TANGGUNG JAWAB PEN6ANGKUT UDARA ATAS KETERLAMBATAN PENGANGKUTAN PENUMPANG DALAM PENERBANGAN DOMESTIK

ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

S K R I PS I

t/ / c ^ A / ^ / e j 7 d

2

MARTHINLUTHER TARIGAN

TANGGUNG JAWAB PEN6ANGKUT UDARA ATAS KETERLAMBATAN PENGANGKUTAN PENUMPANG DALAM PENERBANGAN DOMESTIK m i l j k FfcRhUb i a k a a n

UNIYERSI1 AS A iK L A N G O A ”

S U R U A Y A

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA SURABAYA

1993

SKRIPSI

TANGGUNG JAWAB PENGANGKUT ... MARTHIN LUTHER TARIGAN


TANGGUNG JAWAB PENGANGKUT UDARA ATAS PENGANGKUTAN PENUMPANG

DALAM

KETERLAMBATAN

PENERBANGAN DOMESTIK

SKRIP3I

DIAJUKAN

UNTUK

MELENGKAPI

TUGAS

DAN

MEMENUH.I

SYARAT-SYARAT UNTUK MSNCaPf.r GELAR SARJANA HUKUM

OLK::

MARTHIN UJYHkS TARIGAN G389T j5Q89

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIR.LANGGA SURABAYA 1993

SKRIPSI



Telah diuji pada tanggal 23 Juli 1993

Panitia Penguji : JCetua

: Sri Woelan Azis, S. H.

Sekretaris

: Dra. H. Soendari Kabat, S. H

Anggota

Samzari Boentoro, S. H.

\► A. Oemar Wongsodi wirjo, S. H

Djo’eo Slamet, S. H.

SKRIPSI



Kupersembahkan buat :

Bapak dan Jbunda Tercinta, Kakak dan Adik-adikku

" Permulaan hikmat adalah takut ■akan Tuhan, semua orang yang melakukannya berakal budi yang balk Mazmur 1 1 1 : 1 0

SKRIPSI



KATA PENGANTAR Segala puji syukur. hormat Allah

Bapa

sehingga

yang

saya

melengkapi mencapai

dapat

tugas gelar

telah

dan

memberikan

kasih

menyelesaikan

dan

kemuliaan

memenuhi

kesarjanaan

kepada

karuniaNya

skripsi

ini

guna

syarat-syarat pada

untuk

Fakultas

Hukum

Universitas Airlangga. Saat ini dunia penerbangan di negara mengalami

perkembangan

peraturan

yang

yang

mengaturnya

sangat

kita

pesat

belumlah

sedang

sementara

memadai

sehingga

kemungkinan terjadinya sengketa antara pihak pemakai jasa angkutan udara dengan pihak yang

menyelenggarakan

dapat

saja terjadi setiap saat. Karenanya pada skripsi ini saya mencoba untuk meninjau mengenai

permasalahan

keterlambatan

penulisan skripsi ini

tersebut

pengangkutan.

saya

banyak

khususnya

Memang

menghadapi

dalam kendala-

kendala seperti kurangnya literatur yang membahas tentang angkutan udara khususnya mengenai keterlambatan tidak ada sama sekali. enggannya mahasiswa Semoga

untuk

perusahaan

melakukan

keterbatasan

itu

penerbangan

penelitian dapat

dan

memacu

menerima

sebagainya.

para

pembaca

sekalian agar semakin memikirkan mengenai angkutan

udara

khususnya dalam perlindungan hukum kepada konsumen. Tanpa bimbingan dan bantuan serta diberikan. skripsi ini mungkin belum dapat

SKRIPSI

fasilitas

yang

selesai

pada



waktunya. Untuk itu pada kesempatan ini saya terima

kasih

Boentoro,

dan

hormat

saya

kepada

mengucapkan

Bapak

S.H. selaku dosen pembimbing dan

Samzari

penguji

yang

telah banyak memberikan bimbingan kepada saya. Tak lupa terima kasih juga saya sampaikari kepada 1. Dekan dan seluruh pimpinan Fakultas Hukum Airlangga 2. Para

:

Universitas

;

guru

besar,

dosen.

asisten

yang

selama

ini

memberikan bimbingan kepada saya dalam menuntut ilmu ; 3. Ibu Sri Woelan Azis, S.H., Bapak

A.Oemar

Slamet.S.H.

Ibu Dra. H.Soendari K a b a t .,

Wongsodiwirjo.S.H.,

selaku

panitia

Bapak

penguji

Djoko

yang

berkenan

4. Segenap karyawan Fakultas Hukum Universitas

Airlangga

menguji skripsi ini ;

yang telah banyak membantu dalam proses perkuliahan ; 5. Segenap

pimpinan

dan

karyawan

Direktorat

Sosial

Politik Daerah Tingkat I Jawa Timur ; 6.

Segenap

pimpinan

dan

karyawan

Kantor

Wilayah

Departemen Perhubungan Jawa Timur ; 7. Segenap pimpinan dan karyawan PT Angkasa Pura I Juanda yang telah membantu penelitian lapangan ; 8.

Segenap

pimpinan

dan

karyawan

PT

Sempati

Air

perwakilan Surabaya ; 9. Segenap pimpinan

dan

karyawan

PT

Garuda

Indonesia

Perwakilan Surabaya ; ii

SKRIPSI



10.Segenap karyawan

dan

pimpinan

PT

Mandala

Airlines

Perwakilan Surabaya ; 11.Bapak

Captain

Nurwahyono

yang

telah

meluangkan

waktunya untuk melakukan wawancara ; 12.Bapak

Captain

Terang

Pinem

yang

waktunya untuk melakukan wawancara

telah

meluangkan

;

13.Bapak A.G. Freddy yang telah meluangkan waktunya untuk melakukan wawancara ;

•

14.Saudara-saudari yang terkasih di persekutuan doa

Unit

Kegiatan Kerohanian Kristen Universitas Airlangga ; 15.Rekan-rekan di Gubeng Kertajaya

IX

F/15

yang

telah

banyak membantu penyusunan skripsi ini ; 16.Khususnya kepada Bapak dan Ibu saya yang terkasih yang dengan

susah

payah

dan

penuh

kasih

membesarkan.

mendidik dan membimbing saya, bakti, kasih

dan

saya sampaikan. Kepada kakak dan adik-adik

saya

cinta juga

kasih dan cinta saya sampaikan. Akhirnya dengan segala

kelemahan

skripsi ini, saya berharap semoga dapat

dan

kekurangan

bermanfaat

bagi

para pembaca sekalian. Surabaya. .

Juli 1993

hormat saya.

Marthin Luther Tarigan 038912989

'

ill

SKRIPSI



ABSTRAK Peranan angkutan udara dalam pengangkutan orang/penumpang semakin hari semakin dibutuhkan dan juga frekuensi penerbangan semakin meningkat. Karenanya kemungkinan timbulnya

perselisihan

antara

pengangkut

dan

penumpang

khususnya

mengenai

keterlambatan pengangkutan cukup besar. Di dalam proses pengangkutan orang/penumpang sering kali terjadi keterlambatan pengangkutan yang disebabkan karena kesalahan tekhnis, kesalahan dalam pengurusan administrasi, cuaca buruk, dipakainya Bandar udara untuk penumpang VIP maupun karena tindakan sengaja dari pihak pengangkut atau perusahaan penerbangan. Hal ini jelas sangat merugikan penumpang yang hendak bepergian dengan menggunakan jasa angkutan udara.

SKRIPSI



DAFTAR ISI Halaman HALAMAN PENGESAHAN HALAMAN MOTTO KATA PENGANTAR ............ '.....................

i

DAFTAR ISI ........................ !.............

iv

BAB I

: Pendahuluan

........■..................

1. Permasalahan

•

: Latar Belakang dan

Rumusannya ........................

1

.................

4

2. Penjelasan Judul

3. Alasan Pemilihan Judul

...........

5

4. Tujuan Penulisan .................

6

5 . Metodologi

7

...... .................

6. Pertanggungjawaban Sistematika BAB II

1

: Perjanjian

Penganigkutan

...

Penumpang

dengan Pesawat Terbang di Indonesia .. 1. Syarat-syarat terbentuknya

Per

janjian Pengangkutan Penumpang 2. Para

Pihak

Dalam

Pengangkutan Penumpang

9

12

....

12

Perjanjian ........

16

3. Hak dan Kewajiban Pengangkut Udara

23

4. Hak dan Kewajiban Penumpang......

25

BAB III : Pertanggungjawaban Pengangkut Udara Terhadap Kerugian yang di D e n t a Penumpang

............................

26

iv

SKRIPSI



1. Sebab-sebab Terjadinya Keterlamba tan Pesawat Terbang

..............

26

2. Terjadinya Kerugian yang diderita Penumpang karena Keterlambatan

...

31

3. Kerugian karena Keterlambatan yang Menjadi Tanggung Jawab Pengangkut Udara dan yang Tidak Menjadi Tanggung Jawab Pengangkut Udara BAB IV

: Prosedur Penuntutan Ganti Rugi

..

34

.....

43

1. Pihak yang Berhak Menuntut Ganti Rugi

BAB V

..............................

43

2. Besar Kerugian yang Dapat dituntut

47

3. Penyelesaian Klaim Ganti Rugi

50

: Penutup

....

...............................

54

1. Kesimpulan .........................

54

2 . Saran ............... •..............

55

DAFTAR BACAAN ...................................

57

LAMPIRAN : 1. Surat Keterangan survey. 2.

Syarat

-

Syarat

Perjanjian

PT

Garuda

Syarat

Perjanjian

PT

Merpati

Indonesia. 3.

Syarat

-

Nusantara Airlines. 4. Jadwal Penerbangan tiap -

tiap

Perusahaan

Penerbangan yang diterima PT Angkasa Pura I cq

SKRIPSI

Divisi Operasi ATC Juanda.



M I L I K. fEKI*UJ»1AK.AAN -UNITHKSH AS A IKLAN GOA" S U R A B A Y A

BAB I P E H D A H U L U A N 1. Permasalahan ± Latar Belakanq dan Rumusannya Pelaksanaan pembangunan disegala bidang realisasi

dari

tujuan

Pembangunan

merupakan

Nasional,

mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur

yaitu,

yang

merata

materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang Dasar 1945. Pembangunan disegala juga

meliputi

meliputi

pembangunan

perhubungan

telekomunikasi,

barang

dibidang

darat. dan

bidang

yang

dan

serta

seluruh penjuru tanah air. Salah satu

tersebut

perhubungan

laut

jasa

Undang-

udara.

informasi

hasil

nyata

ke dari

pembangunan di bidang perhubungan adalah semakin pesatnya pertumbuhan pengangkutan darat. Sejalan perkembangan tumbuh

dengan

pembangunan

pengangkutan,

pula

laut dan udara.

dengan

perhubungan

bidang pengangkutan pesat

daerah

menggunakan pesawat terbang. Pengangkutan barang dengan menggunakan

pesawat

udara

perusahaan-perusahaan

pengangkutan udara yang melakukan pengangkutan atau barang dari suatu daerah ke

penumpang

lainnya

dengan

penumpang atau

t e r b a n g ini

semakin

dibutuhkan karena faktor kecepatan yang dimilikinya lebih

unggul

dibandingkan

Selain itu letak

alat

geografis

serta

dan

transportasi perkembangan

jauh

lainnya. ekonomi

1

SKRIPSI



2

negara

kita

yang

semakin

meningkat

sangat

mendukung

penggunaan pesawat terbang sebagai alat transportasi yang utama.

Karenanya

lama semakin

peranan

penting

angkutan

untuk

udara

mengangkut

orang dan barang. Sebab itu sudah

ini

semakin

penumpang

eelayaknyalah

atau

masalah

perlindungan bagi para pemakai jasa angkutan udara

perlu

mendapat perhatian yang serius. Berkaitan pengangkutan

dengan

penumpang,

masalah sering

keterlambatan

kali

dalam

penerbangan kita terjadi. Hal ini jelas sangat para pemakai jasa angkutan udara.

mengingat

merugikan biaya

dikeluarkannya untuk ongkos pengangkutan yang juga

faktor

kecepatanlah

sebagai

alasan

dunia

yang

besar

dan

digunakannya

angkutan udara ini sebagai alat transport. Di negara kita peraturan

yang

mengatur

pengangkutan udara adalah Luchtvervoor 1939 nomor 100 atau disebut juga Udara

mengenai

Ordonanntie, Stb.

Ordonansi

Pengangkutan

(selanjutnya disingkat OPU) yang mengatur

pengangkutan penumpang, bagasi

dan

mengenai

pengangkutan

barang

serta pertanggungjawaban pengangkut udara. Selain OPU masih ada peraturan lain yang mengenai penerbangan yaitu Undang-Undang Nomor

mengatur 83

1958 tentang penerbangan. Hanya saja undang - undang tidak mengatur mengenai keterlambatan pengangkutan.

SKRIPSI

tahun ini Pada



3

tanggal

25

mei

1992

DPR

RI

dalam

sidangnya

telah

menyetujui dan mengesahkan RUU Penerbangan Nasional diajukan

oleh

Pemerintah

menjadi

Undang-Undang

yang Nomor

15 Tahunl992 tentang Penerbangan. Undang-undang ini mulai berlaku

pada

tanggal

17

September

1992.

Dengan

diberlakukannya Undang-Undang Nomor 15 tahun 1992 tentang penerbangan maka Undang-Undang nomor 83 tahun 1958 dicabut

dan

tidak

peraturan-peraturan

berlaku yang

lagi.

mengatur

Namun

sudah

demikian

penerbangan

itu

belumlah cukup mengatur segala permasalahan

yang

timbul

dalam dunia penerbangan.

kali

timbul

Karenanya

sering

perselisihan antara pengangkut dan pemakai jasa

angkutan

udara. Dalam hal ini pemakai jasa angkutan udara

sebagai

pihak yang lemah seringkali dikalahkan. Berdasarkan kenyataan yang telah diuraikan diatas, ada

beberapa

permasalahan

yang

memerlukan

pemecatian

secara cermat berdasarkan peraturan-peraturan dan

dikaitkan

dengan

kenyataan

yang

yang

terjadi

ada dalam

praktek. yaitu : a. Bagaimanakah

terbentuknya

perjanjian

pengangkutan

penumpang dengan pesawat terbang di Indonesia ? b. Bagaimanakah pertanggungjawaban pengangkut udara

bila

terjadi kerugian karena keterlambatan pengangkutan ? c. Bagaimana prosedur

SKRIPSI

klaim

ganti

rugi

yang

diajukan



4

penumpang ? 2. Penjelasan Judul Adapun judul skripsi PENGANGKUT

UDARA

PENUMPANG DALAM

ATAS

:

- Pengertian

Tanggung sesuatu

ada 1ah

TANGGUNG

KETERLAMBATAN

PENERBANGAN

sebagai berikut

menanggung

ini

DOMESTIK

Jawab

(kalau

ada

PENGANGKUTAN

dapat

adalah

JAWAB

dijelaskan

keadaan

sesuatu

hal

wajib boleh

dipermasalahkan, diperkarakan dan sebagainya).* - Pengertian Pengangkut penerbangan

yang

Udara

adalah

mengadakan

suatu

perusahaan

persetujuan

mengangkut penumpang, bagasi atau barang dengan

untuk pesawat

u d a r a .2 - Pengertian Keterlambatan adalah hal atau suatu yang tidak tepat

pada

waktu 3 misalnya terlambat dua jam.

yang

telah

keadaan

ditentukan,

- Pengertian Pengangkutan adalah. Perjanjian timbal balik antara pengangkut dengan penumpang, dimana pengangkut mengikatkan diri untuk *W.J.S.Purwodarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia. cet.V, Balai Pustaka. Jakarta. 1976, h. 1014. 2 E.Suherman, Masalah Tanggung Jawab pada Charter Pesawat Udara dan Beberapa Masalah lain dalam bidang Penerbangan. Alumni, Bandung, 1979, (selanjutnya disebut E.Suherman I) h.37. 3 W . J .S .Purwodarminta, o p .c i t .,h .557.

