Dampak Perkembangan Permukiman Skala Besar terhadap Transportasi
Yayat Supriatna Univ. Trisakti - Jakarta
Perkembangan Aglomerasi Jabodetabek
Struktur & Pola Ruang Jabodetabek
Kota-kota Baru yang membentuk struktur & pola ruang Jabodetabek No
Township/Superblock
Pengembang
Luasan
1
Mutiara Gading City, Bekasi Utara
ISPI Group
300 Ha
2
Deltamas, Cikarang
Sinarmas Land
3.000 Ha
3
Kota Wisata
Sinarmas Land
480 Ha
4
Grand Wisata
Sinarmas Land
1.100 Ha
5
Bumi Serpong Damai City
Sinarmas Land
6.000 Ha
6
Grand Depok City
SMR
250 Ha
7
Bintaro Jaya
Jaya Real Property
1.000 Ha
8
Sentul City
Bakrieland Development
3.100 Ha
9
Bogor Nirwana Residence
Bakrieland Development
1.300 Ha
10
Rasuna Epicentrum Superblocks
Bakrieland Development
53.6 Ha
11
Sentra Timur Residence
Bakrieland Development
40 Ha
12
Sentul Nirwana
Bakrieland Development
12.000 Ha
13
Summarecon Bekasi
Summarecon
240 Ha
14
Summarecon Serpong
Summarecon
1.500 Ha
15
Summarecon Kelapa Gading
Summarecon
550 Ha
16
Kota Baru Harapan Indah
PT. Hasana Damai Putra
2.000 Ha
17
Citra Indah
Ciputra Group
800 Ha
18
Citra Raya
Ciputra Group
2.760 Ha
19
Citra Garden City
Ciputra Group
450 Ha
20
Ciputra World Jakarta
Ciputra Property
15 Ha
21
Lippo Karawaci
Lippo Group
1.600 Ha
22
Lippo Cikarang
Lippo Group
2.000 Ha
23
Kemang Village
Lippo Group
15 Ha
24
The St. Moritz Penthouses & Residences
Lippo Group
11.4 Ha
25
Alam Sutera Residence
Alam Sutera Realty
700 Ha
26
Podomoro City
Agung Podomoro Group
22 Ha
27
CBD Pluit
Agung Podomoro Group
5.8 Ha
28
Green Bay Pluit
Agung Podomoro Group
12.5 Ha
29
Green Lake Sunter
Agung Podomoro Group
4.5 Ha
Pilar-Pilar yg membawa Perubahan 1. • • • • 2. • • • •
Peran Pemerintah (PU + Jasa Marga) Pembangunan Jalan Tol Jagorawi 1978 -1981 Pembangunan Jalan Tol Jakarta – Cikampek 1988 Pembangunan Jalan Tol Jakarta – Merak 1984 Pembangunan Jalan Tol Ulujami – Serpong 2004 Peran Pengembang Pembangunan Kota Bumi Serpong Damai 1984-1989 Pembangunan Kemang Pratama-Bekasi Pembangunan Kawasan Industri Baru 1990-an Pembangunan Kota Jonggol – Pusat Pemerintahan ?? Kota Cibubur berkembang pesat....ada jalan Trans Yogi – Jonggol – Bandung. 3. Peran PT Kereta Api Indonesia • Perpres Penugasan PT KAI – Jabodetabek no.83 tahun 2011 • Peningkatan Jumlah penumpang tahun 2013 sd 2015 dari 450 ribu – 900 ribu / 1 juta orang. 4. Peran BPTJ ? • Integrasi Sistem Layanan MRT, LRT, BRT + Permukiman ? • Mampukah menjadi pilar sinergitas Jabodetabek ?
Siapa dan Dimana Komuter Bertempat Tinggal .
• Hasil Survei BPS Komuter Jabodetabek 2014 : • 28 juta penduduk Jabodetabek berumur 5 tahun ke atas,13 persen merupakan penduduk komuter. • Persentase tertinggi di Kota Depok (20 persen), Kota Bekasi (20 persen), dan Kota Tangerang Selatan (18 persen) persentase komuter terendah terdapat di Kabupaten Tangerang (6 persen). • Untuk wilayah provinsi DKI Jakarta, persentase komuter tertinggi terdapat di wilayah Jakarta Pusat (15 persen).
