TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH KABUPATEN BERAU TERHADAP PENGELOLAAN HUTAN KOTA DI TANGAP KECAMATAN TELUK BAYUR KOTA TANJUNG REDEB

JURNAL BERAJA NITI ISSN : 2337-4608 Volume 3 Nomor 2 (2014) http://e-journal.fhunmul.ac.id/index.php/beraja © Copyright 2014

TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH KABUPATEN BERAU TERHADAP PENGELOLAAN HUTAN KOTA DI TANGAP KECAMATAN TELUK BAYUR KOTA TANJUNG REDEB Abdillah Ansar 1 ([email protected]) La Sina2 ([email protected]) Hairan3 ([email protected]) Abdillah Ansar, fakultas Hukum Universitas Mulawarman 2014, Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Kabupaten Berau Terhadap Pengelolaan Hutan Kota Di Tangap Kecamatan Teluk Bayur Kota Tanjung Redeb, Dibimbing Oleh Bapak Dr.La Sina, S.H.,M.Hum. selaku Dosen Utama dan Hairan, S.H.,M.H., Selaku Dosen Pendamping. Permasalahan dalam Skripsi ini adalah Bagaimana Tanggung Jawab Pemerintah Kabupaten Berau dalam Menata Hutan Kota di Tangap Kecamatan Teluk Bayur dan Bagaimana Implementasi Keputusan Bupati Nomor 183 Tahu 2008 Tentang Hutan Kota Berau Di Tangap Kecamatan Teluk Bayur Tanjung Redeb. Penelitian ini Bertujuan untuk Mengetahui dan menganalisa Tanggung Jawab Pemerintah Kabupaten Berau Dalam Mengelola Hutan Kota Di Tanjung Redeb dan Untuk Mengetahui Implementasi Keputusan Bupati Berau Nomor 183 Thun 2008 Tentang Hutan Kota Berau. Dari penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa Hutan Kota Tangap belum sesuai dengan Peratutan Pemerintah , harusnya dibuatkan Peraturan Daerah mengenai Hutan Kota meskipun dari Pemerintah Kabupaten Berau membuat Surat Keputusan Bupati. Harusnya Peraturan Mengenai Hutan kota Ini berupa Peraturan Daerah sesuai amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan kota Pada pasal 18. Perihal mengenai Badan Pengelolaan Hutan Kota yang masih belum dapat menentukan pemangku kewenangannya yang dikarenakan dalam Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisai Dinas Daerah Kabupaten berau pada pasal 70 tidak ada satupun dari bagian susunan Organisasi Dinas Kehutanan Berisikan Tentang Badan Pengelolaan Hutan Kota.

1 2 3

Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Dosen Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Dosen Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Mulawarman

Jurnal Beraja Niti, Volume 3 Nomor 2

Kata kunci : Hutan Kota , Pengelolaan badan Hutan Kota Pendahuluan Kabupaten Berau adalah salah satu Kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur. Ibu kota Kabupaten ini terletak di Tanjung Redeb, Berau. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 34.127,47. km² terdiri dari daratan seluas 22.030,81 km² dan luas laut 12.299,88 km² serta terdiri dari 52 pulau besar dan kecil dengan 13 Kecamatan, 10 Kelurahan, 96 Kampung/ Desa, dan jumlah penduduk berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik pada tahun 2011 sebesar 191.807 jiwa. Hutan di Kabupaten Berau seluas 2.194.299,525 Ha (RTRW Kab. Berau 2005-2011) terdiri dari Hutan Lindung 668.108,078 Ha, Hutan Produksi Terbatas 557.713,442 Ha, Hutan Produksi Tetap 179.299,747 Ha, Hutan Konservasi 156.448,289 dan Areal Penggunaan

Lain

(APL)

624.729,969

Ha.4

Tutupan

Lahan

sesuai

hasil

pemantauan Tim Program Menuju Indonesia Hijau (MIH) sampai dengan saat ini masih ± 80 %.Berdasarkan data Dinas Kehutanan Kabupaten Berau sampai dengan tahun 2010 luas alih fungsi hutan seluas 150.448 Ha atau 6,85 %, masing-masing untuk keperluan pembangunan perkebunan = 60.224 Ha, pertambangan = 7.571 Ha, pertanian = 70.000 Ha, permukiman dan fasilitas pelayanan umum lainnya =.12.693 Ha.5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2002 menyebutkan bahwa hutan kota adalah suatu hamparan lahan yang bertumbuhan pohon-pohon yang kompak dan rapat di dalam wilayah perkotaan baik pada tanah Negara maupun tanah hak yang ditetapkan sebagai hutan kota oleh 4 Dinas Kehutanan Kab.berau http://www.beraukab.go.id/potensi/view/1/kehutanan di akses pada tanggal 11 Mei 2013 pada pukul 06.11 WITA 5 Ibid.

