Tanggal : 16 Februari 2016 UNTUK PENGADAAN PEKERJAAN : REHAB BANGUNAN TOWER LAMPUNG

BMKG Lampung

BADAN METEOROLOGI KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA STASIUN METEOROLOGI RADEN INTEN II BANDAR LAMPUNG Jl. Alamsyah Ratu Prawira Negara Km. 28 Branti 35364 Telp. (0721) 7697093, Fax. (0721) 7697242

BMKG

e-mail : [email protected]. Website : http://www.stametlampung.com

DOKUMEN PENGADAAN Nomor. : 01/SBD/REHAB-TOWER/PBJ/02-2016 Tanggal : 16 Februari 2016

UNTUK PENGADAAN PEKERJAAN : REHAB BANGUNAN TOWER LAMPUNG

LOKASI : Ds. BANJAR NEGERI, KECAMATAN NATAR KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

TAHUN ANGGARAN 2016

Dokumen Pengadaan Rehab BangunanTower Lampung

0

BMKG Lampung

Dokumen Pengadaan Pekerjaan Konstruksi (Pelelangan Sederhana) dengan Pasca Kualifikasi Metode Satu File dan Evaluasi Sistem Gugur Kontrak Lump Sum dan Harga Satuan


1

BMKG Lampung

DAFTAR ISI

BAB I. UMUM BAB II. PENGUMUMAN [PELELANGAN UMUM] BAB III. INSTRUKSI KEPADA PESERTA (IKP) A. UMUM 1. 2. 3. 4.

LINGKUP PEKERJAAN SUMBER DANA PESERTA LARANGAN KORUPSI, KOLUSI, DAN NEPOTISME (KKN), PENYALAHGUNAAN WEWENANG SERTA PENIPUAN 5. LARANGAN PERTENTANGAN KEPENTINGAN 6. PENDAYAGUNAAN PRODUKSI DALAM NEGERI 7. SATU PENAWARAN TIAP PESERTA

B. DOKUMEN PENGADAAN 8. PENGAMBILAN DOKUMEN PENGADAAN 9. ISI DOKUMEN PENGADAAN 10. BAHASA DOKUMEN PENGADAAN 11. PEMBERIAN PENJELASAN 12. PERUBAHAN DOKUMEN PENGADAAN . 13. TAMBAHAN WAKTU PEMASUKAN DOKUMEN PENAWARAN

C. PENYIAPAN DOKUMEN PENAWARAN 14. BIAYA DALAM PENYIAPAN PENAWARAN 15. BAHASA PENAWARAN 16. DOKUMEN PENAWARAN 17. HARGA PENAWARAN 18. MATA UANG PENAWARAN DAN CARA PEMBAYARAN 19. MASA BERLAKU PENAWARAN DAN JANGKA WAKTU PELAKSANAAN 20. BENTUK DOKUMEN PENAWARAN 21. PAKTA INTEGRITAS 22. PENGISIAN DOKUMEN ISIAN KUALIFIKASI 23. JAMINAN PENAWARAN

D. PENYAMPAIAN DOKUMEN PENAWARAN 24. PENYAMPULAN DAN PENANDAAN SAMPUL PENAWARAN 25. PENYAMPAIAN DOKUMEN PENAWARAN 26. BATAS AKHIR WAKTU PEMASUKAN PENAWARAN 27. PENAWARAN TERLAMBAT E. PEMBUKAAN DAN EVALUASI PENAWARAN 28. PEMBUKAAN PENAWARAN 29. KLARIFIKASI DAN KONFIRMASI PENAWARAN 30. EVALUASI PENAWARAN 31. EVALUASI KUALIFIKASI 32. PEMBUKTIAN KUALIFIKASI

F. PENETAPAN PEMENANG 33. PENETAPAN PEMENANG 34. PENGUMUMAN PEMENANG 35. SANGGAHAN 36. SANGGAHAN BANDING


i

2

BMKG Lampung

G. PENUNJUKAN PEMENANG PENGADAAN 37. PENUNJUKAN PENYEDIA BARANG/JASA 38. KERAHASIAAN PROSES

H. PELELANGAN GAGAL 39. PELELANGAN GAGAL

I. SURAT JAMINAN PELAKSANAAN 40. SURAT JAMINAN PELAKSANAAN

J. PENANDATANGANAN KONTRAK 41. PENANDA-TANGANAN KONTRAK

BAB IV. LEMBAR DATA PEMILIHAN (LDP) A. LINGKUP PEKERJAAN B. SUMBER DANA C. PENDAYAGUNAAN PRODUKSI DALAM NEGERI D. PEMBERIAN PENJELASAN DOKUMEN PENGADAAN DAN PENINJAUAN LAPANGAN E. DOKUMEN PENAWARAN F. MATA UANG PENAWARAN DAN CARA PEMBAYARAN G. MASA BERLAKUNYA PENAWARAN H. JAMINAN PENAWARAN I. PENYAMPAIAN DOKUMEN PENAWARAN J. BATAS AKHIR WAKTU PEMASUKAN PENAWARAN K. PEMBUKAAN PENAWARAN L. AMBANG BATAS M. PENETAPAN PEMENANG N. SANGGAHAN, DAN SANGGAHAN BANDING O. JAMINAN SANGGAHAN BANDING P. JAMINAN PELAKSANAAN BAB V. LEMBAR DATA KUALIFIKASI (LDK) A. B.

LINGKUP KUALIFIKASI PERSYARATAN KUALIFIKASI

BAB VI. BENTUK DOKUMEN PENAWARAN A. BENTUK SURAT PENAWARAN PESERTA BADAN USAHA/KEMITRAAN (KSO) B. BENTUK SURAT KUASA C. BENTUK PERJANJIAN KEMITRAAN/KERJA SAMA OPERASI (KSO) D. BENTUK DOKUMEN PENAWARAN TEKNIS E. BENTUK DAFTAR BARANG YANG DIIMPOR F. BENTUK PRA RENCANA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA KONTRAK (PRA-RK3K) G. BENTUK ANALISA TEKNIS SATUAN PEKERJAAN H. BENTUK ANALISA HARGA SATUAN PEKERJAAN I. BENTUK JAMINAN PENAWARAN DARI BANK J. BENTUK JAMINAN PENAWARAN DARI ASURANSI/PERUSAHAAN PENJAMINAN ii K. BENTUK PAKTA INTEGRITAS L. BENTUK FORMULIR ISIAN KUALIFIKASI BAB VII. PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR KUALIFIKASI A. DATA ADMINISTRASI B. IJIN USAHA C. IJIN LAINNYA (APABILA DIPERSYARATKAN, YANG SESUAI DENGAN PEKERJAAN YANG DILELANGKAN)

D. LANDASAN HUKUM PENDIRIAN BADAN USAHA E. PENGELOLA BADAN USAHA (PENGAWAS/PENGURUS) F. DATA KEUANGAN Dokumen Pengadaan Rehab BangunanTower Lampung

3

BMKG Lampung

G. H. I. J. K. L.

DATA PERSONALIA DATA FASILITAS/PERALATAN/PERLENGKAPAN DATA PENGALAMAN PERUSAHAAN DATA PEKERJAAN YANG SEDANG DILAKSANAKAN MODAL KERJA KEMITRAAN/KSO

BAB VIII. TATA CARA EVALUASI KUALIFIKASI BAB IX. BENTUK KONTRAK SURAT PERJANJIAN

BAB X. SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK (SSUK) A. KETENTUAN UMUM 1. 2. 3. 4.

DEFINISI PENERAPAN BAHASA DAN HUKUM LARANGAN KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME (KKN), PENYALAHGUNAAN WEWENANG SERTA PENIPUAN 5. ASAL MATERIAL/ BAHAN 6. KORESPONDENSI 7. WAKIL SAH PARA PIHAK 8. PEMBUKUAN 9. PERPAJAKAN 10. PENGALIHAN DAN/ATAU SUBKONTRAK 11. PENGABAIAN 12. PENYEDIA MANDIRI 13. KEMITRAAN/KSO 14. PENGAWASAN PELAKSANAAN PEKERJAAN 15. PERSETUJUAN ATAU PERNYATAAN TIDAK BERKEBERATAN DARI PENGAWAS PEKERJAAN 16. PERINTAH 17. PENEMUAN-PENEMUAN 18. AKSES KE LOKASI KERJA

B. PELAKSANAAN, PENYELESAIAN, ADENDUM DAN PEMUTUSAN KONTRAK 19. JADWAL PELAKSANAAN PEKERJAAN iii

B.1 PELAKSANAAN PEKERJAAN 20. PENYERAHAN LOKASI KERJA 21. SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK) 22. PROGRAM MUTU 23. RAPAT PERSIAPAN PELAKSANAAN KONTRAK 24. MOBILISASI 25. PEMERIKSAAN BERSAMA

B.2 PENGENDALIAN WAKTU 26. WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN 27. PERPANJANGAN WAKTU 28. PENUNDAAN OLEH PENGAWAS PEKERJAAN 29. RAPAT PEMANTAUAN 30. PERINGATAN DINI

B.3 PENYELESAIAN KONTRAK 31. SERAH TERIMA PEKERJAAN 32. PENGAMBILALIHAN 33. PEDOMAN PENGOPERASIAN DAN PERAWATAN/ PEMELIHARAAN B.4 ADENDUM 34. PERUBAHAN KONTRAK 35. PERUBAHAN LINGKUP PEKERJAAN 36. PERUBAHAN JADWAL PELAKSANAAN PEKERJAAN Dokumen Pengadaan Rehab BangunanTower Lampung

4

BMKG Lampung

B.5 KEADAAN KAHAR 37.

KEADAAN KAHAR

B.6 PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN KONTRAK 38. 39. 40.

PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN KONTRAK KETERLAMBATAN PELAKSANAAN PEKERJAAN DAN KONTRAK KRITIS PENINGGALAN

C. HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56.

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK PENGGUNAAN DOKUMEN-DOKUMEN KONTRAK DAN INFORMASI HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL PENANGGUNGAN DAN RISIKO PERLINDUNGAN TENAGA KERJA PEMELIHARAAN LINGKUNGAN ASURANSI TINDAKAN PENYEDIA YANG MENSYARATKAN PERSETUJUAN PPK ATAU PENGAWAS PEKERJAAN LAPORAN HASIL PEKERJAAN KEPEMILIKAN DOKUMEN KERJASAMA ANTARA PENYEDIA DAN SUB PENYEDIA USAHA MIKRO, USAHA KECIL DAN KOPERASI KECIL PENYEDIA LAIN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA PEMBAYARAN DENDA JAMINAN

D. PERSONIL INTI DAN/ATAU PERALATAN iv PENYEDIA 57. PERSONIL INTI DAN/ATAU PERALATAN

E. KEWAJIBAN PPK 58. FASILITAS 59. PERISTIWA KOMPENSASI

F. PEMBAYARAN KEPADA PENYEDIA 60. 61. 62. 63. 64.

HARGA KONTRAK PEMBAYARAN HARI KERJA PERHITUNGAN AKHIR PENANGGUHAN

G. PENGAWASAN MUTU 65. 66. 67. 68. 69. 70.

PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN PENILAIAN PEKERJAAN SEMENTARA OLEH PPK CACAT MUTU PENGUJIAN PERBAIKAN CACAT MUTU KEGAGALAN KONSTRUKSI DAN KEGAGALAN BANGUNAN

H. PENYELESAIAN PERSELISIHAN 71. PENYELESAIAN PERSELISIHAN 72. ITIKAD BAIK

BAB XI. SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK (SSKK) A. B. C. D. E. F.

KORESPONDENSI WAKIL SAH PARA PIHAK TANGGAL BERLAKU KONTRAK MASA PEMELIHARAAN UMUR KONSTRUKSI PEDOMAN PENGOPERASIAN DAN PERAWATAN/PEMELIHARAAN


5

BMKG Lampung G. H. I.

PEMBAYARAN TAGIHAN PENCAIRAN JAMINAN TINDAKAN PENYEDIA YANG MENSYARATKAN PERSETUJUAN PPK ATAU PENGAWAS PEKERJAAN J. KEPEMILIKAN DOKUMEN K. FASILITAS L. PERISTIWA KOMPENSASI M. SUMBER PEMBIAYAAN N. PEMBAYARAN UANG MUKA O. PEMBAYARAN PRESTASI PEKERJAAN P. DENDA Q. USAHA MIKRO, USAHA KECIL DAN KOPERASI KECIL R. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

LAMPIRAN A – SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK BAB XII. SPESIFIKASI TEKNIS DAN GAMBAR A. B.

v

URAIAN SPESIFIKASI TEKNIS KETERANGAN GAMBAR

BAB XIII. DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA KETERANGAN

BAB XIV. BENTUK DOKUMEN LAIN A. B. C.

BENTUK SURAT PENUNJUKAN PENYEDIA BARANG/JASA (SPPBJ) BENTUK SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK) BENTUK SURAT-SURAT JAMINAN Jaminan Sanggahan Banding dari Bank Jaminan Sanggahan Banding dari Asuransi/Perusahaan Penjaminan Jaminan Pelaksanaan dari Bank Jaminan Pelaksanaan dari Asuransi/Perusahaan Penjaminan Jaminan Uang Muka dari Bank Jaminan Uang Muka dari Asuransi/Perusahaan Penjaminan Jaminan Pemeliharaan dari Bank Jaminan Pemeliharaan dari Asuransi/Perusahaan Penjaminan D. BENTUK SURAT KETERANGAN DUKUNGAN KEUANGAN DARI BANK


6

BMKG Lampung

BAB I UMUM

A. Dokumen Pengadaan ini disusun berdasarkan : 1. Peraturan Presiden No. 70 tahun 2012 tentang perubahan kedua atas perubahan Presiden No. 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, 2. Peraturan Kepala LKPP No. 1 tahun 2011 e-Tendering, A. Dalam dokumen ini dipergunakan pengertian, istilah dan singkatan sebagai berikut: - Pekerjaan Konstruksi

: seluruh pekerjaan yang berhubungandengan pelaksanaan konstruksi bangunan atau pembuatan wujud fisik lainnya;

- Kontrak Lump Sum

: kontrak pengadaan barang/jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu, dengan jumlah harga yang pasti dan tetap, dan semua resiko yang mungkin terjadi dalam proses penyelesaian pekerjaan sepenuhnya ditanggung oleh penyedia barang/jasa;

Dan Harga Satuan

- HPS

: Harga Perkiraan Sendiri adalah hasil perhitungan seluruh volume pekerjaan dikalikan dengan Harga Satuan ditambah dengan seluruh beban pajak dan keuntungan;

- HAE

: Harga Evaluasi Akhir adalah penyesuaian atau normalisasi harga terhadap harga penawaran dalam proses pengadaan barang/jasa dimana unsur preferensi harga telah diperhitungkan berdasarkan capaian TKDN dan status perusahaan;

- Kemitraan/ Kerja Sama : Harga Perkiraan Sendiri adalah hasil perhitungan seluruh volume pekerjaan dikalikan dengan Harga Satuan ditambah Operasi (KSO) dengan seluruh beban pajak dan keuntungan; - LDP

: Lembar Data Pemilihan adalah data yang memuat ketentuan dan informasi yang spesifik sesuai dengan jenis pekerjaan antara lain meliputi penyusunan, penyampaian, pembukaan, kriteria dan tata cara penilaian dokumen penawaran, pengumuman pemenang, sanggahan, dan sanggahan banding;

- LDK

: Lembar Data Kualifikasi adalah data yang memuat ketentuan dan informasi yang spesifik sesuai dengan kualifikasi yang diperlukan penyedia barang/jasa antara lain dalam menyiapkan, mengisi formulir isian kualifikasi, dan melengkapi pakta integritas;

- PA

: Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran pemerintah. : Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang ditetapkan oleh PA untuk menggunakan APBN atau ditetapkan oleh

- KPA Dokumen Pengadaan Rehab BangunanTower Lampung

7

BMKG Lampung

Kepala Daerah untuk menggunakan APBD. - Panitia PBJ

: Kelompok Kerja ULP adalah perangkat dari Unit Layanan Pengadaan (ULP) yang berfungsi untuk melaksanakan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa; (dalam hal ini Panitia PBJ adalah Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Stasiun Meteorologi Radin Inten II Bandar Lampung)

- PPK

: Pejabat Pembuat Komitmen adalah pejabat bertanggung jawab atas pelaksanaan pekerjaan;

- SPPBJ

: Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa adalah surat yang diterbitkan oleh PPK kepada penyedia barang/jasa untuk melaksanakan pekerjaan;

- SPMK

: Surat Perintah Mulai Kerja adalah surat yang diterbitkan oleh PPK kepada penyedia barang/jasa untuk memulai melaksanakan pekerjaan, jangka waktu penyelesaian, dan serah terima pekerjaan;

- TKDN

: Tingkat Komponen Dalam Negeri adalah besarnya komponen dalam negeri pada barang, jasa, dan gabungan barang dan jasa.

- Pra RK3K

: Pra Rencana Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Kontrak adalah dokumen pra rencana penyelenggaraan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Konstruksi bidang penyelenggaraan konstruksi yang dibuat oleh Penyedia dalam mengajukan penawaran.

- ATSP

: Analisa Teknis Satuan Pekerjaan adalah uraian perhitungan kebutuhan per satuan tenaga kerja bahan dan peralatan untuk mendapatkan satu satuan jenis pekerjaan tertentu.

- AHSP

: Analisa Harga Satuan Pekerjaan adalah uraian perhitungan kebutuhan biaya tenaga kerja, bahan dan peralatan untuk mendapatkan harga satu satuan jenis pekerjaan tertentu.

yang

B. Pelelangan Umum dengan pascakualifikasi ini dibiayai dari sumber pendanaan sebagaimana tercantum dalam LDP. C. Pelelangan Umum ini terbuka dan dapat diikuti oleh semua peserta yang berbentuk badan usaha, kemitraan/KSO.


8

BMKG Lampung

BADAN METEOROLOGI KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA STASIUN METEOROLOGI RADEN INTEN II BANDAR LAMPUNG Jl. Alamsyah Ratu Prawira Negara Km. 28 Branti 35364 Telp. (0721) 7697093, Fax. (0721) 7697242

BMKG

e-mail : [email protected]. Website : http://www.stametlampung.com

PENGUMUMAN (PELELANGAN SEDERHANA) DENGAN PASCA KUALIFIKASI Nomor : 01/PENGUMUMAN/REHAB-TOWER/PBJ/02-2016 Panitia Pengadaan pada Kantor Stasiun Meteorologi Radin Inten II Bandar Lampung akan melaksanakan Pelelangan Sederhana dengan pascakualifikasi untuk paket pekerjaan konstruksi sebagai berikut : 1. Paket Pekerjaan SKPD Nama paket pekerjaan Lingkup pekerjaan Nilai total HPS Sumber pendanaan 2. Persyaratan Peserta Ijin Usaha Klasifikasi

: Stasiun Meteorologi Radin Inten II Bandar Lampung : Rehab Bangunan Tower Lampung : Pekerjaan Pelaksanaan Konstruksi Gedung : Rp. 263.500.000,00 : APBN Tahun Anggaran 2016 : :

SBU / SIUJK Arsitektur / Bangunan-bangunan Non Perumahan Lainnya termasuk perawatannya Kecil

Kualifikasi : 3. Pelaksanaan Pengadaan Pengadaan barang/jasa dilaksanakan secara elektronik, dengan mengakses aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (aplikasi SPSE) pada alamat website LPSE alamat website : http://lpse.bmkg.go.id

4. Jadwal Pelaksanaan Pengadaan ( dapat dilihat pada website LPSE ) 5. Pendaftaran dan pengambilan Dokumen Pengadaan : a. Pendaftaran melalui website http://lpse.bmkg.go.id b. Dokumen Pengadaan dalam bentuk sofcopy dengan cara diunduh/didownload melalui website http://lpse.bmkg.go.id Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian. Bandar Lampung, 16 Februari 2016

Ttd.

Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Stasiun Meteorologi Radin Inten II Bandar Lampung


9

BMKG Lampung

BAB III INSTRUKSI KEPADA PESERTA (IKP) A. Umum 1. Lingkup Pekerjaan 1.1. Panitia PBJ mengumumkan kepada para peserta untuk menyampaikan penawaran atas paket pekerjaan konstruksi sebagaimana tercantum dalam LDP. 1.2. Nama paket dan lingkup pekerjaan sebagaimana tercantum dalam LDP. 1.3. Penyedia yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana tercantum dalam LDP, berdasarkan syarat umum dan syarat khusus kontrak dengan mutu sesuai spesifikasi teknis dan harga sesuai kontrak. 2. Sumber Biaya Pengadaan ini dibiayai dari sumber pendanaan sebagaimana tercantum dalam LDP. 3. Peserta 3.1. Pelelangan Umum penyedia pekerjaan konstruksi ini terbuka dan dapat diikuti oleh semua peserta yang berbentuk badan usaha atau kemitraan/KSO yang memenuhi kualifikasi. 3.2. Dalam hal peserta akan atau sedang melakukan kemitraan/KSO, baik dengan perusahaan nasional maupun asing maka peserta harus memiliki Perjanjian Kemitraan/Kerja Sama Operasi yang memuat persentase kemitraan/KSO dan perusahaan yang mewakili kemitraan/KSO tersebut. 3.3. Untuk nilai pekerjaan di bawah Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) maka kemitraan/KSO harus terdiri dari perusahaan nasional. 3.4. Peserta kemitraan/KSO dilarang untuk mengubah Perjanjian Kemitraan/Kerja Sama Operasi. 3.5. Bagi Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing yang mengikuti pelelangan harus memiliki bukti Ijin Perwakilan Jasa Konstruksi Asing dan melakukan kerja sama usaha dengan perusahaan nasional dalam bentuk kemitraan, subkontrak dan lainlain, dalam hal terdapat perusahaan nasional yang memiliki kemampuan dibidang yang bersangkutan. 4. Larangan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), Penyalahgunaan Wewenang serta Penipuan 4.1. Peserta dan pihak yang terkait dengan pengadaan ini berkewajiban untuk mematuhi etika pengadaan dengan tidak melakukan tindakan sebagai berikut : a. berusaha mempengaruhi anggota Panitia PBJ dalam bentuk dan cara apapun, untuk memenuhi keinginan peserta yang bertentangan dengan Dokumen Pengadaan, dan/atau peraturan perundang-undangan; b. melakukan persekongkolan dengan peserta lain untuk mengatur hasil Pelelangan Umum, sehingga mengurangi/menghambat/memperkecil/ meniadakan persaingan yang sehat dan/atau merugikan pihak lain sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan; c. dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan dalam Dokumen Pengadaan ini. 4.2. Peserta yang menurut penilaian Panitia PBJ terbukti melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4.1 dikenakan sanksi sebagai berikut : a. sanksi administratif, seperti digugurkan dari proses Pelelangan Umum atau pembatalan penetapan pemenang; Dokumen Pengadaan Rehab BangunanTower Lampung

10

BMKG Lampung

4.3.

b. sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam; c. gugatan secara perdata; dan/atau d. pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang. Pengenaan sanksi dilaporkan oleh Panitia PBJ kepada PA/KPA

5. Larangan Pertentangan Kepentingan 5.1. Para pihak dalam melaksanakan tugas, fungsi dan perannya, dilarang memiliki/melakukan peran ganda atau terafiliasi. 5.2. Peran ganda sebagaimana dimaksud pasal 5.1 antara lain meliputi : a. Seorang anggota Direksi atau Dewan Komisaris suatu Badan Usaha tidak boleh merangkap sebagai anggota Direksi atau Dewan Komisaris pada Badan Usaha lainnya yang menjadi peserta pada Pelelangan yang sama; b. Penyedia yang telah ditunjuk sebagai konsultan perencana menjadi Penyedia Pekerjaan Konstruksi atau menjadi konsultan pengawas untuk pekerjaan fisik yang direncanakannya, kecuali dalam pelaksanaan Kontrak Terima Jadi (turn key contract) atau Kontrak Pengadaan Pekerjaan Terintegrasi; c. Penyedia yang telah ditunjuk sebagai konsultan pengawas menjadi Penyedia Pekerjaan Konstruksi untuk pekerjaan fisik yang diawasi, kecuali dalam pelaksanaan Kontrak Terima Jadi (turn key contract) atau Kontrak Pengadaan Pekerjaan Terintegrasi; d. pengurus koperasi pegawai dalam suatu K/L/D/I atau anak perusahaan pada BUMN/BUMD yang mengikuti Pengadaan dan bersaing dengan perusahaan lainnya, merangkap sebagai anggota Panitia PBJ atau pejabat yang berwenang menetapkan pemenang Pelelangan. 5.3. Afiliasi sebagaimana dimaksud pasal 5.1 adalah keterkaitan hubungan, baik antar peserta, maupun antara peserta dengan PPK dan/atau anggota Panitia PBJ yang antara lain meliputi: a. hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal; b. PPK dan/atau anggota Panitia PBJ , baik langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau menjalankan perusahaan peserta; c. hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama yaitu lebih dari 50% (lima puluh perseratus) pemegang saham dan/atau salah satu pengurusnya sama. 5.4. Pegawai K/L/D/I dilarang menjadi peserta kecuali cuti diluar tanggungan K/L/D/I. 6. Pendayagunaan Produksi Dalam Negeri 6.1. Peserta berkewajiban untuk menyampaikan penawaran yang mengutamakan pekerjaan konstruksi yang dilaksanakan di Indonesia oleh tenaga Indonesia (produksi dalam negeri). 6.2. Dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi dimungkinkan menggunakan bahan baku, tenaga ahli, dan perangkat lunak yang tidak berasal dari dalam negeri (impor) dengan ketentuan : a. pemilahan atau pembagian komponen harus benar-benar mencerminkan bagian atau komponen yang telah dapat diproduksi di dalam negeri dan bagian atau komponen yang masih harus diimpor; b. komponen berupa bahan baku belum diproduksi di dalam negeri dan/atau spesifikasi teknis bahan baku yang diproduksi di dalam negeri belum memenuhi persyaratan; c. pekerjaan pemasangan, pabrikasi, pengujian dan lainnya sedapat mungkin dilakukan di dalam negeri; Dokumen Pengadaan Rehab BangunanTower Lampung

11

BMKG Lampung

d.

6.3.

semaksimal mungkin menggunakan jasa pelayanan yang ada di dalam negeri, seperti jasa asuransi, angkutan, ekspedisi, perbankan, dan pemeliharaan; e. penggunaan tenaga ahli asing dilakukan semata-mata untuk mencukupi kebutuhan jenis keahlian yang belum dapat diperoleh di Indonesia, disusun berdasarkan keperluan yang nyata, dan diusahakan secara terencana untuk semaksimal mungkin terjadinya alih pengalaman/keahlian dari tenaga ahli asing tersebut ke tenaga Indonesia; dan f. peserta diwajibkan membuat daftar Barang yang diimpor yang dilengkapi dengan spesifikasi teknis, jumlah dan harga yang dilampirkan pada Dokumen Penawaran. Pemberian preferensi harga terhadap penawaran peserta atas penggunaan produksi dalam negeri ditetapkan dalam LDP.

7. Satu Penawaran Tiap Peserta 7.1. Setiap peserta, baik atas nama sendiri maupun sebagai anggota kemitraan/KSO hanya boleh memasukkan satu penawaran untuk satu paket pekerjaan. 7.2. Setiap peserta yang termasuk dalam kemitraan/KSO dilarang menjadi peserta baik secara sendiri maupun sebagai anggota kemitraan/KSO yang lain pada paket pekerjaan yang sama. B. Dokumen Pengadaan 8. Pengambilan Dokumen Pengadaan 8.1. Peserta dapat mengunduh/download Dokumen Pengadaan melalui website http://lpse.bmkg.go.id

9. Isi Dokumen Pengadaan 9.1. Dokumen Pengadaan terdiri dari Dokumen Pemilihan dan Dokumen Kualifikasi. 9.2. Dokumen Pemilihan meliputi: a. Umum b. Pengumuman Pelelangan; c. Instruksi Kepada Peserta; d. Lembar Data Pemilihan; e. Bentuk Dokumen Penawaran: 1) Surat Penawaran; 2) Surat Kuasa; 3) Surat Perjanjian Kemitraan/Kerja Sama Operasi (KSO); 4) Dokumen Penawaran Teknis; f. g. h. i. j. k.

Bentuk Surat Perjanjian; Syarat-Syarat Umum Kontrak; Syarat-Syarat Khusus Kontrak; Spesifikasi Teknis, KAK dan/atau Gambar; Daftar Kuantitas dan Harga; Bentuk Dokumen Lain : 1) SPPBJ; 2) SPMK; 3) Jaminan Sanggahan Banding; 4) Jaminan Pelaksanaan; 5) Jaminan Uang Muka; 6) Jaminan Pemeliharaan;


12

BMKG Lampung

9.3.

9.4.

9.5.

Isi Dokumen Kualifikasi meliputi : a. Lembar Data Kualifikasi; b. Pakta Integritas; c. Formulir Isian Kualifikasi; d. Petunjuk Pengisian Formuli Isian Kualifikasi e. Tata Cara Evaluasi Kualifikasi. Peserta berkewajiban memeriksa keseluruhan isi Dokumen Pengadaan. Kelalaian menyampaikan Dokumen Penawaran yang tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan sepenuhnya merupakan risiko peserta. Peserta diberitahu secara elektronik oleh Panitia PBJ untuk mengunduh Adendum Dokumen Pengadaan yang diunggah Panitia PBJ pada aplikasi SPSE

10. Bahasa Dokumen Pengadaan Dokumen Pengadaan beserta seluruh korespondensi tertulis dalam proses Pengadaan menggunakan Bahasa Indonesia. 11. Pemberian Penjelasan 11.1. Pemberian penjelasan dilakukan secara online melalui aplikasi SPSE sesuai jadwal dalam aplikasi SPSE. 11.2. Ketidakikutsertaan peserta pada saat pemberian penjelasan tidak dapat dijadikan dasar untuk menolak/menggugurkan penawaran. 11.3. Apabila dipandang perlu, Panitia PBJ melalui Aanwijzer atau tim teknis yang ditunjuk, dapat memberikan penjelasan lanjutan dengan cara melakukan peninjauan lapangan. Biaya peninjauan lapangan ditanggung oleh peserta. 11.4. Dalam pemberian penjelasan, Panitia PBJ tidak diwajibkan memberikan penjelasan mengenai Dokumen Pengadaan, namun cukup memberikan kesempatan kepada peserta untuk menyampaikan pertanyaan. 11.5. Seluruh pertanyaan dari peserta dan jawaban dari Panitia PBJ dimuat dalam aplikasi SPSE. Jika dilaksanakan peninjauan lapangan dapat dibuat Berita Acara Penjelasan Lanjutan (BAPL) yang diunggah dalam website LPSE dan dapat dilihat melalui aplikasi SPSE. 11.5. Apabila terdapat hal-hal/ketentuan baru atau perubahan penting yang perlu ditampung, maka Panitia PBJ menuangkan ke dalam Adendum Dokumen Pengadaan yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Dokumen Pengadaan. 11.6. Perubahan rancangan kontrak dan spesifikasi teknis, gambar dan/atau nilai HPS harus mendapatkan persetujuan PPK sebelum dituangkan dalam Adendum Dokumen Pengadaan. 11.7. Apabila ketentuan baru atau perubahan penting tersebut tidak dituangkan dalam Adendum Dokumen Pengadaan, maka ketentuan baru atau perubahan tersebut dianggap tidak ada dan ketentuan yang berlaku adalah Dokumen Pengadaan awal. 11.8. Peserta dapat mengunduh Adendum Dokumen Pengadaan yang diunggah Panitia PBJ pada aplikasi SPSE. 12. Perubahan Dokumen Pengadaan 12.1. Setelah Pemberian Penjelasan dan sebelum batas akhir waktu pemasukan penawaran, Panitia PBJ dapat menetapkan Adendum Dokumen Pengadaan, berdasarkan informasi baru yang mempengaruhi substansi Dokumen Pengadaan. 12.2. Setiap Adendum yang ditetapkan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Dokumen Pengadaan. 12.3. Peserta dapat mengunduh Adendum Dokumen Pengadaan yang diunggah Panitia PBJ pada aplikasi SPSE. Dokumen Pengadaan Rehab BangunanTower Lampung

13

BMKG Lampung

12.4. Adendum Dokumen Pengadaan paling lambat diumumkan 2 (dua) hari sebelum batas akhir pemasukan penawaran. Apabila Adendum Dokumen Pengadaan dilakukan kurang dari 2 (dua) hari sebelum batas akhir pemasukan penawaran, maka Panitia PBJ wajib mengundurkan batas akhir pemasukan penawaran. 13. Tambahan Waktu Pemasukan Dokumen Penawaran Panitia PBJ dapat melakukan perubahan waktu pada setiap tahapan lelang dengan menyertakan alasan perubahan. C. Penyiapan Dokumen Penawaran 14. Biaya dalam Penyiapan Penawaran 14.1. Peserta menanggung semua biaya dalam penyiapan dan penyampaian penawaran. 14.2. Panitia PBJ tidak bertanggung jawab atas kerugian apapun yang ditanggung oleh peserta. 15. Bahasa Penawaran 15.1. Semua Dokumen Penawaran harus menggunakan Bahasa Indonesia. 15.2. Dokumen penunjang yang terkait dengan Dokumen Penawaran dapat menggunakan Bahasa Indonesia atau bahasa asing. 15.3. Dokumen penunjang yang berbahasa asing perlu disertai penjelasan dalam Bahasa Indonesia. Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran, maka yang berlaku adalah penjelasan dalam Bahasa Indonesia. 16. Dokumen Penawaran Dokumen Penawaran, meliputi : a. surat penawaran yang didalamnya mencantumkan; 1) tanggal; 2) masa berlaku penawaran; 3) harga penawaran; 4) jangka waktu pelaksanaan pekerjaan; dan 5) tanda tangan: a) direktur utama/pimpinan perusahaan; b) penerima kuasa dari direktur utama/pimpinan perusahaan yang nama penerima kuasanya tercantum dalam akta pendirian atau perubahannya; c) kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat yang dibuktikan dengan dokumen otentik; d) pejabat yang menurut perjanjian kerja sama berhak mewakili perusahaan yang bekerja sama; b. daftar kuantitas dan harga; c. surat kuasa dari direktur utama/pimpinan perusahaan kepada penerima kuasa yang namanya tercantum dalam akta pendirian atau perubahannya (apabila dikuasakan); d. surat perjanjian kemitraan/kerja sama operasi (apabila ada); e. dokumen penawaran teknis: 1) metode pelaksanaan; 2) jadwal waktu pelaksanaan; 3) jenis, kapasitas, komposisi dan jumlah peralatan; 4) spesifikasi teknis (apabila mengajukan spesifikasi yang berbeda dari yang ditetapkan); 5) daftar personil inti; 6) bagian pekerjaan yang akan disubkontrakkan; Dokumen Pengadaan Rehab BangunanTower Lampung

14

BMKG Lampung

f. g.

dokumen isian kualifikasi; dan Dokumen lain yang dipersyaratkan 1) Formulir Pra RK3K (apabila di persyaratkan); 2) Daftar Barang yang diimport (apabila ada); 3) Analisa Teknis Satuan Pekerjaan (apabila di persyaratkan); 4) Analisa Harga Satuan Pekerjaan (apabila di persyaratkan);

17. Harga Penawaran 17.1. Harga penawaran ditulis dengan jelas dalam angka dan huruf. 17.2. Peserta mencantumkan harga satuan dan harga total untuk tiap mata pembayaran/pekerjaan dalam Daftar Kuantitas dan Harga. Jika harga satuan ditulis nol atau tidak dicantumkan maka pekerjaan dalam mata pembayaran tersebut dianggap telah termasuk dalam harga satuan pekerjaan yang lain dan pekerjaan tersebut tetap harus dilaksanakan. 17.3. Biaya overhead termasuk untuk penyelenggaraan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dan keuntungan serta semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain serta biaya asuransi yang harus dibayar oleh penyedia untuk pelaksanaan paket pekerjaan konstruksi ini diperhitungkan dalam total harga penawaran. 18. Mata Uang Penawaran dan Cara Pembayaran 18.1. Semua harga dalam penawaran harus dalam bentuk mata uang sebagaimana tercantum dalam LDP. 18.2. Pembayaran atas pelaksanaan pekerjaan dilakukan sesuai dengan cara sebagaimana tercantum dalam LDP dan diuraikan dalam Syarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak. 19. Masa Berlaku Penawaran dan Jangka Waktu Pelaksanaan 19.1. Masa berlaku penawaran sebagaimana tercantum dalam LDP. 19.2. Apabila evaluasi belum selesai dilaksanakan, sebelum akhir masa berlakunya penawaran, Panitia PBJ dapat meminta kepada seluruh peserta secara tertulis untuk memperpanjang masa berlakunya penawaran tersebut dalam jangka waktu tertentu. Konfirmasi perpanjangan dapat dilakukan secara elektronik, Peserta Pengadaan dapat menyampaikan konfirmasi secara elektronik melalui e-mail. 19.3. Berkaitan dengan pasal 19.2, maka peserta dapat : a. Menyetujui permintaan tersebut tanpa mengubah penawaran; b. menolak permintaan tersebut dan dapat mengundurkan diri secara tertulis dengan tidak dikenakan sanksi. 19.4. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan tidak melebihi jangka waktu sebagaimana tercantum dalam LDP. 20. Bentuk Dokumen Penawaran Dokumen Penawaran disampaikan dalam bentuk softcopy berupa file yang telah dienkripsi. 21. Pakta Integritas 21.1. Pakta Integritas berisi ikrar untuk mencegah dan tidak melakukan dan akan melaporkan terjadinya kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN) termasuk penyalahgunaan wewenang dalam pengadaan pekerjaan konstruksi.

21.2. Dengan mendaftar sebagai peserta lelang pada suatu paket pekerjaan melalui Dokumen Pengadaan Rehab BangunanTower Lampung

15

BMKG Lampung

aplikasi SPSE, maka Penyedia barang/jasa dianggap telah menandatangani Pakta Integritas. 21.3. Dalam hal penyedia melakukan kemitraan/KSO maka Pakta Integritas ditandatangani oleh seluruh perusahaan yang bermitra dan dimasukkan dalam dokumen penawaran (*.rhs). 21.4. Pakta integritas sebagaimana dimaksud angka 21.3 disampaikan dengan cara dipindai (scan). 22. Pengisian Dokumen Isian Kualifikasi 22.1. Peserta berkewajiban untuk menyetujui Pakta Integritas dan mengisi Isian Data Kualifikasi dalam aplikasi SPSE. 22.2. Peserta berkewajiban untuk mengisi dan melengkapi Pakta Integritas dan Formulir Isian Kualifikasi. 22.2. Pakta Integritas dan Formulir Isian Kualifikasi ditandatangani oleh : a. direktur utama/pimpinan perusahaan; b. penerima kuasa dari direktur utama/pimpinan perusahaan yang nama penerima kuasanya tercantum dalam akta pendirian atau perubahannya; c. kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat yang dibuktikan dengan dokumen otentik; atau d. pejabat yang menurut perjanjian kerja sama berhak mewakili perusahaan yang bekerja sama. 23. Jaminan Penawaran 23.1. Peserta menyerahkan Jaminan Penawaran dalam mata uang penawaran sebagaimana tercantum dalam LDP. 23.2. Jaminan Penawaran memenuhi ketentuan sebagai berikut : a. diterbitkan oleh Bank Umum, perusahaan penjaminan atau perusahaan asuransi yang mempunyai program asuransi kerugian (suretyship) sebagaimana ditetapkan oleh Menteri Keuangan; b. Jaminan Penawaran dimulai sejak tanggal terakhir pemasukan penawaran dan masa berlakunya tidak kurang dari waktu sebagaimana tercantum dalam LDP; c. nama peserta sama dengan nama yang tercantum dalam Jaminan Penawaran; d. besaran nilai Jaminan Penawaran tidak kurang dari nilai nominal sebagaimana tercantum dalam LDP; e. besaran nilai Jaminan Penawaran dicantumkan dalam angka dan huruf; f. nama Panitia PBJ yang menerima Jaminan Penawaran sama dengan nama Panitia PBJ yang mengadakan pelelangan; g. paket pekerjaan yang dijamin sama dengan paket pekerjaan yang dilelangkan; h. Jaminan Penawaran harus dapat dicairkan tanpa syarat (unconditional) sebesar nilai Jaminan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja, setelah surat pernyataan wanprestasi dari Panitia PBJ diterima oleh Penerbit Jaminan; i. Jaminan Penawaran atas nama perusahaan kemitraan (Kerja Sama Operasi/KSO) harus ditulis atas nama perusahaan kemitraan/KSO 23.3. Jaminan Penawaran asli disampaikan melalui pos tercatat/jasa pengiriman kepada Panitia PBJ dan sudah harus diterima sebelum batas akhir pemasukan penawaran. 23.4. Jaminan Penawaran dari pemenang lelang akan dikembalikan setelah pemenang lelang menyerahkan Jaminan Pelaksanaan. 23.5. Jaminan Penawaran dari peserta yang tidak ditetapkan sebagai pemenang lelang Dokumen Pengadaan Rehab BangunanTower Lampung

16

BMKG Lampung

akan dikembalikan setelah pengumuman pemenang lelang. 23.6. Jaminan Penawaran akan disita apabila sebagai: a. peserta terlibat KKN; b. calon pemenang dan calon pemenang cadangan 1 dan 2 tidak bersedia menambah nilai Jaminan Pelaksanaan dalam hal harga penawarannya di bawah 80% HPS; c. calon pemenang dan calon pemenang cadangan 1 dan 2 setelah dilakukan evaluasi, tidak hadir dalam klarifikasi dan/atau verifikasi kualifikasi dengan alasan yang tidak dapat diterima; atau d. calon pemenang dan calon pemenang cadangan 1 dan 2 mengundurkan diri atau gagal tanda tangan kontrak. D. Penyampaian Dokumen Penawaran 24. Penyampulan dan Penandaan Sampul Penawaran 24.1. Penyampulan Dokumen Penawaran dengan menggunakan metode 1 (satu) file. 24.2. Dokumen penawaran terdiri dari: a. Penawaran administrasi; b. Penawaran teknis; c. Penawaran harga; dan d. Dokumen Isian Kualifikasi 24.3. File disandikan dengan Aplikasi Pengaman Dokumen (APENDO). 24.4. Peserta wajib mengetahui dan mengikuti ketentuan penggunaan APENDO yang tersedia pada aplikasi APENDO. 25. Penyampaian Dokumen Penawaran 25.1. Peserta menyampaikan Dokumen Penawaran kepada Panitia PBJ a. Pertama-tama, mengirimkan data kualifikasi melalui melalui aplikasi SPSE; b. Dilanjutkan dengan mengunggah file penawaran terenkripsi melalui aplikasi SPSE sesuai jadwal yang ditetapkan. 25.2. Peserta hanya dapat menyampaikan Dokumen Penawaran kepada Panitia PBJ melalui aplikasi SPSE. 25.3. Peserta dapat mengirim dokumen isian kualifikasi dan mengunggah file penawaran secara berulang sebelum batas akhir waktu pemasukan Dokumen Penawaran. Dokumen isian kualifikasi dan file penawaran terakhir akan menggantikan dokumen isian kualifikasi dan file penawaran yang telah terkirim sebelumnya. 26. Batas Akhir Waktu Pemasukan Penawaran Penawaran harus disampaikan secara elektronik melalui aplikasi SPSE kepada Panitia PBJ paling lambat pada waktu yang ditentukan oleh Panitia PBJ 27. Penawaran Terlambat 27.1. Setelah batas akhir waktu pemasukan penawaran, Aplikasi SPSE akan menolak setiap penawaran yang akan dikirim. E. Pembukaan dan Evaluasi Penawaran 28. Pembukaan Penawaran 28.1. Pada tahap pembukaan penawaran, Panitia PBJ mengunduh dan melakukan dekripsi file penawaran dengan menggunakan APENDO sesuai waktu yang telah ditetapkan. 28.2. Terhadap file penawaran yang tidak dapat dibuka (didekripsi), Panitia PBJ menyampaikan file penawaran tersebut kepada LPSE untuk mendapat keterangan bahwa file yang bersangkutan tidak dapat dibuka. Selanjutnya Panitia PBJ Dokumen Pengadaan Rehab BangunanTower Lampung

17

BMKG Lampung

menetapkan penawaran tidak memenuhi syarat. Apabila dapat dibuka, maka Panitia PBJ akan melanjutkan proses atas penawaran yang bersangkutan 28.3. Apabila penawaran yang masuk kurang dari 3 (tiga) peserta maka pelelangan dinyatakan gagal. 28.4. Penawaran masuk yang dimaksud butir 28.3 adalah dokumen penawaran yang berhasil dibuka, yang terdiri dari data kualifikasi dan penawaran administrasi, teknis dan harga. 28.5. Panitia PBJ tidak boleh menggugurkan penawaran pada waktu pembukaan penawaran kecuali untuk file penawaran yang sudah dipastikan tidak dapat dibuka berdasarkan keterangan LPSE. 29. Klarifikasi Dan Konfirmasi Penawaran 29.1. Untuk menunjang penelitian dan evaluasi dokumen penawaran, Panitia PBJ dapat melakukan klarifikasi terhadap hal-hal yang tidak jelas dalam dokumen penawaran. Peserta harus memberikan tanggapan atas klarifikasi. Klarifikasi tidak boleh mengubah substansi dan harga penawaran. Klarifikasi dan tanggapan atas klarifikasi harus dilakukan secara tertulis. 29.2. Terhadap hal-hal yang diragukan berkaitan dengan dokumen penawaran, Panitia PBJ dapat melakukan konfirmasi kebenarannya termasuk peninjauan lapangan kepada pihak-pihak/instansi terkait. 30. Evaluasi Penawaran 30.1. Evaluasi penawaran dilakukan dengan sistem gugur. 30.2. Sebelum evaluasi penawaran, dilakukan koreksi aritmatik dengan ketentuan: a. volume pekerjaan yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga disesuaikan dengan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan; b. apabila terjadi kesalahan hasil perkalian antara volume dengan harga satuan pekerjaan, maka dilakukan pembetulan, dengan ketentuan harga satuan pekerjaan yang ditawarkan tidak boleh diubah; dan c. jenis pekerjaan: 1). yang tidak diberi harga satuan dianggap sudah termasuk dalam harga satuan pekerjaan yang lain dan harga satuan pada daftar kuantitas dan harga tetap dibiarkan kosong. 2). tidak ditawarkan atau menawarkan di bawah spesifikasi yang ditentukan, maka dilakukan klarifikasi, apabila hasil klarifikasi menunjukkan jenis pekerjaan tersebut merupakan pekerjaan utama (major item) dan merupakan penyimpangan yang bersifat penting/pokok yang mempengaruhi lingkup, kualitas dan hasil/kinerja pekerjaan maka dinyatakan tidak memenuhi persyaratan dan penawaran tidak dilakukan evaluasi lebih lanjut. 30.3. [Koreksi aritmatik untuk penawaran kontrak lump sum yang melampirkan daftar kuantitas dan harga hanya dilakukan untuk menyesuaikan volume pekerjaan yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga dengan yang tercantum dalam Dokumen pengadaan tanpa mengubah nilai penawaran.]

30.4. Penawaran setelah koreksi aritmatik yang melebihi nilai total HPS dinyatakan gugur. 30.5. Berdasarkan hasil koreksi aritmatik Panitia PBJ menyusun urutan dimulai dari nilai penawaran terendah. 30.6. Hasil koreksi aritmatik diumumkan melalui website sebagaimana tercantum dalam LDP. 30.7. Pelaksanaan evaluasi dengan sistem gugur dilakukan oleh Panitia PBJ untuk Dokumen Pengadaan Rehab BangunanTower Lampung

18

BMKG Lampung

mendapatkan 3 (tiga) penawaran yang memenuhi syarat yang dimulai dari penawaran terendah setelah koreksi aritmatik. 30.8. Apabila setelah koreksi aritmatik terdapat kurang dari 3 (tiga) penawaran yang menawar harga kurang (di bawah) dari HPS maka proses lelang tetap dilanjutkan dengan melakukan evaluasi penawaran. 30.9. Panitia PBJ melakukan evaluasi penawaran yang meliputi : a. evaluasi administrasi; b. evaluasi teknis; dan c. evaluasi harga. 30.10. Ketentuan umum dalam melakukan evaluasi sebagai berikut : a. Panitia PBJ dilarang menambah, mengurangi, mengganti dan/atau mengubah isi Dokumen Pengadaan; b. Panitia PBJ dan/atau peserta dilarang menambah, mengurangi, mengganti, dan/atau mengubah isi Dokumen Penawaran; c. Penawaran yang memenuhi syarat adalah penawaran yang sesuai dengan ketentuan antara lain disampaikan oleh penawar yang berhak, pada waktu yang telah ditentukan, untuk paket pekerjaan yang dilelangkan, memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan meliputi syarat administrasi, syarat teknis dalam menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan spesifikasi teknis yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan dan harga yang wajar dapat dipertanggung jawabkan tanpa ada penyimpangan yang bersifat penting/pokok atau penawaran bersyarat; d. penyimpangan yang bersifat penting/pokok atau penawaran bersyarat adalah: 1) penyimpangan dari Dokumen Pengadaan yang mempengaruhi lingkup, kualitas dan hasil/kinerja pekerjaan; dan/atau 2) penawaran dari peserta dengan persyaratan tambahan yang akan menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan/atau tidak adil diantara peserta yang memenuhi syarat. e. para pihak dilarang mempengaruhi atau melakukan intervensi kepada Panitia PBJ selama proses evaluasi; f. apabila dalam evaluasi ditemukan bukti adanya persaingan usaha yang tidak sehat dan/atau terjadi pengaturan bersama (kolusi/persekongkolan) antara peserta, Panitia PBJ dan/atau PPK, dengan tujuan untuk memenangkan salah satu peserta, maka: 1) peserta yang ditunjuk sebagai calon pemenang dan peserta lain yang terlibat dimasukkan ke dalam Daftar Hitam; 2) anggota Panitia PBJ dan/atau PPK yang terlibat persekongkolan diganti, dikenakan sanksi administrasi dan/atau pidana 3) proses evaluasi tetap dilanjutkan dengan menetapkan peserta lainnya yang tidak terlibat (apabila ada); dan 4) apabila tidak ada peserta lain sebagaimana dimaksud pada angka 3 ), maka pelelangan dinyatakan gagal. 30.11. Evaluasi Administrasi : a. evaluasi terhadap data administrasi hanya dilakukan terhadap hal-hal yang tidak dinilai pada saat penilaian kualifikasi; b. penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi, apabila : 1) syarat-syarat substansial yang diminta berdasarkan Dokumen Pengadaan ini dipenuhi/dilengkapi : a) surat penawaran; b) Rincian harga penawaran (daftar kuantitas dan harga); Dokumen Pengadaan Rehab BangunanTower Lampung

19

BMKG Lampung

c)

2)

Surat kuasa dari direktur utama/pimpinan perusahaan kepada penerima kuasa yang namanya tercantum dalam akta pendirian atau perubahannya (apabila dikuasakan); d) Surat perjanjian kemitraan/kerja sama operasi (apabila ada); e) dokumen penawaran teknis: 1) metode pelaksanaan; 2) jadwal waktu pelaksanaan; 3) jenis, kapasitas, komposisi dan jumlah peralatan; 4) spesifikasi teknis (apabila mengajukan spesifikasi yang berbeda dari yang ditetapkan); 5) daftar personil inti yang akan ditempatkan secara penuh; 6) Daftar bagian pekerjaan yang akan disubkontrakkan; g. dokumen penawaran lainnya (apabila dipersyaratkan) seperti Formulir Pra RK3K, daftar barang yang diimport (apabila ada) Analis Teknis Satuan Pekerjaan, dan Analisa Harga Satuan Pekerjaan surat penawaran memenuhi ketentuan sebagai berikut : a) ditandatangani oleh : (1) direktur utama/pimpinan perusahaan; (2) penerima kuasa dari direktur utama/pimpinan perusahaan yang nama penerima kuasanya tercantum dalam akta pendirian atau perubahannya; (3) kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat yang dibuktikan dengan dokumen otentik; atau (4) pejabat yang menurut perjanjian kerja sama berhak mewakili perusahaan yang bekerja sama. b) jangka waktu berlakunya surat penawaran tidak kurang dari waktu sebagaimana tercantum dalam LDP, dengan ketentuan: (1) apabila ada perbedaan nilai penulisan antara angka dan huruf maka yang diakui adalah tulisan huruf (2) apabila nilai yang tertulis dalam angka jelas sedangkan nilai dalam huruf tidak jelas, maka nilai yang diakui adalah nilai yang tertulis dalam angka; atau (3) apabila nilai dalam angka dan nilai yang tertulis dalam huruf tidak jelas, maka penawaran dinyatakan gugur. c) jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan tidak melebihi jangka waktu sebagaimana tercantum dalam LDP dengan ketentuan : (1) apabila ada perbedaan nilai penulisan antara angka dan huruf maka yang diakui adalah tulisan huruf; (2) apabila nilai yang tertulis dalam angka jelas sedangkan nilai dalam huruf tidak jelas, maka nilai yang diakui adalah nilai yang ertulis dalam angka; atau (3) apabila nilai dalam angka dan nilai yang tertulis dalam huruf tidak jelas, maka penawaran dinyatakan gugur. d) bertanggal; 3) surat kuasa (apabila dikuasakan): a) Harus ditandatangani direktur utama/pimpinan perusahaan; b) Nama penerima kuasa harus tercantum dalam akte pendirian atau perubahannya;


20

BMKG Lampung

c. d. e. f.

c) Dalam hal kemitraan, surat kuasa ditandatangani oleh anggota kemitraan yang diwakili menurut perjanjian kerja sama. Panitia PBJ dapat melakukan klarifikasi secara tertulis terhadap hal-hal yang kurang jelas dan meragukan namun tidak boleh mengubah substansi; peserta yang memenuhi persyaratan administrasi dilanjutkan dengan evaluasi teknis; apabila hanya ada 1(satu) atau 2 (dua) peserta yang memenuhi persyaratan administrasi, maka evaluasi tetap dilanjutkan dengan evaluasi teknis; apabila tidak ada peserta yang memenuhi persyaratan administrasi, maka pelelangan dinyatakan gagal.