SKRIPSI



5

menyelenggarakan pengangkutan penumpang atau orang dari suatu tempat ke tempat tujuan tertentu dengan selamat, sedangkan penumpang mengikatkan diri untuk membayar uang angkutan. - pengertian Penumpang adalah setiap orang yang

diangkut

oleh pengangkut berdasarkan perjanjian angkutan 5 atau tanpa bayaran. - Pengertian

Penerbangan

Domestik

adalah

antara dua tempat yang terletak di satu

dengan

penerbangan

negara.

tanpa

ada perjanjian pendaratan di suatu negara lain.^ Dari penjelasan kata demi kata judul di atas dapat diketahui pengertian suatu

keadaan

judul

dimana

secara

keseluruhan,

pengangkut

atau

yaitu.

perusahaan

penerbangan wajib menanggung sesuatu yang terjadi

karena

tidak

orang/

dapat

menyelenggarakan

pengangkutan

penumpang tepat pada waktunya pada penerbangan

di

dalam

wilayah Indonesia.

3. Alasan Pemi1ihan Judul Alasan

saya

memilih

judul

skripsi

ini

adalah

4

H.M.N. Purwosutjipto. Pengertian Pokok Hukum Daaanq Indonesia-Hukum Pengangkutan. Jilid III, cet. III. Djambatan. Jakarta. 1987, h.l. 5 E.Suherman I . o p ■c i t .. h.78. .Suherman.W i 1ayah Udara dan Wilayah Dirgantara. Alumni, Bandung, 1984, (Selanjutnya disebut E.Suherman II ) h. 231.

SKRIPSI



6

mengingat peranan angkutan udara dalam pengangkutan orang /penumpang frekuensi

semakin

hari

penerbangan

semakin semakin

dibutuhkan

dan

meningkat.

juga

Karenanya

kemungkinan timbulnya perselisihan antara pengangkut penumpang khususnya mengenai cukup

besar.

Di

dalam

keterlambatan

proses

dan

pengangkutan

pengangkutan

penumpang sering kali terjadi keterlambatan

orang/

pengangkutan

yang disebabkan karena kesalahan tekhnis, kesalahan dalam pengurusan administrasi, cuaca buruk,

dipakainya

bandar

udara untuk penumpang VIP maupun karena tindakan dari pihak pengangkut atau ini

jelas

sangat

perusahaan

merugikan

sengaja

penerbangan.

penumpang

yang

Hal

hendak

bepergian dengan menggunakan jasa angkutan udara. Bertitik tolak dari uraian di membahas keterlambatan

atas,

pengangkutan

saya

hendak

penumpang

dengan

pesawat terbang berdasarkan peraturan pengangkutan yang berlaku di Indonesia dan dikaitkan

dengan

udara

kejadian

di dalam prakteknya. 4. Tu iuan Penulisan Tujuan penulisan skripsi ini adalah : i.

Untuk memenuhi persyaratan kurikuler dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas

Hukum

Universitas

Airlangga Surabaya. ii. Untuk mendalami dan mengetahui

SKRIPSI

lebih

lanjut

bidang



7

hukum

angkutan

udara

jawab

pengangkut

khususnya

udara

mengenai

terhadap

tanggung

kerugian

yang

diderita penumpang akibat keterlambatan pengangkutan. iii.Sebagai 3umbangan pemikiran dan informasi dalam hukum angkutan udara, pengangkut

khususnya

udara

mengenai

bila

terjadi

pengangkutan penumpang dengan mungkin

berguna

bagi

tanggung

para

keterlambatan

pesawat pemakai

jawab

terbang jasa

yang

angkutan

uda ra . iv. Sebagai

sumbangsih

untuk

menambah

perbendaharaan

kepustakaan ilmu hukum pada perpustakaan

Universitas

Airlangga Surabaya.

5. Metodolocri a. Pendekatan Masalah Untuk

mendapatkan

permasalahan pendekatan

dalam secara

penjelasan

skripsi

ini

yuridis-praktis.

saya

menggunakan

beberapa

praktis

ketentuan

dimaksudkan,

yang saya

perundang-undangan

lain.

mengamati

dan

yang

1939/

Pendekatan

kejadian-kejadian yang mungkin terjadi di dalam

SKRIPSI

secara

permasalahan

berlaku mengenai angkutan udara yaitu OPU Stb. dan

pokok

Pendekatan

yuridis dimaksudkan, saya mencoba mengamati yang dikaitkan dengan peraturan

atas

100

secara meneliti praktek.



8

misalnya

tentang

tanggung

jawab

keterlambatan, besarnya ganti oleh

pengangkut

bila

sebagainya dan pada

rugi

yang

terjadi

akhirnya

pengangkut harus

atas dibayar

keterlambatan

disusun

suatu

dan

kesimpulan

yang merupakan jawaban atas permasalahan. b. Sumber Data. Data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini diperoleh dari

:

- Data Primer,

yaitu

data

yang

diperoleh

dari

survey lapangan pada perusahaan penerbangan PT

hasil Sempati

Air, PT Mandala Airlines serta kantor cabang PT Angkasa Pura I Juanda. - Data Sekunder, yaitu melalui studi buku-buku

teks,

bahan

kuliah,

perundang-undangan

yang

lain

digunakan

yang

dapat

literatur, majalah,

berlaku

serta

seperti peraturan

sumber-sumber

sebagai

sumber

data

penyusunan skripsi in i. c .Prosedur pengumpulan dan pengolahan data. Di dalam penyusunan skripsi ini, yang saya tempuh yaitu mengumpulkan data

langkah

pertama

literatur

yang

sebanyak-banyaknya dengan cara membaca, mempelajari bukubuku, peraturan perundang-undangan yang berlaku, majalahmajalah dan

surat

kabar

yang

ada

hubungannya

permasalahan yang akan dibahas. Langkah berikutnya,

SKRIPSI

dengan saya



9

mengumpulkan data dari hasil pengamatan dengan

melakukan

penerbangan

PT

wawancara

dengan

Sempati Air,

PT

lapangan pihak

Mandala

yaitu,

perusahaan Airlines

kantor cabang PT Angkasa Pura

I

Juanda.

yang diperoleh dari literatur

dibandingkan

dan

Kemudian

data

dengan

data

yang diperoleh dari pengamatan di lapangan, diolah

serta

dikaitkan dengan permasalahan yang akan dibahas di

dalam

bab-bab

dengan

pokok

melalui

studi

dan

bahasannya

sub

bab-sub

bab

sesuai

mas ing-mas in g .

d .Analisis Data. Data-data

yang

diperoleh

baik

literatur maupun studi lapangan kemudian dianalisa dengan menggunakan

metode

Ana lisa

Deskriptif.

Dengan

metode

analisa deskriptif dimaksudkan, semua data yang terkumpul disusun,

dipelajari

perundang-undangan

dan yang

dikaitkan mengaturnya

dengan serta

peraturan teori-teori

atau pendapat para ahli dibidang hukum udara dan berakhir pada suatu kesimpulan yang merupakan jawaban atas

segala

permasalahan yang dibahas.

6. Pertanggungjawaban Sistematika Skripsi ini terdiri dari lima bab dimana tiap-tiap bab dibagi

lagi menjadi sub bab-sub bab. Bab I

pendahuluan dimana pada bab ini diuraikan

SKRIPSI

merupakan

tentang

latar



belakang penyusunan Juga

diuraikan

skripsi

penjelasan

dan

rumusan

judul

kata

permasalahan. demi

kata

dan

sekaligus penjelasan secara keseluruhan, alasan pemilihan judul yaitu uraian tentang mengapa judul ini yang dipilih serta hal apa yang menarik dari

judul

tersebut.

penulisan, metodologi yang digunakan di dalam skripsi

serta

pertanggungjawaban

Tujuan

penyusunan

sistematika

juga

diuraikan pada bab pendahuluan. Bab

II

menjelaskan

bagaimana

terbentuknya

perjanjian pengangkutan penumpang yang diadakan oleh para pihak serta hak dan kewajiban ini

berkaitan

dengan

pertanggungjawaban keterlambatan

masing-masing

dengan

pengangkut

pengangkutan

bab

pihak.

. Ill

udara

penumpang

Hal

tentang

bila

terjadi

dengan

pesawat

terbang. Bab III membahas tentang sebab - sebab keterlambatan. menyebabkan

Akan

diuraikan

terjadinya

hal-hal

keterlambatan

apa

terjadinya saja

pengangkutan.

kerugian yang timbul pada penumpang serta tanggung pengangkut

udara

atas

kerugian ~ karena

penuntutan

. akan

ganti

membahas rugi

prosedur

bila

penumpang serta pihak-pihak yang

SKRIPSI

jawab

keterlambatan

pengangkutan. Bab IV

yang

terjadi berhak

atau

tata

cara

kerugian

pada

menuntut

ganti



11

rugi. Juga dibahas tentang

pembayaran

ganti

rugi

yang

dilakukan pengangkut udara kepada pihak yang berhak

atas

ganti rugi. Bab V merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran. Pada kesimpulan saya mencoba merangkum keseluruhan pembahasan pokok

permasalahan

yang

inti dari pada skripsi. Sedangkan saran merupakan atau harapan saya yang mungkin bermanfaat

sebagai

dari

menjadi usulan bahan

pertimbangan bagi para pembaca sekalian.

SKRIPSI



------ r *

*

AS S U R A B A Y A

j I

BAB II

PERJANJIAN PENGANGKUTAN PENUMPANG DENGAN PESAWAT TERBANG DI INDONESIA 1. Svarat-Syarat

Terbentuknya

Perjanjian

Pengangkutan

Penumpang Perjanjian

pengangkutan

pada

umumnya

perjanjian pengangkutan penumpang dengan pesawat khususnya merupakan bagian dari

perjanjian

dalam

Hukum

Kitab

Undang-Undang

dan terbang

yang

diatur

Perdata

(untuk

selanjutnya disingkat KUHPe r ). Di dalam pasal 1320 KUHPer ditegaskan

:

Untuk sahnya persetujuan-persetujuan diperlukan empat syarat : 1. sepakat mereka yang mengikatkan diri ; 2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan ; 3. suatu hal tertentu ; 7 4. suatu sebab yang ha l a l . Hal tersebut

yang

terpenting

adalah

butir

setiap

perjanjian

pihak.

Atau

konsensus

dari

tersebut

Dengan

pertama

harus

sering

kata

konsensual dimana suatu

syarat

yang

disebut

pihak lain

yang

kesepakatan harus

sudah

bahwa para

berdasarkan

membuat

perjanjian

perjanjian

perjanjian

menyatakan

berdasarkan

juga

para

dari

perjanjian

itu

bersifat

dianggap

ada

atau terbentuk sejak adanya kata sepakat dari pihak-pihak yang membuatnya. — R.Subekti dan R.Tjitrosudibio.Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. cet.XXI, Pradnya Paramita, Jakarta, h.305.

12

SKRIPSI



13

Perjanjian pengangkutan yang merupakan bagian dari perjanjian pada umumnya juga bersifat konsensual, artinya perjanjian

pengangkutan

terbentuk

sejak

adanya

kata

sepakat atau konsensus dari para pihak. Kata sepakat cukup dengan ucapan

lisan

saja

dan

tidak

ini

disyaratkan

harus-dalam bentuk tertulis. Selain

bersifat

konsensual,

perjanjian

pengangkutan juga bersifat timbal balik,

dimana

belah pihak baik pengangkut maupun penumpang

kedua

/pengirim

mempunyai hak dan kewajiban tertentu. Dengan terbentuknya suatu perjanjian

pengangkutan

yaitu pada saat konsensus maka pada saat itu juga

timbul

hak dan kewajiban pada masing-masing pihak secara

timbal

balik. Dalam pelaksanaan hak dan kewajiban masing- masing pihak, para pihak boleh mengaturnya dibuat secara lisan maupun

tertulis.

sepakat untuk mengatur hak

dan

dibuat

secara

tertulis

dalam

sendiri

yang

dapat

Kalau

para

pihak

kewajiban suatu

masing-masing

akta

tersebut disebut dokumen angkutan. Dokumen

maka angkutan

bukan merupakan syarat pembentukan perjanjian,

akta ini

melainkan

hanya sebagai tanda bukti adanya perjanjian pengangkutan. Di dalam praktek hak dan

kewajiban

masing-masing

pihak yang lahir dari perjanjian pengangkutan yang dibuat oleh

SKRIPSI

pengangkut

udara

dan

penumpang

sebagian

kecil



14

ditulis/ dikutip di dalam penumpang,

yang

semula

surat

angkutan

merupakan

udara/

syarat

perjanjian

pengangkutan dari pihak pengangkut. Sebagai contoh tiket penumpang pada Indonesia

yang

perusahaan memuat

pengangkutan sebagai berikut

penerbangan

syarat-syarat

tiket

yaitu

PT' Garuda perjanjian

:

1.Perjanjian pengangkutan ini tunduk kepada ketentuan Ordonansi Pengangkutan Udara Indonesia Lembaran Negara No. 1939/100. 2.Tiket penumpang ini hanya dapat dipergunakan oleh orang yang namanya tertera pada flight coupun dan tidak dapat digunakan oleh orang lain. 3.Hak untuk menyerahkan penyelenggaraan perjanjian pengangkutan ini kepada perusahaan pengangkutan yang lain, serta hak mengubah tempat-tempat perhentian yang telah disetujui, tetap berada dalam tangan pengangkut. 4.PT Garuda Indonesia tidak bertanggung jawab atas kerugian apapun yang ditimbulkan oleh pembatalan dan atau kelambatan pengangkutan ini, termasuk segala kelambatan datang penumpang dan atau kelambatan penyerahan bagasi. 5.Tiket ini hanya berlaku pada tanggal penjualan. 6.Pengambilan/ restitusi uang hanya dapat diberikan pada tanggal pembelian tiket. 7.Untuk kehilangan atau kerusakan bagasi tercatat pengangkut hanya bertanggung jawab sejumlah maksimum Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per kilo gram. , Penumpang yang namanya tercatat dalam tiket ini dipertanggungkan pada PT Asuransi Kerugian Jasa Raharja berdasarkan Undang-Undang No.33/1964 juncto peraturan-peraturan p e 1aksanaannya. (lihat lampiran dua) Syarat-syarat

perjanjian

pengangkutan

diajukan pengangkut terdiri dari syarat-syarat

umum

yang dan

g Tiket Penumpang PT Garuda Indonesia.