2

Tanggung Jawab Pemerintah Kabupaten Berau (Abdillah Ansar) pejabat yang berwenang. Luas hutan kota dalam satu hamparan kompak paling sedikit 0,25 hektar. Persentase luas hutan kota paling sedikit 10 % (sepuluh perseratus) dari wilayah perkotaan dan atau disesuaikan dengan kondisi setempat. Penunjukan lokasi dan luas lahan hutan kota didasarkan pada pertimbangan sebagai berikut a. b. c. d.

Luas wilayah Jumlah penduduk Tingkat pencemaran Kondisi fisik kota

Berdasarkan amanah Undang – Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan dan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 Tentang Hutan Kota, Maka Pemerintah Daerah Kabupaten Berau menjalankan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 Tentang Hutan Kota dengan menerbitkan Keputusan Bupati Berau Nomor 183 Tahun 2008 tentang Hutan Kota Berau. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan menyatakan bahwa, Pasal 9(1) menyatakan:

“Untuk kepentingan pengaturan iklim mikro, estetika, dan resapan air, di setiap kota ditetapkan kawasan tertentu sebagai hutan kota.” Hutan kota dapat berada pada tanah negara maupun tanah hak di wilayah

perkotaan

dengan

luasan

yang

cukup

dalam

suatu

hamparan

lahan.Wilayah perkotaan merupakan kumpulan pusat-pusat pemukiman yang berperan di dalam suatu wilayah pengembangan dan atau wilayah nasional sebagai simpul jasa atau suatu bentuk ciri kehidupan kota. Dengan demikian wilayah perkotaan tidak selalu sama dengan wilayah administratif pemerintahan kota.

3


Adapun dalam Undang – Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan belum memberikan aturan-aturan yang jelas terhadap Hutan Kota tersebut, akan tetapi pada Pasal 9 (2) menyatakan:

“Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Pemerintah” Pasal diatas memberitahukan bahwa mengenai Hutan Kota di atur lebih mendalam dalam Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 Tentang Hutan Kota, dengan munculnya Peraturan Pemerintah tersebut Untuk memberikan kepastian hukum tentang keberadaan hutan kota, diperlukan pengaturan tentang hutan kota dalam suatu Peraturan Pemerintah. Peraturan Pemerintah tentang Hutan Kota dimaksudkan sebagai pedoman dan arahan bagi Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan hutan kota. Kabupaten Berau menetapkan Tangap sebagai lokasi Hutan kota sebagaimana untuk mengimplementasikan dari Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 Tentang Hutan Kota, Sesuai dengan tujuan penyelenggaraan hutan kota, maka penyelenggaraan hutan kota lebih ditekankan kepada fungsinya yaitu, antara lain, sebagai penyerap karbondioksida dan penghasil oksigen, penyerap polutan (logam berat, debu, belerang), peredam kebisingan, pelestarian plasma nutfah, mendukung keanekaragaman flora, fauna dan keseimbangan ekosistem, penahan angin dan peningkatan keindahan. Dengan demikian, maka hutan kota dikategorikan sudah terbangun apabila secara fisik sudah bervegetasi sesuai dengan yang direncanakan. Munculnya Surat Keputusan Bupati Nomor 183 Tahun 2008 Tentang Hutan Kota berau masih memunculkan suatu masalah yaitu penunjukan pengelolaan hutan kota, dalam Surat Keputusan Bupati Nomor 183 4

