TANGGUNGJAWAB PERAWAT TERHADAP PASIEN DALAM PELIMPAHAN KEWENANGAN DOKTER KEPADA PERAWAT Oleh : Gunawan Aineka Pembimbing 1 : Dr. Firdaus, SH., MH Pembimbing 2 : Rahmad Hendra, SH., MKn Alamat : Jalan Kartama Nomor 5, Kecamatan Marpoyan Kota Pekanbaru, Riau, Indonesia Email :
[email protected]
ABSTRACT Legally Indonesia has the legal regulation of health and professions related to health . Along with the development of more advanced medical world , the processes and mechanisms of health care also increased from various aspects . So that not a few who have problems or contrary to law . Based on these problems , the thesis is to formulate three formulation of the problem , namely : first , the responsibility of nurses to patients in the delegation of authority of doctors to nurses , second , the mechanism of transfer of authority of doctors to nurses , third , the extent to which medical action limits of delegated authority doctors to nurses This type of research can be classified into types of juridical empirical research , because in this study the authors conducted research literature study and discussions with academic experts and field practitioners . data sources used , the primary data , secondary data and data tertiary , technical data collectors in this study with interviews , and literature. From the research, there are three main issues that can be inferred , the first responsibility of nurses to patients in the delegation of authority of doctors to nurses is on the giver command " Article 1365 Civil Code " . Second , the mechanism of transfer of authority of doctors to nurses in writing , third , limit the authority delegated medical acts doctors to nurses located on professional ethics , professional standards and the role and functions of each profession . Suggestions author , socialization government against statutory provisions and professional health should be better again , make the Indonesian people aware of their rights and obligations in health care and affirmative action against against any violation of the law. Keywords: responsibility, delegation, medic
JOM Fakultas Hukum Volume II Nomor 1 Februari 2015
Page 1
PENDAHULUAN
mempunyai landasan hukum, dapat
A. Latar Belakang
dimulai dengan Pasal 1313 KUH
Pada praktek keperawatan terdapat
Perdata: “suatu persetujuan adalah
sebuah permasalahan hukum, terutama
suatu perbuatan dengan mana satu
persoalan tentang bagaimana cara atau
orang atau lebih mengikatkan dirinya
mekanisme pelimpahan tugas atau
terhadap
kewenangan dokter kepada perawat.
Tindakan
Undang-undang praktik keperawatan
perawat terhadap pasien akan menjadi
atau undang-undang untuk praktik
bumerang
keperawatan
pada
tindakan tersebut merugikan pasien,
dasarnya berfungsi untuk mengatur
sedangkan tindakan tersebut adalah
praktik keperawatan agar hak-hak
sebuah
masyarakat
memperoleh
seharusnya dilakukan oleh dokter.
perawatan yang baik dapat terpenuhi.
Ketika kerugian yang diderita pasien
Undang-undang ini bertujuan untuk
akibat tindakan tersebut berakibat fatal
melindungi penggunaan kemampuan
maka disinilah muncul permasalahan
professional. Pasal 1 Undang-Undang
hukum, khususnya di bagian hukum
Nomor
perdata dalam rumusan Pasal 1365
29
profesional
dalam
Tahun
2009
Tentang
satu
orang
medis
bagi
atau
yang
lebih”.
dilakukan
perawat
pelimpahan
ketika
tugas
yang
Praktik Kedokteran berbunyi “Praktik
KUH
kedokteran adalah rangkaian kegiatan
melawan hukum yang berbunyi “ Tiap
yang dilakukan oleh dokter dan dokter
perbuatan yang melanggar hukum dan
gigi
membawa kerugian kepada orang lain,
terhadap
pasien
dalam
melaksanakan upaya kesehatan”.1 Hubungan
perbuatan
mewajiban orang yang menimbulkan itu
pasien dimulai secara keperdataan,
untuk
menggantikan
untuk
tersebut”.2
atau
dokter
tentang
kerugian
melihat
antara
Perdata
dan
mendudukkan
karena
kesalahannya kerugian
hubungan dokter dengan pasien yang 1
Lihat pasal 1 (ayat) 1 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Kesehatan.
