Tanggapan Atas Exposure Draft PSAK 1 (Revisi 2009) tentang Penyajian Laporan Keuangan

Edisi : VII/Juli 2009

Tanggapan Atas Exposure Draft PSAK 1 (Revisi 2009) tentang Penyajian Laporan Keuangan Oleh: Rian Ardhi Redhite Beny Kurniawan

Keduanya Auditor pada KAP Syarief Basir & Rekan

Pada 21 April 2009, Dewan Standar Akuntansi Keuangan-Ikatan Akuntan Indonesia telah menyetujui ED (Eksposure Draft) PSAK 1 (Revisi 2009) tentang Penyajian Laporan Keuangan yang merupakan adopsi dari IAS 1 Presentation of Financial Statement (2009). Dengan disetujuinya ED PSAK 1 (Revisi 2009), maka terdapat banyak perubahan dan perbedaan dalam penyajian laporan keuangan ke depannya berdasarkan ED PSAK 1 (Revisi 2009) ini. Tujuan dari ED PSAK 1 ini menetapkan dasar-dasar bagi penyajian laporan keuangan bertujuan umum (General Purpose) agar dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya maupun dengan laporan keuangan entitas lain. Pernyataan ini mengatur persyaratan bagi penyajian laporan keuangan, struktur laporan keuangan dan persyaratan minimum laporan keuangan. Perubahan yang dilakukan terhadap PSAK 1 (Revisi 1998) ini masih membutuhkan tanggapan dan komentar serta saran untuk menyempurnakan draft ini yang paling lambat diserahkan pada tanggal 30 September 2009. Berdasarkan perbedaan yang ada antara ED PSAK 1 (Revisi 2009) dengan PSAK 1 (Revisi 1998) penulis tertarik untuk menanggapi pernyataan mengenai tidak diaturnya tanggung jawab manajemen terhadap laporan keuangan yang disusun oleh perusahaan. Dalam ED PSAK 1 (Revisi 2009) tidak mengatur tentang tanggung jawab manajemen dalam laporan keuangan. Sedangkan pada paragraph 6 PSAK 1 (Revisi 1998) mengatur bahwa penyusunan dan penyajian laporan keuangan merupakan tanggung jawab manajemen. Dengan adanya perubahan tersebut, justru membuat ketidaksesuaian antara PSAK dengan SPAP dalam tentang tanggung jawab laporan keuangan. Jika kita mengacu pada standar laporan auditor pada paragraph pertama, terdapat pernyataan bahwa tanggung jawab auditor hanya terletak pada pernyataan pendapat atas laporan keuangan. Sedangkan laporan keuangan adalah tanggung jawab manajemen perusahaan.

