TANGGUNG JAWAB PT. KERETA API (PERSERO) DAERAH OPERASI VI YOGYAKARTA TERHADAP KERUGIAN PENUMPANG KERETA API KELAS EKONOMI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
SKRIPSI DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI’AH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM
OLEH : MAYA PARAMITA 01380604
PEMBIMBING : Drs. RIYANTA, M.Hum BUDI RUHIATUDIN, SH., M.Hum
MUAMALAT FAKULTAS SYARI’AH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA 2008
i
ABSTRAK Sering terjadinya kelalaian yang menimbulkan kerugian pihak pengangkut maupun penumpangnya pada perkeretaapian di Indonesia mengindikasikan betapa kompleksnya persoalan manajemen di dalam PT. Kereta Api (Persero). Kereta api (KA) sebagai angkutan massal yang selama ini dinilai cukup aman, ternyata belum memenuhi harapan masyarakat. Kelalaian pihak KA yang terjadi antara lain keterlambatan kereta, kerusakan maupun kehilangan barang, kurang memadai fasilitas yang disediakan, hingga kecelakaan yang mengakibatkan korban luka-luka maupun meninggal dunia. Kelalaian tersebut menimbulkan bentuk pertanggungjawaban pihak pengangkut terhadap penumpang yang mengalami kerugian. Dengan segala keterbatasan yang dimiliki oleh PT. Kereta Api (Persero) keselamatan konsumen sebagai penumpang seringkali terabaikan keterbatasan yang pada prinsipnya disadari betul oleh setiap konsumen yang memilih kereta api, namun bukan berarti keselamatan mereka harus dinomorduakan atau bahkan diabaikan. Ganti rugi yang selama ini diberikan kepada korban kecelakaan kereta api di Indonesia hanya berasal dari asuransi PT. Jasa Raharja, sedangkan dari PT. Kereta Api (Persero) sendiri sebagai pihak penyelenggara tidak memberikan ganti rugi. Secara teoritis PT. Kereta Api (Persero) harus mempertanggungjawabkan segala tindakan maupun akibat selama ada hubungan perjanjian dengan konsumen. Pertanggungjawaban akibat dari seuatu kecelakaan adalah hal terpenting dari suatu hubungan hukum. Hak untuk mendapatkan ganti rugi yang layak seringkali menjadi inti persoalan. Obyek dari penelitian ini lebih dispesifikasikan pada kereta api penumpang kelas ekonomi yang lebih banyak dipergunakan sebagai alat transportasi oleh masyarakat. Dengan pendekatan penelitian yuridis normatif yaitu penelitian lapangan berdasarkan pendekatan undang-undang hukum positif dan dianalisa dalam tinjauan islam. Penelitian ini dilakukan sebagai suatu bentuk informasi bagi konsumen (pengguna jasa) angkutan kereta api yang membutuhkan penjelasan tentang hak dan kewajiban sebagai konsumen, bentuk tanggung jawab pengangkut terhadap kerugian yang dialami penumpangnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT. Kereta Api (Persero) bertanggungjawab terhadap kerugian yang dialami penumpang kelas ekonomi dalam bentuk pemberian santunan atas korban kecelakaan baik yang meninggal dunia, cacat maupun luka-luka. Santunan yang diberikan PT. Kereta Api (Persero) merupakan premi yang dibayarkan penumpang yang dikelola oleh pihak Asuransi yaitu PT. Jasa Raharja. Kerugian penumpang kelas ekonomi menurut PT. Kereta Api (Persero) adalah kerugian pada penumpang yang timbul karena adanya kecelakaan pada kereta tersebut, bukan pada barang bawaan penumpang. Hal itu dikarenakan yang menjadi objek angkutan adalah penumpang itu sendiri. Apabila dapat dibuktikan bahwa pihak penyelenggara yang bersalah maka penumpang berhak mendapat ganti rugi (kopensasi) sesuai kerugian yang diderita penumpang.
ii
iii
iv
v
PERSEMBAHAN Almamaterku Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Bapak dan ibu (maaf...terlalu lama menunggu maya selesai kuliah) Mbahku (Terimakasih atas kasih sayangnya) Mba Unik+Mas Rohadi, Mas Dandung, Mba Nina, Mas Ingga+Mba Ino (Terimakasih atas perhatian dan dukungannya) Ponakanku Raka (makasih ya...) Andik Fitriansyah (makasih atas waktu yang banyak kamu luangkan tuk aku) adikku yuyun jangan pernah hilang semangatmu ya... My best Frendsku Uus, Rahma, Cikme, Balqis, Didie, Fina, Deny Makasih atas semangat yang diberikan padaku.. Temen-temen Muamalat I Fajar, Andik, Topo, Eko, Makrodin Ayo, kalian pasti bisa!!! Temen-temen yang belumku sebutkan disini, kalian bagian dari cerita hidupku
vi
MOTTO
Sekelumit pengetahuan yang dilakukan merupakan kekayaan yang tidak ada batasnya daripada sejuta pengetahuan yang dibiarkan
(Kahlil Gibran, Inspirasi Cinta Dan Kehidupan)
vii
KATA PENGANTAR
Segala puji dan syukur kepada Allah SWT, yang maha kuasa yang senantiasa melimpahkan rahmatnya kepada penulis, kemampuan serta kekuatan sehingga dapat menyelesaikan laporan penelitian skripsi ini, walaupun penyusun menemui beberapa kendala selama penelitian di lapangan. Namun proses penelitian skripsi tidak terhambat karenanya. Shalawat serta salam kami persembahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Selama proses penyusunan skripsi ini banyak pihak yang telah dengan ikhlas membantu penyusun baik berupa dorongan moral, tenaga, masukan dan pengarahan yang sangat berarti. Maka dalam kesempatan inilah tak lupa penyusun mengucapkan terima kasih yang sebenar-benarnya kepada: 1.
Bapak Drs.Yudian Wahyudi, MA., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta .
2.
Bapak Drs. Riyanta, M.Hum dan Bapak Budi Ruhiatudin, S.H., M.Hum selaku dosen pembimbing pertama dan kedua yang telah sudi meluangkan waktunya. Tekun dan sabar untuk membimbing, memberikan pengarahan dan saran-saran dalam penyusunan skripsi ini.
viii
3.
Kepada Kepala PT.Kereta Api (Persero) Daerah Operasi VI Yogyakarta atas dukungan dalam penelitian ini.
4.
Kepada Kepala Humas PT.Kereta Api (Persero) Daerah Operasi VI Yogyakarta atas kerjasama dan kesediaannya.
5.
Kepada Kepala dan Staf Seksi Operasional dan Pemasaran PT.Kereta Api (Persero) Daerah Operasi VI Yogyakarta atas kerjasama dan kesediaannya.
6.
Kepada Kepala dan Staf Seksi Sumber Daya dan Umum PT.Kereta Api (Persero) Daerah Operasi VI Yogyakarta atas kerjasama dan bantuannya.
7.
Kepada Kepala Subsi Hukum PT.Kereta Api (Persero) Daerah Operasi VI Yogyakarta kerjasama dan kesediaannya.
8.
Kepada Kepala dan Staf Unit Pengelolaan Kesehatan PT.Kereta Api (Persero) Daerah Operasi VI Yogyakarta atas kerjasamanya.
9.
Kepada Bapak Kirdjomulyo (alm.) dan Ibu Suhartati, selaku orang tua atas dukungan dan doanya serta kakak-kakak yang memberikan banyak motivasinya. Semoga segala kebaikan mereka akan dinilai dan diganti oleh Allah SWT
dengan kebaikan yang berlipat ganda. Akhirnya dengan penuh kerendahan hati, penyusun mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak dan semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi siapapun yang membutuhkan. Jakarta, 31 Juli 2008 Penyusun
Maya Paramita
ix
x
xi
xii
xiii
xiv
DAFTAR ISI HALAMAN JUDUL................................................................................................ i ABSTRAK.............................................................................................................. ii PERSETUJUAN SKRIPSI.................................................................................... iii PENGESAHAN...................................................................................................... v PERSEMBAHAN...................................................................................................vi MOTO....................................................................................................................vii KATA PENGANTAR..........................................................................................viii PEDOMAN TRANSLITERASI..............................................................................x DAFTAR ISI..........................................................................................................xv BAB I.
PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah...................................................................1 B. Pokok Masalah...................................................................................4 C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .......................................................4 D. Telaah Pustaka....................................................................................5 E. Kerangka Teoritik...............................................................................7 F. Metode Penelitian.............................................................................15 G. Sistematika Pembahasan...................................................................17
BAB II. TINJAUAN HUKUM ISLAM MENGENAI PERJANJIAN DAN TANGGUNG JAWAB PERDATA A. Pengertian Perjanjian........................................................................19 B. Rukun dan Syarat-Syarat Perjanjian.................................................21
xv
C. Berakhirnya Perjanjian......................................................................26 D. Tanggung Jawab Perdata..................................................................26 E. Bentuk Perlindungan Konsumen......................................................30 F. Penyelesaian Perselisihan.................................................................35 BAB III. GAMBARAN MENGENAI PENGANGKUTAN KERETA API PT.KERETA
API
(PERSERO)
DAERAH
OPERASI
VI
YOGYAKARTA A. Gambaran Mengenai Hukum pengangkutan 1. Dasar Hukum Pengangkutan........................................................37 2. Pengertian Perjanjian Pengangkutan............................................40 3. Asas-Asas Perjanjian Pengangkutan............................................43 B. Gambaran PT. Kereta Api (Persero) Daerah Operasi VI Yogyakarta 1. Sejarah Perkembangan PT. Kereta Api (Persero)........................45 2. Visi, Misi dan Strategi PT. Kereta Api (Persero).........................52 3. Struktur Organisasi PT. Kereta Api (Persero) Daerah Operasi VI Yogyakarta ..................................................................................57 4. Pelayanan Angkutan PT. Kereta Api (Persero) Daerah Operasi VI Yogyakarta ..................................................................................63 5. Kelalaian yang Terjadi pada Pengangkutan Penumpang (KA) Kelas Ekonomi.............................................................................70 6. Tanggung Jawab PT. Kereta Api (Persero) Terhadap Penumpang (KA) Kelas Ekonomi yang mengalami Kerugian........................75 7. Asuransi Pengangkutan Penumpang (KA) Kelas Ekonomi........83
xvi
BAB IV. Analisis Tanggung Jawab PT. Kereta Api (Persero) Daerah Operasi VI Yogyakarta terhadap Pengangkutan Penumpang Kelas Ekonomi A. Analisis Mengenai Perjanjian...........................................................89 B. Analisis Mengenai Tanggung Jawab PT. Kereta Api (Persero) Daerah Operasi VI Yogyakarta.............................................................91 BAB V.
Penutup A. Kesimpulan.......................................................................................97 B. Saran-saran........................................................................................98
DAFTAR PUSTAKA..........................................................................................100 LAMPIRAN I.
TERJEMAHAN KUTIPAN BERBAHASA ARAB
II. BIOGRAFI TOKOH DAN ULAMA III. PANDUAN WAWANCARA IV. BAGAN SRTUKTUR ORGANISASI PT.KERETA (PERSERO) API DAERAH OPERASI VI YAGYAKARTA V. DATA KORBAN KECELAKAAN KERETA API 15 JANUARI 2007 VI. DATA
SANTUNAN
PERAWATAN
DAN
MENINGGAL
DUNIA
KORBAN KECELAKAAN KERETA API BENGAWAN 15 JANUARI 2007 VII. DATA PERJANJIAN KERJASAMA PT.KERETA API (PERSERO) DENGAN PT. JASA RAHARJA VIII.
IZIN RISET
IX. CURICULUM VITE
xvii
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah Pengangkutan
merupakan
salah
satu
sarana
pendukung
pembangunan yang sedang dilaksanakan oleh bangsa Indonesia. Dengan adanya pengangkutan berarti memberikan nilai lebih pada suatu barang dan atau jasa. Barang dan atau jasa dari satu tempat akan lebih besar nilainya bila berada di tempat yang membutuhkan barang dan atau jasa tersebut.1 Perjanjian pengangkutan ini sifatnya timbal balik artinya kedua belah pihak sama-sama mempunyai hak dan kewajiban.2 Konsumen kereta api membayar sejumlah uang untuk biaya pengangkutan dan berhak atas pelayanan, sedangkan pihak penyelenggara berkewajiban untuk memberikan pelayanan dan berhak atas kompensasi terhadap pelayanan yang telah diberikannya yaitu uang jasa. Kewajiban pengangkut adalah menyelenggarakan pengangkutan. Dari hak dan kewajiban ini, timbul tanggung jawab pengangkut. Maka segala hal yang mengganggu keselamatan penumpang atau barang tersebut atau yang merugikan penumpang atau barang, pengangkut berkewajiban menanggung
1
H.M.N. Purwosutjipto, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 3; Hukum Pengangkutan, cet. I (Jakarta: Djambatan,1995) , hlm.1. 2
Ibid., hlm. 2.
2
segala kerugian yang diderita oleh penumpang atau barang yang diangkutnya tersebut. Wujud tanggung jawab tersebut adalah ganti rugi (kompensasi). 3 Perjanjian pengangkutan barang, obyek perjanjian adalah benda atau binatang, sedangkan dalam perjanjian pengangkutan penumpang yang menjadi obyek adalah penumpang itu sendiri. Perjanjian pengangkutan barang dimulai pada saat diserahkan barang kepada pengangkut, maka penguasaan dan pengawasan atas benda atau binatang itu ada di tangan pengangkut. Dalam perjanjian pengangkutan penumpang, penyerahan kepada pengangkut tidak ada. Tugas pengangkut hanya membawa atau mengangkut orang-orang tersebut sampai di tempat tujuan dengan selamat. 4 Jenis pengangkutan di Indonesia ada tiga jenis yaitu angkutan darat, angkutan laut, dan angkutan udara.5 Jenis angkutan darat yang menarik untuk dicermati yaitu angkutan darat dengan menggunakan kereta api. Menurut Pasal 3, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Perkeretaapian, menegaskan bahwa pengangkutan kereta api merupakan sarana pengangkutan yang diselenggarakan dengan tujuan memperlancar perpindahan orang dan atau secara massal dengan selamat, aman, nyaman, cepat dan lancar, tepat, tertib dan teratur, efisien, serta menunjang pemerataan, pertumbuhan, stabilitas, pendorong, dan penggerak pembangunan nasional. 3
Ridwan Khairandi dan Machsun Tabroni dkk, Pengantar Hukum Dagang Indonesia I, cet. I (Yogyakarta: Pusat Studi Hukum Fakultas UII dan Gama Media, 1999), hlm.201.
hlm.164.
4
H.M.N. Purwosutjipto, Pengertian Pokok, hlm.51-52
5
Suhrawardi K. Lubis, Hukum Ekonomi Islam, cet. II (Jakarta: Sinar Grafika, 2000),
3
PT. Kereta Api (Persero) adalah Badan Usaha Milik Negara yang menyelenggarakan usaha perkeretaapian di Indonesia. PT. Kereta Api (Persero) didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 1998 Tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (PERUM) menjadi (Persero) dengan Akta Notaris Imas Fatimah, SH. No.2 Tanggal 1 Juni 1999. Akta Ini telah disetujui oleh Mentri Kehakiman dengan Surat Keputusan No.PSH C.17171 HT.01.01 Th 99 Tanggal 1 Oktober 1999 dan diumumkan dalam Tambahan No.4 pada Berita Negara No.240 Tanggal 14 Januari 2000.6 Pengangkutan kereta api merupakan sarana pengangkutan yang digemari masyarakat Indonesia. Banyak faktor yang mempengaruhi hal tersebut, salah satunya karena harga karcis kereta api yang dapat dijangkau oleh semua lapisan masyarakat. Karcis ini yang menjadi bukti perjanjian antara pengangkut dan pengguna jasanya. Perjanjian tersebut adalah perjanjian sepihak yang dibuat oleh pihak penyelenggara atau yang biasanya disebut dengan perjanjian baku. Dalam proses pengangkutan penumpang dengan menggunakan kereta api semua jenis kelas sama dengan penggunaan sarana transportasi lain yang mempunyai resiko kelalaian maupun kecelakaan sama. Pengangkutan kereta api terbagi 2 yaitu kereta api barang dan kereta api penumpang. Kereta api penumpang terdiri dari 2 jenis yaitu ekonomi dan non ekonomi yang mempunyai perbedaan fasilitas dan golongan tarif.
