Tantangan Satpol PP Menghadapi Dinamika Perubahan Sosial Masyarakat DR. Yayat Supriatna, MSP – Planologi Trisakti
Konsepsi Perubahan Sosial • WilliamF.Ogburn Lingkup perubahan sosial meliputi unsur-unsur kebudayaan baik yang material maupun immaterial, yang ditekankan adalah pengaruh besar unsur-unsur material terhadap unsur immaterial. • Contoh : Mencari Kekayaan (material) sebagai simbol status sosial dengan cara melawan norma /nilai dengan perbuatan korupsi (immaterial). Nilai kebenaran semakin menipis ? Atau mengambil kutipan tanpa merasa bersalah...? • Kingsley Davis Perubahan sosial sebagai perubahan yang terjadi dalam struktur dan fungsi masyarakat. • Contoh : Pengorganisasian PKL menyebabkan perubahan hubungan PKL dan Satpol PP sebagai Penegak Wibawa Praja.
Makna Lain Perubahan Sosial
Pergeseraan atau pergantian sebagian atau keseluruhan kultur maupun struktur yang ada dalam masyarakat Perubahan sosial merupakan gejala yang bersifat normal dan universal artinya perubahan itu pasti terjadi pada masyarakat apapun dan dimanapun
Faktor Pendorong Perubahan Sosial 1. Kontak dengan kebudayaan lain diffusion 2. Pendidikan formal yang maju 3. Menghargai inovasi 4. Toleransi terhadap penyimpangan yang bukan delik 5. Pelapisan sosial yang terbuka 6. Penduduk yang heterogen 7. Orientasi ke masa depan 8. Selalu berusaha yang pantang menyerah(meningkatkan taraf hidup) 9. Tidak cepat puas terhadap keberhasilan
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Faktor yang menghambat Perubahan Sosial: Kurangnya hubungan dengan masyarakat lain Perkembangan ilmu pengetahuan yang lambat Sikap masyarakat yang tradisional Adanya kepentingan yang telah tertanam/vested interest Takut terjadi goncangan integrasi sosial Prasangka buruk terhadap hal baru/asing Hambatan ideologis Kebiasaan Nilai pasrah
Kultur masyarakat saat ini lebih egois
Struktur dan Kultur • Mengapa Struktur dan Kultur sebagai Unsur utama yang menjadi penggerak perubahan sosial di masyarakat ? • Apa yang dimaksud dengan Struktur dan Kultur ? • Bagaimana peran struktur dan kultur dalam perubahan masyarkat ?
Elemen dasar Kehidupan Sosial • Struktur • Kultur • Proses Sosial
8
Struktur Pola hubungan sosial (relasi kekuasaan) yang telah dilembagakan (institutionalized) secara resmi/ legal ataupun tidak Bersifat mengatur, memaksa, membatasi tindakan warga masyarakat.
Relasi kekuasaan : Hubungan interaksi yang sudah diatur didalam tata aturan melalui ketentuan aturan / pedoman / arahan kebijakan atau kesepakatan
Presiden Jokowi : “ikutin aturannya.....!!! 9
Contoh: “Elemen Struktur” Resmi/legal: • • • • •
Undang-Undang Kebijakan Pemerintah Program Pemerintah Anggaran Pembangunan Perda Tibum, SPM Satpol PP
Tidak Resmi: • Kepadatan Penduduk Kota • Iklan • Produk Industri/Teknologi: Mal, Internet, HP (WA, FB, BB, Youtube) Media, Elektrifikasi alat rumah tangga
10
Kultur Segala sistem nilai, norma, sistem kepercayaan, adat istiadat, tradisi yang telah mendarah daging (interna lized) pada individu/ komunitas sehingga memiliki “kekuatan” membentuk keyakinan, pola berpikir, sikap dan perilaku anggota masyarakat. 11
Contoh: Elemen Kultural Sistem kepercayaan/ agama/ keyakinan Tradisi , adat istiadat, kebiasaan Budaya global: valentine day, kebebasan ekspresi. Budaya Sekolah: nyontek (?), tawuran (?), kreatif (?) Bud. Birokrasi: korupsi (?), akuntabilitas (?) Budaya Mudik Lebaran (?), mengapa harus mudik ?
12
Proses Sosial •Segala dinamika ”interaksi” manusia diluar ikatan struktur dan kultur. •Melalui interaksi yang belum terstruktur (structured) dan mengkultur (cultured) terjadi negosiasi yang dinamis dan kreatif antar anggota masyarakat. • ”Arena Negoisasi ” ini dapat menjadi sumber perubahan struktur maupun kultur yang ada (”social order is a negotiated order”). 13
Contoh: Elemen Proses Sosial • Forum “Warga Kota” sebagai wadah “dialog ”(diluar struktur dan kultur) untuk mencari wujud kebijakan kota yg inklusif & berkelanjutan. • Interaksi Satpol PP dengan PKL untuk mencari kesepakatan titik lokasi pedagang agar tidak melanggar aturan. • Wacana Diskusi Penggusuran untuk RTH : di warung kopi, di kelas sampai di seminar • Negosiasi: bahasa tubuh, bahasa lisan, demo, konflik sosial. • Dialog dgn Kelompok Organisasi Masyarakat yang menguasasi lahanlahan parkir liar untuk ditertibkan. 14
Permasalahan • Konsep apa yang akan dikembangkan oleh Satpol PP untuk mengkoreksi (struktur, kultur dan proses sosial) yang mengatur hubungan antara Warga dan Satpol PP sebagai Penegak Praja Wibawa Pemerintah dalam menghadapi Perubahan yang terjadi dimasyarakat. 15
Hakekat Pembangunan & Perubahan Sosial Saat Ini. • Orientasi cenderung pada aspek fisik dan ekonomi untuk akumulasi kapital. • Kesenjangan semakin tinggi, kepentingan pribadi/ kelompok semakin mengungat yg marginal semakin terpinggirkan. • Pembangunan sering menafikan peran warga sebagai unsur utama perubahan di masyarakat, kebijakan lebih didominasi kepentingan kekuasaan dan kekuatan modal. • Secara fisik kita dapat mentertibkan ruang (kota) , tetapi secara struktur (kebijakan) , kultur dan proses sosial belum mendorong kearah kebijakan pembangunan yang memanusiakan. • Apakah pembangunan harus mengabaikan sisi manusia sebagai inti pembangunan dan perubahan. • PERUBAHAN SOSIAL AKAN TERUS TERJADI, BAGAIMANA MENYIKAPINYA ?