SKRIPSI



15

syarat-syarat pengangkutan

khusus telah

pengangkutan. ditentukan

Syarat-syarat

oleh

umum

International

Air

Transport Association (selanjutnya disingkat IATA ) disebut General Condition

yang

didasarkan

konvensi

Warsawa.

Indonesia

merupakan salah satu anggota IATA,

karenanya

perusahaan

pada

ketentuan

dalam

of

Carriage

yang

penerbangan Indonesia tunduk pada peraturan IATA. Syarat-syarat

khusus

pengangkutan

merupakan

syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh pengangkut udara atau perusahaan

penerbangan

yang

biasanya

dalam setiap dokumen angkutan yang disebut Contract

atau

Syarat-Syarat

Pengangkutan. Syarat pengangkut udara keputusan IATA. tidak

boleh

khusus

untuk Namun

menyimpang

ini

Khusus merupakan

menentukannya syarat dari

dicantumkan Condition

Perjanjian hak

pengangkutan

ketentuan-ketentuan

mengatur tanggung jawab pengangkut di

setiap

berdasarkan

khusus

dalam

of

OPU.

pada ini yang Hal

ini ditegaskan dalam pasal 32 OPU yaitu, Kecuali apa yang ditentukan dalam pasal 28, setiap syarat yang bertujuan untuk meniadakan tanggung jawab pengangkut atau menentukan batas yang lebih rendah daripada batas yang ditentukan dalam Ordonansi ini, adalah batal ; akan tetapi batalnya syarat ini tidak mengakibatkan batalnya perjanjian, yang tetap tunduk

SKRIPSI



16

pada ketentuan-ketentuan

dalam

Ordonansi

ini.

9

Dengan demikian bagi caIon penumpang penting untuk mengetahui syarat-syarat umum pengangkutan

dan

syarat -

syarat khusus yang telah ditentukan oleh pengangkut udara baik pada dokumen pengangkut. Hal perjanjian

angkutan ini

dapat

maupun

karena

tidak

dicantumkan

angkutan. Meskipun seorang

pada

kantor

semua

dalam

syarat-syarat

setiap

penumpang

belum

khusus,

dia

dianggap

telah

dokumen

atau

mengetahui tentang syarat-syarat pengangkutan maupun

pasasi

tidak

baik

umum

mengetahuinya

dan

syarat-syarat tersebut mengikat para pihak. 2. Para Pihak dalam Perjaniian Pengangkutan Penumpang Si fat lain dari perjanjian pengangkutan adalah bersifat timbal balik. Artinya hak pada masing-masing pengangkutan

pihak

penumpang

yang

timbul

secara

resiprositas. Hak yang dimiliki merupakan kewajiban bagi pihak

dan dari

timbal oleh

lain

salah dan

penumpang kewajiban perjanjian

balik

atau

satu

pihak

demikian

juga

sebaliknya.Karenanya dalam setiap perjanjian pengangkutan penumpang ada dua pihak yang terlibat, yaitu, _

_

:

.

E .Suherman, Tanggung Jawab Pengangkut dalam Hukum Udara Indonesia, Eresco, Bandung, 1962, (selanjutnya disebut E.Suherman III) h. 258.

SKRIPSI



17

a. Pengangkut, b. Penumpang. ad.a. Pengangkut Yang

dimaksudkan

pengangkut

dalam

perjanjian

pengangkutan ini yaitu pengangkut udara. Tentang definisi pengangkut udara telah disebutkan dalam bab Hanya saja perlu diingat kembali bahwa itu pasti suatu perusahaan penerbangan.

pendahuluan.

pengangkut Saat

ini

perusahaan penerbangan berbentuk Perseroan Terbatas

udara semua atau

Persero, misalnya PT Garuda Indonesia, PT Sempati Air dan sebagainya. Di Indonesia

ada

banyak

perusahaan

domestik yang menyelenggarakan kegiatan namun

tidak

semua

perusahaan

penerbangan

angkutan

penerbangan

udara. domestik

tersebut dapat melaksanakan pengangkutan penumpang. Berdasarkan SK Menteri Perhubungan N o .SK/13/S/1971 tanggal 18 Januari

1971,

ada

empat

golongan

penerbangan yang bersifat komersial, yaitu, i.

kegiatan

:

Penerbangan teratur (scheduled operation),

ii. Penerbangan tidak teratur (unscheduled operation), iii.Penerbangan supplementer dengan maksimum

lima

belas

penumpang, iv. Penerbangan kegiatan keudaraan (aerial w o r k ) .

SKRIPSI



18

ad.i.

Penerbangan teratur (scheduled operation) Penerbangan

teratur

yaitu

penerbangan yang sudah terjadwal secara

pengoperasian rutin.

Misalnya

penerbangan yang dilakukan oleh PT Garuda Indonesia untuk mengangkut

penumpang

dengan

sistem

schuttle

service.

Ciri-ciri penerbangan teratur ini pada umumnya yaitu,

:

a. Penerbangan dilakukan dari satu tempat ke tempat yang lain atau sebaliknya dengan rute penerbangan yang telah ditetapkan ; b. Penerbangan dilakukan secara seri. lebih dari satu kali penerbangan, secara terus-menerus atau sedemikian rupa seringnya sehingga dapat dikatakan sebagai penerbangan teratur (reguler); c . Penerbangan tersebut terbuka untuk umum guna mengangkut penumpang dan atau barang dengan memungut bayaran atas jasa angkutan tersebut; d. Penerbangan dilakukan berdasarkan jadwal penerbangan yang telah ditetapkan terlebih dahulu terlepas apakah tersedia penumpang ataupun tidak, penerbangan tetap dilangsungkan ; e. Penerbangan jenis ini dimaksudkan untuk melayani masyarakat yang lebih mengutamakan nilai waktu daripada nilai uang.Biasanya mereka yang melakukan perjalanan adalah para pejabat atau pedagang/ pengusaha yang pada umumnya terikat pada terbatasnya waktu ; f. Perusahaan penerbangan boleh memasang iklan. baik disurat kabar, majalah maupun media massa lainnya; g. Tarif angkutan udara telah ditetapkan berdasarkan surat keputusan Menteri Perhubungan; h. Penjualan^karcis terbuka untuk umum secara individu ; a d .i i .Penerbangan tidak teratur (unscheduled operation) Penerbangan yang tidak teratur

yaitu

penerbangan

^K.Martono, Hukum Udar a. Angkutan Udara dan Hukum Angkasa. Alumni, Bandung, 1987, h.65.

SKRIPSI



19

yang tidak terjadwal. Misalnya penerbangan dengan

sistem

charter pesawat udara (air charter) dan taksi udara

(air

taxi). Ciri-ciri penerbangan yaitu

tidak

teratur

ini

pada

umumnya

:

a. Penerbangan dilakukan untuk mengangkut barang, orang dan atau pos ke seluruh wilayah Republik Indonesia dengan tidak ada pembatasan rute tertentu secara tetap; b. Penerbangan tidak dilakukan sesuai dengan daftar perjalanan terbang (jadwal penerbangan); c Penjualan karcis atau surat muatan udara secara sekaligus seluruh kapasitas pesawat udara tersebut; d Penumpang merupakan suatu rombongan dan bukan merupakan penumpang umum yang dihimpun oleh pencarter atau biro perjalanan (travel bureau) ; e. Pesawat udara mengangkut penumpang, barang dan atau pos dari suatu tempat langsung ke tempat tujuan dengan tidak diperkenankan menurunkan dan atau menaikkan penumpang dalam perjalanan ; f. Tidak boleh memasang iklan di surat kabar, majalah maupun media massa lainnya ; g. Tarif angkutan tidak berdasarkan surat keputusan pemerintah yang telah ditetapkan terlebih dahulu ; h. Jenis penerbangan ini dimaksudkan untuk melayani masyarakat yang lebih mengutamakan nilai uang dari pada nilai waktu. Mereka pada umumnya tidak terikat pada keterbatasan waktu.Mereka biasanya adalah pelancong (tourist) atau perusahaan perusahaan untuk menunjang usaha mereka yang tidak mempunyai pesawat. ad.iii. Penerbangan

supplementer

dengan

maksimum

lima

be las orang penumpang.

11

SKRIPSI

Ibid. h .66.



ao

Penerbangan supplementer yaitu penerbangan jarak dekat yang biasanya merupakan penerbangan

dengan tambahan

dengan pesawat terbang kecil dengan tiket yang sama

pada

penerbangan teratur. ad.iv. Penerbangan kegiatan keudaraan (aerial work). Penerbangan kegiatan keudaraan yang

dilakukan

dengan

mencharter

digunakan untuk tujuan tertentu

yaitu pesawat

yaitu,

penerbangan udara

yang

untuk

pemetaan,

yang

bersifat

pemberantasan hama dan sebagainya. Disamping

kegiatan

penerbangan

komersial,juga ada kegiatan penerbangan yang bersifat non komersial yang

diatur

dengan

SK.

Menteri

Perhubungan

No. SK/31/U/1970 yang disebut penerbangan umum

( general

aviation). Penerbangan umum adalah penggunaan sipil sebagai penunjang suatu usaha yang di bidang

penerbangan

dan

memenuhi

pesawat bukan

ketentuan

udara

bergerak sebagai

berikut : i.

Penerbangan tersebut adalah non komersial dan penjualan dari seluruh atau sebagian kapasitas pesawat udara, penyewaan atau penggantian dengan uang untuk pemakaiannya dengan cara apapun tidak dibenarkan kecuali ada ijin khusus dari Menteri Perhubungan. ii. Penerbangan hanya dilakukan antara kantor pusat dan tempat-tempat dimana kegiatan usaha itu ada. iii.Dalam penerbangan ini yang hanya boleh diangkut yaitu pimpinan atau direksi, staf, karyawan, barang atau peralatan milik badan/perusahaan yang memiliki pesawat udara tersebut. Yang termasuk

SKRIPSI



ai

jenis penerbangan ini yaitu, misalnya penerbangan yang dilakukan perusahaan minyak. perkebunan, pertambangan, pendidikan dan latihan, penerbangan olah raga^2 penerbangan perseorangan dan sebagainya. Berkaitan

pengangkut

dalam perjanjian

sebagai

pengangkutan

salah

satu

pihak

penumpang maka pengangkut

yang dimaksud yang terlibat dalam perjanjian pengangkutan penumpang

yaitu

menyelenggarakan

perusahaan kegiatan

penerbangan

penerbangan

komersial dan mengadakan penerbangan operation)

untuk

mengangkut

yang

teratur

penumpang.

yang bersifat

(scheduled Sedangkan

perusahaan penerbangan yang bukan bersifat demikian tidak termasuk

pengangkut

di

dalam

perjanjian

pengangkutan

penumpang. Saat dapat

ini

menjadi

perusahaan pihak

penerbangan

pengangkut

domestik

dalam

yang

perjanjian

pengangkutan penumpang adalah : i.

PT Garuda Indonesia,

ii. PT Merpati Nusantara Airlines, iii.PT Bouraq Indonesia Airlines, iv. PT Mandala Airlines, v.

PT Sempati Air. —

S.K. Menteri Perhubungan. No. 31/U/1970 tanggal 10 Februari 1970 tentang Syarat-syarat dan Ketentuan-ke tentuan Mengenai Penggunaan Pesawat Terbang Secara Komer sial di Indonesia.

SKRIPSI



22

v i . PT Seulawah

Air

Service

( kini sudah

tidak

aktif

Corporation

(kini

sudah

lagi), vii.PT

A.O.A.Zamrud

Aviation

tidak aktif lagi). a d .b . Penumpang. Tentang pengertian penumpang telah disebutkan pada bab pendahuluan.

Siapakah

penumpang ? Pada dasarnya

yang setiap

hubungan dengan pengangkut udara pengangkutan

disebut

pengangkutan tersebut

dapat orang

yang

berdasarkan

penumpang. dapat

disebut

mempunyai perjanjian

Adanya

dibuktikan

sebagai

perjanjian

dengan

dokumen

angkutan yaitu tiket penumpang. Tiket penumpang adalah seseorang telah

membayar

berhak naik pesawat terbang penumpang merupakan

salah

suatu

uang

tanda

angkutan

sebagai satu

bukti dan

penumpang.

dokumen

bahwa

akibatnya 13

angkutan

Tiket yang

berfungsi sebagai tanda bukti telah ditutupnya perjanjian pengangkutan udara. Pasal 5 ayat 1 OPU menegaskan, Pengangkut udara harus memberikan kepada penumpang suatu tiket penumpang yang harus memuat : ■ a. tempat dan tanggal pemberian »• b. tempat pemberangkatan dan tempat tujuan ; c. pendaratan yang direncanakan di tempat-tempat diantara tempat pemberangkatan dan tujuan dengan mengingat hak dari pada pengangkut udara untuk 13

SKRIPSI

H.M.N. Purwosutjipto,

o p .c i t ., h.95.



jl L I- & i.s j I [.'tKf-i-aiAft-AAH I >"IKKliVEteSl jAS aUlWMOZJ'f^ I Y ft, _]l ^ __ S jJ IS \

23

mengajukan syarat bahwa ia bila perlu dapat mengadakan perubahan-perubahan da lam pendaratan pendaratan itu ; d. nama dan alamat dari pengangkut atau pengangkut pengangkut; e. pemberitahuan bahwa pengangkutan udara tunduk pada ketentuan-ketentuan mengenai tanggung jawab, yang diatur oleh^^ Ordonansi ini atau perjanjian ( Warsawa ). Dari ketentuan OPU tersebut dapat dilihat nama

penumpang

tidak

perlu

dicantumkan

penumpang. Tetapi dalam prakteknya nama

dalam

dalam

tiket

penumpang

tiket

penumpang

dicantumkan dalam tiket penumpang dan hanya yang tercantum

bahwa

saja

harus namanya

yang

menggunakan tiket penumpang tersebut. Hal ini dapat lihat

pada

syarat-syarat

khusus

dari

dapat kita

perusahaan

penerbangan.misalnya PT Garuda Indonesia. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tiket penumpang mempunyai si fat Non Transfereble atau lain. Jadi

tidak

penumpang

perjanjian pengangkutan

dapat

sebagai udara

dialihkan salah

kepada

orang

pihak

dalam

satu

hanya1ah

penumpang

yang

namanya tertera dalam tiket penumpang.

3. Hak dan Kewajiban Pengangkut Udara Dengan

terbentuknya

perjanjian

penumpang maka menimbulkan hak dan

14

SKRIPSI

kewajiban

pengangkutan bagi

para

E.Suherman III, op. c i t .. h. 249.



2-4

pihak yang terlibat di dalamnya

yaitu

pengangkut

udara

dan penumpang. Hak yang terdapat pada salah satu pihak merupakan kewajiban bagi pihak lainnya

dan

begitu

juga

sebaliknya. Hak-hak pengangkut udara yaitu : a.

Memperoleh

pembayaran

biaya

pengangkutan

dari

penumpang atas pengangkutan yang dilakukan. c. Meminta penumpang untuk memper1ihatkan tiketnya setiap isaat diperlukan. c. Menentukan syarat-syarat khusus pengangkutan. Kewajiban pengangkut udara yaitu : a. Memberikan tiket penumpang kepada penumpang. b. Memberikan tiket bagasi untuk bagasi yang diangkutnya. c. Memberi petunjuk-petunjuk

kepada

hal-hal yang berkaitan dengan

penumpang

mengenai

pengangkutan,

misalnya

mengenai tata tertib pengangkutan. d.