1 Newsletter KAP Syarief Basir dan Rekan, Edisi : VII/Juli 2009

Seperti yang tertulis pada standar auditing yang ada, yaitu SA seksi 110 (PSA No.2) paragraph 3, yang menyatakan bahwa “Laporan keuangan merupakan tanggung jawab manajemen. Tanggung jawab auditor adalah untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan. Manajemen bertanggung jawab untuk menerapkan kebijakan akuntansi yang sehat dan untuk membangun dan memelihara pengendalian intern yang akan, di antaranya, mencatat, mengolah, meringkas, dan melaporkan transaksi yang konsisten dengan asersi manajemen yang tercantum dalam laporan keuangan”. Auditor tidak bertanggung jawab atas penyajian laporan keuangan, karena berdasarkan SA seksi 110 auditor hanya bertanggung jawab pada rencana dan prosedur audit yang digunakan untuk memperoleh tingkat keyakinan yang memadai tentang apakah laporan keuangan tersebut telah terbebas dari salah saji yang material, baik disebabkan kecurangan maupun oleh kekeliruan. Dari pernyataan tersebut jelas bahwa auditor hanya sampai pada memperoleh tingkat keyakinan yang memadai pada bagian yang bersifat material. Sedangkan untuk bagian yang tidak material dapat diabaikan oleh auditor. Oleh karena itu, untuk semua hal dalam laporan keuangan baik yang material ataupun tidak material, secara keseluruhan merupakan bagian dari pengamatan manajemen perusahaan dengan berdasarkan kepada pengendalian intern yang ada sehingga manajemen berkeyakinan bahwa laporan keuangan telah disusun secara wajar sesuai dengan PSAK berdasarkan keyakinan atas pengendalian intern tersebut. Kemudian, menurut SA Seksi 110 (PSA No.2) paragraph 1, tujuan audit umum atas laporan keuangan oleh auditor independent adalah untuk menyatakan kewajaran, dalam semua hal yang material posisi keuangan, hasil usaha serta arus kas sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Disamping itu, dalam penugasan audit, auditor hanya mengambil sample dari populasi berupa keseluruhan transaksi perusahaan. Sehingga jika auditor bertanggung jawab atas keseluruhan laporan keuangan sangatlah tidak memadai, karena auditor tidak menyentuh seluruh aspek laporan keuangan. Kemudian, laporan keuangan dalam penyusunannya memiliki kemungkinan adanya kecurangan, yang mungkin tidak terdeteksi oleh auditor. Dalam SA Seksi 316, gambaran dan karakteristik kecurangan dalam laporan keuangan mungkin dapat terjadi karena dua hal : 1. Kekeliuran (Error) : Kesalahan penyajian atas laporan keuangan yang terjadi karena kekeliruan. 2. Kecurangan (Fraud) : Kesalahan penyajian atas laporan keuangan yang disebabkan oleh kesengajaan dari pihak manajemen. Dalam mendeteksi kemungkinan terjadinya kecurangan, auditor menggunakan prosedurprosedur audit yang memadai agar memperoleh keyakinan dari adanya kemungkinan tersebut. Namun dalam hal pendeteksian dengan menggunakan prosedur tersebut, terkadang belum dapat mendeteksi terjadinya kecurangan, terutama kecurangan yang disebabkan oleh kolusi dari pihak manajemen. Berangkat dari sinilah, auditor tidaklah bertanggung jawab atas laporan keuangan. Tetapi menjadi tanggung jawab manajemen perusahaan. Kemudian, dalam setiap penugasan audit, auditor akan menghitung resiko audit yang dapat diterima yaitu dengan rumus: AR = IR x CR x DR Keterangan : AR : Audit Risk IR : Inheren Risk CR : Control Risk DR : Detection Risk Audit Risk menunjukkan bahwa terdapat resiko salah saji yang dapat diterima oleh auditor dalam laporan keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa auditor memungkinkan adanya salah saji yang mungkin tidak terdeteksi. Dengan alasan ini pula, auditor tidaklah bertanggung jawab terhadap laporan keuangan. Melainkan menjadi tanggung jawab manajemen.


Tanggapan berikutnya adalah mengenai waktu penerbitan laporan keuangan. Pada PSAK 1 (Revisi 1998) diatur tentang jangka waktu penerbitan laporan keuangan yang sebaiknya diterbitkan dalam jangka waktu maksimal 4 bulan dari tanggal neraca. Sedangkan dalam PSAK 1 (Revisi 2009) tidak diatur jangka waktu pelaporannya. Tidak diaturnya jangka waktu maksimum penerbitan laporan keuangan, justru tidak sesuai dengan persyaratan kerangka dasar penyusunan laporan keuangan bagian kualitas primer laporan keuangan bagian relevansi yaitu tepat waktu, yang tercantum dalam kerangka konseptual laporan keuangan. Yang justru dapat menyebabkan potensi keterlambatan laporan keuangan yang berakibat pada kurangnya relevansi laporan keuangan untuk pengambilan keputusan. Selanjutnya tidak diaturnya kapan sebaiknya entitas mengeluarkan laporan keuangan dalam ED PSAK 1 (Revisi 2009) juga akan tidak sejalan dengan peraturan pajak mengharuskan bahwa entitas diharuskan melaporkan SPT PPh Badan tahunan paling lambat tanggal 30 April. Laporan keuangan sebagai dasar entitas menghitung pajak PPh badan. Jika laporan keuangan diterbitkan setelah tanggal 30 April maka pelaporan SPT PPh badan akan menjadi terlambat, sehingga entitas yang bersangkutan akan dikenakan sanksi oleh pajak akibat keterlambatannya tersebut. Kemudian ED PSAK 1 (Revisi 2009) yang tidak mengatur waktu penerbitan laporan keuangan juga berpengaruh terhadap entitas yang telah go publik. Menurut Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: KEP-134/BL/2006 tentang kewajiban penyampaian laporan tahunan bagi emiten atau perusahaan publik poin pertama yang berisi: a. Setiap Emiten atau Perusahaan Publik yang pernyataan pendaftarannya telah menjadi efektif wajib menyampaikan laporan tahunan kepada Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan selambat-lambatnya 4 (empat) bulan setelah tahun buku berakhir, sebanyak 4 (empat) eksemplar dan sekurang-kurangnya 1 (satu) eksemplar dalam bentuk asli. Laporan tahunan dalam bentuk asli dimaksud adalah laporan tahunan yang wajib ditandatangani secara langsung oleh direksi dan komisaris. b. Dalam hal laporan tahunan telah tersedia bagi pemegang saham sebelum jangka waktu 4 (empat) bulan sejak tahun buku berakhir, maka laporan tahunan dimaksud wajib disampaikan kepada Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan pada saat yang bersamaan dengan tersedianya laporan tahunan bagi pemegang saham. c.