2
Lihat KUHPerdata Pasal 1365
JOM Fakultas Hukum Volume II Nomor 1 Februari 2015
Page 2
Ketika
dokter
melimpahkan
yang bersangkutan. Pasien sendiri
tanggungjawabnya kepada perawat,
tidak dapat leluasa dengan rekam
secara
mengalihkan dalam
berarti
telah
medis tersebut.3 Pasal 1 butir 1
tangungjawab
hukum
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999
Artinya
Tentang
hukum
tindakan
tersebut.
Perlindungan
Konsumen
ketika pasien dirugikan akibat dari
menjelaskan
tentang
pentingnya
pelimpahan tanggungjawab tersebut,
perlindungan
hak-hak
konsumen,
perawat juga ikut menjadi korban
bahwa”perlindungan konsumen adalah
karena tugas dan status profesionalnya.
segala upaya yang menjamin adanya
Agar tidak terjadi kekeliruan antara
kepastian
dokter dan perawat dalam pembuktian
perlindungan kepada konsumen”.
hukumnya, maka di perlukan suatu pemahaman
yang
universal
yaitu
hukum
Dasar
untuk memberi
hukum
kewenangan/tugas
pelimpahan
dokter
kepada
bentuk (form) tertulis pelimpahan
perawat terdapat dalam Pasal 29 ayat
tugas dokter kepada perawat. Dalam
(1) huruf e, dan Pasal 32 ayat (1), ayat
dunia kesehatan saat
ini khususnya
(2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat
hubungan antara dokter dan perawat
(6), ayat (7) Undang-Undang Nomor
telah
38 Tahun 2014 Tentang Keperawatan.
ada
suatu
catatan-catatan
tindakan medis yang dituliskan dalam
Berdasarkan
latar
belakang
sebuah rekam medis pasien yang berisi
yang telah diuraikan diatas, maka
semua informasi medis tentang pasien
penulis tertarik untuk melakukan
termasuk
penelitian
didalamnya
bagaimana
tentang
tindakan-tindakan
berkaitan
dengan
yang
pelaksanaan
dilakukan terhadap pasien. Tetapi
kewenangan
kelemahan dari rekam medis ini adalah
perawat khususnya pada rumah
bahwa
sakit swasta di Pekanbaru. Judul
yang
mengetahui
dapat isi
melihat
rekam
medis
dan ini
hanyalah dokter dan perawat yang berkaitan dengan rekam medis pasien
pelimpahan dokter
kepada
3
Hasil wawancara dengan Tri Yosna S.Kep staff bagian administrasi Puskesmas Tiakar Kota Payakumbuh. Tanggal 29 July 2014 Jam 14.20 WIB.
JOM Fakultas Hukum Volume II Nomor 1 Februari 2015
Page 3
yang
penulis
penelitian
angkat
ini
adalah
“Tanggungjawab Terhadap
dalam :
Perawat
Pasien
Dalam
Pelimpahan Kewenangan Dokter Kepada Perawat”.
mekanisme
pelimpahan
kewenangan
dokter
kepada
perawat. 3. Untuk mengetahui sejauh mana batasan
tindakan
medis
pelimpahan kewenangan dokter
B. Rumusan Masalah Berdasarkan
2. Untuk mengetahui bagaimana
latar
belakang
kepada perawat.
masalah tersebut, maka penulis merumuskan masalahnya sebagai berikut :
D. Manfaat Penulisan Manfaat
1. Bagaimanakah tanggungjawab
diharapkan
penelitian dari
yang
penelitian
ini
perawat terhadap pasien dalam
adalah sebagai berikut:
pelimpahan kewenangan dokter
1. Untuk menambah pengetahuan
kepada perawat ? 2. Bagaimana
penulis, mekanisme
terutama
mengembangkan
untuk ilmu
pelimpahan kewenangan dokter
pengetahuan yang telah penulis
kepada perawat ?
peroleh selama perkuliahan.
3. Sejauh tindakan
manakah medis
kewenangan
batasan pelimpahan
dokter
kepada
perawat ? C. Tujuan Penulisan 1. Untuk
2. Sebagai sumbangan pemikiran penulis
terhadap
almamater
dalam
menambah
khazanah
Hukum
Perdata
berkenaan
dengan
yang tanggung
mengetahui
jawab perawat kepada pasien
bagaimanakah tanggungjawab
dalam pelimpahan tugas yang
perawat terhadap pasien dalam
diperoleh perawat dari dokter.
pelimpahan kewenangan dokter kepada perawat.