6
Wawancara dengan Ibu Indrianingsih selaku Staf Seksi Sumber Daya dan Umum PT. Kereta Api (Persero) Daerah Operasi VI Yogyakarta tanggal 23 Juni 2008
4
Penelitian ini lebih difokuskan pada kereta api penumpang kelas ekonomi, dikarenakan kelas ekonomi lebih banyak dipergunakan sebagai alat transportasi dengan harga sangat terjangkau oleh berbagai lapisan masyarakat. Namun banyak terjadi ketidakpuasan pada penumpangnya dalam proses pengangkutan tersebut. Banyak konsumen yang tidak mengetahui apa yang menjadi haknya ketika menggunakan angkutan kereta api ekonomi, menjadi suatu kemakluman bahwa dengan harga tiket yang murah maka pelayanan yang pantas tidak perlu diharapkan. Dari uraian di atas, ada hal yang menarik bagi penyusun untuk melakukan penelitian dengan judul “Tanggung Jawab PT. Kereta Api (Persero) Daerah Operasi VI Yogyakarta terhadap Kerugian Penumpang Kereta Api Kelas Ekonomi dalam Perspektif Hukum Islam”.
B. Rumusan Masalah Bagaimana tanggung jawab PT. Kereta Api (Persero) kepada penumpang terhadap kerugian yang ditimbulkan dalam menggunakan jasa kereta api kelas ekonomi di wilayah kerja Daerah Operasi (DAOP) VI Yogyakarta ditinjau dari hukum Islam?
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 1. Tujuan dari penelitian ini adalah: Menjelaskan bentuk tanggung jawab PT. Kereta Api (Persero) sebagai penyelenggara angkutan kepada pengguna jasanya.
5
2. Kegunaan Penelitian ini adalah : Memberikan wacana baru bagi pengembangan penyelenggaraan angkutan publik khususnya PT. Kereta Api (Persero) di wilayah kerja DAOP VI Yogyakarta.
D. Telaah Pustaka Pengangkutan dan segala macam problematikanya memang menarik untuk dibahas, walaupun jumlahnya sangat sedikit. Adapun beberapa literatur mengenai pengangkutan di Indonesia di antaranya sebagai berikut: Buku karangan R. Soekardono yang berjudul “Hukum Dagang Indonesia II“.7
Dalam buku ini pengangkutan menjadi salah satu pokok
pembahasan. Buku ini menguraikan pengertian hukum pengangkutan, hak dan kewajiban serta tanggung jawab baik pada pengangkutan darat, laut, dan udara. Buku ini pun membahas tentang pos dan telekomunikasi Soegijatna pengangkutan
dalam
Tjakranegara
juga
bukunya
“Hukum
mengulas
mengenai
Pengangkutan
hukum
Barang
dan
penumpang”.8 Dalam buku ini diuraikan mengenai aspek-aspek hukum pengangkutan baik pengangkutan darat, laut dan udara. Namun pada buku ini penulis lebih fokus pada pengangkutan barang bukan pada pengangkutan penumpang.
7
8
Soekardono, Hukum Dagang Indonesia II, (Jakarta: CV. Rajawali,1986).
Soegijatna Tjakranegara, Hukum Pengangkutan Barang dan Penumpang, (Jakarta: Rineka Cipta, 1995).
6
Buku karangan H. M. N. Purwosutjipto yang berjudul “Pengertian dan Pokok Hukum Dagang Indonesia III“,9 menerangkan secara rinci dan detail tentang gambaran umum dalam pengangkutan barang dan orang dari segi hukum dagang. Dalam buku ini diuraikan juga dengan oleh penulis mengenai aspek-aspek hukum pengangkutan di Indonesia. Selain itu Abdul Kadir Muhammad yang berjudul “Hukum Pengangkutan Darat, Laut dan Udara”.10 Dalam buku ini diuraikan mengenai arti penting mengenai pengangkutan sesuai dengan keadaan geografis Indonesia. Dalam buku ini juga diuraikan mengenai berbagai permasalahan dalam hukum pengangkutan, seperti peraturan hukum yang dijadikan pedoman,undang-undang yang dianggap telah ketinggalan zaman. Buku ini juga menguraikan mengenai asas-asas hukum pengangkutan, asas-asas perjanjian pengangkutan, serta bagaimana hukum pengangkutan dalam sistem hukum nasional. Selain itu diulas juga mengenai kebiasaan dalam pengangkutan serta prinsip tanggung jawab dalam pengangkutan baik berdasarkan kesalahan, berdasarkan praduga dan tanggungjawab mutlak. Penelitian dalam bentuk skripsi tentang tanggung jawab dalam hukum pengangkutan, salah satunya penelitian yang dilakukan oleh Imam Muiz dengan judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Tanggung Jawab PT.
9
H.M.N Purwasitjipto, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia III: Hukum Pengangkutan, (Jakarta : Djambatan, 1984). 10
Abdul Kadir, Hukum Pengangkutan Darat, Laut, dan Udara (Bandung: Citra Aditya Bakti,1991)
7
Pos Indonesia Yogyakarta dalam Pengiriman Barang Paket Pos”.11 Pembahasan dalam penelitian ini lebih menekankan pada tanggung jawab terhadap barang yang dikirim melalui pengangkutan pos. Skripsi yang disusun oleh Erima Ika Sofyana dengan judul, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Tanggung Jawab dalam Perjanjian Pengangkutan Paket Barang pada PT. CV. TIKI cabang Yogyakarta”.12 Penelitian ini pun menekankan pada tanggung jawab pengangkut terhadap pengiriman barang dengan tempat penelitian yang berbeda. Sejauh penelusuran penulis belum ada yang meneliti mengenai tanggung jawab PT. Kereta Api (Persero) Daerah Operasi VI Yogyakarta sebagai pengangkut terhadap kerugian yang dialami penumpang kereta api kelas ekonomi dalam perspektif hukum islam, sehingga masalah ini menjadi sangat menarik untuk diteliti.
E. Kerangka Teoretik Tanggung
jawab
merupakan
suatu
prinsip
dinamis
yang
berhubungan dengan keseluruhan perilaku manusia dalam hubungannya dengan masyarakat ataupun instansi. Suatu tanggung jawab bahkan
11
Imam Muiz, Tinjauan Hukum Islam terhadap Tanggung Jawab PT. Pos Indonesia Yogyakarta dalam Pengiriman Barang Paket Pos , Skripsi Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1997. 12 Erima Ika Sofyana, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Tanggung Jawab dalam Perjanjian Pengangkutan Paket Barang pada PT. CV TIKI cabang Yogyakarta”, Skripsi Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007
8
mempunyai kekuatan dinamis untuk mempertahankan kualitas keseimbangan dalam masyarakat.13 Tanggung jawab adalah suatu pengertian dasar untuk memahami manusia sebagai makhluk susila dan tinggi rendahnya akhlak yang dimilikinya. Dalam hubungan ini sebaiknya sekaligus dilandasi anggapan berupa pengakuan akan kenyataan bahwa manusia dalam hubungan sempit dan luas memerlukan satu sama lain untuk mewujudkan nilai-nilai kehidupan yang dirasanya baik dan perlu bagi kelangsungan eksistensinya. Keharusan sosial ini dapat ditarik sedemikian jauh sehingga mencakup jaga diadakan tuntutan untuk permintaan tanggung jawab atas suatu perbuatan yang mungkin juga bersifat yuridis dan bisa dijatuhkan pidana. Hakekatnya masalah tanggung jawab menyangkut masalah tanggung jawab menyangkut masalah yang luas.14 Pada prinsipnya setiap manusia yang sudah mukallaf dibebani pertanggungjawaban
keagamaan.
Setiap
tindakannya
harus
dipertanggungjawabkan. Keharusan bertanggungjawab ini dinyatakan Allah dalam al-Quran :
13
Syed Nawab Haider Naqvi, An Islamic Synthesis, alih bahasa Husin Anis dan Asep Hikmat, cet. I (Bandung : Mizan, 1985), hlm. 87. 14
Ensiklopedi Indonesia, (Jakarta: Ikhtiar Baru van Hoeve, 1990). VI :3443.