Memberikan melaksanakan

kemudahan

kepada

penumpang

perjanjian

pengangkutan

untuk

penumpang,

misalnya saat pembelian tiket penumpang. e. Memberikan tarif angkutan yang pantas dan memadai. f. Memberikan pelayanan jasa pengangkutan yang lancar dan aman sesuai dengan ongkos yang telah diterima. g. Bertanggung jawab

atas

risiko-risiko

kerugian

yang

menimpa penumpang dan bagasinya.

SKRIPSI



25

4. Hak dan Kewajiban Penumpang Hak penumpang : a. Mendapatkan

ganti rugi apabila terjadi kerugian

yang

diderita penumpang. b. Menerima tiket penumpang. c. Menerima tiket bagasi penumpang. d. Hak untuk diangkut

dengan

pesawat terbang ke

tujuan yang telah disepakati bersama dengan

tempat

aman

dan

selamat. e.

Mendapatkan pengangkutan

kemudahan penumpang,

melaksanakan misalnya

perjanjian

pembelian

tiket

penumpang. f. Mendapatkan tarif angkutan yang pantas dan m e m a d a i . Kewajiban penumpang yaitu : a.

Membayar

biaya

pengangkutan

kecuali

bila

perjanjian lain, misalnya tiket gratis yang

ada

diberikan

kepada re Iasi pengangkut udara. b. Mentaati petunjuk- petunjuk dari pengangkut udara atau pegawai-pegawai yang berwenang. c. Menunjukkan tiketnya setiap

saat

bila

diminta

oleh

pegawai yang berwenang dari pengangkut udara. d. Tunduk pada peraturan- peraturan dari pengangkut udara berdasarkan syarat - syarat khusus

pengangkutan

yang

telah disetujui.

SKRIPSI



BAB III

PERT ANGGUNGJ AWABAN

PENGANGKUT

UDARA

TERHADAP

KERUGIAN

YANG DI DERITA PENUMPANG

1. Sebab-Sebab Terjadinva Keterlambatan Pesawat Terbancr Seperti kita ketahui dalam angkutan kecepatanlah yang menjadi daya angkutan

ini

dibanding

lain.Tetapi dalam praktek

tarik

dengan

pengangkutan dimana waktu tempuh tidak

dapat

dipenuhi.

Memang

alat

angkutan

terjadi yang

faktor

digunakannya

alat

sering

udara

yang

keterlambatan

telah

ditetapkan

meskipun

terjadi

keterlambatan pengangkutan.waktu tempuh yang dicapai alat angkutan udara ini tetap tidak dapat disaingi angkutan yang lain. Atau dengan kata lain tempuh alat angkutan udara sangat jauh bila

oleh

alat

selisih

waktu

dibandingkan

alat angkutan yang lain. Terlepas dari keunggulan alat angkutan udara dalam kecepatannya,

terjadinya keterlambatan meskipun

beberapa

menit atau beberapa jam tentunya menimbulkan kerugian dan 0 ■ rasa tidak senang pada penumpang. Hal ini karena para pemakai

jasa

angkutan

udara

biasanya

sangat

memperhitungkan waktu. OPU

tidak

memuat

definisi

dan

sebab-sebab

keterlambatan pengangkutan dengan pesawat udara. Hal

ini

26

SKRIPSI



27

kemungkinan

disebabkan

adanya

pasal

28

OPU

dimana

pengangkut udara dapat membebaskan dirinya dari jawab

.atas

penerbangan

keterlambatan ada

tiga

pengangkutan.

hal

yang

tanggung

Da lam

dapat

praktek

menyebabkan

terjadinya keterlambatan pesawat terbang, yaitu

:

a. Keterlambatan karena penangguhan keberangkatan ; b. Keterlambatan selama dalam penerbangan ; c. Keterlambatan pada waktu pendaratan.

15

ad.a. Keterlambatan karena Penangguhan keberangkatan. Seringnya pesawat terbang mengalami sebagian

besar

disebabkan

adanya

keberangkatan pesawat terbang .

Apabila

keterlambatan penangguhan telah

terjadi

penangguhan keberangkatan maka kemungkinan besar

pesawat

terbang tersebut sudah tidak dapat memenuhi waktu yang

telah

ditetapkan.

Sebab-sebab

pesawat

tempuh terbang

mengalami penangguhan keberangkatan yaitu : i.

masalah gangguan alam, misalnya cuaca sehingga pesawat Apabila

tetap

terbang dipaksakan

kecelakaan sangat

besar

ditunda maka sehingga

buruk,

kabut

keberangkatannya. risiko sangat

mengalami berbahaya

bagi penerbangan pesawat terbang. _

_

E.Saefullah Wiradipradja, Tanggung Jawab Pengangkut dalam Hukum Pengangkutan Udara Internasionaldan Nasional. cet I, Liberty Yogyakarta 1989, h .106.

SKRIPSI



28

ii. masalah

gangguan

tekhnis

seperti

kerusakarr

mesin

sehingga terpaksa diadakan perbaikan atau penggantian suku cadang. Dan juga

seringkali

suku

cadang

atau

spare part pesawat terbang yang rusak tidak tersedia. iii.masalah

administrasi,

pengurusan

misalnya

penumpang,

kepada para penumpang

salah

kesalahan

memberikan

tentang

waktu

dalam

informasi

keberangkatan.

Dan juga seringkali ketidak disiplinan penumpang sendiri. Pesawat terbang

yang

beberapa

itu

menit

segera akan berangkat dan penumpang diharapkan

lagi sudah

berada di ruang tunggu (waiting room) tetapi ternyata masih banyak penumpang yang

berjalan-jalan

di

luar

terbang

yang

ruang tunggu.16 iv. masalah air traffic dimana ada pesawat

hendak mendarat sehingga pesawat terbang yang berangkat

ditunda

keberangkatannya

hingga

hendak pesawat

terbang yang akan mendarat telah selesai.Bila terjadi pesawat terbang yang hendak berangkat bersamaan waktu nya dengan pesawat terbang yang hendak mendarat

maka

yang didahulukan adalah

akan

pesawat

terbang

1.6 Wawancara dengan Captain Nurwahyono, Garuda Indonesia, tanggal 13 April 1993.

SKRIPSI

yang

Pilot

PT



29

mendarat.

17

Juga bila ada pesawat VIP seperti

pejabat pemerintahan atau berangkat

atau

tamu

mendarat

negara

maka

pesawat

yang

hendak

pesawat

terbang

komersial akan ditunda penerbangannya. Dalam hal biasanya datang

tiga

hari

telah

penerbangan

sebelum

pesawat

diberitahukan

agar

mereka

VIP

kepada

dapat

ini

tersebut perusahaan

mengatur

jadwal

penerbangannnya. Masih

banyak

lagi

sebab-sebab

mengakibatkan ditundanya keberangkatan

yang

pesawat

dapat terbang.

Hanya saja dalam penerbangan domestik hal-hal seperti itu belum pernah pesawat

terjadi,

terbang

atau

misalnya pegawai

akibat bandar

pemogokan udara,

awak akibat

tindakan kejahatan dan sebagainya. ad.b. Keterlambatan selama dalam penerbangan. Dalam penerbangan antara satu tempat dengan

domestik

dimana

waktu

tempuh

tempat

lainnya

lebih

kurang

satu atau dua jam, keterlambatan selama dalam penerbangan ini

jarang

sekali

terjadi.

Tetapi

dalam

penerbangan

Internasional yang waktu tempuhnya

mencapai

misalnya

keterlambatan

antara

Jakarta-NewYork

tujuh

jam. dalam

—

Wawancara dengan Bapak A.G.Fredy Santoso, Divisi Operasi ATC Bandara Udara Juand a.

SKRIPSI

Kepala



30

18 penerbangan dapat terjadi.

Penyebab

keterlambatan dalam penerbangan

ini

utama

terjadinya

adalah

oleh kecepatan dan arah angin pada saat

dipengaruhi

pesawat

terbang

sedang dalam penerbangan. Kecepatan dan arah angin

dapat

mempengaruhi kecepatan pesawat terbang. Untuk penerbangan domestik sekalipun kecepatan dan arah angin

mempengaruhi

kecepatan pesawat terbang tetapi pengaruhnya sangat kecil terhadap waktu tempuhnya. ad.c. Keterlambatan pada waktu pendaratan. Hal-hal

yang

dapat

mengakibatkan

tertundanya

pendaratan pesawat terbang antara lain : i.

masalah gangguan a lam, misalnya tebal disekitar bandar

udara

cuaca sehingga

buruk.

kabut

pilot

tidak

dapat melihat landasan pendaratan. ii. masalah air traffic dimana bandar udara yang tempat

tujuan

pendaratan

disebabkan karena adanya

sedang pesawat

menjadi

pada t . Juga dapat terbang

VIP

yang

19 akan berangkat atau m endarat.

10

Wawancara dengan Captain Nurwahyono, Garuda Indonesia, tanggal 13 April 1993. 19

Pilot

PT

Wawancara dengan Captain Terang Pinem, Pilot

PT

Sempati Air, tanggal 17 April 1993

SKRIPSI



32

sering

disebut

penerbangan

dengan

pengertian

macam istilah,

yaitu,

bagasi bagasi

bagasi

berkembang tercatat

(checked/ registered baggage)

dan

baggage) . Hal ini

dalam

karena

di

penumpang. menjadi

atau

bagasi OPU

Dalam dua

terdaftar

tangan kedua

(hand istilah

tersebut tidak ada, yang ada hanya istilah bagasi. Pasal 6 ayat 2 OPU menyebutkan, Yang dimaksudkan dengan bagasi ialah semua barang kepunyaan atau dibawah kekuasaan seorang penumpang yang diserahkan kepada pengangkut udara oleh penumpang itu atau atas namanya untuk diangkut dengan pesawat udara. Yang tidak termasuk dalam pengertian bagasi ialah barang-barang kecil untuk penggunaan pribadi 5xang ada pada/ dibawa oleh penumpang s endi ri . Ternyata dari ketentuan pasal 6 ayat simpulkan bahwa pengertian

bagasi

secara

bagasi

sempit

sebagai

barang-barang yang untuk

diangkut

diserahkan dalam

2

dapat

tersebut

yaitu.

pengangkut

bersama-sama

penumpang. Terhadap bagasi tercatat ini

oleh

keperluan

pribadi

penumpang

itu

yang

sendiri

ada "

"benda-benda kecil pada

atau

diistilahkan

udara dengan

pengangkut

udara akan dibuatkan suatu dokumen angkutan yang tiket bagasi. Sedangkan untuk

kita

ditafsirkan

tercatat.

kepada

pesawat

OPU

dibawa sebagai

disebut untuk oleh bagasi

tangan.

20

SKRIPSI

E.Suherman III. o p .c i t .. h.249.



32

sering

disebut

penerbangan

dengan

pengertian

macam istilah,

yaitu,

bagasi bagasi

bagasi

berkembang tercatat

(checked/ registered baggage)

dan

baggage). Hal ini

dalam

karena

di

penumpang. menjadi

atau

bagasi OPU

Dalam dua

terdaftar

tangan kedua

(hand istilah

tersebut tidak ada, yang ada hanya istilah bagasi. Pasal 6 ayat 2 OPU menyebutkan, Yang dimaksudkan dengan bagasi ialah semua barang kepunyaan atau dibawah kekuasaan seorang penumpang yang diserahkan kepada pengangkut udara oleh penumpang itu atau atas namanya untuk diangkut dengan pesawat udara. Yang tidak termasuk dalam pengertian bagasi ialah barang-barang kecil untuk penggunaan pribadi 9yang ada pada/ dibawa oleh penumpang sendiri. Ternyata dari ketentuan pasal 6 ayat simpulkan bahwa pengertian

bagasi

secara

bagasi

sempit

sebagai

barang-barang yang untuk

diangkut

diserahkan dalam

2

dapat

tersebut

yaitu,

pengangkut

bersama-sama

penumpang. Terhadap bagasi tercatat ini

oleh

keperluan

pribadi

penumpang

itu

yang

sendiri

ada "

"benda-benda kecil pada

atau

diistilahkan

udara dengan

pengangkut

udara akan dibuatkan suatu dokumen angkutan yang tiket bagasi. Sedangkan untuk

kita

ditafsirkan

tercatat,

kepada

pesawat

OPU

dibawa sebagai

disebut untuk oleh bagasi

tangan.

20E .Suherman III, op.cit.. h.249.

SKRIPSI



33

Dengan demikian kerugian oleh

penumpang

pengangkutan

karena

ad a1ah

materiil

yang

terjadinya

kerugian

diderita

keterlambatan

yang

menimpa

bagasi

penumpang baik bagasi tercatat maupun bagasi tangan dibawa penumpang. Di dalam praktek hal ini jarang terjadi yaitu kerugian yang menimpa Ini

disebabkan

karena

bagasi

keterlambatan

yang sekali

penumpang.

pesawat

21

terbang

secara keseluruhan paling lama empat atau lima jam. Lebih dari itu biasanya penerbangan

dibatalkan

atau

diganti dengan pesawat udara yang lain. Dalam waktu

yang

demikian itu tentu

jarang

tersebut

ada

barang

baik

itu

bentuk bagasi tercatat ataupun bagasi

tangan

mengalami kerusakan atau

Kemungkinan

kemusnahan.

hanya dapat terjadi pada buah-buahan

atau

yang

makanan

dalam akan besar yang

dibawa penumpang. ad.b. Kerugrian moril Kerugian moril merupakan

kerugian

penumpang dalam posisinya sebagai ini biasanya tidak dapat rasa kesal akibat

diukur

menunggu

masuk kantor atau mengikuti

terlalu

atau gagalnya transaksi bisnis

21

SKRIPSI

diderita

dan

kerugian

uang.

Misalnya

manusia dengan

rapat

yang

lama, tepat

karena

tidak pada

terlambat

dapat

waktunya datang

Wawancara dengan penumpang PT Garuda Indonesia.



34

sesuai dengan

kesepakatan

yang

telah

ada juga penumpang yang tidak merasa pesawat

terbang

mengalami

dijanjikan.

dirugikan

meskipun

keterlambatan,

penumpang yang bertujuan untuk

berlibur

atau

misalnya rekreasi.

Mereka pada umumnya tidak begitu mempersalahkan pesawat udara terlambat karena mereka tidak sampai di tempat tujuan.

keterlambatan penumpang

yang

kita

dalam

katakan

diderita

pengangkutan

tersebut

meskipun

terburu-buru

*

Dengan demikian dapat menilai kerugian moril

Dan

penumpang

ditentukan melakukan

bahwa

oleh

karena tujuan

perjalanan

menggunakan angkutan udara. Jika penumpang itu

untuk

dengan

bertujuan

untuk berlibur atau rekreasi ke tempat tujuannya maka tidak akan merasa dirugikan. bertujuan

seorang

Sebaliknya

bisnisman

atau

bila

penumpang

pejabat

melaksanakan tugas maka ia akan merasa

ia

yang

sangat

dirugikan

Menjadi

Tanggung

bila terjadi keterlambatan pengangkutan.