Tanggung Jawab Pemerintah Kabupaten Berau (Abdillah Ansar) Tahun 2008 Tentang Hutan Kota Berau , belum ada berisikannya siapa yang berwenang dalam pengelolaan hutan kota tersebut, dalam hal ini harusnya Pemerintah Berau membuatkan sebuah Peraturan Daerah mengenai Hutan Kota agar dapat menentukan kewenangan dalam Pengelolaan Hutan Kota Tanjung Redeb tersebut. Hutan Kota Kabupaten Berau dulu adalah sebuah tempat pariwisata yang di kelola oleh dinas kebudayaan dan pariwisata sebagai tempat objek wisata , seiring waktu lokasi yang diberi nama Tangap ini sudah mulai berkurangnya peminat terhadap tempat objek wisata tersebut, lalu ketika pada tahun 2008 dari dinas kehutanan menyatakan tanggap ini adalah sebagai lokasi Hutan kota dan terbitnya pula keputusan bupati nomor 183 tahun 2008 tentang hutan kota dengan luas kawasan tangap seluas 685 Ha yang terletak di Kecamatan Teluk Bayur Kabupaten Berau, dan Pengelolaan hutan kota ini dikelola secara bertahap yang dimana awal rencananya dimulai dengan taman wisata tangap tersebut sebesar 300Ha. Pada tanggal 13 Februari 2013 Di Dinas Kehutanan Kab Berau mengadakan rapat untuk membahas Badan Pengelolaan Hutan kota yang dimana Dinas Kehutanan mengumpulkan seluruh element masyarakat setempat serta jajaran Dinas Kehutanan , hasil dalam rapat tersebut juga masih dalam hasil yang tak memuaskan dikarenakan belum menemukan titik temu terhadap penentuan Badan pengelolaan Hutan kota tersebut , adapun masalah mengapa belum dapat dibentuknya Badan Pengelolaan Hutan Kota ialah harus adanya pengelolaan merujuk pada Peraturan Daerah , itulah kenapa tidak adanya penyelesaian. Bahwa Keputusan Bupati Nomor 183 Tahun 2008 tentang Hutan Kota ini ingin

5


dilakukannya

pembuatan

Peraturan

Daerah.

Dalam

struktur

Organisasi

Pemerintahan Kabupaten Berau itu belum berisikan tentang Badan pengelolaan Hutan Kota,

harusnya ada kewenangan Badan pengelolaan. Belum adanya

Peraturan Daerah itulah masalah mengapa tidak adanya Badan Pengelolaan Hutan Kota . Berdasarkan Latar

belakang tersebut diatas , maka penulis

menyusun Skripsi penelitian ini dengan judul TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BERAU

TERHADAP PENGELOLAAN HUTAN KOTA DI

TANGAP KECAMATAN TELUK BAYUR TANJUNG REDEB.

Pembahasan Hutan kota kabupaten berau merupakan daerah kawasan wisata tangap yang dikelola sebagai wisata masyarakat pada jaman PT.Inhutani I Labanan dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata karena terus adanya gejolak masyarakat terhadap kegiatan tambang yang berlangsung, berjalannya waktu bahwa yang disebut dengan Tangap ini sudah mulai tidak menunjukan eksistensinya lagi. Dalam proses yang dilakukan dari Dinas Kehutanan melakukan Pertemuan/Rapat mengenai tim teknis pada tanggal 7 Juni 2007 disepakati bahwa pengumpulan dan inventarisasi administrasi yang berhubungan dengan rencana pembentukan Hutan Kota Tangap dan melakukan pengecekan lapangan untuk mendapatkan gambaran kondisi yang dilapangan.6 Dalam perkembangannya hasil pemeriksaan lapangan pada tanggal 9 juli 2007 ada pengelolaan kawasan hutan wana wisata tangap sebagai tempat rekreasi oleh PT.Inhutani I Labanan dan lokasi

6 Sumber Kantor Dinas Kehutanan Kab.Berau Berdasarkan Hasil Wawancara Kepada Bapak Hamzah S.Hut sebagai Kasubag Pengelolaan dan Penyuluhan pada tanggal 06 November 2013