Penduduk Komuter & Non Komuter dan Pilihan Tujuan Kegiatan • • • • • • • • • • • •
Jumlah penduduk jabodetabek > 5 thn : 28.147.232 Penduduk Jabodetabek Komuter 3.566.178 (12,7 %). Penduduk Jabodetabek Non Komuter ; 24.581.054 (87,3 %). Pilihan tempat tujuan /kegiatan : Jakarta Selatan : 704.186 . Kab.Tangerang : 80.249 Jakarta Timur : 408.144 . Kota Tangerang : 213.509 Jakarta Pusat : 652.199 . Kota Tangsel : 130.332 Jakarta Barat : 361. 439 . Kota Bekasi : 131.705 Jakarta Utara : 303.783 . Kab. Bekasi : 116.302 Kab. Bogor : 115.573 . Luar Jabodetabek : 68.665 Kota Bogor : 182. 604 Kota Depok : 97.488
Komposisi Status Perkawinan Komuter Jabodetabek • • • • •
Belum Kawin : 1.456.085 Kawin : 2.016.740 Cerai Hidup : 51.064 Cerai Mati : 42.289 Catatan : Status keluarga akan sangat mempengaruhi pilihan tempat bekerja, pilihan penggunaan moda. Antara yg belum menikah dan sudah menikah akan banyak mempengaruhi pilihan warga dimana mereka menetapkan tempat tinggal dan bekerja. • Belum menikah :kontrak / membeli/menyewa apartemen/kontrak dekat kantor/tempat bekerja • Kawin : Membeli rumah diluar tempat bekerja, karena faktor harga rumah yang cukup mahal ditengah kota, konsekuensinya membeli kendaraan pribadi. • Apakah pola perjalanan yg cukup jauh antara rumah dan tempat bekerja akan sangat mempengaruhi kecenderungan tingkat perceraian ?
Jarak Tempuh , Lamanya Perjalanan & Lamanya Meninggalkan Rumah • Jarak yang ditempuh :
Lama meninggalkan
• • • • • •
rumah : . < 10 jam : 916.600 . 10 -12 jam : 1.380.623 . > 12 jam : 1.268.955
< 10 Km 10 sd 19 Km 20 sd 29 Km 30 sd 39 Km 40 sd 49 Km > 50 Km
: 941.926 : 966.769 : 767.806 : 407.773 : 190.402 : 228. 862
• Lamanya waktu perjalanan : • • • • •
< 30 menit : 459.820 30 sd 59 menit : 1.127.870 60 sd 89 menit : 935.749 90 sd 119 menit : 541.559 > 120 menit : 501. 135
Jenis Moda yg digunakan (2014)
• • • • • • • • •
Jalan kaki : 43.684 Sepeda : 21.213 Sepeda motor : 2.028.987 Mobil : 437.017 Kendaraan Umum : 550.980 Kereta api (CL) : 253.327 Trans Jakarta/APTB : 90.234 Kendaraan jemputan : 127.755 Lain-lain : 12.981
Waktu Berangkat & Pulang • • • • • • • • • • • • • •
Berangkat dari rumah : 00.00 – 04.59 : 126.631 05.00 – 05.59 : 683.327 06.00 – 06.59 :1.220.778 07.00 – 07.59 : 780.557 08.00 – 08.59 : 353.675 09.00 – 11.59 : 223.145 12.00 – 23.59 : 178.015 Pulang ke rumah : 00.00 – 16.59 : 880.795 17.00 – 17.59 : 659.797 18.00 – 18.59 : 638.265 19.00 – 19.59 : 507.557 20.00 – 23.59 : 879.764
Kondisi Akibat Perjalanan • Komuter yang Stress : 1.363. 226 • Berencana Berhenti : 134.369 • Tidak Berhenti Bekerja : 1.228.857 • Komuter yang tidak Stress : 2.202.952 • Berencana Berhenti : 108.691 • Tidak Berhenti Bekerja : 2.094.261
Bagaimana sebaiknya Pengelolaan Kawasan Metropolitan
Perencanaan Ruang • • • • •
Kejelasan Struktur Kejelasan Fungsi Efisiensi Pemanfaatan Ruang Kemudahan Transportasi Penyediaan Fasiltas Perkotaan yang memadai.
