada rapat ahli sangat penting untuk menjadi subyek pembahasan. Untuk area tematik, diusulkan adanya rapat informal, yang bisa dinilai sebagai pertemuan pra-lokakarya. Secara umum, struktur format draft sudah cukup baik namun diusulkan untuk meletakkan program aktivitas dan elemen secara spesifik. Terkait dengan isu Loss and Damage, negara, kelompok negara LDC, G77+China dan AOSIS menyampaikan bahwa adanya work and program dari isu ini sebaiknya dijadikan target COP 18, 2012. Hal lainnya adalah bahwa isu Loss and Damage harus mendapatkan pendanaan secara penuh dan harus melihat dan mempertimbangkan kondisi setiap negaranya (national circumstances). Dalam konteks area kerentanan, Indonesia meyampaikan isu agrikultur dan pesisir sebagai area penting yang harus mendapatkan tekanan dalam mekanisme isu/agenda ini. Terakhir adalah pembahasan dan perundingan mengenai NWP. Dalam pertemuan di Durban ini dibutuhkan elaborasi pedoman NWP yang telah dikeluarkan saat perundingan di Cancun. Dalam konteks substansi isu NWP, dibutuhkan upaya peningkatan basis ilmiah untuk ‘mendefinisikan’ NWP ini. NWP menjadi isu untuk membantu peningkatan kapasitas adaptasi. Banyak pihak menyadari adanya kemajuan pelaksanaan kegiatan dan pelaksanaan aktivitas dari aksi adaptasi NWP. Beberapa negara memberikan penekanan terhadap keberlanjutan NWP, khususnya dalam menilai dampak dan strategi adaptasi dan metodologi di sektor kehutanan untuk mengaitkan isu mitigasi dan adaptasi. Oleh karenanya integrasi antara pendekatan kearifan lokal dan sistem keamananan pangan dan air merupakan satu keharusan. Ke depannya, pembahasannya harus menekankan pada kegiatan program selanjutnya yang sejalan dengan temuan ilmiah saat ini. Program baru dan pelaksanaan secara penuh dengan modalities yang baik diharapkan dapat menurunkan tingkat kerentanaan (technical and social based and local knowledge). Pengintegrasian dengan persoalan ekosistem, air dan ketahanan pangan harus diletakkan secara bersama. Bagi negara yang tergabung dalam G77 dan China aktivitas selanjutnya dari NWP harus lebih ditekankan pada upaya mendorong pelaksanaan adaptasi secara kongkrit (proposal yang ditawarkan membuka area tematik kerja).

Beberapa negara mengusulkan agar harus ada pengintegrasian upaya adaptasi dan mitigasi. Disepakati bahwa perlu ada langkah-langkah yang difokuskan pada penggalian elemen-elemen (yang ditawarkan/disampaikan dalam lokakarya). Amerika Serikat yang telah mengambil pelajaran dari program NWP sebelumnya dan mereka meminta untuk lebih menekankan basis ilmiah untuk mendukung aksi implementasi di periode ke dua NWP ini. Sementara Uni Eropa mendorong struktur NWP yang dapat merefleksikan kepentingan para pihak (parties). Bagi Indonesia, sektor pertanian dan pesisir menjadi isu yang harus mendapatkan perhatian dalam pengembangan kapasitas dan pendanaan serta kegiatan dan aktivitas lainnya. Perundingan dan pembahasan Komite Adaptasi menghasilkan butir-butir kesepakatan sebagai berikut: · Kesepakatan umum untuk memulai aktivitas persiapan komite adaptasi untuk satu tahun ke depan dan akan dilaporkan pada COP 18. · Perlunya upaya untuk mendukung implementasi aksi adaptasi dalam mendukung upaya menurunkan kerentanan dan membangun ketahanan. · Upaya di atas tersebut dilakukan sesuai ketentuan konvensi, harus mengikuti kepentingan nasional, gender sensitive, pelibatan stakeholder dan transparan dengan memprioritaskan kepada kelompok dan masyarakat serta ekosistem yang rentan, dengan panduan pengetahuan yang dimiliki, kearifan tradisional dan lokal. · Memasukkan adaptasi ke dalam kebijakan dan rencana aksi (lingkungan, ekonomi, dan spasial). · Komite Adaptasi bekerja di bawah otoritas dan bertanggungjawab pada COP. Komite Adaptasi secara langsung melapor kepada COP. · Komposisi Komite Adaptasi merupakan keterwakilan mayoritas negara berkembang yang membutuhkan adaptasi. Anggota Komite Adaptasi ini merupakan pakar yang berasal dari akademisi dan masyarakat sipil waki dari Afrika dan Negara berkembang lainnya, Asia dan Pasifik, Amerika dan Karibia, Europa TImur, Europa Barat dan Negara lainnya).

Hasil perundingan dan pembahasan isu/agenda NAPs, adalah: · Mengakui upaya banyak negara brekembang dan kemajuan yang telah dicapai oleh LDC yang telah memulai/membuat rencana, persiapan dan pelaksanaan adaptasi melalui NAPs. · Peran NWP sangat membantu dalam mempercepat dan penyediaan informasi terkait best practise kegiatan adaptasi. · Terkait dengan technical paper, Sekretariat bersama para mitra akan menyiapkan: (1) prioritas informasi yang dibutuhkan dalam rangka penyusunan rencana dan pelaksanaan aksi adaptasi pada level lokal, (2) pilihanpilihan strategi (planning) dan kebijakan yang terkait dengan keamanan pangan, hutan, dan mata pencaharian ekonomi masyarakat. · Memprioritaskan kepada LDC dalam mendukung pendanaan terkait penyusunan dan pelaksanaan NAPs. · Penyusunan NAPs sepatutnya dibangun dan menjadi pelengkap dari rencana adaptasi yang sudah ada. NAPs harus dibangun berdasarkan pengetahuan dan basis ilmiah yang tepat dan kearifan tradisional dan masyarakat lokal serta kebutuhan/kondisi sosial, ekonomi dan kebijakan lingkungan (dan tujuan dari pembangunan yang berkelanjutan).

Sementara hasil perundingan dan pembahasan isu/agenda Loss and Damage, antara lain: · Keputusan Cancun Agreement (1/CP16) menjadi acuan dalam menetapkan program kerja terkait isu loss and damage ini. · Keputusan SBI 34 yang telah menetapkan tiga area tematik dalam mendorong implementasi (assesing the risk of Loss and Damage, a range of approaches to addres) · Loss and Damage, the role of the Concention in enhancing the implementation). · Meminta kepada SBI untuk melanjutkan pelaksanaan NWP ini pada persidangan COP 18 nanti. · Pada COP18 diharapkan adanya diskusi lebih dalam, termasuk elemen dalam keputusan 1/CP16 terkait pendekatan, pengembangan, dan mekanisme dari Loss and Damage tersebut. Substansi keempat isu merupakan hasil pemikiran dari persoalan yang dimiliki oleh para negara yang memiliki tingkat kerentanan. Adanya Komite Adaptasi ini dan aktivitas kongkrit program NWP dapat mempercepat aksi adaptasi di negara-negara berkategori rentan. Indonesia menyampaikan kepada UNFCCC isu kelautan dan pertanian sebagai isu yang perlu mendapat tekanan dan dapat diadopsi dalam kedua teks di atas. Kedua isu sektoral tersebut telah diadopsi di dalam teks negosiasi, baik teks komite adaptasi, maupun untuk teks Loss and Damage. Referensi:

Paviliun Indonesia

- Laporan Khusus Konferensi Perubahan Iklim-COP 17 Durban, 2011, disusun Dit. Tarunas, Ditjen Penataan Ruang, Kemen PU


33

topik lain

MENGEMBANGKAN PAPUA YANG KAYA Oleh: Ir. Kartika Listriana, MPPM, Kementerian Kelautan dan Perikanan

Dari wilayah paling timur, Kawasan Bentang Laut Kepala Burung Papua dengan segala potensinya menjanjikan kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia. Dengan syarat, kebijakan dan perencanaannya berpihak pada keberlanjutan ekosistem.