3. Kerugian karena Keterlambatan

yang

Jawab Pengangkut Udara dan yang Tidak Menjadi Tanggung Jawab Pengangkut Udara Berkaitan

dengan

masalah

keterlambatan

pengangkutan penumpang, di dalam syarat-syarat perjanjian pengangkutan disebutkan

SKRIPSI

"pengangkut

tidak

bertanggung



35

jawab

atas

kerugian

apapun

yang

ditimbulkan

oleh

pembatalan dan atau kelambatan pengangkutan ini, termasuk segala kelambatan datang penumpang penyerahan

bagasi".

Ketentuan

dan

atau

ini

kelambatan

ditujukan

membebaskan pengangkut dari tanggung jawabnya terjadinya keterlambatan dalam setiap hal

untuk

dalam

keadaan

hal tanpa

melihat apakah keterlambatan itu wajar atau tidak dan apa yang menyebabkan keterlambatan tersebut. Ketentuan

yang

dipergunakan

pengangkut

untuk

membebaskan dirinya dari tangung jawab atas keterlambatan itu

merupakan

penafsiran

dari

pasal

28

"Jika tidak ada ' persetujuan

lain,

maka

OPU

yang

menyebutkan : pengangkut

bertanggung jawab untuk kerugian, yang timbul

karena

kelambatan dalam pengangkutan penumpang, bagasi

atau

barang" .22 Sebenarnya pasal 28 OPU menghilangkan

tanggung

jawab

keterlambatan tetapi hanya untuk untuk menentukan suatu

jangka

tidak

dimaksudkan

pengangkut membolehkan waktu

dalam

sendiri,

syarat hal tersebut harus diberitahukan terlebih

SKRIPSI

hal

pengangkut

pengangkutan

sesuai dengan kemampuan dari pengangkut

22

untuk

yang dengan

dahulu.

E.Suherman III. o p .c i t .. h.256.



36

Dengan demikian penafsiran pengangkut terhadap OPU untuk membebaskan dirinya dari keterlambatan adalah tidak tepat. lagi dalam Undang-Undang

Nomor

tanggung

23 15

Hal

pasal jawab

ini

Tahun

28 atas

dipertegas

1992

tentang

penerbangan yaitu : Pasal 43 Undang-Undang Nomor 15/ 1992 menyebutkan : (1) Perusahaan angkutan udara yang melakukan kegiatan angkutan udara niaga bertanggung jawab atas : a.kematian atau lukanya penumpang yang diangkut; b.musnah, hilang atau rusaknya barang yang diangkut ; c.keterlambatan angkutan penumpang dan/ atau barang yang diangkut apabila terbukti hal tersebut merupakan kesalahan pengangkut. (2) Batas jumlah ganti rugi terhadap tanggung jawab pengangkut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1 ) diatur lanjut dengan peraturan pemerintah. Hanya saja. meskipun

Undang-undang

No

15/1992

tentang

dalam

praktek

penerbangan saat ini sudah berlaku tetapi undang-undang ini belum dapat berfungsi. karena peraturan-peraturan pelaksanaannya undang-undang

tentang

penerbangan

itu

Undang-Undang No 15/1992 hanya1ah mengatur pokok saja. nantinya

sedangkan akan

pelaksanaannya.

23

hal- hal

diatur Selama

yang

oleh peraturan

Ini

disebabkan

yang

mengatur

belum

keluar.

hal-hal

bersifat

yang

tekhnis

peraturan-peraturan pemerintah

yang

E.Saefullah. op.cit.. h.179.

24

Tiga Undanq-Undana j, Perkeretaapian. Lalu-1intas dan Angkutan Jalan. Penerbangan. Eko Jaya, Jakarta 1992, h. 127.

SKRIPSI



37

mengaturnya belum keluar oleh

Undang-Undang

disebutkan tetap akan menggunakan

peraturan

Undang-Undang No 83

Tetapi

tahun

keterlambatan

pengangkutan

undang-undang

penerbangan

tentang

keterlambatan

1958. hal

ini

yang

pengangkutan

OPU

menganut

tiga

sistem

pelaksanaan masalah

saja

tidak

sehingga

pelaksanaannya juga dengan sendirinya

15/1992

untuk

sama

lama

No

karena mengatur

peraturan

tidak mengaturnya.

tanggung

jawab

yang

digunakan terhadap tanggung jawab pengangkut udara yaitu: a. Prinsip presumption of liability. b. Prinsip limitation of liability. c. Prinsip presumption of non liability,

25

ad.a. Prinsip presumption of 1iabi1ity. Prinsip selalu

ini

dianggap

kerugian yang

menyatakan

bertanggung

terjadi

selama

bahwa jawab

pengangkut

udara

terhadap

pelaksanaan

segala

pengangkutan

penumpang. Pihak penumpang yang mengalami kerugian

tidak

perlu membuktikan bahwa kerugian yang dideritanya kesalahan

pengangkut.

Pihak

pengangkut

membebaskan dirinya dari tanggung

jawab

akibat

baru bila

dapat

ia

dapat

membuktikan bahwa pihaknya telah mengambil semua tindakan yang perlu untuk menghindari kerugian atau tidak

mungkin

^ E . S u h e r m a n III. o p .c i t .. h.17.

SKRIPSI



38

baginya Sistem

untuk ini

mengambil

berlaku

tindakan-tindakan

untuk

kerugian

yang

tersebut. diderita

penumpang, bagasi tercatat dan barang. ad.b. Prinsip 1 imitation of liability. Prinsip

ini

merupakan

imbangan

presumption of liability yaitu membatasi pengangkut udara untuk membayar ganti rugi

dari

prinsip

tanggung

jawab

sampai

suatu

jumlah tertentu. Misalnya,pasal 30 OPU yang menyebutkan : 1.Pada pengangkutan penumpang tanggung djawab pengangkut terhadap tiap-tiap penumpang atau terhadap keluarganja jang disebutkan ajat 2 fatsal 24 bersama-sama, dibatasi sampai djumlah dua be las ribu lima ratus rupiah (Rp 12.500,00). Jika ganti kerugian ditetapkan sebagai suatu bunga, maka djumlah uang pokok jang dibungakan itu tak boleh melebihi djumlah diatas. Tetapi penumpang dapat mengadakan persetudjuan chusus dengan pengangkut untuk meninggikan batas tanggung djawab i tu . 2 .Pada pengangkutan bagasi dan barang tanggung djawab pengangkut dibatasi sampai djumlahduapuluh lima rupiah (Rp 25,-) per K6 , ketjuali bila ada pernjataan chusus tentang harga barang pada waktu penjerahan dari pengirim kepada pengangkut dan dengan pembajaran tarifyang lebih tinggi. Dalam hal ini pengangkut wadjib untuk membajar sampai djumlah dari pada harga jang dinjatakan itu, ketjuali bila ia dapat membuktikan, bahwa harga ini melebihi harga sebenarnja bagi pengirim pada waktu penjerahan. 3.Mengenai barang-barang jang dimaksudkan dalam ajat dua dari fatsal 6 , tanggung-djawab pengangkut dibatasi s ^ p a i 1imaratus rupiah (Rp 500,-), per penumpang.

26Ibid.. h.257.

SKRIPSI



39

Karena prinsip ini merupakan imbangan dari prinsip presumption of liability, maka sistem tanggung jawab juga berlaku

untuk

kerugian

yang

diderita

ini

penumpang,

bagasi tercatat dan barang. ad.c.

Prinsip presumption of non 1iabi1ity. Prinsip presumption

of

non

liability

maksudnya

adalah pengangkut selalu dianggap tidak bertanggung jawab atas kerugian yang timbul.

Pengangkut

jawab bila penumpang dapat membuktikan

baru

bertanggung

bahwa

pengangkut

telah bersalah sehingga menimbulkan kerugian pada penumpang. timbul

Prinsip

pada

ini

bagasi

berlaku

tangan

untuk

bagasi

kerugian

penumpang.

Dalam

hal

yang ini

prinsip limitation of liability juga diberlakukan. Setelah jawab

yang

kita

ketahui

dipakai

OPU,

prinsip-prinsip bagaimana

tanggung

tanggung

pengangkut udara terhadap keterlambatan pengangkutan prinsip

apa

yang

digunakan

?

Ternyata

OPU

jawab dan tidak

menyebutkan tanggung jawab pengangkut udara atas kerugian yang diakibatkan keterlambatan. Walaupun menurut prinsipprinsip

tanggung

jawab

OPU

disebutkan

bertanggung jawab atas kerugian yang diderita bagasi tercatat, bagasi tangan dan barang, semua

kerugian

yang

timbul

menjadi

pengangkut penumpang,

ternyata tidak

tanggung

jawab

pengangkut. Kerugian yang diderita penumpang yang menjadi

SKRIPSI



40

tanggung

jawab

pengangkut

hanyalah

kerugian

yang

diakibatkan : - sebagai akibat luka-luka pada tubuh, - kematian penumpang, -

kemusnahan,

kehilangan

atau

kerusakan

bagasi

atau

bara n g. Dari macam-macam tanggung

jawab

yang

dianut

terhadap keterlambatan meskipun tidak diatur

OPU OPU

maka secara

tegas namun dapat kita katakan bahwa tanggung jawab dipakai

dalam

keterlambatan

adalah

"presumption of liability". Pengangkut dari tanggung

jawab

bila

dapat

berdasarkan dibebaskan

membuktikan

bahwa

pihaknya telah mengambil semua tindakan yang wajar

untuk

menghindarkan terjadinya

ia

dapat

yang

keterlambatan

itu tidak mungkin dapat dilakukannya. bila keterlambatan tersebut pengangkut,

ia

dapat

bukan

atau Dengan

disebabkan

dibebaskan.

bahwa kata

lain

kesalahan

Sebaliknya

keterlambatan itu diakibatkan kesalahan

hal

pengangkut

bila maka

meskipun diperjanjikan pengangkut tidak bertanggung jawab atas keterlambatan,

ia

harus

tetap

bertanggung

Misalnya keterlambatan yang diakibatkan

jawab.

:

- Over booking, - Kesalahan administrasi, dan sebagainya.

SKRIPSI



41

Hal

ini karena :

a. Kerugian yang diderita akibat kelambatan lebih kecil dibanding akibat penumpang meninggal dunia atau luka-luka. b. Kelambatan merupakan pelanggaran kewajiban yang timbul dari perjanjian derajat kedua, artinya kewajiban tersebut dipenuhi tetapi tidak sebagaimana mestinya. c. Dibanding dengan kerugian akibat penumpang meninggal dunia atau luka-luka, kerugian akibat kelambatan lebih sering terjadi dalam pengangkutan udara sehingga akan terlalu memberatkan pengangkut 27 bila prinsip tanggung jawab routlak diterapkan. Saat ini dalam dunia penerbangan kita telah muncul perusahaan

penerbangan

waktu yaitu PT.

yang

Sempati

Air.

yang

dimulai Dalam

diperjanjikan yaitu Garansi

memperjanjikan

oleh

perusahaan

perjanjian atau

ketepatan penerbangan

pengangkutannya

Jaminan

Tepat

waktu.

Hanya saja dalam perjanjiannya tidak disebutkan kerugiankerugian apa saja yang menjadi tanggung jawab PT Air dan kerugian apa yang tidak

menjadi

Sempati

tanggung

jawab

mereka. Pada prinsipnya begitu terjadi keterlambatan baik itu

pada

pemberangkatan

ataupun

pendaratan

PT. Sempati Air harus membayar ganti rugi

yang

dihitung

berdasarkan permenitnya. Pembayaran ganti rugi ini memandang

apakah

penumpang

mengalami

kerugian

maka

tidak karena

keterlambatan ataukah tidak. Begitu terjadi keterlambatan

.Saefullah, o p .c i t .. h.114.

SKRIPSI



42

pengangkutan penumpang PT Sempati Air

bertanggung

jawab

dan membayar ganti rugi kepada penumpang.

SKRIPSI



BAB IV

PROSEDUR PENUNTUTAN GANTI RUGI 1 . Pihak yang Berhak Menuntut Ganti Ruqi Sebelum kita membahas tentang

pihak

yang

menuntut ganti ru gi , perlu diingat kembali pasal

berhak 28

dimana ditegaskan "Jika tidak ada persetujuan lain, pengangkut bertanggung jawab untuk kerugian

yang

OPU maka

timbul

karena keterlambatan dalam pengangkutan penumpang, bagasi dan barang". Sehingga bila diperjanjikan pengangkut tidak bertanggung jawab atas

keterlambatan

pengangkutan

pengangkut tidak dapat dituntut untuk bertanggung Namun ini

bukan

berarti

bahwa

setiap

maka jawab.

keterlambatan

pengangkut dapat membebaskan dirinya dari tanggung jawab. Meskipun

diperjanjikan,

bila

diakibatkan kesalahan pengangkut bertanggung jawab,

misalnya

keterlambatan maka

karena

itu

pengangkut over

harus

booking

atau

kesalahan administrasi. Dalam

hal

terjadinya

keterlambatan

yang

mengakibatkan timbulnya kerugian baik itu kerugian maupun

materiil

yang

penumpang. Karenanya

merasakan

secara

cepat

akibatnya dapat

kita

penumpanglah yang berhak menuntut ganti rugi yang

mengalami

kerugian

tersebut.

diketahui apakah semua penumpang

Hanya

berhak

rugi atau dengan kata lain siapakah

yang

moril adalah katakan

karena saja

menuntut dapat

dia perlu ganti

disebut

43

SKRIPSI



44

sebagai penumpang (lihat Dalam penumpang .

setiap Ini

bab

tiket

penting

ketertiban

dan

dibayarkan

nantinya

dipertegas

lagi

penumpang untuk

kepastian

disebutkan

pertimbangan

kepada

oleh

dalam

I).

siapa

pengangkut

Surat

Perhubungan Udara No. E 5/1/11-U yaitu,

keamanan,

ganti udara.Hal

Keputusan

nama

Menteri

rugi ini Muda

:

pertama : Memberi wewenang kepada petugas - petugas Garuda Indonesian Airways jang menjelesaikan urusan-urusan tiket untuk memeriksa identitet penumpang-penumpang ; kedua : Memberikan wewenang kepada petugas-petugas tersebut diatas untuk menolak mengangkut penumpang penumpang jang ternjata identitetnja tidak djelas ; ketiga : Dalam pelaksanaan wewenang ini petugaspetugas tersebut di atafg dapat meminta bantuan alat- alat negara. Karena tiket penumpang tidak dapat digunakan

oleh

orang lain selain orang yang naraanya tercantum pada tiket tersebut, maka orang yang melanggar ketentuan

ini

tidak

diperkenankan naik pesawat terbang. Jika ada

orang

yang

berhasil naik pesawat terbang tanpa memiliki

tiket

yang

sah kecuali pengangkut tidak memberikan maka

ia

mengadakan

termasuk

penumpang

perjanjian

gelap.

pengangkutan

tiket Ia

penumpang

tidak

dengan

pernah

pengangkut

sehingga ketentuan OPU tidak dapat diberlakukan. 28

Surat Keputusan Menteri Muda Perhubungan N o .E .5/1/11-U tanggal 13 Agustus 1959.