Kejelasan Struktur • Harus adanya pusat dan sub-sub pusat kegiatan yang saling terkait dan dihubungkan oleh sistem tranportasi yang terpadu. • Pusat kawasan metropolitan harus dapat melayani seluruh kawasan metropolitan, nasional dan regional diluar kawasan metropilitan. • Sub pusat (kota satelit) berfungsi mendukung pusat kawasan sebagai satu kesatuan sosial ekonomi dan lingkungan.
Tantangan Jabodetabek : Bagaimana membangun kesepakatan diantara pengembang permukiman + Pemda untuk menetapkan pusat dan sub-pusat dan bagaimana membangun sistem layanannya
Masa Depan Jabodetabek : Integrasi transportasi, fungsi kegiatan dan permukiman
Kejelasan Fungsi • Struktur perkotaan kawasan metropilitan harus mempunyaji kejelasan fungsi, walaupun beberapa kota mempunyai fungsi yang sama. • Fungsi bisa dapat berupa pusat pemerintahan, bisnis, pendidikan, industri, permukiman. • Pusat kawasan metropolitan mempunyai fungsi bisnis dan pemerintahan. Kawasan lain nya berfungsi sebagai dormitory town. • Kejelasan fungsi akan membentuk sinergi dan arah pengembangan masing-masing kota.
Pengembangan fungsi kawasan yg sesuai daya dukung jalan
Efisiensi Pemanfataan Ruang • Keterbatasan ruang mengharuskan adanya asas keadilan . Ruang kota harus digunakan sesuai dengan nilai ruang yang dibentuk. • Kawasan pusat kota yang padat tinggi, harus dirancang dengan perumahan vertikal yang mampu mengakomodasikan penduduk yang lebih banyak dan menjangkau semua lapisan sosial dan menambah RTH.
Kemudahan Transpotasi • Kejelasan struktur menuntut adanya kejelasan sistem transportasi. • Sistem tranportasi akan memudahkan mobilitas penduduk. • Perencanaan dan pemanfaatan kawasan metropolitan harus lintas daerah dan harus menjadi acuan bagi masing-masing daerah adminitrasi yang menjadi bagian dari metropolitan.
Tantangan Metropolitan : Bagaimana mengelola konflik menjadi harmoni dalam sistem kelembagaan
Penyediaan Fasilitas Perkotaan • Penyediaan fasilitas perkotaan (pendidikan, kesehatan, perdagangan, transportasi ) harus sesuai dengan hirarki kota. • Dukungan fasilitas yang memadai akan menunjang setiap kota agar berkembang sesuai dengan fungsinya. • Bagaimana membangun kesadaran dan peran aktif pengembang / komunitas + pemerintah untuk mempersiapkan sarana dan prasarana perkotaan. • Perlukah ada persyaratan atau kewajiban penyediaan fasilitas layanan publik menjadi persyaratan dalam proses perizinan. • Masalah utama : Izin pemanfaatan ruang tidak terkait dengan kewajiban penyediaan fasilitas publik. • Bagaimana menjadikan Ijin Amdal Lalu lintas sebagai kekuatan struktur bagi pengembang permukiman untuk menyiapkan fasilitas publik. (pasca konstruksi).
RUJUKAN DIKELUARKANNYA IZIN, Jika jenis izin tetap. Dengan adanya Peraturan zonasi, jenis izin cukup dengan izin pemanfaatan ruang saja. No.
Jenis Perizinan
Rujukan
1.
Licensi (Izin usaha dll) termasuk Izin Prinsip.
Daftar negatif, tidak melanggar peraturan perundangan, pertimbangan ekonomi (terutama). Tidak terkait dengan ‘ruang
2.
Permit
Terkait dengan ruang.
Á. Izin Lokasi
• RTRW dan ketentuan Umum Peraturan Zonasi (jika ada rencana yang lebih detail atau PZ lebih baik)
B. IPPT
• RTRW dan ketentuan Umum PZ. • RDTR. • Peraturan Zonasi.
C. Izin Site Plan
RDTR, Peraturan Zonasi.
D. IMB
• RDTR, Peraturan Zonasi • Peraturan Bangunan (building code). • Standar-standar terkait bangunan
E. Penyesuaian IMB (jika terjadi perubahan Pemanfaatan Ruang
F. Ijin Pemanfaatan Bangunan
Penutup Semoga BPTJ menjadi harapan Mengurangi beban perjalanan para Komuter