Laporan tahunan wajib tersedia bagi para pemegang saham pada saat panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan.

d. Dalam hal Emiten hanya menerbitkan Efek Bersifat Utang, maka kewajiban penyampaian laporan tahunan berlaku sampai dengan Emiten telah menyelesaikan seluruh kewajiban yang terkait dengan Efek Bersifat Utang yang diterbitkannya. e. Dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik menyampaikan laporan tahunan kepada Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan sebelum menyampaikan laporan keuangan tahunan, maka Emiten atau Perusahaan Publik dimaksud dikecualikan dari kewajiban menyampaikan laporan keuangan tahunan kepada Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, sepanjang laporan tahunan dimaksud: 1) disampaikan sebanyak 6 (enam) eksemplar; dan 2) sekurang-kurangnya 1 (satu) eksemplar laporan tahunan yang memuat laporan keuangan tahunan dalam bentuk asli. Dalam hal penyampaian laporan tahunan dimaksud melewati batas waktu penyampaian laporan keuangan tahunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam Nomor X.K.2 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Keuangan Berkala, maka hal tersebut diperhitungkan sebagai keterlambatan penyampaian laporan keuangan tahunan. Berdasarkan keputusan tersebut dapat diketahui bahwa setiap emiten atau perusahaan publik diharuskan menyampakan laporan tahunan kepada Badan Pengawas Pasar Modal paling lambat empat bulan setelah tahun buku berakhir. Dengan demikian ED PSAK 1 (Revisi 2009) yang tidak


mengatur kapan sebaiknya emiten menerbitkan laporan keuangan menjadi tidak sejalan dengan keputusan dari Badan Pengawas Pasar Modal. Berikut penulis sampaikan perbedaan yang terdapat dalam PSAK 1 (Revisi 2009) dengan PSAK 1 (Revisi 1998), menurut ED PSAK 1 (Revisi 2009): 1. Referensi ED PSAK 1 (Revisi 2009) mengadopsi IAS 1 Presentation of Financial Statements (2009) sedangkan PSAK 1 (Revisi 1998) mengadopsi IAS 1 Disclosure of Accounting Policies (1998). 2. Terjemahan untuk Liabilities ED PSAK 1 (Revisi 2009) menggunakan istilah Laibilitis sedangkan PSAK 1 (Revisi 1998) menggunakan istilah Kewajiban. 3. Definisi Istilah ED PSAK 1 (Revisi 2009) terdapat istilah yang digunakan, yaitu laporan keuangan untuk tujuan umum, tidak praktis, standar akuntansi keuangan, material, catatan atas laporan keuangan, penghasilan komprehensif lain, pemilik, laba atau rugi. Sedangkan pada PSAK 1 (Revisi 1998) tidak terdapat definisi istilah yang digunakan. 4. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan Menurut ED PSAK 1 (Revisi 2009) informasi yang disajikan dalam laporan keuangan meliputi asset, kewajiban, ekuitas, pendapatan dan beban, kontribusi dari dan distribusi kepada pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik, arus kas. Sedangkan menurut PSAK 1 (Revisi 1998) informasi yang disajikan dalam laporan keuangan hanya meliputi asset, kewajiban, ekuitas, pendapatan dan beban, arus kas. 5. Tanggung jawab atas laporan keuangan Dalam ED PSAK 1 (Revisi 2009) tidak diatur mengenai pihak yang bertanggung jawab atas laporan keuangan. Sedangkan pada PSAK 1 (Revisi 1998) pihak yang bertanggung jawab atas laporan keuangan adalah manajemen. 6. Komponen laporan keuangan lengkap Komponen laporan keuangan lengkap menurut ED PSAK 1 (Revisi 2009) terdiri dari laporan posisi keuangan (neraca), laporan laba rugi komprehensif, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan, laporan posisi keuangan awal periode komparatif sajian akibat penerapan retrospektif, penyajian kembali, atau reklasifikasi pos-pos laporan keuangan. Sedangkan menurut PSAK 1 (Revisi 1998) komponen laporan keuangan lengkap terdiri dari neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. 7. Kepatuhan terhadap PSAK ED PSAK 1 (Revisi 2009) mengatur bahwa entitas membuat pernyataan kepatuhan atas SAK dalam laporan keuangan. Sedangkan dalam PSAK 1 (Revisi 1998) tidak diatur bahwa laporan keuangan yang memuat pernyataan kepatuhan entitas atas SAK.