9
15
Setiap orang yang memiliki profesi, kedudukan dan jabatan apapun, mulai dari tingkat bawah sampai tingkat atas semua itu bertanggungjawab berdasarkan kedudukan masing-masing. Salah satu di antaranya ialah janji dan komitmen perlu penyelesaian, karena semua itu tidak akan lolos dari tanggung jawab berdasarkan firman Allah SWT :
16
Menurut Hamzah Ya’qub, ada beberapa macam tanggung jawab, antara lain:17 1. Tanggung jawab manusia kepada Allah Ta’ala atas perilaku dan perbuatannya, karena setiap orang akan dimintai pertanggungjawaban. Firman Allah :
15
Al-Isr (17):36
16
Al-Isr (17): 34.
17
Hamzah Ya’qub, Etos Kerja Islam (Petunjuk Pekerjaan yang Halal dan Haram Syariat Islam), (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1992), hlm.93-94.
10
18
19
2. Tanggung jawab kelembagaan, yaitu tanggung jawab yang dilakukan berdasarkan kepada pihak yang memberikan wewenang, yaitu pihak atasan sesuai dengan jenjang organisasi. 3. Tanggung jawab hukum, ialah tanggung jawab
yang dilakukan
berdasarkan saluran-saluran dan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, Seorang petugas, karyawan, atau pejabat selaku pemegang fungsi harus mampu mempertanggungjawabkan tindakannya. 4. Tanggung jawab sosial, yaitu kaitan moral terhadap masyarakat. Seseorang
berbuat
harus
dapat
dipertanggungjawabkan
masyarakat secara moral bahwa perbuatannya itu tidak tercela.
18
Al-‘Ankab t (29): 13
19
An-N hl (16): 93.
terhadap
11
Dalam konsep tanggung jawab, Islam membedakan menjadi 2 macam, yaitu:20 a. Tanggung jawab individu yang tidak dapat dialihkan (fard al ayn) b. Tanggung jawab kolektif yang bisa diwakili oleh sebagian kecil orang (fard al kif yah) Tanggung jawab dalam Islam bersifat multi-tingkat dan berpusat baik pada tingkat individu (mikro) maupun tingkat oraganisasi atau masyarakat (makro) maupun secara bersama-sama ada dalam tingkat mikro dan makro, seperti yang dikemukakan oleh Sayyed Kuthb: “Islam mendasarkan prinsip tanggung jawab timbal-balik dalam semua bentuk dan variasi. Didalamnya kita bisa menemukan tanggung jawab tang ada diantara manusia dan hatinya, antara manusia dengan keluarganya, antara individu dengan masyarakat, antara satu komunitas dengan komunitas lainnya’.21
Perjanjian (akad) adalah suatu perikatan antara ijab dan kabul dengan cara yang dibenarkan syara’ yang menetapkan adanya akibat-akibat hukum pada objeknya. Ijab dan kabul ini diadakan dengan maksud untuk menunjukan adanya sukarela timbal-balik terhadap perikatan yang dilakukan oleh dua pihak yang bersangkutan.dan menimbulkan kewajiban atas masingmasing secara timbal balik.22
20
Muhammad, Etika Bisnis Islami, (Yogyakarta: AMP YKPN, 2004), hlm.56.
21
Dikutip oleh Muhammad, Etika Binis Islami, (Yogyakarta;AMP YKPN,2004), hlm.57.
22
Ahmad Azhar Basyir, Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam), (Yogyakarta: UII Press, 2000),hlm.65-66.
12
Pengangkutan merupakan proses kegiatan yang dilakukan untuk memindahkan barang dan manusia dari tempat asal ke tempat tujuan.23Untuk terjadinya pengangkutan, maka harus ada terlebih dahulu perjanjian pengangkutan. Definisi dari perjanjian pengangkutan adalah perjanjian timbal balik antara pengangkut dengan pengirim, di mana pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dan atau orang dari suatu tempat ke tempat tujuan tertentu dengan selamat, sedangkan pengirim mengikatkan diri untuk membayar uang angkutan. 24 Dari definisi pengangkutan di atas, dapat diketahui pihak-pihak dalam perjanjian pengangkutan adalah pengangkut dan pengirim atau penumpang. Dikarenakan sifat perjanjian pengangkutan adalah timbal balik, kedua belah pihak dalam hal ini adalah pengangkut, pengirim atau penumpang mempunyai hak dan kewajiban masing-masing. Kewajiban pihak pengangkut adalah menyelenggarakan pengangkutan barang atau orang dari suatu tempat ke tempat tujuan dengan selamat, sedangkan kewajiban pihak pengirim atau penumpang adalah membayar uang angkutan sebagai kontraprestasi dari penyelenggaraan pengangkutan yang dilakukan oleh pengangkut. Perjanjian pengangkutan merupakan salah satu bentuk perjanjian (akad) dengan cara perbuatan. Hak dari pihak pengangkut adalah menerima pembayaran uang penyelenggaraan angkutan yang dilakukan, sedangkan hak dari penumpang adalah di antarnya barang atau orang itu dengan selamat
23 Muchtarudin Siregar, Beberapa Masalah Ekonomi dan Management Pengangkutan, (Jakarta:LPEE -UI, 1981), hlm. 3. 24
H.M.N. Purwosutjipto, Pengertian Pokok, hlm.2.
13
sampai ke tempat yang menjadi tujuan penumpang. Apabila terjadi suatu kerugian dalam pengangkutan sehingga timbul resiko yang berarti kewajiban untuk memikul suatu kerugian yang terjadi dikarenakan ada suatu kejadian di luar kesalahan salah satu pihak. Peter Salim dalam kamus yang berjudul Contemporary EnglishIndonesian Dictionary maupun Henry Campell Black dalam kamusnya yang berjudul Black s Law Dictionary, mengatakan ada tiga macam tanggung jawab hukum yaitu tanggung jawab hukum dalam arti accountability, responsibility dan liability. Tanggung jawab dalam arti accountability adalah tanggung jawab hukum dalam kaitan dengan keuangan, misalnya akuntan harus bertanggung jawab atas hasil pembukuan. Responsibility adalah tanggung jawab dalam arti harus memikul beban seperti tanggung jawab di kalangan ABRI adalah yang memegang tongkat komando perintah kepada prajurit. Tanggung jawab dalam arti liability adalah kewajiban menanggung atas kerugian yang diderita misalnya PT. Kereta Api (Persero) sebagai pihak pengangkut bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh penumpang dan atau pengirim barang dari tempat keberangkatan sampai tempat tujuan Penumpang dan atau pengirim barang dapat mengajukan gugatan kepada pihak pengangkut atas segala kerugian yang diderita.25 Titik sentral mengenai tanggung jawab pengangkut pada umumnya adalah tentang prinsip tanggung jawab (liability principle) yang diterapkan. Penggunaan suatu prinsip tanggung jawab tertentu bergantung kepada 25
Dikutip oleh K.Martono, Tanggung Jawab Hukum PT. (Persero) Kereta Api Indonesia, www.Bappenas.go.id , akses 15 Mei 2008.
14
keadaan tertentu, baik ditinjau secara makro (sesuai dengan perkembangan masyarakat), maupun ditinjau secara mikro (sesuai dengan perkembangan dunia angkutan yang bersangkutan, baik darat, laut atau udara). Ada 3 (tiga) prinsip atau teori mengenai tanggung jawab, yaitu prinsip tanggung jawab berdasarkan atas adanya unsur kesalahan (fault liability, liability based on fault
principle), prinsip
tanggung jawab
berdasarkan
atas
praduga
(presumption of liability principle), prinsip tanggung jawab mutlak (no-fault liablity, istrict/absolute liability principle) 26. Timbulnya konsep tanggung jawab dikarenakan pengangkut tidak menyelenggarakan sebagaimana mestinya sehingga menimbulkan kerugian pada penumpangnya. Tanggung jawab akibat kelalaian atau kecerobohan yang mengakibatkan kerugian pada konsumen merupakan persoalan berkaitan dengan perlindungan konsumen yang seringkali luput dari perhatian pembuat kebijakan. Berbicara tanggung jawab tidak terlepas dari perlindungan terhadap konsumen. Dalam UUPK, hal-hal yang mengenai tanggung jawab pelaku usaha diatur pada Pasal 19 ayat (1) bahwa “pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan”.27 Ganti rugi yang di berikan dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan atau jasa yang sejenis atau setara nilainya
26 E. Saefullah Wiradipradja, Tanggung Jawab Pengangkut dalam Hukum Pengangkutan Udara Internasional dan Nasional, (Yogyakarta: Liberty, 1989), hlm. 19. 27
Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 19 ayat (1).