30.12. Evaluasi Teknis : a. unsur-unsur yang dievaluasi teknis sesuai dengan yang ditetapkan; b. evaluasi teknis dilakukan dengan sistem gugur dengan ketentuan: 1) Panitia PBJ menilai persyaratan teknis minimal yang harus dipenuhi dengan membandingkan pemenuhan persyaratan teknis sebagaimana tercantum dalam LDP; 2) Penilaian persyaratan teknis minimal dilakukan terhadap: a) metode pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan menggambarkan penguasaan dalam penyelesaian pekerjaan termasuk pengendalian terhadap risiko K3. Metoda pelaksanaan dilengkapi metode kerja untuk jenis-jenis pekerjaan utama dan pekerjaan penunjang atau pekerjaan sementara yang ikut menentukan keberhasilan pelaksanaan pekerjaan dan diyakini menggambarkan penguasaan penawar untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan lingkup pekerjaan pada Bab II. Yang diteliti dalam evaluasi metode pelaksanaan adalah tahapan dan cara pelaksanaan yang menggambarkan pelaksanaan pekerjaan dari awal sampai dengan akhir dan dapat dipertanggung jawabkan secara teknis. b) jadwal waktu pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan tidak melampaui batas waktu sebagaimana tercantum dalam LDP; c) jenis, kapasitas, komposisi dan jumlah peralatan minimal yang disediakan untuk menghasilkan produksi alat yang dibutuhkan sebagaimana tercantum dalam LDP; d) spesifikasi teknis memenuhi persyaratan; bagi penawar yang menyampaikan spesifikasi teknis yang berbeda dari yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan maka spesifikasi teknis tidak boleh kurang dari yang disyaratkan, dan bagi penawar yang tidak menyampaikan perubahan spesifikasi teknis dianggap sama dengan spesifikasi teknis yang dipersyaratkan; e) personil inti yang akan ditempatkan secara penuh sesuai dengan persyaratan sebagaimana tercantum dalam LDP serta posisinya dalam manajemen pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan organisasi pelaksanaan yang diajukan; f) bagian pekerjaan yang akan disubkontrakkan sesuai dengan persyaratan sebagaimana tercantum dalam LDP; g) Pra RK3K memenuhi persyaratakan keselamatan dan kesehatan yang akan dilakukan pada saat pelaksanaan pekerjaan konstruksi. Apabila terdapat hal yang meragukan dapat dilakukan klarifikasi untuk menegaskan bahwa K3 akan dilaksanakan. Tidak dapat Dokumen Pengadaan Rehab BangunanTower Lampung

21

BMKG Lampung

c. d. e.

menggugurkan teknis berdasarkan Pra RK3K. 3) Untuk menilai konsistensi dan kewajaran antara metode pelaksanaan, jadwal waktu pelaksanaan, penggunaan peralatan dan bahan (material konstruksi), tenaga kerja, maupun pencapaian produktivitas dan spesifikasi teknis, Panitia PBJ dapat melakukan klarifikasi dengan menilai rincian/uraian Analisa Teknis Satuan Pekerjaan untuk pekerjaan utama meliputi komponen tenaga kerja, peralatan, dan bahan (material konstruksi) terhadap jenis pekerjaan yang perlu dinilai konsistensinya. Selanjutnya meneliti dan melakukan analisis terhadap uraian Analisa Teknis Satuan Pekerjaan tersebut, apabila dinilai tidak konsisten dan/atau tidak wajar maka penawaran tidak memenuhi syarat dan dalam evaluasi penawaran harus dinyatakan gugur teknis. 4) Panitia PBJ dapat meminta uji mutu/teknis/fungsi untuk bahan/alat tertentu sebagaimana tercantum dalam LDP; 5) apabila dalam evaluasi teknis terdapat hal- hal yang kurang jelas atau meragukan, Panitia PBJ melakukan klarifikasi dan konfirmasi dengan peserta. Dalam klarifikasi peserta tidak diperkenankan mengubah substansi penawaran. Hasil klarifikasi dapat menggugurkan penawaran; Apabila dalam evaluasi menggunakan ambang batas unsur teknis yang dinilai, maka evaluasi teknis dilakukan dengan membandingkan pemenuhan persyaratan teknis (perolehan nilai) yang ditetapkan dalam LDP. Penawaran dinyatakan lulus teknis apabila masing-masing unsur maupun nilai total keseluruhan unsur memenuhi ambang batas minimal sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pengadaan. peserta yang dinyatakan lulus evaluasi teknis dilanjutkan ke tahap evaluasi harga; apabila peserta yang lulus evaluasi teknis kurang dari 3 (tiga), maka evaluasi tetap dilanjutkan dengan evaluasi harga; apabila tidak ada peserta yang lulus evaluasi teknis maka pelelangan dinyatakan gagal.

30.13. Evaluasi Harga : a. Unsur-unsur yang perlu dievaluasi adalah hal-hal yang pokok atau penting, dengan ketentuan : 1) Total harga penawaran terkoreksi dibandingkan terhadap nilai total HPS: a) apabila total harga penawaran terkoreksi melebihi nilai total HPS, dinyatakan gugur; dan b) apabila semua harga penawaran terkoreksi di atas nilai total HPS, pelelangan dinyatakan gagal; 2) harga satuan penawaran yang nilainya lebih besar dari 110% (seratus sepuluh perseratus) dari harga satuan yang tercantum dalam HPS, dilakukan klarifikasi. Apabila setelah dilakukan klarifikasi ternyata harga satuan penawaran tersebut timpang, maka harga satuan penawaran timpang hanya berlaku untuk volume sesuai dengan Daftar Kuantitas dan Harga; 3) mata pembayaran yang harga satuannya nol atau tidak ditulis dilakukan klarifikasi dan kegiatan tersebut harus tetap dilaksanakan. Dokumen Pengadaan Rehab BangunanTower Lampung

22

BMKG Lampung

b.

c.

d.

Harganya dianggap termasuk dalam harga satuan pekerjaan lainnya; Dilakukan klarifikasi kewajaran harga dengan ketentuan sebagai berikut : 1) klarifikasi kewajaran harga apabila harga penawaran dibawah 80% (delapan puluh perseratus) HPS, harus dilakukan dengan ketentuan : a) menilai rincian/uraian Analisa Harga Satuan Pekerjaan Utama meliputi komponen tenaga kerja, peralatan, dan bahan (material konstruksi) terhadap jenis pekerjaan utama yang perlu dinilai kewajarannya untuk diteliti dan dianalisa mencakup beberapa faktor : (1) Komposisi bahan (material konstruksi) untuk memperoleh suatu produk konstruksi yang memenuhi syarat teknis (misal komposisi agregat, semen PC dan lainnya untuk menghasilkan beton K 125). (2) Kesesuaian harga bahan (material konstruksi) dengan harga pasaran pada saat penawaran dan harga tersebut dapat dibuktikan (misal harga semen, besi beton yang dicantumkan pada Analisa Harga Satuan Pekerjaan). (3) Kesesuaian upah tenaga kerja yang diberlakukan pada pekerjaan konstruksi di lokasi kegiatan pada saat penawaran (misal mandor, kepala tukang, tukang, pembantu tukang). (4) Kesesuaian penggunaan peralatan yang meliputi peralatan yang tercantum dalam daftar peralatan yang diberikan dalam penawaran, komposisi, kapasitas produk, bahan penunjang, dan perhitungan biaya peralatan yang digunakan pada Analisa Harga Satuan Pekerjaan untuk menghasilkan konstruksi yang memenuhi syarat teknis (misal alat pemadatan tanah). Apabila hasil analisa mengindikasikan bahwa pekerjaan utama tidak dapat dilaksanakan dengan harga yang ditawarkan yang disebabkan harga penawaran di bawah harga pasar dan dapat dibuktikan, sehingga akan menyebabkan terjadinya kerugian dibandingkan keuntungan yang akan diperoleh serta diperkirakan mempengaruhi lingkup, kualitas, hasil/ kinerja dan diyakini tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan persyaratan/ ketentuan, maka penawaran tidak memenuhi syarat dan dalam evaluasi penawaran harus dinyatakan gugur. Indikasi kerugian dan keuntungan diteliti dari data yang tercantum dalam analisa harga satuan pekerjaan dan rekapitulasi daftar kuantitas dan harga. b) apabila peserta tersebut ditunjuk sebagai pemenang lelang, harus bersedia untuk menaikkan Jaminan Pelaksanaan menjadi 5% (lima perseratus) dari nilai total HPS; dan Apabila dalam evaluasi ditemukan bukti harga tidak wajar akibat terjadinya persaingan usaha tidak sehat dan/atau terjadi pengaturan bersama (kolusi/persekongkolan) sebagaimana ketentuan peraturan dan perundangundangan, maka pelelangan dinyatakan gagal dan peserta yang terlibat dimasukkan dalam Daftar Hitam. Dalam hal terdapat 2 (dua) calon pemenang memiliki harga penawaran yang sama, maka Panitia PBJ memilih peserta yang mempunyai kemampuan teknis lebih besar dan hal ini dicatat dalam Berita Acara.


23

BMKG Lampung

30.14. Panitia PBJ menyusun urutan 3 (tiga) penawaran sebagai calon pemenang dan calon pemenang cadangan 1 dan 2 (apabila ada). 31. Evaluasi Kualifikasi 31.1. Evaluasi dilakukan terhadap calon pemenang lelang dan calon pemenang cadangan 1 dan 2 (apabila ada). 31.2. Evaluasi kualifikasi dilakukan dengan menggunakan metode penilaian system gugur. 31.3. Pakta Integritas telah diisi dan ditandatangani oleh peserta sebelum pemasukan penawaran. 31.4. Tata cara evaluasi kualifikasi dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Dokumen Kualifikasi. 31.5. Apabila tidak ada calon pemenang yang lulus evaluasi kualifikasi, maka lelang dinyatakan gagal. 32. Pembuktian Kualifikasi 32.1. Pembuktian kualifikasi terhadap peserta yang memenuhi persyaratan kualifikasi dilakukan setelah evaluasi kualifikasi. 32.2. Pembuktian kualifikasi dilakukan dengan cara melihat keaslian dokumen dari dokumen asli atau salinan dokumen yang sudah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang dan meminta salinan dokumen tersebut. Dalam pembuktian kualifikasi harus dihadiri oleh penanggung jawab penawaran atau yang menerima kuasa dari direktur utama/pimpinan perusahaan yang nama penerima kuasanya tercantum dalam akta pendirian atau perubahannya, atau kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat yang dibuktikan dengan dokumen otentik, atau pejabat yang menurut perjanjian kerja sama berhak mewakili perusahaan yang bekerja sama. 32.3. Pokja ULP melakukan klarifikasi dan/atau verifikasi kepada penerbit dokumen, apabila diperlukan. 32.4. Apabila hasil pembuktian kualifikasi ditemukan pemalsuan data, maka peserta digugurkan, badan usaha dan/atau pengurusnya dimasukkan dalam Daftar Hitam. 32.5. Apabila tidak ada calon pemenang yang lulus pembuktian kualifikasi, maka lelang dinyatakan gagal. F. Penetapan Pemenang 33. Penetapan Pemenang 33.1 ULP membuat Surat Penetapan Pemenang berdasarkan BAHP untuk nilai sampai dengan Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah). Ketentuan mengenai kewenangan penetapan pemenang sebagaimana tercantum dalam LDP. 33.2 Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi membuat Surat Penetapan Pemenang untuk nilai diatas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) setelah mendapat usulan dari ULP, dengan ketentuan : a. usulan penetapan pemenang ditembuskan kepada PPK dan INSPEKTORAT K/L/D/I; dan b. apabila Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi tidak setuju dengan usulan ULP, maka Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi mengembalikan usulan tersebut dan memerintahkan evaluasi ulang atau menyatakan pelelangan gagal. 33.3 Dalam hal peserta mengikuti beberapa paket pekerjaan yang dilelangkan oleh ULP dalam waktu yang bersamaan, dan beberapa penawarannya terendah serta berdasarkan kemampuan menangani paket (SKP), akan ditetapkan sebagai calon Dokumen Pengadaan Rehab BangunanTower Lampung

24

BMKG Lampung

pemenang oleh ULP pada paket berdasarkan perhitungan kombinasi yang menguntungkan negara. 33.4 Dalam hal peserta mengikuti beberapa paket pekerjaan yang dilelangkan oleh ULP dalam waktu yang bersamaan, dan dalam penawarannya peserta mengajukan personil dan/atau peralatan yang sama, penawaran tidak dapat digugurkan. Apabila berdasarkan hasil evaluasi semua penawarannya terendah maka akan ditetapkan sebagai calon pemenang oleh ULP pada paket berdasarkan perhitungan kombinasi yang menguntungkan negara. 33.5 Dalam hal full-eproc perserta yang akan diusulkan sebagai calon pemenang dan/atau calon pemenang cadangan harus menyerahkan dokumen asli (hard copy) untuk dilakukan verifikasi terhadap dokumen elektronik dengan dokumen asli. Apabila terdapat perbedaan data penawaran termasuk dokumen kualifikasi, maka penawaraan tidak memenuhi syarat dan tidak dapat diusulkan sebagai pemenang dan/atau pemenang cadangan. 34 Pengumuman Pemenang Panitia PBJ mengumumkan pemenang dan pemenang cadangan 1 dan 2 (apabila ada) melalui aplikasi SPSE. dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat yang memuat sekurang-kurangnya : a. nama paket pekerjaan dan nilai total HPS; b. nama dan alamat penyedia; c. harga penawaran atau harga penawaran terkoreksi; d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); dan e. hasil evaluasi pelelangan untuk seluruh peserta yang dievaluasi. 35. Sanggahan 35.1 Peserta dapat menyampaikan sanggahan secara elektronik melalui aplikasi SPSE atas penetapan pemenang kepada Panitia PBJ dalam waktu 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman pemenang, disertai bukti terjadinya penyimpangan, dengan tembusan disampaikan secara offline kepada PPK, PA/KPA dan INSPEKTORAT K/L/D/I sebagaimana tercantum dalam LDP. 35.2 Sanggahan diajukan oleh peserta yang memasukkan penawaran baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan peserta lain, ditanda tangani oleh : a. direktur utama/pimpinan perusahaan; b. penerima kuasa dari direktur utama/pimpinan perusahaan yang nama penerima kuasanya tercantum dalam akte pendirian atau perubahannya; c. kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat yang dibuktikan dengan bukti otentik; atau d. pejabat yang menurut perjanjian kerja sama berhak mewakili perusahaan yang bekerja sama. 35.3 Sanggahan diajukan apabila terjadi penyimpangan prosedur meliputi: a. penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang diatur dalam Peraturan Presiden No. 70 tahun 2012 tentang perubahan kedua atas perubahan Perpres No. 54 tahun 2010 dan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan; b. rekayasa tertentu sehingga menghalangi terjadinya persaingan usaha yang sehat; dan/atau c. penyalahgunaan wewenang oleh Panitia PBJ dan/atau pejabat yang berwenang lainnya. 35.4 Panitia PBJ wajib memberikan jawaban secara elektronik melalui aplikasi SPSE atas semua sanggahan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah menerima surat sanggahan. 35.5 Apabila sanggahan dinyatakan benar maka Panitia PBJ menyatakan pelelangan gagal. Dokumen Pengadaan Rehab BangunanTower Lampung

25

BMKG Lampung

35.6

Sanggahan yang disampaikan secara offline, bukan kepada Panitia PBJ atau disampaikan diluar masa sanggah, dianggap sebagai pengaduan dan ditindaklanjuti secara offline di luar aplikasi SPSE oleh pihak-pihak yang berwenang.

36. Sanggahan Banding 36.1. Peserta sebagaimana yang dimaksud pasal 35 apabila tidak sependapat dengan jawaban sanggahan banding secara tertulis kepada sanggahan dari Panitia PBJ , dapat mengajukan sanggahan banding secara tertulis kepada Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah/ Pimpinan Institusi, paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah menerima jawaban sanggahan, dengan tembusan kepada PPK, Panitia PBJ , dan INSPEKTORAT K/L/D/I sebagaimana tercantum dalam LDP. 36.2. Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi wajib memberikan jawaban secara tertulis atas semua sanggahan banding paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah surat sanggahan banding diterima. Jawaban sanggahan banding bersifat final. 36.3. Peserta yang akan melakukan sanggahan banding harus memberikan Jaminan Sanggahan Banding sebesar sebagaimana tercantum dalam LDP dengan masa berlaku 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal pengajuan sanggahan banding. 36.4. Penerima Jaminan Sanggahan Banding adalah Panitia PBJ . 36.5. Sanggahan banding menghentikan proses pelelangan. 36.6. Sanggahan banding yang disampaikan bukan dari peserta sebagaimana yang dimaksud dalam 35.2. atau disampaikan bukan kepada Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi atau disampaikan dan diterima oleh Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi di luar masa sanggah banding, dianggap sebagai pengaduan dan tetap harus ditindaklanjuti sebagai pengaduan serta tidak menghentikan proses pelelangan. G. Penunjukan Pemenang Pengadaan 37. Penunjukan Penyedia Barang/Jasa 37.1 Panitia PBJ menyampaikan Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) ke dalam apalikasi SPSE dan menginformasikan kepada PPK sebagai dasar untuk menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ). 37.2 PPK menerbitkan SPPBJ apabila pernyataan peserta pada formulir isian kualifikasi masih berlaku, dengan ketentuan : a. tidak ada sanggahan dari peserta; b. sanggahan dan/atau sanggahan banding terbukti tidak benar; atau c. masa sanggah dan/atau masa sanggah banding berakhir. 37.3 Penyedia yang ditunjuk wajib menerima keputusan tersebut, dengan ketentuan: a. apabila yang bersangkutan mengundurkan diri dan masa penawarannya masih berlaku dengan alasan yang dapat diterima secara obyektif oleh Panitia PBJ , maka Jaminan Penawaran yang bersangkutan dicairkan dan disetorkan sebagaimana tercantum dalam LDP; b. apabila yang bersangkutan mengundurkan diri dan masa penawarannya masih berlaku dengan alasan yang tidak dapat diterima secara obyektif oleh Panitia PBJ , maka Jaminan Penawaran yang bersangkutan dicairkan dan disetorkan sebagaimana tercantum dalam LDP serta dimasukkan dalam Daftar Hitam; atau c. apabila yang bersangkutan tidak bersedia ditunjuk karena masa penawarannya sudah tidak berlaku, maka Jaminan Penawaran yang bersangkutan tidak boleh dicairkan. Dokumen Pengadaan Rehab BangunanTower Lampung

26

BMKG Lampung

37.4

Apabila pemenang yang ditunjuk mengundurkan diri, maka penunjukan pemenang dapat dilakukan kepada pemenang cadangan sesuai dengan urutan peringkat, selama masa surat penawaran dan Jaminan Penawaran pemenang cadangan masih berlaku atau sudah diperpanjang masa berlakunya. 37.5 Apabila semua pemenang yang ditunjuk mengundurkan diri, maka pelelangan dinyatakan gagal oleh PA/KPA setelah mendapat laporan dari PPK. 37.6 SPPBJ harus diterbitkan paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah pengumuman penetapan pemenang, apabila tidak ada sanggahan. 37.7 SPPBJ harus diterbitkan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah semua sanggahan dan sanggahan banding dijawab. 37.8 Dalam SPPBJ disebutkan bahwa penyedia harus menyiapkan Jaminan Pelaksanaan sebelum penandatanganan kontrak. 37.9 Kontrak ditandatangani paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya SPPBJ. 38. Kerahasiaan Proses 38.1. Proses evaluasi Dokumen Penawaran bersifat rahasia dan dilaksanakan oleh Panitia PBJ secara independen. 38.2. Informasi yang berhubungan dengan penelitian, evaluasi, klarifikasi, konfirmasi, dan usulan calon pemenang tidak boleh diberitahukan kepada peserta, atau orang lain yang tidak berkepentingan sampai keputusan pemenang diumumkan. 38.3. Setiap usaha peserta lelang mencampuri proses evaluasi dokumen penawaran atau keputusan pemenang akan mengakibatkan ditolaknya penawaran yang bersangkutan. 38.4. Evaluasi penawaran yang disimpulkan dalam Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) oleh Panitia PBJ bersifat rahasia sampai dengan saat pengumuman pemenang. H. Pelelangan Gagal 39. Pelelangan Gagal 39.1. Panitia PBJ menyatakan pelelangan gagal, apabila : a. tidak ada penawaran yang lulus evaluasi penawaran; b. dalam evaluasi penawaran ditemukan bukti/indikasi terjadi persaingan tidak sehat;

c. [seluruh harga penawaran terkoreksi lebih tinggi dari HPS;]

d.

d. sanggahan dari peserta yang memasukkan Dokumen Penawaran atas pelaksanaan pelelangan yang tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya dan aturan turunanya serta Dokumen Pengadaan ternyata benar; e. sanggahan dari peserta yang memasukkan Dokumen Penawaran atas kesalahan substansi Dokumen Pengadaan ternyata benar; atau f. calon pemenang dan calon pemenang cadangan 1 dan 2, setelah dilakukan evaluasi dengan sengaja tidak hadir dalam klarifikasi dan/atau pembuktian kualifikasi. KPA sebagaimana tercantum dalam LDP menyatakan pelelangan gagal, apabila: a. KPA sebagaimana tercantum dalam LDP sependapat dengan PPK yang tidak bersedia menandatangani SPPBJ karena proses Pelelangan tidak sesuai dengan Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012; beserta perubahan dan aturan turunannya b. pengaduan masyarakat adanya dugaan KKN yang melibatkan Pokja ULP dan/atau PPK ternyata benar; c. dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan


27

BMKG Lampung

e.

f. g.

Pelelangan dinyatakan benar oleh pihak berwenang; d. sanggahan dari Penyedia Barang/Jasa atas kesalahan prosedur yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan ternyata benar; e. Dokumen Pengadaan tidak sesuai dengan Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012; f. pelaksanaan Pelelangan tidak sesuai atau menyimpang dari Dokumen Pengadaan; atau g. calon pemenang dan calon pemenang cadangan 1 dan 2 mengundurkan diri. Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi selaku PA menyatakan pelelangan gagal, apabila : a. Sanggahan banding dari peserta atas terjadinya pelanggaran prosedur dalam pelaksanaan pelelangan yang melibatkan KPA, PPK dan/atau Panitia PBJ , ternyata benar; atau b. Pengaduan masyarakat atas terjadinya KKN yang melibatkan KPA, ternyata benar. Setelah pelelangan dinyatakan gagal, maka Panitia PBJ memberitahukan kepada seluruh peserta. Setelah pemberitahuan adanya pelelangan gagal, maka Panitia PBJ atau Panitia PBJ lainnya yang ditugaskan meneliti dan menganalisis penyebab terjadinya pelelangan gagal, menentukan langkah selanjutnya, yaitu melakukan : a. evaluasi ulang; b. penyampaian ulang Dokumen Penawaran; c. pelelangan ulang; atau d. penghentian proses pelelangan.

I. Surat Jaminan Pelaksanaan 40. Surat Jaminan Pelaksanaan 40.1. Surat Jaminan Pelaksanaan memenuhi ketentuan sebagai berikut : a. diterbitkan oleh Bank Umum (tidak termasuk bank perkreditan rakyat), perusahaan penjaminan atau perusahaan asuransi yang mempunyai program asuransi kerugian (suretyship) sebagaimana yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan; b. masa berlaku Jaminan Pelaksanaan sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan serah terima pertama pekerjaan berdasarkan Kontrak (PHO) sebagaimana tercantum dalam LDP; c. nama penyedia sama dengan nama yang tercantum dalam surat Jaminan Pelaksanaan; d. besaran nilai Jaminan Pelaksanaan tidak kurang dari nilai jaminan yang ditetapkan; e. besaran nilai Jaminan Pelaksanaan dicantumkan dalam angka dan huruf; f. nama PPK yang menerima Jaminan Pelaksanaan sama dengan nama PPK yang menandatangani kontrak; g. paket pekerjaan yang dijamin sama dengan paket pekerjaan yang tercantum dalam SPPBJ; h. Jaminan Pelaksanaan harus dapat dicairkan tanpa syarat (unconditional) sebesar nilai jaminan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah surat pernyataan wanprestasi dari PPK diterima oleh penerbit Jaminan; i. Jaminan Pelaksanaan atas nama Kemitraan/KSO harus ditulis atas nama Kemitraan/KSO; dan j. memuat nama, alamat dan tanda tangan pihak penjamin. Dokumen Pengadaan Rehab BangunanTower Lampung

28

BMKG Lampung

40.2. Kegagalan penyedia yang ditunjuk untuk menyerahkan Surat Jaminan Pelaksanaan dipersamakan dengan menolak untuk menandatangani Kontrak atau tidak menerima keputusan penunjukan sebagai penyedia barang/jasa. 40.3. Ketentuan lebih lanjut mengenai pencairan Surat Jaminan Pelaksanaan diatur dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak. J. Penandatanganan Kontrak 41. Penandatanganan Kontrak 41.1. Sebelum penandatanganan kontrak PPK wajib memeriksa apakah pernyataan dalam Dokumen Isian Kualifikasi masih berlaku. Apabila salah satu pernyataan tersebut sudah tidak dipenuhi, maka penandatanganan kontrak tidak dapat dilakukan. 41.2. Penandatanganan kontrak dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkan SPPBJ dan setelah penyedia menyerahkan Jaminan Pelaksanaan, dengan ketentuan : a. Nilai Jaminan Pelaksanaan untuk harga penawaran terkoreksi diatas 80% (delapan puluh perseratus) nilai total HPS adalah sebesar 5% (lima perseratus) dari penawaran terkoreksi; atau b. nilai Jaminan Pelaksanaan untuk penawaran terkoreksi dibawah 80% (delapan puluh perseratus) nilai total HPS adalah sebesar 5% (lima perseratus) dari nilai total HPS. 41.3. PPK dan penyedia tidak diperkenankan mengubah substansi Dokumen Pengadaan sampai dengan penandatanganan Kontrak, kecuali perubahan waktu pelaksanaan pekerjaan yang melewati batas tahun anggaran. 41.4. Perubahan waktu pelaksanaan pekerjaan dilakukan setelah mendapat persetujuan kontrak tahun jamak. 41.5. PPK dan penyedia wajib memeriksa konsep Kontrak meliputi substansi, bahasa, redaksional, angka dan huruf serta membubuhkan paraf pada setiap lembar Dokumen Kontrak. 41.6. Menetapkan urutan hirarki bagian-bagian Dokumen Kontrak dalam Surat Perjanjian, dengan maksud apabila terjadi pertentangan ketentuan antara bagian satu dengan bagian yang lain, maka berlaku urutan sebagai berikut : a. adendum Surat Perjanjian (apabila ada); b. pokok perjanjian; c. surat penawaran berikut daftar kuantitas dan harga; d. syarat-syarat khusus kontrak; e. syarat-syarat umum kontrak; f. spesifikasi khusus; g. spesifikasi umum; h. gambar-gambar; dan i. dokumen lainnya seperti: jaminan-jaminan, SPPBJ, BAHP, BAPP. 41.7. Banyaknya rangkap kontrak dibuat sesuai kebutuhan, yaitu : a. sekurang-kurangnya 2 (dua) Kontrak asli, terdiri dari: 1) kontrak asli pertama untuk PPK dibubuhi materai pada bagian yang ditandatangani oleh penyedia; dan 2) kontrak asli kedua untuk penyedia dibubuhi materai pada bagian yang ditandatangani oleh PPK; b. rangkap kontrak lainnya (apabila diperlukan) tanpa dibubuhi materai. 41.8. Pihak yang berwenang menandatangani kontrak atas nama penyedia adalah Direksi yang disebutkan namanya dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar, yang telah didaftarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dokumen Pengadaan Rehab BangunanTower Lampung

29

BMKG Lampung

41.9. Pihak lain yang bukan Direksi atau yang namanya tidak disebutkan dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud pada pasal 41.8, dapat menandatangani kontrak, sepanjang mendapat kuasa/pendelegasian wewenang yang sah dari Direksi atau pihak yang sah berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar untuk menandatangani kontrak.


30

BMKG Lampung

BAB IV LEMBAR DATA PEMILIHAN (LDP) A. Lingkup Pekerjaan 1 Panitia PBJ 2

Alamat Panitia PBJ

:

Panitia Pengadaan Barang / Jasa Stasiun Meteorologi Radin Inten II Bandar Lampung

: Jl. Alamsyah Ratu Prawira Negara Km. 28 Branti 35364 Telp. (0721) 7697093, Fax. (0721) 7697242

6. Website

: http://lpse.bmkg.go.id

7. Nama paket pekerjaan

: Rehab Bangunan Tower Lampung

8. Lokasi

: Ds. Banjar Negeri Kec. Natar – Kab. Lampung Selatan

9. Uraian singkat pekerjaan

: Pekerjaan Rehab Bangunan Tower, 7 (tujuh) lantai.

10. Jangka waktu penyelesaian : 90 (sembilan puluh) hari kalender pekerjaan B.

Sumber Dana Pekerjaan ini dibiayai dari sumber dana APBN Tahun Anggaran 2016.

C. Pendayagunaan Produksi Dalam Negeri Preferensi harga tidak diberikan terhadap penawaran peserta. D. Pemberian Penjelasan Dokumen Pengadaan dan Peninjauan Lapangan ( lihat jadwal pengadaan dalam aplikasi SPSE ) E. Dokumen Penawaran 1. Daftar Personil Inti yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan : 1. Site Engineer, 1 orang pendidilan minimal Sarjana (S1) Teknik Sipil, SKA Konstruksi Bangunan Gedung dengan pengalaman kerja minimal 3 tahun. 2. Pelaksana, 1 orang pendidikan minimal STM/SMK (Sipil/Bangunan), SKT Pelaksana Bangunan Gedung dengan pengalaman kerja minimal 3 tahun. 3. Logistik, 1 org pendidikan Min. SLTA, Pengalaman kerja minimal 3 tahun. 4. Administrasi, 1 orang pendidikan Min. SLTA, Peng. kerja minimal 3 tahun. 2.

Daftar Peralatan Utama minimal yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan : 1. Beton Molen 0.25 M3 sebanyak 1 (satu) unit 2. Truck 3-4 ton sebanyak 1 (satu) unit 3. Scafolding sebanyak 150 (seratus lima puluh) set 4. Pick-Up sebanyak 1 (satu) unit

3.

Bagian Pekerjaan yang Disubkontrakkan Tidak ada

4.

Uji mutu/teknis/fungsi diperlukan untuk: a. Bahan ( tidak diperlukan) b. Alat ( tidak diperlukan)

F. Mata Uang Penawaran dan Cara Pembayaran 1. Mata uang yang digunakan Mata Uang Rupiah 2. Pembayaran dilakukan dengan cara Angsuran/Termijn G. Masa Berlakunya Penawaran Masa berlaku penawaran selama 60 (enam puluh) hari kalender sejak batas akhir waktu pemasukan penawaran. Dokumen Pengadaan Rehab BangunanTower Lampung

31

BMKG Lampung

H. Penyampaian Dokumen Penawaran ( lihat jadwal pengadaan dalam aplikasi SPSE ) I.

Batas Akhir Waktu Pemasukan Penawaran ( lihat jadwal pengadaan dalam aplikasi SPSE )

J. Pembukaan Penawaran ( lihat jadwal pengadaan dalam aplikasi SPSE ) K. Ambang Batas 1. Ambang Batas Nilai Teknis : ≥ 60 L. Penetapan Pemenang Ditetapkan oleh Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Stasiun Meteorologi Radin Inten II Bandar Lampung. M. Sanggahan, Dan Sanggahan Banding a. Sanggahan ditujukan kepada Panitia PBJ Stasiun Meteorologi Radin Inten II Bandar Lampung. b. Tembusan sanggahan ditujukan kepada : a. PPK Rehab Bangunan Tower Lampung b. KPA Stasiun Meteorologi Radin Inten II Bandar Lampung. c. INSPEKTORAT BMKG c. Sanggahan Banding ditujukan kepada Kepala BMKG Pusat di Jakarta. d. Tembusan sanggahan banding ditujukan kepada : a. PPK Rehab Bangunan Tower Lampung. b. Panitia PBJ Stasiun Meteorologi Radin Inten II Bandar Lampung. c. INSPEKTORAT BMKG N. JAMINAN SANGGAH BANDING 1. Besarnya jaminan sanggahan banding yaitu 2/1000 (dua per seribu ) dari HPS yaitu sebesar Rp. 527.000,00 ( Lima Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu rupiah) 2. Jaminan sanggahan banding dicairkan dan disetorkan pada Kas Negara O. JAMINAN PELAKSANAAN 1. Masa berlaku Jaminan Pelaksanaan selama 150 (Seratus Lima Puluh) hari kalender penandatanganan kontrak. 2. Jaminan pelaksanaan dicairkan dan disetorkan pada Kas Negara


32

sejak

BMKG Lampung

BAB V LEMBAR DATA KUALIFIKASI (LDK) A. Lingkup Kualifikasi Nama Panitia PBJ Alamat Panitia PBJ Website Nama paket pekerjaan Lokasi

: Panitia Pengadaan Barang / Jasa Stasiun Meteorologi Radin Inten II Bandar Lampung : Jl. Alamsyah Ratu Prawira Negara Km. 28 Branti 35364 Telp. (0721) 7697093, Fax. (0721) 7697242 : http://lpse.bmkg.go.id : Rehab Bangunan Tower Lampung : Ds. Banjar Negeri Kec. Natar Kab. Lampung Selatan

B. Persyaratan Kualifikasi 1. Peserta Kualifikasi badan usaha harus memiliki surat ijin usaha SBU dan IUJK dan surat ijin SBU yang sesuai Bidang dan Sub Bidang. 2. Untuk peserta yang melakukan Kemitraan/Kerja Sama Operasi (KSO) formulir kualifikasi ditandatangani oleh pejabat yang menurut perjanjian Kemitraan/Kerja Sama Operasi berhak mewakili Kemitraan/KSO; atau 3. Memiliki izin usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 4. Perusahaan yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak bangkrut dan tidak sedang dihentikan kegiatan usahanya; 5. Salah satu dan/atau semua pengurus dan badan usahanya atau peserta perorangan tidak masuk dalam Daftar Hitam; 6. Memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun pajak terakhir (SPT tahunan : Tahun 2014) serta memiliki laporan bulanan PPh Pasal 21, PPh Pasal 23 (bila ada transaksi), PPh Pasal 25/Pasal 29 dan PPN (bagi Pengusaha Kena Pajak). Peserta dapat mengganti persyaratan ini dengan menyampaikan Surat Keterangan Fiskal (SKF), atau dokumen sejenis dari negara asal Penyedia jasa (bila ada) 7. memperoleh paling sedikit 1 (satu) pekerjaan sebagai Penyedia dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak, kecuali bagi Penyedia Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Kecil yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun; 8. Memiliki pengalaman pada subbidang Bangunan-bangunan Non Perumahan lainnya termasuk Perawatannya dengan Kemampuan Dasar (KD) = 3 NPt (KD : Kemampuan Dasar, NPt : nilai pengalaman tertinggi) pada subbidang pekerjaan yang sesuai dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir; 9.

memiliki Tenaga Ahli yaitu : Jabatan

Pendidikan

Pengala man

Site Engineer

S1 Teknik Sipil

3 Tahun

Pelaksana

Min. STM/SMK Sipil/Bangunan

3 Tahun


33

Profesi / Keahlian

Jumlah

SKA Konstruksi Bangunan Gedung SKT Pelaksana Bangunan Gedung

1 Orang 1 Orang

BMKG Lampung

10. memiliki Tenaga Administrasi yaitu : Jabatan

Pendidikan

Pengalaman

Profesi / Keahlian

Jumlah

Logistik Administrasi

Min. SLTA Min. SLTA

3 Tahun 3 Tahun

Ijazah Ijazah

1 Orang 1 Orang

11. memiliki surat keterangan dukungan keuangan dari bank pemerintah/swasta sebesar 10% dari nilai total HPS. 12. memiliki kemampuan untuk menyediakan fasilitas/peralatan/perlengkapan untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi ini, yaitu : Jenis Beton Molen Truck Scafolding Pick UP


34

Kapasitas

Jumlah Minimal

0.25 M3 3-4 Ton -

1 unit 1 unit 150 set 1 Unit

BMKG Lampung

BAB VI. BENTUK DOKUMEN PENAWARAN A.

BENTUK SURAT PENAWARAN PENYEDIA BERBENTUK BADAN USAHA [KOP SURAT BADAN USAHA/KEMITRAAN (KSO)] _______, _____________ 20___

Nomor : Lampiran :

Kepada Yth.: Panitia Pengadaan Barang / Jasa Stasiun Meteorologi Radin Inten II Bandar Lampung Jl. Alamsyah Ratu Prawira Negara Km. 28 Branti di Branti

Perihal

: Penawaran Pekerjaan ................................................

Sehubungan dengan pengumuman pendaftaran dan pengambilan Dokumen Pengadaan nomor: _________________ tanggal ______________ dan setelah kami pelajari dengan saksama Dokumen Pengadaan, Berita Acara Pemberian Penjelasan [serta adendum Dokumen Pengadaan], dengan ini kami mengajukan penawaran untuk pekerjaan …………………………………………………………………………………………., lokasi ……………………………. sebesar Rp. ____________ ( _____________________ ). Penawaran ini sudah memperhatikan ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut di atas. Kami akan melaksanakan pekerjaan dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama ____ (_____________________) hari kalender. Penawaran ini berlaku selama ____ (_______________________) hari kalender sejak tanggal surat penawaran ini. Sesuai dengan persyaratan bersama Surat Penawaran ini kami lampirkan: 1. 2. 3. 4.

Daftar Kuantitas dan Harga, (RAB,daftar analisa, daftar harga upah, bahan & peralatan) Surat Kuasa, (apabila ada) Surat perjanjian kemitraan/Kerja Sama Operasi, (apabila ada); Dokumen penawaran teknis, terdiri dari : a. Metode Pelaksanaan; b. Jadwal Waktu Pelaksanaan; c. Daftar Personil Inti d. Jenis, kapasitas, komposisi, dan jumlah peralatan utama minimal yang dibutuhkan; e. Spesifikasi teknis [apabila mengajukan spesifikasi yang berbeda dari yang ditetapkan];


35

BMKG Lampung

f. Bagian Pekerjaan yang akan disubkontrakkan. 5. Dokumen isian kualifikasi ; Dengan disampaikannya Surat Penawaran ini, maka kami menyatakan sanggup dan akan tunduk pada semua ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan.

PT/CV/Firma/Kemitraan (KSO)____________ [pilih yang sesuai dan cantumkan nama]

.......................... Jabatan


36

BMKG Lampung

BENTUK SURAT KUASA

[KOP SURAT BADAN USAHA] SURAT KUASA Nomor : ___________

Yang bertandatangan di bawah ini: Nama : _____________________________ Alamat Perusahaan : _____________________________ Jabatan : _____________________________ [Direktur Utama/ Pimpinan Perusahaan] [PT/CV/Firma/Kemitraan] dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama perusahaan berdasarkan Akta Notaris No. ___ [No. Akta Notaris] tanggal____________ [tanggal penerbitan Akta] Notaris______________ [nama Notaris penerbit Akta] beserta perubahannya, yang selanjutnya disebut sebagai Pemberi Kuasa, Memberi kuasa kepada : Nama : __________________________*) Alamat : __________________________ Jabatan: __________________________ yang selanjutnya disebut sebagai Penerima Kuasa. Penerima kuasa mewakili pemberi kuasa untuk : 1. [Menandatangani Surat Penawaran] 2. [Menandatangani Pakta Integritas] 3. [Menandatangani Surat Perjanjian] 4. [Menandatangani Surat Sanggah] 5. [Menandatangani Surat Sanggah Banding] Surat kuasa ini tidak dapat dilimpahkan lagi kepada orang lain. __________, _______________ 20___ Penerima Kuasa,

(

Pemberi Kuasa,

)

(

(nama dan jabatan)

) (nama dan jabatan)

*) Penerima kuasa dari direktur utama/pimpinan perusahaan yang nama penerima kuasanya tercantum dalam akte pendirian atau perubahannya. Dokumen Pengadaan Rehab BangunanTower Lampung

37

BMKG Lampung

[KOP SURAT BADAN USAHA] SURAT KUASA Nomor : ___________

Yang bertandatangan di bawah ini: Nama : _____________________________ Alamat Perusahaan : _____________________________ Jabatan : _____________________________ [Direktur Perusahaan] [PT/CV/Firma/Kemitraan]

Utama/

Pimpinan

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama perusahaan berdasarkan Akta Notaris __________________ di _________ No ____ tanggal _________ beserta perubahannya yang berkedudukan di _________________ (alamat perusahaan) yang selanjutnya disebut sebagai Pemberi Kuasa. Memberi kuasa kepada : Nama : __________________________*) Alamat : __________________________ Jabatan: __________________________ yang selanjutnya disebut sebagai Penerima Kuasa. Penerima kuasa mewakili pemberi kuasa untuk : 1. [Melakukan Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen] 2. [Menghadiri Pemberian Penjelasan] 3. [Menghadiri Pembukaan Penawaran] 4. [ dst]

Surat kuasa ini tidak dapat dilimpahkan lagi kepada orang lain. __________, _______________ 20___ Penerima Kuasa,

(

Pemberi Kuasa,

)

(

(nama dan jabatan)



38

BMKG Lampung B.

BENTUK PERJANJIAN KEMITRAAN UNTUK KERJASAMA OPERASI (KSO)

SURAT PERJANJIAN KEMITRAAN KERJASAMA OPERASI (KSO) Sehubungan dengan pelelangan pekerjaan ______________________________ yang pembukaan penawarannya akan dilakukan di _______________________ pada tanggal __________________________20____, maka ______________________________________ (nama peserta 1); ______________________________________ (nama peserta 2); ______________________________________ (nama peserta 3); _______________________________________(dan seterusnya) bermaksud untuk mengikuti pelelangan dan pelaksanaan kontrak secara bersama-sama dalam bentuk Kerja Sama Operasi (KSO). Kami menyetujui dan memutuskan bahwa: 1. Secara bersama-sama: a. Membentuk kemitraan/KSO dengan namakemitraan/KSO adalah_________________ b. Menunjuk ____________________________ (nama peserta 1) sebagai perusahaan utama (leading firm) untuk kemitraan/KSO dan mewakili serta bertindak untuk dan atas nama kemitraan/KSO. c. Menyetujui apabila ditunjuk sebagai pemenang, wajib bertanggung jawab baik secara bersama-sama atau masing-masing atas semua kewajiban sesuai ketentuan dokumen kontrak. 2. Keikutsertaan modal (sharing) setiap perusahaan dalam KSO adalah: Peserta 1 ______% (_____________________________________persen) Peserta 2 ______% (_____________________________________persen) Peserta 3 ______% (_____________________________________persen) __________________________________________________dst 3. Masing-masing peserta anggota/KSO, akan mengambil bagian sesuai sharing tersebut pada butir 2. dalam hal pengeluaran, keuntungan, dan kerugian dari Kemitraan/KSO. 4. Pembagian sharing dalam kemitraan/KSO ini tidak akan diubah baik selama masa penawaran maupun sepanjang masa kontrak, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Kelompok Kerja (Pokja) Unit Layanan Pengadaan (ULP) atau Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan persetujuan bersama secara tertulis dari masing-masing anggota kemitraan/ KSO. 5. Terlepas dari sharing yang ditetapkan diatas, masing-masing anggota Kemitraan/KSO akan melakukan pengawasan penuh terhadap semua aspek pelaksanaan dari perjanjian ini, termasuk hak untuk memeriksa keuangan, perintah pembelian, tanda terima, daftar peralatan dan tenaga kerja, perjanjian subkontrak, surat-menyurat, teleks, dan lain-lain. 6. Wewenang menandatangani untuk dan atas nama KSO diberikan kepada ______________________________ (nama wakil peserta yang diberi kuasa) dalam kedudukannya sebagai direktur utama/direktur pelaksana ___________________(nama peserta 1) berdasarkan persetujuan tertulis*) dari____________________(nama peserta 2) dan__________________ (nama peserta 3) __________ dan seterusnya sehubungan dengan substansi dan semua ketentuan dalam semua dokumen yang akan di tandatangani. Dokumen Pengadaan Rehab BangunanTower Lampung

39

BMKG Lampung

7. Perjanjian ini akan berlaku sejak tanggal ditandatangani. 8. Perjanjian ini secara otomatis menjadi batal dan tidak berlaku lagi bila pelelangan tidak dimenangkan oleh perusahaan KSO. 9. Perjanjian ini dibuat dalam rangkap _____ (_______________________) yang masingmasing mempunyai kekuatan hukum yang sama. DENGAN KESEPAKATAN INI semua anggota KSO membubuhkan tanda tangan di________________pada hari__________ tanggal_____________________ bulan_____________, tahun________________________________________ Penyedia 1 (

Penyedia 2 )

(

Penyedia 3 )

(

dst, (_________________)

Disahkan oleh NOTARIS*)

(________________________)

Catatan : Surat Perjanjian Kemitraan/Kerja Sama Operasi ini harus dibuat diatas kertas segel


40

)

BMKG Lampung

[KOP SURAT BADAN USAHA] SURAT KUASA (untuk menandatangani penawaran atas nama kemitraan) Nomor : ___________

Yang bertandatangan di bawah ini: Nama : _____________________________ Alamat Perusahaan : _____________________________ Jabatan : _____________________________ [Direktur Utama/ Pimpinan Perusahaan] [PT/CV/Firma/Kemitraan] dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama perusahaan berdasarkan Akta Notaris __________________ di _________ No ____ tanggal _________ beserta perubahannya yang berkedudukan di _________________ (alamat perusahaan) yang selanjutnya disebut sebagai Pemberi Kuasa. Memberi kuasa kepada : Nama : __________________________*) Alamat : __________________________ Jabatan: __________________________ yang selanjutnya disebut sebagai Penerima Kuasa. Penerima Kuasa mewakili Pemberi Kuasa untuk menandatangani Surat Penawaran atas nama kemitraan………….. untuk pekerjaan…………… Surat kuasa ini tidak dapat dilimpahkan lagi kepada orang lain. __________, _______________ 20___ Penerima Kuasa,

(

Pemberi Kuasa,

)

(

(nama dan jabatan)



41

BMKG Lampung C.

BENTUK DOKUMEN PENAWARAN TEKNIS Dokumen Teknis

[Cantumkan dan jelaskan secara rinci hal-hal berikut. Jika diperlukan, keterangan dapat dicantumkan dalam lembar tersendiri/tambahan] 1. metoda pelaksanaan pekerjaan [diyakini menggambarkan penguasaan dalam penyelesaian pekerjaan]; 2. jadwal waktu pelaksanaan pekerjaan [tidak melampaui batas waktu sebagaimana tercantum dalam LDP]; 3. jenis, kapasitas, komposisi dan jumlah peralatan minimal [sebagaimana tercantum dalam LDP] 4. spesifikasi teknis [apabila mengajukan spesifikasi yang berbeda dari yang ditetapkan]; 5. personil inti yang akan ditempatkan secara penuh [untuk penyelesaian pekerjaan yang dilelangkan sesuai dengan persyaratan sebagaimana tercantum dalam LDP, serta posisinya dalam manajemen pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan organisasi pelaksanaan yang diajukan]; 6. bagian pekerjaan yang akan disubkontrakkan [sesuai dengan persyaratan sebagaimana tercantum dalam LDP]; dan 7. [Hal-hal lain yang disyaratkan].


42

BMKG Lampung

D.

BENTUK JAMINAN PENAWARAN DARI BANK

[Kop Bank Penerbit Jaminan] GARANSI BANK sebagai JAMINAN PENAWARAN No. ____________________

Yang bertanda tangan dibawah ini: __________________________________ dalam jabatan selaku _______________________________________________ dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama ______________[nama bank] berkedudukan di _________________________________________ [alamat] untuk selanjutnya disebut: PENJAMIN dengan ini menyatakan akan membayar kepada: Nama : ________________________[Panitia PBJ ______] Alamat : ______________________________________________ selanjutnya disebut: PENERIMA JAMINAN

sejumlah uang Rp _____________________________________ (terbilang _______________________________________________________) sebagai Jaminan Penawaran dalam bentuk garansi bank, apabila: Nama : _____________________________ [peserta pelelangan] Alamat : ______________________________________________ selanjutnya disebut: YANG DIJAMIN ternyata sampai batas waktu yang ditentukan, namun tidak melebihi tanggal batas waktu berlakunya Garansi Bank ini, lalai/tidak memenuhi kewajibannya kepada Penerima Jaminan yaitu : a. Yang Dijamin menarik kembali penawarannya selama dilaksanakannya pelelangan atau sesudah dinyatakan sebagai pemenang. b. Yang Dijamin tidak: 1) menyerahkan Jaminan Pelaksanaan yang diperlukan. 2) menandatangani Kontrak dan dokumen perikatan lain sebagaimana yang diharuskan dalam Dokumen Pengadaan. 3) hadir dalam klarifikasi dan/atau verifikasi kualifikasi dalam hal pelelangan dilakukan dengan Pasca kualifikasi. c. Yang Dijamin terlibat Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN). sebagaimana ditentukan dalam Dokumen Pengadaan yang diikuti oleh Yang Dijamin. Garansi Bank ini dikeluarkan dengan ketentuan sebagai berikut: Dokumen Pengadaan Rehab BangunanTower Lampung

43

BMKG Lampung

1. Garansi Bank berlaku selama …………… (……………….) hari kalender, dari tanggal ……………….... s.d. ……………….... . 2. Tuntutan pencairan atau klaim dapat diajukan secara tertulis dengan melampirkan Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal jatuh tempo Garansi Bank sebagaimana tercantum dalam butir 1. 3. Penjamin akan membayar kepada Penerima Jaminan sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (Unconditional) setelah menerima tuntutan pencairan dari Penerima Jaminan berdasar Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan mengenai pengenaan sanksi akibat Yang Dijamin cidera janji/lalai/tidak memenuhi kewajibannya. 4. Penjamin melepaskan hak-hak istimewanya untuk menuntut supaya benda-benda yang diikat sebagai jaminan lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutang Yang Dijamin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 5. Garansi Bank ini tidak dapat dipindahtangankan atau dijadikan jaminan kepada pihak lain. 6. Segala hal yang mungkin timbul sebagai akibat dari Garansi Bank ini, masing-masing pihak memilih domisili hukum yang umum dan tetap di Kantor Pengadilan Negeri ………………..... Dikeluarkan di Pada tanggal

[Bank]

Untuk keyakinan, pemegang Garansi Bank disarankan untuk mencocokkan Garansi ini ke _____[bank]


____________ Pemimpin

44

: :

BMKG Lampung

E.

BENTUK JAMINAN PENJAMINAN

PENAWARAN

DARI

ASURANSI/PERUSAHAAN

[Kop Penerbit Jaminan]

JAMINAN PENAWARAN

Nomor Jaminan: ____________________

Nilai: _____________

1.

Dengan ini dinyatakan, bahwa kami: _____________________[nama], _____________ [alamat] sebagai Penyedia, selanjutnya disebut TERJAMIN, dan _____________________[nama], _____________ [alamat], sebagai Penjamin, selanjutnya disebut sebagai PENJAMIN, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada [________________[nama Panitia PBJ ], __________[alamat] sebagai Pelaksana Pelelangan, selanjutnya disebut PENERIMA JAMINAN atas uang sejumlah Rp ________________(terbilang___________________________)

2.

Maka kami, TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana TERJAMIN tidak memenuhi kewajiban sebagaimana ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan untuk pelaksanaan pelelangan pekerjaan ______________ yang diselenggarakan oleh PENERIMA JAMINAN.

3.

Surat Jaminan ini berlaku apabila TERJAMIN: a. menarik kembali penawarannya selama dilaksanakannya pelelangan atau sesudah dinyatakan sebagai pemenang. b. tidak: 1) menyerahkan Jaminan Pelaksanaan setelah ditunjuk sebagai pemenang. 2) menandatangani Kontrak atau. 3) hadir dalam klarifikasi dan/atau verifikasi sebagai calon pemenang. c. terlibat Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN).

4.

Surat Jaminan ini berlaku selama ____ (____________) hari kalender dan efektif mulai dari tanggal ___________ sampai dengan tanggal__________

5.

PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat [uncondition] setelah menerima tuntutan penagihan dari PENERIMA JAMINAN berdasar Keputusan PENERIMA JAMINAN mengenai pengenaan sanksi akibat TERJAMIN cidera janji/wanprestasi.

6.

Menunjuk pada Pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa PENJAMIN melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda TERJAMIN lebih dahulu


45

BMKG Lampung

disita dan dijual guna dapat melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 KUH Perdata. 7.

Tuntutan pencairan terhadap PENJAMIN berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini. Dikeluarkan : _____________________ Pada Tanggal : _____________________

PRINCIPAL

SURETY Materai Rp. 6000,-

(

)

(

Untuk keyakinan, pemegang Jaminan disarankan untuk mengkonfirmasikan JAMINAN ini ke _____[penerbit jaminan]


46

)

BMKG Lampung

F.

BENTUK PAKTA INTEGRITAS [Pakta Integritas Badan Usahan Tanpa Kemitraan/KSO]

PAKTA INTEGRITAS Saya yang bertanda tangan di bawah ini: Nama

: __________[nama wakil sah badan usaha]

Jabatan

: __________

Bertindak untuk dan atas nama

: PT/CV/Firma/Koperasi/Kemitraan/Kemitraan _____________ [pilih yang sesuai dan cantumkan nama]

dalam rangka pengadaan Pekerjaan ………………………………….pada Panitia Satuan Kerja ……………………………….. dengan ini menyatakan bahwa:

1.

tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);

2.

akan melaporkan kepada INSPEKTORAT Inspektorat Provinsi Lampung yang bersangkutan dan/atau LKPP apabila mengetahui ada indikasi KKN dalam proses pengadaan ini; ;

3.

akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

4.

apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, bersedia menerima sanksi administratif, menerima sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam, digugat secara perdata dan/atau dilaporkan secara pidana.

__________[tempat], __[tanggal] __________[bulan] 20____[tahun]

[Nama Penyedia]

[tanda tangan], ______________ [nama lengkap] Dokumen Pengadaan Rehab BangunanTower Lampung

47

BMKG Lampung

[Contoh Pakta Integritas Badan Usaha Dengan Kemitraan/KSO]

PAKTA INTEGRITAS Kami yang bertanda tangan di bawah ini: 1. Nama


Jabatan

: __________


: PT/CV/Firma/Koperasi/Kemitraan_________________[pilih yang sesuai dan cantumkan nama]

2. Nama


Jabatan

: __________


: PT/CV/Firma/Koperasi/Kemitraan__________________[pilih yang sesuai dan cantumkan nama]

3. ......[dan seterusnya, diisi sesuai dengan jumlah anggota kemitraan] dalam rangka pengadaan Pekerjaan ………………………………….pada Panitia Satuan Kerja ……………………………….. dengan ini menyatakan bahwa: 1. tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN); 2. akan melaporkan kepada INSPEKTORAT Inspektorat Provinsi Lampung yang bersangkutan dan/atau LKPP apabila mengetahui ada indikasi KKN dalam proses pengadaan ini; 3. akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 4. apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, bersedia menerima sanksi administratif, menerima sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam, digugat secara perdata dan/atau dilaporkan secara pidana.