POTENSI SUMBERDAYA ALAM perikanan dan kelautan yang dimiliki Indonesia sangat besar. Namun, potensi ini belum dikelola dan dimanfaatkan secara benar, bertanggung jawab dan berkelanjutan demi kesejahteraan masyarakat. Hal ini disebabkan masih kurangnya pengetahuan dan informasi para pelaku kegiatan akan pentingnya memanfaatkan dan mengolah secara lestari dan berkesinambungan. Kawasan pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil di wilayah Bentang Laut Papua sendiri memiliki sumberdaya perikanan, migas, wisata, perhubungan laut dan potensi konservasi yang tinggi. Dengan potensi sumber daya alam yang sangat besar, kawasan ini mungkin sekali dimanfaatkan dan dikembangkan sebagai penghasil devisa negara dan kebutuhan konsumsi domestik. Sayangnya, pemanfaatan dan pengolahan sumberdaya alam tersebut masih belum optimal dan kurang tepat sasaran. Penggunaan bom molotov dan racun sianida dalam penangkapan ikan oleh para nelayan, penambangan di tengah laut yang kurang memperhatikan nilai lingkungan tanpa antisipasi penanganan yang memadai bila terjadi kebocoran, dan pencemaran yang berasal dari daratan (sampah organik maupun anorganik) akan menimbulkan dampak yang sangat fatal yaitu terhentinya proses regenerasi yang mengakibatkan kelangkaan, atau lebih jauh lagi, kepunahan biota-biota yang hidup di perairan. Pengembangan sumberdaya kelautan dan perikanan, kawasan pesisir dan laut perlu direncanakan dengan cermat, sesuai karakteristik wilayahnya.

Perencanaan pengembangan Bentang Laut Papua dikembangkan berdasarkan prinsip bioekoregion. Dalam UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, disebutkan bahwa bioekoregion adalah bentang alam yang berada di dalam satu hamparan kesatuan ekologis yang ditetapkan oleh batas-batas alam, seperti daerah aliran sungai, teluk, dan arus. Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah melalui UU No. 27 Tahun 2007 berupaya melakukan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dengan tujuan: - melindungi, mengonservasi, merehabilitasi, memanfaatkan, dan memperkaya sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil serta sistem ekologinya secara berkelanjutan; 34


- menciptakan keharmonisan dan sinergi antara pemerintah dan pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil; - memperkuat peran serta masyarakat dan lembaga pemerintah serta mendorong inisiatif masyarakat dalam pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil agar tercapai keadilan, keseimbangan, dan keberkelanjutan; dan - meningkatkan nilai sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat melalui peran serta masyarakat dalam pemanfaatan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil. Marine Bioregional Planning akan mendukung peningkatan pengelolaan lingkungan laut dan keanekaragaman hayati

melalui pendekatan ekosistem. Hal ini karena Marine Bioregional Planning tidak hanya fokus pada satu spesies atau satu ekosistem saja, tapi melihat keseluruhan ekosistem yang ada di lingkungan wilayah pengembangan, hubungan antara satu ekosistem dengan ekosistem yang lainnya, peran ekosistem tersebut terhadap lingkungan laut, serta pengaruhnya terhadap aktivitas masyarakat sekitar. Dalam penetapan Kawasan Konservasi Laut diperlukan adanya standar deliniasi wilayah laut yang memasukkan unsur keterkaitan ekologi pada Kawasan Konservasi Laut. Marine Ecoregion of The World (MEOW) yang ditentukan oleh Spalding 2007 merupakan dasar deliniasi yang cocok dalam proses ini karena pembagian ekoregion dalam MEOW memiliki skala yang cocok untuk diterapkan di masa yang akan datang. Berdasarkan MEOW, Indonesia memiliki 12 ekoregion laut yang berpotensi menjadi kawasan konservasi laut, yaitu: Papua, Laut Banda, Nusa Tenggara, Laut Sulawesi/Selat Makassar, Halmahera, Palawan/Borneo Utara, Sumatera Ruang Lingkup Wilayah

Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) 717

Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) 718

Peta Pembagian Kawasan Bentang Laut (Marine Ecoregion) di Indonesia

Bagian Barat, Laut Sulawesi Timur/Teluk Tomini, Paparan Sunda/Laut Jawa, Laut Arafura, Jawa Bagian Selatan dan Selat Malaka (Spalding dkk., 2007). Papua sendiri termasuk dalam batas wilayah ekoregion kesatuan ekosistem koral yang diprioritaskan pengelolaannya. Secara geografis, kawasan bentang Laut Papua merupakan wilayah administrasi Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.

Ruang Lingkup Pengembangan Kawasan Bentang Laut Kepala Burung Papua Kawasan Bentang Laut Kepala Burung Papua terdiri dari wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil di Provinsi Papua dan Papua Barat. Wilayah ini meliputi wilayah kecamatan yang berada di pesisir hingga 12 mil ke arah laut. Pengembangan Kawasan Bentang Laut Kepala Burung Papua terkonsentrasi pada delapan titik pusat pengembangan, yaitu Jayapura, Biak, Manokwari, Sorong, Raja Ampat, Fakfak, Bintuni dan Kaimana. Potensi dan Permasalahan Kawasan Secara umum Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) Papua terbagi dua, yaitu perairan utara Papua tergabung dalam WPP 717 yang mencakup perairan Laut Cendrawasih dan Pasifik dengan pantai 509 mil laut (916 Km) dengan luas diperkirakan 6.110 mil laut (11.000 km2) sebagai kawasan yang kaya akan sumberdaya perikanan Pelagis Besar (Tuna, Paruh Panjang, Cakalang dan Tenggiri). Sedangkan pada bagian selatan Papua masuk dalam WPP 718 yang mencakup perairan Laut Arafura dengan panjang pantai 662 mil laut (1.191 km) dengan luas perairan 7.944 mil laut (14.300 km) dan merupakan kawasan yang kaya akan sumberdaya Ikan Demersal (udang, Kakap Merah, Kakap Putih, Bawal, Pari, Cucut dan juga Ikan Pelagis kecil lainnya (Teri, Tongkol, Kembung). Kelompok ikan lainnya adalah Ikan Kerapu, Napoleon, Lobster dan ikan hias. Papua memiliki potensi sumberdaya alam yang sangat besar, terutama pada wilayah pesisir dan lautnya. Sumberdaya ini dapat dilihat dari berbagai ekosistem tropik yang ada (mangrove, terumbu karang dan padang lamun) dengan tingkat keanekaragaman yang tinggi. Selain itu, Papua juga memiliki potensi sumberdaya hayati perikanan terutama perairan utara Papua dengan potensi Ikan Pelagis dan perairan selatan dengan komoditi utama udang. Berbagai sumberdaya tambang, mineral dan gas juga dapat ditemukan di perairan pesisir dan Laut Papua. Kegiatan perikanan dapat dikatakan masih relatif sederhana. Jenis alat tangkap yang digunakan oleh masyarakat lokal masih bersifat tradisional, contohnya jaring insang, pancing dan alat tangkap lainnya seperti tonda, tombak serta kalawai (tombak bermata banyak). Januari - Februari 2012 | buletin tata ruang

35

topik lain Sampan digunakan para nelayan sebagai sarana transportasi ke areal tangkap (fishing ground) dengan waktu tempuh selama 0,5 – 2 jam. Pada umumnya nelayan menggunakan perahu tanpa motor berupa perahu dayung/sampan/semang dan perahu motor. Kapasitas mesin motor yang digunakan 15 pk, 25 pk, dan 40 pk. Umumnya mesin penggerak 40 pk yang dimiliki oleh setiap kampung merupakan bantuan dari pemerintah. Namun karena harga BBM yang tinggi maka motor tersebut jarang digunakan.

Wilayah Peta Potensi Perikanan Tangkap Papua

Secara umum sarana dan prasarana perikanan di Papua meliputi : 1. Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) di Biak dan Merauke, yang masih dalam tahap studi dan diharapkan segera dibangun untuk melayani kapal-¬kapal perikanan yang beroperasi di Lautan Pasifik dan Laut Arafuru. Sehingga kapalkapal ikan tersebut dapat memenuhi kebutuhan operasional maupun kegiatan lainnya tanpa harus ke pelabuhan di luar Provinsi Papua. 2. Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) di Sorong. 3. Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) di Jayapura, Manokwari, Kaimana, Sorong, FakFak dan Mimika. 4. Balai Benih Ikan Air Tawar (BBI) Sentral di Masni, Kabupaten Manokwari untuk memenuhi sebagian besar kebutuhan benih bagi Provinsi Papua, yang juga ditunjang oleh BBI Lokal yang tersebar hampir di seluruh kabupaten. 5. Balai Budidaya Ikan Pantai (BBIP) di Biak untuk mendukung pengembangan budidaya laut, terutama penyediaan benih ikan kepada para pembudidaya di Provinsi Papua.

Peta Lokasi Sarana dan Prasarana Perikanan di Papua

Peta Potensi dan Persebaran Migas Papua

Kegiatan pertambangan yang mungkin dikembangkan adalah pertambangan gas dan minyak lepas pantai dan pertambangan batubara. Pengembangan kegiatan pertambangan ini potensial, namun banyak cadangan yang belum diketahui secara pasti. Oleh karena itu perlu dilakukan kajian lebih mendalam, terutama dampaknya terhadap lingkungan. Mengingat lokasi tambang, khusus untuk batu bara, umumnya berada pada daerah dataran di pesisir pantai atau di pulaupulau kecil. Kegiatan pertambangan ini akan memberikan dampak yang sangat berat terhadap keberlanjutan ekosistem pesisir di wilayah ini. Selain mengancam biota perairan, kegiatan ini juga mengubah keindahan bentang alamnya dan menurunkan keindahan berbagai objek wisata baik darat maupun perairan laut.