6

Tanggung Jawab Pemerintah Kabupaten Berau (Abdillah Ansar) perkemahaan pramuka mayang mangurai , dalam kawasan hutan wana wisata tangap dan lokasi perkemahan mayang mangurai masuk dalam areal kuasa pertambang PT.Pelita Makmur dan Berau Energi Mandiri (BJU) , dan di sekitar kawasan

ada

kegiatan pertanian

dan

perkebunan

yang

dilakukan

oleh

masyarakat, dan luas areal yang berhutan relatif disekitar kebun binatang tangap dan mayang mangurai.7 Setelah mempertimbangkan hasil telaah administrasi dan pengecekan lapangan dan serta peserta rapat dan pengelolaan tambang PT.BJU maka disepakati bahwa beberapa rekomendasi hasil rapat yaitu:8 1. Perlu adanya penetapan Hutan Kota melalui SK Bupati dan Peraturan Daerah(PERDA) 2. Luas Hutan Kota yang di usulkan adalah 1.000 Ha, yang berlokasi di kecamatan teluk bayur Kabupaten Berau dengan “Hutan Kota tangap dan PT.pelita Makmur seluas 320 Ha) sedangkan Sisanya 385 Ha berada diluar areal kuasa pertambangan yang dikelola BJU 3. Mempertimbangkan adanya kepentingan pihak lain kawasan yang diusulkan (ijin Kuasa Pertambangan dan masyarakat) Maka Pengelolaan Hutan Kota Tangap yang arealnya masuk dalam ijin kuasa pertambangan akan dilakukan secara bertahap. 4. Pada tahap I areal yang akan dikelola disepakati seluas 300 Ha sebagaimana zona pengelolaan tahap I, selanjutnya pengelolaan akan dilakukan pada tahap II sebesar 385 Ha. perkembanganya pada tahun 2008, terbitlah Surat Keputusan Bupati No.183 tahun 2008 Tentang Hutan Kota, yang menetapkan tangap yang dahulunya sebagai tempat rekreasi masyarakat di tetapkan sebagai hutan kota yang luasnya 685 Ha, dan pengeloaannya dilakukan secara bertahap.

9

7

Ibid. Ibid. 9 Ibid. 8

7


1.

Tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Berau dalam menata Hutan Kota di Tangap Kecamatan Teluk Bayur Tanjung Redeb a. Pembentukan Hutan Kota Tangap Kabupaten Berau Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi

dan

Pemerintah

daerah

Kabupaten/Kota.

Perihal

Urusan

Pemerintah Kabupaten / Kota sebagaimana dimaksud Kehutanan tersebut termasuk dalam pasal 2 ayat 4 terdiri dari: a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) l) m) n) o) p) q) r) s) t)

u) v) w) x) y) z) aa) bb) cc) 8

Pendidikan Kesehatan Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahaan Perencanaan Pembangunan Perhubungan Lingkungan Hidup Pertanahan Kepndudukan dan Catatan Sipil Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Keluarga Brencana dan Keluarga Sejahtera Sosial Ketenagakerjaan dan ketransmigrasian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Penanaman Modal Kebudayaan dan Pariwisata Kepemudaan dan Olah raga Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Negeri Otonomi Daerah, Pemerintahaan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Pembrdayaan Masyarakat dan Desa Statistik Kearsipan Perpustakaan Komunikasi dan Informtika Pertanian dan Ketahanan pangan Kehutanan Energi dan Sumber daya Mineral Kelautan dan Perikanan

Tanggung Jawab Pemerintah Kabupaten Berau (Abdillah Ansar) dd) Perdagangan dan ee) Perindustrian Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 pada pasal 2 ayat 4 tersebut bahwa Urusan Kehutanan Termasuk dalam Urusan Pemerintahan. sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, Pemerintahan Kabupaten Berau membagi Urusan daerah menjadi 2 bagian Pokok yaitu Urusan wajib dan Urusan Pilihan. Urusan Wajib sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 pasal 7 ayat 2 terdiri: a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. k. l. m. n. o. p. q. r. s. t.

Pendidikan Kesehatan Lingkungan Hidup Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perencanaan dan Pembangunan Perumahan Kepemudaan dan Olahraga Penanaman Modal Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kependudukan dan Catatan Sipil Ketenagakerjaan Ketahanan Pangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Keluarga Berencanan dan Kluarga Sejahtera Perhubungan Komunikasi dan Informatika Pertanahan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian u. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa v. Sosial w. Kebudayaan x. Statistik y. Kearsipan z. Perpustakaan

9


Urusan Pilihan sebagaimana yang dimaksud pada pasal 7 ayat 4 pada Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, menyebutkan a. b. c. d. e. f. g. h.