3. Sebagai sumbangan pemikiran guna menjadi bahan kolektif perpustakaan Universitas Riau.
JOM Fakultas Hukum Volume II Nomor 1 Februari 2015
Page 4
E. Kerangka Teori Dan Kerangka
b. Teori Pertanggungjawaban Suatu konsep yang terkait
Konseptual
dengan konsep kewajiban hukum
1. Kerangka Teoritis Adapun
teori-teori
yang
adalah konsep tanggungjawab
berhubungan dengan masalah
hukum
yang diteliti adalah
yang bertanggungjawab secara
Seseorang
hukum atas perbuatan tertentu
a. Teori Keadilan Keadilan
(liability).
tujuan
bahwa dia dapat dikenakan suatu
hukum yang paling dicari dan
sanksi dalam kasus perbuatannya
paling utama dalam setiap sistem
bertentangan
hukum di dunia. Setiap peraturan
hukum.
Sanksi
perundang-undangan
dikenakan deliquet,
karena
dibentuk
adalah
yang
bertujuan
untuk
atau
perbuatannya
4
berlawanan
sendiri
mencapai keadilan. John Stuart
membuat
Mills
bahwa
bertanggungjawab.
tujuan
c. Teori Kewenangan
keadilan
berpendapat merupakan
yang
orang
tersebut
bisa
Delegasi adalah7 kewenangan
dipisahkan dari kemanfaatan.5
yang dialihkan dari kewenangan
Mills memandang keadilan dari
atribusi
perspektif utilitarianisme, yaitu
(institusi) pemerintahan kepada
keadilan harus tunduk kepada
organ lainnya sehingga delegator
kemanfaatan.
(organ
hukum
yang
kemanfaatan
tidak
Semakin yang
besar
dihasilkan
maka semakin adil pula suatu hukum yang diterapkan.
6
dari
yang
organ
telah
memberi
kewenangan)
dapat
menguji
kewenangan
tersebut
atas
kewenangan
pada
namanya. Teori
4
Karen Lebacqz, Teori-Teori Keadilan (Terjemahan Six Theories of Justice), Nusamedia, Bandung: 1986. Hlm. 2. 5 Ibid. hlm. 23. 6 Ibid. hlm. 17.
suatu
hakikatnya
7
mengatur
tentang
Ibid. hlm. 65.
JOM Fakultas Hukum Volume II Nomor 1 Februari 2015
Page 5
penggunaan
dan
pelimpahan
b. Perawat
termasuk
menteri
kewenangan,
dalam
keputusan
kesehatan
nomor
kewenangan dokter dan perawat.
1239/MenKes/SK/XI/2001
Dokter
adalah seseorang yang telah
sebagai
orang
yang
mengupayakan kesembuhan bagi
lulus
pasien
memiliki
baik dalam maupun di luar
untuk
mendiagnosa
menetapkan
kewenangan
jenis
pasien,
pendidikan
negeri
pengobatan
perawat
sesuai
dengan
ketentuan
peraturan
bagi pasien, dokter juga dapat
perundang-undangan
melimpahkan
berlaku.
tugas
dan
yang
kewenangannya kepada tenaga
c. Pasien Dalam Pasal 1 Undang-
kesehatan lain dalam hal ini
Undang Nomor 29 Tahun 2004
adalah perawat, apabila dalam
Tentang Praktik Kedokteran
hal tertentu dokter tidak berada
adalah
di
melakukan konsultasi masalah
tempat
sedangkan
membutuhkan
pasien
penanganan
secepatnya (emergency).
Indonesia
adalah
sesuatu,
untuk pelayanan
dalam
baik secara langsung maupun
Bahasa
tidak langsung kepada dokter
keadaan
dimana wajib menanggung segala
kesehatannya
yang
kesehatan yang di perlukan
a. Tanggungjawab Besar
orang
memperoleh
2. Kerangka Konseptual
Kamus
setiap
atau dokter gigi. d. Kewenangan
dalam
Kamus
sehingga
Besar Bahasa Indonesia adalah
menanggung,
kekuasaan membuat keputusan
memikul jawab, menanggung
memerintah dan melimpahkan
segala
atau
tanggungjawab kepada orang
dan
lain. Secara pengertian bebas,
berkewajiban
sesuatunya
memberikan
jawab
menanggung akibatnya.