15
atau perawatan kesehatan dan atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Prinsip tentang tanggung jawab merupakan perihal yang sangat penting dalam hukum perlindungan konsumen. Dalam kasus pelanggaran hak konsumen, diperlukan kehati-hatian dalam menganalisa siapa yang harus bertanggung jawab dan seberapa jauh tanggung jawab dapat dibebankan kepada pihak-pihak terkait. Untuk menghindari kerepotan dalam menangani banyaknya tuntutan konsumen dan kesulitan yang mungkin timbul dalam hubungan perdagangan, pelaku usaha menutup beban tanggung jawabnya dengan mengasuransikan setiap produknya dan mengalihkan resiko kepada perusahaan asuransi. Dengan demikian sebagai akibat pengalihan resiko, pihak perusahaan asuransilah yang kemudian bertanggung jawab memberikan ganti rugi kepada konsumen. Tanggung jawab sangat terkait dengan hak dan kewajiban, yang pada akhirnya dapat menimbulkan kesadaran tanggung jawab. Ada dua bentuk kesadaran: Pertama, kesadaran yang muncul dari hati nurani seseorang yang sering disebut dengan etika dan moral. Kedua, kesadaran hukum yang bersifat paksaan berupa tuntutan-tuntutan yang diiringi sanksi-sanksi hukum.28
28 Najmudin Nasrullah, CSR Wordpress.com, akses 11 Maret 2008.
dalam
Perspektif
Islam ,
www.Jurnal.majmu.
16
F. Metode Penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut : 1. Jenis penelitian Penelitian yang penyusun lakukan ini termasuk penelitian lapangan (field research), yaitu mencari sumber-sumber data langsung dari lapangan yaitu PT.Kereta Api (Persero) Daerah Operasi VI Yogyakarta sebagai penyelenggara angkutan kereta api. 2. Sifat Penelitian Sifat dari penelitian penyusunan skripsi ini adalah penelitian DeskriptifAnalitis, yaitu penelitian bertujuan untuk menggambarkan analisis tentang permasalahan yang diteliti dengan didasarkan pada Undang-Undang yang berlaku dan Hukum Islam. Dalam penelitian ini menggambarkan analisis mengenai bentuk tanggung jawab PT. Kereta Api (Persero) terhadap kerugian penumpangnya dalam menggunakan jasa kereta api di wilayah kerja DAOP Regional VI Yogyakarta dengan didasarkan pada UndangUndang No.23 Tahun 2007 Tentang Perkeretaapian maupun UndangUndang yang berlaku lainnya serta didasarkan pada Hukum Islam yang sesuai dengan ruang lingkup penelitian. 3. Teknik Pengumpulan data Sesuai dengan jenis penelitian yang mengarah pada penelitian lapangan maka sunber data primer diperoleh melalui obyek penelitian, dengan cara observasi, dokumentasi, dan wawancara (interview). Observasi merupakan pendekatan untuk mendapatkan data primer dengan cara mengamati
17
langsung obyek datanya. Dokumen yaitu pengumpulan data dengan penelitian literatur seperti data dari company profile PT. Kereta Api (Persero), data korban kecelakaan beserta santunannya, dan data internal lainnya. Wawancara personal yang dilakukan pada beberapa nara sumber yang terkait dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini, antara lain sebagai berikut : a.
Kepala Hubungan Masyarakat (Humas) PT.Kereta Api (Persero) Daerah Operasi (Daop) VI Yogyakarta.
b.
Kepala dan Wakil Operasional dan Pemasaran (Opsar) PT.Kereta Api (Persero) Daop VI Yogyakarta
c.
Seksi Sumber Daya Manusia dan Umum PT.Kereta Api (Persero) Daop VI Yogyakarta
d.
Bagian Subsi Hukum PT.Kereta Api (Persero) Daop VI Yogyakarta
e.
Manager Pengelolaan Kesehatan PT.Kereta Api (Persero) Daop VI Yogyakarta.
Sumber data sekunder adalah kajian pustaka yang membahas dan berkaitan dengan penelitian yang sedang dilakukan. 4. Pendekatan Penelitian Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Normatif, yaitu penelitian yang dilakukan pada PT. Kereta Api (Persero) dengan didasarkan pada Undang-Undang yang berlaku dan Hukum Islam yang sesuai.
18
5. Analisa Data Untuk menganalisa data, penyusun menggunakan analisa data kualitatif dengan metode induktif . Yaitu menganalisa data dari fakta atau keadaan yang ada di lapangan kemudian ditarik simpulan berdasarkan hukum yang menjadi dasarnya, yaitu menganalisa tanggung jawab PT. Kereta Api (Persero) Daop VI Yogyakarta sebagai pengangkut terhadap kerugian penumpang kelas ekonomi dengan berdasarkan pada Undang-undang yang berlaku dan hukum Islam yang sesuai.
G. Sistematika Pembahasan Pembahasan skripsi ini di bagi menjadi 5 bagian, antara bab yang satu dengan yang lainnya saling berkaitan. Adapun sistematika pembahasnnya adalah sebagai berikut: Bab pertama adalah pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Bab kedua, membahas mengenai tinjauan hukum islam mengenai perjanjian dan tanggung jawab, yang meliputi pengertian perjanjian, rukun dan syarat-syarat perjanjian,
berakhirnya perjanjian, bentuk perlindungan
konsumen, tanggung jawab akad dan penyelesaian perselisihan. Bab ketiga, membahas mengenai pengangkutan penumpang kereta api yang meliputi pertama, perjanjian pengangkutan antara lain: dasar hukum pengangkutan, pengertian perjanjian pengangkutan, asas-asas perjanjian
19
pengangkutan,
prinsip-prinsip
tanggung jawab pengangkutan. Kedua,
Gambaran PT. Kereta Api (Persero) Daop VI Yogyakarta antara lain: sejarah perkembangan PT. Kereta Api (Persero), visi, misi dan strategi, struktur organisasi, pelayanan angkutan, kelalaian yang terjadi pada pengangkutan penumpang (KA) kelas ekonomi, tanggung jawab PT. Kereta Api (Persero) terhadap penumpang (KA) kelas ekonomi yang mengalami kerugian, asuransi pengangkutan penumpang (KA) kelas ekonomi. Bab keempat membahas mengenai analisis tanggung jawab PT. Kereta Api (Persero) Daop VI Yogyakarta terhadap kerugian penumpang dalam pengangkutan kereta api kelas ekonomi
yang meliputi analisis
mengenai akad dan tanggung jawab PT. Kereta Api (Persero) Daop VI Yogyakarta terhadap kerugian penumpang kelas ekonomi. Bab kelima adalah penutup yang berisi kesimpulan dan saran.