__________[tempat], __[tanggal] __________[bulan] 20_____[tahun]

[Nama Penyedia]

[Nama Penyedia]

[Nama Penyedia]

[tanda tangan] [nama lengkap]




48

BMKG Lampung

[cantumkan tanda tangan dan nama setiap anggota Kemitraan/KSO]

G.

BENTUK FORMULIR ISIAN KUALIFIKASI FORMULIR ISIAN KUALIFIKASI UNTUK BADAN USAHA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini: Nama


Jabatan

: __________[diisi sesuai jabatan dalam akte notaris]


: PT/CV/Firma/Koperasi/Kemitraan ____________________[pilih yang sesuai dan cantumkan nama badan usaha]

Alamat

: __________

Telepon/Fax

: __________

Email

: __________

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa: 1. saya secara hukum mempunyai kapasitas menandatangani kontrak berdasarkan Akte Notaris __________ [sesuai akte pendirian/perubahannya/surat kuasa, disebutkan secara jelas nomor dan tanggal akte pendirian/perubahan/surat kuasa. Jika kemitraan/KSO maka Surat dimaksud adalah Perjanjian Kemitraan/KSO]; 2. saya bukan sebagai pegawai K/L/D/I [bagi pegawai K/L/D/I yang sedang cuti diluar tanggungan K/L/D/I ditulis sebagai berikut : “Saya merupakan pegawai K/L/D/I yang sedang cuti diluar tanggungan K/L/D/I”]; 3. saya tidak sedang menjalani sanksi pidana; 4. saya tidak sedang dan tidak akan terlibat pertentangan kepentingan dengan para pihak yang terkait, langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan ini; 5. badan usaha yang saya wakili tidak masuk dalam Daftar Hitam, tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit atau kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan; 6. salah satu dan/atau semua pengurus badan usaha yang saya wakili tidak masuk dalam Daftar Hitam; Dokumen Pengadaan Rehab BangunanTower Lampung

49

BMKG Lampung

7. data-data saya/ badan usaha yang saya wakili adalah sebagai berikut:

A. Data Administrasi 1.

Nama (PT/CV/Firma/ Koperasi)

:

__________

2. Status

:

Pusat

3.

: : : : : : : :

__________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ __________

4.

Alamat Kantor Pusat No. Telepon No. Fax E-Mail Alamat Kantor Cabang No. Telepon No. Fax E-Mail

B. Ijin Usaha 1. Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi 2. 3.

Masa berlaku ijin usaha Instansi pemberi ijin usaha

C. Ijin Lainnya 1. Sertifikat Badan Usaha (SBU)

: a. Nomor.…………… b. Tanggal …………… : ………… : …………

2. Masa berlaku ijin

: a. Nomor ………… b. Tanggal ………… …………

3. Kualifiakasi

: ……………….………

4. Klasifikasi Bidang/Sub Bidang

: ……………………….

5. Instansi Pemberi Ijin

: ………………………

D. Landasan Hukum Pendirian Badan Usaha 1. Akta Pendirian PT/CV/Firma/Koperasi a. Nomor Akte : b. Tanggal : c. Nama Notaris : 2. Akta Perubahan Terakhir a. Nomor Akte : b. Tanggal : c. Nama Notaris :


Cabang

50

__________ __________ __________ __________ __________ __________

BMKG Lampung

E.

Pengelola Badan Usaha 1. Komisaris/Pengawas untuk Perseroan Terbatas (PT) No. Nama No. KTP Jabatan dalam Badan Usaha

2. Direksi/Pengurus Badan Usaha No.

Nama

No. KTP

Jabatan dalam Badan Usaha

F. Data Keuangan 1. Susunan Kepemilikan Saham (untuk PT)/Susunan Pesero (untuk CV/Firma) No. Nama No. KTP Persentase

2. Pajak __________

a. Nomor Pokok Wajib Pajak

:

b. Bukti laporan Pajak Tahun terakhir c. Bukti Laporan bulanan (tiga bulan terakhir): 1) PPh Pasal 21; 2) PPh Pasal 23; 3) PPh Pasal 25/Pasal 29; 4) PPN d. Surat Keterangan Fiskal (sebagai pengganti huruf b dan c)

: Tahun ____ No.____tanggal ____

: : : : :

No. ________tanggal ______ No. ________tanggal ______ No. ________tanggal ______ No. ________tanggal ______ No. ________tanggal ______

3. Neraca Perusahaan


51

BMKG Lampung

G. Data personalia (Tenaga ahli/teknis badan usaha/Kemitraan) No.

Nama

Tgl/bln/thn lahir

Tingkat pendidikan

Jabatan dalam pekerjaan

Pengalaman kerja (tahun)

Profesi/ keahlian

Tahun sertifikat/ ijasah

1

2

3

4

5

6

7

8*)

*) Tulis dengan jelas Sertifikat/Ijazah, Badan yang mengeluarkan SKA/SKT serta Lampirkan foto copy SKA/SKT dan Sertifikat/Ijazah masing-masing personil

H. Data Fasilitas/Peralatan/Perlengkapan No .

Jenis Fasilitas/Peralatan /Perlengkapan

1

2

Jumlah

Kapasitas atau output pada saat ini

Merk dan tipe

Tahun Pembuata n

3

4

5

6

Kondi si (%)

Lokasi Sekaran g

Status kepemilikan/ dukungan sewa

7

8

9

*) Lampirkan foto copy bukti kepemilikan atau dukungan sewa masing-masing peralatan

I. Data Pengalaman Perusahaan (nilai paket tertinggi pengalaman sesuai sub bidang yang dipersyaratkan dalam kurun waktu 10 tahun terakhir)

No .

1

Nama Paket Pekerjaan

Sub Bidang Pekerjaan

2

Pemberi Tugas/ Pejabat Pembuat Komitmen

Lokasi

3)

Tanggal selesai Menurut

Kontrak

Nama

Alamat/ Telpon

No/ Tanggal

Nilai

Kontrak

5

6

7

8

9

4

BA Serah Terima 10

*) Lampirkan foto copy Kontrak, Addendum (bila ada) dan Berita Acara PHO

J. Data Pekerjaan yang Sedang Dilaksanakan

No.

1

Nama Paket Pekerjaa n

Sub Bidang Pekerjaan

Lokasi

2

3

4


Pemberi Tugas/ Pejabat Pembuat Komitmen

Kontrak

Progres Terakhir

Nama

Alamat/ Telpon

No/ Tanggal

Nil ai

5

6

7

8

52

Kontrak (rencana) % 9

Prestasi Kerja % 10

Rencana Tgl. Telah Berakhir

BMKG Lampung


53

BMKG Lampung

K. Modal Kerja Surat Dukungan Keuangan dari Bank Nama : ______________ Tanggal : ______________ Nama Bank : ______________ Nilai : Rp. ……………………….. (dalam huruf)

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Jika dikemudian hari ditemui bahwa data/dokumen yang saya sampaikan tidak benar dan ada pemalsuan, maka saya dan badan usaha yang saya wakili bersedia dikenakan sanksi berupa sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. [tempat],

[tanggal]

[bulan] 20 _____ [tahun]

PT/CV/Firma/Koperasi/Kemitraan ____________________[pilih yang sesuai dan cantumkan nama] [rekatkan meterai Rp 6.000,tanda tangan]

(nama lengkap wakil sah badan usaha) [jabatan dalam badan usaha]


54

BMKG Lampung

BAB VII PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR KUALIFIKASI

A. Data Administrasi 1. Diisi dengan nama badan usaha peserta. 2. Pilih status badan usaha (Pusat/Cabang). 3. Diisi dengan alamat, nomor telepon, nomor fax dan email badan usaha peserta/kemitraan yang dapat dihubungi. 4. Diisi dengan alamat, nomor telepon, nomor fax dan email kantor pusat yang dapat dihubungi, apabila peserta berstatus kantor cabang. B. Izin Usaha 1. Diisi dengan jenis surat izin usaha, nomor dan tanggal penerbitannya. 2. Diisi dengan masa berlaku izin usaha. 3. Diisi dengan nama instansi penerbit surat izin usaha. C. Izin Lainnya 1. Diisi dengan jenis surat izin, nomor dan tanggal penerbitannya. 2. Diisi dengan masa berlaku izin. 3. Diisi dengan Kualifikasi Perusahaan. 4. Diisi dengan Klasifikasi Bidang/Sub Bidang yang sesuai 5. Diisi dengan nama instansi penerbit surat izin D. Landasan Hukum Pendirian Badan Usaha 1. Diisi dengan nomor, tanggal dan nama notaris penerbit akte pendirian badan usaha. 2. Diisi dengan nomor, tanggal dan nama notaris penerbit akte perubahan terakhir badan usaha, apabila ada. E. Pengurus 1. Diisi dengan nama, nomor KTP dan jabatan dalam badan usaha, apabila berbentuk Perseroan Terbatas. 2. Diisi dengan nama, nomor KTP dan jabatan dalam badan usaha. F. Data Keuangan 1. Diisi dengan nama, nomor KTP dan persentase kepemilikan saham/pesero. 2. Pajak a. Diisi dengan NPWP badan usaha b. Diisi dengan nomor dan tanggal bukti laporan pajak tahun terakhir berupa SPT Tahunan. Persyaratan pemenuhan kewajiban pajak tahun terakhir dengan penyampaian SPT Tahunan dan SPT Masa dapat diganti oleh peserta dengan penyampaian Surat Keterangan Fiskal (SKF) yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak G. Data Personalia Diisi dengan nama, tanggal / bulan / tahun lahir, tingkat pendidikan (SLTP/SLTA/S1/S2/S3), jabatan dalam pekerjaan yang pernah dilaksanakan, lama pengalaman kerja, profesi/keahlian sesuai dengan Surat Keterangan Ahli/Surat Dokumen Pengadaan Rehab BangunanTower Lampung

55

BMKG Lampung

Keterangan Terampil dan Tahun penerbitan sertifikat/ijasah dari setiap tenaga ahli/teknis yang diperlukan. H. Data Fasilitas/Peralatan/Perlengkapan Diisi dengan jenis, jumlah, kapasitas atau output yang dapat dicapai pada saat ini, merek dan tipe, tahun pembuatan, kondisi (dalam persentase), lokasi keberadaan saat ini dan status kepemilikan/dukungan sewa (milik sendiri/sewa beli/sewa) dari masingmasing fasilitas/peralatan/perlengkapan yang diperlukan. Apabila dukungan sewa / sewa beli/sewa harus diketahui /Workmeeking dari Notaris. Bukti status kepemilikan harus dapat ditunjukkan pada waktu Pembuktian Kualifikasi. I. Data Pengalaman Perusahaan Diisi dengan nama paket pekerjaan, subbidang pekerjaan yang dipersyaratkan, lokasi tempat pelaksanaan pekerjaan, nama dan alamat/telepon dari Pemberi Tugas/Pejabat Pembuat Komitmen, nomor/tanggal dan nilai kontrak, tanggal selesai paket pekerjaan menurut kontrak, dan tanggal berita acara serah terima (PHO), untuk masing-masing paket pekerjaan selama 10 (sepuluh) tahun terakhir. J. Data Pekerjaan Yang Sedang Dilaksanakan Diisi dengan nama paket pekerjaan, sub bidang pekerjaan dan lokasi tempat pelaksanaan pekerjaan, nama dan alamat/telepon dari pemberi tugas/Pejabat Pembuat Komitmen, nomor/tanggal dan nilai kontrak, serta persentase progres menurut kontrak, prestasi kerja terakhir dan rencana tanggal kontrak berakhir. K. Modal Kerja Diisi dengan nomor, tanggal, dan nama bank yang mengeluarkan surat dukungan keuangan serta nilai dukungan paling kurang 10% (sepuluh perseratus) dari nilai total HPS. Dukungan Bank Asli diserahkan kepada Panitia PBJ /Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Stasiun Meteorologi Radin Inten II Bandar Lampung secara langsung sebelum pembukaan penawaran. L. Kemitraan/KSO Untuk peserta yang berbentuk kemitraan/KSO masing-masing anggota kemitraan/KSO wajib mengisi formulir isian kualifikasi untuk masing-masing kualifikasi badan usahanya.


56

BMKG Lampung

BAB VIII TATA CARA EVALUASI KUALIFIKASI

Persyaratan Kualifikasi 1.

Penelitian Administrasi (memenuhi persyaratan/tidak memenuhi persyaratan) Penelitian administrasi dilakukan terhadap pemenuhan kelengkapan persyaratan kualifikasi oleh penyedia jasa dan bila persyaratan/data yang disampaikan tidak lengkap dinyatakan tidak memenuhi persyaratan. Apabila ULP/Panitia Pengadaan merasa kurang yakin terhadap kebenaran data isian formulir kualifikasi, dapat mencari informasi dari pihak-pihak terkait kecuali dari penyedia jasa. Yang tidak memenuhi pada penelitian administrasi tidak dilakukan penilaian selanjutnya. Persyaratan administrasi yang harus dipenuhi oleh penyedia jasa : a. Memiliki surat izin usaha jasa konstruksi sesuai dengan peraturan perundangundangan sesuai yang ditentukan dalam LDK; b. Memiliki sertifikat badan usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan sesuai yang ditentukan dalam LDK; c. Memiliki sertifikat tenaga ahli/terampil; d. Secara hukum mempunyai kapasitas menandatangani kontrak; e. Tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak bangkrut, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan, dan/atau tidak sedang menjalani sanksi pidana; f. Telah melunasi kewajiban pajak Tahun 2014 (SPT/PPh) dan dapat menggantinya Surat Keterangan Fiskal (SKF); g. Selama 4 (empat) tahun terakhir pernah memiliki pengalaman menyediakan jasa pelaksanaan konstruksi baik di lingkungan pemerintah atau swasta termasuk pengalaman subkontrak, kecuali Penyedia jasa yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun; h. Memiliki kemampuan pada bidang pekerjaan yang sesuai; i. Memiliki kemampuan pada bidang dan subbidang pekerjaan yang sesuai untuk bukan usaha kecil, memenuhi KD = 3 NPt (KD : Kemampuan Dasar, NPt : nilai pengalaman tertinggi) pada subbidang pekerjaan yang sesuai dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir; j. Dalam hal bermitra yang diperhitungkan adalah KD dari perusahaan yang mewakili kemitraan (lead firm); k. Memiliki dukungan keuangan dari Bank Pemerintah/Swasta untuk mengikuti pengadaan jasa pelaksanaan konstruksi sekurang-kurangnya 10% (sepuluh persen) dari nilai paket pekerjaan; l. Memiliki kemampuan menyediakan fasilitas dan peralatan serta personil yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan; m. Termasuk dalam Penyedia jasa yang sesuai dengan nilai paket pekerjaan; n. Menyampaikan daftar perolehan pekerjaan yang sedang dilaksanakan; o. Memiliki kinerja baik dan tidak masuk dalam daftar sanksi atau daftar hitam di suatu instansi; p. Surat Pernyataan Kebenaran; q. Formulir isian SKN, Memiliki sisa kemampuan keuangan (SKK) yang cukup dan sisa kemampuan paket (SKP);


57

BMKG Lampung

2. Penilaian Keuangan Nilai 10 a. Dukungan Bank (DB) Nilai dukungan bank 10 Dukungan Bank sekurang-kurangnya 10% (sepuluh perseratus) dari nilai paket/HPS yang akan dilelangkan. dukungan bank dikeluarkan oleh bank pemerintah/bank swasta. Bagi penyedia jasa tidak menyerahkan dukungan bank dinyatakan gugur. Penilaian Keuangan / Dukungan Bank < 10, dinyatakan gugur. Yang gugur pada penilaian keuangan tidak dilakukan penilaian selanjutnya. 3.

Penilaian Teknis Nilai maksimum 90, dan nilai minimum 46,5 Penilaian teknis dilakukan terhadap pemenuhan persyaratan : a). Kemampuan Dasar (KD) (lulus/gugur) Untuk usaha kecil KD tidak dihitung. Untuk usaha non kecil KD dihitung. KD = 3 NPt. NPt diambil dari data pengalaman perusahaan tertinggi pada subbidang pekerjaan yang sesuai dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir. Apabila KD kurang dari Nilai Paket yang akan dilelangkan, maka dinyatakan Gugur Yang gugur pada penilaian KD tidak dilakukan penilaian selanjutnya. b). Pengalaman perusahaan Nilai maksimum 60 dan nilai minimum 30 Penilaian dilakukan terhadap pengalaman pekerjaan yang pernah dikerjakan selama 10 (sepuluh) tahun terakhir, dan untuk perusahaan yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun yang belum berpengalaman tidak dinilai. Tiga unsur yang dinilai, yaitu : (1). Bidang pekerjaan nilai maksimum 25 (a). Pekerjaan yang bidang dan subbidangnya sama dengan pekerjaan yang akan dilelangkan mendapat bobot nilai 100%; (b) Pekerjaan yang bidangnya berbeda dengan pekerjaan yang akan dilelangkan tidak mendapat bobot nilai. (2). Penilaian besarnya nilai kontrak Nilai Maksimum 25. Bila nilai pekerjaan yang akan dilelangkan sebesar X, maka untuk: (a). Nilai kontrak > X, mendapat bobot nilai 100 %; (b). 0,2 X < Nilai Kontrak < X, mendapat bobot nilai 50%; (c). Nilai kontrak < 0,2 X, tidak mendapat bobot nilai. (3). Status penyedia jasa Nilai Maksimum 10. (a). Sebagai penyedia jasa utama/lead firm J.O mendapat bobot nilai 100%; (b). Sebagai sub penyedia jasa/anggota J.O mendapat bobot nilai 30 %. Bila total nilai pengalaman yang diperoleh < 30, maka dinyatakan gugur dan tidak dilakukan penilaian selanjutnya.


58

BMKG Lampung

c).

Personil Nilai maksimum 10 dan nilai minimum 9 (a). ULP/Panitia pengadaan harus menyusun daftar tenaga inti minimal yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan yang akan dilelangkan; (b). Penilaian personil ditentukan oleh ULP/Panitia Pengadaan; (c). Tenaga ahli dan tenaga terampil yang disediakan oleh penyedia jasa harus memiliki sertifikat keterampilan (SKT) yang dikeluarkan oleh Badan Sertifikat Tenaga Ahli/Keterampilan; (d). Tenaga Ahli dan tenaga terampil merupakan pegawai tetap yang dibuktikan dengan bukti pembayaran pajak oleh Perusahaan atas nama tenaga ahli dan tenaga terampil tersebut. (e) Bagi yang tidak memiliki SKA/SKT tidak dinilai. Bila total nilai personil yang diperoleh < 8 maka dinyatakan gugur dan tidak dilakukan penilaian selanjutnya; Penyedia jasa harus mengusulkan personil yang terdiri atas tenaga inti minimal sebagaimana daftar di bawah ini :

Tabel Personil yang dipersyaratkan :

No Jabatan / Posisi 1 2 1. Site Engineer

2. Pelaksana

3. Logistik 4. Administrasi

Pengalaman Sertifikat Pendidikan Pek. Jumlah Dan Minimal Sejenis Kode Sertifikat (Thn) 3 4 5 6 1 SKA S1 Teknik Sipil 3 Tahun Konstruksi Bangunan Gedung 1 SKT STM/SMK 3 Tahun Pelaksana Bangunan Bangunan Gedung 1 SMK/SMA 3 Tahun 1

Jumlah

d).

SMK/SMA

3 Tahun

Bobot Nilai 7 5

3

1 1 10

Peralatan Nilai maksimum 15 dan nilai minimum 7,5 Peralatan yang dinilai hanya yang kondisinya tidak kurang dari 70%. Kepemilikan peralatan dinilai sebagi berikut : (1). Milik sendiri dengan bukti, mendapat bobot nilai 100%; (2). Sewa beli / sewa jangka panjang dengan bukti dan diketahui /Waarmerking oleh Notaris, mendapat bobot nilai 90%; (3). Sewa jangka pendek dengan bukti dan diketahui /Waarmerking oleh Notaris, mendapat bobot nilai 50%; Untuk milik sendiri, sewa beli dan sewa yang tidak disertai bukti, tidak dinilai. Sewa yang dimaksud pada butir ( 2 & 3) adalah perjanjian sewa yang masih berjalan sekurang-kurangnya selama waktu pelaksanaan pekerjaan dan diketahui /Waarmerking oleh Notaris, apabila tidak diwaarmeking dinyatakan Gugur.


59

BMKG Lampung

Penyedia jasa harus mengusulkan peralatan yang terdiri atas peralatan minimal sebagaimana daftar di bawah ini : Tabel Peralatan Minimal yang dipersyaratkan

1

Beton Molen

0,25 m3

Jumlah Minimum 1 Unit

2 3 4 6

Truck Scafolding Pick Up

3-4 Ton -

1 Unit 150 Set 1 Unit

No.

Jenis Alat

Kapasitas

Jumlah

Bobot Nilai 3 3 6 3 15

Bila total nilai peralatan yang diperoleh < 7 ,5 maka dinyatakan gugur dan tidak dilakukan penilaian selanjutnya. e).

Manajemen Mutu Nilai 5 Untuk penyedia jasa yang memiliki sertifikat mutu diberi nilai 5, yang tidak menyampaikan dinilai 0 dan tidak gugur. Bila total nilai kemampuan teknis < 46,5 dinyatakan GUGUR Bagi penyedia jasa yang lulus penilaian keuangan dan teknis harus dinilai terhadap persyaratan ambang lulus (passing grade).

4. Ambang Lulus (Passing Grade) ≥ 60 Nilai Ambang Lulus ditetapkan 60 Bagi penyedia jasa yang memenuhi nilai ambang lulus, masih harus dilakukan penilaian terhadap kemampuan untuk melaksanakan paket pekerjaan dengan menilai Sisa Kemampuan Paket (SKP). 5. Sisa Kemampuan Paket (SKP) Untuk Penyedia Jasa Usaha Kecil

KP = 5

Untuk Penyedia Jasa Usaha Non Kecil

KP = 6

SKP = KP – (jumlah paket yang sedang dikerjakan) dimana : KP = Kemampuan menangani paket pekerjaan N = Jumlah paket pekerjaan terbanyak yang dapat ditangani pada saat yang bersamaan selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir Bagi penyedia jasa yang masih mempunyai SKP dinyatakan lulus penilaian kualifikasi. 1)

Bagi penyedia jasa yang lulus penilaian kualifikasi harus dilakukan pembuktian kualifikasi.


60

BMKG Lampung

BAB IX BENTUK KONTRAK SURAT PERJANJIAN Laump Sum dan Harga Satuan Paket Pekerjaan Konstruksi: ............................................ Nomor : ........................

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya selanjutnya disebut “Kontrak” dibuat dan ditandatangani di ........................ pada hari ...................... tanggal …. bulan ...................... tahun ...................... [tanggal, bulan dan tahun diisi dengan huruf], berdasarkan Surat Penetapan Pemenang No.…… tanggal ……. dan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) No ……. Tanggal ……., antara: Nama : ...................... [nama PPK] NIP : ...................... [NIP PPK] Jabatan : PPK............... [sesuai SK Pengangkatan] Berkedudukan di : ...................... [alamat PPK] yang bertindak untuk dan atas nama .......................[nama satuan kerja PPK] selanjutnya disebut “PPK”, dan: Nama Jabatan Berkedudukan di Akta Notaris Nomor Tanggal Notaris

: ...................... [nama wakil penyedia] :....................... [sesuai akta notaris] : ...................... [alamat penyedia] :...................... [sesuai akta notaris] :...................... [tanggal penerbitan akta] : ...................... [nama Notaris penerbit akta]

yang bertindak untuk dan atas nama ...................... [nama Badan Usaha] selanjutnya disebut “Penyedia” MENGINGAT BAHWA : (a) PPK telah menunjuk Penyedia untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak yang merupakan satu kesatuan dalam Kontrak ini selanjutnya disebut “Pekerjaan Konstruksi”; (b) Penyedia sebagaimana dinyatakan kepada PPK, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini; (c) PPK dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili; (d) PPK dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak : 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat; 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut; 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini; Dokumen Pengadaan Rehab BangunanTower Lampung

61

BMKG Lampung

4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasikan semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait. MAKA OLEH KARENA ITU, PPK dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui halhal sebagai berikut : 1. Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan total harga penawaran terkoreksi sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga adalah sebesar Rp...................... (.........dalam huruf............. rupiah). Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke rekening nomor: ............. atas nama penyedia : ............... ; 2. peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini; 3. dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini : a) adendum Surat Perjanjian (apabila ada); b) pokok perjanjian; c) surat penawaran berikut daftar kuantitas dan harga ; d) syarat-syarat khusus Kontrak; e) syarat-syarat umum Kontrak; f) spesifikasi khusus; g) spesifikasi umum; h) gambar-gambar; dan i) dokumen lainnya seperti: jaminan-jaminan, SPPBJ, BAHP, BAPP. 4. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hirarki pada angka 3 di atas; 5. Hak dan kewajiban timbal-balik PPK dan Penyedia dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi khususnya : a. PPK mempunyai hak dan kewajiban untuk : 1) mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia; 2) meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia; 3) memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak; 4) membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia; b. Penyedia mempunyai hak dan kewajiban untuk : 1) menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak; 2) meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak; 3) melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK; 4) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak; 5) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam Kontrak; Dokumen Pengadaan Rehab BangunanTower Lampung

62

BMKG Lampung

6) memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK; 7) menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak; 8) mengambil langkah-langkah yang cukup memadai seperti menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja untuk melindungi lingkungan tempat kerja, serta membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Penyedia. 6. Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan dalam SyaratSyarat Khusus Kontrak dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan selama ......... (.......dalam huruf......) hari kalender. Dengan demikian, PPK dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia. Untuk dan atas nama ......................

Untuk dan atas nama ......................

Penyedia Jasa

PPK

[tanda tangan dan cap (jika salinan asli ini untuk Penyedia maka rekatkan materai Rp 6.000,- )]

[tanda tangan dan cap (jika salinan asli ini untuk Penyedia maka rekatkan materai Rp 6.000,- )]

[namalengkap] [jabatan]

[namalengkap] [jabatan]


63

BMKG Lampung

BAB X SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK (SSUK) A. KETENTUAN UMUM 1.

Definisi Istilah-istilah yang digunakan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak ini harus mempunyai arti atau tafsiran seperti yang dimaksudkan sebagai berikut: 1.1 1.2

1.3

1.4 1.5

1.6

1.7 1.8

1.9

1.10

1.11

1.12 1.13 1.14

Pekerjaan Konstruksi adalah seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan pelaksanaan konstruksi bangunan atau pembuatan wujud fisik lainnya. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian/ Lembaga/ Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Pejabat yang disamakan pada Institusi lain Pengguna APBN/APBD; Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah pejabat yang ditetapkan oleh PA untuk menggunakan APBN atau ditetapkan Kepala Daerah untuk menggunakan APBD; Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi. Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan adalah panitia/pejabat yang ditetapkan oleh PA/KPA yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan; Aparat Pengawas Intern Pemerintah atau pengawas intern pada institusi lain yang selanjutnya disebut INSPEKTORAT adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi. Penyedia adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan pekerjaan konstruksi; Sub penyedia adalah penyedia yang mengadakan perjanjian kerja dengan penyedia penanggung jawab kontrak, untuk melaksanakan sebagian pekerjaan (subkontrak); Kemitraan adalah kerja sama usaha antar penyedia baik penyedia nasional maupun penyedia asing, yang masing-masing pihak mempunyai hak, kewajiban dan tanggung jawab yang jelas berdasarkan perjanjian tertulis; Surat Jaminan yang selanjutnya disebut Jaminan, adalah jaminan tertulis yang bersifat mudah dicairkan dan tidak bersyarat (unconditional), yang dikeluarkan oleh Bank Umum/Perusahaan Penjaminan/Perusahaan Asuransi yang diserahkan oleh peserta/ penyedia kepada PPK/ULP untuk menjamin terpenuhinya kewajiban peserta/penyedia; Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Kontrak adalah perjanjian tertulis antara PPK dengan penyedia yang mencakup Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) ini dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) serta dokumen lain yang merupakan bagian dari kontrak. Nilai Kontrak adalah total harga yang tercantum dalam Kontrak. Hari adalah hari kalender; Direksi lapangan adalah tim pendukung yang dibentuk/ditetapkan oleh PPK, terdiri dari 1 (satu) orang atau lebih, yang ditentukan dalam syaratsyarat khusus kontrak untuk mengendalikan pelaksanaan pekerjaan.


64

BMKG Lampung

1.15 1.16

1.17

1.18

1.19 1.20

1.21

1.22

1.23

1.24

1.25

1.26 1.27 1.28

1.29

1.30

1.31

Direksi teknis adalah tim pendukung yang ditunjuk/ditetapkan oleh PPK untuk mengawasi pelaksanaan pekerjaan. Daftar kuantitas dan harga (rincian harga penawaran) adalah daftar kuantitas yang telah diisi harga satuan dan jumlah biaya keseluruhannya yang merupakan bagian dari penawaran; Harga Perkiraan sendiri (HPS) adalah perhitungan perkiraan biaya pekerjaan yang disusun oleh PPK, dikalkulasikan secara keahlian berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan serta digunakan oleh Panitia PBJ untuk menilai kewajaran penawaran termasuk rinciannya. Pekerjaan utama adalah jenis pekerjaan yang secara langsung menunjang terwujudnya dan berfungsinya suatu konstruksi sesuai peruntukannya yang ditetapkan sebagaimana tercantum dalam LDP; Harga Satuan Pekerjaan (HSP) adalah harga satu jenis pekerjaan tertentu per satu satuan tertentu; Analisa Teknis Satuan Pekerjaan adalah uraian perhitungan kebutuhan per satuan tenaga kerja bahan dan peralatan untuk mendapatkan satu satuan jenis pekerjaan tertentu. Analisa Harga Satuan Pekerjaan adalah uraian perhitungan kebutuhan biaya tenaga kerja, bahan dan peralatan untuk mendapatkan harga satu satuan jenis pekerjaan tertentu. Metoda pelaksanaan pekerjaan adalah cara kerja yang layak, realistik dan dapat dilaksanakan untuk menyelesaikanseluruh pekerjaan dan diyakini menggambarkan penguasaan dalam penyelesaian pekerjaan dengan tahap pelaksanaan yang sistimatis berdasarkan sumber daya yang dimiliki penawar; Jadwal waktu pelaksanaan adalah jadwal yang menunjukkan kebutuhan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan, terdiri atas tahap pelaksanaan yang disusun secara logis, realistik dan dapat dilaksanakan. Personil inti adalah tenaga yang akan ditempatkan secara penuh sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan sebagaimana tercantum dalam LDP serta posisinya dalam manajemen pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan organisasi pelaksanaan yang diajukan untuk melaksanakan pekerjaan. Bagian pekerjaan yang disubkontrakkan adalah bagian pekerjaan bukan pekerjaan utama yang ditetapkan sebagaimana tercantum dalam LDP, yang pelaksanaannya diserahkan kepada penyedia lain dan disetujui terlebih dahulu oleh PPK; Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan kontrak sampai dengan masa pemeliharaan berakhir; Tanggal mulai kerja adalah tanggal mulai kerja penyedia adalah sama dengan tanggal penandatangan Surat Pesanan (SP) oleh penyedia. Tanggal penyelesaian pekerjaan adalah tanggal penyerahan pertama pekerjaan selesai, dinyatakan dalam berita acara penyerahan pertama pekerjaan yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen; Masa pemeliharaan adalah kurun waktu kontrak yang ditentukan dalam syarat-syarat khusus kontrak, dihitung sejak tanggal penyerahan pertama pekerjaan sampai dengan tanggal penyerahan akhir pekerjaan. Kegagalan Konstruksi adalah keadaan hasil pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi pekerjaan sebagaimana disepakati dalam kontrak baik sebagian maupun keseluruhan sebagai akibat kesalahan pengguna atau penyedia Kegagalan Bangunan adalah keadaan bangunan, yang setelah diserahterimakan oleh penyedia kepada PPK dan terlebih dahulu diperiksa


65

BMKG Lampung

serta diterima oleh Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan, menjadi tidak berfungsi, baik secara keseluruhan maupun sebagian dan/atau tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak, dari segi teknis, manfaat, keselamatan dan kesehatan kerja, dan/atau keselamatan umum. 2.

Penerapan SSUK diterapkan secara luas dalam pelaksanaan pekerjaan Konstruksi tetapi tidak dapat bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Dokumen Kontrak lain yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki dalam Surat Perjanjian.

3.

Bahasa dan Hukum 3.1 Bahasa kontrak harus dalam bahasa Indonesia kecuali dalam rangka pinjaman/hibah luar negeri menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa nasional pemberi pinjaman/hibah tersebut dan/atau bahasa Inggris. 3.2 Hukum yang digunakan adalah hukum yang berlaku di Indonesia, kecuali dalam rangka pinjaman/hibah luar negeri menggunakan hukum yang berlaku di Indonesia atau hukum yang berlaku di negara pemberi pinjaman/hibah (tergantung kesepakatan antara pemerintah dan negara pemberi pinjaman/hibah).

4.

Larangan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) serta Penipuan 4.1 Berdasarkan etika pengadaan barang/jasa pemerintah, dilarang untuk: a. menawarkan, menerima atau menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah atau imbalan berupa apa saja atau melakukan tindakan lainnya untuk mempengaruhi siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan pengadaan ini; b. mendorong terjadinya persaingan tidak sehat; c. membuat dan/atau menyampaikan secara tidak benar dokumen dan/atau keterangan lain yang disyaratkan untuk penyusunan dan pelaksanaan Kontrak ini. 4.2 Penyedia menjamin bahwa yang bersangkutan termasuk semua anggota Kemitraan/KSO apabila berbentuk Kemitraan/KSO) dan Sub penyedianya (jika ada) tidak pernah dan tidak akan melakukan tindakan yang dilarang di atas. 4.3 Penyedia yang menurut penilaian PPK terbukti melakukan larangan-larangan di atas dapat dikenakan sanksi-sanksi administratif oleh PPK sebagai berikut: a. pemutusan kontrak; b. Jaminan pelaksanaan dicairkan dan disetorkan sebagaimana ditetapkan dalam SSKK; c. Sisa uang muka harus dilunasi oleh penyedia; dan d. Pengenaan daftar hitam 4.4 Pengenaan sanksi administratif di atas dilaporkan oleh PPK kepada Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi lainnya. 4.5 PPK yang terlibat dalam KKN dan penipuan dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5.

Asal Material/ Bahan 5.1 Penyedia harus menyampaikan asal material/bahan yang terdiri dari rincian komponen dalam negeri dan komponen impor. 5.2 Asal material/bahan merupakan tempat material/bahan diperoleh, antara lain tempat material/bahan ditambang, tumbuh, atau diproduksi.


66

BMKG Lampung

6.

Korespondensi Semua korespondensi dapat berbentuk surat, e-mail dan/atau faksimili dengan alamat tujuan para pihak yang tercantum dalam SSKK. Semua pemberitahuan, permohonan, atau persetujuan berdasarkan Kontrak ini harus dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia, dan dianggap telah diberitahukan jika telah disampaikan secara langsung kepada wakil sah Para Pihak dalam SSUK, atau jika disampaikan melalui surat tercatat dan/atau faksimili ditujukan ke alamat yang tercantum dalam SSKK

7.

Wakil sah para pihak Setiap tindakan yang disyaratkan atau diperbolehkan untuk dilakukan, dan setiap dokumen yang disyaratkan atau diperbolehkan untuk dibuat berdasarkan Kontrak ini oleh PPK atau Penyedia hanya dapat dilakukan atau dibuat oleh pejabat yang disebutkan dalam SSKK. Khusus untuk penyedia perseorangan, Penyedia tidak boleh diwakilkan.

8.

Pembukuan Penyedia diharapkan untuk melakukan pencatatan keuangan yang akurat dan sistematis sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan ini berdasarkan standar akuntansi yang berlaku.

9.

Perpajakan Penyedia, Subpenyedia (jika ada), dan Personil yang bersangkutan berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang dibebankan oleh peraturan perpajakan atas pelaksanaan Kontrak ini. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam Nilai Kontrak.

10. Pengalihan dan/atau Subkontrak 10.1 Penyedia dilarang untuk mengalihkan sebagian atau seluruh Kontrak ini. Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger) maupun akibat lainnya. 10.2 Penyedia dilarang untuk mensubkontrakkan pekerjaan utama yang disebutkan dalam daftar kuantitas dalam Kontrak ini. 10.3 Subkontrak sebagian pekerjaan utama hanya diperbolehkan kepada Penyedia spesialis setelah persetujuan tertulis dari PPK. Penyedia tetap bertanggung jawab atas bagian pekerjaan yang disubkontrakkan. 10.4 Jika ketentuan di atas dilanggar maka Kontrak diputuskan dan Penyedia dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam SSKK. 11. Pengabaian Jika terjadi pengabaian oleh satu Pihak terhadap pelanggaran ketentuan tertentu Kontrak oleh Pihak yang lain maka pengabaian tersebut tidak menjadi pengabaian yang terus-menerus selama Masa Kontrak atau seketika menjadi pengabaian terhadap pelanggaran ketentuan yang lain. Pengabaian hanya dapat mengikat jika dapat dibuktikan secara tertulis dan ditandatangani oleh Wakil Sah Pihak yang melakukan pengabaian. 12. Penyedian Mandiri Penyedia berdasarkan Kontrak ini bertanggung jawab penuh terhadap personil dan subpenyedianya (jika ada) serta pekerjaan yang dilakukan oleh mereka. Dokumen Pengadaan Rehab BangunanTower Lampung

67

BMKG Lampung

13. Kemitraan/KSO Kemitraan/KSO memberi kuasa kepada salah satu anggota yang disebut dalam Surat Perjanjian untuk bertindak atas nama Kemitraan/KSO dalam pelaksanaan hak dan kewajiban terhadap PPK berdasarkan Kontrak ini. 14. Pengawasan Pelaksanaan Pekerjaan 14.2 Selama berlangsungnya pelaksanaan pekerjaan, PPK jika dipandang perlu dapat mengangkat Pengawas Pekerjaan yang berasal dari personil PPK atau konsultan pengawas. Pengawas Pekerjaan berkewajiban untuk mengawasi pelaksanaan pekerjaan. 14.2 Dalam melaksanakan kewajibannya, Pengawas Pekerjaan selalu bertindak untuk kepentingan PPK. Jika tercantum dalam SSKK, Pengawas Pekerjaan dapat bertindak sebagai Wakil Sah PPK. 15. Persetujuan Pengawasan Pekerjaan 15.1 Semua gambar yang digunakan untuk mendapatkan Hasil Pekerjaan baik yang permanen maupun sementara harus mendapatkan persetujuan Pengawas Pekerjaan. 15.1 Jika dalam pelaksanaan pekerjaan ini diperlukan terlebih dahuluadanya. Hasil Pekerjaan Sementara maka penyedia berkewajiban untuk menyerahkan spesifikasi dan gambar usulan Hasil Pekerjaan Sementara tersebut untuk disetujui oleh Pengawas Pekerjaan. Terlepas dari ada tidaknya persetujuan Pengawas Pekerjaan, penyedia bertanggung jawab secara penuh atas rancangan Hasil Pekerjaan Sementara. 16. Perintah Penyedia berkewajiban untuk melaksanakan semua perintah Pengawas Pekerjaan yang sesuai dengan kewenangan Pengawas Pekerjaan dalam Kontrak ini. 17. Penemuan-penemuan Penyedia wajib memberitahukan kepada PPK dan kepada pihak yang berwenang semua penemuan benda/barang yang mempunyai nilai sejarah atau penemuan kekayaan di lokasi pekerjaan yang menurut peraturan perundang-undangan dikuasai oleh negara . 18. Akses ke Lokasi Kerja Penyedia berkewajiban untuk menjamin akses PPK, Wakil Sah PPK dan/atau Pengawas Pekerjaan ke lokasi kerja dan lokasi lainnya dimana pekerjaan ini sedang atau akan dilaksanakan. B. PELAKSANAAN, PENYELESAIAN, ADENDUM DAN PEMUTUSAN KONTRAK

19. Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan 19.1 Kontrak ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan Surat Perjanjian oleh Para Pihak atau pada tanggal yang ditetapkan dalam SSKK. 19.2 Waktu pelaksanaan kontrak adalah jangka waktu yang ditentukan dalam syarat-syarat khusus kontrak dihitung sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam SPMK. 19.3 Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan dalam SSKK. 19.4 Apabila penyedia berpendapat tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena keadaan diluar pengendaliannya dan penyedia telah melaporkan Dokumen Pengadaan Rehab BangunanTower Lampung

68

BMKG Lampung

kejadian tersebut kepada PPK, maka PPK dapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas penyedia dengan adendum kontrak. B.1 Pelaksanaan Pengadaan 20. Penyerahan Lokasi Pekerjaan 20.1 PPK berkewajiban untuk menyerahkan keseluruhan lokasi kerja kepada penyedia sebelum SPMK diterbitkan. Penyerahan dilakukan setelah sebelumnya dilakukan pemeriksaan lapangan bersama. Hasil pemeriksaan dan penyerahan dituangkan dalam berita acara penyerahan lokasi kerja. 20.2 Jika dalam pemeriksaan lapangan bersama ditemukan hal-hal yang dapat mengakibatkan perubahan isi Kontrak maka perubahan tersebut harus dituangkan dalam addendum Kontrak. 20.3 Jika penyerahan hanya dilakukan pada bagian tertentu dari lokasi kerja maka PPK dapat dianggap telah menunda pelaksanaan pekerjaan tertentu yang terkait dengan bagian lokasi kerja tersebut, dan kondisi ini ditetapkan sebagai Peristiwa Kompensasi. 20

Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) 20.1 PPK menerbitkan SPMK selambat-lambatnya 14 ( empat belas) hari sejak tanggal penandatanganan kontrak. 20.2 Dalam SPMK dicantumkan saat paling lambat dimulainya pelaksanaan kontrak oleh penyedia.

21

Program Mutu 21.1 Penyedia berkewajiban untuk menyerahkan program mutu pada rapat persiapan pelaksanaan kontrak untuk disetujui oleh PPK. 21.2 Program mutu disusun paling sedikit berisi: a informasi mengenai pekerjaan yang akan dilaksanakan; b organisasi kerja penyedia; c jadwal pelaksanaan pekerjaan; d prosedur pelaksanaan pekerjaan; e prosedur instruksi kerja; dan f pelaksana kerja. 21.3 Program mutu dapat direvisi sesuai dengan kondisi lokasi pekerjaan. 21.4 Penyedia berkewajiban untuk memutakhirkan program mutu jika terjadi adendum Kontrak dan Peristiwa Kompensasi. 21.5 Pemutakhiran program mutu harus menunjukkan perkembangan kemajuan setiap pekerjaan dan dampak terhadap penjadwalan sisa pekerjaan termasuk perubahan terhadap urutan pekerjaan. Pemutakhiran program mutu harus mendapat persetujuan PPK

22

Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak 22.1 Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak diterbitkannya SPMK dan sebelum pelaksanaan pekerjaan, PPK bersama dengan penyedia, unsur perencanaan, dan unsur pengawasan, harus sudah menyelenggarakan rapat persiapan pelaksanaan kontrak. 22.2 Beberapa hal yang dibahas dan disepakati dalam rapat persiapan pelaksanaan kontrak meliputi: a program mutu; b organisasi kerja; c tata cara pengaturan pelaksanaan pekerjaan;


69

BMKG Lampung

d e f

jadwal pelaksanaan pekerjaan; jadwal pengadaan bahan/material, mobilisasi peralatan dan personil; penyusunan rencana dan pelaksanaan pemeriksaan lokasi pekerjaan.

23

Mobilisasi 23.1 Mobilisasi paling lambat harus sudah mulai dilaksanakan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan SPMK. 23.2 Mobilisasi dilakukan sesuai dengan lingkup pekerjaan, yaitu: a mendatangkan peralatan-peralatan terkait yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan; b mempersiapkan fasilitas seperti kantor, rumah, gedung laboratorium, bengkel, gudang, dan sebagainya; dan/atau c mendatangkan personil-personil. 23.3 Mobilisasi peralatan dan personil dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan.

24

Pemeriksaan Bersama 24.1 Apabila diperlukan pada tahap awal pelaksanaan Kontrak, PPK bersama-sama dengan penyedia melakukan pemeriksaan lokasi pekerjaan dengan melakukan pengukuran dan pemeriksaan detail kondisi lokasi pekerjaan untuk setiap rencana mata pembayaran. 24.2 Untuk pemeriksaan bersama ini, PA/KPA dapat membentuk Panitia/Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak atas usul PPK. 24.3 Hasil pemeriksaan bersama dituangkan dalam Berita Acara. Apabila dalam pemeriksaan bersama mengakibatkan perubahan isi Kontrak, maka harus dituangkan dalam addendum Kontrak. 24.4 Jika hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa Personil dan/atau Peralatan ternyata belum memenuhi persyaratan Kontrak maka penyedia tetap dapat melanjutkan pekerjaan dengan syarat Personil dan/atau Peralatan yang belum memenuhi syarat harus segera diganti dalam jangka waktu yang disepakati bersama.

B.2 Pengendalian Waktu 25 Waktu Penyelesaian Pekerjaan 25.1 Kecuali Kontrak diputuskan lebih awal, penyedia berkewajiban untuk memulai pelaksanaan pekerjaan pada Tanggal Mulai Kerja, dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan program mutu, serta menyelesaikan pekerjaan selambatlambatnya pada Tanggal Penyelesaian yang ditetapkan dalam SPMK. 25.2 Jika pekerjaan tidak selesai pada Tanggal Penyelesaian bukan akibat Keadaan Kahar atau Peristiwa Kompensasi atau karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia dikenakan denda. 25.3 Jika keterlambatan tersebut semata-mata disebabkan oleh Peristiwa Kompensasi maka PPK dikenakan kewajiban pembayaran ganti rugi. Denda atau ganti rugi tidak dikenakan jika Tanggal Penyelesaian disepakati oleh Para Pihak untuk diperpanjang. 25.4 Tanggal Penyelesaian yang dimaksud dalam Pasal ini adalah tanggal penyelesaian semua pekerjaan.


70

BMKG Lampung

26

Perpanjangan Waktu 26.1 Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui Tanggal Penyelesaian maka penyedia berhak untuk meminta perpanjangan Tanggal Penyelesaian berdasarkan data penunjang. PPK berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan memperpanjang Tanggal Penyelesaian Pekerjaan secara tertulis. Perpanjangan Tanggal Penyelesaian harus dilakukan melalui addendum Kontrak jika perpanjangan tersebut mengubah Masa Kontrak. 26.2 PPK berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan harus telah menetapkan ada tidaknya perpanjangan dan untuk berapa lama, dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari setelah penyedia meminta perpanjangan. Jika penyedia lalai untuk memberikan peringatan dini atas keterlambatan atau tidak dapat bekerja sama untuk mencegah keterlambatan maka keterlambatan seperti ini tidak dapat dijadikan alasan untu memperpanjang Tanggal Penyelesaian.

27

Penundaan oleh Pengawas Pekerjaan Pengawas Pekerjaan dapat memerintahkan secara tertulis penyedia untuk menunda pelaksanaan pekerjaan. Setiap perintah penundaan ini harus segera ditembuskan kepada PPK.

28

Rapat Pemantauan 28.1 Pengawas Pekerjaan atau penyedia dapat menyelenggarakan rapat pemantauan, dan meminta satu sama lain untuk menghadiri rapat tersebut. Rapat pemantauan diselenggarakan untuk membahas perkembangan pekerjaan dan perencanaaan atas sisa pekerjaan serta untuk menindaklanjuti peringatan dini. 28.2 Hasil rapat pemantauan akan dituangkan oleh Pengawas Pekerjaan dalam berita acara rapat, dan rekamannya diserahkan kepada PPK dan pihak-pihak yang menghadiri rapat. 28.3 Mengenai hal-hal dalam rapat yang perlu diputuskan, Pengawas Pekerjaan dapat memutuskan baik dalam rapat atau setelah rapat melalui pernyataan tertulis kepada semua pihak yang menghadiri rapat.

29

Peringatan Dini 29.1 Penyedia berkewajiban untuk memperingatkan sedini mungkin Pengawas Pekerjaan atas peristiwa atau kondisi tertentu yang dapat mempengaruhi mutu pekerjaan, menaikkan Nilai Kontrak atau menunda penyelesaian pekerjaan. Pengawas pekerjaan dapat memerintahkan penyedia untuk menyampaikan secara tertulis perkiraan dampak peristiwa atau kondisi tersebut di atas terhadap Nilai Kontrak dan Tanggal Penyelesaian. Pernyataan perkiraan ini harus sesegera mungkin disampaikan oleh penyedia. 29.2 Penyedia berkewajiban untuk bekerja sama dengan Pengawas Pekerjaan untuk mencegah atau mengurangi dampak peristiwa atau kondisi tersebut.

B.3. Penyelesaian Kontrak 30 Serahterima Pekerjaan 30.1 Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus), penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan pekerjaan. 30.2 Dalam rangka penilaian hasil pekerjaan, PPK menugaskan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan. Dokumen Pengadaan Rehab BangunanTower Lampung

71

BMKG Lampung

30.3

Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh penyedia. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, penyedia wajib memperbaiki/menyelesaikannya, atas perintah PPK. 30.4 PPK menerima penyerahan pertama pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Kontrak dan diterima oleh Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan. 30.5 Pembayaran dilakukan sebesar 95% (sembilan puluh lima perseratus) dari nilai kontrak, sedangkan yang 5% (lima perseratus) merupakan retensi selama masa pemeliharaan, atau pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus perseratus) dari nilai kontrak dan penyedia harus menyerahkan Jaminan Pemeliharaan sebesar 5% (lima perseratus) dari nilai kontrak. 30.6 Penyedia wajib memelihara hasil pekerjaan selama masa pemeliharaan sehingga kondisi tetap seperti pada saat penyerahan pertama pekerjaan. 30.7 Setelah masa pemeliharaan berakhir, penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan akhir pekerjaan. 30.8 PPK menerima penyerahan akhir pekerjaan setelah penyedia melaksanakan semua kewajibannya selama masa pemeliharaan dengan baik. PPK wajib melakukan pembayaran sisa nilai kontrak yang belum dibayar atau mengembalikan Jaminan Pemeliharaan. 30.9 Apabila penyedia tidak melaksanakan kewajiban pemeliharaan sebagaimana mestinya, maka PPK berhak menggunakan uang retensi untuk membiayai perbaikan/pemeliharaan atau mencairkan jaminan pemeliharaan. 30.10 Jika Hasil Pekerjaan berupa bangunan maka umur konstruksi bangunan ditetapkan dalam SSKK. 31

Pengambilalihan PPK akan mengambil alih lokasi dan hasil pekerjaan dalam jangka waktu tertentu setelah dikeluarkan surat keterangan selesai/pengakhiran pekerjaan.

32

Pedoman Pengoprasian dan Perawatan 32.1 Penyedia diwajibkan memberikan petunjuk kepada PPK tentang pedoman pengoperasian dan perawatan sesuai dengan SSKK. 32.2 Apabila penyedia tidak memberikan pedoman pengoperasian dan perawatan, PPK berhak menahan uang retensi atau Jaminan Pemeliharaan.

B.4. Adendum 33 Perubahan 33.1 Kontrak hanya dapat diubah melalui addendum kontrak. 33.2 Perubahan Kontrak bisa dilaksanakan apabila disetujui oleh para pihak, meliputi: a perubahan pekerjaan disebabkan oleh sesuatu hal yang dilakukan oleh para pihak dalam kontrak sehingga mengubah lingkup pekerjaan dalam kontrak; b perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan akibat adanya perubahan pekerjaan; c perubahan harga kontrak akibat adanya perubahan pekerjaan, perubahan pelaksanaan pekerjaan dan/atau penyesuaian harga 33.3 Untuk kepentingan perubahan kontrak, PA/KPA dapat membentuk panitia/pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak atas usul PPK.


72

BMKG Lampung

34

Perubahan Lingkup Pekerjaan 34.1 Apabila terdapat perbedaan yang signifikan antara kondisi lokasi pekerjaan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan spesifikasi yang ditentukan dalam Dokumen Kontrak, maka PPK bersama penyedia dapat melakukan perubahan kontrak yang meliputi antara lain : a menambah atau mengurangi volume pekerjaan yang tercantum dalam kontrak; b mengurangi atau menambah jenis pekerjaan; c mengubah spesifikasi teknis dan gambar pekerjaan sesuai dengan kebutuhan lokasi pekerjaan; dan/atau d melaksanakan pekerjaan tambah yang belum tercantum dalam kontrak yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan. 34.2 Pekerjaan tambah harus mempertimbangkan tersedianya anggaran dan paling tinggi 10% (sepuluh perseratus) dari nilai kontrak awal. 34.3 Perintah perubahan pekerjaan dibuat oleh PPK secara tertulis kepada penyedia kemudian dilanjutkan dengan negosiasi teknis dan harga dengan tetap mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam kontrak awal. 34.4 Hasil negosiasi tersebut dituangkan dalam Berita Acara sebagai dasar penyusunan adendum kontrak.

35

Perubahan Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan 35.1 Perpanjangan waktu pelaksanaan dapat diberikan oleh PPK atas pertimbangan yang layak dan wajar untuk hal-hal sebagai berikut: a. pekerjaan tambah; b. perubahan disain; c. keterlambatan yang disebabkan oleh PPK; d. masalah yang timbul diluar kendali penyedia; dan/atau e. Keadaan Kahar. 35.2 Waktu penyelesaian pekerjaan dapat diperpanjang sekurang-kurangnya sama dengan waktu terhentinya kontrak akibat Keadaan Kahar. 35.3 PPK dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh penyedia. 35.4 PPK dapat menugaskan Panitia/Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak untuk meneliti kelayakan usaha perpanjangan waktu pelaksanaan. 35.5 Persetujuan perpanjangan waktu pelaksanaan dituangkan dalam adendum Kontrak.