SKRIPSI

Udara



45

Dengan demikian bila terjadi kerugian dimana pihak pengangkut berkewajiban untuk membayar ganti rugi,

pihak

yang berhak untuk mendapatkan ganti rugi adalah penumpang yang mengadakan perjanjian pengangkutan dengan pengangkut udara atau yang dapat dibuktikan dari nama

yang

tertera

pada

bagasi

pada tiket penumpang. Terhadap

kerugian

tercatat pihak yang berhak

yang

terjadi

menuntut

ganti

pemegang tiket bagasi. pasal 6 jo pasal permasalahan yaitu apakah bagasi yang timbul

padanya

kepada siapa asal ia ditafsirkan

demikian

dapat

35

tercatat

diserahkan

memegang akan

tiket

hilang

adalah

OPU.

Timbul

dan

oleh

kerugian pengangkut

bagasi

menimbulkan

penumpang bila tiket bagasinya

rugi

?

Apabila

kerugian atau

digunakan oleh orang yang tidak bertanggung

pada

dicuri jawab.

dan Juga

akan menimbulkan permasalahan bagi pengangkut

dalam

bagasi dan kerugian yang timbul padanya telah

diserahkan

kepada pemegang tiket atau pemilik bagasi

bagasi yang

namun

berhak

kemudian

datang

hal

penumpang

untuk

meminta

bagasinya. Juga ada kemungkinan bahwa bagasi diambil oleh orang yang tidak berhak namun

dengan

ijin

yang

berhak

atau penumpang yang sah, misalnya oleh isteri/ suami atau anak-anaknya. Dalam hal ini pemakaian kata-kata

pemegang

tiket bagasi tidak menimbulkan persoalan.

SKRIPSI



46

Mengingat bahwa tidak

dapat

tiket

dialihkan

penumpang

kepada

memiliki

orang

sifat

lain

transfereble) maka tiket bagasipun juga demikian

(non halnya.

Sehingga yang berhak mendapatkan ganti rugi atas kerugian pada bagasi tercatat a d a 1ah penumpang

yang

sah

pemilik

yang

timbul

bagasi tercatat. Terhadap kerugian atas keterlambatan pada bagasi tangan yang berhak menuntut ganti

rugiadalah

penumpang sah atau pemilik bagasi tangan itu sendiri. Bagaimana jika penumpang yang sah meninggal dunia? Memang belum pernah

terjadi

perjanjian pengangkutan mengalami

kecelakaan

mungkin juga

setelah

dengan tiba-tiba beberapa

pengangkutan namun belum tuntutan ganti rugi

yang

berhak

lewat

yang

mengadakan

pengangkut

udara

meninggal

dunia.

hari

24

waktu

menuntut

ayat ganti

tanpa Atau

diselenggarakannya untuk

mengajukan

penumpang tersebut meninggal

Bila hal ini terjadi pasal siapa

penumpang

2

OPU

rugi.

dunia.

menyebutkan Pihak-pihak

tersebut adalah ahli waris dari penumpang yang

meninggal

atau yang menjadi tangungan penumpang, antara lain : a. Suami atau isteri dari penumpang yang tewas, b. Anak-anaknya, c . Orang tuanya.

SKRIPSI



47

2. Besar Kerugian yang Dapat Dituntut Mengenai besarnya ganti rugi yang dapat oleh pengangkut atas kerugian akibat dalam OPU

tidak

kemungkinan

ada

juga

perjanjian

untuk

ketentuan

keterlambatan

yang

karena

pengangkut

tidak

bertanggung

keterlambatan, pasal 28 OPU. Dan

diberikan

mengaturnya. dapat

juga

di Ini

mengadakan

jawab

terhadap

sampai

saat

ini

belum pernah terjadi tuntutan penumpang kepada pengangkut untuk kerugian karena keterlambatan. Meskipun OPU tidak mengatur besaranya atas keterlambatan

secara

khusus,

OPU

ganti

masih

mengatur

tanggung jawab pengangkut terhadap kerugian lain kecelakaan pesawat udara. Dan juga OPU mengatur jawab pengangkut terhadap kerugian pada bagasi serta besarnya ganti rugi.Dan

seperti tanggung penumpang

Undang-Undang

Nomor

15 tahun 1992 tentang penerbangan tidak menentukan

besar

ganti

rugi

yang

dibayar

keterlambatan. Hal ini akan peraturan

pemerintah.

juga

rugi

pengangkut

diatur

Tetapi

lebih

sampai

terhadap

lanjut

kini

dalam

peraturan

pemerintah yang mengaturnya belum ada. Dari

ketentuan-ketentuan

tanggung jawab pengangkut tersebut

OPU

yang

tentunya

mengatur dapat

diterapkan terhadap kerugian karena keterlambatan. 30 ayat

SKRIPSI

1

OPU

menyebutkan

tanggung

jawab

juga Pasal

pengangkut



48

terhadap tiap-tiap penumpang sampai jumlah Rp 12.500,-

atau

per

keluarganya

penumpang.

dibatasi

Batas

jumlah

ganti rugi ini dapat menjadi tidak berlaku jika : a. Pengangkut tidak

memberikan

tiket

penumpang

kepada

penumpang yang diangkutnya. b. Terdapat

perbuatan

sengaja

atau

kesalahan

dari

pengangkut yang menimbulkan kerugian. Disamping

ketentuan-ketentuan

jumlah ganti rugi tentunya

ada

yang

juga

yang

harus

meniadakan

dibayar

oleh

ketentuan-ketentuan

membebaskan pengangkut dari kewajiban

batas

pengangkut yang

tanggung

dapat jawabnya

(hal ini sudah dibahas dalam Bab II I) . Terhadap

kerugian

yang

tercatat, pasal 30 ayat 2

timbul

membatasi

yang harus dibayar sampai jumlah Rp

pada

jumlah 25,-

bagasi

ganti

per

rugi

kilogram.

Batas jumlah ganti rugi ini menjadi tidak berlaku bila a.

Terdapat pepgangkut

b.

Pengangkut

perbuatan

sengaja

atau

kesalahan

:

dari

yang menimbulkan kerugian, tidak

memberikan

penumpang yang dalam praktek

tiket

bagasi

biasanya

kepada

menjadi

satu

dengan tiket penumpang, c.

Terjadi perjanjian antara

pengangkut

dan

untuk menaikkan batas jumlah ganti rugi menentukan harga bagasi yang

SKRIPSI

dinyatakan

penumpang

atau pada

dengan waktu



49

bagasi diserahkan. Terhadap kerugian yang timbul pada bagasi

tangan,

pasal 30 ayat 3 OPU membatasi sampai jumlah Rp 500,-

per

penumpang. Dengan

demikian

bila

jumlah

ganti

rugi

yang

terdapat dalam ketentuan OPU dijumlahkan seluruhnya

maka

jumlah ganti rugi yang dibayar pengangkut udara adalah Rp 13.000,00 ditambah Rp

25.00

per

kilogram

pada

setiap

bagasi tercatat. Jumlah ini saat sekarang secara ekonomis sudah tidak sesuai lagi dan

ternyata

di

dalam

praktek

jumlah ini juga sudah dilampaui. Demikian penghitungan

besarnya

ganti

harus dibayar oleh pengangkut bila terjadi

rugi

yang

keterlambatan

pengangkutan penumpang. Tentunya jumlah ganti rugi karena keterlambatan ini lebih kecil jumlahnya bila dibandingkan ganti

rugi

karena

kecelakaan

pesawat

udara.

Berbeda

yang

dibayar

pengangkut yaitu pada perusahaan penerbangan PT.

Sempati

dengan cara penghitungan besar ganti

rugi

Air. Di sini telah diperjanjikan terlebih dahulu besarnya ganti rugi yang dibayar bila

terjadi

keterlambatan

juga cara penghitungannya. Besarnya ganti

rugi

dan

tersebut

yaitu Rp 2000,00 setiap menitnya yang dihitung dari menit

SKRIPSI



so

kedua puluh enam sejak terjadinya keterlambatan. bila terjadi keterlambatan sampai batas

dua

menit maka PT Sempati Air tidak

bertanggung

jumlah ganti rugi yang

dibatasi

maksimal

Rp

dibayar

100.000,00.

keterlambatan yang

Maksudnya

berdasar

Rp. 2000.00 setiap menit

dihitung

mulai

jumlah

ganti

rugi

puluh

lima

jawab.

Dan

jumlah

bila

dihitung

melewati

Artinya

sampai

bila

puluh enam jumlahnya sudah

29

terjadi perhitungan

menit

ke

Rp.100.000,00

yang

dibayar

dua maka hanya

Rp . 100.000,00.30 Pembayaran ganti rugi ini tidaklah yang

diderita

oleh

berdasarkan

penumpang

keterlambatan pengangkutan penumpang.

karena

kerugian terjadinya

Sehingga

meskipun

kerugian penumpang karena keterlambatan cukup besar

atau

penumpang tidak mengalami

rugi

kerugian

apa-apa

ganti

tetap di bayar sampai maksimum R p .100.000,00. 3. Penvelesaian Klaim Ganti Rugi Dengan

terjadinya

penumpang berarti waktu

keterlambatan

tempuh

penerbangan

ditetapkan tidak dapat dipenuhi. Ini 29

Harian Pagi Kompas Selasa,

berarti

tanggal

pengangkutan yang

telah

pengangkut

16

Februari

1993.

SKRIPSI



51

udara

harus

bertanggung

jawab

terhadap

keterlambatan

tersebut. Penumpang yang dirugikan berhak untuk

menuntut

ganti rugi atas keterlambatan tersebut. Hanya saja melaksanakan

haknya

penumpang

prosedur-prosedur yang

akan

harus

ditempuh

dalam

mengetahui

untuk

memudahkan

tercapainya haknya itu. Dalam proses penuntutan

haknya

atau

klaim

penumpang ada dua cara yang dapat dilakukan yaitu

dari

:

a. Di luar pengadilan. b. Melalui Pengadilan. ad.a. Di luar pengadilan. Penyelesaian dengan cara ini seperti yang di

dalam

praktek

saat

*ini.

Pengangkut

terjadi

udara

atau

perusahaan penerbangan telah menetapkan prosedur-prosedur yang

harus

dilalui

tuntutan

ganti

tersebut

juga

rugi. telah

oleh Dan

penumpang juga

ditetapkan

angkutan yang diadakan penumpang

dalam

besarnya di dan

mengajukan ganti

dalam

rugi

perjanjian

pengangkut

udara.

Misalnya pada perusahaan penerbangan PT Sempati Air telah

mengadakan

keterlambatan.

Bila

perjanjian dalam

suatu

yang

khususnya

tentang

penerbangan

terjadi

keterlambatan baik yang terjadi pada keberangkatan maupun waktu pendaratan penumpang berhak mendapatkan ganti rugi. Dalam hal ini PT Sempati Air akan

SKRIPSI

memberitahukan

kepada



52

para penumpang pengangkutan

tentang dan

telah

lamanya

waktu

diberitahukan besarnya ganti tiap-tiap

penumpang

yang

m enitnya.Penumpang yang tersebut setelah

terjadinya

tiba

rugi

terlambat. yang

dihitung

berhak di

akan

Juga

diperoleh

berdasarkan

mendapatkan

bandar

menghubungi kantor pasasi PT

keterlambatan

udara

Sempati

ganti

tujuan

Air

ditukarkan atau potongan

Voucher ini

harga

bila

rugi segera

yang

ada

bandar udara untuk mendapatkan ganti rugi berupa yang mencantumkan harganya.

per

voucher

nantinya

dapat

dipergunakan

penumpang tersebut untuk membeli tiket

pada

di

oleh

penerbangan

yang lain. Cara

ini

waktunya

relatif

singkat

sehingga penumpang dapat segera memanfaatkan

dan

cepat

ganti

rugi

yang diperolehnya. Tetapi cara ini juga dapat menimbulkan permasalahan antara dalam hal perhitungan

penumpang

dengan

waktu

terlambat.

penumpang seringkali merasa

pengangkut

dirugikan

Dalam dan

yaitu

hal

juga

ini

banyak

penumpang yang tidak terlalu mempermasalahkannya. ad.b. Melalui pengadilan. Penyelesaian klaim dengan cara pernah terjadi. Penumpang enggan

ini

mengajukan

terhadap tanggung jawab pengangkut udara Sedangkan

SKRIPSI

khusus

mengenai

hampir

tanggung

tidak

tuntutannya

ke

pengadilan.

jawab

pengangkut



53

mengenai keterlambatan pengangkutan sampai saat ini belum pernah diajukan ke pengadilan. Satu-satunya perkara diajukan ke pengadilan yaitu gugatan Susarah

Oswald

Vermaak

melawan

yang

PN

diajukan

Garuda

mengenai

tanggung

jawab

Ny.

Indonesian

Airways ke Pengadilan Negeri Jakarta tanggal 1966

yang

15

pengangkut

Januari terhadap

kecelakaan pesawat udara. Cara ini umumnya memakan waktu harus

diputus

dimungkinkannya

oleh para

hakim

yang

pihak

agak

lama

ini

mengadili

menggunakan

banding dan kas a si . Tentunya dalam yang waktunya

yang

proses

dengan

lama dan upaya

karena juga hukum

pengadilan

sendirinya

biaya

yang dibutuhkan juga cukup besar.

SKRIPSI



BAB V P E N U T U P 1. Kesimpulan a.Perjanjian

pengangkutan

penumpang

terbentuk

sejak

adanya kata sepakat antara penumpang dan pengangkut udara atau perusahaan penerbangan. Kata sepakat ini tidak dapat dipastikan terjadinya tetapi hanya dapat disimpulkan dari berbagai perbuatan-perbuatan pihak seperti pembelian tiket penumpang perjanjian bukti

ini

yang

tiket

dilakukan

oleh

bukanlah

terbentuknya

para

penumpang.Dan

juga

suatu

pengangkutanpenumpang,

telah

oleh

syarat

tetapi

sebagai

perjanjian

penumpang.

terjadinya alat

pengangkutan

.

a. Meskipun berdasarkan pasal 28

OPU,

mengadakan

terhadap

tanggung

jawab

atas

pengangkut

tidaklah

mutlak

tidak

perjanjian

keterlambatan,

namun

bertanggung jawab atas setiap dapat

membebaskan

dirinya

pengangkut

keterlambatan. bila

ia

dapat

dapat

Pengangkut membuktikan

pihaknya telah mengambi1 semua tindakan yang perlu

untuk

menghindarkan keterlambatan tersebut atau hal

itu

tidak

mungkin dilakukannya. Bila keterlambatan

disebabkan

itu

kesalahan pengangkut maka ia harus bertanggung jawab. c.Penumpang keterlambatan

yang

merasa

pengangkutan

dirugikan penumpang

karena dapat

terjadinya mengajukan

tuntutan ganti rugi dengan menempuh dua cara yaitu

:

54

SKRIPSI



55

1. Di luar pengadilan. ii.Melalui pengadilan. Kedua

cara

tersebut

tentunya

memiliki kelebihan dan kekurangan.

masing-masing

Tergantung

penumpang

cara mana yang akan digunakan sesuai dengan kebutuhan dan kesadaran akan haknya.