97
BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan Perjanjian yang terbentuk pada pengangkutan kereta api penumpang kelas ekonomi di PT. Kereta Api (Persero) Daerah Operasi IV merupakan suatu perjanjian yang timbal-balik yang mengikat antara penyelenggara angkutan dengan penumpangnya untuk mengangkut penumpang dari stasiun awal ke stasiun tujuan yang disepakati. Hak dan kewajiban yang timbul adalah penyelenggara
berkewajiban
untuk
menyelenggarakan
penumpang memberikan suatu pembayaran dan sebaliknya.
angkutan
dan
Apabila tidak
terpenuhinya tujuan dari perjanjian pengangkutan ini, mengakibatkan adanya tanggung jawab dalam bentuk ganti rugi. Pertanggungjawaban tersebut terlaksana apabila kesalahan tersebut benar-benar karena kesalahan dari PT. Kereta Api (Persero) dan ganti rugi tersebut diberikan bagi orang-orang yang benar-benar penumpang dengan bukti adanya tiket kereta api yang sesuai pada hari penumpang mengalami kerugian. Bentuk tanggung jawab PT. Kereta Api (Persero) adalah adanya ganti rugi bagi korban kecelakaan kereta api penumpang kelas ekonomi dengan bentuk santunan untuk biaya perawatan dan meninggal dunia dengan ketentuan yang berlaku. Untuk kerugian berupa keterlambatan, kurangnya kenyamanan, kehilangan atau kerusakan barang bawaan bukan merupakan tanggung jawab PT. Kereta Api
98
(Persero). Hal tersebut akan menjadi tanggung jawab PT. Kereta Api (Persero) jika dapat dibuktikan bahwa PT. Kereta Api (Persero) bersalah atau ada faktor kesengajaan dari pihak penyelenggara (PT. Kereta Api). Apabila yang mengalami kerugian adalah orang yang tidak mempunyai tiket tetapi mengalami kerugian disebabkan pengoperasian angkutan kereta api, misal:terjadi tabrakan antara kereta dengan kendaraan bermotor. Secara hukum, pihak kereta api tidak ada kewajiban untuk mengganti kerugian. Namun apabila dapat dibuktikan bahwa pihak kereta api lalai maka dapat menuntut kerugian.
B. Saran 1. Dari adanya suatu kecelakaan kereta api, pihak PT. Kereta Api (Persero) harus mampu dan mau belajar dari pengalaman-pengalaman yang telah lalu mengenai penerapan kinerja yang kurang sesuai di lapangan dan berkomitmen tidak mengulangi di masa mendatang. 2. Dengan memperhatikan kesejahteraan para petugas kereta api, diharapkan dapat berbanding lurus dengan tanggung jawab yang mereka emban. 3. Memperhatikan kenyamanan dan keselamatan konsumen dengan cara memeriksa secara rutin keadaan petugas dan adanya perbaikan sarana dan prasarana kereta api itu sendiri, baik keadaan dalam gerbong, masinis dan petugas lain, jalan rel, dan keadaan sekitar rel.
99
4. Pengangkutan kereta api penumpang kelas ekonomi merupakan angkutan massal yang tidak pernah sepi dari pengguna jasanya terutama di saat Hari Raya Idul Fitri maupun hari libur lainnya, hendaknya tidak diberlakukan karcis “bebas tempat duduk” sehingga penumpang tidak berdesak-desakan ataupu terjadi kelebihan muatan yang mengakibatkan kecelakaan. Akan lebih baik adanya kereta api tambahan untuk mengatasi penumpang yang terlalu banyak. 5. Melihat dari letak stasiun yang ada di wilayah Daerah Regional VI Yogyakarta
yang
“belum
steril”,
hendaknya
tingkat
keamanan,
kenyamanan, dan ketertiban lebih ditingkatkan. 6. Kereta api penumpang kelas ekonomi adalah angkutan yang dapat digunakan oleh semua lapisan masyarakat, hendaknya fasilitas standar dalam kereta api dan stasiun tetap dipertahankan kelayakannya. 7. Peran pemerintah dalam pembangunan hukum pengangkutan lebih ditingkatkan agar lebih terarah dan terpadu. Karena dalam perjanjian pengangkutan, undang-undang memegang peranan penting.
100
DAFTAR PUSTAKA Al-Qur’an Departeman Agama Republik Indonesia, Al-Qur an dan Terjemahannya.
Kelompok Fiqh Abdul Muhsin Sulaiman,Thahir, Menanggulangi Krisis ekonomi Secara Islam, alih Bahasa oleh Anshori Umar Sitanggal, Bandung: Al-Ma’arif, 1985. A. Mas’adi, Ghufron, Fiqh Muamalah Kontekstual, Cet. I, Jakarta : Raja Grafindo Persada,2002. Anwar,Syamsul, “Teori Kausa dalam Hukum Islam Hukum Perjanjian Islam (Suatu Kajian Asas Hukum)”, Proyek Perguruan Tinggi Agama IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 1999-2000. _____________, Hukum Perjanjian Syariah; Studi tentang teori Akad dalam Fikih Muamalat, Jakarta:RajaGrafindo Persada, 2007 Al Qardawi, Yusuf, Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam,Alih bahasa, Didin Hafiduddin, Jakarta: Rabbani Press, 1997. Al-‘assal, Ahmad Muhammad dan Fathi Ahmad Abdul Karim, Sistem Ekonomi Islam, alih bahasa, Abu Ahmadi dan Anshori Umar Sitanggal, Surabaya: Bina Ilmu, 1980. Azhar Basyir, .Ahmad., Asas-asas Hukum Muamalah, Yogyakarta: UII Press, 2004. __________ , .Ahmad, Filsafat Hukum Islam, Bandung: LPPM UISBA, 1995. Dewi, Gemala dkk, Hukum Perikatan Islam di Indonnesia, Yogyakarta: FH UII, 2005. Djamil,Fattrahman, ”Hukum Perjanjian Syari'ah”, dalam Miriam Darus Badrulzaman, Kompilasi Hukum Perikatan, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001. K. Lubis, Suhrawardi., Hukum Ekonomi Islam, Jakarta : Sinar Grafika, 2004. Muhammad, Etika Bisnis Islam, Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2004.
101
Pasaribu, H. Chairuman dan Suhrawardi K. Lubis, Hukum Perjanjian Dalam Islam, Jakarta: Sinar Jaya, 1996. Qurais Shihab, Muhammad, Wawasan al-Qu an; Tafsir Maudhu i Atas Pelbagai Persoalan Umat, Bandung: Mizan, 1999. Qardawi,Yusuf, Norma dan Etika Ekonomi Islam, Jakarta: Gema Insani Press, 1997. Nawab Haider Naqvi,Syed, An Islamic Synthesis, alih bahasa Husin Anis dan Asep Hikmat, Cet. I, Bandung : Mizan, 1985. Yusdani, Transaksi (Akad) dalam Perspektif Islam ,dalam jurnal Millah Vol. II, No. 2 Tahun 2002. Kelompok Undang-Undang dan Peraturan Lainnya Keputusan Mentri Perhubungan Nomor KM 8 Tahun 2001 Tentang Angkutan Kereta Api, www.Dephub.go.id. Keputusan Mentri Keuangan Republik Indonesia No.415/KMK.06/2001 Tanggal17 Juli 2001 Tentang Penetapan Santunan dan Iuran Wajib Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang Alat Angkutan Penumpang Umum di darat, sungai/danau,Ferry/penyebrangan laut dan udara. http://perkeretaapian.dephub.go.id/indexhome.php
Peraturan Pemerintah No.17 Tahun 1965 Tanggal 10 April 1965 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang, http://perkeretaapian.dephub.go.id/indexhome.php.
Peraturan Pemerintah No.81 Tahun 1998 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api, www.Dephub.go.id
Perjanjian kerjasama antara PT.Kereta Api Indonesia (Persero) dengan Konsorsium PT. Jasa Raharja (Persero) dan PT. Jasa raharja Putera Tentang Asuransi Kecelakaan penumpang dan Awak Kereta Api.
Undang-Undang No.23 Tahun 2007 Tentang Perkeretaapian, www.Dephub.go.id. Undang-Undang No.33 Tahun 1964 Tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang, http://perkeretaapian.dephub.go.id/indexhome.php.
102
Undang-undang Perlindungan Konsumen tahun 1999 Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
Kelompok Lain-lain Abdul Aziz Dahlan, (ed), Ensiklopedi Hukum Islam, Jilid 5 (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996). Ensiklopedi Indonesia, Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1990, VI. Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 2002).
Fuady,Munir, Hukum Kontrak dari (Sudut Pandang Hukum Bisnis), Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001. Sofyana, Erima Ika, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Tanggung Jawab dalam Perjanjian Pengangkutan Paket Barang pada PT. CV TIKI cabang Yogyakarta”, Skripsi Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007 Kadir,Abdul, Hukum Pengangkutan Djambatan,1991.