Kelautan dan Perikanan Pertanian Kehutanan Energi dan Sumber Daya Mineral Pariwisata Industri Perdagangan dan Ketransmigrasian

Selanjutnya berkaitan dengan urusan pada Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Berau, Pasal 2 menyatakan bahwa: “Urusan Pemerintahan Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah adalah semua urusan pemerintah di luar urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah yang Meliputi Politik Luar Negeri, Pertahanaan , keamanan, Yustisi, Moneter dan fiskal Nasional dan Agama.” Berkaitan dengan urusan Bidang Kehutanan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 ini sesuai dengan Praturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, bahkan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 bahwa Kehutanan menjadi Urusan Pilihan, Kabupaten Berau masih mengangap perlu membentuk didalam Satuan Kerja Perangkat Daerah Kehutanan tersebut dalam Bentuk Dinas. Hal ini adanya sifat kekhususan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 pasal 7 ayat 3 meyatakan bahwa: “Urusan Pilihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat 2 adalah urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan darah yang bersangkutan “

10

Tanggung Jawab Pemerintah Kabupaten Berau (Abdillah Ansar) Selanjutnya pada Peraturan daerah Nomor 9 Tahun 2008 pasal 3 ayat 3 menyatakan bahwa; “Urusan pilihan adalah urusan Pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi Meningkatkan Kesejahteraaan Masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan Daerah , yang meliputi: a) b) c) d) e) f) g) h)

Kelautan dan Peikanan Pertanian Kehutanan Enargi dan Sumber Daya Mineral Pariwisata Industri Perdagangan dan Transmigrasi

Dari Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Berau bahwa Kehutanan merupakan urusan Pilihan adapun Mengenai Sub Bidang Hutan Kota urusannya mengenai Pembangunan, Pengelolaan, Pemeliharaan, Pemanfaatan, Perlindungan Dan Pengamanan Hutan Kota. Tentang Tanggung Jawab Pemerintah Kabupaten Berau terhadap Hutan Kota yaitu menjadi bagian dari urusan Pemerintahan Kabupaten Berau ditetapkannya tangap sebagai hutan kota melalui Surat Keputusan Bupati Nomor 183 tahun 2008 tentang Hutan Kota Berau. Adapun telah ditetapkannya Tangap sebagai hutan kota adalah sebagai bentuk tanggung jawab Pemerintah Daerah membuat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan dan dilanjutkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 63 tahun 2002 tentang Hutan Kota. Tapi perkembanganya tidak sesuai karena dalam Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 Tentang Hutan Kota , Memerintahkan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota untuk Membuatkan Peraturan Daerah 11


Tentang Hutan Kota, bahkan Pemerintah Kabupaten Berau Menetapkan Hutan Kota dengan dasar Surat Keputusan Bupati Nomor 183 Tahun 2008 Tentang Hutan Kota Berau. 2. Implementasi Keputusan Bupati Berau Nomor 183 tahun 2008 tentang Hutan Kota Berau Di Tangap Kecamatan Teluk Bayur Tanjung Redeb Apabila dikaitkan dengan dengan kedudukan Surat Keputusan Bupati Nomor 183 Tahun Tentang Hutan Kota Berau untuk memberikan kepastian hukum terhadap Hutan Kota Kabupaten berau, dikarenakan belum adanya Peraturan Daerah

yang mengatur tentang Hutan Kota tersebut di

Kabupaten Berau. Sehingga dalam melanjutkan perintah dari UndangUndang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan pada pasal 9 ayat (1) Menyatakah bahwa: “ Untuk kepentingan iklim mikro , estetika dan resapan air, setiap kota disiapkan kawasan tertentu sebagai hutan Kota” Dilanjutkan pada aturan selanjutnya pada Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 Tentang Hutan Kota, maka perlunya dibuatlah Surat Keputusan Bupati Nomor 183 Tahun 2002 Tentang Hutan Kota Berau karena Belum adanya Peraturan Daerah Kabupaten Berau yang mengatur Tentang Hutan Kota agar tidak terjadinya kekosongan

aturan Hukum.