kewenangan seorang
JOM Fakultas Hukum Volume II Nomor 1 Februari 2015
adalah individu
hak untuk Page 6
melakukan
sesuatu
dengan
menarik
hukum
batas-batas tertentu dan diakui
(rechtbeginselen)
oleh individu lain dalam suatu
dilakukan
kelompok tertentu.
positif tertulis maupun hukum
Bahasa
Indonesia
yang
terhadap
hukum
tertulis tidak tertulis.9dengan
e. Delegasi dalam Kamus Besar adalah
cara mengadakan identifikasi
seseorang yang ditunjuk dan
terlebih
diutus oleh suatu perkumpulan
kaidah-kaidah
dalam suatu perundingan atau
telah dirumuskan perundang-
penyerahan atau pelimpahan
undangan tertentu. Kemudian
wewenang
tidak menutup kemungkinan
(tanggungjawab
penuh).
untuk
terhadap
hukum
dilakukan
yang
penelitian
kelapangan
untuk
memperkuat data penelitian.
1. Jenis Penelitian Berdasarkan
dahulu
langsung
F. Metode Penelitian
rumusan
Studi
kelapangan
melalui
masalah dan tujuan penelitian,
diskusi dengan para ahli dan
maka jenis penelitian yang
praktisi dilapangan.
digunakan oleh penulis adalah penelitian
hukum
yuridis
normatif.
Penelitian
hukum
yuridis
normatif
penelitian
2. Sumber Data Sumber
data
yang
digunakan dalam penelitian ini
yaitu
adalah :
hukum
a. Bahan Hukum Primer
kepustakaan.8
Data yang didapatkan
Penelitian hukum yuridis
8
asas-asas
dari
bahan-bahan
ilmu
normatif ini adalah melakukan
hukum yang berkaitan erat
penelitian
dengan permasalahan yang
dengan
tujuan
P. Joko Subagyo, Metode penelitian Dalam Teori dan Praktik, Rineka Cipta, Jakarta: 2011, hlm. 11.
9
Soerjono soekanto, pengantar penelitian hukum, universitas Indonesia, Jakarta: 1984, hlm.252.
JOM Fakultas Hukum Volume II Nomor 1 Februari 2015
Page 7
diteliti
dan
wawancara
dan
melalui
Tentang
diskusi
Tindakan Medis, Peraturan
dengan praktisi dilapangan.
Menteri
b. Bahan Hukum Sekunder Adalah
Persetujuan
Kesehatan
Republik
bahan-bahan
Indonesia
290/MENKES/PER/2008
hukum yang memberikan
Tentang
penjelasan atau membahas
Tindakan Medis.
lebih hal-hal yang telah
yaitu:
Persetujuan
c. Bahan Hukum Tersier
diteliti pada bahan hukum primer,
No.
Adalah
bahan-bahan
yang
Undang-
memberikan penjelasan terhadap
Negara
bahan-bahan hukum primer dan
Republik Indonesia Tahun
sekunder, yakni Kamus Besar
1945,
Bahasa Indonesia, kamus hukum
Undang
Dasar
Undang-Undang
Nomor 38 Tahun 2014 Tentang
dan ensiklopedi.
Keperawatan,
3. Teknik
Undang-Undang Nomor 36
Hukum
Tahun
2009
Kesehatan,
Tentang Undang-
Analisis
Bahan
Setelah diperoleh data baik data
primer
maupun
Undang Nomor 29 Tahun
sekunder,
2004
Praktik
tersebut dikelompokkan sesuai
Undang-
dengan jenis data. Data yang
Tentang
Kedokteran,
kemudian
data
Undang Nomor 44 Tahun
telah
2009 Tentang Rumah Sakit,
dikelompokkan akan dianalisis
PP Nomor 32 Tahun 1996
secara kualitatif.