Indikasi Kebijakan Pengembangan Bentang Laut Papua Pola Pengembangan Kawasan dan Fungsi Kota Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional telah ditetapkan beberapa pusat pertumbuhan wilayah Tanah Papua yang terbagi ke dalam sembilan kawasan andalan dengan berbagai sektor unggulan yang sangat beragam. Kawasankawasan yang berperan mendorong pertumbuhan ekonomi bagi kawasan itu sendiri dan di sekitarnya, serta mewujudkan pemerataan pemanfaatan ruang di wilayah nasional ini kemudian disebut sebagai Kawasan Andalan.

Peta Sistem Perkotaan Papua Menurut RTRWN

36

Kawasan Andalan ditentukan berdasarkan potensi yang ada, memiliki aglomerasi pusat-pusat permukiman perkotaan dan kegiatan produksi, serta pertimbangan perkembangan daerah sekitarnya. Dalam Kawasan Andalan diindikasikan sektor-sektor unggulan berdasarkan potensi sumberdaya alam kawasan. Kawasan ini ditetapkan untuk mengupayakan sinergi keselarasan pengembangan antar wilayah dan sektor.


Kawasan Andalan ditentukan berdasarkan potensi yang ada, memiliki aglomerasi pusat-pusat permukiman perkotaan dan kegiatan produksi, serta pertimbangan perkembangan daerah sekitarnya.

Sementara itu, yang dimaksud Pusat Kegiatan Nasional (PKN) adalah kota yang mempunyai potensi sebagai pintu gerbang ke kawasan-kawasan internasional dan mendorong daerah sekitarnya. Kriteria yang menjadikan sebuah kota menjadi PKN antara lain berpotensi sebagai pintu gerbang ke kawasan internasional dan mendorong daerah sekitarnya, pusat jasa-jasa pelayanan keuangan/bank yang cakupan pelayanannya berskala nasional atau provinsi, pusat pengolahan atau pengumpul barang secara nasional atau provinsi, simpul transportasi secara nasional atau provinsi, jasa pemerintahan untuk nasional atau provinsi, dan jasa publik yang lain untuk nasional atau provinsi. Di dalam PKN, terdapat Pusat Kegiatan Lokal (PKL). Kota yang dikategorikan PKL adalah kota sebagai pusat jasa, pusat pengolahan dan simpul transportasi yang melayani satu kabupaten atau beberapa kecamatan, dengan kriteria penentuan pusat jasa.

Kawasan Pemanfaatan Umum Secara umum, Kawasan Bentang Laut Papua memiliki potensi budidaya kelautan dan perikanan yang sangat besar. Pemanfaatan ruang pada kawasan budidaya kelautan dan perikanan dibagi menurut prioritas penanganannya sebagai berikut: 1. Perikanan budidaya laut di Kepulauan Raja Ampat, pesisir selatan Kabupaten Kaimana, Teluk Cenderawasih, dan Jayapura; 2. Pengembangan perikanan tangkap meliputi wilayah: • Laut Papua Utara, dengan pusat kegiatan di Sorong, Biak, dan Jayapura. • Laut Kepala Burung–Teluk Bintuni, dengan pusat kegiatan di Sorong. • Laut Papua Selatan, dengan pusat kegiatan di Mimika, Merauke, dan Kaimana. 3. Perikanan budidaya air payau (tambak) di Kabupaten Sarmi, Sorong Selatan dan Waropen; 4. Perikanan budidaya air tawar (kolam) di Kabupaten Jayawijaya, Jayapura dan Manokwari.

Kawasan Konservasi Terdapat delapan kawasan konservasi perairan nasional (KKPN) di wilayah kajian Kawasan Bentang Laut Papua, dan tiga di antaranya telah resmi ditetapkan Menteri kelautan dan perikanan pada tanggal 3 September 2009. Secara nasional, delapan kawasan konservasi perairan tersebut, merupakan kawasan suaka alam dan/atau kawasan pelestarian alam (KSA/ KPA) yang telah diserahterimakan dari Departemen Kehutanan kepada Departemen Kelautan dan Perikanan tanggal 4 Maret 2009. Tiga kawasan konservasi perairan yang berada di Kawasan Bentang Laut Papua yang disinggung di atas adalah: (1) Suaka Alam Perairan di Kawasan Perairan Kepulauan Raja Ampat dan laut sekitarnya seluas lebih kurang 60.000 ha, (KEP. 64/MEN/2009) tentang Penetapan Kawasan Konservasi Perairan Nasional Kepulauan Raja Ampat dan Laut di Sekitarnya, di Provinsi Papua Barat; (2) Suaka Alam Perairan di Kawasan Perairan Sebelah Barat Kepulauan Waigeo, atau

Kepulauan Panjang dan laut sekitarnya seluas lebih kurang 271.630 ha, yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: KEP. 65/MEN/2009; (3) Taman Wisata Perairan Kepulauan Padaido beserta laut di sekitarnya seluas lebih kurang 183.000 ha (KEP. 68/MEN/2009) tentang Penetapan Kawasan Konservasi Perairan Nasional Kepulauan Padaido dan Laut di Sekitarnya di Provinsi Papua. Tindak lanjut yang dilakukan pasca penetapan kawasan konservasi perairan nasional (KKPN) tersebut adalah: (1) mengumumkan dan mensosialisasikan kawasan konservasi perairan nasional tersebut kepada masyarakat, serta (2) menunjuk Panitia Penataan Batas Kawasan yang terdiri dari unsur-unsur pejabat pemerintah dan pemerintah daerah, untuk melakukan penataan batas. Dalam hal ini, Menteri Kelautan dan Perikanan menunjuk Dirjen Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (KP3K) untuk mengelola Kawasan Konservasi Perairan tersebut. Selanjutnya, upaya yang akan dilakukan antara lain adalah menata batas kawasan. Kawasan yang selama ini dikelola berdasarkan blok-blok dibuat zonasi yang disertai rencana pengelolaan detail kawasan konservasi. Pengelolaan kawasan konservasi yang dilakukan harus senantiasa mengutamakan kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan fungsi kawasan, misalnya melalui pengembangan mata pencaharian alternatif. Kegiatan sosialisasi pengelolaan kawasan perlu terus dilakukan guna mendorong partisipasi pemerintah daerah dan masyarakat dalam konteks pengelolaan terpadu. Selain itu dukungan sarana dan prasarana pengawasan, rehabilitasi kawasan konservasi, monitoring dan evaluasi kawasan konservasi, maupun penyediaan SDM dengan kapasitas dan kapabilitas baik, sangat diperlukan untuk mendukung keberhasilan pengelolaan kawasan. Yang tidak boleh dilupakan adalah dukungan kebijakan, sistem perencanaan dan pengembangan yang sinergis, yang melibatkan multi pihak dalam pengelolaan kawasan konservasi sehingga memberikan dampak bagi keberlanjutan sumberdaya ikan. Januari - Februari 2012 | buletin tata ruang

37

topik lain Hal yang juga harus diingat adalah penetapan KKPN menambah jumlah kawasan konservasi perairan nasional. Selain itu, sebanyak 35 kawasan konservasi laut daerah (KKLD) telah dicadangkan melaui SK bupati/walikota, termasuk di antaranya 12 lokasi yang ada di wilayah Program COREMAP II, seperti: Batam, Bintan, Lingga, Natuna, Mentawai, Nias, Tapanuli Tengah, Buton, Raja Ampat, Selayar, Pangkep, dan Biak Numfor. Jika dihitung-hitung, total luasan KKLD secara keseluruhan mencapai 4,6 juta ha. Data dari Direktorat Konservasi dan Taman Nasional Laut (KTNL) menyebutkan bahwa sampai bulan Mei 2009 tercatat seluas 13,5 juta ha kawasan konservasi laut di Indonesia. Jumlah ini melampaui target kawasan konservasi, sebagai komitmen pemerintah indonesia yaitu 10 juta ha kawasan konservasi pada tahun 2010. Pada dasarnya Luasan kawasan konservasi itu sendiri bukan target utama. Target ke depan adalah melakukan pengelolaan kawasan konservasi tersebut secara efektif mendukung pengelolaan perikanan yang berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat.

Tabel. Arahan Kawasan Lindung dalam RTRWN No.

38

Kawasan Lindung

Provinsi

Ket

No.