Kedudukan Surat Keputusan Bupati Nomor 183 Tahun 2008 tentang Hutan Kota Berau dihubungkan

dengan

Peraturan Perundang-Undagan pada

Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerundangUndangan, dalam pasal 7 ayat 1 menyatakan bahwa:

12

Tanggung Jawab Pemerintah Kabupaten Berau (Abdillah Ansar) “jenis dan hierarki peraturan perundang – undangan terdiri atas: a) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 b) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. c) Undang-Undang /Peraturan Pemerintah Penganti Undang – Undang d) Peraturan Pemerintah e) Peraturan Presiden f) Peraturan Daerah Provinsi Dan g) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota Pasal diatas tidak ada sama sekali tertulis bahwa Keputusan Bupati masuk dalam jenis dan hierarki Perundang –Undangan, dalam Peraturan Perundang – Undangan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 7 ayat 1 tersebut diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang – Undangan yang lebih tingggi dibentuk berdasarkan kewenangannya, akan tetapi semua keputusan baik Presiden , keputusan Menteri, Keputusan Gubernur, Keputusan Bupati /Walikota atau pejabat lainnya sebagaimana di atur dalam pasal 97 menyatakan bahwa : “Teknik penyusunan dan/atau bentuk yang diatur dalam Undang-Undang ini berlaku secara Mutatis Mutandis bagi teknik penyusun dan /atau bentuk keputusan Presiden, Keputusan Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Keputusan Pimpinan DPR, Keputusan Pimpinan DPD, Keputusan Mahkamah Agung, Keputusan Ketua Mahkamah Konstitusi , Keputusan Ketua Komisi Yudisial, Keputusan Kepala Badan Pemeriksaaan Keuangan, Keputusan Gubernur Indonesia, Keputusan Menteri, Keputusan Kepala Badan, Keputusan Kepala Lembaga, atau Keputusan Ketua Komisi yang setingkat, Keputusan Pimpinan DPRD Provinsi, Keputusan Gubernur, Keputusan Bupati/ Walikota, Keputusan Kepala Desa atau yang setingkat.”

13


Pada Pasal 97 Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan, itu hanya bersifat mengatur yang sudah ada sebelum Undang – Undanga ini Berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang – Undang. Perencanaan fisik perkotaan yang diharapkan dapat dapat mensejahterakan kehidupan manusia, dalam perkembangannya bahwa perencanaan yang tidak memadai dapat menyebabkan dampak bagi lingkungan. Pembangunan Hutan Kota salah satu solusi untuk resapan air, iklim mikro dan sebagainya, oleh sebab itu perlunya untuk dibuatkan hutan kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan Peraturan daerah Penutup A.

Kesimpulan Berdasarkan

hasil

penelitian

yang

telah

dilakukan

dengan

mengunakan metode wawancara kepada beberapa instansi – instasi yang terkait, seperti Kantor Bupati Kabupaten Berau Bidang Hukum , Kantor Dinas Kehutanan , Kantor Dinas Perumahan Dan Tata Ruang

Kabupaten Berau

yang terkait dalam penulisan skripsi ini serta berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan diatas maka dapat di tarik sebuah kesimpulan sebagai berikut: 1. Hutan Kota Tangap Kabupaten Berau Kecamatan Teluk Bayur Kalimantan Timur, berkenaan mengenai badan pengelolaan Hutan Kota masih memiliki hambatan-hambatan yaitu masalah pemegang kewenangan terhadap Hutan Kota tersebut. Dalam hal hutan kota tersebut perlu adanya upaya yang nyata terhadap hutan kota baik

14

Tanggung Jawab Pemerintah Kabupaten Berau (Abdillah Ansar) dari penetapan, pengamanan , pencegahaan dan pengendalian agar hutan kota ini tetap terjaga. 2. Perihal Hutan Kota Tangap belum sesuai dengan menjalankan amanat dari perundang undangan dengan mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Nomor 183 tahun 2008 tentang Hutan Kota Kabupaten Berau, Seharusnya Surat Keputusan Bupati tersebut harus dirubah menjadi peraturan daerah meskipun dari Pemerintah Kabupaten Berau telah membuat surat Keputusan Bupati, Seharusnya Surat Keputusan Bupati ini harus lebih jelas mengatur tentang Hutan Kota, Pemerintah Daerah sebagai perencana dan pelaksana sekaligus pemegang kekuasaan kebijakan dan pemerintah daerah berperan untuk mendampingi terus menerus dalam mengawasi perkembangan Hutan Kota Tangap tersebut. B.