Darat,
Laut dan
Udara,
Jakarta:
__________, Hukum Perjanjian, Bandung: Alumni, 2006. Khairandi,.Ridwan., dan Machsun Tabroni Dkk, Pengantar Hukum Dagang Indonesia 2, Yogyakarta: Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum UII dengan Gama Media, 1999. Lisani,Nurul, Perjanjian Asuransi Jiwa Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Kantor Operasional Yunior Selong Lombok Timur, Skripsi Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2002. Martono, K., Tanggung Jawab Hukum PT. (Persero) Kereta Api Indonesia, www. Bappenas.go.id. Mertokusumo,Sudikno, Mengenal Hukum, Suatu Pengantar, Yogyakarta: Liberty, 1988. Miru,Ahmad & Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
103
Muiz,Imam, Tinjauan Hukum Islam terhadap Tanggung Jawab PT. Pos Indonesia Yogyakarta dalam Pengiriman Barang Paket Pos , Skripsi Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1997. Nasrullah,Najmudin, CSR dalam Perspektif Islam , dalam www.Jurnal.majmu. Wordpress.com. Nasution, A.Z., Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta: Daya Widya, 1999. Prodjodikoro,Wirjono, Azas-azas Hukum Perjanjian Bandung: Mandar Maju, 2000. Purwosutjipto,H.M.N, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 3 ( Hukum Pengangkutan ), Jakarta: Djambatan, 1984. Satrio, J., Hukum Perikatan ; Perikatan yang Lahir dari Undang-Undang II, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994. _______ ., Hukum Perjanjian, Bandung: PT Citra Aditya Bhakti, 1992. Setiawan, R., Pokok-pokok Hukum Perikatan, Bandung: Alumni, 1987. Soekardono, R., Hukum Dagang Indonesia II, Jakarta: Rajawali, 1986. Subekti, Aneka Perjanjian, Bandung: Alumni, 1981. ______, Aspek-aspek Hukum Perikatan Nasional, Bandung: Alumni, 1975. ______, Hukum Perjanjian , Jakarta: Intermasa, 2000. Syamsuddin Meliala,A. Qirom, Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya,Yogyakarta: Liberty, 1985. Tjakcanegara, .Soegijatna., Hukum Pengangkutan Barang dan Penumpang, (Jakarta: Rineka Cipta, 1995). Waluyo, Bambang, Penelitian Hukum dalam Praktek, Cet. III, Jakarta : Sinar Grafika, 2002. Wiradipraja, E. Saefullah, Tanggung Jawab Pengangkutan Dalam Hukum Pengangkutan Udara Internasional, Yogyakarta: Liberty, 1989.
LAMPIRAN I TERJEMAHAN KUTIPAN BERBAHASA ARAB HLM F.N
TERJEMAHAN BAB I Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggungan jawabnya.
8.
15
9
16
Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai ia dewasa dan penuhilah janji; Sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungan jawabnya.
9
18
Dan Sesungguhnya mereka akan memikul beban (dosa) mereka, dan beban- beban (dosa yang lain) di samping beban-beban mereka sendiri, dan Sesungguhnya mereka akan ditanya pada hari kiamat tentang apa yang selalu mereka ada-adakan.
9
19
20
6
Dan kalau Allah menghendaki, niscaya dia menjadikan kamu satu umat (saja), tetapi Allah menyesatkan siapa yang dikehendakiNya dan memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendaki-Nya. dan Sesungguhnya kamu akan ditanya tentang apa yang Telah kamu kerjakan. BAB II Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendakiNya.
22
16
Daud berkata: "Sesungguhnya dia Telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan amat sedikitlah mereka ini"....
LAMPIRAN II BIOGRAFI TOKOH DAN ULAMA
Abdulkadir Muhammad Nama lengkap Abdulkadir Muhammad, lahir 16 Agustus 1937 di Sekayu, Kabupaten Musi, Banyuasin, Sumatra Selatan. Setelah menamatkan SMA Muhammadiyah I tahun 1958 di Yogyakarta, beliau melanjutkan studi pada Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada dan lulus tahun 1966. Pada tahun 1976 beliau mendapat beasiswa ASEAN untuk memperdalam pengetahuan bahasa Inggris dan metode penelitian di Singapura selama satu tahun dan mendapat gelar Diploma. Pada 1960—1963 beliau pernah mengajar di SMA Negeri di Tahuna, Provinsi Sulawesi Utara, Februari 1966 beliau diangkat sebagai dosen Hukum Perdata dan Hukum Dagang pada Fakultas Hukum Universitas Lampung (Unila). Pernah memangku jabatan sebagai Dekan Fakultas Hukum Unila selama dua periode, yaitu 1972—1974 dan 1982—1985. Beliau adalah anggota Tim Inti Program Akta V (Applied Approach) Unila, anggota Dewan Penyunting Penerbit Unila, dan anggota Tim Panelis Badan Akreditasi Nasional (BAN) Perguruan Tinggi Dep-diknas (1997—1999). Jabatan akademik hingga sekarang adalah Guru Besar Hukum Dagang/Hukum Perusahaan pada Fakultas Hukum Unila, Guru Besar Hukum dan Lembaga Keuangan, Hak Kekayaan Intelektual pada Program Studi Magister Ilmu Hukum, dan Hukum Bisnis pada Program Studi Magister Manajemen Program Pasca-sarjana Universitas Lampung. Beliau juga pernah mengikuti penataran/lokakarya bidang Hukum Keperdataan di Fakultas Hukum UGM Yogyakarta (1972), Metodologi Penelitian di Universitas Lampung (1978), penulisan buku ajar di Semarang (1981), Ilmu Budaya Dasar di Bukittinggi (1981), Akta V Baru (Applied Approach) di Padang (1988), di Bogor (1990 dan 1995), serta Penerjemah dan Penyunting Buku Perguruan Tinggi di Bandung (1989). Di samping aktif memberi kuliah, beliau juga adalah penatar dosen yunior, pemakalah seminar, peneliti ilmu hukum, dan penulis buku.Karya tulis berupa buku-buku yang dipublikasikan secara nasional adalah Hukum Acara Perdata (1978); Hukum Surat Berharga (1979); Hukum Perjanjian (terjemahan, 1980); Hukum Koperasi (terjemahan, 1981); Hukum Perikatan (1982); Ilmu Budaya Dasar (1987); Hukum Perdata Indonesia (1990); Hukum Pengangkutan Niaga (1991); Perjanjian Baku dalam Praktik Perusahaan Perdagangan (1992), Hukum Harta Kekayaan (1994); Hukum Perseroan Indonesia (1996); Etika Profesi Hukum(1997); Perkembangan Hukum Keluarga di Beberapa Negara Eropah (1998); Hukum Perusahaan Indonesia (1999); Hukum Asuransi Indonesia (1999); Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan (2000); Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual (2001), dan Hukum dan Penelitian Hukum (2004).