HUKUM
AGAMA
EKONOMI
PEMB. MANUSIA
POLITIK
FISIK
KESEHATAN
LINGKUNG AN
Esensi Pembangunan Kota/wilayah adalah Pembangunan Manusianya
17
Pembangunan sosial • Inti dari Pembangunan manusia adalah “inklusi sosial” yaitu: kesempatan bagi semua warga masyarakat untuk memperoleh hak dan kebutuhan yang paling dasar seperti kebutuhan fisik, status sosial, kekuasaan serta hak-hak dasar sebagai manusia untuk dapat berpartisipasi dalam kehidupan sebagai warga masyarakat. 18
Pembangunan melalui Struktur • Memperbaiki aturan-aturan / kebijakan yang eksklusif (tidak adil, diskriminatif) menjadi inklusif (adil, memberikan kesamaan hak/ perlindungan ) Misalnya : Melakukan perubahan Perda/Perwal/ Perbup / SPM yang lebih mengedepankan pemberdayaan masyarakat dan membangun kepedulian bersama. • Menyeimbangkan hubungan kekuasaan antar Pemerintah-rakyat atau golongan kaya-miskin Pengambil kebijakan (pembuat) aturan tidak hanya membuat aturan untuk kepentingan sekelompok golongan. • Membuat Kebijakan Pembangunan serta undang-undang perkotaan yang membangun kohesi sosial / kegotong royongan masyarakat. • Membuat kebijakan untuk mempertahankan nilai-nilai sosial / agama (bukan perda syariah), tetapi memasukan nilai kebajikan untuk melindungi keselamatan masyarakat dari semua tekanan negatif dari perubahan yg datang dari dalam dan luar lingkungan masyarakat.
Pembangunan Kultural • Mengedepankan pendekatan Multikulturalisme, dengan mendorong terjadinya toleransi da menjegah terjadinya perpecahan di masyarakat. • Mengembangkan kualitas sistem nilai, norma, tradisi yang ada peradaban maju disikapi dengan keterbukaan dan peningkatan pendidikan serta wawasan anggota Satpol PP. • Value-based development, berupa kemampuan untuk memahami permasalahan tidak hanya dari sisi aturan, bisa memaknai setiap tindakan masyarakat dari latar belakang budaya dan keyakinan yang dimilikinya. • Mampu mengembangkan kultur kreatif untuk kegiatan kalangan pemuda dan remaja, sebagai cara menanamkan nilai- nilai positif. Anggota Satpol PP tidak hanya bertindak dari sisi aturan, tetapi mampu mengembangkan daya kreatif baru sehingga terjalin pola hubungan kerjasama yg lebih didasarkan kepada “mental kreatif”.
Perubahan Sikap Mental melalui Kultural • Jokowi: Satpol PP Jangan 'Bak-buk-bak-buk' •
Koran TEMPO :Kamis, 01 November 2012 |
•
"Kalau Satpol PP-nya suka nggebuki di mana-mana, bak buk bak buk, berarti pemerintah daerahnya juga sama. Pasti hobinya bak buk bak buk," kata Jokowi. "Tegas tidak berarti kasar. Itu berbeda," kata Jokowi. Tegas, menurut dia, diangkut, tapi tidak digebuki. "Kalau pake digebuki, itu kasar.“ Catatan :Jokowi : Memiliki (kultur) “keyakinan” jangan pergunakan kekerasan untuk menyelesaikan masalah.
•
•
Pembangunan melalui Proses Sosial • Memberi ruang kultural dan struktural bagi pengembangan proses sosialpublic sphere (Gelanggang remaja, organisasi, diskusi, unjuk rasa kreatif ) sebagai upaya menanamkan kesadaran warga akan tanggung jawab sosial mereka terhadap lingkungannya. • Meningkatkan ruang partisipasi bagi masyarakat perencanaan tempat usaha bagi PKL, pengembangan ruang kreatif yang tidak bertentangan dengan aturan ketertiban, • Memperbaiki mekanisme negosiasi thd regulasi (struktural) maupun keyakinan (kultural) untuk menjadi lebih inklusif. Melalui dialog yang lebih terbuka dan dalam posisi kesetaraan. Konsep menjadikan Taman Kota sebagai ruang dialog atau interkatif antara Pemkot dan warganya merupakan langkah positif untuk membangun karakter warga kota agar tidak tergerus dengan perubahan waktu.
Penutup PERUBAHAN TERUS TERJADI JANGAN BIARKAN TANPA KENDALI BUAT ATURAN SEBAGAI KENDALI AGAR KITA PERCAYA DIRI BERBUDAYA DAN BERDIALOG ADALAH RUANG KOMPROMI AGAR WARGA PERCAYA DIRI DAN TIDAK LUPA DIRI