Kawasan Lindung

Provinsi

Ket I/B/3

1

Suaka Alam Laut Kaimana

Papua Barat

II/B/1

29

Cagar Alam Teluk Bintuni

Papua Barat

2

Suaka Margasatwa P. Dolok

Papua

II/B/2

30

Cagar Alam Peg. Fakfak

Papua Barat

I/B/3

3

Suaka Margasatwa Jayawijaya

Papua

II/B/2

31

Cagar Alam Peg. Kumawa

Papua Barat

II/B/3

4

Suaka Margasatwa Mamberamo Foja

Papua

II/B/2

32

Cagar Alam Tamrau Utara

Papua Barat

II/B/3

5

Suaka Margasatwa Danau Bian

Papua

II/B/2

33

Cagar Alam Tanjung Wiay

Papua Barat

II/B/3

6

Suaka Margasatwa Anggromeos

Papua

II/B/2

34

Cagar Alam Wagura Kote

Papua Barat

II/B/3

7

Suaka Margasatwa Komolon

Papua

II/B/2

35

Cagar Alam Peg Wayland

Papua

II/B/3

8

Suaka Margasatwa Tanjung MubraniSidei Wibein I-II

Papua Barat

I/B/2

36

Taman Nasional Lorentz

Papua

I/A/4

9

Suaka Margasatwa P. Venu

Papua Barat

II/B/2

37

Taman Nasional Wasur

Papua

I/A/4

10

Suaka Margasatwa Laut Kep. Raja Ampat

Papua Barat

I/B/2

38

Taman Nasional Laut Teluk Cendrawasih

Papua Barat

I/A/4

11

Suaka Margasatwa Laut P. Sabuda dan P. Tataruga

Papua Barat

II/B/2

39

Taman Wisata Alam Beriat

Papua Barat

III/B/6

40

Taman Wisata Alam Klamono

Papua Barat

III/B/6

Taman Wisata Alam Teluk Youtefa

Papua

II/B/6

Papua Barat

II/B/2

41

Cagar Alam Cycloops

Papua

II/B/3

42

Papua Barat

II/B/6

14

Cagar Alam Enarotali

Papua

II/B/3

Taman Wisata Alam Laut Distrik Abun, Sorong

15

Cagar Alam Bupul/Kumbe

Papua

II/B/3

43

Taman Wisata Alam Laut Kep Padaido

Papua Barat

II/B/6

16

Cagar Alam P. Waigeo Barat

Papua Barat

I/B/3

17

Cagar Alam P. Batanta Barat

Papua Barat

II/B/3

18

Cagar Alam Peg. Arfak

Papua Barat

II/B/3

19

Cagar Alam P. Salawati Utara

Papua Barat

II/B/3

20

Cagar Alam Biak Utara

Papua Barat

I/A/3

21

Cagar Alam Tamrau Selatan

Papua Barat

II/B/3

22

Cagar Alam Peg. Yapen Tengah

Papua Barat

II/B/3

23

Cagar Alam P. Supriori

Papua Barat

I/B/3

24

Cagar Alam Peg. Wondiboy

Papua Barat

II/B/3

25

Cagar Alam P. Waigeo Timur

Papua Barat

I/B/3

26

Cagar Alam P. Misool

Papua Barat

II/B/3

27

Cagar Alam P. Kofiau

Papua Barat

II/B/3

28

Cagar Alam Laut Pantai Sausapor

Papua Barat

II/B/3

12

Suaka Margasatwa Laut Kep. Panjang

13


Sumber: PP 26 Tahun 2008 tentang RTRWN Keterangan: I – IV A A/1 A/2 A/3 A/4 A/5 A/6 B B/1 B/2 B/3 B/4 B/5 B/6 C/1 D E F

:Tahapan Pengembangan : Rehabilitasi & Pemantapan Fungsi Kawasan Lindung Nasional : Suaka Alam Laut : Suaka Margasatwa dan Suaka Margasatwa Laut : Cagar Alam dan Cagar Alam Laut : Taman Nasional dan Taman Nasional Laut : Taman Hutan Raya : Taman Wisata Alam dan Taman Wisata Alam Laut : Pengembangan Pengelolaan Kawasan Lindung Nasional : Suaka Alam Laut : Suaka Margasatwa dan Suaka Margasatwa Laut : Cagar Alam dan Cagar Alam Laut : Taman Nasional dan Taman Nasional Laut : Taman Hutan Raya : Taman Wisata Alam dan Taman Wisata Alam Laut : Kawasan Resapan Air : Pengembangan Pengelolaan Kawasan Hutan Lindung Nasional : Rehabilitasi & Pemantapan Fungsi Kawasan Taman Buru Nasional : Pengembangan Pengelolaan Kawasan Taman Buru Nasional

Arahan Kebijakan Pengembangan Kawasan Bentang Laut Kepala Burung Papua Kebijakan pengembangan Kawasan Bentang Laut Papua dirumuskan berdasarkan potensi dan permasalahan wilayah yang dimiliki oleh masing-masing pusat pertumbuhan di kawasan tersebut. Jayapura yang merupakan pusat administrasi di Provinsi Papua akan dikembangkan sebagai sentra perikanan tangkap dan budidaya. Kegiatan perikanan di Jayapura didukung dengan keberadaan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI). Kemudian Biak akan dikembangkan sebagai sentra perikanan tangkap, distribusi dan konservasi laut. Biak sendiri merupakan kawasan strategis nasional yaitu kawasan pengembangan ekonomi terpadu yang memiliki potensi kawasan konservasi. Sektor unggulan yang dapat dikembangkan di kawasan Biak antara lain pariwisata, perikanan, dan industri. Kabupaten ini merupakan gugusan pulau yang berada di sebelah utara daratan Papua dan berseberangan langsung dengan Samudera Pasifik. Posisi ini menjadikan Biak sebagai salah satu tempat yang strategis dan penting untuk berhubungan dengan dunia luar terutama negara-negara di kawasan Pasifik, Australia atau Filipina. Biak dapat dikembangkan sebagai alternatif pintu gerbang pariwisata bahari di Raja Ampat. Letak geografis ini juga memberikan kenyataan bahwa posisinya sangat strategis untuk membangun kawasan industri. Biak memiliki Balai Budidaya Ikan Pantai (BBIP) yang mendukung pengembangan budidaya laut, terutama penyediaan benih ikan kepada para pembudidaya di Provinsi Papua. Sementara itu, Manokwari yang merupakan pusat administrasi di Provinsi Papua Barat akan dikembangkan sebagai sentra perikanan tangkap dan budidaya air tawar. Manokwari merupakan Ibukota Provinsi Papua Barat yang berstatus Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) yaitu kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota. Selain memiliki potensi perikanan tangkap yang tinggi, di sini juga dikembangkan perikanan budidaya air tawar melalui Balai Benih Ikan Air Tawar (BBI) Sentral di Masni, Kabupaten Manokwari. Balai Benih Ikan Air Tawar (BBI) Sentral memenuhi sebagian besar kebutuhan benih bagi Provinsi Papua. Kegiatan perikanan di Manokwari didukung oleh keberadaan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Manokwari yang secara teratur disinggahi kapal penumpang yang dioperasikan oleh PT. Pelni. Selanjutnya Raja Ampat akan dikembangkan sebagai sentra wisata bahari, perikanan budidaya dan konservasi laut. Raja Ampat yang terletak di Provinsi Papua Barat sangat terkenal akan keindahan alam bawah lautnya. Raja Ampat ditentukan sebagai kawasan strategis nasional yaitu kawasan konservasi keanekaragaman hayati Raja Ampat yang memiliki Suaka Margasatwa Laut Kepulauan Raja Ampat didalamnya. Sektor unggulan yang dapat dikembangkan di kawasan andalan

Laut Raja Ampat adalah perikanan tangkap, budidaya, dan pariwisata. Raja Ampat dapat dikembangkan sebagai sentra wisata bahari yang terkait dengan kegiatan konservasi laut. Pengembangannya juga diatur agar tidak mencapai kegiatan wisata massal dan dibatasi tingkat kepadatan penduduknya. Sorong akan dikembangkan sebagai sentra perikanan tangkap, migas dan pelayanan. Sorong merupakan Pusat Kegiatan Nasional (PKN) di Provinsi Papua Barat. PKN adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, nasional, atau beberapa provinsi. Sorong adalah pusat kegiatan penangkapan ikan untuk wilayah Laut Papua Utara dan wilayah Laut Kepala Burung–Teluk Bintuni. Sorong juga memiliki potensi migas yang sudah berproduksi. Kegiatan perikanan di Sorong didukung oleh keberadaan Pangkalan Perikanan Pantai (PPP) dan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI). Pelabuhan Sorong secara teratur telah disinggahi kapal penumpang yang dioperasikan PT. Pelni. Sorong dapat dikembangkan sebagai sentra pelayanan jasa penunjang dan infrastruktur pendukung kegiatan pariwisata di Raja ampat. Fak-fak akan dikembangkan sebagai sentra perikanan tangkap dan budidaya. Fak-fak terletak di Provinsi Papua Barat memiliki potensi perikanan tangkap dan budidaya. Kegiatan perikanan di Fak-fak didukung oleh keberadaan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI). Pelabuhan Fak-fak juga secara teratur disinggahi kapal penumpang yang dioperasikan oleh PT. Pelni. Bintuni akan dikembangkan sebagai sentra produksi migas. Bintuni yang terletak di Provinsi Papua Barat memiliki potensi migas berproduksi yang sangat tinggi. Perkembangan sektor migas perlu diatur agar tidak berdampak buruk terhadap lingkungan. Pembangunan harus memiliki konsep keberlanjutan dan integrasi antarsektor dan antarwilayah. Sedangkan Kaimana akan dikembangkan sebagai sentra perikanan budidaya laut. Kaimana yang terletak di Provinsi Papua Barat memiliki potensi perikanan budidaya laut dan konservasi. Kaimana memiliki Suaka Alam Laut Kaimana dengan tahapan pengembangan pengelolaan kawasan lindung nasional.