Ahmad Azhar Basyir Beliau dilahirkan di Yogyakarta pada tanggal 21 November 1928, Alumnus Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (Sekarang UIN Sunan Kalijaga) Yogyakarta tahun 1956. Beliau memperdalam bahasa Arab di Universitas Bagdad pada tahun 1957. Beliau memperoleh gelar Magister pada Universitas Cairo dalam Dirasah Islamiyah tahun 1965 dan mengikuti pendidikan Purna Sarjana Filsafat di UGM dengan bidang Filsafat Islam dengan rangkapan Islamologi, Hukum Islam dan Pendidikan Agama Islam. Beliau adalah Ketua PP Muhammadiyah, periode 1990-1995 dan meninggal dunia sebelum habis masa jabatan tahun 1994. Karangan beliau antara lain : Citra Manusia Muslim (1982), Citra Masyarakat Muslim (1983), Refleksi Atas Persoalan Keislaman, dll. Hasbi Ash-Shiddieqy Nama lengkapnya Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, dilahirkan di Lokhsumaweh, Aceh Utara pada tanggal 10 Maret 1904, Beliau adalah putra seorang ulama terkemuka dan mempunyai hubungan darah dengan Abu Ja'far Ash Shiddieqy. Pertama-tama beliau belajar dari ayahnya, kemudian ke pondok-pondok selama 15 tahun. Pada tahun 1927 beliau belajar di Sekolah AlIrsyad Surabaya. Semenjak tahun 1950 hingga 1960 beliau menjadi dosen di PTAIN Yogyakarta. Beliau dikukuhkan menjadi Guru Besar dalam ilmu Syariah pada tahun 1927. Kemudian pada bulan Juli 1975 beliau dianugerahi gelar Doktor Honoris Causa dalam bidang ilmu Syariah. Beliau termasuk ulama besar Indonesia yang telah banyak menulis buku antara lain Tafsir An Nur, 2002 Mutiara Hadits, Hukum Antar Golongan dan Islam, Peradilan dan Hukum Acara Islam, Ilmu Fiqih Islam, dll. Karya-karyanya banyak dipakai sebagai standar mahasiswa, terutama di Fakultas Syariah. Quraish Shihab Prof. Dr. Muhammad Quraish Shihab adalah seorang cendekiawan muslim dalam ilmu-ilmu Al Qur'an dan mantan Menteri Agama pada Kabinet Pembangunan VII(1998). Ia dilahirkan di Rappang, pada tanggal 16 Februari 1944. Pada tahun 1958 Ia berangkat ke Kairo, Mesir, dan diterima di kelas II Tsanawiyah Al-Azhar. Tahun 1967, dia meraih gelar Lc (S-1) pada fakultas Ushuluddin jurusan Tafsir dan Hadits Universitas Al Azhar. Ia kemudian melanjutkan pendidikan di fakultas yang sama dan pada tahun 1969 meraih gelar MA untuk spesialisasi bidang Tafsir Al Qur'an dengan tesis berjudul Al-I'jaz AlTasyri'i li Al-Qur'an Al-Karim. Tahun 1982 Ia meraih doktornya dalam bidang ilmu-ilmu Al Qur'an dengan disertasi yang berjudul Nazhm Al-Durar li AlBiqa'iy, Tahqiq wa Dirasah. Sejak 1984 Quraish Shihab ditugaskan di Fakultas Ushuluddin dan Fakultas Pasca Sarjana IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Ia juga dipercayakan untuk menduduki berbagai jabatan. Antara lain: Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat (sejak 1984); Anggota Lajnah Pentashbih Al Qur'an Departemen
Agama (sejak 1989); Anggota Badan Pertimbangan Pendidikan Nasional (sejak 1989). Ia juga terlibat dalam beberapa organisasi profesional; antara lain: Pengurus Perhimpunan Ilmu-Ilmu Syari`ah; Pengurus Konsorsium Ilmu-Ilmu Agama Departemen Pendidikan dan Kebudayaan; dan Asisten Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI). Beberapa buku yang sudah Ia hasilkan antara lain : 1. Tafsir Al-Manar, Keistimewaan dan Kelemahannya (Ujung Pandang: IAIN Alauddin, 1984) 2. Filsafat Hukum Islam (Jakarta:Departemen Agama, 1987); 3. Mahkota Tuntunan Ilahi (Tafsir Surat Al-Fatihah) (Jakarta:Untagma, 1988) 4. Membumikan Al Qur'an (Bandung:Mizan, 1992) . Buku ini merupakan salah satu Best Seller yang terjual lebih dari 75 ribu kopi. 5. Tafsir Al-Mishbah, tafsir Al-Qur’an lengkap 30 Juz (Jakarta: Lentera Hati) Sayyid Qutb Sayyid Qutb adalah seorang ilmuwan, sastrawan sekaligus pemikir dari Mesir. Ia lahir di daerah Asyut, Mesir tahun 1906, di sebuah desa dengan tradisi agama yang kental. Ia berhasil masuk pada perguruan tinggi Tajhisziyah Dar al Ulum, sekarang Universitas Cairo. Tahun 1933, Qutb mendapat gelar Sarjana Pendidikan. Kemudian ia menuntut ilmu di tiga perguruan tinggi di negeri Paman Sam (Amerika Serikat). Wilson's Teacher's College di Washington, Greeley College di Colorado juga Stanford University di California. Studi di banyak tempat yang dilakukannya memberi satu kesimpulan pada Sayyid Qutb. Hukum dan ilmu Allah saja muaranya. Banyak problem yang ditemuinya di beberapa negara. Secara garis besar Sayyid Qutb menarik kesimpulan, bahwa problem yang ada ditimbulkan oleh dunia yang semakin matre dan jauh dari nilai-nilai agama. Ia kembali ke Mesir dan bergabung dengan kelompok pergerakan Ihkawanul Muslimin. Tapi pada tahun 1951, pemerintahan Mesir mengeluarkan larangan dan pembubaran Ikhwanul Muslimin. Juli 1954, Sayyid menjabat sebagai pemimpin redaksi harian Ikhwanul Muslimin. Tapi harian tersebut tak berumur lama, karena dilarang beredar oleh pemerintah. Mei 1955, Sayyid Qutb ditahan dan dipenjara dengan alasan hendak menggulingkan pemerintahan yang sah. Kemudian hukumannya menjadi lebih berat yaitu hukuman mati. Tepat pada tanggal 29 Agustus 1969, beliau syahid. Sebelum menghadapi ekskusinya, Sayyid Qutb sempat menuliskan corat-coret sederhana, tentang pertanyaan dan pembelaannya. Kini corat-coret itu telah menjadi buku berjudul, "MENGAPA SAYA DIHUKUM MATI."
Subekti Nama lengkapnya adalah Prof. Subekti, SH. Beliau pernah menjabat sebagai Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Guru Besar Hukum Perdata di Universitas Indonesia Serta pernah menjabat sebagai salah seorang dosen tetap UGM Yogyakarta. Beberapa karyanya antra lain, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Hukum Perjanjian, Hukum Pembuktian, dan Aneka Perjanjian Syamsul Anwar Syamsul Anwar lahir tahun 1956 di Midai, Natuna, Kepulauan Riau. Pendidikan terakhir adalah S3 IAIN (sekarang UIN) Sunan Kalijaga 2001. Tahun 1989-1990 kuliah di Universitas Leiden dan tahun 1997 di Hartford Seminary, Hartford, USA. Sejak tahun 1983 hingga sekarang menjadi dosen tetap UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan tahun 2004 diangkat menjadi guru besar. Selain itu ia juga memberikan kuliah pada sejumlah Perguruan Tinggi, seperti UMY, UMP, Program S3 Ilmu Hukum UII, PPS IAIN Ar-Raniry Banda Aceh dan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Pernah menjabat sekretaris Prodi Hukum Islam PPS IAIN Sunan Kalijaga (1999), Dekan Fakultas Syariah Sunan Kalijaga (19992003). Seminar dan penelitian yang pernah diikuti antara lain: tahun 2003 di Leiden disponsori oleh International Institute for Asian Studies (IIAS) dan tahun 2007 di Kairo, Program Visiting Professor Award disponsori oleh UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Selain itu, pernah mengikuti Youth Religious Service di Spanyol tahun 1987. Sekarang aktif di pimpinan Pusat Muhammadiyah dengan jabatan terakhir Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid periode 2000-2005 dan 20052010. Karya ilmiah antara lain adalah buku Islam, Negara dan Hukum (terjemahan, 1993), Studi Hukum Islam Kontemporer (2006 dan 2007), serta artikel-artikel ilmiah tentang hukum islam di beberapa jurnal seperti Islam Futura, Profetika, Mukaddimah, Al-Jami ah, Islamic Law and Society (Leiden) dan lainlain.
LAMPIRAN IV
RINCIAN BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BAGAN I
KASI SUMBER DAYA MANUSIA DAN UMUM
KASUBSI SUMBER DAYA MANUSIA
KASUBSI KERUMAHTANGGAAN DAN UMUM
KASUBSI HUKUM
KASUBSI HIPERKES DAN KESELAMATAN KERJA
BAGAN II
KASI KEUANGAN
KASUBSI ANGGARAN DAN AKUNTANSI
KASUBSI ADMINISTRASI DAN KEUANGAN
BAGAN III KASI OPSAR
WASI OPTEL
KASUBSI OPNIS DAN OPKA
WASI OPSAR
KASUBSI SARBAR
KASUBSI SARPEN
KASUBSI KAMTIB
UPT UPT STASIUN STASIUN
BAGAN IV
KASI SINTELIS
WASI SINTELIS
KASUBSI SINYAL
KASUBSI PROGRAM
SSK
RLU
TSK
RLU
KASUBSI TELKOM
KEPALA PUSDAL OPKA
BAGAN V
KASI JALAN REL DAN JEMBATAN
WASI JALAN REL
WASI JEMBATAN
KASUBSI PROGRAM
KASUBSI KONSTRUKSI
SK
DK
JRK
KASUBSI JEMBATAN