B.5. Keadaan Kahar 36 Pengertian 36.1 suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi. 36.2 Yang digolongkan Keadaan Kahar adalah: a. Bencana alam; b. Bencana non alam; c. Bencana sosiali; d. Kebakaran; dan/atau e. Gangguan industri lainnya sebagaimana dinyatakan melalui keputusan bersama Menteri Keuangan dan menteri teknis terkait Dokumen Pengadaan Rehab BangunanTower Lampung

73

BMKG Lampung

36.3

36.4

36.5

36.6

Apabila terjadi Keadaan Kahar, maka penyedia memberitahukan kepada PPK paling lambat 14 (empat belas) hari sejak terjadinya Keadaan Kahar, dengan menyertakan pernyataan Keadaan Kahar dari pejabat yang berwenang. Jangka waktu ditetapkan dalam Kontrak untuk pemenuhan kewajiban Pihak yang tertimpa Keadaan Kahar harus diperpanjang sekurang-kurangnya sama dengan jangka waktu terhentinya Kontrak akibat Keadaan Kahar. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat Keadaan Kahar yang dilaporkan paling lambat 14 (empat belas) hari sejak terjadinya Keadaan Kahar, tidak dikenakan sanksi. Pada saat terjadinya Keadaan Kahar, Kontrak ini akan dihentikan sementara hingga Keadaan Kahar berakhir dengan ketentuan, Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sesuai dengan prestasi atau kemajuan pelaksanaan pekerjaan yang telah dicapai. Jika selama masa Keadaan Kahar PPK memerintahkan secara tertulis kepada Penyedia untuk meneruskan pekerjaan sedapat mungkin maka Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sebagaimana ditentukan dalam Kontrak dan mendapat penggantian biaya yang wajar sesuai dengan yang telah dikeluarkan untuk bekerja dalam situasi demikian. Penggantian biaya ini harus diatur dalam suatu adendum Kontrak.

B.6. Pemutusan dan Penghentian Kontrak 37 Penghentian dan Pemutusan Kontrak 37.1 Penghentian Kontrak dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar. 37.2 Dalam hal Kontrak dihentikan, maka PPK wajib membayar kepada penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah dicapai, termasuk; a. biaya langsung pengadaan Bahan dan Perlengkapan untuk pekerjaan ini. Bahan dan Perlengkapan ini harus diserahkan oleh Penyedia kepada PPK, dan selanjutnya menjadi hak milik PPK; b. biaya langsung pembongkaran dan demobilisasi Hasil Pekerjaan Sementara dan Peralatan; c. biaya langsung demobilisasi Personil. 37.3 Pemutusan kontrak dapat dilakukan oleh pihak penyedia atau pihak PPK. 37.4 Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pemutusan Kontrak melalui pemberitahuan tertulis dapat dilakukan apabila: a. Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan; b. penyedia tanpa persetujuan Pengawas Pekerjaan, tidak memulai pelaksanaan pekerjaan; c. penyedia menghentikan pekerjaan selama 28 (dua puluh delapan) hari dan penghentian ini tidak tercantum dalam program mutu serta tanpa persetujuan Pengawas Pekerjaan; d. Penyedia berada dalam keadaan pailit; e. penyedia selama Masa Kontrak gagal memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh PPK; f. penyedia tidak mempertahankan keberlakuan Jaminan Pelaksanaan; g. denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat kesalahan penyedia sudah melampaui 5% (lima perseratus) dari nilai Kontrak dan PPK menilai bahwa Penyedia tidak akan sanggup menyelesaikan sisa pekerjaan; Dokumen Pengadaan Rehab BangunanTower Lampung

74

BMKG Lampung

37.5

38.6

h. Pengawas Pekerjaan memerintahkan penyedia untuk menunda pelaksanaan atau kelanjutan pekerjaan, dan perintah tersebut tidak ditarik selama 28 (dua puluh delapan) hari; i. PPK tidak menerbitkan SPP untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SSKK; j. penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau; k. Pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang. Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena kesalahan penyedia: a. Jaminan Pelaksanaan dicairkan; b. sisa Uang Muka harus dilunasi oleh penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan; c. penyedia membayar denda; dan/atau d. penyedia dimasukkan dalam Daftar Hitam. Dalam Hal pemutusan Kontrak dilakukan karena PPK terlibat penyimpangan prosedur, melakukan KKN dan/atau pelanggararan persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan, maka PPK dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

38 Peninggalan Semua Bahan, Perlengkapan, Peralatan, Hasil Pekerjaan Sementara yang masih berada di lokasi kerja setelah pemutusan Kontrak akibat kelalaian atau kesalahan penyedia, dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh PPK tanpa kewajiban perawatan. Pengambilan kembali semua peninggalan tersebut oleh penyedia hanya dapat dilakukan setelah mempertimbangkan kepentingan PPK. C.

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK 39 Hak dan Kewajiban Para Pihak Hak-hak yang dimiliki serta kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh PPK dan penyedia dalam melaksanakan kontrak, meliputi: 39.1 Hak dan kewajiban PPK: a. mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia; b. meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh penyedia; c. membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam kontrak yang telah ditetapkan kepada penyedia; dan d. memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak. 39.2 Hak dan kewajiban penyedia: a. menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam kontrak; b. berhak meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak; c. melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK; d. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;


75

BMKG Lampung

e.

f. g. h.

melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam kontrak; memberikan keterangan-keterangan yang diperlukannuntuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK; menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak; dan mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan penyedia..

40 Penggunaan Dokumen-Dokumen Kontrak dan Informasi Penyedia tidak diperkenankan menggunakan dan menginformasikan dokumen kontrak atau dokumen lainnya yang berhubungan dengan kontrak untuk kepentingan pihak lain, misalnya spesifikasi teknis, dan/atau gambar-gambar, kecuali dengan ijin tertulis dari PPK. 41 Hak Kekayaan Intelektual Penyedia berkewajiban melindungi PPK dari segala tuntutan atau klaim dari pihak ketiga yang disebabkan pengguna Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) oleh penyedia. 42 Penanggungan dan Resiko 42.1 Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas PPK beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PPK beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat PPK) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak tanggal Mulai Kerja Sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan akhir; a. kehilangan atau kerusakan peralatna dari harta benda, penyedia, Sub penyedia (jika ada), dan personil; b. cidera tubuh, sakit atau kematian personil c. kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cidera tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga 42.2 Terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan awal, semua risiko kehilangan atau kerusakan Hasil Pekerjaan ini, Bahan dan Perlengkapan merupakan risiko penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian PPK. 42.3 Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh penyedia tidak membatasi kewajiban penanggungan dalam Pasal ini. 42.4 Kehilangan atau kerusakan terhadap Hasil Pekerjaan atau Bahan yang menyatu dengan Hasil Pekerjaan selama Tanggal Mulai Kerja dan batas akhir Masa Pemeliharaan harus diganti atau diperbaiki oleh penyedia atas tanggungannya sendiri jika kehilangan atau kerusakan tersebut terjadi akibat tindakan atau kelalaian penyedia.


76

BMKG Lampung

43 Perlindungan 43.1 Penyedia dan Subpenyedia berkewajiban atas baiya sendiri untuk mengukutsertakan Personilnya pada program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. 43.2 Penyedia berkewajiban untuk mematuhi dan memerintahkan Personilnya untuk mematuhi peraturan keselamatan kerja. Pada waktu pelaksanaan pekerjaan, penyedia beserta Personilnya dianggap telah membaca dan memahami peraturan keselamatan kerja tersebut. 43.3 Penyedia berkewajiban atas biaya sendiri untuk menyediakan kepada setiap Personilnya (termasuk Personil Subpenyedia, jika ada) perlengkapan keselamatan kerja yang sesuai dan memadai. 43.4 Tanpa mengurangi kewajiban penyedia untuk melaporkan kecelakaan berdasarkan hukum yang berlaku, penyedia akan melaporkan kepada PPK mengenai setiap kecelakaan yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Kontrak ini dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam setelah kejadian. 44 Pemelihara Lingkungan Penyedia berkewajiban untuk mengambil langkah-langkah yang memadai untuk melindungi lingkungan baik di dalam maupun di luar tempat kerja dan membatasi gangguan lingkungan terhadap pihak ketiga dan harta bendanya sehubungan dengan pelaksanaan Kontrak ini. 45 Asuransi 45.1 Penyedia wajib menyediakan asuransi sejak SPMK sampai dengan tanggal selesainya pemeliharaan untuk: a. semua barang dan peralatan yang mempunyai risiko tinggi terjadinya kecelakaan, pelaksanaan pekerjaan, serta pekerja untuk pelaksanaan pekerjaan, atas segala risiko terhadap kecelakaan, kerusakan, kehilangan, serta risiko lain yang tidak dapat diduga; b. pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di tempat kerjanya; dan c. perlindungan terhadap kegagalan bangunan 45.2 Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam nilai kontrak. 46 Tindakan Penyedia yang mensyaratkan Persetujuan PPK atau pengawas pekerjaan 46.1 Penyedia berkewajiban untuk mendapatkan lebih dahulu persetujuan tertulis PPK sebelum melakukan tindakan-tindakan berikut: a. mensubkontrakkan sebagian pekerjaan; b. menunjuk Personil yang namanya tidak tercantum dalam Lampiran A SSKK; c. mengubah atau memutakhirkan program mutu; d. tindakan lain yang diatur dalam SSKK. 46.2 Penyedia berkewajiban untuk mendapatkan lebih dahulu persetujuan tertulis Pengawas Pekerjaan sebelum melakukan tindakan-tindakan berikut: a. menggunakan spesifikasi dan gambar dalam b. Pasal 15 SSUK; c. mengubah syarat dan ketentuan polis asuransi; d. mengubah Personil Inti dan/atau Peralatan; e. tindakan lain yang diatur dalam SSKK Dokumen Pengadaan Rehab BangunanTower Lampung

77

BMKG Lampung

47 Laporan Hasil Pekerjaan 47.1 Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan Kontrak untuk menetapkan volume pekerjaan atau kegiatan yang telah dilaksanakan guna pembayaran hasil pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan. 47.2 Untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan, seluruh aktivitas kegiatan pekerjaan di lokasi pekerjaan dicatat dalam buku harian sebagai bahan laporan harian pekerjaan yang berisi rencana dan realisasi pekerjaan harian. 47.3 Laporan harian berisi: a. jenis dan kuantitas bahan yang berada di lokasi pekerjaan; b. penempatan tenaga kerja untuk tiap macam tugasnya; c. jenis, jumlah dan kondisi peralatan; d. jenis dan kuantitas pekerjaan yang dilaksanakan; e. keadaan cuaca termasuk hujan, banjir dan peristiwa alam lainnya yang berpengaruh terhadap kelancaran pekerjaan; dan f. catatan-catatan lain yang berkenaan dengan pelaksanaan. 47.4 Laporan harian dibuat oleh penyedia, apabila diperlukan diperiksa oleh konsultan dan disetujui oleh wakil PPK. 47.5 Laporan mingguan terdiri dari rangkuman laporan harian dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu minggu, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan. 47.6 Laporan bulanan terdiri dari rangkuman laporan mingguan dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu bulan, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan. 47.7 Untuk merekam kegiatan pelaksanaan proyek, PPK membuat foto-foto dokumentasi pelaksanaan pekerjaan di lokasi pekerjaan. 48 Kepemilikan Dokumen Semua rancangan, gambar, spesifikasi, desain, laporan, dan dokumen-dokumen lain serta piranti lunak yang dipersiapkan oleh penyedia berdasarkan Kontrak ini sepenuhnya merupakan hak milik PPK. Penyedia sepenuhnya merupakan hak milik PPK. Penyedia paling lambat pada waktu pemutusan atau akhir Masa Kontrak berkewajiban untuk menyerahkan semua dokumen dan piranti lunak tersebut beserta daftar rinciannya kepada PPK. Penyedia dapat menyimpan1 (satu) buah salinan tiap dokumen dan piranti lunak tersebut. Pembatasan (jika ada) mengenai penggunaan dokumen dan piranti lunak tersebut di atas di kemudian hari diatur dalam SSKK. 49 Kerjasama Antara Penyedia dan Sub Penyedia 49.1 Penyedia yang mempunyai harga Kontrak diatas Rp. 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) wajib bekerja sama dengan penyedia Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil, yaitu dengan mensubkontrakkan sebagian pekerjaan yang bukan pekerjaan utama. 49.2 Bagian pekerjaan yang disubkontrakkan tersebut harus diatur dalam Kontrak dan disetujui terlebih dahulu oleh PPK. 49.3 Penyedia tetap bertanggung jawab atas bagian pekerjaan yang disubkontrakkan tersebut. 49.4 Ketentuan-ketentuan dalam subkontrak harus mengacu kepada Kontrak serta menganut prinsip kesetaraan. Dokumen Pengadaan Rehab BangunanTower Lampung

78

BMKG Lampung

50 Usaha Miko, Usaha Kecil dan Koperasi Kecil 50.1 Apabila penyedia yang ditunjuk adalah penyedia Usaha Mikro, Usaha Kecil dan koperasi kecil, maka dalam kontrak dimuat ketentuan bahwa pekerjaan tersebut harus dilaksanakan sendiri oleh penyedia yang ditunjuk dan dilarang diserahkan atau disubkontrakkan kepada pihak lain. 50.2 Apabila penyedia yang terpilih adalah penyedia bukan Usaha Mikro, Usaha Kecil dan koperasi kecil, maka dalam kontrak dimuat: a. penyedia wajib bekerja sama dengan penyedia Usaha Mikro, Usaha Kecil dan koperasi kecil, antara lain dengan mensubkontrakkan sebagian pekerjaannya; b. dalam melaksanakan kewajiban di atas penyedia terpilih tetap bertanggungjawab penuh atas keseluruhan pekerjaan tersebut; c. bentuk kerjasama tersebut hanya untuk sebagian pekerjaan yang bukan pekerjaan utama; dan d. membuat laporan periodik mengenai pelaksanaan ketetapan di atas. 50.3 Apabila ketentuan tersebut di atas dilanggar, maka penyedia dikenakan sanksi yang diatur dalam SSKK 51 Penyedia Lain Penyedia berkewajiban untuk bekerjasama dan menggunakan lokasi kerja bersamasama dengan penyedia yang lain (jika ada) dan pihak-pihak lainnya yang berkepentingan atas lokasi kerja. Jika dipandang perlu, PPK dapat memberikan jadwal kerja penyedia yang lain di lokasi kerja. 52 Keselamatan Penyedia bertanggung jawab atas keselamatan semua pihak di lokasi kerja. 53 Pembayaran Denda Penyedia berkewajiban untuk membayar sanksi finansial berupa Denda sebagai akibat wanprestasi atau cidera janji terhadap kewajiban-kewajiban penyedia dalam Kontrak ini. PPK mengenakan Denda dengan memotong angsuran pembayaran prestasi pekerjaan penyedia. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual penyedia. 54 Jaminan 54.1 Jaminan Pelaksanaan diberikan kepada PPK selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya Surat Penunjukan Penyedia barang/Jasa (SPPBJ) sebelum dilakukan penandatanganan kontrak dengan besar: a. 5% (lima perseratus) dari nilai kontrak; atau b. 5% (lima perseratus) dari nilai total Harga Perkiraan Sendiri (HPS) bagi penawaran yang lebih kecil dari 80% (delapan puluh perseratus) HPS. 54.2 Masa berlakunya Jaminan Pelaksanaan sekurang-kurangnya sejak tanggal penandatanganan kontrak sampai dengan serah terima pertama pekerjaan (Provisional Hand Over/PHO). 54.3 Jaminan Pelaksanaan dikembalikan setelah pekerjaan dinyatakan selesai 100% (seratus perseratus) dan diganti dengan Jaminan pemeliharaan atau menahan uang retensi sebesar 5% (lima perseratus) dari nilai kontrak 54.4 Nilai Jaminan Uang Muka dapat dikurangi secara proporsional sesuai dengan pencapaian prestasi pekerjaan; 54.5 Masa berlakunya Jaminan Uang Muka sekurang-kurangnya sejak tanggal persetujuan pemberian uang muka sampai dengan tanggal penyerahan pertama pekerjaan (PHO) Dokumen Pengadaan Rehab BangunanTower Lampung

79

BMKG Lampung

54.6

54.7 54.8

54.9

Masa berlakunya Jaminan Uang Muka sekurang-kurangnya sejak tanggal persetujuan pemberian uang muka sampai dengan tanggal penyerahan pertama pekerjaan (PHO). Jaminan Pemeliharaan diberikan kepada PPK setelah pekerjaan dinyatakan selesai 100% (seratus perseratus). Pengembalian Jaminan Pemeliharan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah masa pemeliharaan selesai dan pekerjaan diterima dengan baik sesuai dengan ketentuan kontrak; Masa berlakunya Jaminan Pemeliharaan sekurang-kurangnya sejak tanggal serah terima pertama pekerjaan (PHO) sampai dengan tanggal penyerahan akhir pekerjaan (Final Hand Over/FHO);

D.

PERSONIL DAN/ATAU PERALATAN PENYEDIA 55 Personil Inti dan/atau Peralatan 55.1 Personil inti dan/atau peralatan yang ditempatkan harus sesuai dengan yang tercantum dalam Dokumen Penawaran. 55.2 Penggantian personil inti dan/atau peralatan tidak boleh dilakukan kecuali atas persetujuan tertulis PPK. 55.3 Penggantian personil inti dilakukan oleh penyedia dengan mengajukan permohonan terlebih dahulu kepada PPK dengan melampirkan riwayat hidup/pengalaman kerja personil inti yang diusulkan beserta alasan penggantian. 55.4 PPK dapat menilai dan menyetujui penempatan/penggantian personil inti dan/atau peralatan menurut kualifikasi yang dibutuhkan. 55.5 Jika PPK menilai bahwa personil inti: a. tidak mampu atau tidak dapat melakukan pekerjaan dengan baik; b. berkelakuan tidak baik; atau c. mengabaikan pekerjaan yang menjadi tugasnya; maka penyedia berkewajiban untuk menyediakan pengganti dan menjamin personil inti tersebut meninggalkan lokasi kerja dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak diminta oleh PPK. 55.6 Jika penggantian personil inti dan/atau peralatan perlu dilakukan, maka penyedia berkewajiban untuk menyediakan pengganti dengan kualifikasi yang setara atau lebih baik dari personil inti dan/atau peralatan yang digantikan tanpa biaya tambahan apapun. 55.7 Personil inti berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan pekerjaannya. Jika diperlukan oleh PPK, Personil inti dapat sewaktu-waktu disyaratkan untuk menjaga kerahasiaan pekerjaan di bawah sumpah.

E.

KEWAJIBAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN 56 Fasilitas PPK dapat memberikan fasilitas berupa srana dan prasarana atau kemudahan lainnya (jika ada) yang tercantum dalam SSKK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan ini. 57 Peristiwa Kompensasi 57.1 Peristiwa kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal sebagai berikut: a. PPK mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan; b. keterlambatan pembayaran kepada penyedia; c. PPK tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan; d. penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal dalam kontrak;


80

BMKG Lampung

e.

57.2

57.3

57.4

57.5

B.

PPK menginstruksikan kepada pihak penyedia untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan kerusakan/kegagalan/penyimpangan; f. PPK memerintahkan penundaaan pelaksanaan pekerjaan; g. PPK memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga sebelumnya dan disebabkan oleh PPK; h. ketentuan lain dalam SSKK. Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka PPK berkewajiban untuk membayar ganti rugi dan/atau memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan. Ganti rugi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan kerugian nyata akibat Kompensasi. Perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan hanya dapat diberikan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan perlunya tambahan waktu akibat Kompensasi. Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/ atau perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan jika penyedia gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam mengantisipasi atau mengatasi dampak Kompensasi.

PEMBAYARAN KEPADA PENYEDIA 58 Harga Kontrak 58.1 PPK membayar kepada penyedia jasa atas pelaksanaan pekerjaan dalam kontrak sebesar harga kontrak. 58.2 Harga kontrak telah memperhitungkan keuntungan, beban pajak dan biaya overhead serta biaya asuransi yang meliputi juga biaya keselamatan dan kesehatan kerja. 58.3 [Rincian harga kontrak sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga (untuk kontrak harga satuan atau kontrak gabungan harga satuan dan lump sum).] 59 Pembayaran 59.1 Uang muka a. uang muka dibayar untuk membiayai mobilisasi peralatan, personil, pembayaran uang tanda jadi kepada pemasok bahan/material dan persiapan teknis lain; b. besaran uang muka ditentukan dalam SSKK dan dibayar setelah penyedia menyerahkan Jaminan Uang Muka senilai uang muka yang diterima; c. penyedia harus mengajukan permohonan pengambilan uang muka secara tertulis kepada PPK disertai dengan rencana penggunaan uang muka untuk melaksanakan pekerjaan sesuai Kontrak; d. PPK harus mengajukan surat permintaan pembayaran untuk permohonan tersebut pada huruf c, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Jaminan Uang Muka diterima; e. Jaminan Uang Muka diterbitkan oleh bank umum, perusahaan penjaminan, atau Perusahaan Asuransi Umum yang memiliki izin untuk menjual produk jaminan (suretyship) ditetapkan oleh Menteri Keuangan; f. pengembalian uang muka harus diperhitungkan berangsur-angsur secara proporsional pada setiap pembayaran prestasi pekerjaan dan paling lambat harus lunas pada saat pekerjaan mencapai prestasi 100% (seratus perseratus);


81

BMKG Lampung

59.2 Prestasi pekerjaan a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PPK, dengan ketentuan: 1) penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan; 2) pembayaran dilakukan dengan sistem bulanan, sistem termin atau pembayaran secara sekaligus, sesuai ketentuan dalam SSKK 3) pembayaran dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, tidak termasuk bahan/material dan peralatan yang ada di lokasi pekerjaan; 4) pembayaran harus dipotong angsuran uang muka, denda (apabila ada), pajak dan uang retensi; dan 5) untuk kontrak yang mempunyai sub kontrak, permintaan pembayaran harus dilengkapi bukti pembayaran kepada seluruh sub penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan. b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan Berita Acara penyerahan pertama pekerjaan diterbitkan; c. PPK dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pengajuan permintaan pembayaran dari penyedia harus sudah mengajukan surat permintaan pembayaran kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM); d. bila terdapatketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan untuk menunda pembayaran. PPK dalam meminta penyedia untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang menjadi perselisihan. 59.3 Denda dan ganti rugi a. denda merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada penyedia; b. ganti rugi merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada PPK karena terjadinya cidera janji/wanprestasi; c. besarnya denda yang dikenakan kepada penyedia atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan untuk setiap hari keterlambatan adalah : 1) 1/1000 (satu perseribu) dari sisa harga bagian kontrak yang belum dikerjakan, apabila bagian pekerjaan yang sudah dilaksanakan dapat berfungsi; atau 2) 1/1000 (satu perseribu) dari harga kontrak, apabila bagian pekerjaan yang sudah dilaksanakan belum berfungsi. d. besarnya ganti rugi yang dibayar oleh PPK atas keterlambatan pembayaran adalah sebesar bunga dari nilai tagihan yang terlambat dibayar, berdasarkan tingkat suku bunga yang berlaku pada saat itu menurut ketetapan Bank Indonesia, atau dapat diberikan kompensasi; e. pembayaran denda dan/atau ganti rugi diperhitungkan dalam pembayaran prestasi pekerjaan; f. ganti rugi dan kompensasi kepada peserta dituangkan dalam adendum kontrak; g. pembayaran ganti rugi dan kompensasi dilakukan oleh PPK, apabila penyedia telah mengajukan tagihan disertai perhitungan dan data-data. 60 Hari Kerja 60.1 Semua pekerja dibayar selama hari kerja dan datanya disimpan oleh penyedia. Daftar pembayaran ditandatangani oleh masing- masing pekerja dan dapat diperiksa oleh PPK. Dokumen Pengadaan Rehab BangunanTower Lampung

82

BMKG Lampung

60.2 60.3

Penyedia harus membayar upah hari kerja kepada tenaga kerjanya setelah formulir upah ditandatangani. Jam kerja dan waktu cuti untuk pekerja harus dilampirkan.

61 Perhitungan Akhir 61.1 Pembayaran angsuran prestasi pekerjaan terakhir dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) dan berita acara penyerahan awal berdasarkan telah ditandatangani oleh kedua belah Pihak. 61.2 Sebelum pembayaran terakhir dilakukan, penyedia berkewajiban untuk menyerahkan kepada Pengawas Pekerjaan rincian perhitungan nilai tagihan terakhir yang jatuh tempo. PPK berdasarkan hasil penelitian tagihan oleh Pengawas Pekerjaan berkewajiban untuk menerbitkan SPP untuk pembayaran tagihan angsuran terakhir selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tagihan dan kelengkapan dokumen penunjang diterima oleh Pengawas Pekerjaan. 62 Penangguhan 62.1 PPK dapat menangguhkan pembayaran setiap angsuran prestasi pekerjaan penyedia jika penyedia gagal atau lalai memenuhi kewajiban kontraktualnya, termasuk penyerahan setiap Hasil Pekerjaan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. 62.2 PPK secara tertulis memberitahukan kepada penyedia tentang penangguhan hak pembayaran disertai alasan-alasan yang jelas mengenai penangguhan tersebut. Penyedia diberi kesempatan untuk memperbaiki dalam jangka waktu tertentu. 62.3 Pembayaran yang ditangguhkan harus disesuaikan dengan proporsi kegagalan atau kelalaian penyedia. 62.4 Jika dipandang perlu oleh PPK, penangguhan pembayaran akibat keterlambatan penyerahan pekerjaan dapat dilakukan bersamaan dengan pengenaan denda kepada penyedia. 63 [Penyesuaian Harga (untuk Kontrak Harga Satuan atau Kontrak Gabungan Harga Satuan dan Lump Sum)] 63.1 Harga yang tercantum dalam kontrak dapat berubah akibat adanya penyesuaian harga sesuai dengan peraturan yang berlaku. 63.2 Penyesuaian harga diberlakukan pada Kontrak Tahun Jamak yang masa pelaksanaannya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan diberlakukan mulai bulan ke13 (tiga belas) sejak pelaksanaan pekerjaan. 63.3 Penyesuaian Harga Satuan berlaku bagi seluruh kegiatan/mata pembayaran, kecuali komponen keuntungan dan biaya operasional sebagaimana tercantum dalam penawaran. 63.4 Penyesuaian Harga Satuan diberlakukan sesuai dengan jadwal pelaksanaan yang tercantum dalam kontrak awal/adendum kontrak. 63.5 Penyesuaian Harga Satuan bagi komponen pekerjaan yang berasal dari luar negeri, menggunakan indeks penyesuaian harga dari negara asal barang tersebut. 63.6 Jenis pekerjaan baru dengan Harga Satuan baru sebagai akibat adanya adendum kontrak dapat diberikan penyesuaian harga mulai bulan ke-13 (tiga belas) sejak adendum kontrak tersebut ditandatangani. 63.7 Kontrak yang terlambat pelaksanaannya disebabkan oleh kesalahan Penyedia diberlakukan penyesuaian harga berdasarkan indeks harga terendah antara jadwal awal dengan jadwal realisasi pekerjaan. Dokumen Pengadaan Rehab BangunanTower Lampung

83

BMKG Lampung

63.8 Penyesuaian Harga Satuan, ditetapkan dengan rumus sebagai berikut: Hn = Ho (a+b.Bn/Bo+c.Cn/Co+d.Dn/Do+.....) Hn = Harga Satuan pada saat pekerjaan dilaksanakan; Ho = Harga Satuan pada saat harga penawaran; a = Koefisien tetap yang terdiri atas keuntungan dan overhead; Dalam hal penawaran tidak mencantumkan besaran komponen keuntungan dan overhead maka a = 0,15. b, c, d = Koefisien komponen kontrak seperti tenaga kerja, bahan, alat kerja, dsb; Penjumlahan a+b+c+d+....dst adalah 1,00. Bn, Cn, Dn = Indeks harga komponen pada saat pekerjaan dilaksanakan (mulai bulan ke-13 setelah penandatanganan kontrak). Bo, Co, Do = Indeks harga komponen pada bulan ke-12 setelah penandatanganan kontrak. 63.9 Penetapan koefisien bahan, tenaga kerja dan alat kerja ditetapkan dalam rapat persiapan pelaksanaan kontrak. 63.10 Indeks harga yang digunakan bersumber dari penerbitan BPS. 63.11 Dalam hal indeks harga tidak dimuat dalam penerbitan BPS, digunakan indeks harga yang dikeluarkan oleh instansi teknis. 63.12 Rumusan penyesuaian nilai kontrak ditetapkan sebagai berikut: Pn = (Hn1xV1)+(Hn2xV2)+(Hn3xV3)+.... dst Pn = Nilai Kontrak setelah dilakukan penyesuaian Harga Satuan; Hn = Harga Satuan baru setiap jenis komponen pekerjaan setelah dilakukan penyesuaian harga menggunakan rumusan penyesuaian Harga Satuan; V = Volume setiap jenis komponen pekerjaan yang dilaksanakan. 63.13 Pembayaran penyesuaian harga dilakukan oleh PPK, apabila penyedia telah mengajukan tagihan disertai perhitungan dan data-data; 63.14 Penyedia dapat mengajukan secara berkala selambat-lambatnya setiap 6 (enam) bulan. G.

PENGAWAS MUTU 64 Pengawasan dan Pemeriksaan PPK berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia. Apabila diperlukan, PPK dapat memerintahkan kepada pihak ketiga untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia. 65 Penilaian Pekerjaan Sementara oleh PPK 65.1 PPK dalam masa pelaksanaan pekerjaan dapat melakukan penilaian atas hasil pekerjaan yang dilakukan oleh penyedia. 65.2 Penilaian atas hasil pekerjaan dilakukan terhadap mutu dan kemajuan fisik pekerjaan. 66 Cacat Mutu PPK atau Pengawas Pekerjaan akan memeriksa setiap Hasil Pekerjaan dan memberitahukan penyedia secara tertulis atas setiap Cacat Mutu yang ditemukan.


84

BMKG Lampung

PPK atau Pengawas Pekerjaan dapat memerintahkan penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan Cacat Mutu, serta menguji Hasil Pekerjaan yang dianggap oleh PPK atau Pengawas Pekerjaan mengandung Cacat Mutu. Penyedia bertanggung jawab atas perbaikan Cacat Mutu selama Masa Kontrak dan Masa Pemeliharaan. 67 Penguji Jika PPK atau Pengawas Pekerjaan memerintahkan penyedia untuk melakukan pengujian Cacat Mutu yang tidak tercantum dalam Spesifikasi Teknis dan Gambar, dan hasil uji coba menunjukkan adanya Cacat Mutu maka penyedia berkewajiban untuk menanggung biaya pengujian tersebut. Jika tidak ditemukan adanya Cacat Mutu maka uji coba tersebut dianggap sebagai Peristiwa Kompensasi. 68 Perbaikan Cacat Mutu 68.1 PPK atau pengawas pekerjaan akan menyampaikan pemberitahuan Cacat Mutu kepada penyedia segera setelah ditemukan jawab atas cacat mutu selama Masa Kontrak dan Masa Pemeliharaan. 68.2 Terhadap pemberitahuan Cacat Mutu tersebut, penyedia berkewajiban untuk memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan. 68.3 Jika penyedia tidak memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditentukan maka PPK, berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan, berhak untuk secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh PPK melakukan perbaikan tersebut. Penyedia segera setelah menerima klaim PPK secara tertulis berkewajiban untuk mengganti biaya perbaikan tersebut. PPK dapat memperoleh penggantian biaya dengan memotong pembayaran atas tagihan penyedia yang jatuh tempo (jika ada) atau uang retensi atau pencairan Surat Jaminan Pemeliharaan atau jika tidak ada maka biaya penggantian akan diperhitungkan sebagai utang penyedia kepada PPK yang telah jatuh tempo. 68.4 PPK dapat mengenakan Denda Keterlambatan untuk setiap keterlambatan perbaikan Cacat Mutu, dan mendaftarhitamkan penyedia. 69 Kegagalan Bangunan 69.1 Jika Hasil Pekerjaan sebagaimana ditetapkan dalam SSKK berupa bangunan maka PPK dan/atau penyedia terhitung sejak tanggal penandatanganan berita acara penyerahan akhir bertanggung jawab atas kegagalan bangunan sesuai dengan kesalahan masing-masing selama umur konstruksi yang tercantum dalam SSKK tetapi tidak lebih dari 10 (sepuluh) tahun. 69.2 Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas PPK beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PPK beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian PPK) sehubungan dengan klaim kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cidera tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga yang timbul dari kegagalan bangunan. 69.3 Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh penyedia tidak membatasi kewajiban penanggungan penyedia dalam Pasal ini. 69.4 Penyedia berkewajiban untuk menyimpan dan memelihara semua dokumen yang digunakan dan terkait dengan pelaksanaan ini selama umur konstruksi yang tercantum dalam SSKK tetapi tidak lebih dari 10 (sepuluh) tahun. Dokumen Pengadaan Rehab BangunanTower Lampung

85

BMKG Lampung

H.

PENYELESAIAN PERSELISIHAN 70 Penyelesaian Perselisihan 70.1 Para Pihak berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan Kontrak ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan ini. 70.2 Penyelesaian perselisihan atau sengketa antara para pihak dalam Kontrak dapat dilakukan melalui musyawarah, arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 71 Itikad Baik 71.1 Para pihak bertindak berdasarkan asas saling percaya yang disesuaikan dengan hak-hak yang terdapat dalam kontrak. 71.2 Para pihak setuju untuk melaksanakan perjanjian dengan jujur tanpa menonjolkan kepentingan masing-masing pihak. Apabila selama kontrak, salah satu pihak merasa dirugikan, maka diupayakan tindakan yang terbaik untuk mengatasi keadaan tersebut.


86

BMKG Lampung

BAB XI SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK (SSKK)

Contoh

A. Korespondensi Alamat Para Pihak sebagai berikut: Satuan Kerja PPK: U.P. : Alamat : Teleks : Faksimili :

__________ __________ __________ __________

Penyedia U.P. Alamat Teleks Faksimili

__________ __________ __________ __________ __________

: : : : :

B. Wakil Sah Para Pihak Wakil Sah Para Pihak sebagai berikut: Untuk PPK

:

__________

Untuk Penyedia :

__________

C. Tanggal Berlaku Kontrak Kontrak mulai berlaku sejak: __________ D. Masa Pemeliharaan Masa Pemeliharaan

berlaku

selama:

__________ bulan/tahun)

E. Umur Konstruksi Bangunan Hasil Pekerjaan memiliki umur konstruksi :____ (__________) tahun sejak tanggal penandatanganan Berita Acara penyerahan akhir. F. Pedoman Pengoprasian dan Perawaran Gambar "As built" dan/atau pedoman pengoperasian dan perawatan harus diserahkan selambat-lambatnya: ___ (__________) hari kalender/bulan/tahun setelah tanggal penandatanganan Berita Acara penyerahan awal. G. Pembayaran Tagihan Batas akhir waktu yang disepakati untuk penerbitan SPP oleh PPK untuk pembayaran tagihan angsuran adalah ______ hari kalender terhitung sejak tagihan dan kelengkapan dokumen penunjang yang tidak diperselisihkan diterima oleh PPK.


87

BMKG Lampung

H. Pencairan Jaminan Jaminan dicairkan dan disetorkan pada _______ [Kas Negara/Kas Daerah] I.

Tindakan Penyedia yang Mensyaratkan Persetujuan PPK atau pengawas pekerjaan Tindakan lain oleh Penyedia yang memerlukan persetujuan PPK adalah : ………. [sebutkan selain yang sudah tercantum dalam SSUK, apabila ada] Tindakan lain oleh Penyedia yang memerlukan persetujuan Pengawas Pekerjaan adalah: __________

J. Kepemilikan Dokumen Penyedia diperbolehkan menggunakan salinan dokumen dan piranti lunak yang dihasilkan dari Pekerjaan Konstruksi ini dengan pembatasan sebagai berikut: __________ K. Fasilitas PPK akan memberikan fasilitas berupa : L. Sumber Pembiayaan Kontrak Pengadaan Pekerjaan Konstruksi ini dibiayai dari APBN. M. Pembayaran Uang Muka Pekerjaan Konstruksi ini dapat diberikan uang muka (YA/TIDAK). N. Pembayaran Pretasi Pekerjaan Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara: (Termin/Bulanan/Sekaligus). Pembayaran berdasarkan cara tersebut di atas dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: .................... [sebutkan ketentuannya, misalnya prestasi fisik 30%, 50%, dst] Dokumen penunjang yang disyaratkan untuk mengajukan tagihan pembayaran pretasi pekerjaan .................... [sebutkan dokumennya] O. Penyesuaian Harga Untuk Penyesuaian Harga digunakan indeks yang dikeluarkan [BPS/Instansi Teknis Lainnya]

oleh

_________

P. Denda Untuk pekerjaan ini besar denda keterlambatan untuk setiap hari keterlambatan adalah 1/1000 (satu perseribu) dari [harga kontrak/harga bagian kontrak yang belum dikerjakan] Q. Penyelesaian Perselisihan Jika perselisihan Para Pihak mengenai pelaksanaan Kontrak tidak dapat diselesaikan secara damai maka Para Pihak menetapkan lembaga penyelesaian perselisihan tersebut di bawah sebagai Pemutus Sengketa: [Pengadilan Republik Indonesia yang berkompeten/Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI)] [Jika BANI yang dipilih sebagai Lembaga Pemutus Sengketa maka cantumkan klausul arbitrase berikut tepat di bawah pilihan yang dibuat di atas: "Semua sengketa yang timbul dari Kontrak ini, akan diselesaikan dan diputus oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) menurut peraturan-peraturan administrasi dan peraturan-peraturan prosedur arbitrase BANI, yang keputusannya mengikat kedua belah Dokumen Pengadaan Rehab BangunanTower Lampung

88

BMKG Lampung

pihak yang bersengketa sebagai keputusan tingkat pertama dan terakhir. Para Pihak setuju bahwa jumlah arbitrator adalah 3 (tiga) orang. Masing-masing Pihak harus menunjuk seorang arbitrator dan kedua arbitrator yang ditunjuk oleh Para Pihak akan memilih arbitrator ketiga yang akan bertindak sebagai pimpinan arbitrator."]


89

BMKG Lampung

Lampiran A – Syarat-Syarat Khusus Kontrak Personil Inti, Subpenyedia dan Peralatan -

Personil Inti yang ditugaskan: [cantumkan nama, uraian detil tanggung jawab kerja, minimum kualifikasi, dan jumlah orang bulan]

-

Subpenyedia yang ditunjuk: [cantumkan nama Subpenyedia (jika ada) berikut uraian personilnya seperti uraian personil Penyedia di atas]

-

Peralatan yang digunakan: [cantumkan jenis peralatan khusus yang disyaratkan untuk pelaksanaan pekerjaan]


90

BMKG Lampung

BAB XII SPESIFIKASI TEKNIS DAN GAMBAR

Keterangan : Spesifikasi teknis disusun oleh panitia pengadaan berdasar jenis pekerjaan yang akan dilelangkan, dengan ketentuan : 1. Tidak mengarah kepada merk/produk tertentu, tidak menutup kemungkinan digunakannya produksi dalam negeri; 2. Semaksimal mungkin diupayakan menggunakan standar nasional; 3. Metoda pelaksanaan harus logis, realistik dan dapat dilaksanakan; 4. Jadual waktu pelaksanaan harus sesuai dengan metoda pelaksanaan; 5. Harus mencantumkan macam, jenis, kapasitas dan jumlah peralatan utama minimal yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan; 6. Harus mencantumkan syarat-syarat bahan yang dipergunakan dalam pelaksanaan pekerjaan; 7. Harus mencantumkan syarat-syarat pengujian bahan dan hasil produk; 8. Harus mencantumkan kriteria kinerja produk (output performance) yang diinginkan; 9. Harus mencantumkan tata cara pengukuran dan tata cara pembayaran.

A.

TEKNIS UMUM PELAKASANAAN DAN PENYELESAIAN PEKERJAAN

PERATURAN TEKNIS UMUM


Kecuali ditentukan lain dalam RKS ini berlaku dan mengikat ketentuan tersebut di bawah ini termasuk segala perubahan dan tambahannya : 1) Peraturan Perundang-undangan yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia 2) Peraturan-peraturan umum (Algemene Voorwaden) A.V. 41 3) Standar Industri Indonesia (SII) 4) Peraturan Beton Indonesia PBI – NI 2/1971 5) Peraturan SK SNI 1991 6) Peraturan Konstruksi Kayu Indonesia (PKKI) 1971 7) Peraturan Umum Instalasi Listrik (PUIL) 1977 8) Peraturan Perancangan Bangunan Baja Indonesia (PPBBI) 9) Persyaratan Umum Bahan Bangunan Indonesia (PUBI) 1982 10) Peraturan Cat Indonesia (N-4) 11) Peraturan Semen Portland (NI-8) 12) Pedoman Plumbing Indonesia, tahun 1979 dan Perusahaan Air Minum 13) Peraturan Kebakaran Menteri Pekerjaan Umum No. 02 /KPK TS /1985 14) Peraturan Direktorat Jenderal Perawatan Departemen Tenaga Kerja Tentang Penggunaan Tenaga, Keselamatan dan Kesehatan Kerja 15) Peraturan Pembebanan Indonesia (PPI) 1983 untuk Gedung 16) Pedoman Plumbing Indonesia (PPI) 17) American Concrete Institute (ACI) 18) American Society for Testing Materials (ASTM) 19) American Association of States Highway and Transportation Officials (AASHTO) 20) British Standard Institution (BSI) 21) Peraturan yang dikeluarkan pemerintah daerah setempat yang bersangkutan dengan permasalahan bangunan.

91

BMKG Lampung URAIAN PENJELASAN UMUM TENTANG TATA TERTIB PELAKSANAAN

2.1

Sebelum mulai pelaksanaan, kontraktor wajib mempelajari terlebih dahulu dengan seksama gambar kerja, rencana kerja dan syarat-syarat berita acara penjelasan pekerjaaan. Kontraktor diwajibkan menanyakan kepada Konsultan Pengawas untuk setiap ada perbedaan ukuran dari gambar-gambar termasuk antara gambar dan RKS untuk mendapat persetujuan; bila tidak, maka akibat dari kelalaian tersebut, dalam hal ini menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari kontraktor. 2.2 Penyerahan lapangan/area/tempat pekerjaan akan di-serahkan kepada kontraktor segera sesudah dikelurakan surat keputusan penunjukan (SPK), dalam keadaan seperti waktu pemberian penjelasan pekerjaan. kontraktor diangggap sudah memahami benar-benar mengenai; a. letak bangunan yang akan dibangun b. batas-batas persil/kavling/maupun keadaanya pada waktu itu c. keadaan kontur tanah d. segala sesuatu yang ada di lokasi pekerjaan. 2.3 Kontraktor wajib menyerahkan hasil pekerjaannya hingga selesai dengan lengkap yaitu membuat (menyuruh membuat) memasang-serta memesan maupun menyediakan bahan-bahan bangunan, alat kerja dan pengangkutan membayar upah kerja dan lain lain yang bersangkutan dengan pelaksanaan. 2.4 Kontraktor wajib menyediakan sekurang-kurangya 1 (satu) salinan dokumen kontrak (Gambar, RKS, Kontrak, Berita acara) ditempat pekerjaan untuk dapat digunakan setiap saat oleh Direksi atau Konsultan Pengawas. 2.5 Atas perintah Direksi Pekerjaan/Konsultan Pengawas (KP) pada kontraktor dapat dimintakan membuat gambar-gambar penjelasan dan perincian bagian-bagian khusus dengan semua biaya atas beban kontraktor. Gambar-gambar tersebut telah disetujui oleh Direksi Pekerjaan /Konsultan Pengawas menjadi kelengkapan gambar-gambar pelaksanaan. 2.6 Setiap pekerjaan yang akan dimulai pelaksanaan maupun yang akan dilaksanakan pelaksana berhubungan dengan Ddireksi Pekerjaan/Konsultan Pengawas yang ditunjuk oleh pemberi tugas untuk ikut menyaksikan sejauh tidak ditentukan lain, untuk mendapatkan pengesahan /persetujuan. 2.7 Setiap usul perubahan dari kontaraktor ataupun persetujuan dari Direksi Pekerjaan/Konsultan Pengawas yang ditunjuk oleh pemberi tugas dianggap berlaku sah serta mengikat jika dilakukan secara tertulis. 2.8 Semua bahan yang akan dipergunakan untuk pelaksanaan proyek proyek ini harus benar-benar baru dan diteliti mengenai, mutu ukuran dan lainlain di dalam RKS ini. Semua bahan-bahan tersebut di atas harus mendapatkan pengesahan/persetujuan dari Direksi Pekerjaan/ Konsultan Pengawas yang ditunjuk oleh Pemberi Tugas sebelum akan dimulai pelaksanannya 2.9 Pengawasan terus menerus terhadap pelaksanaan penyelesaian/perapihan, dilakukan oleh tenaga-tenaga dari pihak pelaksana yang benar-benar ahli. 2.10 Semua barang-barang yang tidak berguna selama pelaksanaan pembangunan dikeluarkan dari lapangan pekerjaan. 2.11 Cara-cara menimbun bahan-bahan di lapangan atau di gudang harus memenuhi syarat teknis dan dapat dipertanggung jawabkan.

JADWAL

Paling lambat dalam 1 (satu) minggu setelah diterimanya surat penunjukan, kontraktor diharuskan mengajukan ; -


Jadwal waktu (time Schedule) pelaksaannya secara terperinci yang digambarkan secara diagram balok. (barchart). Jadwal pengadaan tenaga kerja Jadwal pengadaan bahan dan peralatan pekerjaan Diagram arus tunai (cash flow)

92

BMKG Lampung Bagan-bagan yang disebut diatas (3.1-3.4) harus mendapatkan persetujuan Direksi Pekerjaan/Konsultan Pengawas dan Pemberi Tugas sebagai dasar patokan kontraktor dalam melaksanakan pekerjaan dan wajib mengikutinya. PENENTUAN PEIL DAN UKURAN

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

PEMAKAIAN UKURAN

5.1

5.2

5.3

PENYERAHAN SKEMA ORGANISASI PROYEK

6.1

6.2

PENYERAHAN WEWENANG KEPADA KUASA KONTRAKTOR

7.1

7.2


Kontraktor wajib memberitahukan Direksi Pekerjaan/Konsultan Pengawas, bagian pekerjaan yang akan dimulai untuk dicetak terlebih dahulu Peil-peil dan ukuran-ukurannya. Kontraktor diwajibkan senantiasa mencocokkan ukuran-ukuran satu sama lain dalam tiap pekerjan dan segera melaporkan secara tertulis pada Direksi Pekerjaan/Konsultan Pengawas, setiap terdapat selisih/perbedaan-perbedaan Peil, ukuran untuk diberikan keputusan pembetulan. Tidak dibenarkan pelaksana kontraktor membetulkan sendiri kekeliruan tersebut itu tanpa persetujuan Direksi Pekerjaan/Konsultan Pengawas. Kontarktor bertanggung jawab atas tepatnya pelaksanaan pekerjaan menurut peil-peil dan ukuran-ukuran yang ditetapkan dalam gambar kerja. Mengingat setiap kesalahan selalu akan mempengaruhi bagian-bagian selanjutnya maka ketepatan peil dan ukuran tersebut mutlak diperhatikan sungguh-sunggguh. Kelalaian kontraktor dalam hal ini tidak akan tertolelir dan Direksi Pekerjaan/Konsultan Pengawas yang telah ditunjuk oleh pemberi tugas berhak untuk membongkar pekerjaan tersebut atas biaya kontraktor. Alat ukur yang dipakai minimal adalah waterpas dan theodolite yang sudah dikalibrasikan untuk mendapatkan ukuran yang dipertanggungjawabkan. Peil dasar - Penjelasan ketinggian tiap lantai bangunan lihat pada gambar - As jalan pada halaman adalah mengikuti gambar perncanaan. Kontraktor tetap bertanggung jawab dalam menepati semua ketentuan yang tercantum dalam Rencana Kerja dan Syarat-syarat, gambar-gambar berikut tambahan dan perubahannya. Kontraktor wajib memeriksa kebenaran dari ukuran-ukuran keseluruhan maupun bagian-bagiannya dan memberitahukan kepada Direksi Pekerjaan/Konsultan Pengawas tentang setiap perbedaan-perbedaan yang ditemukannya di dalam RKS dan gambar-gambar maupun dalam pelaksanaan. Kontraktor baru diijinkan membetulkan kesalahan dan melakasanakannya setelah ada persetujuan tertulis dari Direksi Pekerjaan/Konsultan Pengawas. Pengambilan/ukuran-ukuran yang keliru dalam pelaksanaan, di dalam hal apapun menjadi tanggung jawab kontraktor oleh karena itu sebelumnya kepadanya diwajibkan mengadakan pemeriksaan menyeluruh terhadap semua gambar-gambar yang ada. Bersamaan waktunya dengan penyerahan rencana kerja kontraktor wajib pula menyerahkan suatu bentuk skema organisasi yang akan digunakan dalam pelaksanaan proyek ini, untuk diperiksa dan mendapatkan persetujuan dari direksi pekerjaan. Sebagai lampiran dari skema organisiasi tersebut kontraktor harus menyerahkan suatu daftar usulan nama-nama petugas yang akan ditugaskan diproyek ini lengkap dengan jabatan dan daftar riwayat hidup (pengalaman kerja). Kontraktor wajib menempatkan seorang petugas yang akan bertindak sebagai wakil atau kuasanya untuk mengatur dan memimpin pelaksanaan pekerjaan di lapangan (untuk selanjutnya) disebut sebagai pelaksana. Pemberi kuasa ini sama sekali tidak mengurangi tanggung jawab kontraktor terhadap pelaksanaan pekerjaan baik sebagian atau keseluruahan.

93

BMKG Lampung TENAGA AHLI

8.1

8.2

PEMBERHENTIAN PELAKSANA/PETUGAS

9.1

9.2

Kontraktor harus menyertakan tenaga ahli yang telah ditunjuk oleh pabrik pembuat bahan peralatan yang dipasang untuk mengawasi, memeriksa dan menyetel pemasangan bahan, peralatan hingga bahan/peralatan tersebut bisa berfungsi sempurna. Kontraktor harus menugaskan minimal satu orang tenaga ahli yang harus selalu berada di proyek. Bila dikemudian hari ternyata pelaksana dan petugas yang ditunjuk oleh kontraktor; oleh direksi pekerjaan /KP dianggap kurang atau tidak mampu menunjukkan kecakapannya maka dereksi Pekerjanaan/KP berhak memerintahkan kontraktor untuk mengganti pelaksana/ Petugas tersebut. Dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sesudah surat perintah direksi Pekerjaan tersebut keluar, kontraktor harus bisa menunjukkan seorang pelaksana/ petugas yang baru yang memenuhi persyaratan yang diminta.

Setiap pembangkit tenaga sementara penerangan pekerjaan harus diadakan oleh kontraktor termasuk pelaksanaan sementara kabel, kabel meteran, upah dan tagihan serta pembersihannya kembali pada waktu pekerjaan selesai adalah beban pelaksana. 10.2 Air untuk keperluan pekerjaan harus diadakan dan bila memungkinkan didapatkan air dari sumber air yang sudah ada di dalam lokasi pekerjaan tersebut. Kontraktor harus memasang sementara pipa-pipa dan lain-lain pekerjaan untuk mengalirkan air dan mencabutnya kembali pada waktu pekerjaan selesai. Biaya untuk beban pekerjaan pengadaan air sementara adalah beban kontaraktor. 10.3 Kontraktor tidak diperbolehkan penyambung dan mengisap air dari saluran induk dan sebagainya tanpa mendapatkan ijin tertulis dari Direksi Pekerjaan/Konsultan Pengawas.

PEMBANGKIT TENAGA DAN SUMBER AIR

10.1

IKLAN

11.1

JALAN MASUK DAN JALAN KELUAR

12.1

PAPAN NAMA PROYEK

13.1

PENYEDIAAN TEMPAT/ RUANG KERJA/KANTOR DIREKSI KONSULTAN PENGAWAS

14.1 Kontraktor wajib membangun sebuah bangunan yang akan digunak untuk kantor petugas-petugas direksi pekerjaan /KP hingga cukup memenuhi syarat ruang kerja untuk mengadakan rapat-rapat lapangan (site Meeting). Gambar dan ukuran akan ditentukan menyusul.

Pelaksanaan tidak diijinkan memasang iklan dalam bentuk apapun di lapangan kerja atau tanah yang berdekatan tanpa ijin dari Direksi/Konsultan Pengawas.

Pemakaian jalan masuk ke tempat pekerjaan menjadi tanggung jawab pihak kontraktor dan disesuaikan dengen kebutuhan proyek tersebut. 12.2 Kontraktor diwajibkan membersihkan kembali jalan masuk pada waktu penyelesaian dan memperbaiki segala kerusakan yang diakibatkan dan menjadi beban kontraktor. 12.3 Perijinan tentang jalan keluar masuk proyek menjadi tanggung jawab kontraktor termasuk biaya yang ditimbulkannya. Kontaktor wajib mengerjakan papan nama Proyek sesuai dengan ketentuan yang ada dalam peraturan pemerintah daerah setempat.

14.2 Kantor direksi lapangan a. Kontraktor direksi cukup representatif untuk bekerja dan aman digunakan untuk menyimpan dokumen-dokumen proyek selama pelaksanaan proyek. Luas kantor direksi adalah : +/- 50 m² yang terdiri dari ; R. administrasi / R. rapat WC Pos keamanan Dokumen Pengadaan Rehab BangunanTower Lampung

94

BMKG Lampung Perlengkapan kantor direksi adalah : 2 bh meja tulis ukuran setengah biro dengan empat buah kursi kerja. 1 bh file kabinet / rak untuk contoh bahan 1 buah white board 1 Unit komputer minimum type Pentium 3 berikut printer Ink Jet b. Di dalam kantor direksi lapangan harus ditempatkan ruang WC dengan baik air bersih secukupnya dan dijaga kebersihannya. c. Posisi dan denah gambar kantor direksi akan ditentukan menyusul. d. Alat-alat yang harus senantiasa di proyek 1 bh alat ukur Theodolite (bila diperlukan) 1 bh kamera 2 Ps sepatu proyek dan helm proyek 14.3 Kantor pemborong dan Los kerja a. Pemborong harus menyediakan kantor sebagai tempat kerja dan gudang sebagai tempat penyimpanan material di lapangan. b. Pemborong harus menyediakan tiga buah pemadam Api Ringan (Extinguisher) 30 Kgs/cm² yang ditempatkan satu di kantor pemborong , satu diletakkan di kantor direksi dan satu di letakkan di daerah strategis di los kerja . c. Khusus untuk tempat menyimpan bahan-bahan seperti pasir, kerikil, harus dibuatkan kotak simpan di pagar dengan dinding papan, sehingga masing-masing bahan tidak tercampur dengan bagian yang lainnya. d. Pemborong tidak diperkenankan Menyimpan alat/bahan-bahan bangunan di luar pagar proyek walaupun untuk sementara. Menyimpan bahan-bahan yang ditolak direksi lapangan karena tidak memenuhi syarat. KECELAKAAN DAN KESEHATAN

15.1 Kecelakaan–kecelakaan yang timbul selama pekerjaan berlangsung menjadi beban pelaksana. 15.2 Pelaksana diwajibkan menyediakan kotak P3K menurut kebutuhan, lengkap dengan seorang petugas yang telah terlatih dalam masalah mengenai pertolongan pertama. 15.3 Terhadap kecelakaan-kecelakaan yang timbul akibat bencana alam segala pembiayaan menjadi beban pelaksana. 15.4 Pelaksana diwajibkan menyediakan pemadam kebakaran jenis ABC (segala jenis api), pasir dalam bak kayu, galah-galah dan lain sebagainya. 15.5 Pelaksana diwajibkan memperhatikan kesehatan karyawan – karyawannya. 15.6 Sejauh tidak disebutkan dalam RKS ini maka pelaksana harus mengikuti semua ketentuan-ketentuan umum lainnya yang dikeluarkan oleh jawatan instansi pemerintah cq undang-undang kesehatan kerja dan sebagainya termasuk semua perubahan-perubahannya yang hingga kini tetap berlaku.