2. Saran a. Dalam rangka perlindungan hukum jasa

angkutan

udara,

kepada

hendaknya

para

pemakai

pemerintah

segera

mengeluarkan peraturan-peraturan yang angkutan udara, khususnya peraturan

mengatur

mengenai

pelaksanaan

Undang-

Undang No. 15 Tahun 1992. b.Sebelum

calon

pengangkutan mengetahui

penumpang

dengan atau

mengadakan

pembelian membaca

tiket

perjanjian sebaiknya

syarat-syarat

ia

perjanjian

pengangkutan baik syarat umum maupun syarat khusus

serta

hak-hak dan kewajiban yang dimilikinya. c. Agar pengangkut udara tidak terlalu diberatkan tanggung jawab atas keterlambatan

serta

dengan

penumpang

juga

mendapatkan jaminan ketepatan waktu penerbangan dan ganti rugi bila terjadi keterlambatan, sudah saatnya perusahaan asuransi

dilibatkan

keterlambatan.

SKRIPSI

Atau

untuk dengan

menjamin kata

lain

bila tanggung

terjadi jawab



56

pengangkut

udara

atas

keterlambatan

sehingga bila terjadi keterlambatan akan membayar ganti rugi

yang

diasuransikan

perusahaan

seharusnya

asuransi

dibayar

oleh

pengangkut udara. Dengan demikian pengangkut akan semakin diringankan bebannya untuk membayar ganti rugi. d.

Untuk

menjaga

citra

serta

reputasi

khususnya dalam menyambut kedatangan

hanya

dikalangan

mendisiplinkan

pengangkut

atau

angkutan

diri

perusahaan

penerbangan saja tetapi juga di kalangan penumpang pihak-pihak yang terlibat di dalam

kita

wisatawan-wisatawan

dari manca negara, kita harus mulai bukan

negara

udara

serta demi

terwujudnya ketepatan waktu.

SKRIPSI



M I t 1 K. FERl'ObiTAKAAnt

•UNIVERSI1AS A1KLAWCK1A-

s U R A BA Y A DAFTAR

BACAAN

BUKU Chidir. Ali., Yurisprudensi Bandung, 1982.

Hukum

Daqanq.

Alumni,

Komar Mieke Kantaatmadja, E.Saefullah Wiradipradja, Hukum Angkasa dan Perkembangannva. Remadja Karya, 1988. Martono, K . ,Hukum U d a r a . Angkutan Angkasa, Bandung, 1987.

Udara

dan

Hukum

Muhammad, Abdul Kadir, Hukum Pengangkutan Darat.L a u t . dan U d a r a , PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991. Purwodarminta, W.J.S., Kamus Umum Bahasa cet.v, Balai Pustaka, Jakarta, 1976.

Indonesia,

Purwosutjipto, H.M.N., Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, Jilid III, cet. Ill, Djambatan, 1987. Saefullah, E. Wiradipradja, Tanggung Jawab Pengangkut dalam Hukum Pengangkutan Udara Internasional dan Na3 ional. Liberty, Yogyakarta, 1989.

Subekti, R. dan R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. terjemahan, cet. keduapuluh satu, Pradnya Paramita, Jakarta, 1989. Suherman, E ., Hukum Udara cet.

Indonesia

Ill, Alumni, Bandung,

dan

Internasional.

1983.

____________ , Masalah Tanggung Jawab pada Charter Pesawat Udara dan Beberapa Masalah Lain dalam Bidang Penerbangan, Alumni, Bandung, 1979. ____________ , Tanggung Jawab Pengangkut da lam Hukum Udara Indonesia, Bandung, 1961. ____________ , Wilayah A 1umn i, Bandung, 1979

Udara

dan

Wilayah

Dirgantara.

57

SKRIPSI



58

Tiqa

Undang-Undang

j_

Perkeretaapian.

Lalu-1 intas

Anqkutan Jalan. Penerbangan. Eko Jaya, Jakarta. Usman Adji, Sution, Djoko Prakoso. Hari Pengangkutan di Indonesia. Rineka 1990.

dan 1992.

Praraono, Hukum Cipta, Jakarta

MAJALAH Warta Ekonomi. No. 10/11/ 6 Agustus 1990. Warta Ekonomi. No. 35/IV/ 25 Januari 1993. Badan Pembinaan Hukum Nasional. No. 5 Tahun 1975.

SURAT KABAR Harian Pagi Kompas, 28 November 1992. ____________ 16 Februari 1993.

SKRIPSI


ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA LAMFIRAN 1 P E M E R IN T A H PROPINSI D A E R A H T I N G K A T I JAW A TIM U R D IR EKTO RAT SOSIAL PO LITIK JL P E M U D A N O 5 TE L P . 43020 - *5«73

S U R A B A Y A

SU R AT KETERANGAN Untuk mtlakukan f u r y y / r«
Nom or : 0 M tm b tc i

7

2

...... /303/.... 1 2 9 . 2

l.SRT.DSXAN FAK.HUKUM UNAIR SJ& 13 OKT'92 NO.1738/PT.03.H5.FH/N/92 :2.SRT.KAKANWIL DEP.HUB.PROP.JTM ? NOP'92 No.PR.003/2223/XI/92 1. Initrukii Mantari Dalam Nagari No. 3 Tahun 1972 2 . S v ril Gubarnur Kepila D iv rih T k . I J a m Tim ur ^1, 17 JuU 1972 No. Gub./187/1972.

Mengingat

dangan ini m m y it ik m T I D A K K E B E H A T A N dilakukan lu rvry / rv m ic h olth :

Nama Pananggung Jawrtb A Iam a I

' =

MARTHIN LUTHER T A M GAN MHS. FAK. HUKUM UNAIR SURABAYA JL. GUBJSNG KERT/.JAYA VII / K/ll SURABAYA

Thama / A car* aurvay / raaaarch

:

Cn*<xt>/T»mp*t ditokuktn •urvay/xMirch

:

KOTAMADTA SURABAYA , KABUPATEN SIDOARJD.

Lcfr>?ny* »utv »y / r#***irh

:

2 (DUA) BULAN T£RHITUNG TGL. SURAT DIKELUARKAN.

Per.sikul I p t m n t *urv«y / rtMarch

:

" TANGGUNG JAWAB PENGANGKUT UOARA ATAS KETERLAMBATAN PENGANGKUTAN PENUMPANG DALAM PENERBANGAN DOMESTIK",

dangin katantuan-fcataotuan aabagai barikwt ; 1. Dalam jangka waktu 1 x 24 |am tataiah tfba di tampat yang dituju diwajibkan mataporkan kadatangannya kapada 8upati/Waflkoiam*dya Kapala Daarah T k . II dan Kapolitian latampat. 2. Mantaati katantuan*katantua* yang baHaku dalam Daarah hukum Pamarintah t« lamp at. 3. Manjaga tata tt'tib , kaamanan katopanan dan kaiuiilaan lerta manghrndari parnyataan'parnyataan baik dengan l atan ataupun tulitan/lukiftan yang dapat matokai/manyinggung parataan atau manghlnaagama, bangsa dan negara dari suatu golongan panduduk. 4. Tidak dlparkanankan manjalankan kagiatankagiatan diluar katantuankataniuan yang talah ditaupkan aabagai tanabut di ataa. 6. Said ah barakhirnya dil*kukan lurvay/raiaarch, diwajibkan tarlabih dahulu malaporkan kapada Pajabat Pamarlniah aatampat manpanat aalatainya palakianaan aurvay/raiaarch. labalum maninggalkan daarah tampat turvay/rataarch. 6. Dalam Jangka waktu tuatu bulan tataiah ftalaaai dilakukannya turvay/raftaarch, diwvjibkan mambarlkan (aporan tantang pa Iakta naan clan ha»tl4ia»Hnya kapada :

1. Katua B A P P C D A Prop. Daarah T k . $ .lavs* Tim ur 2. Kapala Dirakiorat Sotpol Prop. Daarah T k . I Jawa Tim ur. 3. Supatl/Watikotamadya Kapala Daarah T k . II yang barungkutan. 4. Kanwit/Diraktorat/Dinaa/Jawatan/Lambaga yang bariangkutan. S................................................................................................................................................. ..................... 7. Surat katarangan Ini akan dicabut dan dinyatakan tidak bartaku apabila tarnyata bahw« paroagang lurat katarangan ini bdak mamanuhi katantuan* katantuan ta6at>ai tarwbut di atas.

„

T E MB US

N

St u r a b a y a ,

diiampaikan kapada :

5 NOPEKBER -i q q p • i7 7 c y ^

A.n. C U fiC R N U R K E EPA] P A lA O A E R J \. 2.

3. 4. 6. 6. 7.

Yth,

,,

S. 9. 10.

„

Pangdam V/Vrawijaya Kapolda Ja n t Tim u r Katua Bappada Prop. Oaarah T k . I Jawa Tim ur KanwH/Diraktorat/Dinaa/JaMitan/ln«tapfti/Lembaga ybi. P«anbantu Gubarnur dl oURADAYA Bupati Kapala Daarah T k . II S lD O A R iT Q

O T s a m r a M s s v i ...1 L' KAKANyiL...DS?.„H.UB-.-.PROP-.JATI^.

SKRIPSI

NNGKAT I

W ^J T I M U I

, JA W

V

>0mik

^ -- S'.* r0ERVA])3\ SETIAWAN



1 2 6 1 1 12 2 4 9 8 0 7 4cm

LAMPIRAN 2

J A K A R T A - SURABAYA OEWASA/ADULT

Garuda Indonesia

shuttle service ticket

1«oad by Garuda Indonatla I. Ma'daka Salatan No. 1) ikana 101 tO, tndooMi* latnbar of tt>t Intarnational Air Traniport Anociat

SYARAT-SYARAT PERJANJIAN ftriar#** ptogangfcutan M ftnduk kapada kat*ntuan*katamuan Ordonanal P*ng«nQku(*fi Udara tndonaala (StN. 1030/100) aartu kapnrta «ysni1**yara: Panângkutan, larto-tarlp, paraturan*paraturan (kacuaH wafctw waktu barangkat o m waktu-waktu tlba yano loraabut dWalamrya) dart paraturan-paraturan lain dart pangangkut. yang ma
Bagaai tarcatat yang dlangkut bardaaarkan parfarân Ini, hanya akcn dlaarahkan kapada panumpang JHui carfc baoaalnya dlkamballkan ftapada pangangkut. pvfi^nngKVI. 9. a. Pangangkut bartangguno |awab a lii karvglilan-karuglan yang dmtt/ pede panumpang dan bagaai oangan manglngal pada I tyaral-tyarat dan bclac* bataai yang dltantukan dalam Ordonanal Pa Pangangkutan Udara IndonaaJa (Stbl. 1039/100) dan ayarat-ayaral umum panganokutan dart pangangkut. ft. BQa panumpang pada aaat panarlmaan bagaai Odak mangakikan protaa, maka dlangg*P bahwa bagaai ftu taUh dltartma dalam kaadaan Ungkap dan ball. e. Samuatuntuungarril-karuglanha/uadapatd!buktlkanbaaa/nyAkaajolan yang dWartta. unggung Jawab tarbata* untuk kahRanpan dan karuaakan bagaai dltatapkan aafumlah makaJmum Rp. 10 .000 ,— (aaputuh rlbu rupiah) par kfogram. d. Pangangku< Udara ttdak bartanggung lawab tarhadap karuaakan barang* barang gaealvbatah/capat wauk oan Wnatang Ndup )lka dlangkut

!

a. Pangangkut Udara Odak bartanggung Jcwab tarhadap uano. parhlaaan, dofcuman<dokuman aarta aunt-aurat barharga atcu aajanlanya fka dlmaaukkan kadalam bagaai. Tldak aaorangpun dart agan-agen, pagawal-pagawal atau wakd-eraM Psngangkut tfdek bartanMung Jawab alaa karvglan apapwn Juga yang (Mngangkut barhak mangubah atau mambatalkon tyaral*ayarat dfflmfewfctR otat> pambawan oat%/a\au kaUmbatan pangangkuian tnl, psngangkutan, tartp-Urtp, paraturan*paraturan dlnaa Can paraturan* Hfmtat-fc »aga(a katambatan dating panumpang dan/atau kalambeian paraturan tain dart pangangkut yang banaku balk aabaglan maupun dalam koetluruhannya. parrytfttafibooul Panumpaftfl yang na--n«r.ya taxantunv '3i!sTi rtitot, (rj (]!fKnr.nggungkan pada P. N. Aauranal Karuglan Maa Raharja bardaaarttan undcng-und&no rte. Juodo paraluran*paratixan palakaanaannya.

SKRIPSI



SYARAT-SYARAT PSRJATCJtAtt »• ).* * p > 'ijrtn y fc a tfto r * i u M u k « j j v ;K u lf,n M d a r s i n d e n t s * ( S l W • ^ .w .g V u is n . i r ^ U t i p .

b ® o * (la h e ia n iu n n b «ito n ? u a n O i S o n s n ^ 1 9 3 9 / 1 0 0 ) w r f a K -p a d a S y i r a l - » y a « » t

5 « * rttu t* n -p w « t * m fcft A n t t ,

(b o eu efc * a V fc j-w s »M u

.t n g h c : d a n » a k t u - w a M u 5if>a y a n g t* r»* to u l d i d t l a m n y a ) d a n p «r« tu * n n > .i!u« lj t « d4*i p e n g e n g k u * . y * n g m * tu p «ik a f l tM g > aa y * n g t* k ( j j p . i t r f i p -i a h i i ! » h p * i* jrtji* n Ini d e n y * n g d a p a t < Jik a n to r-k « n tc r p a s a s i

'gangftyf. et p s jw w p tn g rki hcTiys dapat dkp*fgunakan olah o»*ng y* n g nam snyc ,va rtitftsrsys d.in tu sk dapal 6p trgu na ka n olah orang lain Ponur^pang r y-fujcir b.i*w* W a p«rtu p^^ga^gkv* dapat cpakah iiket ir* -.11 rt’patf®' oirfi >a rg t>*+iak ■ v ic t mr cJip*'gtm*tk*n ctau rt*ft>f>a iffituk A p ^'fju n c ta 'i oioh se^coiftn^ >; i.cir, ).r > { nanxviy* <*>«•(** daU m tiket mi. m.ik* p ^ j.irv jfc .ij unfuk m end s* f>^r®jr'g‘ ui*0£»*ng w , *#rt» n*h p w ’gjngfcuf.wi ■t mi iMfth jt<«z barhak. manâdi batai. •untuk fuanyafaKkin P»oy»*W'WW**#> p*r|anjlan pengawjhutan tni kapact u!-a*4 Dfi panQtngkutcn y*ng lam. »* n a hah mangubaft iofnpat-t » t t * k**ug*M> a p n p u n |ug& y a n g rtrtim -

.,in o’r ^ (vn< t> ju utt d tn / tt* j kalamtmtan f ^ ^ g ^ r n ^ u t ^ n i « . Icm aiufc * « 3 t t u r n b a u n d « U '»g ennumpar>g gan/aiau katAmbnt.in p m y «r* h a n b ^ o s t

S. P * 9«ai yang dUngkut t»r d a s a * a n parlaajtan H , h a n yt akon cflwrqhfcan feopeaa ti3fwmp*ng jfca c*/* b ig c s ln ya dfewnbatftan kopada p a n g a n ^ u t

0.