Tentang
Kesehatan,
Peraturan
Menteri
Kesehatan
Republik
Indonesia
Nomor
585/Menkes/Per/IX/1989
dikumpulkan
data
dan
PEMBAHASAN A. Tanggungjawab Terhadap
Pasien
Perawat Dalam
Pelimpahan Kewenangan Dokter Kepada Perawat
JOM Fakultas Hukum Volume II Nomor 1 Februari 2015
Page 8
Seseorang
yang
melakukan
perawat
terhadap
perbuatan karena melaksanakan
pelimpahan
perintah
kepada
jabatan
tidak
dapat
dipertanggungjawabkan kerugian
atau
atas
kesalahan
yang
KUHP Pasal 51 ayat (1) yang
hakikinya
berbunyi
tanggungjawab
melakukan
yang
menjadi
dokter
tugas
dilaksanakan
siapa
dokter
perawat
ditimbulkan. Hal ini sesuai dengan ”barang
dalam
kewenangan
tanggungjawab Karena
pasien
oleh
sepenuhnya.
limpah
yang
perawat
secara
tugas
dan
adalah dokter
secara
etik
perbuatan
untuk
maupun profesi.11 Hal ini sesuai
perintah
jabatan
dengan pasal 1367 KUHPerdata bahwa
melaksanakan
yang diberikan oleh penguasa yang
“Seseorang
berwenang,
pertanggungjawaban tidak hanya atas
tidak
dipidana”.
harus
Kemudian pada ayat (2) dijelaskan
kerugian
bahwa “perintah jabatan tanpa
tindakannya sendiri, tetapi juga atas
wewenang
kerugian
tidak
menyebabkan
yang
memberikan
yang
ditimbulkan
ditimbulkan
dari
dari
hapusnya pidana, kecuali yang
tindakan orang lain yang berada
diperintahkan dengan itikad baik
dibawah pengawasannya. Di Indonesia
mengira
itu
tindakan perawat dalam pemberian
diberikan dengan wewenang, dan
infus boleh dilakukan, namun di luar
pelaksanaannya termasuk dalam
negeri (Amerika Serikat) hal ini
lingkungan pekerjaannya”.10
dilakukan oleh dokter.
bahwa
perintah
B. Mekanisme Berdasarkan
wawancara
dengan ibu Nurul Huda, akademisi
Pelimpahan
Kewenangan
Dokter
Kepada Perawat
sekaligus praktisi Program Studi Ilmu Keperawatan (PSIK) Universitas Riau, mengatakan 10
(2)
bahwa
tanggungjawab
Lihat KUHP Pasal 51 ayat (1) dan ayat
11
Wawancara dengan NS. Nurul Huda, M.Kep. Sp.Kep.MB di PSIK Universitas Riau pada tanggal 24 November 2014 pukul. 11.00 WIB.
JOM Fakultas Hukum Volume II Nomor 1 Februari 2015
Page 9
Mekanisme
pelimpahan
Mekanisme
pelimpahan
wewenang dapat diartikan sebagai
kewenangan/pendelegasian banyak
suatu
tugas
mengalami masalah, dimana proses
kepada seseorang atau kelompok
delegasi tidak terlaksana secara
dalam
efektif,
pemberian
tugas
menyelesaikan
tujuan
ketidakefektifan
atau
organisasi. Konsep dasar yang
kesalahan yang sering terjadi ada
mendasari
tiga, yaitu:
efektifitas
dalam
pendelegasian/pelimpahan
1. Underdelegasi
(pelimpahan
kewenangan yaitu: (1) delegasi
wewenang terlalu sedikit)
bukan
untuk
Orang yang menerima tugas
mengurangi tanggungjawab, tetapi
limpah diberikan wewenang
adalah
sangat terbatas dan sering
suatu
cara
tanggungjawab
sistem
untuk
membuat
menjadi
lebih
tidak terlalu jelas mengenai
bermakna, (2) tanggungjawab dan
wewenang
yang
harus
otoritas harus didelegasikan secara
dilakukan,
sehingga
tugas
seimbang, (3) proses pelimpahan
limpah
dapat
diselesaikan dengan baik.
membuat
seseorang
melaksanakan tanggungjawabnya, mengembangkan yang
mengembangkan
2. Overdelegasi
kewenangan
dilimpahkan,
tersebut
dan
kemampuan
tidak
(pelimpahan
wewenang terlalu berlebihan) Pemberian tugas limpah yang terlalu
berlebihan
akan
dalam mencapai tujuan organisasi,
berdampak
(4) konsep memberikan dukungan
waktu yang sia-sia. Hal ini
harus diberikan kepada semua
disebabkan
anggota
menciptakan
memonitor pelaksanaan tugas
suasana yang asertif, (5) penerima
yang dilimpahkan. Dalam hal
tugas limpah harus aktif.12
ini
terutama
sering
penggunaan
keterbatasan
ditemukan
penyalahgunaan wewenang. 12
Ibid. hlm. 59.