PENGAMANAN

16.1 Pelaksana bertanggungjawab penuh atas segala sesuatu yang ada di daerahnya yaitu mengenai kebutuhan ; a. Kerusakan-kerusakan yang timbul akibat kelalaian/ kecerobohan yang disengaja atau tidak b. Penggunaan suatu yang keliru/salah c. Kehilangan bagian alat alat yang ada di daerahnya. 16.2 Terhadap semua kejadian sebagaimana tersebut di atas pelaksana harus melaporkan kepada direksi pekerjaan/ KP dalam waktu paling lambat 24 jam untuk diusut dan diselesaikan lebih lanjut. 16.3 Untuk mencegah kejadian-kejadian tersebut di atas pelaksana harus mengadakan pengamanan antara lain penjagaan ; penerangan malam


95

BMKG Lampung pamagaran sementara dan sebagainya. 16.4 Setiap pekerjaan harus memakai alat pengaman seperti helm, penggantung serta dan lain-lain yang dianggap perlu. 16.5 Pelaksana harus menyediakan jaring-jaring pengaman dalam pelakanaan agar keselamatan lingkungan dan pekerja dapat terjamin dengan baik. PENGAWASAN

17.1 Setiap saat Direksi Pekerjaan/Konsultan Pengawas harus dapat dengan mudah mengawasi, memeriksa dan menguji setiap bagian bagian pekerjaan, bahan dan peralatan, kontraktor harus menyediakan fasilitasfasilitas yang diperlukan. 17.2 Bagian-bagian pekerjaan yang telah dilaksanakan tetapi luput dari pengawasan Direksi Pekerjaan/Konsultan Pengawas proyek yang ditujuk oleh pemberi tugas menjadi tanggung jawab pelaksana 17.3 Jika kontraktor perlu melaksanakan pekerjaan diluar jam kerja normal hingga diperlukan pengawasan oleh direksi pakerjaan/KP maka segala biaya untuk itu menjadi beban pelaksana. Permohonan untuk pelaksana mengadakan pemeriksaan tersebut harus dengan surat dan harus disampaikan kepada Direksi Pekerjaan/Konsultan Pengawas. Biaya pengawasan tambahan disesuaikan dengan billing rate yang berlaku dari BAPPENAS. 17.4 Wewenang dalam memberikan keputusan yang berada ditangan petugas petugas Direksi Pekerjaan/Konsultan Pengawas yang ditunjuk oleh pemberi tugas adalah terbatas pada soal-soal yang jelas tercantum/dimasukkan dalam gambar-gambar dan RKS dan risalah penjelasan. Penyimpangan daripadanya haruslah seijin pemilik proyek.

PEMERIKSAAN DAN PEMYEDIAAN BAHANBAHAN BANGUNAN

18.1 Bila dalam RKS disebutkan nama dan pabrik pembuatan dari suatu bahan dan barang maka ini dimaksudkan untuk menunjukkan standar minimal mutu/kualitas bahan yang digunakan. 18.2 Setiap barang yang akan digunakan harus disampaikan kepada Direksi Pekerjaan/Konsultan Pengawas oleh pelaksana untuk mendapatkan persetujuan dari pemilik proyek dan atau dari konsultan perencana. Waktu penyampaian dilaksanakan jauh sebelum pekerjaan dimulai. 18.3 Setiap usulan yang tidak seusai dengan petunjuk RKS serta gambargambar dan risalah penjelasan harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan konsultan perencana dan pemberi tugas/pemilik proyek. 18.4 Contoh-contoh dan barang yang akan digunakan dalam pekerjaan harus diajukan dan adakan oleh pelaksana kontraktor atas biaya pelakasan dan setelah disetujui oleh pemilik proyek, konsultan perencana dan konsultan manajemen maka sesuai contoh barang dan bahan tersebut akan dipakai dalam pelaksanaan pekerjaan nanti. 18.5 Contoh bahan atau barang tersebut disimpan oleh Direksi Pekerjaan/Konsultan Pengawas untuk dijadikan dasar penolakan bila ternyata bahan dan barang yang dipakai tidak sesuai dengan contoh baik kualitas maupun sifatnya. 18.6 Dalam pengajuan harga penawaran pelaksana harus sudah memasukkan sejauh keperluan biaya untuk pengujian terhadap barang dan bahan. Tanpa mengingat jumlah tersebut pelaksana tetap bertanggung jawab pula atas biaya pengujian dan bahan dan barang yang tidak memenuhi syarat atas perintah pemilik proyek direksi perkerjaan/KP.

RENCANA KERJA DAN SYARAT-SYARAT GAMBAR KERJA

19.1 Gambar-gambar detail merupakan bagian-bagian yang tidak terpisahkan pada RKS ini. 19.2 Jika terdapat perbedaan-perbedaan antara gambar-gambar kerja dengan RKS pelaksana diwajibkan mengajukan pernyataan tertulis kepada Managemen Proyek / KP yang ditunjuk oleh pemberi tugas dan pelaksana diwajibkan pula mentaati dan pengikuti keputusan Direksi


96

BMKG Lampung Pekerjaan/Konsultan Pengawas. 19.3 Ukuran-ukuran yang terdapat dalam gambar terbesar dan terakhirlah yang berlaku dalam ukuran dengan angka yaitu yang harus diikuti daripada ukuran skala dari gambar-gambar tetapi jika mungkin ukuran ini harus mengambil dari pekerjaan yang sudah selesai. 19.4 Jika terdapat kekurangan penjelasan–penjelasan dalam gambar-gambar atau diperlukan gambar tambahan/gambar detail untuk membesarkan gambar-gambar atau untuk memungkinkan pelaksana melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ketentuan, maka pelaksana harus membuat gambar tersebut dan dibuat tiga rangkap gambar atas biaya pelaksana. 19.5 Apabila ada hal-hal yang disebutkan berulang pada gambar-gambar/RKS yaitu dokumen kontrak lainnya yang berlainan dan atau penjelasanpenjelasannya bertentangan, maka ini harus diartikan bukan untuk menghilangkan satu terhadap yang lain, tetapi untuk lebih menegaskan masalahnya. Kalau hal yang menyangkut kelainan harus diimportmasikan kepada direksi Pekerjaan /KP untuk mendapatkan keputusan. 19.6 RKS, daftar voume pekerjaaan (BQ), gambar serta berita acara pelaksanaan penjelasan pekerjaan adalah bagian yang saling melengkapi satu sama lain dan sesutu yang termuat di dalamnya bersifat mengikat. PEMBUATAN GAMBAR PELAKSANAAN/ GAMBAR KERJA (SHOP DRAWING)

20.1 Kontraktor harus membuat gambar pelaksanaan guna pelaksanaan di lapangan yang harus dibuat berdasarkan gambar-gambar kerja yang disampaikan kepada Direksi Pekerjaan/Konsultan Pengawas untuk mendapatkan persetujuan. 20.2 Pekerjaan pelaksanaan belum dapat dimulai sebelum gambar pelaksanaan tersebut disetujui Direksi Pekerjaan/Konsultan Pengawas. 20.3 Direksi Pekerjaan/Konsultan Pengawas yang ditunjuk oleh pemberi tugas harus mempunyai waktu yang cukup untuk mengikuti gambar pelaksnaan yang diusulkan oleh pelaksana. 20.4 Persetujuan terhadap gambar pelakanaan bukan berarti menghilangkan tanggung jawab pihak pelaksana terhadap pelaksanaan pekerjaan tersebut. Kelambatan akibat proses ini tidak berarti pelaksana mendapatkan perpanjangan waktu pelaksanaan. 20.5 Gambar tersebut di atas harus dalam rangkap 3 (tiga ) berikut kalkirnya dan semua biaya pembuatannya di tanggung oleh pelaksana.

PENYEDIAAN PERALATAN KERJA

21.1 Kontraktor wajib menyediakan segala peralatan yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan dengan baik dan sempurna termasuk membongkar / merapihkan / membawa keluar segala peralatan tersebut setelah tidak diperlukan lagi 21.2 Peralatan-peralatan tersebut harus sudah diperhitungkan bentuk, ukuran, kapasitas, dan sebagainya untuk bisa melayani kebutuhan pelaksanaan pekerjaan ini. 21.3 Peralatan peralatan tersebut harus dalam keadaan baik dan harus siap digunakan. Peralatan yang tidak berfungsi harus segera diperbaiki atau kalau tidak mungkin harus segera diganti dengan yang masih berfungsi dengan baik. 21.4 Peralatan yang harus disediakan terdiri atas ; Beton Molen 0.25M3 Truck 3-4 Ton Scaffolding Pick Up Alat pokok lainya yang diperlukan., Kontraktor wajib menyediakan operator yang mampu melayani perlatan tersebut diatas 21.5 Segala biaya yang diperlukan untuk penyediaan peralatan dan operatornya menjadi tanggung jawab kontraktor, termasuk biaya


97

BMKG Lampung perawatan, perbaikan dan pembongkaran kembali peralatan tersebut. PENYEDIAAN BAHAN

22.1 Kontraktor wajib menyediakan bahan bangunan yang diperlukan sesuai dengan syarat–syarat yang ditentukan dalam AV d. PUBB untuk beton bertulang syarat –syarat dalam PBI –1971 22.2 Direksi pekerjaan / KP berwenang meminta keterangan mengenai asalusul bahan dan kontraktor wajib menjelaskannya. 22.3 Bahan bahan yang akan digunakan sebelumnya harus dimintakan persetujuan terlebih dahulu kepada Direksi Pekerjaan / KP dan konsultan perancana untuk itu kontraktor wajib menyerahkan bahan-bahan yang diusulkan disertai brosur-brosur asli / sertifikat yang diperlukan. 22.4 Bahan-bahan yang sudah didatangkan ke tempat pekerjaan tetapi ditolak pemakaiannya oleh Direksi Pekerjaan / KP harus segera disingkirkan dari tempat kerja paling lambat 24 jam dari penolakan tersebut. Bagian pekerjaan yang telah dimulai tapi masih menggunakan bahan yang telah ditolak harus segera dihentikan dan dibongkar. 22.5 Kontraktor wajib mengirimkan contoh bahan tersebut di atas kepada lab. Peneletian bahan yang ditentukan apabila Direksi Pekerjaan / KP masih sangsi dan merasa perlu meneliti kualitas barang yang diusulkan tersebut. 22.6 Biaya penelitian bahan di lab. menjadi tanggung jawab Kontraktor.

TATA CARA UNTUK MEMULAI SUATU JENIS PEKERJAAN

23.1 Untuk jenis pekerjaan yang apa bila dikerjakan akan mengakibatkan pada jenis pekerjaan yang lain yang tidak dapat diperiksa/ tertutup oleh jenis pekerjaan tersebut, maka kontraktor wajib meminta pada direksi pekerjaan / KP secara tertulis untuk memeriksa bagian pekerjaan yang akan ditutup itu . Setelah pekerjaan yang akan ditutup dinyatakan baik baru kontraktor diperkenankan melaksanakan pekerjaan selanjutnya. 23.2 Apabila permohonan tertulis pemeriksaan tersebut diatas tidak diwajibkan oleh Direksi Pekerjaan / KP dalam waktu 2 x 24 jam sejak jam diterima permohonan tersebut tidak terhitung hari libur resmi maka kontraktor boleh melanjutkan pekerjaan tersebut kecuali apabila Direksi Pekerjaan / KP memintanya perpanjangan waktu pemeriksaan dan kontraktor mrnyetujui. 23.3 Apabila ketentuan ketentuan tersebut di atas dilanggar oleh kontraktor maka Direksi Pekerjaan / KP berhak menginstruksikan untuk membongkar bagian yang sudah dikerjakan baik sebagian maupun seluruhnya maupun untuk keperluan pemeriksaan atau perbaikan. Biaya pembongkaran dan pemasangan kembali akan dibebankan kepada kontaktor.

TATA CATA PENILAIAN PRESTASI PEKERJAAN

Pekerjaan-pekerjaan yang sudah terpasang dengan baik dan sudah diterima oleh Direksi / Direksi Pekerjaan / KP dapat dihitung prestasi dengan nilai 100 % dan bahan bahan yang sudah didatangkan ke lokasi proyek tetapi belum terpasang, tidak dapat dinilai prestasinya.

KOORDINASI DENGAN SUB KONTRAKTOR

Apabila ada bagian bagian pekerjaan yang diserahkan kepada pihak ketiga (sub Kontraktor) sesuai dengan ketentuan yang ada dalam kontrak maka untuk ini kontraktor wajib mengatur koordinasi bekerja dengan pihak ketiga. Tanggung jawab atas kualitas barang yang telah diserahkan kepada pihak ketiga ini tetap berada pada pihak kontraktor.

PERLINDUNGAN TERHADAP HASIL PEKERJAAN

Kontraktor wajib mengadakan perlindungan terhadap hasil pekerjaan yang sedang dan sudah selesai dilaksanakan terhadap hal-hal yang menimbulkan


98

BMKG Lampung keresahan.

PENYEDIAN DOKUMEN PELAKSANAAN DI LAPANGAN

27.1

27.2 27.3

Kontraktor wajib menyediakan 2 set seluruhnya dokumen pelaksanaan seperti yang tersebut dalam PASAL 33 Buku RKS ini untuk masingmasing diletakan di kantor pelaksanaan dan dikantor Direksi Pekerjaan / KP menjadi konstruksi di lapangan Seluruh dokumen tersebut diatas harus dalam keadaan jelas dan mudah dibaca dan sudah mencantumkanperubahan-perubahan terakhir. Biaya penyediaan dokumen-dokumen tersebut menjadi tanggung jawab kontraktor.

TANGGUNG JAWAB DALAM MASA PEMELIHARAAN

28.1 Dalam masa pemeliharaan kontraktor tetap bertanggung jawab untuk memlihara pekerjaan yang telah selesai apabila dalam masa pemeliharaan tersebut ada pekerjaan-pekerjaan yang rusak dan tidak berfungsi dengan baik sesuai dengan petunjuk Direksi Pekerjaan / KP maka kontraktor wajib memperbaiki pekerjaan tersebut secepatnya. 28.2 Apabila dalam masa pemeliharaan ini kontraktor tidak melaksanakan perbaikan-perbaikan seperti yang diminta Direki Pekerjaan / KP maka prestasi pekerjaan akan dikurangi sesuai dengan nilai pekerjaan yang belum diperbaiki dan penyerahan kedua tidak dapat dilaksanakan.

TENAGA–TENAGA PEMELIHARAAN DARI PEMBERI TUGAS

29.1 Kontraktor wajib mengajarkan/melatih tenaga pemeliharaan (maintenance) dari pihak pemberi tugas hingga pemakai bisa menggunakan selurah sistem dengan baik. 29.2 Kontraktor harus membuat buku petunjuk operasi dalam bahasa Indonesia yang jelas sebanyak 6 set untuk pemberi tugas.

GAMBAR YANG SESUAI DENGAN KENYATAAN

30.1 Pelaksanaan kontraktor pada akhir pekerjaan harus membuat gambargambar terakhir sesuai dengan yang terpasang atau yang telah dilaksanakan (Asbuiltdrawing) gambar yang sesuai dengan kenyataan tersebut harus disetujui oleh Direksi Pekerjaan / KP 30.1 Gambar tesebut harus diserahkan dalam rangkap 3 (tiga ) berikut gambar asli dan semua biaya pembuatannya ditanggung pelaksana.

KERUSAKAN BAGIAN PEKERJAAN OLEH PELAKSANA/ KONTRAKTOR/ SUB KONTRAKTOR

31.1 Setiap bagian yang berhubungan dari kontraktor satu dengan kontraktor yang lain harus selalu dalam koordinasi yang baik agar kerusakan masing-masing bidang pekerjaan dapat dihindari. 31.2 Bila kerusakan bagian bangunan tidak bisa dihidari kontraktor yang bersangkutan diwajibkan memperbaiki bagian bangunan yang rusak tersebut seperti keadaan semula dinilai dan disetujui pemilik proyek atau Direksi Pekerjaan / KP secara tertulis.

PENYERAHAN PERTAMA

Pada akhir pekerjaaan menjelang pekerjaan penyerahan pertama : 32.1 Semua bangunan sementara dibongkar setelah mendapat ijin dari pemilik proyek Direkis Pekerjaan/KP atau yang ditunjuk oleh pemberi tugas. 32.2 Tiap bagian pekerjaan harus dalam keadaan baik, bersih utuh tanpa cacat. 32.3 Pelaksana diwakjibkan menyerahkan kepada pemilik proyek atau direksi pekerjaan /KP berupa ; a. 3 (tiga) gambar “As built drawing ” dan seluruh pekerjaan yang dilaskanakan termasuk gambar peruabahan dari rencana. b. 3 (tiga) album photo berwarna 32.4 Membersihkan atau membuang sisa bahan, sampah dan lain-lain yang tidak berguna pada pelaksanaan pembanguan.

B.

TEKNIS KHUSUS PELAKASANAAN DAN PENYELESAIAN PEKERJAAN PERSIAPAN


99

BMKG Lampung PEKERJAAN PERSIAPAN

33.1

33.2 33.3

33.4

33.5


Pekerjaan Pembongkaran Pekerjaan pembongkaran dilakukan terhadap bangunan-bangunan lama yang akan dikerjakan, yaitu bangunan gedung, dsb. Kabel-Kabel Listrik Kontraktor harus melakukan tindakan pencegahan yang diperlukan seperti pengadaan kerekan/tempat meluncur pengaman, apabila konstruksi melewati kabel-kabel dan harus mengikuti semua persyaratan pengamanan PLN untuk menghindari kecelakaan yang terjadi karena pemakaian alat-alat tersebut. Lokasi Persiapan dan Pelayanan yang Ada Kecuali ukuran-ukuran setting out seperti yang tercantum pada denah, posisi sumbu yang tepat dari sarana-sarana pelayanan maupun bangunanbangunan tertanam yang ada harus disetujui oleh Direksi/Konsultan Pengawas sebelum penggalian percobaan, tetapi apabila perlu, boleh juga setelah membuat galian-galian percobaan. Pekerjaan Survey Lapangan Semua informasi yang diperoleh dari Engineer seperti peta-peta, sketsket, hasil pengukuran elevasi, BM dsb harus dikelompokkan dan dicek ulang di lapangan. Semua pengeluaran sehubungan dengan informasi yang diperoleh harus ditanggung oleh kontraktor dan harus masuk ke adalam item yang bersangkutan di dalam BQ Sehubungan memulai pekerjaan apapun, kontraktor harus melaksanakan survey topografi secara detail di area proyek yang ditunjukkan oleh Engineer. a. Pengukuran Elevasi Semua Bench Mark dan patok dan semua titik referensi disepanjang area proyek harus diukur elevasinya dengan Automatic level (misal Wild NAK 1 atau 2, NAZ) Semua route pengukuran harus diukur dua kali (pulang pergi/looping). Looping pengukuran harus mendekati atau lebih pada 7 k km dimana k adalah jarak pengukuran dalam km. Semua route pengukuran harus diantara dua Bench Mark yang ada di proyek. Garis pandangan/penglihatan tidak boleh melebihi 50 m, seluruh perhitungan pengukuran harus dicek secara bebas setiap hari dan ditandatangani. Pengecekan alat ukur instrumen : instrumen (waterpass) harus dicek setiap kali akan dipakai dengan test menggunakan dua patok dengan jarak 50 m. perbedaaan ketinggian antara dua titik yang diukur dari titik tengah harus dibandingkan dengan perbedaaan ketinggian yang diukur dari dekat ke satu ujung. Hasilnya harus di cantumkan pada lembaran-lembaran lapangan dengan membuat penyesuaian bilamana perlu. Mistar ukur harus ditempatkan diatas pelat dasar logam pada semua titik pergantian. Pada BM dan patok, mistar ukur harus diletakkan langsung di atas paku atau baut. Pemegang mistar ukur diperintahkan untuk memegang mistra ukur tegak lurus dengan menggunakan gelembung-gelembung udara (nivo) apakah ditempel pada mistar ukur atau dipegang menempel pada pingggir mistar ukur. Gelembung-gembung ini harus dicek. b. Survey Detail, pengukuran Elevasi Struktur & menarik Garis Dasar (Bottom Linning) Ketinggian dan jarak seluruh bangunan/struktur proyek harus ditentukan dengan tepat.  Ketinggian setempat. (Spot height)

100

BMKG Lampung

33.6


Ketinggian setempat harus diukur setiap 2 m disepanjang garis dasar dan setiap 5 m dipuncak dinding bangunan, sebelum dan sesudah pelaksanaan pekerjaan. Kerapatan ketinggian setempat akan bervariasi sesuai dengan pekerjaan dan ketakteraturan struktur bangunan. Ketinggian setempat harus disurvey sepanjang dari seluruh daerah yang rendah dan seluruh titik yang tinggi. Ketinggian setempat harus diukur dari BM utama dengan waterpass. Posisi ketinggian setempat pada dengan keseluruhan harus ditunjukkan dalam desimal. Elevasi yang didapat dengan pengukuran waterpass ini harus diperlihatkan data tiga desimal dibelakang koma. Ketinggian setempat harus diperlihatkan pada keseluruhan bangunan, gorong-gorong, pada saluran, pada saluran plumbing bangunan, saluran limbah, drainase dan pada sepanjang jalan. Seluruh hasil survey ketinggian setempat pada daerah berlumpur jika ada selama pembangunan harus diteliti dengan mistar ukur di atas pelat dasar pada permukaan tanah. Sangat sulit untuk menentukan taraf permukaan tanah (ground level) dalam kondisi tanah basah, dalam hal ini pelat dasar harus tetap pada posisinya, kemudian mistar ukur diletakkan di atas puncaknya dengan hati-hati dan dibaca secepat mungkin.  Ketinggian Detail dan Ketinggian Setempat. Ketelitian posisi titik tertentu yang diukur harus lebih kecil dari 0,02 m (0,2 mm pada peta berskala 1 : 100). Ketelitian ketinggian setempat harus + 5 mm apabila dicek terhadap BM terdekat. Ini dimaksudkan untuk ketinggian setempat pada tanah stabil. c. Survey Bersama Sebelum melakukan seluruh pekerjaan tanah Kontraktor bersama-sama dengan pihak pemberi tugas dan Engineer harus melakukan survey diseluruh area yang akan dibuat galian, bangunan, jalan, atau tanda untuk menentukan tingginya letak suatu area. Gambar hasil survey bersama dipersiapkan oleh kontraktor dan harus disetujui oleh engineer sebelum dimulainya suatu pekerjaan tanah. Kontraktor harus menyediakan dan menentukan bracing yang kuat dan cukup untuk menahan isi dan atau galian yang diminta oleh KP jika sangat dibutuhkan. Apabila galian dibuat dekat atau dibawah bangunan yang ada atau pekerjaan tersebut dapat menyebabkan turunnya bangunan, kontraktor harus mencegah kerusakan yang diakibatkan oleh pekerjaan sementara tersebut dengan cara-cara yang disetujui KP Semua bracing harus dipelihara dengan benar sampai pekerjaan permanen cukup kuat dan kayu-kayu penopang (bracing) boleh dibongkar. Pembongkaran bracing hanya boleh dilaksanakan dengan seizin Engineer dan di bawah Pengawasan KP Kontraktor harus menyerahkan gambar-gambar detail serta perhitungan-perhitungan untuk penopang/penahan yang diusulkan untuk menahan galian parit dan galian-galian lainnya. Kontraktor tidak diijinkan untuk melakukan kegiatan apapun sebelum usulan metode pelaksanaan dan gambar-gambar detail didiskusikan dan disetujui KP Pengukuran dan Pematokan a. Pemborong harus mengerjakan pematokan dan pengukuran untuk menentukan batas-batas pekerjaan serta garis-garis kemiringan tanah

101

BMKG Lampung sesuai dengan rencana. Dari pengukuran ini dibuat gambar kerja yang memuat tentang pembagian lokasi areal kerja untuk disetujui Direksi Proyek/KP sehingga jadwal pelaksanaan pekerjaan berikutnya dapat dilaksanakan. Bilamana ada perbaikan dari direksi Pekerjaan, pemborong harus melakukan pengukuran ulang. c. sebelum pelaksanaan pematokan, pemborong wajib memberikan laporan tertulis kepada direksi pekerjaan. d. Hasil pelaksanaan pekerjaan pengukuran dimintakan persetujuan Direksi Pekerjaan, dan hanya hasil pengukuran yang telah disetujui Direksi digunakan sebagai dasar pekerjaan selanjutnya. e. Bila terdapat penyimpangan dari gambar pelaksanaan. Pemborong harus mengajukan 3 (tiga) lembar gambar penampang dari daerah yang terjadi penyimpangan, kepada direksi untuk dimintakan tanda tangan persetujuan peyimpangan tersebut. f. Apabila terdapat revisi, hasilnya diajukan kembali untuk mendapatkan persetujuan Direksi Pekerjaan , hasil persetujuan tersebut dibuat di atas kertas kalkir dengan 3 (tiga) lebar hasil reproduksi. Ukuran huruf yang dipakai pada gambar serta ketentuanketentuan direksi Pekerjaan akan dijadikan gambar pelaksanaan sebagai pengganti gambar lama. Pelaksanaan Peil dan Ukuran a. Pemborong bertanggung jawab penuh atas tepatnya pelaksanaan pekerjaan menurut peil-peil dan ukuran yang ditetapkan pada gambar kerja dan RKS. b. Pemborong dalam melaksanakan pekerjaan menurut peil yang sudah ditentukan, bila terjadi kelainan, pemborong tidak akan ditolelir kesalahannya dan pekerjaanya berhak diulang.kembali (dibongkar) atas beban biaya ditanggung Pemborong. c. Pemborong wajib mencocokkan ukuran-ukuran dengan yang lain dalam setiap pekerjaan, jika terjadi selisih/perbedaan segera melaporkan kepada Direksi pekerjaan untuk diberi keputusan pembetulannya. b.

33.7

33.8

33.9


Pagar Pengaman Pemasangan pagar pengaman bertujuan sebagai pengamanan pada lokasi proyek, memudahkan kontraktor untuk mengontrol pekerjaan dan material dan untuk membatasi pihak pihak yang tidak berkepetingan ke lokasi proyek. Pagar pengaman proyek terbuat dari lembaran seng gelombang BJLS 20 yang disusun tegak. Seng tersebut dipakukan pada kayu penyangga yang dipasang setiap jarang 1 meter yang didirikan di lokasi. Kayu penyangga berupa kayu dolken bulat dengan diameter minimal 5 cm. Pada bagian atas, tengah dan bawah rangka kayu tegak di pasang rangka kayu 4/6 melintang sebagai pembagi rangka tegak. Pada setiap tiang tegak dipasang pengaku yang ditanam pada tanah berbentuk sedemikian sehingga membentuk segitiga dengan tiang tegak. Papan Nama Proyek/Reklame Kontaktor wajib mengerjakan papan nama Proyek sesuai dengan ketentuan yang ada dalam peraturan pemerintah daerah setempat. Papan nama proyek harus memuat ; - Nama proyek - Pemilik proyek - Lokasi proyek - Nomor kontrak - Biaya kontrak - Nama konsultan perencana - Nama konsultan Pengawas - Nama kontraktor - Waktu pelaksanaan

102

BMKG Lampung

C. TEKNIS KHUSUS PELAKASANAAN DAN PENYELESAIAN PEKERJAAN STRUKTUR

PEKERJAAN GALIAN TANAH/URUGAN

34.1

34.2

34.3


LINGKUP PEKERJAAN a. Pekerjaan meliputi menyediakan dan pendayagunaan semua tenaga kerja, bahan-bahan instalasi konstruksi dan perlengkapanperlengkapan untuk semua pekerjaan galian yang diperlukan sebagaimana diperlihatkan dalam spesifikasi atau sebagaimana yang diperlukan. b. Kontraktor harus mengadakan penyediaan-penyediaan dan persiapan-persiapan serta melakukan semua pekerjaan yang perlu untuk menerima atau ikut serta dengan pekerjaan lain. c. Kontraktor harus bertanggung jawab atas instalasi semua alat yang akan terpasang dan yang tertanam pada tanah tanpa mengabaikan semua ketentuan-ketentuan yang berlaku jika pekerjaan tersebut tidak disebutkan secara khusus d. Kontraktor harus melakukan pekerjaan galian untuk semua pekerjaan seperti yang terlihat dalam gambar untuk pekerjaan galian tanah pondasi, pemotongan / pembentukan kontur elevasi lahan sesuai site plan, pembentukan badan jalan,timbunan kembali galian tanah pondasi, timbunan tanah dan pasir bawah lantai, pondasi dan saluran, timbunan tanah untuk peninggian, galian tanah untuk mendapatkan peil lantai yang disyaratkan, galian bak kontrol, dan pekerjaan perataan tanah sekeliling dan pekerjaan lain yang tidak disebutkan namun harus dikerjakan karena untuk mendukung pekerjaan tersebut. KETENTUAN UMUM a. Untuk detail pekerjaan yang mungkin tidak tercantum dalam spesifikasi ini tapi peekrjaan tersebut tetap harus dilakukan, maka kontraktor harus melaksanakannya sesuai standard yang berlaku. b. Untuk pekerjaan galian, kontraktor harus mempelajari semua data dan memutuskan tahapan metode galian yang akan dipakai. Kontraktor dapat membuat studi tambahan (penyelidikan tanah, dan sebagainya) bila konraktor berpendapat data/desain yang ada tidak sesuai dengan usulannya. c. Kontraktor bertanggung jawab sepenuhnya untuk konsekwensi yang terjadi atas kegagalan konstruksi pada saat pengaglian sehubungan dengan metode galian yang ada, maupun metode galian usulannya. d. Harga yang diajukan kontraktor haruslah sudah termasuk jenis semua jenis pekerjaan yang harus dilakukannya agar pekerjaan galian dapat dilakukan dengan aman. Dalam hal ini, kontraktor harus melakukan segala tindakan yang diperlukan, seperti penelitian di lapangan dan lingkungan proyek, mempersiapkan perencanaan setail galian dan penahan tanah sementara, test, sistem monitor (pengawasan) pembongkaran kembali pekerjaan sementara, tindakan lainnya, untuk meyakinkan pihak perencanaan maupun team pengawas dari pemerintah. e. Detail metode dalian dan sistem penahan tanah yang dipakai oleh kontraktor harus disetuui oleh Konsultan Pengawas/Konusltan Perencana, dan perlu ditegaskan bahwa persetujuan itu tidak berarti membebaskan kontraktor dari tanggung jawabnya untuk semua kerusakan yang mungkin timbul pada bangunan sekelilingnya jika ada. f. Walaupun metode galian yang digunakan sesuai dengan yang telah dipersiapkan oleh konsultan perencana, kontraktor tetap bertanggung jawab penuh atas semua kerusakan yang mungkin terjadi. TANGGUNG JAWAB KONTRAKTOR a. Kontraktor harus menjamin keamanan dari sekelilingnya dari segala kerusakan yang mungkin terjadi akibat galian. Kontarktor juga

103

BMKG Lampung

34.4

34.5

34.6


bertanggung jawab untuk segala kerusakan ataupun tuntutan dari masyarakat yang mungkin terjadi. b. Kontraktor harus menggali sesuai dengan bentuk dan kedalaman yang a kan direncanakan. c. Kontraktor harus segera melindungi permukaan galian dengan adukan semen pasir (Screed), agar tidak terjadi kelongsoran d. Kontarktor harus menyediakan tenaga ahli yang berpengalaman dalam menyiapakan dan mengawasi semua rencana/pelaksanaan galian, seperti menentukan tahapan dan sistem schedule, penempatan konstruksi sementara sistem saluran air hujan, dewatering jika sangat mendesak, dan sisitem monitoring untuk pergerakan tanah jika sangat diperlukan dan semua tindakan pengalaman dari pekerjaan galian. e. Kontraktor harus menyerahkan laporan harian dan laporan mingguan, dari sistem pengamatannya selama pekerjaan galian kepada pihak direksi proyek. f. Direksi/ perencana berhak meminta kontraktor menambah/ mengubah sistem pengamatan jika diketemukan hal-hal yang mencurigakan tanpa adanya tambahan biaya. g. Setiap perubahan metode/urutan galian harud dilaporkan dan disetujui oleh direksi h. Kontraktor bertanggung jawab untuk melaksanakan pekerjaan galian sesuai dengan peraturan yang berlaku dan membuat laporan maupun ijin yang diperlukan dari pihak yang berwajib. KONDISI LAPANGAN a. Sebelum pemasukan tender, kontraktor harus meninjau lokasi. Kontraktor harus menjamin bahwa informasi yang didapat baik dari gambar maupun kunjungan, cukup dapat mengajukan/menghitung harga penawaran b. Penunjukan kontraktor adalah berdasarkan bahwa kontraktor sudah dianggap mengetahui benar kondisi lokasi dan sekelilingnya, berikut bangunan sekelilingnya yang mungkin terpengaruh oleh kegiatan konstruksi tidak ada tuntutan untuk tambahan biaya di kemudian hari dengan alasan tidak adanya data yang jelas. c. Kontraktor harus membebaskan Pemberi Tugas atas segala tunuttan dari pihak lain yang mungkin terjadi selama masa konstruksi, akibat adanya kerusakan bangunan, kecelakaan kegagalan konstruksi, polusi dan lain-lain. d. Kontraktor harus memelihara dan menjamin kebersihan jalan lingkungan, setiap kendaraan yang keluar masuk dari dan ke proyek harus terlebih dahulu dibersihkan. PERSYARATAN MATERIAL Untuk timbunan bekas galian pondasi, digunakan tanah bekas galian pondasi yang dipadatkan dengan alat pemadat dengan kepadatan minimal sama dengan kepadatan tanah asli. Untuk timbunan di bawah lantai digunakan tanah dan pasir pasang kualitas baik. Tanah timbunan dan pasir urugan harus bersih dari kotoran-kotoran dan akar-akar kayu serta sampah lainnya. PEDOMAN PELAKSANAAN a. Direksi/Konsultan Pengawas berhak menolak metode galian yang diajukan oleh kontraktor tanpa adanya tambahan biaya untuk hal tersebut. Setiap penolakan seperti di atas tidak membebaskan kontraktor sebagai penanggung jawab tunggal dari pekerjaan galian. b. Kontraktor bertanggung jawab penuh untuk ;  Peralatan keselamtan kerja  Perbaikan tanah  Proteksi lereng galian dengan screed (pasangan semen dan pasir) c. Direksi/perencaan berhak memerintahkan kontraktor, untuk melakukan berbagai tindakan agar keamanan bangunan sekelilingnya dapat terjamin dan tidak ada tambahan biaya untuk

104

BMKG Lampung tidakan tersebut. Kontraktor harus menunda pekerjaan galian dalam hal jika terjadi hal-hal yang memungkinkan terjadinya bahaya longsor atau lainnya, pekerjaan dapat dilakukan bila kontraktor sudah mempunyai metode untuk mengatasinya. e. Kontarktor harus mendapatkan persetujuan direksi bila akan melakukan pengurukan bagian-bagian pekerjaan permanen. f. Galian pondasi baru boleh dilaksanakan setelah bouwplank dengan penandaan sumbu ke sumbu selesai diperiksa dan disetujui direksi. Bentuk galian yang dilaksanakan sesuai dengan ukuran dan kedalaman yang tertera dalam gambar. Apabila di tempat galian ditemukan pipa pembuangan, kabel listrik, telpon atau lainnya yang masih berfungsi, maka kontraktor secepatnya memberitahukan kepada direksi atau pada instansi yang berwenang untuk mendapat petunjuk seperlunya. Kontraktor bertanggung jawab sepenuhnya atas segala kerusakan yang diakibatkan pekerjaan galian tersebut. Apabila dalam penggalian ditemukan benda-benda purbakala, maka kontraktor wajib melaporkannya kepada direksi untuk dilanjutkan kepada pemerintah daerah setempat. Galian-galian untuk bak kontrol, bak penampungan air saluran air hujan, dan air bersih dilaksanakan dengan ukuran yang ditetapkan dalam gambar kerja dan gambar detail. g. Galian di luar bangunan untuk mendapatkan tinggi lantai yang disyaratkan dalam gambar. Penggalian tanah ini dimaksudkan untuk mendapatkan kontur tanah yang disyaratkan dalam site plan. h. Bila ternyata penggalian melebihi kedalaman yang ditentukan dalam gambar, maka kontraktor harus mengisi galian tersebut dengan pasir urug. i. Pengurugan bekas galian pondasi, galian septicktank, galian bak kontrol, galian bak penampung air, galian saluran air hujan saluran air bersih dan saluran air kotor diurug lapis demi lapis dengan ketebalan tiap lapis maksimum 15 cm. Tiap lapisan dipadatkan dengan menumbuk lapisan tersebut, menggunakan alat tumbuh yang baik. Setelah lapisan pertama dipadatkan, ditimbun dengan lapisan berikutnya dan dipadatkan seperti di atas. Demikian seterusnya dilakukan sampai semua lubang bekas galian pondasi tertutup kembali. j. Pengurugan dengan tanah timbunan dilakukan lapis demi lapis hingga ketebalan 10 cm di bawah lantai, ditumbuk hingga padat. Lapisan-lapisan urugan untuk ditumbuk ini dibuat maksimal 10 cm. k. Di bawah lantai diurug dengan pasir dan dipadatkan. pengurugan dan pemadatan ini dilakukan dengan menyiram air hingga jenuh, kemudian ditumbuk dengan alat yang sesuai untuk pemadatan. Hasil akhir harus mendapat persetujuan direksi atas tentang kesempurnaan pengurukan dan pemadatan. l. Di bawah pondasi, saluran air diurug dengan pasir pasangan setebal 10 cm dan dipadatkan Pekerjaan tanah untuk struktur : a. Sisa-sisa, kayu akar, batu-batuan dan unsur-unsur pengganggu lain harus disingkirkan dan dikeluarkan sebelum dilakukan pengupasan tanah lapisan bagian teratas (top soil) daerah yang akan dibangun sehinggga minimal 1 meter di luar garis rabat harus dikupas sedalam 20 cm (kedalaman retak) untuk tanah bekas ladang sedang untuk tanah bekas sawah minimal 30 cm. Tanah hasil kupasan ini hanya boleh untuk menggurug daerah-daerah rendah yang tidak akan didirikan bangunan di atasnya. Bila kondisi tanah sangat jelek atau labil maka lapisan atas ini harus dibentuk dengan rata menurut garisgaris ketinggian yang ditentukan dalam gambar rencana. b. Muka tanah tempat akan didirikan bangunan di atasnya harus dibentuk dengan rata menurut garis-garis dan ketinggin yang ditentukan di dalam gambar rencana. d.


105

BMKG Lampung c.

d.

e.

f.

g.

h.

i. j.

k.

l.

34.7


Pada pembentukan tanah yang bertangga atau akibat dari peralatan terjadi suatu talud (tebing) maka harus diusahakan pengamanan pada tebing yang rawan untuk diusahakan pengamanan pula air hujan/air tanah tidak melimpah ke daerah bangunan yang lebih rendah, dengan kata lain daerah kerja harus selalu bebas banjir. Galian tanah dilaksanakan untuk semua jenis pasangan pondasi dan semua pasangan lainnya di bawah tanah seperti rollag atau sloof pengalasan lantai, semua saluran-saluran septicktank dan pembebasan penanaman pohon dan lain-lain yang nyata-nyata harus dilakukan sesuai dengan rencana gambar. Galian tanah yang melebihi kedalaman yang ditentukan dan bila ini terjadi pengurugan kembali harus dilakukan dengan pasangan atau beton tumbuk tanpa biaya tambahan dari pemberi tugas. Semua unsur-unsur pengganggu yang terdapat atau didekat tanah galian seperti akar atau tunas pohon sisa kayu-kayuan, bekas bongkaran, batu-batuan dan sebagainya harus dikeluarkan dan disingkirkan. Pada bagian galian yang dianggap mudah longsor pemborong harus mengadakan tindakan pencegahan dengan membuat talut atau cara lain, kerusakan-kerusakan yang terjadi akibat guguran tanah dengan alasan apapun menjadi tanggungan kontraktor. Pengeringan tempat kerja . Untuk pelaksanaan, tempat kerja terutama galian pondasi harus dalam keadaan bebas air. Untuk itu pemborong harus menyediakan alat-alat pengering dalam keadaan siap pakai dengan daya jumlah yang bisa menjamin kelancaran pekerjaan. Urugan kembali lubang pondasi hanya boleh dilaksanakan seijin konsultan pengawas setelah dilakukan pemeriksaan pondasi. setiap tanah urugan harus dibersihkan dari tunas tumbuh-tumbuhan dan segala macam sampah atau kotoran. Tanah urugan harus dari jenis tanah berbutir (tanah berpasir dan tidak terlalu basah). Urugan tanah harus dipasang sepadat mungkin dengan mesin pemadat (Stamper) dan tidak dibenarkan hanya menggunakan timbris. Urugan tanah untuk meninggikan atau memperbaiki permukaan, pada dasarnya akan ditentukan dan di bawah pengawasan konsultan pengawas menurut ketinggian, lebar dan kedalaman yang diperlukan, pelaksaannya harus dengan lapis demi lapis, setiap lapis tidak boleh lebih tebal dari 20 cm. Kekurangan atau kelebihan tanah harus ditambah atau disingkirkan dari tempat-tempat yang akan ditentukan oleh Konsultan Pengawas.

PENGURUGAN a. Pengurukan kembali tanah dapat digunakan tanah galian, yang sebelumnya harus disetujui direksi. b. Pemadatan tanah harus dilakukan lapis demi lapis, ketebalan lapidan maksimum 20 cm . pemadatan lapisan harus mencapai kepadatan 95 % dari standar Proctor Lab. pada kadar air Optimum. Untuk lapisan yang paling atas harus mencapai 98 % standar Proctor Lab. c. Bila kontraktor gagal untuk mendapatkan pemadatan yang cukup untuk setiap lapisan pemadatan lapIsan, maka kontraktor tidak boleh meneruskan pekerjaan pemadaatan untuk lapisan berikutnya,. d. Material yang harus dipakai untuk timbunan harus memenuhi satu dari persyaratan-persyaratan berikut; - Material yang diklasfikasikan dalam kelompok A-1, A-2-4, A-25 atau A-3 seperti dalam AASHTO M-145dan harus dipadatkan sampai 90 % dari berat jenis kering maksimum (Maximum dry Density) menurut AASHTO T.99 - Material yang diklasifikasikan dalam kelompok A-2-6, A-2-7, A-4,A-5, A-6, A-7 boleh digunakan dengan perhatian khusus diberikan pada waktu pemadatan tanah untuk mencapai 95 %

106

BMKG Lampung

e.

f.

g.

PEKERJAAN BETON BERTULANG


dari berat jenis kering maksimum (Maximum dry Density) menurut AASHTO T.99 Mesin gilas tidak boleh digunakan di tempat-tempat yang oleh direksi dianggap berbahaya atau dengan jarak yang kurang 45 cm terhadap saliuran, batas-batas pekerjaan lain yang mungkin menjadi rusak. Untuk hal tersebut mesin gilas bisa diganti dengan stemper Urugan pada daerah bangunan dan sekeliling luar bangunan dalam radius 1,5 meter dari tepi bangunan harus diberi bahan anti rayap. Jika ada waterproofing maka bahan anti rayap tidak bereaksi dengan water prooffing. Bila tidak tercantum dalam gambar-gambar detail, maka sebelum pemasangan pelat pondasi beton, dasar galian ditimbun dengan pasir urug dengan ketebalan 10 cm (setelah disiram, diratakan dan dipadatkan) kemudian dipasang lantai kerja dengan tebal 5 m dengan adk 1 ps : 3 psr : 5 krl. Bila tidak tercantum dalam gambar-gambar detail maka sebelum pemasangan sloof beton dipasang lantai kerja dengan tebal 5 cm dengan adukan 1 Ps : 3 Psr : 3 Krl.

35.1

LINGKUP PEKERJAAN a. Pekerjaan meliputi menyediakan dan pendayagunaan semua tenaga kerja, bahan-bahan instalasi konstruksi dan perlengkapanperlengkapan untuk semua perbuatan dan mendirikan semua baja tulangan, bersama dengan semua baja tulangan, bersama dengan semua pertukangan / keahlian dan yang ada hubungan dengan itu, lengkap sebagaimana diperlihatkan dalam spesifikasi atau sebagaimana yang diperlukan. b. Kontraktor harus mengadakan penyediaan-penyediaan dan persiapan-persiapan serta melakukan semua pekerjaan yang perlu untuk menerima atau ikut serta dengan pekerjaan lain. c. Kontraktor harus bertanggung jawab atas instalasi semua alat yang akan terpasang, selubung-selubung dan sebagainya yang tertanam dalam beton. Syarat-syarat umum pada pekerjaan ini berlaku penuh PBI 1971 d. Ukuran-ukuran dimensi dari bagian-bagian beton bertulang yang tidak termasuk pada gambar-gambar rencana pelaksanaan arsitektur adalah ukuran-ukuran dalam garis besar. Ukuran-ukuran yang tepat, begitu pula besi penulangannya ditetapkan dalam gambar-gambar struktur konstruksi beton bertulang. Jika terdapat selisih data ukuran-ukuran antara kedua macam gambar itu, maka ukuran yang berlaku harus dikonsultasikan terlebih dahulu dengan perencana atau direksi guna mendapatkan ukuran yang sesungguhnya yang disetujui oleh Perencana. Jika karena keadaaan pasaran besi penulangan perlu diganti guna berlangsung pelaksanaan maka jumlah luas penampang tidak boleh kurang dengan luas sebelumnya dengan memperlihatkan syarat-syarat lainnya yang termuat di dalam ketentuan yang berlaku. ( PBI 1971, SK SNI 1991, dll) Dalam hal ini Direksi Proyek/Konsultan Pengawas harus diberitahu terlebih dahulu.

35.2

BAHAN a. Spesifikasi Beton Campuran / adukan beton harus berdasarkan Mix Design / Trial Mix untuk umur 7, 14 dan 28 hari yang didasarkan pada minimum hasil pengujian untuk 10 sampel yang diambil secara acak berdasarkan mix design yang telah disetujui oleh Direksi Proyek/Konsultan Pengawas. Hasil pengujian tersebut harus disertakan dan diserahkan kepada Direksi proyek selambat-lambatnya 6 hari sebelum pelaksanaan pengecoran dimulai.

107

BMKG Lampung Campuran / adukan beton baik yang dikerjakan di lokasi proyek ataupun beton berupa ready mix harus menggukan standar dan perlakuan yang sama dengan/untuk mutu beton fc' = 19,3 Mpa (K225) harus dibuat untuk Pondasi plat tapak, sloof, balok, plat lantai, Kolom-kolom induk dan tempat-tempat lain yang mempergunakan beton bertulang sesuai dengan gambar rencana. b. Semen  Digunakan Portland Cement Type I menurut NI-8 tahun 1972 dan memenuhi S-400 menurut Standar Cement Portland yang digariskan oleh Asosiasi Semen Indonesia (NI 8 tahun 1972).  Semen yang telah mengeras sebagian maupun seluruhnya dalam satu zak semen, tidak diperkenankan untuk digunakan sebagai bahan campuran.  Penyimpanan harus sedemikian rupa sehingga terhindar dari tempat yang lembab maka alas semen harus ditinggikan 30 cm dan tumpukan semen paling tinggi 2m. Setiap semen baru yang masuk harus dipisahkan dari semen yang telah ada agar pemakaian semen dapat dilakukan menurut urutan pengiriman. c. Pasir beton Pasir beton harus berupa butir-butir tajam keras, bebas dari bahanbahan organik, lumpur dan kotoran (sampah) serta memenuhi komposisi butir serta kekerasan sesuai dengan syarat-syarat yang tercantum dalam standar ASTM C-33, PBI - 1971 dan SK-SNI 1991 telah diuji di laboraturium bahan. Pasir merupakan pasir dengan gradasi seimbang, tidak mengandung lumpuh lebih dari 5 % dan bahan organik lain. Direkomendasikan menggunakan pasir cor dari Gunung Sugih. d. K e r i k i l Kerikil yang digunakan harus bersih dan bermutu baik, serta mempunyai gradasi dan kekerasan sesuai yang disyaratkan dalam PBI 1971 dan telah diuji di laboratorium bahan. Pemilihan gradasi kerikil harus diperhatikan agar masuk ke dalam sepasi tulangan dan di sarankan menggunakan kerikil 1 : 2 Penimbunan kerikil dengan pasir harus dipisahkan agar kedua jenis material tersebut tidak tercampur untuk menjamin adukan beton dengan komposisi material yang tepat. e. Air Air yang digunakan harus air tawar, tidak mengandung minyak, asam alkali, garam, bahan-bahan lain yang dapat merusak beton atau baja tulangan. Dalam hal ini sebaiknya dipakai air bersih yang dapat diminum. f. Besi beton Besi beton yang digunakan terdiri besi untuk tulangan struktur utama balok, kolom, pondasi dan penyusun rangka ferrosement dan sengkang terbuat dari besi polos bercap karakteristik fy = 2700 kg/cm² atau U-24 Krakatau Steel. Apabila ada kejanggalan dalam gambar mengenai pemakaian besi akibat dengan pelambangan yang berbeda harus dikonfirmasikan dengan konsultan pengawas. Kontraktor tidak diperkenankan mengganti ukuran besi atau menurunkan diameter pemakian besi. Besi beton yang telah tertutup dengan adukan kering atau bahan lain untuk pelaksanaan pengecoran lanjutan harus dibersihkan dulu dan dipastikan bahwa adukan tersebut dapat menempel pada besi. Daya lekat baja tulangan harus dijaga dari kotoran, lemak, minyak, karat lepas dan bahan lainnya. Besi beton harus disimpan dengan tidak menyentuh tanah dan tidak boleh disimpan di udara terbuka dalam jangka waktu panjang yang dapat menyebabkan perlemahan bahan. Membengkok dan meluruskan tulangan harus dilakukan dalam Dokumen Pengadaan Rehab BangunanTower Lampung

108

BMKG Lampung keadaan batang dingin. Tulangan harus dipotong dan dibengkokkan sesuai gambar dan harus diminta persetujuan direksi terlebih dahulu. Jika pemborong tidak berhasil memperoleh diameter besi sesuai dengan yang ditetapkan dalam gambar, maka dapat dilakukan penukaran dengan diameter yang terdekat dengan catatan:  Harus ada persetujuan direksi  Jumlah besi persatuan panjang atau jumlah besi ditempat tersebut tidak boleh kurang dari yang tertera dalam gambar (dalam hal ini yang dimaksud adalah jumlah luas). Biaya tambahan yang diakibatkan oleh penukaran diameter besi menjadi tanggung jawab pemborong. g. Cetakan dan Acuan Kontraktor harus terlatih terlebih dahulu mengajukan perhitunganperhitungan gambar-gambar rancangan cetakan dan acuan untuk mendapatkan persetujuan Direksi sebelum pekerjaan tersebut dilaksanakan. Dalam gambar-gambar tersebut harus secara jelas terlihat konstruksi cetakan/acuan, sambungan-sambungan serta kedudukan serta sistem rangkanya. 