It. f bartanggungjawab atas karugian-karvglafl yang llmte.1 pedo pcnum pang dan bagasi dangan mangingat pad* aya/nt-ayarai dan b a U £ bate* ya n g driantukan dalam Ordonanai Pangangkutan U d a rt lndor>*«to (SiW ^619/100) d i n ayarat-ayarat umum pangangkutandaH pvngangbut. b. e -U P«num pang psoo u i l p * n«tim a «n bagaM M a k m*nga>jtian pfGMO. fnak.Q dir/iggcp b*ltwf. bagtst Mu talah t f tartma (U la m kaadaan tongkap 6*n bfiiH. c. S w m ia luntutcn gantf-k«ruglan h v u * d a p ^ dKmkSkan toaam y> kerugtan yang didarttj. T &r.gg*jrvg)awab tB rt«la s untuk kahHangan dan k v ru u k a n bagcal (ttatacfcan m jk t im u m R p. 1 0 .0 0 0 .- (tepuluh rib u rupiah) per kilogram . A

P v n g A r ^ k i i t U d a i a iwiaH b » h a n i } j v n v l a # a t >

fta ^v M k a n b t t t f t Q -

t a r «n g pocah-b*lc(i/c*pat butuk dan txnatang Ktdup |>ka dtangkut a«b«ga< ta g re ). a. Ptngangttm U d «rn M a k barianggungjawab larhadap uang, parNaaan. Ook'. k ^ a ift m baga*i.

?. T irtat s s o » i '> j p u o

d a rt A g o n -a g a n , p « g a w a l> p * g a w a l a ta u w a k it-w * td l pangang* t i A Iw f t s !-. r r w o g u b K h c t « u m a m h a t a lk a n a y a r a l-a y a r a l p a n g a n g k u t a n , tartp* u.iir>, 4 t L > .ir v p ? f a t u f » n d m a s d u o p * ra tu * a n -p a ra iu ra n ta in d a d p a n g a n g k u t y x n g ix>ri>.bu b niti a o b n flin n m A u p u n d a l w n k M a l u n j h a n n y a .

P«nw w p*ng yang ntm nnya tftrcantum dalam {»k«: « l d»t>CfttfiC3W',^ * i r i pads 5* T. AiuranaJ K an tgltn J > ta R*ha/)J M rd«s4/kan unA>/tg-umUr>g No. ?3/t 86-t Junr.lz perafuren pwaturxn palakMnaartnya.

SKRIPSI


ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA UUCPIHAZT 4

1 o APR l.»l

i

1‘I O i r r ;U :lA :!A V :\ *I

Z

. •■; ’ • '

......; .V. -

-

~

w* •.

20

,!>. d

ui

•.TJLUl.-d.

1

: iJ A

■ I l- 'l v V ’A ' L ^ «M « =M « = = M =

u it U ,j ;

1

s- - - “ - E3^ = = = - - - -

. ’V - 'V *

•;;iO :V f r

7?o :

^

g a —33•

• uc;:/iu-:o •'..••• •

CA-_,5y c :> - 2a!;

330. 330

■c c ; ;

;I:

..

v- «j u i :

..

332

.

0 3 .2 0

.,

( 1 2 . <;5*

I)

G:-—335

:.

DAY:-.

:

OC. CO

I'. -

0 7 .j - -

v,

;

C ^.30

(...4 .-7 )

•' * ^

(1 2 3 4 5 -7 )

**»/

03.30

c c i;/ i0 J L .

oU.

3 0

« - j

CSJ.00

(.• 3

. '

C 3 .C 0

( 1 _____ C. )

C U jyC A Ii

G ?.C G

( . . 3 ------- )

ccs:

0 3 .3 0

(1 2 .4 5 .7 )

u c j:

'

A:1** •* i ■*

■ . uurC

;

<^.50

( ------- 5 - . )

1 0 -3 0

(• ...

■334-

c; uj ;

.

03.50

: ( l 2 3 4 .6 7 )

'.JA-3‘i7

CLlJv.

1 0 .3 0

(1 2 3 4 .
. ( “ 2 ......... )■■

.:ii-Y-.‘4

V.uL

* 1 J..J|0

('*2 3 -1 5 ^ 7 )

uA -341

CLiiC

*»■ »6 *)

g .'.-33: i

C*Jlv.

12.30

o /.-:.3. j

v'Jib

1 i!.3 0

( 12.i';5* / )

1 0 .5 0

(• »»* 5 " * / (1 2 3 4 .0 Y )

;

■725 •'■ ‘ . VbViXl

; 1 2 .i;5

•

.

. • * c c *;

•33 Cj •3 3 »

•

-330

uc j :

[125

' ' ‘ ’ IIuL

-3*50

CCK

■■

-U 3 7 “ " -337:7:’" -ixfS— -3 4 4 •.

U

; '• ♦

«

; '

’

Cui,.

:3.1U‘V

• •

r 'i-zv/arj/xzz' y'cMT/cai? -30Y'r-:- ■’■ Ciuf/CCdj* CCTiC

-3 5 0

_

-352. :3 5 4 ; ; r

:

(1 2 3 4 .^ 7 )

u,-.-3-;3

CCK

1'i*

cuic

1 4 .3 0

<1 r ^

: ( • '• • • 5 - - ) .f ' 's

G.i-3 4 3

'<4.50

;(1 .3 4 5 .7 )

(.;-‘-3 4 'j

-

!{

’

1 4 3 0

CUiC

r35&v~;r‘;

'

t ------- ti.

w»<»•

)

• C . . 3 ...0 G.\—0 Gil

c:«.4...y \ •i

, a . . .-

>5.50 ('< 2 3 4 5 * 7 )

15.50

:‘;CG1C -3
- 3.50

14.30

' 4vuiC

•:-CViZ

■ '( « . . . 5 . * )

. 1 4 *3 0 • j' ~ 1 u . *-> .

_

-3 4 4 ’••' ; ’ c c ;:

.(^ 3 4 5 -7 )

16.50

•(■» 2 3 4 5 ^ 7 )

17.50

. • (• -3 4 * ^ 1 )

17.50

-57.45

■

: "G .c o

■ ■ (...4 -.-)

: . 1C-CD

.C ..3 ..G .)

'

1 .50

; (

:

19.50

G

(

-'L :

)

20.50

. (

SLY

) : ■

SKRIPSI

(....5 ..)

i J •V*v«

fV -

/ j / • >v.

15.30

(1 -3 4 5 -7 )

♦M .*

15.45

;;V ‘

J i.U .li.

/m *• Ai---

19.00

1f .

C A -34 7

1 .30

( ..........' - )

Ai -

g a -34*7

COJC

•

1(5.30

(1 2 3 4 5 - 7 )

-V ..

GA—3'iy

ccj::

•

1 7.30

(1 2 3 4 5 0 .’ )

GA-351

c u ::

1U .30

(.. . .

HA—3 5 ‘

'Jt-J/Si

1^.30

‘J

G

-Uyo

g a -3 5 5

(1 .3 4 5 .7 )

•'V -

ct;i:

g a -3 5 3

-330.fr;; •?;icci:/iy:G:?r'K‘;' . 23. 20- • :' ( - 2 . . . ^ . ) —2——c; ——= = “ —= =s.--n=-t.

22.50

3 0

t

( ..........

> *3y »

1 ^ .0 0 k
)

•’' <J-

r*_,

c;a

( 1 ............ )

5

13.30

. co.-

10

*j*yj

- ■

zxi;

■ iJXir **

^ 0

13.50

L’Ut*.

^ 3 7 -,:>;sr r r

•

1 , 50 ;

VWJk ...... — rett/ss4r-

-340 . -3 4 2 '

• 1 1 .5 0

CGK-

’

*0.50

1

-V

..j

•334

3j

/J ;-

o y .c o

C UU'/JCUL

C llf

G A -0 3 c

A * • 3- - - . )

' ’ ; C 3 .5 0

CvflW

‘

(1 ..

‘ C v .0 0

•3 0^: ■'■ . c u r:

' ’.

'iV.-VlC

; G^’ .C O

co«* *

■300‘v.i-'

u*--—

: 0 7 -5 0 *

G lii

'u.v-33 3

. (1 2 3 4 5 . 7 )

07.50

c.;;:/ovji

'J

V.'^

■300

............,

1

C j ■; i’ :> v; •.

'

*

cciic

cc j :

.

iy

.00

i:.

0

^

'•

'

**

..)

5

( 1 2 3 4 . - '/ )

:.

. 0 ............) 1•

. j;.

.

■ i f; . 3 o

(

i*ij i

)

^V.

2 1 .3 0

(

i-'i'Y

)

l; ' , , A>-

il.C’. i f .



M&rpat! SiallON

SURABAY# F iiw r

s o c w jl c

BAH

SUMXrti

SKRIPSI



H'i!IT 'J 1 scm:inH.r_ .

i>a 11: : (QIM Y

Ni l

:

A/i:

U 1

'

I .

U2 U-i IK*

-Tjyu.

'J l \ I ' l J I i U A Y ,

I YIN :

r . m u

,

r.u jii

• 11 . 7: 17

i i.i

•: ; : ; u .

77

1

*

f/
M

l)

U

T

1

05.3 5

1

„

,

05.40

,

'G T.O E

'

07.35

'

’ 07.05

• 07.35

' 07.15

'

0 7 . 5U

»

•OEcCS,

’i a s . 05

1

•oy.35

5

10.05

1

' 10 . AS

*

11.05

'

' 10.45

'

11.15

'

v;

' 12.25

•

12.55

1

■ ;:*-j

' is^co

0

r j o20

•

' trJ o i 5

8

•: *•, 3 5

"

• "t 3 1 7 , I II

'

S(JU_ D K ^ F ,

1

'S S H .0 I4

'

o i»s -r.u i;~ 3 U';~ji
1711

'

JK r-IjU U -U L'O

U' J

i . m u

':;■ v n . i n 2

Of.

■ r . m u

• ?; r i n . i V i

07

'

r .

77

•: ; . ; n . z u u

• 3 KT*-5 i

11(1

• r.

i on

1:j:;n .irjii

1

LI‘ I

• r . i i m

• u r . n . *j u:5

1

HI

’

i . i mi

' V i H . 1 !,:v

• iii’ N - s : ; . r

11

'

11. 7 V I

’ S S I I . 1) 1 w

1

1/

• 11. 7: 17

1S S II.U K i

J

• u i ' i ; - y i i i 3- j K r - . ' i L C

1 1

’

;

^

-

’i t

J K r - J w ; - s j u - v - ■ K ! J 1 ' - Pl . t J : k 1 - 3 J U ■■

wK *

'

'

,

1

ETIJ

_

S U U - l ; K Y - U T i \ f - I .JK

■

1

' • E T A

Z

’

u m i

,5 U 0

’

1

!< J I

. ; ; : t ~ 5 ZN

1 l i SI I . 2 J 7

1

M 'iK -C -m -bli'J-.TK '.”

! t G »4

‘

!

S I H - O K ’ ^ C U G - L ' U v ■U P S

f f G „55

1

17 0 1 5

'

•

p

117.15

}

1 7 . 41!

•

' 17.25

'

17.45

1

** . f .u x*t. s , p . .w iv ^ u a

c17 . 10

1

—

!

' :;D ii»i).

1

J K 7 ' : ; l " « Iji'C-

‘ t0 .«o

'

1 0 . 5 T.

'

11 . 7 '.S7

•: » : n i , 1 ? v

'

‘l i i J - S U o - S K :

! 10.50

•

19.20

'

r . m c

1 %:;ii. 023

:

« 2t .35

(

-

’

i :s

'

r .

71

IA

*

f . n m

1 !>

• i.m i)

m

> r.H iu

17

'

1 .

10

>

r.H iu

■\v

'

20

1

V. 7

di a

k

.;:

’.

v

w

Ii 11

' •

L' j -

1

k

1

-.lU is -JK T

■(IE?

nKT

li

5 U H A l ) A \ " > j ^< 1

-

in nVi/i r

O '/

iii

---------------- \ ( r ~ '

SKRIPSI

-

lllJN

M IN

Vi

iii. .

.

■



K A O l \ / ■■J??

ahtk*G

B. m Bj ? 4 « 8. m

ro u to y dOU SOU iSOl* HOB &MJ

W9 742 40V 20* t02 ?a> 106

B . 1$ 7

SOU AC0 K>« a^w s^b 900 i«0

10t JUL9 ?©e> m -

i K* B . 737

g*T-scor

4 SB OJo^S* 06oec JlfA 07e55> SUB 3ToP® 4U5 t 1 e®8 - e s S20G6 *uv I?**©

59% n x

i 6> c» 2,fe IJ /-•?c5 «

V..-.,c ;V?. > XZ.X BA-j

f: a # «

49 « Rtit 9Fuel4<> 74* 4.4>£s 109 m s W9 m s

*»& oy.^5 16 o teuMaZS «*j* ^«0a© 3, ft <=> fcsA£5csi!f *y® I M S ia «=> 9hA4&£ft &fe ~ +ZJ&SIH «&s ift = tL 0 A aus sj0a© & ft <=> A Si la s*0s© it “ A Q h

,-<.U0N*..

SKRIPSI


ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA P . T . MANDALA A I R L I N E S PERUAKILAN SURABAYA

D A I L Y

F L I G H T

S C H E D U L E

D A T E : _IQ

_

19

S3—

OUT GOING BERANGKAT NO. ,r

«. c

r

R r -

m -

j

_

_

_

|

1

REMARKS

ETD/-LT

-------

ii

fG 8

01

I! 8 • !•

IS& ! i

I _ WPG/AitJ

i 1 1 i 1 1

'

08o.^£

|

ii j:

.....

! :

.

IN COM'MG DATANG .

"“•If !

A. C

I

ho

jl

i-iiirj

I!i

01

TC 8

KDL 660

!

ETA/1.Y

i ' i > !

■

<

*we

REMARKS

.

07/^5 • -

REMARKS :

SURA3AYA.

(

SKRIPSI

OQ -

An

APBTL

A il1

-

19

j


il


P E L IT A

AXS

PAN GAN

SsJFJLS A Y A

S E R V IC E NO.

da

: Periksa alaipa t dibawah.

hal

: Rencana Penerbangan.

Tanggal

/PENd/PAS /S UB/19 » 4 H I

Dengan hormat, SSSSIxOMll'nMBS'SjiS? W . PAS / PEETAMINA / ___ _____________tanggal a.cuoo............. ..... . 0„0. „„.. i===c=s==5=:ca /TANGGAL FLIGHT NO. a o it a* s aT e" ETA / ETD to-044*

(

xj/ XBHTaai pi asftjfflwsa&ys

KA4i20|

; b?® <* sm * at* );

3 7 * » / tWOO

saFsf-*.ata»aar aar;« #as » sa»

1fof5 / tt.15 / UtfO

;issus=3£sa«j:: c:iB=^s;T:;rsj Demikian ha rap meu;"aflik£.-i p^'Crâ^ ia Yth« 1# DPPU pcrkimina 2* 3.

B ri,

2i,ixg/r. o w ^ / f c a j f n k B a .-a

In fe r m a -^ io u c .

Keteo. 5 .

A .M .C .

6. Catering.

PT. PEL2$A”m SERVICE .■'... _ ' ■Le^sagan ;8W»baya "7^ 1;

"’fcajala

SKRIPSI


TANGGUNG JAWAB PEN6ANGKUT UDARA ATAS KETERLAMBATAN PENGANGKUTAN PENUMPANG DALAM PENERBANGAN DOMESTIK

Recommend Documents