Kebijakan Pengembangan Pusat-pusat Pertumbuhan Januari - Februari 2012 | buletin tata ruang

39

topik lain utama

“Pending Zone / Holding Zone”:

Saat banyak substansi kehutanan revisi RTRWP belum disetujui, kebijakan pending zone/holding zone menjadi upaya percepatan penyiapan pola ruang kawasan hutan sebagai substansi kehutanan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi.

Mempercepat dengan Menangguhkan. Oleh: Ir. Chaerudin Mangkudisastra, M.Sc. Kementerian Kehutanan

SEJAK BERLAKUNYA UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, khususnya pasal 78, hampir semua provinsi di luar Pulau Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara mengajukan usulan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan dalam revisi RTRWP kepada Kementerian Kehutanan. Berdasarkan UU No. 26 Pasal 78 ayat 4.b, ditegaskan ¬bahwa dalam waktu dua tahun sejak diberlakukannya UU tersebut semua peraturan daerah provinsi tentang rencana tata ruang wilayah provinsi telah rampung disusun dan disesuaikan. Namun hingga kini dari 22 provinsi yang mengusulkan perubahan kawasan hutan dalam revisi RTRWP, 15 provinsi diantaranya masih dalam proses pengkajian oleh Tim Terpadu yang dibentuk Kementerian Kehutanan. Penelitian terpadu merupakan mandat UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, khususnya Pasal 19 ayat (1), yaitu: “Perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan ditetapkan oleh Pemerintah dengan didasarkan pada hasil penelitian terpadu.” Sedangkan Pasal 19 ayat (2) mengamanatkan bahwa, “Perubahan peruntukan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berdampak penting dan cakupan yang luas serta bernilai strategis, ditetapkan oleh Pemerintah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.” Dua landasan hukum pokok inilah yang melandasi mekanisme penyelesaian substansi kehutanan dalam revisi RTRWP, di samping PP Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan, dan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 36/Menhut-II/2010 tentang Tim Terpadu dalam Rangka Penelitian Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan. 40


Belum optimalnya proses penyelesaian substansi kehutanan dalam revisi RTRWP tidak semata-mata disebabkan oleh jangka waktu proses penelitian terpadu, tetapi ada beberapa faktor lain yang turut mempengaruhi seperti: (1) Usulan perubahan kawasan hutan provinsi yang terlambat diajukan; (2) Usulan perubahan kawasan hutan dengan luasan cukup besar yang mengakomodir keterlanjuran perizinan yang bermuatan pelanggaran kawasan hutan; (3) Usulan dilakukan secara berulang-ulang meskipun bersifat menambah usulanusulan sebelumnya; (4) Terbatasnya data dan informasi yang tersedia yang diperlukan dalam kajian berupa data biofisik/ ekologi, sosial, ekonomi, budaya, hukum, dan kelembagaan pada setiap lokasi (poligon) kawasan hutan yang diusulkan perubahannya; (5) Dukungan yang belum optimal untuk

menunjang percepatan proses-proses kajian terpadu oleh pengusul sesuai ketentuan yang ada; dan (6) Adanya rekomendasi perubahan peruntukan kawasan hutan yang diperkirakan akan menimbulkan dampak penting dan cakupan luas serta bernilai strategis (DPCLS) sehingga harus dilakukan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dan memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk penetapannya. Sedangkan perubahan peruntukan non-DPCLS dan perubahan fungsi kawasan hutan provinsi dapat ditetapkan tanpa melalui persetujuan legislatif. Secara singkat alur kajian terpadu perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan dalam revisi RTRWP sebagaimana gambar berikut.

USULAN GUBERNUR

SK TIM TERPADU

Perubahan Fungsi

Non DPCLS

Penetapan Perubahan KH oleh Menhut

KAJIAN Perubahan Peruntukan

DPCLS

Penetapan Perubahan KH setelah persetujuan DPR RI

Alur proses penelitian terpadu perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan dalam revisi RTRWP

Perkembangan Penelitian Terpadu Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan dalam Revisi RTRWP Usulan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan dalam revisi RTRWP yang disampaikan gubernur dan telah diekspos di Kementerian Kehutanan sejak diberlakukannya UU No. 26 Tahun 2007 bervariasi, dan tidak diajukan pada waktu yang bersamaan. Usulan perubahan kawasan hutan yang disampaikan pada tahun 2007 sebanyak satu provinsi (Kalteng); tahun 2008 sebanyak tiga provinsi (Kalsel, Kalbar, Kaltim); tahun 2009 sebanyak tujuh provinsi (Sumut, Riau, Kepri, Jambi, Babel, Sultra, Gorontalo), tahun 2010 sebanyak delapan provinsi (Aceh, Bengkulu, Sumbar, Sulut, Sulteng, Sulbar, Maluku, Papua), dan tahun 2011 sebanyak tiga provinsi (Sumsel, Malut, dan Papua Barat). Sebanyak 11 provinsi tidak mengusulkan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan dalam revisi RTRWP. Dalam proses penelitian terpadu, dilakukan beberapa tahap kegiatan sebagai standar proses yaitu: (1) Pemutakhiran (updating) peta penunjukan kawasan hutan; (2) Identifikasi gap (overlay usulan perubahan dengan peta penunjukan updated); (3) Penentuan kriteria evaluasi perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan; (4) Analisis evaluasi perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan; (5) Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS); (6) Konsultasi publik dan uji konsistensi hasil penelitian terpadu terhadap kebijakan pemerintah (pusat dan daerah); (7) Finalisasi rekomendasi akhir dan penyusunan laporan untuk pertimbangan persetujuan substansi kehutanan. Januari - Februari 2012 | buletin tata ruang

41

topik lain

Dari 22 provinsi, tujuh di antaranya telah melewati proses penelitian terpadu, dimana dua provinsi (Kalteng dan Sultra) masih menunggu proses persetujuan DPR RI atas perubahan peruntukan DPCLS.

Sampai saat ini, dari 33 provinsi di Indonesia, masih 15 provinsi (45%) yang sedang diproses penyelesaian persetujuan substansi kehutanannya melalui mekanisme penelitian terpadu. Dari 22 provinsi, tujuh di antaranya telah melewati proses penelitian terpadu, dimana dua provinsi (Kalteng dan Sultra) masih menunggu proses persetujuan DPR RI atas perubahan peruntukan DPCLS. Berikut ini disajikan rekapitulasi progres persetujuan substansi kehutanan dalam revisi RTRWP sampai dengan Desember 2011. Tabel. Rekapitulasi perkembangan substansi kehutanan dalam revisi RTRWP sampai Desember 2011. Selesai Tahun 2011

Hasil Kesepakatan dan tindak lanjut

(18 provinsi)

(15 provinsi)

Ada Perubahan : 1. 2. 3. 4.

Kalsel Gorontalo Bengkulu Papua*

5. 6. 7.

Kalteng** Sumbar Sultra**

14. 15. 16. 17. 18.

Sulsel Jabar Banten Jatim DKI

Tdk Ada Perubahan : 8. 9. 10. 11. 12. 13.

Lampung Jateng DIY Bali NTB NTT

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

Maluku Utara Sulut Maluku Kepri Sumsel Aceh Sumut Sulteng Papua Barat Kalbar Jambi Babel Riau Sulbar Kaltim

Keterangan: **) Dalam proses persetujuan DPR; *) Dalam proses penetapan perubahan kawasan hutan.