Cetakan dan acuan untuk pekerjaan beton harus memenuhi persyaratan dalam PBI 1971 NI-2.  Acuan yang harus direncanakan untuk dapat memikul bebanbeban konstruksi dan getaran-getaran yang ditimbulkan oleh peralatan penggetar. Lendutan maksimum dari cetakan dan acuan antara tumpuannya harus lebih kecil dari 1/400 bentang antara tumpuan tersebut.  Pembongkran cetakan dan acuan harus dilaksanakan sedemikian agar keamanan konstruksi terapi terjamin dan disesuaikan dengan persyaratan PBI 1971 NI-2.  Cetakan untuk pekerjaan kolom dan lain-lain pekerjaan beton harus menggunakan plywood ketebalan minimum 15 mm tipe 1 (WBT) atau plat baja ketebalan minimum 1 mm, balok 5/7, 6/10 dolken 8-12 cm atau bahan-bahan lainnya yang disetujui oleh Direksi.  Kontraktor harus menyerahkan perencanaan dan data-data teknis untuk penggunaan slip form 2 minggu sebelum pelaksanaan kepada Direksi untuk mendapat persetujuan; pengusulan sub kontraktor spesialis/nominted harus disertai supporting data dari perusahaan yang bersangkutan / referensi untuk pekerjaan-pekerjaan yang sejenis. h. Pekerjaan Perancah a) Definisi Perancah adalah konstruksi yang mendukung acuan Dan beton yang belum mengeras. Kontraktor harus mengajukan perancangan perhitungan dan gambara perancah tersebut untuk disetujui oleh Direksi. Segala biaya yang perlu sehubungan dengan perancangan perancah dan pekerjaannya harus sudah tercakup dalam perhitungan biaya untuk harga satuan perancah. b) Pelaksanaan Perancah harus merupakan suatu konstruksi yang kuat, kokoh dan terhindar dari bahaya pengerusan dan penurunan, sedangkan konstruksinya sendiri harus juga kokoh terhadap pembebanan yang akan mungkin ada. Kontraktor harus memperhitungkan dalam membuat langkah-langkah persiapan yang perlu sehubungan dengan lendutan perancah akibat gaya-gaya yang bekerja padanya sedemikian rupa hingga pada akhir-akhir pekerjaan beton, permukaan dan pentuk konstruksi beton sesuai dengan kedudukan (peil) dan bentuk yang seharusnya. Perancah harus dibuat dari baja atau kayu yang bermutu baik dan tidak mudah lapuk. Pemakaian bambu untuk hal itu tidak diperbolehkan. Bila perancah itu sebelum atau selama pekerjaan Dokumen Pengadaan Rehab BangunanTower Lampung

109

BMKG Lampung pengecoran beton berlangsung menunjukkan tanda-tanda penurunan yang berlebihan sehingga menurut Direksi hal itu menyebabkan kedudukan (peil) akhir sesuai dengan gambar rancangan tidak akan dapat dicapai atau dapat membiayakan dari segi konstruksi, maka pengawas proyek yang ditunjuk oleh Pemberi Tugas dapat memerintahkan untuk membeongkar pekerjaan beton yang sudah dilaksanakan dan mengharuskan kontraktor untuk memperkuat perancah tersebut dianggap cukup kuat. Biaya rancangan dan sistem pondasinya atau sistem lainnya secara detail, termasuk perhitungannya, harus diserahkan kepada pengawas yang ditunjuk oleh Direksi untuk disetujui dan dikerjakan pengecoran beton tidak boleh dilakukan sebelum gambar rancangan tersebut disetujui. c)

35.3


Pembongkaran Sehubungan dengan beban pelaksanaan maka beban pelaksanaan harus didukung oleh struktur-struktur penunjangannya dan untuk itu kontraktor harus melampirkan perhitungan yang berkaitan dengan rancangan pembongkaran perancah.

d) Perancangan Perancah Beban untuk didesain perancah didasarkan pada ACI – 347 i. Bahan aditif  Kontraktor harus menjelaskan penggunaan bahan aditif tersebut dan memberikan penjelasan / brosur yang berkaitan dengan bahan yang dipakai kepada Direksi Proyek dan Konsultan Pengawas  Kontraktor dapat menggunakan bahan-bahan aditif sebagai tambahan untuk pada saat pengecoran dengan sepengetahuan dan se ijin dari Direksi Proyek / Konsultan Pengawas  AkibatDengan penggunaan bahan tersebut kontraktor tidak mendapatkan tambahan biaya  Apabila terjadi kegagalan akibat kesalahan dalam penggunaan bhan aditif tersebut yang diakibatkan karena saat pelaksanaan maka kontraktor wajib membongkar dan mengganti pekerjaan tersebut sesuai dengan spekfifikasi semula. PENGUJIAN/PEMERIKSAAN MUTU BETON Pengujian mutu beton ditentukann melalui pengujian sejumlah benda uji kubus 15 x 15 x 15 cm sesuia PBI 1971 Kekentalan adukan beton diperiksa dengan pengujian slump test dimana nilai slump harus dalam batas-batas yang disyaratkan dalam PBI 1971 kecuali ditentukan oleh Direksi Benda uji dari satu adukan dipilih acak yang mewakili satu volume ratarata tidak boleh lebih dari 5 m3 atau 10 adukan truk drum (diambilkan volumenya terkecil) disamping itu sejumlah maksimum dari beton yang terkena penolakan akibat setiap keputusan yaitu 30 m², kecuali ditentukan Direksi Hasil uji untuk setiap pengujian dilakukan masing-masing untuk umur 7, 14, dan 28 hari Hasil pengujian beton harus diserahkan sebelum pelaksanaan dilaksanakan,. Yaitu khusus dengan pekerjaan yang berhubungan dengan pelepasan perancah . Sedangkan pengujuan beton diluar ketentuan tersebut harus diserahkan kepada direksi dalam jangka waktu tidak lebih dari 3 hari setelah pengujian dilakukan. Pembuatan benda uji harus mengikuti ketentuan PBI 1971 dilakukan dilokasi pengecoran dan harus disaksikan oleh direksi. Apabila digunakan metode pengecoran yang harus disaksikan oleh direksi mengunakan pompa (Concrete Pump) maka pangambilan contoh segala

110

BMKG Lampung

35.4


macam jenis pengujian di lapangan harus dilakukan dari hasil adukan yang diperoleh dari ujung pipa pada lokasi yang akan dilaksanakan. PEDOMAN PELAKSANAAN: Ketentuan Umum 1. Kecuali ditentukan lain dalam rencana kerja dan syarat-syarat ini, maka sebagai pedoman tetap dipakai PBI 1971 dan SK-SNI 1991, ACI, British Standard 2. Pemborong wajib melaporkan secara tertulis pada direksi apabila ada perbedaan yang didapat di dalam gambar konstruksi dan gambar arsitektur. 3. Pembesian  Tulangan harus bebas dari kotoran, lemak dan karat serta bahan-bahan lain yang mengurangi daya lekat.  Untuk pembuatan tulangan untuk batang-batang yang lurus atau dibengkokkan, sambungan kait-kait dan pembuatan sengkang disesuaikan dengan persyaratan yang tercantum pada PBI 1971. Kecuali ada petunjuk yang lain dari perencana.  Pemasangan tulangan harus sedemikian rupa sehingga posisi dari tulangan sesuai dengan rencana dan tidak mengalami perubahan untuk dan tempat pengecoran berlangsung.  Toleransi pembuatan dan pemasngan tulangan disesuaikan dengan persyaratan PBI 1971.  Batang-batang baja yang lunak harus mempunyai keluluhan bawah tekan minimum = 2400 kg/cm2 dan 4000/cm2 untuk batang-batang baja yang diprofilkan seperti yang disarankan dalam gambar-gambar struktur.  Sambungan tulangan dan perjangkaran harus dilaksanakan sesuai persyaratan untuk itu yang tercantum dalam PBI 1971.  Untuk mendapatkan jaminan atas kualitas atas mutu baja tulangan, maka pada saat pemesanan baja tulangan kontraktor harus menyerahkan sertifikat resmi dari laboratorium khusus ditujukan pada keperluan proyek ini.  Setiap jumlah pengiriman 20 ton baja tulangan harus diadakan pengujian periodik minimal 4 contoh yang terdiri dari 3 benda uji untuk uji tarik, dan 1 benda uji untuk uji lengkung untuk setiap diameter batang baja tulangan. Pengambilan contoh baja tulangan akan ditentukan oleh Direksi.  Semua pengujian tersebut diatas meliputi uji tarik dan lengkung, harus dilakukan di laboraorium Lembaga Uji Konstruksi BPPT (LUK BPPT) Serpong atau laboratorium lainnya yang direkomendasikan oleh Direksi dan minimal sesuai dengan SII-031-84 salah satu standart uji yang dapat dipakai adalah ASTMA-615.  Semua standart bar (stek-stek tulangan) dari kolom dan dinding harus diperpanjang sampai dengan 40 D diatas taraf (peil) dari yang ditentukan dalam gambar, kecuali ditentukan lain oleh Direksi. 4. Adukan beton / pengangkutan Pengangkutan adukan beton dari tempat pengadukan ke tempat pengecoran harus dilakukan dengan cara yang disetujui oleh direksi yaitu:  Tidak berakibat pemisahan dan kehilangan bahan-bahan.  Tidak terjadi perbedaan waktu pengikatan yang menyolok antara beton yang sudah dicor dan yang akan dicor, nilai slump untuk berbagai pekerjaan beton memenuhi tabel 4.4.1 PBI 1971. 5. Pengecoran

111

BMKG Lampung Pengecoran beton hanya dapat dilaksanakan atas persetujuan tertulis direksi. Selama pengecoran berlangsung pekerja dilarang berdiri dan berjalan-jalan di atas penulangan. Untuk dapat sampai ketempat-tempat yang sulit dicapai harus digunakan papan-papan berkaki-kaki yang tidak dibebani tulangan. Kakikaki tersebut harus sudah dapat dicabut pada saat beton dicor. Apabila pengecoran beton harus dihentikan, maka tempat penghentiannya harus disetujui oleh direksi. Untuk melanjutkan bagian pekerjaan yang diputus tersebut, bagian permukaan yang mengeras harus dibersihkan dan dibuat kasar kemudian diberi Styrobond ( Perekat sambungan adukan beton) atau bila dibutuhkan perlu waktu percepatan atau perlambatan pengerasan maka dapat dicampur bahan additive dengan mengikuti petunjuk pemakaian. Pada pengecoran kolom, adukan tidak boleh dicurahkan dari ketinggian yang lebih tinggi dari 1,5 m. 6. Perawatan beton  secara umum harus memenuhi persyaratan PBI 71 Bab. 6.6  Beton setelah dicor harus dilindungi terhadap proses pengeringan yang belum saatnya dengan cara mempertahankan dimana kondisi kehilangan kelembaban minimal adalah minimal suhu yang konstan dalam jangka waktu yang diperlukan dalam waktu proses hidrasi semen serta pengerasan beton  Perawatan beton dimulai segera pengecoran beton selesai dilaksanakan dan harus berlangsung terus menerus paling sedikit dua minggu jika tidak ditentukan lain. Suhu beton pada awal pengecoran harus dipertahankan tidak melebihi 30 ocelsius selanjutnya untuk daerah-daaerah dimana terdiri dari beton yang bersangkutan untuk setiap 10 m3 . Pengukuran harus terus dilakukan 3 kali sehari setiap hari setelah sampai pembukaan cetakan, pembukaan baru dapat dilakukan setelah temperatur beton terhadap cuaca di sekeliling tidak lebih dari 30 oC . Demikian perawatan beton tetap dilakukan terus menerus dan dapat dihentikan bila ada temperatur beton terhadap cuaca disekeliling tidak lebihd dari 30 oC. Dalam jangka waktu tersebut cetakan dan adukan beton harus tetap dalam keadanan basah, apabila cetakan dan acuan beton dibuka selama sisa waktu tersebut pelaksanaan perawatan beton tetap dilakukan dengan membasahi beton terus menerus dengan menutupi dengan karung –karung bawah atau yang disetujui direksi. Beton Kedap Air 1. Beton untuk tangki air, ground tank dan pekerjaan beton lainnya yang berhubungan dengan air harus dibuat kedap air, misal dengan penambahan bahan adiktif yang sesuai dan atas persetujuan Direksi. Penggunaan bahan addiktive harus sesuai dengan petunjuk dari pabrik pembuat serta adanya jaminan bahwa bahan adiktif tersebut tidak mempengaruhi kekuatan maupun ketahanan beton. 2. Kontraktor harus mendapatkan persetujuan Direksi dalam cara hal pengadukan, campuran beton, pengangkutan, pengecoran, dan perawatan beton serta pengawasannya untuk mendapatkan sifat-sifat kedap air pada bagian pekerjaan itu. 3. Nilai slump beton yang diperlukan adalah minimum untuk menjamin pengecoran dan pemadatan beton sesuai. 4. Kontraktor harus bertanggung jawab atas pekerjaan beton tersebut terhadap sifat kedap airnya. Apabila terjadi kebocoran atau rembesan air maka semua biaya perbaikannya untuk mengembalikan sifat kedap air tersebut adalah menjadi tanggung Dokumen Pengadaan Rehab BangunanTower Lampung

112

BMKG Lampung jawab kontraktor. 5. Kontraktor harus memberikan jaminan untuk jangka waktu 10 tahun terhadap kedap air hasil pekerjaannya terhitung sejak selesainya masa pelaksanaan pekerjaan. 6. Apabila terjadi kebocoran atau kerusakan-kerusakan lain selama jangka waktu tersebut dalam (5), kontraktor atas biya sendiri harus segera memperbaiki bagian mengalami kerusakan tersebut sampai permukaan akhir termasuk juga memperbaiki peralatanperalatan seperti peralatan listrik, pengatur udara (AC) dan instalasi lainnya yang mengalami kerusakan akibat pengaruh tersebut diatas. Pelaksanaan Beton Kedap Air 1. Betom yang dipakai untuk tangki air, ground tank harus dibuat kedap air. Bila dipakai bahan addiktive tersebut harus disetujui oleh Direksi. 2. Kontraktor harus mendapat persetujuan Direksi dalam cara hal pengadukan, campuran, beton, pengangkutan, pengecoran, dan perawatan beton serta pengawasannya untuk mendapatkan sifatsifat kedap air pada bagian tersebut. 3. Nilai slump beton adalah (10 + 2) cm. 4. Sebelum pengecoran pelat, maka harus terlebih dahulu dibuatkan atau sementara yang akan melindungi beton yang baru dicor terhadap terik matahari dan hujan. 5. Selama 14 (empat belas) hari beton pelat harus dipelihara tetap dibasahi (direndam air). 6. Bekisting untuk dinding hanya boleh dibuka bila beton sudah berumur 3 (tiga) hari. Setelah bekisting dibuka, dinding beton harus tetap ditutup oleh karung basah. Penyiraman dinding beton dilakukan minimal 3 kali, selama 14 ahri berturut. 7. Water stop harus dipasang diikat dengan baik, sehingga terjamin tidak akan terlepas dapat saat pengecoran. 8. Sambungan pengecoran, harus dichipping dan dibersihkan gumpalan-gumpalan semen. Sebelum pengecoran maka sambungan harus dilapis dengan calbond. 9. Penutupan dinding bekisting harus disetujui Direksi. 10. Pengujian sifat kedap air dilakukan setelah beton berumur 21 hari. Pengujian dilakukan dengan memasukan air pada Ground tank dan bak penampung. Pengamatan dilakukan selama minimal 3 hari berturut-turut. 11. Bila dijumpai keropos atau rembesan pada dinding maupun sambungan pengecoran, maka kontraktor harus memperbaiki kebocoran tersebut dengan grouting ataupun injeksi, atas biaya kontraktor. 12. Kontraktor bertanggungjawab atas pekerjaan beton tersebut terhadap sifat kedap airnya. Apabila terjadi kebocoran atau rembesan air maka biaya perbaikannya untuk mengembalikan sifat kedap air tersebut adalah menjadi tanggung jawab kontraktor. 13. Pemadatan tanah yang berada dibawah pelat harus menggunakan mesin gilas guna mendapatkan pemadatan yang merata pada seluruh daerah. Cacat pada Beton Meskipun hasil pengujian benda-benda uji memuaskan Direksi mempunyai wewenang untuk menolak konstruksi beton yang cacat seperti berikut : 1. 2. 3. Dokumen Pengadaan Rehab BangunanTower Lampung

Konstruksi beton yang keropos. Konstruksi beton yang tidak tegak lurus atau rata seperti direncanakan atau posisinya tidak sesuai gambar. Konstruksi beton yang tidak tegak lurus atau rata seperti yang

113

BMKG Lampung

4. 5.

direncanakan. Konstruksi beton yang berisikan kayu atau benda lain. Semua pekerjaan yang dianggap cacat tersebut pada dasarnya ahrus dibongkar dan diganti dengan yang baru, kecuali Direksi dan konsultan menyetujui untuk diadakan perbaikan atau perkuatan dari cacat yang ditimbulkan tersebut. Untuk itu kontraktor harus mengajukan usulan-usulan perbaikan yang kemudian akan diteliti / diperiksa dan disetujui bila perbaikan tersebut diangga p memungkinkan.

Pemasangan Pipa, Saluran Listrik Dan Lain-Lain Akan Tertanam Di Dalam Beton 1. Penempatan saluran / pemipaan harus sedemikian rupa sehingga tidak mengurang kekuatan struktur dengan memperhatikan persyaratan PBI 1971 – Bab 5.7 2. Tidak diperkenankan untuk menanam pipa dan lain-lain dalam bagian-bagian struktur beton bila tidak ditunjukan secara detail di dalam gambar. Didalam beton perlu dipasang selongsong pada tempat-tempat yang dilewati pipa. 3. Bila tidak ditentukan secara detail atau ditunjukan di dalam gambar, tidak dibenarkan untuk menanam saluran listrik di dalam struktur beton. 4. Apabila dalam pemasangan pipa, saluran listrik, bagian-bagian yang tertanam dalam beton dan lain-lain terhalang oleh adanya baja tulangan yang terpasang, maka kontraktor harus segera mengkonsultasikan hal ini dengan Direksi. 5. Tidak dibenarkan untuk membengkokan atau menggeser/memindahkan baja tulangan tersebut dari posisinya untuk memudahkan dalam melewatkan pipa-pipa saluran tersebut tanpa ijin tertulis dari Direksi. Benda-Benda yang Ditanam dalam Beton 1. Semua bagian-bagian/peralatan yang ditanam dalam beton seperti angkur-angkur, kait dan pekerjaan lainnya yang ada hubungannya dengan bekerjaan beton harus sudah dipasang sebelum pengecoran beton dilaksanakan. 2. Bagian-bagian/peralatan tersebut harus dipasang dengan tepat pada posisinya yang diusahakan agar tidak bergeser selama pengecoran beton dilaksanakan. 3. Kontraktor utama harus memberitahukan serta memberi kesempatan kepada pihak lain untuk memasang bagianbagian/peralatan tersebut sebelum pelaksanaan pengecoran beton. 4. Rongga-rongga kosong atau bagian-bagian yang harus tetap kosong dapat benda/peralatan yang akan ditanam dalam beton yang mana rongga diharuskan tidak terisi beton harus ditutupi dengan bahan lain yang mudah dilepas nantinya setelah pelaksanaan pengecoran beton. PEKERJAAN LOGAM/RANGKA BAJA


36.1

LINGKUP PEKERJAAN a. Semua pekerjaan pengadaan bagian-bagian konstruksi baja, kudakuda baja, pelat- pelat, baut-baut, angker-angker, teralis dan lain sebagainya menurut kebutuhan sesuai dengan gambar kerja dan uraian pelaksanaan dan persyaratan pekerjaan. b. Semua Pekerjaan pembuatan bagian-bagian konstruksi baja, seperti sambungan-sambungan pengelasan baik las sudut maupun las penuh dan lain-lain sesuai dengan gambar kerja dan uraian pelaksanaan dan persyaratan pekerjaan c. Semua pekerjaan pemasangan dan penyelesaian konstruksi baja, seperti pemasangan elemen-elemen rangka baja, dan lain-lain sesuai dengan gambar kerja dan urian pelaksanaan dan persyaratan pekerjaan.

114

BMKG Lampung d.

36.2

Untuk rangka atap yang menggunakan baja ringan (Zincalume profil C.Truss), sistem struktur dan pemasangannya disesuaikan dengan lisensi pabrik dengan satuan pembayaran M2. KETENTUAN UMUM Spesifikasi ini meliputi syarat-syarat perencanaan, pabrikasi dan pemasangan konstruksi bahan untuk pekerjaan kuda-kuda, gording / nok dan sebagainya. a.

36.3


Bahan-bahan struktur / Konstruksi  Semua bagian bahan baja yang digunakan harus baru dari jenis yang sama kualitasnya, dalam hal ini baja jenis BJ.37 dengan tegangan tarik putus baja minimum 2400 kg/cm².  Batang profil harus bebas dari karat, lubang-lubang bengkokan, puntiran atau cacat perubahan bentuk lainnya.  Batang baja harus disediakan sesuai penampang, bentuk tebal, ukuran, berat dan detai-detail lainnya sesuai dengan gambar.  Elektroda-elektroda las harus diambil dari GRADE-A. Batangbatang elektroda yang dipakai diameternya lebih besar atau sama dengan 6 mm (1/4") dan harus dijaga agar selalu kering.  Kecuali kalau diatur secara tersendiri, bentuk profil, pelat dan kisis-kisis untuk tujuan semua konstruksi dibuat atau dilas harus baja karbon yang memenuhi persyaratan ASTM A36 atau setara dan harus mendapatkan persetujuan dari Direksi  Kecuali kalau diatur secara tersendiri bahan-bahan harus memnuhi spesifikasi “American Institute Of Steel Construction(AISC)” dan PPBBI 1984. b. Pengikat-pengikat baut-baut, mur-mur /skrup-skrup dan ring-ring harus sebagai berikut ;  Untuk sambungan bukan baja ke baja  Pengikat-pengikat harus dari baja karbon yang memenuhi persyaratan ASTM A307 dan harus digalvanis  Untuk sambungan baja-ke baja  Pengikat-pengikat harus baja karbon yang memenuhi persyaratan ASTM A325 dan atau ASTM A490 dan harus terlapis Cadnium  Untuk sambungan logam yang berlainan (tidak sama) pengikat-pengikat harus baja tahan korosi memenuhi persyaratan ASTM A2276 type 321 lainnya dari baja dari bahan anti karat.  Ring-ring bulat biasa harus baja tanah korosi c. Bahan-bahan las : bahan-bahan las harus memenuhi persyaratan dari “American Welding Society” (AWS D 1,0 – 69) : code for welding in Bilding Construction” d. Baut angkur dan skrup-skrup / mur-mur harus memnuhi persyaratan ASTM A325 e. Baut dan mur tidak berlapis (unifunished) harus memenuhi ASTM A307 f. Semua bahan baja yang dipergunakan harus merupakan bahan baru, yaitu bahan yang belum pernah dipergunakan untuk konstruksi lain sebelumnya dan harus disertai sertifikat dari pabrik. g. Peraturan-peraturan dan standard yang dipakai Peraturan-peraturan dan standard di bawah ini atau publikasi yang dapat dipakai harus dipertimbangkan serta merupakan bagian dari sertifikasi ini. Dalam hal ada pertentangan, spesifikasi yang menentukan ;  Peraturan Perencanaan Bangunan Baja Indonesia PPBBI 1984  American Institute of Steel Construction  American Society for Testing Material (ASTM) SYARAT-SYARAT PELAKSANAAN a. Pemeriksaan dan lain-lain Seluruh pekerjaan baru berkualitas tinggi. Seluruh pekerjaan harus

115

BMKG Lampung

b.

c.

d.

36.4


dilakukan dengan ketepatan sedemikian rupa sehingga semua komponen dapat dipasang dengan tepat di lapangan. Setiap pekerjaan yang kurang baik atau tidak sesui dengan gambar atau spesifikasi ini boleh ditolak, dan bila harus diperiksa segera. Gambar Kerja Sebelum pekerjaan dimulai, kontraktor harus menyiapkan gambargambar kerja yang menunjukkan detail-detail lengkap dari semua komponen, panjang serta ukuran las, jumlah ukuran serta tempat baut-baut serta detail-detail lain yang lazim diperlukan untuk pabrikasi. Pelaksana wajib meneliti kebenaran dan bertanggung jawab terhadap semua ukuran ukuran yang tercantum pada Gambar Kerja Perhitungan detail dan sambungan dari bagian-bagian konstruksi baja yang tidak tercantum pada gambar kerja harus dilengkapi oleh pelaksana dan harus dinyatakan pada Gambar Pelaksanaan. Untuk itu pemborong harus meminta persetujuan dari Direksi / PENGAWAS sebelum pekerjaan dimulai. Ukuran –ukuran Pelaksana harus meneliti kebenaran dan bertanggung jawab terhadap semua ukuran-ukuran yang tercantum pada gambar kerja. Keseluruhan Toleransi dari kelurusan komponen tidak lebih dari yang disyaratkan di bawah ini; 

untuk kuda-kuda



untuk komponen lain

l 1000 l = 1000 =

PEDOMAN PELAKSANAAN. a. Apabila tidak didefinisikan dalam gambar kerja, maka semua pengelasan konstruksi baja harus sekuat atau sesuai petunjuk tertulis Direksi b. Pekerjaan Pengelasan harus di bawah pengawasan personel yang memiliki kesiapan teknis untuk pekerjaan tersebut. c. Penyambungan bagian-bagian kosntruksi baja harus dilakukan dengan las listrik serta pengelasannya sudah melalui ujian (test) dan harus memiliki kualifiakasi dari jenis pengelasan yang diperkenankan kepadanya. d. Pengerjaan harus bertaraf kelas satu, semua pekerjaan ini harus diselesaikan bebas dari puntiran, tekukan dan hubungan terbuka. Semua bagian harus mempunyai ukuran yang tepat , sehingga dalam memasang tidak akan memerlukan pengisi kecuali bila gambar detail menunjukkan hal tersebut. e. Semua detail dan hubungan harus dibuat dengan teliti dan dipasang dengan hati-hati untuk menghasilkan tampak yang rapi sekali. Semua perlengkapan atau barang-barang pekerjaan lain yang perlu demi kesempurnaan pemasangan walaupun tidak secara khusus diperlihatkan dalam gambar atau dipersyaratkan disini, harus diadakan / disediakan, kecuali jika diperlihatkan atau dipersyaratkan lain. f. Bagian konstruksi yang segera akan dilas harus dibersihkan dari bekas-bekas cat, karat, lemak dan kotoran-kotoran lainnya. g. Kontraktor diharuskan mengambil ukuran-ukuran sesungguhnya ditempat pekerjaan dan tidak hanya dari gambar-gambar kerja untuk memasang pekerjaan pada tempatnya, terutama pada bagian yang terhalang oleh benda lain. h. Setiap bagian pekerjaan yang buruk dan tidak memenuhi ketentuan di atas, akan ditolak dan harus diganti, pekerjaan yang selesai, harus bebas dari puntiran-puntiran, bengkokan dan sambungan yang berongga.

116

BMKG Lampung i.

Konstruksi baja yang telah dikerjakan harus segera dilindungi (di cat) terhadap pengaruh-pengaruh udara, hujan dan lain-lain dengan memenuhi syarat. j. Sebelum bagian-bagian dari kontruksi dipasangkan, semua bagian yang perlu sudah diberi lubang dan sudah dibersihkan dari serbuk besi, maka bagian-bagian itu harus diperiksa dalam keadaan dicat. k. Pengelasan harus dilaksanakan dengan hati-hati, logam yang dipakai mengelas harus bebas dari retak dan lain-lain cacat yang mengurangi kekuatan sambungan dan permukaan harus halus. Permukaanpermukaan yang dilas harus sama dan rata serta kelihataan teratur, las-las yang menunjukkan cacat harus dipotong dan dilas kembali atas biaya kontraktor. l. Pekerjaan las sebanyak mungkin dilakukan didalam bengkel, pekerjaan las yang dilakukan dilapangan harus sama standarnya dengan pekerjaan las yang dilakukan didalam bengkel. Dan tidak diperkenankan melakukan pekerjaan las dalam keadaan basah atau hujan. m. Untuk penyambungan las lumer permukaan yang akan dilas harus bebas dari kotoran minyak, cat dan lain-lain. n. Cara pengelasan harus dilakukan menurut persyaratan yang berlaku atau disetujui oleh Konsultan Pengawas. Las yang dipakai yaitu las sudut dan las tumpul, mutu las minimal harus sama dengan mutu dari profil yang bersangkutan. Pekerjaan pengelasan yang tampak harus dihaluskan sehingga sama dengan permukaan sekitarnya. o. Macam las yang dipakai adalah las lumer (las dengan busur listrik).  Tebal las minimum : 3,50 mm  Panjang las miminum : 60,00 mm p. Kekuatan dari bahan las yang dipakai, paling kecil sama dengan kekuatan baja yang dipakai. Kelas E 60 atau gradde SAW-1 sesuai ASTM-A 233. Konsultan Pengawas berhak mengadakaan test terhadap hasil pengelasan di balai penelitian bahan-bahan menurut standar yang berlaku di Indoneia. q. Pemasangan di tempat pembangunan.  Kontraktor berkewajiban untuk menjaga supaya lapangan untuk menumpuk barang-barang yang telah diserahkan kepadanya tetap baik keadaannya dan jika perlu untuk menyokong bagian-bagian kontruksi yang harus diangkut diberi kayu penutup sandar-sandar dan sebagainya.  Bila menurut pertimbangan Konsultan Pengawas dianggap terlalu lama waktunya antara waktu mengangkut bagian-bagian yang tertumpuk setelah mendapat peringatan.  Sambungan baut menggunakan baut hitam, dengan kekuatan profil yang digunakan (BJ.37). Lubang untuk sambungan baut harus dibor (tidak boleh dipungs) dengan toleransi tidak lebih dari 1 mm terhadap diameter baut.  Untuk kontruksi kap sebelumnya harus diberikan lendut (kontra zeeg) sebesar 1/600 kali panjang bentangan.  Bagian-bagian profil baja harus diangkat sedemikian rupa sehingga tidak terjadi puntiran-puntiran. Bila perlu digunakan ikatan-ikatan sementara, untuk mencegah timbulnya tegangan yang melewati, tegangan yang diizinkan dan ikatan sementara tersebut dibiarkan terpasang sampai pemasangan seluruh kontruksi selesai.  Pengelasan di atas harus dilaksanakan pada saat konstruksi telah dalam keadaan diam.  Memotong dan menyelesaikan harus dilaksanakan pada saat bekas irisan, gilingan, masakan dan lain-lain.  Bagian-bagian bekas irisan harus benar-benar datar, lurus dan bersih, sekali-sekali tidak diperbolehkan bekas-bekas jalur, beram-beram dan lain-lain.  Bila bekas pemotongan /pembakaran dengan mesin diperoleh Dokumen Pengadaan Rehab BangunanTower Lampung

117

BMKG Lampung

r.

pinggiran-pinggiran bekas irisan, maka bagian tersebut harus dibuang sekurang-kurangnya selebar 2,5 mm, kecuali kalau keadaannya sebelum dibuang setebal 2,5 mm sudah tidak nampak lagi jalur-jalur.  Bagian konstruksi yang berfungsi sebagai pengisi tidak perlu membuang bekas-bekas potongan. Meluruskan memadatkan dan melengkungkan  Melengkungkan dalam keadaan dingin hanya boleh dilakukan pada bagian-bagian non struktural. untuk melengkungkan harus digunakan gilingan-gilingan lengkung, melengkungkan pelat suatu jari-jari tidak boleh 3 kali tebal pelat, demikian juga untuk batang-batang di bidang pelat badannya.  Melengkungkan batang-batang menurut jari-jari yang kecil dilakukan alam keadaan yang panas.  Melengkungkan dalam keadaan panas harus dilakukan setelah bahannya dipanaskan menjadi merah tua.  Melengkungkan dan memukul dengan martil tidak boleh dilakukan jika bahan yang dipanaskan tidak lagi menyinarkan cahaya.

s.

Menembus, mengebor dan melengkungkan .  Pada keadaan akhir diameter lebar untuk baut yang dibubut dengan tepat dan sebuah baut hitam yang tepat boleh berbeda masing-masing sebanyak 0,1 mm dari pada diameter batang baut-baut itu.  Semua lubang-lubang harus dibor.  Untuk lubang-lubang bagian konstruksi yang disampingkan dan yang harus dijadikan satu dengan alat penyambung dibor sekaligus sampai diameter sepenuhnya dan jika ternyata tidak sesuai, maka perubahan-perubahan lubang tersebut dibor atau diluaskan dan menyimpangnya tidak boleh melebihi 0.5 mm.  Semua lubang-lubang sebelum pemasangan harus diberam. Memberam tidak boleh dilakukan dengan menggunakan besibesi penggarut. t.Paku Keling dan atau Baut  Baut dan atau paku keling yang dipergunakan untuk konstruksi harus mempunyai ukuran yang sesuai dengan yang tercantum dalam gambar.  Kekuatan bahan baut atau paku keling minimal harus sama dengan kekuatan baja profil dan pelat simpul.  Pemasangan paku keling atau baut harus benar-benar kokoh serta mempunyai kekokohan yang merata satu dengan yang lainnya. u. Pengecatan  semua konstruksi komposite tidak diperkenankan untuk dicat, dan profile harus dibersihkan sebelum pengecoran.  Semua bahan konstruksi baja non komposit harus dicat  Cat dasar adalah cat Zinc kromate buatan ICI atau setaraf dan pengecatan dilakukan dengan warna berbeda. Baja yang ditanam di dalam beton tidak boleh dicat.  Untuk lubang baut berkekuatan tinggi / high strength bolt permukaan baja tidak boleh dicat. Pengecatan harus dilakukan setelah baut selesai dipasang.  Cat akhir pekerjaan, pengecatan menggunakan adalah cat gloss enamel buatan ICI atau setaraf untuk rangka baja atap non ekspose dan cat Vitalic, kuda terbang (warna menyesuiakan) atau sekualitas untuk rangka baja ekspose dan semua pengecatan akhir dilakukan 2 kali lapisan di lapangan v. Pemasangan akhir  Alat-alat untuk pemasangan harus sesuai dengan jenis pekerjaan dan harus dalam keadaan baik. Bagian-bagian Dokumen Pengadaan Rehab BangunanTower Lampung

118

BMKG Lampung

   PEKERJAAN PERKERASAN JALAN/HALAMAN, GORONG-GORONG DAN PARKIR

dimana tidak dapat dipasang atau ditempatkan sebagaimana mestinya sebagai akibat dari kesalahan pabrikasi atau perubahan bentuk yang disebabkan penanganan, keadaan itu harus segera dillaporkan kepada Direksi / PENGAWAS dan cra perbaikannya harus disetujui Direksi/ PENGAWAS. Sabuk pengaman dan tali-tali harus dipergunakan pada konstruksikosntruksi yang tinggi oleh para pekerja. Setiap komponen harus diberi tanda / kode yang jelas untuk memudahkan pelaksanaan Bagian profil baja harus diangkat dengan baik dan ikatanikatan sementara harus digunakan untuk mencegah timbulnya tegangan sekunder. Ikatan-ikatan tersebut dibiarkan sampai pemasangan selesai.

39.1

LINGKUP PEKERJAAN Pekerjaan PendahuluanPengukuran dan pematokan mulai titik nol sampai dengan titik akhir rencana serta pemasangan profil dan bouwplank.

39.2

BAHAN Semua bahan yang dipakai untuk pekerjaan ini sebelumnya harus mendapat persetujuan dari Direksi/ Pengawas lapangan, bila terdapat bahan yang kurang baik mutunya, maka direksi lapangan berhak memerintahkan untuk menyingkirkan dalam waktu 1 x 24 jam. Bahan Pasir : Pasir aspal digunakan pasir kasar, bersih dari kotoran, misalnya akar, humus, kayu dan sebagainya. Paving block/Grass Block Bahan yang digunakan mempunyai ketebalan 6 atau 8 cm. Bahan yang digunakan merupakan campuran pasir cor berkualitas baik, stone milk dan semen dengan campuran yang tepat. Pembuatan/pencetakan menggunakan mesin sehingga mendapatkan kuat tekan rata-rata seragam dan mempunyai bentuk dan ukuran yang seragam. Direkomendasikan mengunakan paving Ex Cisangkan sekualitas (Cisangkan, sinar laut ) Kansteen Ukuran dan bentuk bervariasi (lihat spek / gambar kerja) Standar dimensi 15 x 25 x 40 cm Warna abu-abu. Direkomendasikan mengunakan paving Ex Cisangkan sekualitas (Cisangkan, sinar laut ) Beton sikat Bahan yang digunakan sebagai dasar / pondasi berupa beton rabat dengan mutu kuat tekan K.150 (adk 1 : 3: 5). Ketebalan beton cetak dasar 6 cm yang dicor diatas muka tanah. Kerikil pembentuk mozaik menggunakan kerikil warna kualitas bagus berasal dari daerah flores ataupun dari Krui. Pengerjaan beton sikat harus dikerjakan oleh tenaga yang berpengalaman. Motif yang akan dibuat harus mendapatkan persetujuan dari Pengawas ataupun dari Konsultan Perencana. Rabat beton Bahan yang digunakan sebagai dasar / pondasi berupa beton rabat


119

BMKG Lampung dengan mutu kuat tekan K.150 (adk 1 : 3: 5). Ketebalan beton cetak dasar 6 cm yang dicor diatas muka tanah. Pada akhir pekerjaan, saat finishing pada permukaan beton di tabur dengan semen kering dan kemudian dirapikan / dibuat kasar. Peralatan Untuk pembentukan permukaan Pemadatan menggunakan Vibrator 39.3

memggunakan

grader

dan

KETENTUAN PERMUKAAN Tinggi permukaan jalan ditentukan oleh direksi/ pengawas lapangan bersama dengan pemborong ditempat pekerjaan. Permukaan halaman / jalan harus selalu merupakan bidang pengeringan yang baik dengan kelandaian 3-5 % atau seperti pada gambar, sehingga akan memudahkan pengaliran air hujan.

39.4

PEMELIHARAAN PERBAIKAN a. Apabila terdapat penurunan pada bagian permukaan halaman / jalan, lapangan parkir yang bukan disebabkan pelindasan permukaan perkerasan yang berarti karena keadaan tanah dasarnya, maka bagian itu harus dipertebal dengan lapisan penutup dua kali tebal penurunan kemudian digilas roda dan padat, dalam hal ini jika dipandang perlu oleh direksi/ Pengawas Lapangan, bagian tersebut harus dibongkar untuk diperbaiki jenis tanahnya. b. Apabila dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah pekerjaan tersebut selesai dan diterima baik oleh Direksi/ Pengawas lapangan, namun masih terdapat kerusakan-kerusakan, maka menjadi tanggungjawab pemborong. c. Kontraktor tidak akan mendapatkan ganti rugi biaya untuk perbaikan kerusakan tersebut.

D. TEKNIS KHUSUS PELAKASANAAN DAN PENYELESAIAN PEKERJAAN ARSITEKTUR PEKERJAAN BETON NON STRUKTUR


40.1

LINGKUP PEKERJAAN a. Menyediakan tenaga kerja, peralatan dan alat-alat bantu lainnya untuk melaksanakan pekerjaan seperti dinyatakan dalam gambar, dengan hasil yang baik dan sempurna. b. Pekerjaan ini meliputi beton sloof, beton kolom praktis, beton ring balok, pembuatan beton sikat, cannopy untuk bangunan yang dimaksudkan termasuk pekerjaan besi beton dan pekerjaan bekisting/acuan, dan semua pekerjaan beton yang bukan struktur, seperti yang ditunjukkan pada gambar.

40.2

PERSYARATAN BAHAN a. Semen Portland Harus memakai mutu yang terbaik dari satu jenis merk atas persetujuan Direksi Pekerjaan / Konsultan Pengawas dan harus memenuhi NI-8. Semen yang telah mengeras sebagian atau seluruhnya tidak dibenarkan untuk digunakan. Penyimpanan semen Portland harus diusahakan sedemikian rupa sehingga bebas dari kelembaban, bebas dari air dengan lantai terangkat dari tanah dan ditumpukkan sesuai dengan syarat penumpukan semen. b. Pasir Beton Pasir harus terdiri dari butir-butir yang bersih dan bebas dari bahan organis, lumpur dan sebagainya: dan harus memenuhi komposisi butir serta kekerasan yang dicantumkan dalam PBI 1971, SK-SNI T. 03 1991.

120

BMKG Lampung c.

d.

e.

Koral Beton / Split Digunakan koral yang bersih, bermutu baik, tidak berpori serta mempunyai gradasi kekerasan sesuai dengan syarat-syarat PBI 1971. Penyimpanan / penimbunan pasir koral beton harus dipisahkan satu sama lain, hingga kedua bahan tersebut dijamin mendapatkan perbandingan adukan beton yang tepat. Air Air yang digunakan harus air tawar yang bersih dan tidak mengandung minyak, asam, alkali dan bahan-bahan organis/bahan lain yang dapat merusak beton dan harus memenuhi NI-3 pasal 10. Apabila dipandang perlu Direksi Pekerjaan / Konsultan Pengawas dapat minta kepada Kontraktor supaya air yang dipakai diperiksa di laboratorium pemeriksaan bahan yang resmi dan atas biaya Kontraktor. Besi Beton Digunakan mutu U-24. Besi harus bersih dari lapisan minyak/lemak dan bebas dari cacat seperti serpih-serpih. Penampang besi harus bulat serta memenuhi persyaratan NI-2 (PBI 1971). Bila dipandang perlu Kontraktor diwajibkan untuk memeriksa mutu besi beton ke laboratorium pemeriksaan bahan yang resmi dan sah atas biaya Kontraktor. Pengendalian pekerjaan ini harus sesuai dengan:         

40.3


Peraturan-peraturan/standar setempat yang biasa dipakai. Peraturan Beton Bertulang Indonesia 1971, NI-2 Peraturan Semen Portland Indonesia 1972, NI-8 Peraturan Pembangunan Pemerintah daerah setempat Ketentuan-kententuan Umum untuk pelaksanaan Pemborong Pekerjaan Umum (AV) No.9 tanggal 28 Mei 1941 dan Tambahan Lembaran Negara No.1457 Petunjuk-petunjuk dan peringatan peringatan lisan maupun tertulis yang diberikan Direksi Pekerjaan / Konsultan Pengawas. Standar Normalisasi Jerman (DIN) American Society for Testing and Material. American Concrete Institute

SYARAT-SYARAT PELAKSANAAN a. Mutu Beton Mutu beton yang dicapai dalam pekerjaan beton bertulang adalah K175 dan harus memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam PBI1971. b. Pembesian  Pembuatan tulangan-tulangan untuk batang lurus atau yang dibengkokan, sambungan kait-kait dan pembuatan sengkang (ring), persyaratannya harus sesuai PBI-1971.  Pemasangan dan penggunaan tulangan beton harus sesuai dengan gambar konstruksi.  Tulangan beton harus diikat dengan kuat untuk menjamin agar besi tersebut tidak berubah tempat selama pengecoran, dan harus bebas papan acuan atau lantai kerja dengan memasang selimut beton sesuai dengan ketentuan dalam PBI-1971.  Besi beton yang tidak memenuhi syarat harus segera dikeluarkan dari lapangan kerja dalam waktu 24 jam setelah ada perintah tertulis dari Direksi Pekerjaan / Konsultan Pengawas. c. Cara Pengadukan  Cara pengadukan harus menggunakan beton molen.  Takaran untuk Semen Portland, pasir dan koral harus disetujui terlebih dahulu oleh Direksi Pekerjaan / Konsultan Pengawas.  Selama pengadukan kekentalan adukan beton harus diawasi dengan jalan memeriksa slump pada setiap campuran baru. Pengujian slump, minimum 5 cm dan maksimum 10 cm.

121

BMKG Lampung d.

e.

f.

g.


Pengecoran Beton  Kontraktor diwajibkan melaksanakan pekerjaan persiapan dengan membersihkan dan menyiram cetakan-cetakan sampai jenuh, pemeriksaan ukuran-ukuran dan ketinggian, pemeriksaan penulangan dan penempatan penahan jarak.  Pengecoran beton hanya dapat dilaksanakan atas persetujuan Direksi Pekerjaan / Konsultan Pengawas.  Pengecoran harus dilakukan dengan sebaik mungkin menggunakan alat penggetar untuk menjamin beton cukup padat dan harus dihindarkan terjadinya cacat pada beton seperti keropos dan sarang-sarang koral/split yang dapat memperlemah konstruksi.  Apabila pengecoran beton akan dihentikan dan diteruskan pada hati berikutnya maka tempat pemberhentian tersebut harus disetujui oleh Direksi Pekerjaan / Konsultan Pengawas. Pekerjaan Acuan/Bekisting  Acuan harus sesuai dengan bentuk dan ukuran-ukuran yang telah ditetapkan / yang diperlukan dalam gambar.  Acuan harus dipasang sedemikian rupa dengan perkuatanperkuatan, sehingga cukup kokoh dan dijamin tidak berubah bentuk dan kedudukannya selama pengecoran dilakukan.  Acuan harus rapat (tidak bocor), permukaannya licin bebas dari kotoran-kotoran (tahi gergaji), potongan kayu, tanah/lumpur dan sebagainya, sebelum pengecoran dilakukan dan harus mudah dibongkar tanpa merusak beton.  Kontraktor harus memberikan contoh-contoh material (besi, koral/split, pasir dan Semen Portland) kepada Direksi Pekerjaan / Konsultan Pengawas, untuk mendapatkan persetujuan sebelum pekerjaan dilakukan.  Bahan-bahan yang digunakan harus tersimpan dalam tempat penyimpanan yang aman, sehingga mutu bahan dan mutu pekerjaan tetap terjamin sesuai persyaratan.  Kawat pengikat besi beton/rangka adalah dari baja lunak dan tidak disepuh seng, diameter kawat lebih besar atau sama dengan 0,40 mm. Kawat pengikat besi/beton rangka harus sesuai dengan PBI 1971, NI-2.  Beton harus dilindungi dari pengaruh panas, hingga tidak terjadi penguapan cepat. Persiapan perlindungan atas kemungkinan datangnya hujan harus diperhatikan.  Beton harus dibasahi paling sedikit selama sepuluh hari setelah pengecoran. Contoh Bahan  Sebelum pelaksanaan pekerjaan, Kontraktor harus memberikan contoh-contoh material misalnya : besi, koral, pasir, PC untuk mendapatkan persetujuan dari Direksi Pekerjaan / Konsultan Pengawas.  Contoh-contoh yang telah disetujui oleh Direksi Pekerjaan / Konsultan Pengawas, akan dipakai sebagai standar / pedoman untuk memeriksa /menerima material yang dikirim oleh Kontraktor ke site. Syarat-syarat Pengiriman dan Penyimpanan Bahan  Bahan harus didatangkan ke tempat pekerjaan dalam keadaan utuh dan tidak bercacat. Beberapa bahan tertentu harus masih di dalam kotak/kemasan aslinya yang masih tersegel dan berlabel pabriknya.  Bahan harus disimpan di tempat yang terlindung dan tertutup, kering, tidak lembab dan bersih sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan pabrik.  Tempat penyimpanan harus cukup, bahan ditempatkan dan dilindungi sesuai dengan jenisnya.  Kontraktor bertanggung jawab terhadap kerusakan selama

122

BMKG Lampung pengiriman dan penyimpanan. Bila ada kerusakan, Kontraktor wajib mengganti atas bebas Kontraktor. h.

Pengujian Mutu Pekerjaan  Sebelum dilaksanakan pemasangan, Kontraktor diwajibkan untuk memberikan pada Direksi Pekerjaan / Konsultan Pengawas “Certificate Test” bahan besi dari produsen/pabrik.  Bila tidak ada “Certificate Test”, maka Kontraktor harus melakukan pengujian atas besi/kubus beton di laboraturium yang akan ditunjuk kemudian.  Mutu beton tersebut harus dibuktikan oleh Kontraktor dengan mengambil benda uji berupa kubus/silinder yang ukurannya sesuai dengan syarat-syarat / ketentuan PBI-1971. Pembuatannya harus disaksikan oleh Direksi Pekerjaan / Konsultan Pengawas. Jumlah dan frekuensi pembuatan kubus beton serta ketentuan lain harus sesuai PBI-1971.  Kontraktor diwajibkan membuat “Trial Mix” terlebih dahulu, sebelum memulai pekerjaan beton.  Hasil pengujian dari laboraturium diserahkan kepada Direksi Pekerjaan / Konsultan Pengawas secepatnya.  Seluruh biaya yang berhubungan dengan pengujian bahan tersebut, menjadi tanggung jawab Kontraktor. i. Syarat-syarat Pengamanan Pekerjaan    

PEKERJAAN PASANGAN BATU KALI


Beton yang telah dicor dihindarkan dari benturan benda keras selama 3 x 24 jam setelah pengecoran. Beton dilindungi dari kemungkinan cacat yang diakibatkan dari pekerjaan-pekerjaan lain. Bila terjadi kerusakan, Kontraktor diwajibkan untuk memperbaikinya dengan tidak mengurangi mutu pekerjaan. Seluruh biaya perbaikan menjadi tanggung jawan Kontraktor. Bagian beton setelah di cor selama dalam pengerasan harus selalu dibasahi dengan air terus menerus selama 1 (satu) minggu atau lebih sesuai ketentuan PBI-1971.

41.1

LINGKUP PEKERJAAN Bagian ini meliputi pengadaan dan pemasangan semua pondasi batu kali atau bagian-bagian lain yang menggunakan batu kali, sesuai dengan gambar dan persyaratan pekerjaan ini harus sesuai dengan PUBI 1970, NI-3.

41.2

PERSYARATAN BAHAN a. Semen Portland Harus memakai mutu yang terbaik dari satu jenis merk atas persetujuan Direksi Pekerjaan / Konsultan Pengawas dan harus memenuhi NI-8. Semen yang telah mengeras sebagian atau seluruhnya tidak dibenarkan untuk digunakan. Penyimpanan semen Portland harus diusahakan sedemikian rupa sehingga bebas dari kelembaban, bebas dari air dengan lantai terangkat dari tanah dan ditumpukkan sesuai dengan syarat penumpukan semen. b. Pasir pasang Pasir harus terdiri dari butir-butir yang bersih dan bebas dari bahan organis, lumpur dan sebagainya: dan harus memenuhi komposisi butir serta kekerasan yang dicantumkan dalam PBI 1971, SK-SNI T. 03 1991. c. Batu Bahan untuk pondasi batu kali kecuali dipersyaratkan lain, harus sesuai dengan PUBI 1970, NI-3 dan cara pengerjaannya harus dilakukan menurut cara terbaik yang dikenal disini. Batu kali harus keras dengan permukaan kasar tanpa cacat atau retak. d. Adukan

123

BMKG Lampung Adukan yang dipakai campuran 1 PC : 4 pasir

PEKERJAAN PASANGAN BATU BATA

41.3

SYARAT-SYARAT PELAKSANAAN Pekerjaan pemasangan batu kali dilaksanakan sesuai dengan ukuran dan bentuk-bentuk yang ditunjuk dalam gambar. Tiap-tiap batu harus dipasang penuh dengan adukan sehingga semua hubungan batu melekat satu sama lain dengan sempurna. Setiap batu harus dipasang diatas lapisan adukan dan diketok ketempatnya hingga teguh. Adukan harus mengisi penuh rongga-rongga antara batu untuk mendapatkan massa yang kuat dan integral.

42.1

LINGKUP PEKERJAAN a. Pekerjaan ini meliputi penyediaan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan dan alat-alat bantu yang dibutuhkan dalam terlaksananya pekerjaan ini untuk mendapatkan hasil yang baik. b. Pekerjaan pasangan batu bata ini meliputi seluruh detail yang disebutkan / ditunjukkan dalam gambar kecuali telah ditentukan dalam bab ini meliputi c. Pasangan kedap air (1 PC : 2 PS)  Semua pasangan bata dimulai di atas sloof sampai setinggi 30 cm di atas lantai.  Pasangan dinding saluran keliling bangunan  Pasangan dinding WC setinggi 1,80 cm di atas permukaan lantai  Pasangan dinding septicktank  Pasangan bak kontrol.  Pasangan bata yang terbenam pada tanah urug  Pasangan bata seperti gambar dengan mengikuti notasi yang ada d. Pasangan bata dengan adukan 1 PC : 4 PS berada di atas pasangan kedap e. Ketebalan pasangan bata untuk semua type adk menggunakan ketebalan ½ bt (setengah bata), ¾ bt (tiga perempat bata), 1 bt (satu bata) dan 1½ bt (satu setengah bata) dijelaskan pada gambar. PERSYARATAN BAHAN  Batu bata harus memenuhi NI-10  Semen Portland harus memenuhi NI-8  Pasir harus memenuhi NI-3 pasal 14 ayat 2  Air harus memenuhi PVBI-1982 pasal 9 SYARAT-SYARAT PELAKSANAAN a. Pasangan batu bata/batu merah, dengan menggunakan adukan campuran 1 PC : 4 Pasir pasang untuk semua pasangan kecuali dijelaskan pada pasal ini b. Untuk semua dinding KM/WC, semua dinding lantai dasar mulai dari permukaan sloof sampai ketinggian 30 cm diatas permukaan lantai dasar, dinding di daerah basah setinggi 180 cm dari permukaan lantai, serta semua dinding yang pada gambar menggunakan simbol aduk traasram / kedap air digunakan aduk rapat air dengan campuran 1 PC : 2 pasir pasang. c. Batu bata merah yang digunakan batu bata merah ex-lokal dengan kualitas terbaik yang disetujui Direksi Pekerjaan / Konsultan Pengawas, siku dan sama. d. Pemasangan batu bata harus sedemikian hingga siar-siar tegak tidak segaris. e. Setelah bata terpasang dengan adukan, nad/siar-siar harus dikerok sedalam 1 cm dan dibersihkan dengan sapu lidi dan kemudian disiram air. f. Pasangan dinding batu bata sebelum diplester harus dibasahi dengan air terlebih dahulu dan siar-siar telah dikerok dan dibersihkan. g. Pemasangan dinding batu bata dilakukan bertahap, setiap tahap maksimum 24 lapis setiap harinya, diikuti dengan cor kolom praktis h. Bidang dinding setengah batu yang luasnya lebih besar dari 12 m 2 ditambahkan kolom dan balok penguat (kolom praktis) dengan

42.2

42.3


124

BMKG Lampung ukuran 12 x 12 cm, dengan tulangan pokok 4 diameter 10 mm, beugel diameter 8 mm jarak 20 cm. i. Pembuatan lubang pada pasangan untuk perancah / steiger sama sekali tidak diperkenankan. j. Pembuatan lubang pada pasangan bata yang berhubungan dengan setiap bagian pekerjaan beton (kolom) harus diberi penguat stek-stek besi beton diameter 6 mm jarak 75 cm, yang terlebih dahulu ditanam dengan baik pada bagian pekerjaan beton dan bagian yang ditanam dalam pasangan bata sekurang-kurangnya 30 cm kecuali ditentukan lain. k. Tidak diperkenankan memasang bata merah yang patah dua melebihi 5%. Bata yang patah lebih dari dua tidak boleh digunakan. l. Pasangan batu bata untuk dinding setengah batu harus menghasilkan dinding finish setebal 13 cm dan untuk dinding satu bata, finish adalah 23 cm. Pelaksanaan pasangan harus cermat,rapi, dan benarbenar tegak lurus. m. Pengakhiran sambungan pada satu hari kerja harus dibuat bertangga menurun dan tidak tegak bergigi untuk menghindari retak dikemudian hari. Pada tempat-tempat tertentu sesuai gambar diberi kolom-kolom praktis yang ukurannya disesuaikan dengan tebal dinding. n. Lubang untuk alat-alat listrik dan pipa yang ditanam di dalam dinding, harus dibuat pahatan secukupnya pada pasangan bata (sebelum diplester). o. Pahatan tersebut setelah dipasang pipa/alat, harus ditutup dengan adukan plesteran yang dilaksanakan secara sempurna, dikerjakan bersama-sama dengan plesteran seluruh bidang tembok. p. Dalam mendirikan dinding yang kena udara terbuka, selama waktu hujan lebat harus diberi perlindungan dengan menutup bagian atas dari tembok dengan sesuatu penutup yang sesuai (plastik). Dinding yang telah terpasang harus diberi perawatan dengan cara membasahinya secara terus-menerus paling sedikit 7 hari setelah pemasangannya. ditentukan dalam gambar detail. PEKERJAAN KUSEN, PINTU DAN JENDELA

43.1

PEKERJAAN KOSEN DAN FRAME ALUMINIUM. a. LINGKUP PEKERJAAN. 1. Menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan dan alat bantu lainnya untuk melaksanakan pekerjaan sehingga dapat dicapai hasil pekerjaan yang baik dan sempurna. 2. Pekerjaan ini meliputi seluruh kosen bagian luar, seperti yang dinyatakan / ditunjukkan dalam gambar serta shop drawing dari Kontraktor. b.


PERSYARATAN BAHAN. 1. Bahan : Dari bahan aluminium framing system, aluminium Extruci sesuai SII extrusi 0695-82 dan Alloy A 6063 t-5 extrusi standart produksi YKK, Alcan setara atau produk lainnya, yang setara disetujui oleh Konsultan Perencana, Pengawas / Direksi Pekerjaan. 2. Bentuk profil : Sesuai shop drawing yang disetujui Konsultan Pengawas/Direksi Pekerjaan.  Aluminium deoth : 76,2 mm  Tebal profil : 1,8 mm  Warna profil : Sistim Anodized, warna akan ditentukan kemudian.  Lebar profil : Sesuai gambar.  Pewarnaan : Dengan ketebalan minimal 22 micron.