Saran Berdasarkan uraian tersebut diatas terkait dengan pembahasan Pada BAB 4 serta sampai pada kesimpulan, maka Penulis dapat memberikan saran sebagai berikut : 1. Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Berau harusnya Surat Keputusan Bupati Nomor 183 tahun 2008 tentang Hutan Kota Berau secepatnya digantikan menjadi Peraturan Daerah agar aturan mengenai Hutan Kota Kabupaten

Berau

jelas

peruntukannya,

baik

mengenai

badan

pengelolaan Hutan Kota Tangap tersebut yang masih belum bisa terbentuk

karena

masih

menemui

kendala

mengenai

kewengan 15


terhadap Hutan Kota. Apabila

dalam Badan Pengelolaan Hutan Kota

tersebut dikatakan Badan, Maka Badan Tersebut setingkat dengan Dinas (SKPD) akan tetapi jika badan tersebut dibawahi oleh Dinas maka seharusnya disebut dengan Bidang, Adapun hal lainnya jika badan tersebut tetap digunakan, perlu adanya Peraturan Mengenai Hutan Kota mengenai Peraturan Daerah mengenai badan lainnya yaitu Peratura Daerah Mengenai Hutan Kota dan Peraturan Daerah tentang Badan Lainnya serta harus merevisi Praturan Daerah Nomor 13 Tahun 2008 yang nantinya akan berisikan badan lainnya. Kedepannya dilharapkan pembangunan Hutan Kota harus didasari motivasi yang tinggi untuk menjaga

lingkungan

kota

disamping

dapat

dimanfaatkan

untuk

menjalankan perekonomian perkotaan. Kepada pemerintah Daerah Kabupaten Berau perlu lebih gencar mensosialisasikan terhadap hutan kota tersebut memperjelas dan menyepakati perihal acuan dalam penegakan hukum sehingganya masyarakat mengetahui tujuan dari pembangunan Hutan Kota yang sebenarnya. 2. Pemerintah Daerah perlu mengembangkan pengelolaan hutan kota dan membutuhkan keterlibatan dari berbagai pihak dan dalam hal ini akan berangsur – angsur dan dilimpahkan kepada masyarakat sehingga masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam pengelolaan hutan kota ada pada kontrol pada masyrakat , dengan syarat pemerintah memegang kontrol pelaksanaanya dan membuat standar operasional terhadap keterlibatan pihak dalam pengelolaan Hutan Kota serta pemberdayaan

16

Tanggung Jawab Pemerintah Kabupaten Berau (Abdillah Ansar) masyarakat sekitar Hutan Kota Tangap melalui kegiatan dalam pemeliharaan dan pemanfaatan hutan kota .

Daftar Pustaka A. Buku. Abdulkadir Muhamad, 2001 , Etika Profesi Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung. Abdulkadir Muhammad , 2004 , Hukum dan Penelitian Hukum , PT. Citra Aditya Bakti , Bandung. Bambang Sunggono , 2006 , Metodologi Penelitian Hukum , PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. E.Sumaryono, 1995, Etika Profesi Hukum, KANISIUS, Yogyakarta. Erlita hevid Fellistgarini. Hak Dan Kewajiban Warga Negara, CV.CIPTA KIRANA ,Jakarta. Ganjong, 2007 , Pemerintahan Daerah Kajian Politik dan Hukum, Ghalia Indonesia, Bogor. HR Ridwan, 2006, Hukum Administrasi Negara, Rajagrafindo Persada , Jakarta. Kahar Masyhur, 1985, Membina Moral dan Akhlak, Kalam Mulia, Jakarta. Ridwan H.R., 2006 , Hukum Administrasi Negara, Raja Grafindo Persada, Jakarta. Ronny Hanitijo Soemitro , 1990 , Metodologi Penelitian Hukumhalia Indonesia , Jakarta. Shidarta, 2006 , Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, Edisi Revisi, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta. Supriadi , 2011 , Hukum Kehutanan dan Hukum Perkebunan dI Indonesia, Sinar Grafika , Jakarta. B. Peraturan Perundang – Undangan Republik Indonesia , Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Republik Indonesia , Undang – Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839 Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 Tentang Hutan Kota, Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 119 Tambahan Lembaran Negara Rpublik Indonesia Nomor 4242