Pending Zone/Holding Zone sebagai upaya percepatan persetujuan substansi kehutanan dalam revisi RTRWP Beragam upaya telah dilakukan Kementerian Kehutanan untuk memberikan percepatan penyelesaian persetujuan substansi kehutanan dalam revisi RTRWP, antara lain dengan melakukan sosialisasi proses konsultasi persetujuan substansi kehutanan, koordinasi percepatan dan harmonisasi kriteria usulan perubahan kawasan hutan, serta mempersingkat tahapan proses penelitian terpadu. Proses percepatan juga dilakukan melalui pembentukan Tim Teknis yang membantu Tim Terpadu untuk menghimpun data teknis dan memproses setiap tahap kajian melalui Sistem Informasi Geografis (SIG). Namun, harmonisasi antara keinginan dan kebutuhan perubahan kawasan hutan yang diusulkan dengan kriteria kajian yang dibangun terkadang tidak bisa diselesaikan dalam waktu singkat, termasuk adanya perubahan peruntukan kawasan hutan menjadi Areal Penggunaan Lain (APL) yang termasuk DPCLS. Persetujuan substansi kehutanan sangat diharapkan dalam proses penetapan Peraturan Daerah (Perda) RTRWP mengingat posisinya yang strategis akan menjadi acuan pemanfaatan ruang pembangunan oleh semua sektor karena menjadi legitimasi dari sisi aturan manapun. Namun provinsi yang kajian terpadunya telah selesai tetapi masih terdapat perubahan peruntukan kawasan hutan DPCLS, atau yang hasil kajian terpadunya belum sesuai dengan daerah, cenderung menyisakan masalah, meskipun luasnya relatif kecil. Hambatan dan kendala waktu penyelesaian substansi kehutanan ini telah menjadi bahasan hangat dalam forum BKPRN (Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional). Bahkan pada Rakornas BKPRN bulan Desember 2011 disepakati perlunya terobosan-terobosan yang dapat mempercepat penetapan Perda Tata Ruang Provinsi, khususnya bagi provinsi yang sudah mendapatkan persetujuan substansi teknis dari Kementerian PU. 42


Hambatan dan kendala waktu penyelesaian substansi kehutanan ini telah menjadi bahasan hangat dalam forum BKPRN (Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional).

Tetapi untuk sebagian wilayah provinsi yang status kawasan hutannya belum dapat dipastikan waktu penyelesaiannya, maka Perda-nya dapat ditetapkan dengan melokalisir kawasan hutan dengan fungsi sebelumnya yang ditetapkan sebagai pending zone/holding zone. Untuk itu diperlukan adanya pedoman atau acuan yang dapat digunakan dan menjamin kawasan hutan yang ditangguhkan statusnya dalam Perda RTRWP. Menyikapi adanya inisiatif perlunya pending zone/holding zone untuk percepatan penetapan Perda RTRW maka perlu dilakukan penegasan adanya pedoman terkait dengan lokasi/areal, dan arahan tindak lanjut mekanisme pending zone dalam penetapan Perda RTRWP dengan muatan pokok di antaranya sebagai berikut: 1. Areal pending zone/ holding zone adalah areal/poligon kawasan hutan yang telah direkomendasi perubahan peruntukannya menjadi APL yang berdampak penting dan cakupan luas serta bernilai strategis (DPCLS), tapi saat persetujuan, substansi teknis struktur ruang yang diberikan masih dalam proses pertimbangan oleh DPR RI (belum ada persetujuan). 2. Bagi provinsi yang rekomendasi perubahan peruntukan kawasan hutan DPCLS-nya belum memperoleh persetujuan DPR, maka penetapan perubahan peruntukan kawasan hutan non-DPCLS dan perubahan fungsi kawasan hutan hasil penelitian terpadu yang telah ditetapkan oleh Menteri Kehutanan dapat menjadi substansi teknis kehutanan dalam Perda RTRWP. Areal DPCLS menjadi lokasi pending zone/ holding zone, dan fungsi areal pending zone adalah fungsi kawasan hutan awal (sebelum rekomendasi). 3. Bagi provinsi yang telah memperoleh persetujuan DPR atas rekomendasi perubahan peruntukan kawasan hutan DPCLS, maka penetapan penunjukan kawasan hutan baru dapat menjadi substansi teknis kehutanan dalam Perda RTRWP.

Penetapan perubahan kawasan hutan hasil penelitian terpadu, dan penunjukan kawasan hutan baru harus diusahakan untuk selesai seoptimal mungkin agar dapat digunakan sebagai persetujuan substansi kehutanan dalam Perda Tata Ruang.

Diperlukan adanya pedoman atau acuan yang dapat digunakan dan menjamin kawasan hutan yang ditangguhkan statusnya dalam Perda RTRWP.

Maka bisa disimpulkan bahwa penetapan Perda Tata Ruang Wilayah merupakan kebijakan yang sangat ditunggu semua pihak untuk mencapai optimalisasi pemanfaatan ruang bagi kepentingan pembangunan dan kesejahteraan rakyat yang berkelanjutan. Untuk itu diperlukan penyelesaian penelitian terpadu terhadap 15 provinsi yang lebih efektif di samping melakukan koordinasi dan pemenuhan data dan informasi kawasan hutan yang diperlukan untuk kajian. Penetapan perubahan kawasan hutan hasil penelitian terpadu, dan penunjukan kawasan hutan baru harus diusahakan untuk selesai seoptimal mungkin agar dapat digunakan sebagai persetujuan substansi kehutanan dalam Perda Tata Ruang. Mengingat masih ada kawasan-kawasan yang substansi teknis struktur ruangnya masih belum diputuskan oleh DPR RI, maka diperlukan kebijakan pending zone/holding zone. Dengan adanya kebijakan pending zone/holding zone maka penetapan Perda RTRW bisa dipercepat dengan menggunakan penetapan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan non-DPCLS. Di sisi lain kebijakan ini juga mengakomodir kemungkinan perubahan peruntukan kawasan hutan menjadi APL pada lokasi-lokasi perubahan peruntukan DPCLS yang di tunda penetapannya. Seperti halnya kebijakan lain, pending zone/holding zone akan lebih berhasil jika ada kebijakan tertulis yang dikeluarkan menteri terkait. Januari - Februari 2012 | buletin tata ruang

43

topik lain

PROGRAM MANGROVE CAPITAL Oleh: Redaksi Butaru

Sebagai negara yang banyak menggantungkan hidupnya pada kawasan pesisir, kondisi hutan mangrove bisa jadi indikasi terwujudnya keberlanjutan kehidupan masyarakat Indonesia. Itu mengapa restorasi mangrove sangat diperlukan. INDONESIA ADALAH negara yang paling kaya akan mangrove. Diketahui total luas mangrove di Indonesia, yaitu 3,2 juta ha, merupakan lebih dari 20% luasan mangrove di dunia. Mangrove memiliki berbagai nilai dan manfaat hingga ikut serta mendukung mitigasi dan adaptasi perubahan iklim global. Namun, kini lebih dari 60% kondisinya rusak akibat alih fungsi berbagai kepentingan. Oleh karena itu, Mangrove Capital (organisasi sektor swasta dan masyarakat lokal) bersama pemerintah, berupaya mendorong pengembangan beberapa proyek pilot baru berskala besar dan menguji berbagai pilihan inovatif dengan menggunakan mangrove sebagai komponen kunci pertahanan pesisir dan pengembangan akuakultur.

Mangroves are among Indonesia’s most valuable natural assets

Penyelenggaraan program Mangrove Capital di Indonesia diinisiasi oleh Wetland International dan mitranya (Wageningen University), Deltares, The Nature Conservancy, Kementerian Kehutanan, Bakosurtanal dan IPB bertujuan memperbaiki pengelolaan dan restorasi hutan mangrove sebagai strategi efektif memastikan ketahanan terhadap bahaya alam dan dasar kemakmuran di wilayah pesisir.