125

BMKG Lampung  Nilai deformasi : Diijinkan maksimal 2 mm Persyaratan bahan yang digunakan harus memenuhi uraian dan syarat-syarat dari pekerjaan aluminium serta memenuhi ketentuan-ketentuan dari pabrik yang bersangkutan. 4. Konstruksi kosen aluminium yang dikerjakan seperti yang ditunjukkan dalam detail gambar termasuk bentuk dan ukurannya. 5. Seluruh bahan aluminium berwarna harus datang di site dengan dilengkapi bahan pelindung / pembungkus dan baru diperkenankan dibuka sesudah mendapat persetujuan Konsultan Pengawas / Direksi Pekerjaan. 6. Ketahanan terhadap air dan angin untuk setiap type harus disertai hasil test, minimum 100 kg/m2. 7. Ketahanan terhadap udara tidak kurang dari 15 m3 / hr dan terhadap tekanan air 15 kg / m2 yang harus disertai hasil test. 8. Bahan yang akan diproses fabrikasi harus diseleksi terlebih dahulu sesuai dengan bentuk toleransi ukuran, ketebalan, kesikuan, kelengkungan dan pewarnaan yang dipersyaratkan. 9. Untuk keseragaman warna disyaratkan, sebelum proses fabrikasi warna profil-profil harus diseleksi secepat mungkin. Kemudian pada waktu fabrikasi unit-unit, jendela, pintu partisi dan lain-lain, profil harus diseleksi lagi warnanya sehingga dalam tiap unit didapatkan warna yang sama. Pekerjaan mesin potong, mesin punch, drill, sedemikian sehingga diperoleh hasil yang telah dirangkai untuk jendela bukan dinding dan pintu mempunyai toleransi ukuran sebagai berikut :  Untuk tinggi dan lebar 1mm  Untuk diagonal 2mm 10. Accessories Sekrup dari stainless steel galvanized kepala tertanam, weather strip dari vinyl, pengikat alat penggantung yang dihubungkan dengan aluminium harus ditutup caulking dan sealant. Angkurangkur untuk rangka/kosen aluminium terbuat dari steel plate tebal 2-3 mm, dengan lapisan zink tidak kurang dari (13) mikron sehingga dapat bergeser. 11. Bahan finishing. Treatment untuk permukaan kosen jendela dan pintu yang bersentuhan dengan bahan alkaline seperti beton, aduk atau plester dan bahan lainnya harus diberi lapisan finish dari laquer yang jernih atau anti corrosive treatment dengan insulating varnish seperti asphaltic varnish atau bahan insulation lainnya. 3.

c.


SYARAT-SYARAT PELAKSANAAN. 1. Sebelum memulai pelaksanaan Kontraktor diwajibkan meneliti gambar-gambar dan kondisi dilapangan (ukuran dan peil lubang dan membuat contoh jadi untuk semua detail sambungan dan profil alumunium yang berhubungan dengan sistem konstruksi bahan lain. 2. Prioritaskan proses fabrikasi harus sudah siap sebelum pekerjaan dimulai, dengan membuat lengkap dahulu shop drawing dengan petunjuk Konsultan Pengawas / Direksi Pekerjaan meliputi gambar denah, lokasi, merk, kualitas, bentuk dan ukuran. 3. Semua frame/kosen baik untuk dinding, jendela dan pintu dikerjakan secara fabrikasi dengan teliti sesuai dengan ukuran dan kondisi lapangan agar hasilnya dapat dipertanggung jawabkan. 4. Pemotongan aluminium hendaknya dijauhkan dari material besi untuk menghindarkan penempelan debu besi pada permukaannya. Disarankan untuk mengerjakannya pada tempat

126

BMKG Lampung

5.

6.

7. 8.

9.

10.

11. 12. 13. 14. 15.

16. 17. 18.

43.2

PEKERJAAN KACA PINTU DAN JENDELA. a. LINGKUP PEKERJAAN. 1. Pekerjaan ini meliputi penyediaan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan dan alat-alat bantu lainnya yang digunakan dalam pelaksanaan, hingga dapat dicapai hasil pekerjaan yang bermutu baik dan sempurna. 2. Pekerjaan pembuatan daun pintu kaca dan jendela kaca dipasang pada seluruh detail yang dinyatakan / ditunjukkan dalam gambar. b.


yang aman dengan hati-hati tanpa menyebabkan kerusakan pada permukaannya. Pengelasan dibenarkan menggunakan non-activated gas (argon) dari arah bagian dalam agar sambungannya tidak nampak oleh mata. Akhir bagian kosen harus disambung dengan kuat dan teliti dengan sekrup, rivet, stap, dan harus cocok. Pengelasan harus rapi untuk memperoleh kualitas dan bentuk yang sesuai dengan gambar. Angkur-angkur untuk rangka/kosen aluminium terbuat dari steel plate setebal 2-3 mm dan ditempatkan pada interval 600 mm. Penyekrupan harus dipasang tidak terlihat dari luar dengan sekrup anti karat/stainless steel, sedemikian rupa sehingga hair line tiap sambungan harus kedap air dan memenuhi syarat kekuatan terhadap air sebesar 1.000 kg/cm2 . Celah antara kaca dan sistem kosen aluminium harus ditutup dengan sealant. Disyaratkan bahwa kosen aluminium dilengkapi oleh kemungkinan-kemungkinan sebagai berikut :  Dapat menjadi kosen untuk dinding kaca mati.  Dapat cocok dengan jendela geser, jendela putar, dan lainlain.  Sistem kosen dapat menampung pentu kaca frame less.  Untuk sistem partisi, harus mampu moveable dipasang tanpa harus dimatikan secara penuh yang merusak baik lantai maupun langit-langit.  Mempunyai accessories yang mampu mendukung kemungkinan diatas. Untuk fitting hard ware dan reinforcing materials yang mana kosen aluminium akan kontak dengan besi, tembaga atau lainnya maka permukaan metal yang bersangkutan harus diberi lapisan chromium untuk menghindari kontak korosi. Toleransi pemasangan kosen aluminium disatu sisi dinding adalah 10 – 25 yang kemudian diisi dengan beton ringat /grout. Pemasangan kusen adalah rata bagian yang mensyaratkan ruangan lebih bersih. Khusus untuk pekerjaan jendela geser aluminium agar diperhatikan sebelum rangka kosen terpasang. Permukaan bidang dinding horizontal (pelubangan dinding) yang melekat pada mabang bawah dan atas harus waterpass. Untuk memperoleh kekedapan terhadap kebocoran udara terutama pada ruang yang dikondisikan hendaknya ditempatkan mohair dan jika perlu dapat digunakan synthetic rubber atau bahan dari synthetic resin. Penggunaan ini pada swing door dan double door. Sekeliling tepi kosen yang terlihat berbatasan dengan dinding agar diberi sealant supaya kedap air dan suara. Tepi bawah ambang kosen exterior agar dilengkapi flashing untuk penahan air hujan.

PERSYARATAN BAHAN. 1. Bahan pintu dari jenis “kaca Asahi mas atau setara”, Jendela

127

BMKG Lampung

2. 3. 4. 5. c.

43.3


“kaca Asahi mas atau setara” buatan dalam negeri yang bermutu baik Ashamimas atau produk lain yang setara dan disetujui perencana / Konsultan Pengawas / Direksi Pekerjaan, dan memenuhi persyaratan dalam PUBI 82 pasal 63 dan SII 018978. Tebal bahan untuk pintu 8 mm Tebal bahan untuk jendela 5 mm Bentuk dan ukuran pintu dan jendela sesuai yang dinyatakan/disebutkan dalam detail gambar. Warna kaca akan ditentukan kemudian.

SYARAT-SYARAT PELAKSANAAN. 1. Sebelum melaksanakan pekerjaan, Kontraktor diwajibkan untuk meneliti gambar-gambar yang ada dan kondisi lapangan (ukuran dan lubang-lubang), termasuk mempelajari bentuk, pola, lay out / penempatan, cara pemasangan, mekanisme dan detail-detail sesuai gambar. 2. Sebelum pekerjaan dimulai, Kontraktor wajib mengajukan contoh dari semua bahan yang digunakan dalam pekerjaan ini kepada Konsultan Pengawas / Direksi Pekerjaan. 3. Kontraktor wajib membuat shop drawing yang mencantumkan semua data produk, ukuran dan cara pemasangan dari pekerjaan tersebut. Gambar shop drawing sebelum dilaksanakan harus disetujui oleh Konsultan Pengawas / Direksi Pekerjaan. 4. Penyimpanan/penimbunan pintu dilokasi pekerjaan harus ditempatkan pada ruang atau tempat dengan sirkulasi udara yang baik, tidak terkena cuaca langsung dan terlindung dari kerusakan dan kelambatan. 5. Bentuk / pola dan ukuran harus sesuai gambar dan merupakan ukuran jadi. 6. Harus menggunakan sekrup galvanized atas persetujuan Konsultan Pengawas / Direksi Pekerjaan, tanpa meninggalkan bekas/cacat pada permukaan pintu kaca. 7. Daun pintu kaca dan jendela setelah dipasang harus rata siku / waterpass, tidak melenceng dan semua peralatan dapat berfungsi dengan baik.

PEKERJAAN KOSEN DAN DAUN PINTU KAYU. a. LINGKUP PEKERJAAN. 1. Pekerjaan ini meliputi penyediaan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan dan alat-alat bantu lainnya untuk pelaksanaan pekerjaan sehingga dapat tercapai pekerjaan yang baik dan sempurna. 2. Meliputi semua pekerjaan seperti mempasak, memahat, menyetel, membuat lidah-lidah, sponning dan lain-lain, pekerjaan yang diperlukan untuk menyambung kayu dengan baik. 3. Juga harus menyediakan plat-plat logam, sekrup-sekrup, pakupaku dan lain-lain pasangan yang mungkin diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan kayu. 4. Lingkup pekerjaan kayu hanya mencakup pekerjaan kayu non struktural bangunan : kosen, daun pintu panel, list-list profil dan kusen kayu sesuai dengan yang ditunjuk oleh gambar. b. PERSYARATAN BAHAN. 1. Bahan rangka dari kayu setaraf Meranti, Bayur, Cempaka, Balam, mutu A, kelas kuat II dan awet II, dan list penutup. 2. Bahan rangka untuk kosen ukuran 6 x 12,5 cm, untuk daun pintu ukuran 3,5 x 10 cm, untuk daun jendela ukuran 3 x 7,5 cm yang merupakan ukuran jadi atau sesuai yang ditunjukkan dalam gambar. 3. Khusus untuk pintu kamar mandi, WC dan toilet menggunakan

128

BMKG Lampung

4.

5.

6.

kusen dan daun pintu allumunium atau daun pintu PVC standar pabrikasi. Pintu rangka kayu dilapis bahan teakwood / plywood dari produk dalam negeri merk Asahi atau setara, tebal 4 – 5 mm, memenuhi persyaratan PUBI 81 pasal 38 dan SII 0404-81. Setiap sambungan rangka kosen, daun pintu / jendela dan penempelan / pelekatan teak plywood pada rangka, digunakan lem kayu yang bermutu baik, merk Aica Aibon atau merk lain yang setara. DURAPOL atau setaraf dengan proses high pressure laminates harus memenuhi spesifikasi sevagai berikut :  Standard test : memenuhi British Standard BS 3794 th. 1986.  Ukuran ----------: 2.050 x 1.300 x 0.8 mm.  Ketahanan goresan : 2 – 4.5 N  Stabilitas ukuran pada kenaikan temperatur : * pasang < 0,45. * lebar < 0,90.  Ketahanan terhadap kering panas  Ketahanan terhadap noda & bahan kimia alkali

c.

PEKERJAAN PELAPIS DINDING Dokumen Pengadaan Rehab BangunanTower Lampung

44.1

: tidak ada perubahan.

: tidak ada perubahan.

SYARAT-SYARAT PELAKSANAAN. 1. Sebelum melaksanakan pekerjaan, Kontraktor diwajibkan untuk meneliti gambar-gambar yang ada dan kondisi lapangan (ukuran dan lubang-lubang), termasuk mempelajari bentuk, pola, lay out/ penempatan, cara pemasangan, mekanisme dan detail-detail sesuai gambar. 2. Sebelum pelaksanaan dimulai, penimbunan bahan-bahan pintu ditempat pekerjaan harus ditempatkan pada ruang / tempat dengan sirkulasi udara yang baik, tidak terkena cuaca langsung dan terlindung dari kerusakan dan kelembaban. 3. Harus diperhatikan semua sambungan siku untuk rangka kayu dan penguat lain serta penempelan teakwood/plywood terhadap kedua sisi rangka yang diperlukan, agar tetap terjamin kekuatannya dengan memperhatikan/menjaga kerapihan, tidak boleh ada lubang-lubang atau cacat bekas penyetelan. 4. Semua permukaan rangka kayu harus diserut halus, rata, lurus dan siku sisi-sisinya satu sama lain. 5. Penempelan teak plywood pada rangka daun pintu digunakan lem kayu yang bermutu baik produk dalam negeri merk Aica Aibon atau yang setara yang disetujui Konsultan Pengawas / Direksi Pekerjaan. (Pemberi Tugas) Penempelan dengan cara pres pabrik, lekat dengan baik, rapi, tidak menggelembung atau cacat apapun. 6. Jika diperlukan, harus menggunakan sekrup galvanized atau persetujuan Konsultan Pengawas / Direksi Pekerjaan (Pemberi Tugas), tanpa meninggalkan bekas/cacat pada permukaan rangka kayu yang tampak. 7. Untuk daun pintu teak plywood setelah dipasang harus rata, tidak bergelombang, tidak melintir dan semua peralatan dapat berfungsi dengan baik dan sempurna.

PEKERJAAN PLESTERAN DINDING a. LINGKUP PEKERJAAN 1. Termasuk dalam pekerjaan plesteran dinding ini adalah

129

BMKG Lampung

2.

b.

PERSYARATAN BAHAN 1. Adukan 1 PC : 3 Pasir dipakai untuk plesteran rapat air 2. Adukan 1 PC : 5 pasir dipakai untuk seluruh plesteran dinding lainnya 3. Seluruh permukaan plesteran difinish aci dari bahan PC  Semen Portland harus sesuai NI-8 (dipilih dari satu produk untuk seluruh pekerjaan).  Pasir harus memenuhi NI-3 pasal 14 ayat 2  Air harus sesuai NI-3 pasal 10  Penggunaan adukan plesteran ;

c.

SYARAT-SYARAT PELAKSANAAN 1. Plesteran dilaksankan sesuai standar spesifikasi dari bahan yang digunakan sesuai pentunjuk dan persetujuan Direksi Pekerjaan / Konsultan Pengawas, dan persyaratan tertulis dalam Uraian dan syarat pekerjaan. 2. Pekerjaan plesteran dapat dilaksanaan bilamana pekerjaan bidang beton atau pasangan dinding batu bata telah disetujui oleh Direksi Pekerjaan / Konsultan Pengawas sesuai Uraian dan Syarat Pekerjaan yang tertulis dalam buku ini. 3. Dalam melaksanakan pekerjaan ini, harus mengikuti semua pentunjuk dalam gambar arsitektur terutama pada gambar detail dan pada gambar potongan mengenai ukuran tebal, tinggi, peil dan bentuk profilnya. 4. Campuran aduk perekat yang dimaksud adalah campuran dalam volume, cara pembuatan nya menggunakan mixer selama 3 menit dan memenuhi persyaratan sebagai berikut: a) Untuk bidang kedap air, beton pasangan dinding batu bata yang berhubungan dengan udara luar, dan semua pasangan batu bata dibawah permukaan tanah sampai ketinggian 30 cm dari permukaan lanati dan 150 cm dari permukaan lantai untuk kamar mandi, WC, toilet dan daerah basah lainnya dipakai aduk plesteran 1 PC : 3 Pasir b) Untuk aduk kedap air, harus dtambah dengan Daily Bond, dengan perbandingan 1 bagian PC : 1 bagian Daily Bond. c) Untuk bidang lainnya diperlukan plesteran campuran 1 PC : 5 Pasir d) Plesteran halus „acian‟ dipakai campuran PC dan air sampai mendapatkan campuran yang homogen, acin dapat dikerjakan sesudah plesteran berumur 8 hari (kering benar), untuk adukan plesteran finishing harus ditambah dengan additive plamix dengan dosis 200-250 gram plamix untuk setiap 40 kg semen. e) Semua jenis aduk perekat tersebut diatas harus disiapkan sedemikian rupa sehingga selalu dalam keadaan baik dab belum mengering. Diusahakan agar jarak waktu pencampuran aduk perekat tersebut dengan pemasangannya tidak melebihi 30 menti terutama untuk adukan kedap air. 5. Pekerjaan plesteran dinding hanya diperkenankan setelah pemasangan instalasi pipa listrik dan plumbing untuk seluruh bangunan. 6.


penyediaan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan termasuk alatalat bantu dan alat angkut yang diperlkan untuk melaksanakan pekerjaan yang bermutu baik. Pekerjaan plesteran dinding dikerjakan pada permukaan dinding bagian dalam dan luar serta seluruh detail yang disebutkan/ditunjukkan dalam gambar.

Untuk beton sebelum diplester permukaannya harus dibersihkan

130

BMKG Lampung

7.

8. 9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19. 20.

44.2

dari sisa-sisa bekisting dan kemudian diketrek (scratch) terlebih dahulu dan semua lubang-lubang bekas pengkat bekisting harus ditutup aduk plester. Untuk bidang pasangan dinding batu bata dan beton bertulang yang akan difinish dengan cat dipakai plesteran halus (acian diatas permukaan plesterannya). Untuk dinding tertanam didalam tanah harus diberapen dengan memakai spesi kedap air. Semua bidang yang akan menerima bahan (finishing) pada permukaan nya diberi alur-alur garis horisontal atau diketrek (scratch) untuk memberi ikatan yang lebih baik terhadap bahan finishingnya, kecuali untuk yang menerima cat. Pasangan kepala plesteran dibuat pada jarak 1 m dipasang tegak dan menggunakan keping-keping plywood setebal 9 mm untuk patokan kerataan bidang. Ketebalan plesteran harus mencapai ketebalan permukaan dinding / kolom yang dinyatakan dalam gambar atau sesuai peilpeil yang diminta gambar. Tebal plesteran minimum 1,5 cm, jika ketebalan plesteran melebihi 2,5 cm harus diberi kawat ayam untuk membantu dan memperkuat daya lekat dari plesterannya pada bagian pekerjaan yang diijinkan Direksi Pekerjaan / Konsultan Pengawas. Untuk setiap permukaan bahan yang berbeda jenisnya bertemu dalam satu bidang datar, harus diberi naat ) tali air) dengan ukuran lebar 0,7 cm dalamnya 0,5 cm kecuali bila ada petunjuk lain dalam gambar. Untuk permukaan yang datar, harus mempunyai toleransi lengkung atau cembung bidang tidak melebihi 5 mm untuk setiap jarak 2m. Jika melebihi, kontraktor berkewajiban memperbaikinya dengan biaya atas tanggungan kontraktor. Kelembaban plesteran harus dijaga sehingga pengereingan berlangsung wajar tidak terlalu tiba-tiba, dengan membasahi permukaan plesteran setiap kali terlihat kering dan melindungi dari panas matahari langsung dengan bahan penutup yang bisa mencegah penguapan air secara cepat. Jika terjadi keretakan sebagai akibat pengeringan yang tidak baik, plesteran harus dibongkar kembali dan diperbaiki sampai dinyatakan dapat diterima oleh Direksi Pekerjaan / Konsultan Pengawas dengan biaya atas tanggungan Kontaktor. Selama tujuh hari setelah pengacian selesai Kontaktor harus selalu menyiram dengan air sampai jenuh sekurang-kurangnya 2 kali setiap hari. Selama pemasangan dinding atau batu bata / beton bertulang belum difinish, Kontaktor wajib memelihara dan menjaganya terhadap kerusakan-kerusakan dan pengotoran bahan lain. Setiap kerusakan yang terjadi menjadi tanggung jawab Kontaktor dan wajib diperbaiki. Tidak dibenarkan pekerjaan finishing permukaan dilakukan sebelum plesteran berumur lebih dari 2 (dua minggu).

PEKERJAAN PELAPIS DINDING KERAMIK a. LINGKUP PEKERJAAN 1. Pekerjaan meliputi penyediaan tenaga kerja , bahan-bahan, peralatan, dan alat-alat bantu yang dibutuhkan dalam terlaksananya pekerjaan ini untuk mendapatkan hasil yang baik. 2. Pekerjaan pelapis dinding keramik ini meliputi ruang dinding toilet, pantry reservoir, dan pada tempat-tempat sesuai detai yang disebutkan/ditunjukkan dalam gambar atau sesuai petunjuk Direksi Pekerjaan / Konsultan Pengawas. b. PERSYARATAN BAHAN


131

BMKG Lampung 1.

2.

3.

4.

5.

c.

PEKERJAAN Dokumen Pengadaan Rehab BangunanTower Lampung

45.1

Bahan : Keramik dinding : a). Jenis : Keramik Tile b). Finishing permukaan : Berglazur c). Produksi : Granito, Roman, Ikad Asia Tile, Masterina atau setara d). Bahan pengisi siar : Igi tile grout e). Bahan perekat : Adukan 1 PC : 3 Pasir f). Warna/texture : Ditentukan kemudian g). Ukuran : 20 x 20 atau seperti dalam gambar Pengendalian seluruh pekerjaan ini harus sesuai dengan peraturan-peraturan ASTM, Peraturan Keramik Indonesia (NI19), PVBB 1970, dan PVBI 1982). Bahan-bahan yang dipakai, sebelum dipasang terlebih dahulu harus diserahkan contoh-contohnya untuk mendapat persetujuan dari Direksi Pekerjaan / Konsultan Pengawas / Perencana. Kontraktor harus menyerahkan 2 copy ketentuan dan persyaratan teknis operatif daripabrik sebagai informasi bagi Direksi Pekerjaan / Konsultan Pengawas. Material lain yang tidak terdapat pada daftar tersebut tetapi dibutuhkan untuk penyelesaian / penggantian pekerjaan dalam bagian ini, harus baru, kualitas terbaik dari jenis dan harus disetujui Direksi Pekerjaan / Konsultan Pengawas.

SYARAT-SYARAT PELAKSANAAN 1. Pada permukaan dinding beton atau bata merah yang ada, keramik dapat langsung diletakkan, dengan menggunakan perekat. Campuran khusus untuk pemasangan keramik adalah 1 bagian air : 3 bagian perekat, aduk merata sampai berbentuk pasta tunggu 5-10 menit kemudian diaduk kembali sebelum digunakan. Tebal adukan  1 cm. 2. Keramik yang dipasang adalah yang telah diseleksi dengan baik, warna, motif tiap keramik harus sama, tidak boleh retak, gompal atau cacat lainnya. 3. Pemotongan keramik harus menggunakan alat potong khusus untuk itu, sesuai petunjuk pabrik. 4. Pola keramik harus memperhatikanukuran / letak dan semua peralatan yang akan terpasang di dinding : Exhaust Fan, panel, stop kontak, lemari gantung dan lai-lain yang tertera dalam gambar. 5. Ketinggian peil tepi atas pola keramik disesuaikan gambar. 6. Awal pemasangan keramik pada dinding dan kemana sisa ukuran harus ditentukan, harus dibicarakan terlebih dahulu dengan Direksi Pekerjaan / Konsultan Pengawas sebelum pekerjaan pemasangan dimulai. 7. Bidang dinding keramik harus benar-benar rata, garis-garis siar harus benar-benar lurus, siar arah horisontal pada dnding yang berbeda ketinggian peil lantainya harus merupakan garis lurus. 8. Keramik harus disusun menurut garis-garis lurus dengan siar sebesar 2 mm setiap perpotongan siar harus membentuk dua garis tegak lurus. Siar-siar keramik diisi dengan bahan pengisis siar sehingga membentuk setengah lingkaran seperti yang disebutkan dalam persyaratan bahan dan warnanya akan ditentukan kemudian 9. Pembersihan permukaan ubin dari sisa-sisa adukn semen hanya boleh dilakukan dengan menggunakan cairan pembersih untuk keramik. 10. Naad-naad pada pemasangan keramik harus diisi dengan bahan supergaant.

LINGKUP PEKERJAAN

132

BMKG Lampung LANGIT-LANGIT

Penyediaan bahan (lembaran calsiboard 4 mm, triplek 3mm atau 5 mm, gipsum board 9 mm, bahan finishing termasuk list/kayu list gipsum) tenaga kerja dan peralatan Penyiapan rangka / penggantung dengan konstruksi sesuai dengan gambar Pemasangan lembar triplek, calsiboard dan gipsum tersebut pada rangka /penggantungnya di ruang-ruang sesuai dengan yang tertera dalam rencana. 45.2

PERSYARATAN BAHAN 1. Bahan yang digunakan adalah “Calsiboard” yang tahan api dengan ukuran 122 cm x 244 cm tebal 4 mm. 2. Bahan yang digunakan adalah “GIPSUM Board” yang tahan api dengan ukuran 122 cm x 244 cm tebal 9 mm Produksi Elephant /Jaya board sekulitas. 3. Bahan yang digunakan adalah “Triplek Board” dengan ukuran 122 cm x 244 cm tebal 3 mm atau 5 mm Produksi Andatu atau setara. Triplek tersusun dari lapisan kayu keras, dengan kepadatan tinggi dan bahan lem yang tanah terhadap air dan iklim tripis. Lapisan permukaan triplek harus mulus bersih tidak ada mata kayu atau sambungan. 4. Sebelum membeli/memesan bahan/material Kontraktor wajib membuat “ Shop Drawing “ serta memberikan contoh dan “mock up” kepada Konsultan Manajemen Konstruksi untuk diproses mendapat persetujuan Pemberi Tugas/Konsultan Perencana. 5. Bahan yang telah sampai dilapangan, harus disimpan dalam lapangan, harus disimpan dalam gudang yang bebas air dan ditumpuk dengan teratur.

45.3

SYARAT PELAKSANAAN a.

PERSYARATAN UMUM 1. Pemasangan langit-langit harus dilakukan oleh tukang-tukang ahli. 2. Penggantung langit-langit pada lantai beton di atasnya dengan ramset kecuali pada rangka atap baja menggunakan besi O 6 mm atau dinabolt. 3. Bahan langit-langit yang dipasang, harus baru, tidak boleh menunjukkan cacat fisik. 4. Pertemuan langit-langit dengan dinding, kolom dan bidangbidang tegak lainnya pada peralihan ketinggian langit-langit, dengan lampu yang rata langit-langit dan lain-lainnya harus rata dan rapi sesuai dengan spesifikasi gambar. 5. Tempat hubungan antara langit-langit dengan bahan lain menggunakan akhiran list kayu jika langit langit menggunakan tiplek atau calsiboard dan list gipsum jika langit-langit menggunakan gipsum board.

b. SYARAT PEMASANGAN 1. Langit-langit dipasang pada plafond sesuai gambar. 2. Bahan penutup untuk langit-langit yang menggunakan triplek dan calsiboard sesuai gambar dengan tebal sesuai dengan standar bahan, disekeliling menggunakan list profil kayu kamper 3/3. Penutup untuk langit-langit yang menggunakan Gypsum sesuai gambar dengan tebal sesuai dengan standar bahan dan disekeliling menggunakan list gypsum. 3. Bahan langit-langit yang digunakan harus dari kualitas baik. 4. Konstruksi rangka langit-langit menggunakan besi hollow 4/4, Dokumen Pengadaan Rehab BangunanTower Lampung

133

BMKG Lampung

5.

6.

7.

8. 9.

PEKERJAAN PENUTUP ATAP


rangka plafond 60 x 60 cm (atau sesuai gambar). Pada sekeliling sisi tembok adalah juga merupakan rusuk utama. Pasangan langit-langit triplek pada pertemuannya diberi celah (naad) selebar tebal bahan, dan harus sama merupakan garis lurus sesuai gambar. Sedangkan untuk gypsum dan calsiboard diberi celah digunakan untuk mendempul / compound. Penempelan lembaran multipleks pada rangka langit-langit dilaksanakan pakai paku/paku gipsum. Agar kepala paku tidak menonjol dari permukaan bidang maka sebelum dipasang semua kepala paku harus digepengkan terlebih dahulu dan bekas lobang paku didempul. Hasil bidang-bidang yang tidak rata, melendut, retak-retak atau menunjukkan cacat-cacat lainnya harus segera diperbaiki atas perintah Direksi Lapangan dan seluruh akibat dari hal-hal tersebut menjadi tanggung jawab dan resiko Pemborong sepenuhnya. Rencana pasangan langit-langit dapat dilihat pada gambar bersangkutan. Semua list langit-langit dapat difinish menggunakan cat yang sama dengan yang digunakan untuk mengecat langit-langit.

45.4

HASIL AKHIR YANG DIKEHENDAKI 1. Pola harus sesuai dengan perencanaan. 2. Datar/rata, tidak bergelombang. 3. Penyelesaian pengecatan sesuai dengan yang tersebut dalam RKS ini.

46.1

LINGKUP PEKERJAAN Penyediaan bahan (atap genteng plentong/tegola/kodok, atap asbes gelombang, atap bitumen gelombang, atap metal roof, termasuk bubungan / karpus penutup), tenaga kerja dan peralatan, pemasangan atap dengan konstruksi sesuai dengan gambar rencana.

46.2

PERSYARATAN BAHAN 1. Bahan yang digunakan adalah atap genteng plentong/tegola/kodok terbuat dari tanah liat pilihan berkualitas baik yang tahan api dengan ukuran standar pabrikasi. 2. Bahan yang digunakan adalah atap asbes cement gelobang dan atau atap bitumen gelombang berkualitas baik dengan ketebalan 3 mm yang tahan api, dengan ukuran menyesuaikan sesuai dengan standar pabrikasi. 3. Bahan yang digunakan adalah atap metal roof / multi roof dari bahan zicalume dengan penutup cat warna, kualitas dan ukuran sesuai dengan standar pabrikasi. 4. Sebelum membeli/memesan bahan/material Kontraktor wajib membuat “ Shop Drawing “ serta memberikan contoh dan “mock up” kepada Direksi / Konsultan Pengawas untuk diproses dan mendapat persetujuan Pemberi Tugas/Konsultan Perencana. 5. Bahan yang telah sampai dilapangan, harus disimpan dalam lapangan, harus disimpan dalam gudang yang bebas air dan ditumpuk dengan teratur. 6. Rangka pembetuk atap, kuda-kuda kayu, rangka baja IWF / Siku, rangka baja ringan (zincalume). 7. Paku, menggunakan paku galvanis anti karat dengan penutup

46.3

PEMASANGAN a) Harus dilakukan oleh tenaga yang berpengalaman. b) Pemasangan harus dipilih dari sistem yang terbaik, dengan sistem ventilasi atau perlakukan khusus, sehingga tidak akan terjadi tampias, kebocoran, penjamuran pada rongga panel yang berakibat pengembunan atau udara dingin.

134

BMKG Lampung c)

Pemasangan dilaksanakan sesuai gambar disain lengkap dengan asesoriesnya. d) Sistem pemasangan mengikuti saran dan lisensi pabrik/distributor.

PEKERJAAN LANTAI KERAMIK


47.1

LINGKUP PEKERJAAN a. Meliputi semua tenaga kerja, peralatan dan bahan-bahan yang berhubungan dengan pekerjaan lantai sesuai dengan RKS gambar rencana. b.

Kontraktor wajib memberikan contoh-contoh bahan yang akan dipasang khususnya untuk menentukan warna dan tekstur yang akan ditentukan oleh Pemberi Tugas.

c.

Pekerjaan lantai keramik ini meliputi seluruh ruang yang ditunjukkan dalam gambar.

47.2

PERSYARATAN PELAPIS BAHAN Lantai keramik yang dipakai harus memenuhi syarat uji keramik menurut syarat SII 0583 – 81, produksi nomor 1 proses single firing sekualitas Roman, Masterina dengan spesifikasi sebagai berikut: Ukuran : 20x20x0,7 cm, 30x30x0,7 cm, 40x40x0,7 cm atau seperti tertera dalam gambar Bahan dasar : Kaolin denga kualitas baik Warna tidak luntur, tahan terhadap asam dan basa yang umum dipakai, tahan terhadap cuaca dan perubahan suhu yang mendadak. Warna keramik akan ditentukan kemudian (minimal dengan contoh 3 macam warna untuk mendapat persetujuan dari Konsultan Perencana, KP dan Direksi Pekerjaan. Lembaran tidak bergelombang atau cacat lainnya.

47.3

SYARAT-SYARAT PELAKSANAAN a. Seluruh pekerjaan di bawah lantai yang akan dipasang harus sudah selesai dikerjakan. b. Adukan untuk alas/sambungan 1 PC : 4 Pasir c. Pemasangan harus rata, lurus dan tegak lurus satu sama lain, permukaan harus sesuai water pass. d. Selesai pemasangan ruangan harus bebas dari beban berat atau kegiatan lain. e. Khusus untuk lantai tangga, dipasang keramik anti slip 10 x 30 x 0,7 cm atau 10 x 40 x 0,7 cm pada bagian tepi tangga. f. Sedapat mungkin pemotongan dihindarkan, jangan terjadi potongan lebih kecil dari setengah ukuran, kecuali tercantum dalam gambar. Potongan dosis pemakaian 0,5-1 Kg/cm2. g. Pemasangan keramik wajib memperhatikan nilai estetikanya. h. Kontraktor pelapis lantai keramik wajib wajib menyediakan bahan cadangan sebanyak 2,5 % dari masing-masing jenis/type bahan keramik terpasang, disimpan sesuai dengan petunjuk Direksi Pekerjaan / Konsultan Pengawas. i. Standar Penerimaan o Setiap pekerjaan lantai yang dipasang harus dipasang rapih pada posisinya dan rapat satu sama lain dan terjamin hubungan kerapihannya serta kekakuanya (rigidity). o Setiap pekerjaan lantai harus dipasang rata (water pass). Toleransi kemiringan permukaan lantai yang dapat diterima adalah 1mm / 10 m2. o Pemborong harus menyerahkan As Built Drawing kepada pemilik , dimana pada gambar tersebut dijelaskan detail-detail pelaksanaan. Outlet/inlet koordinasi dengan disiplin lainnya (misalnyta dengan mekanikal elektrikal dan sebagainya).

135

BMKG Lampung PEKERJAAN ALAT PENGGANTUNG DAN PENGUNCI

48.1

LINGKUP PEKERJAAN. a. Yang termasik dalam pekerjaan ini meliputi pengadaan tenaga kerja, bahan-bahan, perlengkapan dan alat-alat bantu lainnya yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan hingga dapat tercapainya hasil pekerjaan yang bermutu baik dan sempurna. b. Meliputi pengadaan, pemasangan, pengamanan dan perawatan dari seluruh alat-alat yang dipasang pada daun pintu dan pada daun jendela serta seluruh detail yang disebutkan/ditentukan dalam gambar.

48.2

PERSYARATAN BAHAN. a. Semua hardware dalam pekerjaan ini, dari produk yang bermutu baik, seragam dalam pemilihan warnanya sesuai dari bahan-bahan yang telah disetujui Konsultan Pengawas / Direksi Pekerjaan. b. Mekanisme kerja dari semua peralatan harus sesuai dengan ketentuan gambar. c. Semua anak kunci harus dilengkapi dengan tanda pengenal terbuat dari pelat aluminium yang tertera nomor pengenalnya. Pelat ini dihubungkan dengan anak kunci dengan cincin nikel. Untuk anakanak kunci harus disediakan sebuah almari anak kunci dengan dilengkapi kaitan-kaitan untuk anak kunci lengkap dengan nomornomor pengenal. d. Perlengkapan daun pintu. 1. Pintu kayu, terdiri dari : *Hinges/pivot *Lockset : - Lockcase - cylinder - Handle  Door closer Produksi setara Cisa, Kend. 2. Pintu Aluminium : *Hinges/pivot *Lockset : - Lockcase - cylinder - Handle  Floor hing Produksi setara Cisa, Kend. 3. Pintu WC. - Hinges/pivot - Lockset - Door clooser Produksi setara Cisa, Kend. e.

f. g.

h.

48.3


Seluruh kunci pintu yang dipasangnya dengan anak kunci yang telah direncanakan dan diatur menggunakan sistem Master, Grand Mater, Emergency Master dan Construction Key dari pabrik yang bersangkutan. Setiap kunci pintu lengkap 2 (dua) buah anak kunci, anak kunci Master / Grand Master / Emergency Master Key, untuk construction Key disupply 5 (lima) buah. Kunci tanam, harus terpasang kuat pada rangka daun pintu. Pemasangan door closer pada batang kosen dan daun pintu, diatur sedemikian rupa sehingga pintu selalu menutup rapat pada kosen pintu, serta dapat berfungsi dengan baik. Untuk seluruh pintu yang dapat membentur dinding bila dibuka, diberi door stop dari merk dan type seperti yang telah disyaratkan, dipasang dengan baik pada lantai dengan menggunakan sekrup dan nylon plug.

SYARAT-SYARAT PELAKSANAAN. a. Semua peralatan yang akan digunakan dalam pekerjaan ini, sebelum dipasang terlebih dahulu diserahkan contoh-contohnya kepada

136

BMKG Lampung

b.

c.

d. e.

f.

g.

PEKERJAAN KACA DAN CERMIN


Konsultan Pengawas / Direksi Pekerjaan untuk mendapatkan persetujuan. Pengakuan / penyerahan harus disertai brosur spesifikasi dari pabrik yang bersangkutan. Apabila dianggap perlu, Konsultan Pengawas / Direksi Pekerjaan dapat memintakan untuk mengadakan test-test laboratorium yang dilakukan terhadap contoh-contoh bahan yang diajukan sebagai dasar persetujuan. Seluruh biaya test laboratorium menjadi tanggung jawab Kontraktor sepenuhnya. Engsel atas dipasang tidak lebih dari 28 cm (as) dari sisi atas pintu ke bawah. Engsel bawah dipasang tidak lebih dari 32 cm (as) dari permukaan lantai keatas. Engsel tengah dipasang ditengah-tengah antara kedua engsel tersebut. Untuk pintu (handle) dipasang 100 cm (as) dari permukaan lantai setempat. Posisi “lock” dan “latch” harus diajukan oleh Kontraktor kepada Konsultan Pengawas / Direksi Pekerjaan untuk mendapatkan persetujuan. Door closer yang digunakan type hidrolic. Pengatur kecepatan closing dan latch, dikehendaki jenis “hold open”, yaitu pintu dapat menutup secara regular dan dapat berhenti dalam posisi terbuka dengan sudut buka tertentu seperti yang dikehendaki ruang-ruang yang membutuhkan seperti yang tertera pada gambar. Engsel sebaiknya terbuat dari bahan yang tahan karat dan cukup kuat, misalnya : Stainless steel.

49.1

LINGKUP PEKERJAAN. a. Lingkup pekerjaan ini meliputi penyediaan tenaga kerja, bahanbahan, peralatan dan alat bantu lainnya yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan, hingga dapat tercapai hasil pekerjaan yang bermutu baik dan sempurna. b. Pekerjaan ini meliputi pekerjaan-pekerjaan kaca, cermin, dan pintu jendela kaca yang dilaksanakan untuk :  Daun pintu dan jendela.  Cermin pada toilet.  Dan tempat-tempat lain sesuai gambar.

49.2

PERSYARATAN BAHAN. a. Bahan kaca untuk exsterior digunakan colour (tinted) float glass, produk dalam negeri merk Asahi Mas atau produk lain setaraf dan disetujui oleh Konsultan Pengawas / Direksi Pekerjaan. b. Tebal kaca minimum 5 mm, pemasangan dan ukuran sesuai kebutuhan atau sesuai yang ditentukan dalam detail gambar. c. Bahan kaca interior (kaca mati) digunakan colour float glass, produk dalam negeri merk Asahi Mas atau dari produk lain yang setara dan disetujui oleh Konsultan Pengawas / Direksi Pekerjaan. d. Tebal kaca minimum 5 mm, pemasangan dan ukuran sesuai kebutuhan atau sesuai yang ditunjukkan dalam detail gambar. e. Kaca yang digunakan dari mutu AA, serta harus memenuhi persyaratan dalam PUBI-1982 pasal 63 dan SII 0189 – 78. f. Ukuran pemotongan kaca dan tempar pemasangan seperti yang ditunjukkan dalam detail gambar. g. Kaca cermin pada ruang toilet dan ruang yang ditunjuk oleh gambar yang digunakan dari jenis clear-float glass mutu terbaik produk dalam negeri ex Asahi Mas atau produk lain yang setara dan disetujui oleh Konsultan Pengawas / Direksi Pekerjaan. h. Permukaan cermin harus bebas dari noda dan bebas cacat, bebas sulfida maupun bercak-bercak atau kerusakan pada lapis peraknya. i. Dipasang pada seluruh detail yang ditunjuk / disebutka dalam gambar. j. Toleransi  Panjang dan lebar; untuk ukuran panjang dan lebar dengan

137

BMKG Lampung toleransi yang diizinkan kira-kira 2,0 mm. Kesikuan; pemotongan kaca lembaran yang berbentuk segi empat harus mempunyai sudut siku serta tepi potongan yang rata dan lurus, toleransi kesikuan maximum 1,5 mm per meter panjang.  Toleransi ketebalan kaca lembaran tidak boleh lebih dari 0,3 mm. Kaca yang digunakan harus bebas dari gelembung (ruang-ruang yang berisi gas yang terdapat pada kaca), bebas dari komposisi kimia yang dapat mengganggu pandangan, bebas dari keretakan (garisgaris pecah pada kaca baik sebagian atau seluruh tebal kaca), bebas dari gumpilan tepi (tonjolan pada sisi panjang dan lebar kearah keluar/masuk), bebas dari benang (string) dan gelombang (wave), benang adalah cacat garis timbul yang tembus pandangan , gelombang adalah permukaan kaca yang beroleh dan mengganggu pandangan, bebas dari bintik-bintik (spots), awan (cloud) dan goresan. Bebas awan (permukaan kaca yang mengalami kelalian kebeningan), bebas goresan (luka garis pada permukaan kaca), bebas lengkungan (lembaran kaca yang bengkok). 

k.

49.3

PEKERJAAN PENGECATAN DAN POLITUR


50.1

l. SYARAT-SYARAT PELAKSANAAN. a. Semua bahan kaca sebelum dan sesudah terpasang harus mendapat persetujuan Konsultan Pengawas / Direksi Pekerjaan. b. Sisi-sisi kaca yang tampak maupun yang tidak tampak akibat pemotongan, harus digurinda / dihaluskan. c. Pekerjaan pemasangan kaca harus dilaksanakan dengan mengikuti petunjuk gambar, uraian dan syarat-syarat dalam pekerjaan. d. Pekerjaan ini harus dilakukan oleh tenaga yang mempunyai pengalaman dan keahlian khusus dalam bidangnya. e. Bahan yang telah terpasang harus dilindungi dari kerusakan dan benturan, dan diberi tanda agar mudah diketahui. f. Pemotongan kaca harus rapih dan lurus, diharuskan menggunakan alat-alat pemotongan kaca khusus. g. Pemasangan kaca-kaca dalam alur rangkanya, harus rapat, kuat/tidak goyang dan sesuai persyaratan. h. Tepi kaca diberi sealant untuk menutupi rongga-rongga yang terjadi. Sealant yang digunakan dari mutu terbaik, sesuai persyaratan pabrik. Tidak diperkenankan sealant mengenai kaca terpasang lebih dari 0,5 mm, dari batas rangka. i. Kaca harus terpasang rapih, sisi tepi harus lurus dan rata, tidak ada cacat-cacat seperti yang disyaratkan. j. Pemotongan kaca harus rapih dan lurus pada sisi pemotongan, diharuskan menggunakan alat pemotong kaca khusus. k. Pemasangan dipakai paku sekrup fisher plastik kedinding ukuran sesuai kebutuhan. Hasil pemasangan harus rapih, sisi rata (waterpas) dan kuat. l. Pemasangan kaca dan cermin harus diberi alat triplek (pada pemasangan yang menempel di dinding).

LINGKUP PEKERJAAN. a. Meliputi pekerjaan peralatan dan bahan-bahan yang berhubungan dengan pekerjaan pengecatan sesuai dengan RKS serta gambar kerja. b. Pekerjaan pengecatan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, hasil pekerjaan tidak menggelombang, mengelupas dan cacat lainnya. c. Jika terjadai cacat seperti tersebut pada butir 1.2 Kontraktor harus melakukan perbaikan (pengecatan ulang) hingga disetujui oleh Direksi Pekerjaan / Konsultan Pengawas. Biaya perbaikan, seluruhnya menjadi beban Kontraktor. d. Pekerjaan ini meliputi semua pekerjaan dinding yang tidak dilapis dengan bahan pelapis apapun, cat langit-langit expose dan ruang

138

BMKG Lampung yang seperti dinyatakan / ditunjukkan dalam gambar. 50.2


PERSYARATAN BAHAN. a. Untuk dinding dalam, langit-langit, pada ruang tertentu sesuai gambar, cat yang digunakan adalah jenis Emulsi Synthetic sekualitas Produk ICI, Kansai Paint, Pacific Paint atau setara, atas dasar Resin Acetate Emulsion. Data Teknis : - Type : Synthetic Emulsion - Warna : di tentukan kemudian - Kepadatan : 49 % - Daya sebar teoritis : 14 m/liter - Waktu pengeringan pada 25 C * Kering sentuh : 30 menit * Kering keras : 2 jam - Minimum selang : 1 jam waktu pengecatan - Maksimum selang : tidak kritis waktu pengecatan - Cara Aplikasi : Kuas,roll atau semprot - Pengencer dan pembersih : air bersih - Berat jenis : 1,30 – 1,40 - Fisik nyata : tidak mudah terbakar b. Untuk dinding luar, cat yang akan digunakan adalah sekualitas ICI, KANSAI PAINT, PACIFIC PAINT atau setara. Data teknis : - Type : Pure Acrylic Emulsion - Warna : di tentukan kemudian - Kepadatan : 49 % - Daya sebar : 11 m/liter teoritis - Ketebalan : 25 – 3 micron - Waktu pengeringan pada 25 C * Kering sentuh : 30 menit * Kering keras : 2 jam - Minimum selang : 2 jam waktu pengecatan - Maksimum selang : tidak kritis waktu pengecatan - Pengencer dan : air bersih pembersih - Berat jenis : 1,20 – 1,30 - Fisik nyata : tidak mudah terbakar c. Untuk logam cat yang digunakan adalah skualitas ICI, KANSAI PAINT, PACIFIC PAINT atau setara untuk kayu cat yang digunakan adalah ICI, KANSAI PAINT, PACIFIC PAINT atau setara. d. Cat yang digunakan berada dalam kaleng yang masih disegel dalam kemasan 5 (lima) kg, tidak pecah atau bocor dan mendapat persetujuan dari Konsultan Pengawas / Direksi Pekerjaan. Pengiriman cat, harus disertakan sertifikat dari agen/distributor yang menyatakan bahwa cat yang dikirim dijamin keasliannya. Kontraktor bertanggung jawab, bahwa warna dan bahan cat adalah tidak palsu dan sesuai dengan RKS. e. Warna 1. Selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sebelum pekerjaan pengecatan Kontraktor mengajukan daftar bahan pengecatan kepada : Pemilik Proyek. 2. Pemilik Proyek melalui Konsultan Pengawas / Direksi Pekerjaan menentukan warna pilihannya Kontraktor menyiapkan bahan dan bidang pengecatan untuk dijadikan contoh, atas biaya Kontraktor.

139

BMKG Lampung

50.3

SYARAT-SYARAT PELAKSANAAN. A. UMUM. a. Sebelum pekerjaan pengecatan dilaksanakan, pekerjaan langitlangit dan lantai telah selesai dikerjakan. b. Selanjutnya diadakan persiapan sebagai berikut : 1. Dinding atau bagian yang akan di cat selesai dan disetujui oleh Konsultan Pengawas / Direksi Pekerjaan. 2. Bagian yang retak-retak, pecah atau kotoran-kotoran yang menempel dibersihkan. 3. Menunggu keringnya dinding atau bagian yang akan dicat karena masih basah atau lembab. 4. Menyiapkan dan mengadakan pengecatan untuk contoh warna. c. Kontraktor harus mengatur waktu sedemikian rupa sehingga terdapat urutan-urutan yang tepat mulai dari pekerjaan dasar sampai dengan pengecatan akhir. d. Semua pekerjaan pengecatan harus mengikuti petunjuk dari pabrik pembuat cat tersebut. B. PEKERJAAN PENGECATAN DASAR PLESTERAN (CAT TEMBOK). a. Cat Tembok Dalam dan langit-langit expose. 1. Tembok yang akan dicat harus mempunyai cukup waktu untuk mengering. Setelah permukaan tembol kering, maka persiapan dilakukan dengan membersihkan permukaan tembok tersebut terhadap pengkristalan/pengapuran (efflorence) yang biasanya terdapat pada tembok baru, dengan amplas kemudian dengan lap sampai benar-benar bersih. 2. Selanjutnya dilapis tipis dengan plamur, sekualitas dengan plamur wall putty 550-1967 merk PACIFIC PAINT atau setara. 3. Pada bagian-bagian dimana banyak reaksi dengan alkali dan rembesan air harus diberi lapisan wall sealer. 4. Setelah kering permukaan tersebut diamplas lagi sampai halus. 5. Kemudian dicat yang terdiri dari 1 (satu) lapis Alkali Resintance sealer yang dilanjutkan dengan 3 (tiga) lapis Synthetic Emulsion dengan kekentalan cat sebagai berikut: - lapis Iencer (tambahkan 20% air) - lapis II kental - lapis III kental 6. Bagian-bagian yang masih kurang baik, diberi plamur lagi dan diamplas halus setelah kering. b. Cat tembok luar. 1. Seperti halnya cat tembok dalam butir (a). 2. Pengecatan dengan cat khusus luar sesuai persyaratan bahan.

C. PEKERJAAN PENGECATAN BAJA DAN LOGAM. a. Bersihkan debu, minyak, gemuk dan kotoran lainnya dengan white spirit atau solvent. b. Untuk baja galvanie, amplas dengan kertas amplas ukuran 360 sebelum diprimer. c. Sebagai lapisan dasar anti karat dipakai antara lain : - Sistem Alkyd : Primer : Q.D Red Lead/Red Oxide Top Coat


140

: ICI, Metal kote, Kansai Paint atau setara.

BMKG Lampung - Sistem Upox

: Primer Top Coat

d. e. f.

: Upox Red Lead : Upox Enamel

Penggunaan/pemilihan diatas disesuaikan dengan lokasi sambungan dan ujung-ujung yang tajam diberi touch up. Untuk primer 1 (satu) lapis dengan ketebalan 40 mikron dan top coat 2 (dua) lapis dengan ketebalan 40 mikron. Selang waktu pengecatan disesuaikan dengan sistem yang digunakan. Pengecatan dilakukan dengan menggunakan semprot dengan compressor 3 (tiga) lapis. Setelah pengecatan selesai, bidang cat harus licin, utuh, mengkilap, tidak ada gelembung-gelembung dan dijaga terhadap pengotoran-pengotoran.

D. PEKERJAAN PENGECATAN KAYU. a. Semua permukaan kayu yang berhubungan dengan plesteran diberi dasar meni. b. Permukaan kayu yang akan dicat harus diamplas kemudian diplamur bila terdapat retak, celah atau lobang, kemudian permukaan kayu yang diratakan. c. Permukaan kayu yang kecil harus diberi 2 lapisan plamur yang tipis. d. Pekerjaan pengecatan dengan kwas untuk bidang kecil dan semprot untuk bidang luas. e. Hasil pengecatan harus mulus, tidak menggelembung atau cacatcacat lainnya. E. PEKERJAAN POLITUR. a. Persiapan dilakukan dengan membersihkan dan mengamplas permukaannya. Kemudian membersihkan dengan lap kering, tidak boleh ada minyak dan kotoran lain yang menempel. b. Setelah bersih permukaan dicat politur dengan menggunakan bahan terbuat dari katun yang lembut dan bersih dari kotoran dan minyak. c. Pekerjaan tersebut diulang sampai mencapai ketebalan warna transparan yang merata. d. Cat politur yang digunakan bermutu tinggi, berkualitas Impra, Mowilex, Lignalac atau setara yang umum dipergunakan untuk penyelesaian furniture. e. Cat melamic digunakan pada semua pintu, panel kayu berikut kusen-kusennya, semua pintu double teakwood, semua plafond khusus yang mengandung unsur kayu, list profil kayu, dan pada tempat-tempat yang ditunjukkan dalam gambar. PEKERJAAN SILICONE SEALENT


51.1

LINGKUP PEKERJAAN. Meliputi : pengadaan bahan, tenaga kerja, peralatan dan lain sebagainya, untuk pekerjaan silicone sealant secara lengkap, terpasang sempurna sesuaia RKS. Pekerjaan yang harus mendapat perlakuan silicone sealant : a. Setiap hubungan antara kaca dengan aluminium. b. Setiap hubungan antara aluminium dengan dinding beton. c. Setiap hubungan antara kaca dengan kaca. d. Setiap delatasi (hubungan antara lantai beton dengan lantai lainnya). e. Dan tempat-tempat lain sesuai gambar.

51.2

PERSYARATAN BAHAN. Silicone sealant DOW CORNING TYPE 793 + merk atau setaraf, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut : - Pengering netral.

141

BMKG Lampung -

Modulus elastisitas tinggi Kering sentuh Waktu pengerjaan Menyatu sepenuhnya Warna Tidak terpengaruh terhadap

: : : : :

100 % (gerakan) 15 menit kurang dari 10 menit 24 jam. akan ditentukan kemudian.

sinar matahari, hujan, ozon dan perubahan temperatur yang tinggi (62C s/d 205C). - Fire rating : tidak kurang dari 2 jam. - Daya kedap suara : 30 Db (Khusus untuk perlakuan terhadap aluminium yang menggunakan finishing Flourocarbon, sealant harus dipilih dari silicone rubber yang compatible terhadap Flourocarbon). BACK UP MATERIAL. a. Aluminium harus dilindungi dengan Blue Protection Masking Tape sekualitas GINZA atau setara. b. Filler menggunakan Polyurethane Backer Rod dengan sel terbuka yang direkomendasikan dari Dow Corning. 51.3

E.