17


Republik Indonessia, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten/Kota, Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia omr 4737 Republik Indonesia, Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.71/Menhut-II/2009 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Hutan Kota, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 484 Republik Indonesia, Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 24 Tahun 2002 Tentang Kewenagan Pemerintah Kabupaten Berau, Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2002 Nomor 56 Republik Indonesia, Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Berau Lembar Negara Daerah Kabupaten Berau Tahun 2008 Nomor 9 Republik Indonesia, Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi Daerah Kabupaten Berau, Lembar Daerah Kabupaten Berau Tahun 2008 Nomor 13 Republik Indonesia, Keputusan Bupati Berau Nomor 183 Tahun 2008 Tentang Hutan Kota Berau C. Dokumen skripsi dan Tesis Saputra , Unggul Setia , 2010 , Tinjauan Yuridis Kriteria Peneteapan Hutan Kota di Samarinda Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2002 tentang Hutan Kota, Skripsi , Fakultas Hukum Universitas Mulawarman , Samarinda. Zulaifah, Siti , 2006 , Pemanfaatan Sumber Daya Hutan Bersama Untuk Pengembangan Kawasan Hutan Regaloh di Kabupaten Pati Jawa Tengah , Tesis , Magister Teknik Pembangunan Wilayah dan Kota Universitas Diponegoro Semarang , Semarang. D. Artikel dan Jurnal Ateng Syafrudin, Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggung Jawab, Jurnal Pro Justisia Edisi IV,Bandung, Universitas Parahyangan, 2000. Belajar Hukum Indonesia , http://belajarhukumindonesia.blogspot.com/. Diakses pada tanggal 22 juni 2013 pada pukul 15:47 Wita Dinas Kehutanan Kab.Berau , http://www.beraukab.go.id/potensi/view/1/kehutanan di akses pada tanggal 11 Mei 2013 pada pukul 06.11 Wita E.Suherman,1979, Masalah Tanggung Jawab Pada Charter Pesawat Udara Dan Beberapa Masalah Lain Dalam Bidang Penerbangan (Kumpulan Karangan), Cet. II, Alumni, Bandung

18

Tanggung Jawab Pemerintah Kabupaten Berau (Abdillah Ansar) Ismayadi Samsoedin dan Endro Subiandono, pengembangan dan pengelolaan hutan kota , Bandung 20 september 2006 Jimly Asshiddiqie, Hukum Acara Pengujian Undang-Undang, Konstitusi Press, Jakarta, 2006. Kamus besar bahasa Indonesia Negarahukum.com,negarahukum.com /Pengertian%20Kewenangan.html, diakses pada tanggal 21 juni 2013 pukul 16.39 WITA. Radonkey , http://radonkey.blogspot.com/2010/02/pengertian-kota.html, di akses pada tanggal 17 Mei 2013 pada pukul 04.16 Wita. Rusdianto , Teori Kewenagan (THEORIE VAN BEVOEGDHEID ) Magister Kenotariatan Universitas Narotama ,2012. Soll_Cup Collection's Blog , http://newberkeley.wordpress.com/2010/10/03/landasanpembangunan-hutan-kota/, Di Akses Pada Tanggal 25 juni 2013 pada Pukul 09.08 Wita. Status Hukum,http://statushukum.com/pengertian-hukum-menurut-paraahli.html di akses tanggal 14 mei 2013 pada pukul 04.19 Wita. Subjektivitas & Objektivitas, http://fbs9.blogspot.com/2012/12/subjektivitas-objektivitassejarah.html, Diakses pada tanggal 19 Agustus 2013 pada pukul 09:00Wita Mediztone butarbutar, http://medizton.wordpress.com/2010/05/15/kewenanganpemerintah-daerah/, di akses pada tanggal 8 september 2013 pada pukul 04.56 Wita

19

TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH KABUPATEN BERAU TERHADAP PENGELOLAAN HUTAN KOTA DI TANGAP KECAMATAN TELUK BAYUR KOTA TANJUNG REDEB

Recommend Documents