Mangrove dan Komunitas Mangrove Yang disebut sebagai mangrove ialah tumbuh-tumbuhan yang hidup dan berkembang di daerah pasang surut (daerah antara daratan dan laut) di wilayah tropik dan subtropik. Asosiasi antara tumbuhan mangrove dengan berbagai makhluk hidup (mikroba, fungi, flora, dan fauna lainnya) ini mengakibatkan timbulnya komunitas. Terdapat beberapa isu Mangrove yang krusial saat ini, antara lain: • Terjadinya konversi lahan mangrove menjadi tambak udang, infrastruktur publik, jalan, bangunan, pertanian dan perkebunan • Terjadinya kerusakan mangrove akibat bencana alam yaitu longsor, tsunami • Upaya Restorasi di yang tidak tepat, seperti pembagunan seawall, pemecah gelombang megakibatkan kerusakan mangrove • Kurangnya pemahaman nilai hutan mangrove sebagai karbon stok, produtivitas air, biodeversity, kapasitas proteksi. • Isu kebijakan dan pelaksanaan (kebijakan greenbelt dan rencana tata ruang) 44


Tabel. Dalam 20 tahun terjadi konversi hutan Mangrove di seluruh wilayah Indonesia

Region

Area (ha) 1989

Present (2009)

Sumatera

857.000

576.956

Java

170.500

34.482

Bali Nusra

39.500

34.524

Kalimantan

1.092.000

638.283

Sulawesi

242.027

150.017

Maluku

197.500

178.751

Papua

1.500.000

1.634.003

Total

4.098.527

3.247.016

Source: RePPProt (1985 - 1989) cited in Giesen et al (1991); Bakosurtanal (2009)

Distribusi hutan mangrove dan nilai ekonominya bagi masyarakat. Visi Program Mangrove Capital Adapun Visi Program Mangrove Capital adalah mereplikasi pendekatan pengelolaan mangrove yang sukses untuk seluruh Indonesia, serta memaksimalkan kontribusi mangrove sehingga menghasilkan pertumbuhan ekonomi. Karena mangrove sangat krusial dalam pembangunan berkelanjutan, maka diperlukan upaya pengintegrasian pengelolaan mangrove berkelanjutan ke dalam kebijakan rencana tata ruang dan pemanfaatan lahan. Untuk itu identifikasi luas mangrove yang akurat dibutuhkan, dimana luas Mangrove di masing-masing Provinsi di Indonesia (data tahun 2009) adalah sebagai berikut: Tabel. Luas Mangrove masing-masing Provinsi berdasarkan hasil pemetaan Mangrove 2009 Luas (Ha)

No.

1

No. NAD

Propinsi

22.950.321

18

Jawa Timur

Propinsi

18.253.871

Luas (Ha)

2

Sumatera Utara

50.369.793

19

DKI Jakarta

500.675

3

Bengkulu

2.321.870

20

DI Yogyakarta

4

Jambi

12.528.323

21

Bali

1.925.046

5

Riau

206.292.642

22

NTT

20.678.450

6

Kepulauan Riau

54.681.915

23

NTB

11.921.179

7

Sumatera Barat

3.002.689

24

Sulawesi Utara

12.445.712

8

Bangka Belitung

64.567.396

25

Gorontalo

12.315.465

9

Sumatera Selatan

149.707.431

26

Sulawesi Tengah

43.746.508

10

Lampung

10.533.676

27

Sulawesi Barat

3.182.201

11

Kalimantan Barat

149.344.189

28

Sulawesi Selatan

12.821.497

12

Kalimantan Selatan

56.552.064

29

Sulawesi Tenggara

62.506.924

13

Kalimantan Tengah

68.132.451

30

Maluku

139.090.920

14

Kalimantan Timur

364.254.989

31

Maluku Utara

39.659.729

15

Banten

2.936.188

32

Papua Barat

475.734.835

16

Jawa Barat

7.932.953

33

Papua

1.158.268.619

17

Jawa Tengah

4.857.939

INDONESIA

3.244.018.460

0.000

Sumber: Guitno dkk(2009), Peta Mangrove Indonesia Pusat Survei Sumberdaya Alam Laut Bakos

Program ini juga bagian dari upaya rehabilitasi hutan mangrove yang saat ini masih sangat kecil dibanding laju kerusakannya. Karena itu Kementerian Kehutanan menyambut baik upaya pengelolaan hutan mangrove melalui program Mangrove Capital. Pada tahun 2010-2014, Kementerian Kehutanan akan merehabilitasi lahan kritis, termasuk hutan mangrove, hutan pantai, rawa dan gambut seluas 40.000 ha. Kemudian, Pedoman Penyusunan RAD-GRK, sebagai tindak lanjut Perpres No. 61 Tahun 2011, telah disusun dan diharapkan Raperpres Strategi Nasional Pengelolaan Ekosistem Mangrove Indonesia dapat ditetapkan menjadi Perpres tahun 2012 ini.

Pieter van Eijk dan Femke Tonneijck dari WI-HQ mengatakan kelestarian hutan mangrove berjalan seiring dengan pendapatan masyarakat. Alasannya adalah karena mangrove dapat menjaga kelestarian alam dan keanekaragaman hayati. Maka, dengan menjaga hutan mangrove, masyarakat dapat memanfaatkan hasil alamnya dengan maksimal. Selain itu, mangrove dapat mereduksi resiko bencana, menyerap karbon dan zat beracun dari air, meningkatkan salinitas air. Ini mengapa mangrove krusial bagi pembangunan berkelanjutan. Lebih lanjut, Mangrove sebagai natural water purification system merepresentasikan hanya 1% dari total hutan tropis dan lahan basah, tetapi dapat menyerap 25% karbon dunia. Kesempatan ekonomi mangrove sangat luas, mulai dari ekoturisme, sumber alam, produk farmasi dan bioteknologi. Mangrove juga melindungi pesisir alami melalui tiga proses, yaitu redaman gelombang, kenaikan elevasi dan reduksi erosi pesisir.

Upaya dalam Mendukung Mangrove Capital Kementerian Kehutanan telah menyusun kebijakan rehabilitasi mangrove yang diatur dalam Permenhut No. 35 Tahun 2010 tentang Perencanaan Teknis Rehabilitasi Hutan Mangrove dan Pesisir. Kelompok Kerja Mangrove Nasional (KKMN) yang berdiri tahun 2006 merupakan kelompok kerja lintas sektor, pakar dan praktisi mangrove, serta LSM terkait pengelolaan mangrove. Kedudukan ketua dan kesekretariatan KKMN bergilir setiap tahun pada empat instansi utama pengelola ekosistem mangrove, yaitu Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kehutanan, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Lingkungan Hidup. KKMN diharapkan dapat terus melakukan berbagai aktivitas koordinasi dan sinergi, yang sedikit demi sedikit mengurai beberapa permasalahan pengelolaan mangrove di Indonesia. Lebih lanjut, untuk mewujudkan pengelolalan mangrove yang lebih efektif, sinkronisasi data dan informasi harus lebih baik dilakukan, karena selama ini masing-masing instansi mengeluarkan data-data yang berbeda disesuaikan dengan kepentingan masing-masing. Untuk itu, Kemendagri secara khusus berusaha menggandeng Bakosurtanal untuk membantu berperan aktif menggali informasi dan data untuk melaksanakan pemetaan mangrove. Peta Mangrove Indonesia pada tahun 2009 telah diterbitkan Bakosurtanal, dimana buku tersebut dijadikan salah satu output Kelompok Kerja Mangrove Nasional serta turut disosialisakan dalam setiap kegiatan sosialisasi KKMN kepada stakeholder di daerah. Sinkronisasi data, informasi dan peta hutan mangrove untuk menghasillan data dan informasi yang lebih baik dan akurat, akan menjadi salah satu agenda penting program KKM pada tahun 2212, demi terwujudnya pengelolaan mangrove yang berkelanjutan.

Referensi: -Paparan “ Ekosistem Mangrove sebagai Soft Strucuture Pelindung Pantai/Kombinasi Hard Structure dan Soft Structure dalam Perlidungan Pantai”, Kementerian Kelautan dan Perikanan, pada Mangrove Capital Workshop 2012.


45

Wacana

Cities Can Lead Us

To A Green Future Oleh: Redaksi Butaru

A major study done by two leading British university has found that cities could take a leading role in guiding the world to a more climate-friendly future. What’s more, say the scientists, it could be done within a suprisingly short period and a practically no extra cost. They even found could save money. THEY CONFIDENTLY state that investing just two percent of modern city’s gross domestic product (GDP) in low carbon and energy-efficient opportunities for 10 years would reduce such a city carbon emission levvels by 40 percent at no net cost. The report, dubbed the :City-scale Minis Stern Review”, wa presented this week at COP17. The research was carried out over 18 months by a team from University of York which has headed by Proffesor Andy Gouldson of Leeds School of Earth and Environment.