JOM Fakultas Hukum Volume II Nomor 1 Februari 2015
Page 10
3. Improperdelegasi
kesehatan.
Di
Indonesia
tidak
(pelimpahan wewenang yang
ditetapkan secara seragam tentang isi
tidak tepat)
SOP rumah sakit, melainkan hanya
Menurut
ibu
Nurul
Huda
diharuskan membuat sebuah SOP di
pelaksanaan pelimpahan kewenangan
dalam rumah sakit, sedangkan isi SOP
dokter kepada perawat harus tertulis
tersebut diserahkan kepada rumah
dan mengacu pada ketentuan undang-
sakit itu sendiri.14
undang
C. Batasan
keperawatan.
Dalam
praktiknya pelaksanaan pelimpahan tugas ini berjalan efektif dan sesuai
Kewenangan
diperhatikan, namun bentuk (form) tersebut
tidaklah
baku,
terkadang
pernyataan pelimpahan tugas dokter kepada perawat dibuat sendiri oleh pihak dokter maupun perawat.13 Untuk
mengatur
dan
meminimalisir risiko tindakan medis dibawah
standard
oleh
tenaga
kesehatan, rumah sakit menetapkan sebuah
Standard
Operasional
Procedure (SOP) yang menjadi acuan atau standar-standar tindakan yang harus
dilaksanakan
oleh
tenaga
kesehatan dalam memberikan layanan 13
Wawancara dengan NS. Nurul Huda, M.Kep. Sp.Kep.MB di PSIK Universitas Riau pada tanggal 24 November 2014 pukul. 11.00 WIB.
Dokter
Kepada Perawat
ketentuan yang berlaku. Terutama pada rumah sakit swasta hal ini sangat
Pelimpahan
Batasan tindakan medis dan tindakan
yang
tidak
boleh
dilakukan
oleh
perawat
dapat
dilihat dari sudut pandang bahwa: perawat hanya patuh dan taat terhadap lafal sumpah, etik dan standar
profesi
yang
harus
dilakukan oleh perawat, meliputi tindakan asuhan keperawatan dan tidak
termasuk
di
dalamnya
tindakan medis. Tindakan medis hanya dapat dilakukan oleh dokter. perawat
dapat
terlibat
apabila
melakukan
hanya
kolaborasi
tindakan medis bersama dokter. perawat
tidak
dibenarkan
melakukan tindakan medis secara 14
Ibid.
JOM Fakultas Hukum Volume II Nomor 1 Februari 2015
Page 11
mandiri. Kecuali dalam keadaan
dilihat berdasarkan peran dan
darurat (emergency) yang mana
tanggungjawab rumah sakit
akibat
dalam Undang-Undang No
peristiwa
tersebut
membahayakan nyawa pasien atau
44
dapat
kecacatan
Rumah Sakit, hak-hak pasien
terhadap pasien. Pada peristiwa
dalam persetujuan tindakan
inilah
medis
medis (informed consent),
dengan
dan yang terkahir adalah
memperhatikan benar sebelumnya
mengetahui peran, fungsi dan
bahwa tidak ada dokter ditempat
tanggungjawab
atau pihak yang berwenang pada
masing profesi dokter dan
saat peristiwa darurat terjadi.
perawat. Serta dapat dilihat
menyebabkan
dapat
batasan
tindakan
dilanggar
Tahun
2009
Tentang
masing-
PENUTUP
dari perbandingan ciri-ciri
A. Kesimpulan
diagnosis
1. Tanggungjawab perawat
dan
diagnosis
terhadap pasien dalam
perbedaan
perawat
dan
dokter.
pelimpahan kewenangan dokter
B. Saran
kepada perawat dapat ditinjau
1. Disarankan
agar
dari dari ketentuan pasal 1367
pemerintah
fokus
KUHPerdata.
mensosialisasikan undang-
2. Mekanisme
pelimpahan
kewenangan
dokter
undang keperawatan yang
kepada
perawat adalah tertulis, sesuai
tergolong masih baru. 2. Perlunya kesadaran yang
dengan amanat pasal 29 huruf e
tinggi
dan pasal 32 ayat (1) dan ayat
pengemban
(2) Tentang Keperawatan.