8. Penyimpangan dari suatu PSAK Dalam ED PSAK 1 (Revisi 2009) diatur bahwa penyimpangan dari suatu PSAK diijinkan jika kepatuhan atas PSAK tersebut bertentangan tujuan laporan keuangan dalam KDPPLK. Sedangkan pada PSAK 1 (Revisi 1998) tidak diatur adanya penyimpangan dari suatu PSAK. 9. Pemilihan dan penerapan kebijakan akuntansi ketika tidak diatur dalam PSAK ED PSAK 1 (Revisi 2009) tidak mengatur bagaimana memilih dan menerapkan kebijakan akuntansi keitka tidak diatur dalam suatu PSAK. Hal tersebut akan diatur dalam PSAK 25, jika PSAK 25 sudah mengatur IAS 8 terkini. Sedangkan pada PSAK 1 (Revisi 1998) terdapat pengaturan bagaimana memilih dan menerapkan kebiakan akuntansi ketika tidak diatur dalam suatu PSAK. 10. Tepat Waktu Pada ED PSAK 1 (Revisi 2009) tidak diatur kapan entitas sebaiknya mengeluarkan laporan keuangan. Sedangkan menurut PSAK 1 (Revisi 1998) entitas sebaiknya mengeluarkan laporan keuangan paling lama 4 bulan setelah tanggal neraca. 11. Pos-pos yang minimal disajikan dalam laporan keuangan Menurut ED PSAK 1 (Revisi 2009) Paragrapf 52 terdapat pos-pos yang minimal disajikan dalam laporan posisi keuangan yaitu : properti investasi, asset biolojik, asset yang diklasifikasikan sebagai ‘dimiliki untuk dijual’, kewajiban dan aset pajak kini, kewajiban dan aset pajak tangguhan. Sedangkan dalam PSAK 1 (Revisi 1998) penyajian tersebut tidak diatur. 12. Pengklasifikasian laibilitas yang dibiayai kembali Menurut ED PSAK 1 (Revisi 2009) laibilitas keuangan yang dibiayai kembali yang akan jatuh tempo dalam 12 bulan setelah periode pelaporan diklasifikasikan sebagai laibilitas jangka pendek, jika entitas tidak memiliki hak tanpa syarat untuk membiayai kembali. Sedangkan dalam PSAK 1 (Revisi 1998) laibilitas tersebut disajikan ke dalam laibilitas jangka panjang. 13. Klasifikasi laibilitas yang terjadi pelanggaran perjanjian utang Menurut ED PSAK 1 (Revisi 2009) pelanggaran perjanjian utang yang menyebabkan percepatan pembayaran utang diklasifikasikan sebagai laibilitas jangka pendek, walaupun kreditur mengijinkan penundaan pembayaran di atas 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Sedangkan di PSAK (Revisi 1998) tidak diatur mengenai hal tersebut. 14. Penggunaan istilah Pos Luar Biasa Penggunaan istilah pos luar biasa tidak diperkenankan dalam ED PSAK 1 (Revisi 2009) sedangkan dalam PSAK 1 (Revisi 1998) diperkenankan. 15. Pos-pos yang minimal harus disajikan dalam laporan laba rugi komprehensif Dalam ED PSAK 1 (Revisi 2009) Pos-pos yang minimal harus disajikan dalam laporan laba rugi komprehensif adalah termasuk sebagai berikut : beban keuangan, keuntungan atau kerugian dari operasi yang dihentikan, bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi dan joint ventures yang menggunakan metode ekuitas. Sedangkan dalam PSAK 1 (Revisi 1998) pos-pos tersebut tidak termasuk.


16. Hak Non Pengendali dalam Laporan Posisi Keuangan Entitas Dalam ED PSAK 1 (2009) istilah “hak minoritas” diganti menjadi “hak non pengendali” dan disajikan dalam ekuitas, serta dalam perhitungan laba rugi komprehensif mendapat alokasi laba neto. Sedangkan dalam PSAK 1 (Revisi 1998) hak minoritas atas laba dan rugi disajikan sebagai pengurang laba netto. 17. Pengungkapan Dalam ED PSAK 1 (Revisi 2009) pengungkapan yang diatur secara eksplisit mengenai pertimbangan yang telah dibuat manajemen dalam penerapan kebijakan akuntansi, sumber estimasi ketidakpastian dan permodalan. Sedangkan dalam PSAK 1 (Revisi 1998) tidak diatur untuk pengungkapan tersebut. Kemudian berdasarkan ED PSAK 1 (Revisi 2009), maka komponen dalam Neraca untuk penyajian laporan keuangan adalah sebagai berikut : Aktiva Aset Lancar Aset Tidak Lancar

Pasiva Laibilitas Laibilitas Jangka Pendek Laibilitas Jangka Panjang Ekuitas Ekuitas yang dapat diatribusikan ke pemilik entitas induk Hak non Pengendali


Tanggapan Atas Exposure Draft PSAK 1 (Revisi 2009) tentang Penyajian Laporan Keuangan

Recommend Documents