Collaborative The investigation was commisioned by the Center for Low Carbon Future, a collaborative membership organization that focuses on whet it calls ‘Sustainabiltiy for Competitive Advantage. Founded by the universities of Hull, Leeds, Sheffield and York, it brings together multidisciplinary abd evidencebased research to inform policy-aking and to demnostrate lowcarbon innovations. It says its activities are focused on enegry systems, smart infrastructure and the circular economy. The project focused on the importance of decarbonising cities as part of a strategy to tackle global climate change. It evaluated the cost and carbon-effectiveness of a wide rane of low carbon options that could be applied to households, industry, commerce and transport at the city scale. A statement on the findings says that the top-line results from the research showed that investment of two percent of city scale GDP each year for 10 years would generate direct annual savings of 2.2 percen of GDP a year. Furthermore, every 1 billion pound (R12.79 billion) of investment in low 46


carbon option would generate 220 million pound of energy cost savings each year in the forms reduced energy bills for households, firms and the public sector. As a result, such investment would be able to repaid in just over four years. Durban, with its impressive skyline, could be aworld in showing the rest of humanity how to live in harmony with nature. Investment on this scale would result in numerous benefits for cities, including meeting carbon reduction targets, stimulating economic growth, reducing exposure to energy costs and creating jobs. Commenting on the research, John Price, director of the Center for Low Carbon Future sayus: Finding financially viable solutions to decarbonise our cities should be central to our global cities change strategy. After all, more than half of economic output in generated in cities, and more than half of all people live ini cities-leading to 40 percent and 70 percent of all anthropogenic greenhouse emmissions bring produced in cities. This reserach demonstrates that investing in low carbon solutios now not only financially possible, but also makes absolute economic sense. Professor Goudson says: This research demonstrates that investing in low carbon measures in not only cost effective, but also can result on investment. More importantly, it can deliver numerous benefits for huge number of peole around the world who live in cities. It won’t be possible with financial capital alone, we need political and social buy in to make it happen”. The statement says the 2008 Research Assessment Exercise showed the University of Leeds to be the UK’s eight biggest research powerhouse. The university is one of the institutions in the UK and is a member of the Russel Group of universities. Its vision is to secure a place among the worlds’s top 50 Universities by 2015. Referensi: Leon Marshall Paper published on Durban local daily, 2011.

agenda

Agenda Kerja

BKPRN

JANUARI - FEBRUARI 2012

Menindaklanjuti dari Hasil Rakernas 2011 pada Pokja 1-4, dilakukan perumusan Agenda Kegiatan BKPRN pada awal tahun 2012 yang sampai saat ini masih dalam proses pembahasan bersama. Seluruh K/L (Kementerian/Lembaga) anggota BKPRN diminta untuk memberikan masukan kepada Sekretariat BKPRN (Bappenas) berupa agenda kegiatan masing-masing K/L sepanjang tahun 2012-2013 yang dirangkum menjadi sebuah Agenda Kerja yang komprehensif. Draft awal agenda kerja telah dibahas bersama ketika rapat BKPRN unit Eselon II pada tanggal 3 Februari 2012 yang lalu. Maksud dari diadakannya rapat tersebut adalah untuk lebih merinci agenda kerja BKPRN serta mengklarifikasi agenda kerja yang telah dikirimkan oleh masing-masing K/L. Adapun draft agenda BKPRN yang akan dibawa ke Rapat Eselon 1 pada tanggal 5 Maret 2012 adalah : No.

Agenda Kegiatan BKPRN

Koordinator

Tahun Pelaksanaan

Pokja 1 Koordinasi Penyiapan Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang 1

Persetujuan substansi dari Menteri PU untuk Perda RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota

Kemen. PU

2012 - 2013

2

Perpres RTR KSN dan Pulau/Kepulauan: Persetujuan dari Eselon I & Menteri BKPRN

Kemen. PU

2012 - 2013

Persetujuan substansi dari Menteri Kehutanan untuk RTRW seluruh provinsi

3

- Penyelesaian perubahan peruntukan fungsi kaw. hutan melalui Timdu untuk 12 prov.

Kemenhut

- Penyelesaian perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan melalui Timdu untuk 3 provinsi

No.

Agenda Kegiatan BKPRN

Koordinator

Tahun Pelaksanaan

16

Penyiapan/pengadaan peta kawasan hutan skala 1:50.000 & standarisasi/pengesahan peta dasar kehutanan skala 1:250.000 dan 1:50.000

K e m e n h u t berkoordinasi dengan BPN dan Bakosurtanal

2012 - 2013

Pokja 2 Koordinasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan 17

Penetapan mekanisme dan tata kerja (SOP) sekretariat, Tim Pelaksana dan Pokja BKPRN

Bappenas

2012

18

Pemantapan fungsi sekretariat BKPRN, antara lain terkait fasilitas rapat koordinasi, kehumasan, dan dokumentasi (web, newsletter, dsb.)

Bappenas

2012 - 2013

19

Penetapan mekanisme penyelesaian konflik pemanfaatan ruang

Kemenko, Perekonomian

2012

20

Review Keppres No. 4 Tahun 2009 tentang BKPRN terkait dengan adanya usulan penambahan keanggotaan BKPRN

Kemenko, & kemendagri

2012

21

Penyelenggaraan Rakernas BKPRN

Kemenko atau kemendagri

2013

22

Penyelenggaraan Raker BKPRD di Pekanbaru Riau

Kemendagri

2012 (Bulan November)

23

Penyelenggaraan Raker Regional BKPRN di Banten dan Makasar

Kemendagri

2012 (bulan Juni dan September)

Pokja 3 Koordinasi Perencanaan dan Program Penataan Ruang 24

Pelaksanaan rapat koordinasi kebijakan dan program antar K/L untuk penyusunan agenda kerja BKPRN 2012-2013

Bappenas

2012 - 2013

25

Pelaksanaan rapat triwulanan untuk melihat kemajuan pelaksanaan kegiatan BKPRN 2012-2013

Bappenas

2012 - 2013

26

Pemantauan penyelenggaraan penataan ruang daerah

Masing-masing K/L dilaporkan ke Kemenko.

2012 - 2013

2012 2013

4

Keputusan Mendagri mengenai evaluasi Raperda RTRW Provinsi

Kemendagri

2012 - 2013

27

Pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil Rakernas

Bappenas

2012

5

Penyusunan instrumen pemantauan dan evaluasi penataan ruang kawasan nasional

Kemendagri

2012 - 2013

28

Publikasi atau sosialisasi produk studi tentang integrasi antara rencana tata ruang dengan rencana pembangunan

Bappenas

2012

6

Penyelesaian RPP Tata Ruang Wilayah Pertahanan menjadi PP

Kamenhan

2012 - 2013

7

Penyelesaian RPP Tingkat Ketelitian Peta menjadi PP

Bakosurtanal

2012

8

Penyiapan substansi revisi PP 26/2008 tentang RTRWN(diantaranya yang terkait kawasan karst dan kawasan lindung geologi, dan lainnya)

9

Penyelesaian NSPK: - Pedoman Penyusunan RTR KSN; - Pedoman Pengawasan Penataan Ruang; dll

10

Penyelesaian NSPK: - Pedoman tentang Tata Cara PeranMasyarakat dalam Perencanaan Tata Ruang - Pedoman sinkronisasi peraturan dalam bentuk SEB kepada Pemda

11

Penyelesaian Pedoman KLHS untuk Perubahan Kawasan Hutan

12

Pedoman Teknis Perpetaan RDTR

13

Penyelesaian perangkat hukum dalam rangka harmonisasi UU 26/2007 dengan UU 27/2007

14

Penyelesaian SEB Menhut kepada daerah untuk penerapan holding zone dalam Raperda RTRWi

15

Supervisi dan Asistensi Peta RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota, RTR Pulau dan KSN

Kemen. PU danK/L terkait

2012

Kemen. PU

2012

Pokja 4 Koordinasi Penyelesaian Sengketa dan Konflik Penataan Ruang 30

Penyelesaian sengketa dan konflik pemanfaatan ruang

Kemenko, Perekonomian

2012

31

Melakukan inventarisasi hasil audit pemanfaatan ruang (stocktaking)

Kemen. PU

2012

Kemen PU

2012

Kemenko, Perekonomian berkoordinasi dengan K/L terkait

2012

32

Penyelesaian masalah kekosongan hukum RTRW

•

Kemendagri

2012

LH

2012

Bakosurtanal

2012

KKP

2012

Kemenhut dan Kemendagri

2012

Bakosurtanal

2012 - 2013

33

• •

Penetapan kesepakatan (dalam bentuk inpres atau lainnya) untuk menunda pemberian izin baru sementara menunggu Perda RTRW baru ditetapkan revisi peta indikatif penundaan izin baru Penyelesaian mekanisme penyelesaian masalah alih fungsi lahan

Selain itu, selama periode Januari – Februari ini juga terdapat beberapa pembahasan Raperda RTRW beberapa Kab./ Kota. Diantaranya adalah Kab. Keerom, Kab. Nduga, Kab. Puncak, Kab. Sinjai, Kab. Pidie Jaya, Kota Banjar Baru dan Kota Palopo. Sehingga jumlah Kabupaten-Kota yang masih belum melakukan pembahasan pada forum BKPRN menjadi 37 Kabupaten. Januari - Februari 2012 | buletin tata ruang

47

The health of the land is the capacity of the land for self-renewal. Conservation is our effort to understand and preserve this capacity.

tataruang GERAKAN KOTA HIJAU buletin Imam S. Ernawi Cities Can Lead Us To A Green Future BADAN KOORDINASI PENATAAN RUANG NASIONAL BARCODE

Recommend Documents