menjunjung tinggi
3. Batasan
tindakan
pelimpahan
medis
kewenangan
bagi
pihak-pihak profesi,
dan nilai-
nilai dalam sumpah jabatan, serta kode etik profesi.
dokter kepada perawat dapat JOM Fakultas Hukum Volume II Nomor 1 Februari 2015
Page 12
3. Kemudian
perlunya
Republik
pengawasan yang ketat, dan
Indonesia. Citra Aditya Bakti.
menjalankan
Bandung.
sanksi
terhadap pihak-pihak yang melanggar
ketentuan-
Hanafiah, Jusuf dan Amri Amir. 2008.
ketentuan dalam rumusan
Etika Kedokteran dan Hukum
peraturan
Kesehatan
perundang-
undangan dalam lingkup
Edisi
4.
EGC.
Jakarta.
kesehatan. Kelsen, Hans. 1961. General Theory of
DAFTAR PUSTAKA Buku
Law and State. Russel & Rusel.
Asshiddiqie, Jimly. 2006. Ali Safa’at,
New York.
Teori Hans Kelsen tentang Hukum.
Konstitusi
Press.
Jakarta.
Kencana Wulan, Dan M. Hatsuli AMR. 2011. Pengantar Etika Keperawatan.
Effendi, Nasrul. 1995. Pengantar Proses
Keperawatan.
Prestasi
Pustaka Raya. Tangerang. EGC.
Jakarta.
Lebacqz, Karen. 1986. Teori-Teori Keadilan
Fakultas Hukum Universitas Riau. 2011.
PT.
Pedoman
(Six
Theories
of
Justice). Nusamedia. Bandung.
Penulisan
Skripsi, Pekanbaru.
Praptianingsih, Sri. 2006. Kedudukan Hukum Perawat dalam Upaya
F.A.M. Stroink dalam Abdul Rasyid
Pelayanan
Thalib, 2006. Wewenang
Kesehatan di Rumah Sakit.
Mahkamah
Raja Grafindo. Jakarta.
Konstitusi dan Aplikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan JOM Fakultas Hukum Volume II Nomor 1 Februari 2015
Page 13
Shidarta, 2000. Hukum Perlindungan Konsumen
Indonesia.
PT
Grasindo. Jakarta.
Undang-Undang
Tentang
Lembaran
Penelitian Hukum. UI Press.
Republik
Indonesia Nomor 38 Tahun 2014
Soekanto, Soerjono. 1983. Pengantar
Negara
Keperawatan
Negara
Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 307.
Jakarta. Undang-Undang Triwibowo, Cecep, Yulia Fauziah. 2012.
Malpraktik
Etika
Negara
Republik
Indonesia Nomor 29 Tahun 2004
Tentang
Praktik
Perawat Penyelesaian Sengketa
Kedokteran Lembaran Negara
Melalui
Republik
Mediasi.
Nuha
Medika. Yogyakarta.
Tutik,
Titik
Triwulan
Indonesia
Tahun
2004 Nomor 116.
dan
Shita
Undang-Undang
Negara
Republik
Febrina. 2010. Perlindungan
Indonesia Nomor 8 Tahun
Hukum
1999 Tentang Perlindungan
Bagi
Pasien.
PT
Prestasi Pustaka Raya. Jakarta.
Konsumen Lembaran Negara Republik
Tahun
1999 Nomor 42.
Kamus Departemen
Indonesia
Pendidikan
dan
Kebudayaan. 1999. Kamus Besar
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Bahasa
(KUHPerdata).
Indonesia.
Balai
Pustaka. Jakarta. Internet http://www.google.com/url?q=http://p
Undang-Undang Undang-Undang
Dasar
Negara
Republik Indonesia Tahun 1945
kko.fik.ui.ac.id/flies/,
diakses
pada tanggal 15 Juni 2014 pukul 11.25 WIB.
JOM Fakultas Hukum Volume II Nomor 1 Februari 2015
Page 14
http://virgiyatitd.blogspot.com/2013/0 4/tanggung-jawab-dan-tanggunggugat.html?m=1, diakses pada tanggal 13 Oktober 2014 pukul 20.17 WIB.
JOM Fakultas Hukum Volume II Nomor 1 Februari 2015
Page 15