:

SYARAT-SYARAT PELAKSANAAN. a. Pekerjaan silicone sealant ini harus dilaksanakan oleh Kontraktor khusus yang ahli dalam bidang pekerjaan sealant, dibuktikan dengan melamirkan CV tenaga ahli yang bersangkutan. b. Untuk akca, alumunium, beton dan steel sebelum diberi perlakuan sealant harus terlebih pembersihan, bebas dari debu, minyak dan lain sebagainya yang mengakibatkan berkurangnya saya rekat sealant. c. Pembersihan dilakukan dengan Toluol d. Aplikasi harus dilakukan dengan menggunakan tekanan udara, kerena dapat mengatur keluarnya sealant dengan baik. Sesuaikan tekanan udara untuk memperoleh pengisian joint yang cukup. e. Jika joint sudah diisi , aratakan saelant dengan alat yang direkomendasikan oleh pabrik pembat saelant. Masking tape harus segera diangkat sebelum sealant menering (kira-kira 10 – 15 menit) f. Silicone sealant harus dibersihkan sebelum mengering, dengan menggunakan kain lap yang dibasahi dengan cairan pelarut. g. Jika ada yang tercecer dan sealant sudah mengeras dapat dirapikan dengan pisau silet tajam. h. Ukuran joint yang dipergunakan untuk sealant minimal harus 6 mm dengan perbandingan lebar dan dalam -= 2: 1 (sebagai contoh untuk lebar 10 mm adalah 5 mm).

TEKNIS KHUSUS PELAKASANAAN DAN PENYELESAIAN PEKERJAAN MEKANIKAL DAN ELEKTRIKAL

PEKERJAAN MEKANIKAL


53.1

PENDAHULUAN a. Uraian dan syarat-syarat ini menjelaskan tentang detail spesifikasi bahan dan cara pemasangan Peralatan Pompa Air berikut perlengkapannya meliputi pekerjaan secara lengkap dan sempurna mulai dari penyediaan bahan sampai di site, upah pemasangan, penyimpanan, transportasi, pengujian, supervisi, pemeliharan dan memberi jaminan. b. Dalam melaksanakan pekerjaan ini Kontraktor harus mengikuti / mematuhi semua peraturan-peraturan yang ada antara lain :  Peraturan Umum Instalasi Listrik 1987  VDE, BS, ISO, LMK, dll c. Kontraktor harus mengikuti dan terikat pada semua persyaratan yang ada seperti:  Syarat-syarat Umum.

142

BMKG Lampung

d.

e.

53.2

 Spesifikasi Teknis  Gambar Rencana  Berita Acara (Aanwijzing) Semua peralatan harus dihubungkan dengan sistem pentahaan (grounding) dengan ukuran kabel ;  Pompa-pompa menggunakan kabel BC 25 mm² Syarat-syarat Kontraktor  Harus memegang keagenan dari merek yang ditawarkan atau bekerja sama dengan pemegang keagenan atau instalasi listrik yang bekerja sama dengan pemegang keagenan.  Harus mempunyai SIKA-PLN golongan C yang masih berlaku atau bekerja sama dengan pemegang SIKA-PLN.  Harus dapat disetujui oleh Panitia Lelang.

KETENTUAN UMUM a. Pengetesan Semua pealatan yang telah dipasang sebelum diserah terimakan dari kontraktor kepada direksi proyek harus telah dilakukan pengetesan pada peralatan tersebut minimal 1 x 24 jam berturut-turut. Segala biaya yang digunakan untuk proses pengetesan dan pengujian merupakan tanggungan langsung dari kontraktor b. Membuat gambar kerja dan menyerahkan gambar revisi. c. Melaksanakan supervisi dan melaksanakan pemeliharan. d. Menyerahkan brosur, maintenance dan operation manual. e. Memberikan masa jaminan kepada Pemberi Tugas. f. Melatih tenaga operator dan maintenance dari Pemberi Tugas. Catatan : Yang termasuk dalam lingkup pekerjaan tersebut diatas adalah menyediakan dan memasang sehingga seluruh sistem bekerja dengan sempurna

53.3


POMPA DISTRIBUSI a. Spesifikasi peralatan 1. Mempunyai jaminan layanan garansi terhadap kerusakan lebih lama . 2. Mempunyai jaminan / ketersediaan spare part dipasaran. 3. Barang yang dipilih menunjukkan jaminan mutu yang memuaskan / baik yang dibuktikan dengan telah teruji oleh pasaran. 4. Bodi luar terbuat dari bahan yang kuat besi yang dilapisi bahan anti karat ataupun stainless steel. 5. Komponen bagian dalam terbuat dari bahan tidak mudah aus atau berkarat (bahan logam/besi anti karat /stainsless/cooper) tidak mudah terpengaruh akibat panas dari dampak putar ataupun lamanya pemakaian. 6. Mempunyai total head 25 - 30 m 7. Mempunyai kapasitas layanan 150 l/menit sampai 250 l/menit 8. Besar pipa inlet dan outlet mengikuti besaran standar dari pompa yang digunakan 9. Mempunyai power paling tidak 1.5 Hp 10. Data elektris pendukung phase 380 V, RPM + 2800, 50 hz 11. Standar minimal sekualitas TERRA atau sekelas (TERRA, GOUNDFOS, FRANKLIN) direkomendasikan merek TERRA b. Lingkup pekerjaan 1. Pemasangan Panel Box Distribusi Panel  Ketentuan lihat pada cara pemasangan Box Panel DP pada pompa 2. Pengkabelan  Dari tiang listrik ke panel DP menggunakan kabel jenis NYFGBy dia 4 x 16 mm². Sistem penyambungan

143

BMKG Lampung

3.

4.

PEKERJAAN ELEKTRIKAL


mengikuti standar yang berlaku untuk jaringan dalam tanah dan melintas di bawah jalan raya.  Dari panel DP ke mesin menggunakan kabel khusus jenis NYY 4 x 10 mm² dengan penggunaan khusus yang tahan terhadap air (water proof). Atau menggunakan kabel dengan persyaratan yang direkomendasikan dari pabrik yang memproduksi peralatan tersebut.  Dari panel DP / mesin ke alat automatic water level dalam air menggunakan kabel khusus jenis NYY yang tahan terhadap air (water proof). Atau menggunakan kabel dengan persyaratan yang direkomendasikan dari pabrik yang memproduksi peralatan tersebut.  Kabel yang digunakan untuk grounding/pentanahan dari mesin / panel menggunakan kabel BC 25 mm² Pemipaaan Pemipaan memeliputi  Pipa yang digunakan sebagai pengisap air menggunakan pipa GIP medim atau pipa produksi Bakrei dengan dia 2 “  Pipa yang digunakan sebagai out put air dari mesin ke tower air menggunakan pipa GIP medim atau pipa produksi Bakrei dengan dia 2 “  Semua pipa yang digunakan harus tahan terhadap karat. Pemasangan fleksible joint Pemasangan fleksible joint berikut ukuran dan jumlah menyesuai kan dengan kebutuhan .

54.1 LINGKUP PEKERJAAN Kontraktor harus menawar seluruh lingkup pekerjaan yang dijelaskan baik dalam spesifikasi ini ataupun yang tertera dalam gambar-gambar, dimana bahan-bahan dan peralatan yang digunakan sesuai dengan ketentuanketentuan spesifikasi ini. Pekerjaan instalasi listrik untuk seluruh jaringan instalasi listrik luar bangunan Sambungan Udara Tegangan Rendah (SUTR) yang meliputi ; a) Pengurusan ijin PLN untuk pemasukan daya konsumen b) Penyambungan ke jaringan PLN dari tegangan menengah, c) Penyambungan dari jaringan ke tiap tiap bangunan yang meliputi sambungan satu fase dan tiga fase d) Pemasangan panel panel distribusi luar bangunan yang digunakan untuk suplai peratalan / penerangan luar bangunan dan taman e) Instalasi- peralatan lain yang belum disebutkan yang merupakan standar yang harus diadakan menurut standar PLN. Pekerjaan instalasi listrik untuk seluruh jaringan instalasi listrik dalam bangunan yang meliputi ; a) Pengadaan dan pemasangan instalasi panel-panel induk dan panelpanel pembagi sesuai standar yang berlaku b) Pemasangan standar pengamanan pada peralatan kedokteran yang akan dioperasikan meliputi ; - Phase piller untuk semua peralatan yang menggunakan daya tiga phase - Grounding untuk semua peralatan yang dialiri listrik terhadap induksi listrik dan sengatan petir misal (meja operasi), mesin dan meja rongent, mesin-mesin laboratorium c) Pemasangan instalasi penangkal petir (pengamanan standar bangunan) terhadap sengatan petir. d) Pemasangan konstruksi pendukung yang digunakan dudukan peralatan elektrik antara lain ; besi INP yang dipasang di atas rangka plafond sebagai dudukan lampu operasi. e) Pemasangan instalasi pengamanan kesehatan (pemasangan lembaran Timah Hitam Pb) pada dinding di ruang radiologi. f) Pengadaan dan pemasangan instalasi jaringan listrik dalam bangunan

144

BMKG Lampung g) Pengadaan dan pemasangan armature-armature penerangan ruang dan armature-armature peralatan yang tercantum dalam daftar peralatan Menyiapkan jaringan listrik instalasi pendukung/peralatan yang harus disediakan pada tahap berikutnya h) Melaksanakan pekerjaan tersebut sesuai dengan daftar Rab i) Dll 54.2 BAHAN-BAHAN YANG DIGUNAKAN  Batang Grounding dan Penangkal Petir - Batang Grounding berbentuk batang (rod) dengan bahan penyusun cooper - Batang ujung penangkal petir berbentuk pipa yang lancip pada ujungnya dengan bahan menyusun dari cooper  Kabel BC - Kabel tanpa pelindung isolasi inti dari cooper - Ukuran inti yang digunakan kabel 6 mm²; 16,0 mm²; 50 mm² - Besaran inti kabel yang digunakan harus disesuaikan dengan kemampuan ijin kabel saat dialiri listrik - Digunakan untuk grounding dan penangkal petir - Bahan yang digunakan Standar PLN  Kabel NYA - Ukuran inti yang digunakan kabel 2,5 mm²; 4,0 mm² - Besaran inti kabel yang digunakan harus disesuaikan dengan kemampuan ijin kabel saat dialiri listrik - Kabel dengan jumlah inti tunggal dan bahan inti dari cooper - Lapisan isolasi PVC melindungi setiap inti - Digunakan untuk penyambungan jaringan dalam bangunan meliputi penerangan, instalasi peralatan (stop kontak) yang ditanam dalam tembok ataupun di atas plafond - Untuk menyusun jaringan kabel ini digunakan lebih dari satu (disesuaikan kebutuhan 2 x 2,5 mm²; 3 x 2,5 mm² atau bisa lebih) dan biasanya juga diganti dengan kabel NYA yang berinti lebih dari satu dengan alasan kemudahan pelaksanaan dan efisiensi. - Bahan yang digunakan Standar PLN merk Prima, Tranka  Kabel NYM - Kabel dengan inti lebih dari satu - Inti copper dibungkus dengan isolasi PVC dan ditambah filler isolasi di tiap-tiap antara kabel - Digunakan sebagai pengganti kabel NYA untuk penyambungan jaringan dalam bangunan meliputi penerangan, instalasi peralatan (stop kontak) yang ditanam dalam tembok ataupun di atas plafond dengan besar yang tidak terlalu besar - Digunakan untuk satu phase - Dipasaran warna kabel tersebut biasanya berwarna putih - Bahan yang digunakan Standar PLN merk Prima, Tranka  Kabel NYY - Kabel dengan inti berjumlah mulai dari satu sampai lima inti - Inti terbuat daru copper yang dibungkus dengan isolasi PVC dan ditambah filler isolasi di tiap-tiap antara kabel - Digunakan untuk penyambungan jaringan dengan kegunaan khusus antara lain peralatan Panel utama, Panel distribusi dan (stop kontak handle) yang pada pemakaiannya akan digunakan untuk UPS, AC, Peralatan CSSD, Operasi, melahirkan, Londry, Dapur , Lab. Bank Darah, lampu penerangan taman dan jalan dengan arus yang melewati ralatif besar yang ditanam dalam tembok, di atas plafond ataupun ditanam dalam tanah. - Digunakan untuk arus listrik satu dan tiga phase - Dipasaran warna kabel tersebut biasanya berwarna hitam - Kabel besifat lebih elastis namun isolasi lebih kuat - Bahan yang digunakan Standar PLN merk Prima, Tranka  Kabel NYFGbY Dokumen Pengadaan Rehab BangunanTower Lampung

145

BMKG Lampung -










Kabel dengan inti berjumlah mulai dari satu sampai lima inti Inti terbuat dari copper yang dibungkus dengan isolasi PVC dan ditambah filler isolasi di tiap-tiap antara kabel dan sebelum isolasi paling luar terdapat pelindung yang terbuat dari Amour (stell flat) sebagai pelindung. - Digunakan untuk penyambungan jaringan dengan kegunaan khusus antara lain peralatan khusus al. Jaringan luar ke Panel Induk atau sebaliknya, panel Utama dengan arus yang melewati ralatif besar dan ditanam dalam tanah, atapun jaringan yang tertaman melintang pada jalan (untuk jaringan distribusi pompa air submersible, distribusi dan hidrant) dengan standar keamanan cukup tinggi - Digunakan untuk listrik satu dan tiga phase - Bahan yang digunakan Standar PLN merk Prima, Tranka Kabel Udara (Al) LVTC - Kabel dengan inti tersusun lebih dari satu kawat yang saling melilit - Ukuran besaran kabel yang digunakan - LVTC (AL) 2 ((3 x 70) + 50) mm² digunakan untuk jaringan Utama dari trafo ke panel induk - LVTC (AL) ((3 x 70)+50) mm² digunakan untuk jaringan distribusi (line 1 dan 2) yang menghubungkan panel induk dengan sambungan ke bangunan-bangunan - LVTC (AL) (4 x 35) mm² digunakan untuk jaringan distribusi (line 3 dan 4) yang menghubungkan panel induk dengan sambungan Panel distribusi taman dan selasar penghubung bangunan - Inti terbuat dari kawat alumunium yang dibungkus dengan isolasi PVC - Bahan yang digunakan Standar PLN Armature Penerangan - Semua armature penerangan (bola lampu pijar, Fluor/neon berikut armature pendukung Kondensator, balas, transfomator, stater) menggunakan standar Phillips, GE - Semua Armature Cassing lampu yang berasal dari logam terbuat dari baja atau logam lain yang dilapisi / di cat anti karat - Semua armature cassing penerangan (TL, Down light, dinidng, gantung dan jalan) menggunakan produk dalam negeri / nasional standar Artolite Steker / Outlet / Stop Kontak Biasa (General Purpose Outlet) - Type / Lubang : Dua lubang dan tiga lubang (lihat gambar) - Dimensi /warna : 120 x 70 mm / putih - Pole : Phase + Neutral + Earth - Tegangan : 220 volt, 1 phase, 50 Hz - Rating arus : 10 Ampere , 16 ampere (lihat gambar) - Type : Pemasangan sistem tanam - Bahan : Ebonit warna putih - Merek /standar : Merek National - Kabel jaringan : NYA, NYM, NYY 3 x 2,5 mm², 3 x 4 mm², 3 x 6 mm² Plug dan Socket 3 Phase untuk Power - Type : Handle - Pole : 3 phase + Neutral + Eart - Tegangan : 380 volt, 3 phase, 50 Hz - Rating arus : 10 Ampere, 20 Ampere, 40 Ampere dan 60 Ampere - Merek / standar : Ex Germany - Type : Menempel pada dinding - Kabel jaringan : NYA, NYM, NYY dengan inti 4

146

BMKG Lampung 

mm², 6 mm² Saklar / Switches - Type -



: Piano, tunggal, double, triple, double twin, triple twin : 120 x 70 mm / putih : Ebonit warna putih : Minimum 16 ampere : Sistem tanam dalam tembok : Merek National : NYA, NYM dengan inti 2,5 mm²

Dimensi /warna Bahan Rating arus Pemasangan Merek /standar Kabel jaringan Panel Box Panel Tegangan rendah a) Panel tegangan rendah harus mengikuti standar VDE / DIN dan juga harus mengikuti peraturan IEC dan PUIL b) Panel panel harus dibuat dari pelat besi tebal 2 mm dengan rangka besi dan seluruhnya harus sizinckromat dan diduco 2 kali dan harus dipakai cat dengan cat bakar warna abu-abu merk ICI atau yang setaraf. Pintu panel-panel tersebut harus dilengkapi master key c) Konstruksi dalam panel-penal serat letak dari komponenkomponen dan sebagainya harus diatur dengan sedemikian rupa, sehingga bila perlu diilaksanakan perbaikan perbaikan, penyambungan-penyambungan pada komponen-komponen dapat mudah dilaksanakan tanpa menggangu komponen-kompnen lainnya. d) Setiap panel harus mempunyai 5 bus bar copper terdiri dari tiga bus bar phase R-S-T, 1 busbar netral dan 1 bus bar untuk grounding. Besarnya bus bar harus diperhitungan untuk besar arus yang akan mengalir dalam busbar tersebut tanpa menyebabkan suhu yang lebih dari 45 o C . Setiap bus bar copper harus diberi warna sesuai peraturan PLN , lapisan yang dipergunakan untuk memberi warna bus bar dan saluran harus dari jenis yang tahan terhadap kenaikan suhu yang diperbolehkan. e) Alat ukur yang dipergunakan adalah jenis semi Under Mounting dalam kotak tahan getaran, untuk ampere meter dan volt meter dengan ukuran 96 x 96 mm dengan skala linier dan ketelitian 1 % dan bebas dari pengaruh induksi serta ada sertifikat tera dari LMK/PLN (minimum 1 bh untuk jenis alat ukur) f) Ukuran dari tiap tiap panel harus disesuaikan dengan keadaan dan keperluan sesuai dengan yang telah disetujui oleh direksi lapangan. g) Komponen-komponen pengaman yang dapat dipakai adalah sbb; (disesuai kan dengan gambar perencanaan) - MCCB - Miniatur Circuit Breaker (MCB) - Auxilery relay - Kabel jamper h) Kompoenen-komponen penukuran yang dapat dipakai ; - Current transformer - Ampere meter - Volt meter - Frequensi meter Yang dilengkapi fuse, switch untuk pembagian group pemasangan instalasi listrik, Produksi dalam Negeri (Nasional) atau sekualitas, dengan grade (pentanahan) dari kabel B.C.

54.3 PEDOMAN PELAKSANAAN a. PENJELASAN UMUM UMUM 1. Peraturan yang mengikat dalam pelaksanaan pekerjaan ini adalah Dokumen Pengadaan Rehab BangunanTower Lampung

147

BMKG Lampung 

Standar PLN, peraturan Umum Instalasi Listrik (PUIL) 1987, untuk hal ini yang belum diatur dalam SPLN dan PUIL 1987, berlaku standar Industri Indonesia (SII)  Uraian dalam rencana Kerja dan syarat-syarat  Penjelasan yang telah dan akan diberikan oleh direksi pekerjaan secara tertulis, dibuku harian pekerjaan maupun dengan surat.  Peraturan/ketentuan dan syarat-syarat lain yang berlaku yang belum disebutkan dari instalasi yang bersangkutan 2. Ukuran Ukuran pokok dan penetapan bagian pekerjaan telah tertera pada gambar dalam dokumen lelang dan berdasarkan ijin penempatan dari instansi yang bersangkutan. 3. Pengangkutan.  Pengangkutan material sampai ke site/lokasi menjadi tanggungan PIHAK KEDUA  Segala kerusakan atau kehilangan barang material pada waktu pengangkutan adalah tanggung jawab PIHAK KEDUA  Semua material yang keluar dari gudang dianggap telah diterima dalam keadaan baik. 4. Ijin Pemasangan Semua ijin pemasangan / ganti rugi menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA 5. PIHAK KEDUA harus bekerja dengan mengikuti ketentuanketentuan yang tercantum dalam RKS, petunjuk dari DIREKSI dan PENGAWAS LAPANGAN baik lisan maupun tulisan serta petunjuk resmi dari peraturan pembangunan dan Master Plan instansi yang bersangkutan. 6. Kecakapan  Untuk setiap pekerjaan PIHAK KEDUA diharuskan mempekerjakan orang yang mempunyai kecakapan dan pengalaman yang cukup.  Pekerjaan yang dalam penilaian DIREKSI PEKERJAAN dianggap kurang cakap harus segera diganti atas perintah tertulis dari DIREKSI PEKERJAAN. 7. Alat-Alat Kerja  PIHAK KEDUA yang menyediakan alat-alat kerja yang diperlukan dan sesuai akan tetapi tidak terbatas hanya pada RKS “Daftar alat-alat” yang tercantum dalam daftar ini, sehingga pekerjaan dapat berjalan lancar.  Alat-alat kerja yang dalam penilaian DIREKSI PEKERJAAN perlu ditambah atau diganti, harus segera dipenuhi atas permintaan tertulis dari DIREKSI PEKERJAAN. Bila dalam 7 (tujuh) hari alat-alat kerja tersebut belum disediakan oleh PIHAK KEDUA, maka DIREKSI PEKERJAAN berhak menyediakan atas beban PIHAK KEDUA. PEKERJAAN PERSIAPAN Sebelum pekerjaan dimulai, PIHAK KEDUA harus membuat persiapan-persiapan pelaksanaan pekerjaan sebagai berikut : 

  Dokumen Pengadaan Rehab BangunanTower Lampung

Pengukuran dan pematokan sesuai penempatan pekerjaan dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA dan ditentukan dengan bimbingan DIREKSI PEKERJAAN dan INSTANSI yang bersangkutan setempat. Pengurusan ijin pemasangan, ganti rugi dan segala sesuatu yang erat hubungannya dengan pelaksanaan pekerjaan Peralatan perlengkapan pekerjaan yang digunakan telah

148

BMKG Lampung  

b.

54.4


siap ditempat. Bila kemungkinan ada kerusakan peralatan/perlengkapan, PIHAK KEDUA harus segera memperbaiki atau mengganti yang baru. Hal-hal lain yang berhubungan erat dengan persiapan pelaksanaan pekerjaan.

KONSTRUKSI PEMASANGAN SALURAN UDARA TEGANGAN RENDAH (SUTR) LVTC.  Pemasangan jaringan harus disesuaikan dengan standar PLN  Tiang yang digunakan, tiang beton tinggi 12 meter dan tiang beton tinggi 10 meter.  Untuk jaringan yang membentuk sudut lebih kecil dari 25o digunakan suspension sedangkan sudut 25o sampai 90o digunakan Large angel assembly.  Pada persimpangan jaringan TR digunakan fixed atau adjustable assembly yang disesuaikan dengan kondisi jaringan.  Pada tiang-tiang akhir harus digunakan fixed atau adjustable assembly dengan memakai bundle protection.  Penghantar netral diardekan pada - Ujung-ujung jaringan - Persimpangan-persimpangan jaringan - Untuk kondisi jaringan yang lurus (tidak ada persimpangan) setiap 3 (tiga) gawang diardekan  Pemasangan schoor/kontramast lengkap disesuaikan dengan kebutuhan dan petunjuk-petunjuk yang diberikan.  Untuk kondisi-kondisi khusus dimana digunakan konstruksi SUTR selain yang tersebut diatas, akan ditentukan dalam SURAT PERJANJIAN / KONTRAK.  Kemudian segala sesuatu yang belum jelas dan dianggap wajar persyaratannya merupakan ketentuan RKS ini.

PEKERJAAN MONTAG DAN MENDIRIKAN TIANG a. Galian tanah dilaksanakan dengan jalan pengeboran atau dengan cara lain yang lazim. b. Pada tiang besi harus dipasang beton manset dengan campuran 1 Pc : 2 Ps : 3 Kr, ukuran beton manset : 1. Untuk Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR) : atas ( 40 x 40 ) cm, bawah ( 50 x 50 ) cm dan tinggi 60 cm. 2. Untuk gardu tiang : kedua tiang dicor jadi satu dengan ukuran : atas ( 210 x 50 ) cm, bawah ( 240 x 60 ) cm dan tinggi 60 cm. 3. Pemasangan tiang beton tidak perlu dicor, kecuali pada tiang double ( ganda ) untuk gardu tiang dengan campuran dan ukuran sama dengan cor / manset tiang besi. c. Pemasangan tiang harus tegak lurus, tidak boleh miring, condong dan sebagainya. Toleransi yang diperkenankan maksimum 2 mm. d. Pada tiang besi untuk bagian tiang tertanam, keseluruhan dilapisi (diter) dengan Sheel Flinkote Emulsion 2 (dua) kali sampai rata sebelum ditanam. e. Pekerjaan pemasangan tiang meliputi : Penggalian lobang pemasangan tiang, meratakan kelebihan tanah pemasangan terminal pertanahan, pole block, step bolts, ground rods, kawat-kawat pertanahan dan lain-lain perlengkapannya. f. Pada konstruksi dengan dengan tiang besi, tiang dan seluruh pembesian harus dicat allumunium sampai rata dan baik. Warna cat dari tiang : a. Dari permukaan tanah sampai setinggi 2 meter dicat berwarna hitam. b. Dari setinggi 2 meter sampai ke ujung tiang paling atas dicat

149

BMKG Lampung

g.

h.

i.

54.5


berwarna putih perak. Warna cat bracket dan pembesian lainnya adalah putih perak. Pada konstruksi dengan tiang beton, seluruh pembesian harus digalvanis dot-dip tebal 70 Rak TR pada Gardu tiang tidak digalvanis, tetapi harus dicat. Pekerjaan cat dilaksanakan sebagai berikut : Bidang yang akan dicat harus dibersihkan dan digosok dahulu sehingga bebas dari karat, minyak, debu dan lain-lain, dicat 2 (dua) kali dengan menie besi, digosok kemudian dicat allumunium berwarna hitam/perak 3 (tiga) kali sampai rata dan baik sehingga tidak ada garis bekas kuas, tidak ada bagian yang tidak tercat dan gelombang-gelombang cat (harus kelihatan rata dan halus baik pengecatannya maupun warnanya). Segala sesuatu yang belum jelas dan dianggap wajar persyaratannya, merupakan ketentuan Dokumen Lelang ini.

SYARAT DAN KETENTUAN PELAKSANAAN a. Pekerjaan Pemasangan Gardu Tiang 1. Sebelum pekerjaan dimulai, semua peralatan kerja yang diperlukan sudah tersedia dan harus diperiksa dahulu untuk meyakinkan bahwa peralatan dalam keadaan baik. 2. Bila akan bekerja di daerah yang bertegangan, sesuai tindakantindakan pendahuluan mengenai keselamatan kerja, harus mendapatkan perhatian yang utama dan sebelum memulai harus melapor terlebih dahulu kepada DIREKSI PEKERJAAN / PLN setempat untuk diperiksa dan diamankan. 3. Pekerjaan pemasangan transformator meliputi : memasang bracket-bracket palang UNP –10, menempatkan transformator pada rangka besi dudukannya, memasang pipa pelindung untuk kawat pentanahan arrester, memasang isolator tumpu, pemasangan load wires untuk tegangan tinggi dan rendah. 4. Pekerjaan switch / pemutusan meliputi :  Peda tegangan tinggi : menempatkan arrester lengkap dengan hubungan ke tanahnya, pemasangan cut out lengkap dengan fuse link.  Pada tegangan rendah (pada rak TR) : menempatkan On Load Switch, NH Fuse. Khusus untuk Non Desa, juga memasang stop kontak, saklar, sekring dan time switch penerangan lampu jalan.  Pemasangan Load Wires dan wiring transformator. 5. Pekerjaan-pekerjaan pada point 3, 4 dan lainnya harus mengikuti petunjuk KONSTRUKSI PEMASANGAN GARDU TIANG. 6. Segala sesuatu yang belum jelas dan dianggap wajar persyaratannya merupakan ketentuan Dokumen Pelelangan ini. b. Pemasangan/Penarikan Penghantar Kabel ( Twisted Cable/TC ) 1. Untuk melaksanakan pemasangan / penarikan penghantar TC, PIHAK KEDUA wajib menyediakan semua alat-alat kerja yang diperlukan sesuai petunjuk DIREKSI PEKERJAAN. 2. Setelah dilakukan pemeriksaan oleh DIREKSI PENGAWAS LAPANGAN dan mendapat persetujuan, maka penarikan penghantar kabel (TC) SUTR dan atau penanaman kabel tanah TR dapat dilaksanakan dengan tetap mendapatkan pengawasan petugas. 3. Tidak dibenarkan membuka kabel (TC) dari haspel tanpa dongkrak kabel serta tidak diperbolehkan kabel (TC) yang sedang ditarik sampai menyentuh tanah ataupun jalan trotoar. 4. Penarikan penghantar kabel (TC) harus menggunakan alat penarik kabel (LIER). 5. Pada setiap tiang harus dipasang stringing block atau rel yang khusus untuk kabel (TC).

150

BMKG Lampung 6.

c.

d.

e.


Memasangan tali pancingan pada ujung kabel (TC) yang akan ditarik. Sebelum kabel (TC) dimatikan, pada setiap fitting harus diatur besar andongan yang disesuaikan dengan kemampuan tegangan tarik dan mengikuti ketentuan yang akan diberikan langsung oleh DIREKSI PEKERJAAN. 7. Kabel (TC) yang akan ditarik harus dalam keadaan baik dan lengkap, misalnya huruf-huruf yang menyatakan phasa 1, 2, 3 dan nol serta tanda lain yang menyatakan untuk lampu jalan ( pada Non Desa ). Hal ini berguna untuk mengefektifkan pekerjaan yang diperlukan pada waktu pemadaman/gangguan listrik. 8. Setelah penarikan kabel (TC) SUTR selesai, harus dibetulkan kembali saluran sambungan rumah yang putus ke phasa semula, juga segala kerusakan-kerusakan milik pihak ketiga yang diakibatkan penarikan kabel (TC) SUTR. 9. Segala sesuatu yang belum jelas dan dianggap wajar persyaratannya, merupakan ketentuan Dokumen Pelelangan ini. Pekerjaan Di Daerah Yang Bertegangan 1. Mengingat lingkungan tempat kerja di daerah yang bertegangan, maka tindakan-tindakan keselamatan harus diutamakan, antara lain dengan memberi tanda untuk daerah berbahaya. 2. Daerah bertegangan yang berbahaya bila terdapat pelaksanaan tegangan tersebut harus dimatikan dan dipasang aparatus short circuit grounding (alat penghubung singkat dan pentanahan). 3. Untuk pemadaman Jaringan Tegangan Menengah, 14 (empat belas) hari sebelumnya PIHAK KEDUA harus mengajukan permohonan tertulis kepada DIREKSI PEKERJAAN atau PLN setempat. 4. Setiap pekerjaan di daerah bertegangan harus dilengkapi dengan sabuk pengaman sarung tangan (safety glooves), sepatu (safety boots) dan topi (sfety helmet) yang khusus untuk pekerjaan listrik. 5. Setiap hari PIHAK KEDUA harus melapor dahulu kepada petugas setempat sebelum memulai pekerjaan dan sesudahnya. 6. Dalam pelaksanaan PIHAK KEDUA harus mengikuti sepenuhnya petunjuk-petunjuk dari DIREKSI PEKERJAAN / petugas yang ditunjuk DIREKSI PROYEK. Pekerjaan Pemasangan Schoor 1. Pada setiap tiang awal, tiang akhir, tiang sudut dan pada tiang dimana terdapat penggantian penghantar atau penggantian penampang penghantar supaya dipasang schoor. 2. Kontramast digunakan apabila tidak memungkinkan untuk dipasang track schoor, apabila tiang kontramast menggunakan tiang besi, maka tiang harus dicat dengan ukuran sama dengan tiang TR 9 meter dan dicat 3. Kawat schoor (guy wire) digunakan kawat seng nomor 8 :  4 (empat) lilit untuk konstruksi SUTM dan gardu tiang.  3 (tiga) lilit untuk konstruksi SUTR. 4. Schoor dan kontramast harus dipasang sesuai dengan yang ditunjukan dalam gambar yang terlampir. 5. Dalam pelaksanaan, PIHAK KEDUA harus mengikuti petunjuk / bimbingan DIREKSI PROYEK seperlunya. Pekerjaan Pentanahan 1. Pada setiap gardu tiang, lightning arrester dan pada setiap 3 (tiga) gawang / persimpangan-persimpangan / tiang akhir SUTR harus dipasang pentanahan. 2. Saluran pentanahan menggunakan kawat tembaga (BC) dengan luas penampang 50 mm2. 3. Pentanahan menggunakan minimal 1 (satu) buah tongkat pentanahan (batang arde) dari pipa air galvanis berdiameter ¾” ujungnya disolder timah dengan panjang 3000 mm.

151

BMKG Lampung 4.

54.6


Pada tiang 2750 milimeter diatas tanah, kawat dilindungi dengan pipa air galvanis berdiameter ¾” panjang pipa ini 3000 mm, yang mana 250 mm-nya tertanam di bawah tanah. 5. Hubungan saluran pentanahan dengan penghantar netral harus menggunakan tap konektor bimetal Al-Cu. 6. Tahanan pentanahan maksimum : 5 ohm 7. Setelah kawat dan pipa terpasang dan diurug kembali, tahan pentanahan diukur, jika tahanan yang dikehendaki belum tercapai harus ditambah batang arde hingga tercapai nilai tahanan yang dikehendaki. 8. PIHAK KEDUA harus mengikuti petunjuk DIREKSI PROYEK dan gambar yang terlampir. JARINGAN DALAM BANGUNAN PEMBAGIAN GROUP a. Dalam malaksanakan pekerjaan PIHAK KEDUA harus mengikuti diagram jaringan yang tersedia untuk mempermudah saat pelaksanaan. b. MCB / MCCB selalu melayani hanya satu grup (lihat gambar) jaringan listrik dan PIHAK KEDUA harus mengikuti kaidah nomen klatur yang ada Pada setiap MCB/MCCB selalu diberi tanda sesuai dengan Penomoran dalam (gambar) jaringan. Penomoran menggunakan kertas stiker yang kerkualitas baik sedangkan penulisan huruf menggunakan spidol permanen c. PIHAK KEDUA harus membuat keseragaman dalam Penyambungan kabel untuk jaringan, pemilihan warna kabel. Untuk kabel tunggal maupun majemuk Kabel dengan wana MERAH selalu akan dialiri arus Positif Kabel dengan wana BIRU selalu akan dialiri arus Positif Kabel dengan wana KUNING selalu akan dialiri arus Positif Kabel dengan wana HITAM selalu akan dialiri arus Negatif d. Tempat dudukan Stop kontak maupun Skalar menggunakan dudukan berkuliatas baik terbuat dari bahan isolasi yang kuat merek National URAIAN PEMASANGAN a. Setiap tarikan kabel tidak diperkenankan adanya sambungan, kecuali pada kabel penerangan. b. Setiap pemasangan kabel daya harus diberikan cadangan kurang lebih 1 m di setiap ujungnya. c. Semua kabel yang dipasang menembus dinding atau beton harus dibuat sleeve (pipa pelindung) dari pipa galvanised dengan diameter penampang pipa minimal 2½ kali penampang kabel. d. Kabel jaringan yang ditanam dalam tembok maupun yang terpasang di atas plafond, harus terlindung dalam pipa PVC Standar PLN. Sedangkan jaringan kabel yang ditanam dalam tanah ataupun yang melintas di bawah jalan mengguanakan kabel NYFGbY yang terlindung dalam pipa selongsong (pipa GIP) dengan diameter pipa yang disesuaikan dengan kebutuhan (diameter kabel). e. Kabel yang terpasang diatas plafon atau pada rangka atap (terpaksa harus terlihat) pipa PVC pelindung harus diklem sejarak 80 untuk pipa yang lurus dan setiap sudut sambungan dan setengah pajang pipa jika jarak lurusnya kurang dari 80 cm. f. PIHAK KEDUA juga harus memperhatikan nilai estetis (kerapian) pekerjaan, jika jaringan tersebut terpaksa harus terlihat. g. Kabel yang pemasangannya terpaksa harus ditanam dalam tanah atau selokan, pada saat penimbunan kabel tersebut, penimbunan menggunakan pasir setebal 10 cm dan pada bagian atas pasir ditutup dengan tanda (bata merah) sebagai pelindung untuk memberi tanda apabila dikemudian hari ada pekerjaan galian yang melintas pada kabel tersebut. PEMASANGAN JARINGAN a. Semua jaringan yang berhubungan dengan lampu penerangan yang terletak dalam gedung menggunakan kabel NYA atau NYM dengan

152

BMKG Lampung diameter minimal 2 x 1 x 2,5 mm² atau 2 x 2,5 mm². Semua jaringan yang berhubungan dengan instalasi / stop kontak peralatan yang terletak dalam gedung menggunakan kabel NYA atau NYM dengan diameter minimal 3 x 1 x 2,5 mm² atau 3 x 2,5 mm². c. Semua jaringan yang berhubungan dengan instalasi / stop kontak peralatan AC yang terletak dalam gedung menggunakan kabel NYY dengan diameter minimal 3 x 2,5 mm². d. Semua jaringan yang berhubungan dengan instalasi / Saklar Handle peralatan dengan rating 3 (tiga) phase yang terletak dalam gedung menggunakan kabel NYY dengan diameter minimal 4 x 4 mm² atau pemakaian kabel disesuaikan dengan kebutuhan luas penampang minimum yang di syaratkan yang mampu dilalui oleh arus listrik. e. Semua jaringan yang berhubungan dengan instalasi / Penerangan luar lampu taman, peralatan Pompa dll yang tertanam dalam tanah dengan rating satu phase ataupun 3 (tiga) phase yang terletak dalam maupun luar gedung menggunakan kabel NYFGbY dengan diameter minimal 4 x 4 mm² atau pemakaian kabel disesuaikan dengan kebutuhan luas penampang minimum yang di syaratkan yang mampu dilalui oleh arus listrik. f. Apabila dalam gambar tidak tercantum luas penampang kabel yang digunakan, maka penggunaan penampang kabel harus dihitung cukup aman dengan pembulatan luasan penampang ke atas yang mampu dilayani oleh kabel jika dialiri arus listrik. g. Apabila dalam suatu jaringan terdapat jaringan yang disusun secara paralel (penerangan selasar, penerangan lampu taman) maka penyambungan kabel hanya boleh dilakukan diterminal lampu. h. Pada sistem jaringan untuk penerangan bangunan, kabel yang masuk dalam skalar adalah kabel yang berarus Positif i. Kawat arde dilindungi dengan pipa galvanisir. PEMASANGAN PENANGKAL PETIR a. Untuk spit (penangkal petir) diguanakn coopper rod konvensional dengan maksimum tahanan grounding 2 ohm. b. Untuk menghantar penurun petir digunakan kabel BC dengan disesuaikan dengan referensi pabrik c. Klem penyangga harus dibuat dari bahan siku sebelum dipasang harus dizincchromat terlebih dahulu dan kemudian dicat besi anti karat sebanyak dua kali d. Untuk electroda pentanahan digunakan pipa galvanised dengan diameter minimum 1 “ dan pada ujung bawah pipa harus dipasang copper rod yangdibuat runcing sepanjang 80 cm e. Electroda yang dipantek dalam tanah minimal 10 m f. Nilai tahanan pentanahan maximum 5 ohm diukur setelah minimal 3 hari turun hujan. PEMBONGKARAN DAN SISA MATERIAL a. Pembongkaran pada instalasi lama dan tidak terpakai lagi berhubung telah diperbaharui atau lain hal yang perlu dibongkar dilaksanakan secara hati-hati dan bertahap/ berurutan dengan disesuaikan tahap pemasangan baru, mengingat peralatan yang dibongkar akan dipasang kembali (hal ini bila diperlukan dipasang kembali) juga melihat situasi dan kepentingan pemakaian listrik serta kepentingan umum, sehingga material/peralatan tersebut dapat dipergunakan kembali tanpa kerusakan dan cacat. b. Kerusakan material/peralatan yang diakibatkan oleh pembongkaran dan transfort menjadi tanggung jawab pemborong dengan segala resiko dan akibatnya. Untuk ini akan dikenakan ganti rugi, menurut jenis dan jumlah kerusakan. b.

54.7

54.8


PENGUJIAN DAN PEMERIKSAAN Untuk pekerjaan atau bagian pekerjaan yang telah selesai, DIREKSI PROYEK akan mengadakan pengujian dan pemeriksaan sebagai berikut :

153

BMKG Lampung a. Pemeriksaan visual b. Pengukuran tahanan isolasi. c. Pengukuran tahanan pentanahan. d. Percobaan pemberian tegangan. e. Percobaan penyalaan (pemberian arus) Semua biaya yang timbul untuk keperluan pengujian dan pemeriksaan ini (misal sewa alat penguji dan lain-lain) menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA. 54.9

F.

PENYELESAIAN DAN KETENTUAN LAIN a. Apabila pekerjaan telah selesai maka PIHAK KEDUA harus memberitahukan kembali DIREKSI PROYEK bahwa pekerjaan telah selesai dan aman serta telah di test dengan hasil baik dan siap untuk beroperasi. b. Ketentuan dan hal-hal lain yang belum masuk/diatur dalam dokumen pelelangan ini, dilaksanakan menurut kebiasaan/kelaziman berdasarkan normalisasi atau ketentuan pada umumnya, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan dan syarat-syarat yang telah disahkan.

TEKNIS KHUSUS PELAKASANAAN DAN PENYELESAIAN PEKERJAAN UTILITAS DAN PLUMBING

PEKERJAAN SANITAIR


54.1

PEKERJAAN SANITAIR a. Ketentuan Umum 1. Tata cara pelaksanaan yang tercantum dalam peraturan pembangunan yang sah berlaku di Indonesia ini harus betulbetul ditaati, kecuali bila dibatalkan oleh rencana kerja dan syarat-syarat. 2. Pemborong diharuskan :  Mengirim contoh bahan yang akan digunakan.  Menyerahkan brosur dan gambar detail peralatan yang akan digunakan sebelum dilakukan pemesanan untuk disetujui Direksi.  Menyediakan peralatan yang baik untuk pelaksanaan seperti water pass, water pump, pipe cutter dan lainnya. 3. Bahan yang dinyatakan tidak baik oleh Pemberi Tugas/Direksi dilapangan pekerjaan, maka pemborong harus menyingkirkan bahan tersebut keluar lapangan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari. 4. Gambar – gambar 5. Pemborong wajib membuat Gambar Detail untuk pelaksanaan pekerjaan (shop drawing). Gambar ini harus disetujui oleh Direksi. 6. Gambar Kerja dan Gambar Detail untuk seluruh pekerjaan harus selalu berada dilapangan setiap waktu. Gambar tersebut dalam keadaan jelas, dapat dibaca dan menunjukkan perubahanperubahan terakhir. 7. Ukuran pokok dan pembagiannya, seluruhnya telah tercantum dalam Gambar Kerja dan Detail Ukuran tersebut merupakan ukuran efektif/bersih atau ukuran dalam keadaan jadi. Oleh karena itu dalam pelaksanaan maupun pemesanan ukuranukuran harus diperhitungakan sebagai ukuran efektif. 8. Pemborong membuat gambar instalasi yang sebenarnya terpasang (as built drawing). Gambar ini disetujui Direksi. b. Pelaksanaan Pekerjaan 1. Semua pekerjaan harus dilaksanakan dengan baik oleh orangorang yang ahli, untuk pelaksanaan khusus pemborong harus memeriksa surat pernyataan yang membuktikan bahwa pelaksana-pelaksananya memang mempunyai pengalaman dan kecakapan tersebut. 2. Sebelum melaksanakan pekerjaan instalasi, pemborong

154

BMKG Lampung

c.

d.

e.

f.

g.

h.

PEKERJAAN PLUMBING


diwajibkan mengetahui lintasan dan posisi dari instalasi listrik, ground sistem, air sanitasi yang ada hubungannya dengan pekerjaan mekanikal dan plumbing ini. 3. Jika dalam pelaksanaan pekerjaan ada salah satu bagian instalasi yang sukar dilaksanakan, pemborong wajib membuat laporan tertulis dan hal tersebut segera dibicarakan dengan direksi. 4. Pekerjaan bisa dianggap selesai dan diterima apabila telah dilakukan test dan dinyatakan baik secara tertulis oleh Direksi. Bahan  Kloset Duduk / Monoblok setara Toto CW 420/S 516  Kloset Jongkok setara Toto CE8  Wastafel setara Toto lavatory L5DR  Shower Spray setara Toto TB19CSV9  Untuk pemasangan kran air,menggunakan setara San-ei atau sejenis dan harus sesuai dengan gambar rencana. Macam Pekerjaan  Memasang alat-alat perlengkapan sanitair pada dinding atau lantai.  Memasang pipa-pipa penghubung antara alat-alat sanitair pipa pembuangan (kotoran, air kotor/bekas).  Memasang saluran air hujan pada bagian tepi bangunan dengan kemiringan menuju kearah saluran pembuangan.  Membuat segala macam bak air lapis porselin dilengkapi dengan pipa air bersih, kran-kran dan pipa pembuangan. Lingkup Pekerjaan. Pekerjaan mekanisme dan sanitasi yang dimaksud adalah pemasangan perlengkapan sanitasi yang meliputi penyediaan dan pemasangan : Pipa water supply ke fixture Penyediaan air diperoleh dari penyambungan Ground Tank yang telah ada. Pipa saluran buangan air bekas, air kotor, pipa udara dan air hujan disalurkan ke pembuangan induk, sedangkan air buangan toilet disalurkan kesumur peresapan. Perlengkapan sanitasi Merk dan type dari perlengkapan ini agar mengikuti ketentuan dalam pasal-pasal yang ada dalam pekerjaan arsitektur.

54.1

LINGKUP PEKERJAAN PLUMBING Yang dimaksud disini dengan pekerjaan plumbing adalah penyediaan dan pengadaan bahan-bahan, tenaga serta pemasangan peralatan-peralatan, bahan-bahan utaama, bahan-bahann pembantu dan lain-lainnya sesuai dengan gambar rencana dan/atau seperti dispesifikasikan disini, sehingga diperoleh instalasi plumbing yang lengkap bekerja baik dan sempurna siap untuk dipergunakan. Secara umum dapat dibagi dalam beberapa bagian, yaitu : 1. Pekerjaan Instalasi Air bersih 2. Pekerjaan Instalasi Air kotor dan air hujan. 3. Pekerjaan Instalasi Sanitair 4. Pekerjaan Instalasi Pengolahan Limbah

56.2

STANDARD BAHAN (MATERIAL) Semua material yang akan dipergunakan/dipasang adalah dari jenis material berkwalitas baik, dalam keadaan baru ( tidak dalam keadaan rusak atau diafkir /afgekeurd) sesuai dengan mutu dan standard yang berlaku atau standard internasional seperti, BS, JIS, SII dan yang setaraf. Kontraktor bertanggungjawab atas mutu dan kwalitas material yang akan dipakai, walaupun sudah mendapat persetujuan dari konsultan perencana / Konsultan Manajemen Konstruksi.

155

BMKG Lampung 56.3

BAHAN-BAHAN PENGGANTI a. Semua bahan, Peralatan, atau fixtures yang akan digunakan dan tidak disebutkan dalam spesifikasi ini hanya diperbolehkan, apabila telah disetujui secara tertulis oleh Konsultan Perencana dan biaya pengujian bahan/peralatan/fixtures tersebut (apabila diminta oleh pemilik) ditanggung oleh kontraktor. b. Apabila diperlukan pengujian atas bahan / peralatan / fixtures harus dilakukan oleh badan-badan atau lembaga-lembaga yang ditentukan oleh pemilik dan dengan cara-cara standard yang berhak. Apabila cara-cara standard tidak ada, pemilik berhak menetukan prosedure pengujian. c. Setiap bahan pipa ( satu panjang utuh ), fighting, fixtures dan peralatan-peralatan yang akan dipasang pada instalasi ini, harus mempunyai tanda-tanda merk yang jelas dari pabrik pembuatnya. Fitting dan fixtures yang tidak memiliki tanda-tanda tersebut harus diganti atas tanggung jawab Kontraktor.

56.4

PEKERJAAN INSTALASI AIR BERSIH a. Pengadaan, pemasangan dan pengujian sistem pemipaan air bersih beserta perlengkapan yang meliputi pada reservoir meteran air, pemipaan pada instalasi pompa Deepwell dan pemipaaan distribusi pada setiap titik pengeluaran, serta pengurusan-pengurusan dan izniizin dari PAM dan instalasi lain yang ada hubungannya dengan pekerjaan ini, meliputi instalasi didalam & diluar gedung sesuai dengan gambar-gambar rencana. b. Pemasangan pipa- pipa distribusi kesetiap peralatan sanitasi seperti closet, wastwfel, urinal dan lain-lain. Yaitu dari ground reservoir ke Tanki atas melalui pompa-pompa kemudian dari tanki atas didistribusikan ketitik pemakaian air bersih. Secara gravity dan paressure pump. c. Pengadaan, pemasangan dan pengujian alat-alat sanitasi seperti : closet, wastafel, urinal, bak mandi, lengkap dengan accesoriesnya kran-kran, kitchen sink dan lain-lain yang termasuk alat sanitasi ( paket arsitektur). d. Memperbaiki-semua kerusakan-kerusakan, semua galian yang diakibatkan baik oleh bobokan-bobokan, galian-galian, maupun oleh kecerobohan para pekerja. Pengujian terhadap bocoran dan tekanan dari sistem plumbing air bersih keseluruhan dan pengadaan pengamatan sampai sistem berjalan instalasi yang sempurna dan terpadu.

56.5

PEMIPAAN Seluruh pemipaan dan perlengkapan pemipaan tersebut sampai dengan instalasi dapat berfungsi dengan baik adalah merupakan tanggung jawab Kontraktor walaupun dalam gambar tidak tercantum. Pipa plumbing air bersih ini harus menggunakan pipa dari bahan PVC AW-1 ukuran  ¾”- 1 ½ “, sedangkan untuk ukuran 2-6” (Hydrant) menggunakan pipa dari jenis Black Steel Pipe Digunakan pipa setaraf produksi Bakrei. Fitting harus dari material yang sama dengan pipa diatas atau lebih baik. a.


Penggantung/Penumpu Pipa/Klem-klem. Semua pipa harus diikat ditetapkan dengan kuat dengan penggantung atau angkeryang kokoh (rigit), agar inklinasinya tetap, untuk mencegah timbul getaran. Penggantung/penumpu/klem-klem harus dengan bahan yang sama yaitu flomco galvanized system, yang difabrikasi bukan buatan sendiri. Pipa horizontal harus digantung dengan penggantung yang dapat diatur dan harus memungkinkan adanya expansi teknis dari pipa dan

156

BMKG Lampung mengurangi transmisi vibrasi sampai batas minimal. Jarak maximum penggantung untuk pipa adalah : Sampai  ½ “berjarak 1 m ¾ s/d 1 “ berjarak 1.8 m 1¼” s/d 6”

berjarak 2.5 m

Penggantung atau penumpu pipa harus disekrup/terikat pada konstruksi bangunan dengan insert/ angker yang dipasang pada waktu pengecoran beton atau ramset dan fisher. Semua alat-alat penggantung harus dikerjakan sedemikian rupa sehingga tidak merusak pipa-pipa dan tidak merusak/menyebabkan turunnya pipa yang terserang pipa-pipa vertikal harus ditumpu dengan clem dan dibaut dengan jarak tidak lebih 3 m. b.

Valve-valve Water valve sampai dengan  2 „ adalah jenis “screwed bronze body” dengan external spindal. Water valve  21/2 “ –  3‟ adalah “Flanged steel body” dengan external spindle yoke”. Chek valve I 3” keatas adalah jenis “flanged steel body” katup dengan ukuran I 4” kebawah terbuat dari perunggu.

c.

Pipa-pipa dalam tanah Galian pipa dalam tanah harus dibuat dengan kedalaman dan kemiringan yang tepat. Dasar lubang galian harus cukup stabil dan rata sehingga seluruh panjang pipa terletak tertumpu dengan baik untuk pipa-pipa air bersih pipa-pipa air limbah tidak boleh diletakkan pada lubang-lubang sama kemiringan min.1,0 %. Pipa dipasang dan tanam dibawah permukaan tanah / jalan /pelataran parkir dengan kedalaman 80 cm, diukur dari pipa bagian atas sampai permukaan tanah. Dasar galian harus diuruk dahulu dengan pasir padat minimal 10 cm dan bagian atas 20 cm. Apabila dijumpai perletakan pipa melintasi jalan bagian pengurukan teratas harus dilindungi dengan balokan beton tulang setebal 10 cm yang dipasang sedemikian rupa sehingga balok beton tidak tertumpu pada pipa, untuk selanjutnya diurung sampai padat. Kondisi permukaan tanah/jalan yang digali harus dikembalikan seperti semula. Pemasangan pipa-pipa harus dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut : Pemasangan pipa-pipa harus dilaksanakan sebelum salud dinding/plesteran dan langit-langit dilaksanakan. Pembobokan plesteran / salud dinding dan pembobokan langit-langit yang sudah terpasang harus dihindarkan.


157

BMKG Lampung Pemasangan sparing untuk pipa-pipa yang mungkin akan menembus struktur bangunan harus dilaksanakan bersama-sama waktu pelaksanaan struktur yang bersangkutan. d.

Perlindungan/Proktesi Waktu pelaksanaan. Semua pipa yang terbuka karena belum tersambung dengan equipment atau fixtures harus ditutup dengan cap atau plug. Sebelum pemasangan dan penyambungan, semua pipa-pipa valve, trap dan fitting harus diperiksa dan dibersihkan dari segala kotoran yang akan menyumbat.

e.

Equipment dan fixtures harus dilindungi dari gangguan pekerjaan dan kerusakan-kerusakan.

f.

Pipa Mendatar Pipa dipasang dengan penggantung flamco galvanized system sesuai dengan diameter, pipa kemiringan menuju kearah pembuangan min. 1,0 %. Jarak penggantung pipa seperti tercantum diatas dan tidak dibolehkan menggunakan kawat; rantai; perforated strip dan lainlain.

g.

Sleves Untuk pipa-pipa yang menembus beton ( sloop, plat lantai, dinding atau balok) Harus dibuat sleve, sebelum beton-beton dicor. Sleve dibuat dari galvanized steel. Pipa, rongga antara pipa instalasi dan sleve harus ditutup rapat debgan bahan elastis sehingga tidak terjadi kebocoran.

h.

Pembersihan Semua bagian logam yang tidak terlindung dinding harus bebas dari lemak dan kotoran-kotoran lainnya. Untuk bagian yang dilapisi chromium untuk nikel harus digosok bersih atau mengkilap, setelah pemasangan instalasi selesai seluruhnya. Apabila terjadi kemacetan, pengotoran atas bagian bangunan atau finis arsitektural atau timbulnya kerusakan-kerusakan lainnya, yang semua atas kelalaian kontraktor, karena tidak membersihkannya sistem pemipaan dengan baik, maka semua perbaikannya adalah menjadi tanggung jawab kontraktor. Penggunaan/penumpu pipa dan peralatan-peralatan logam lainnya yang akan tertutup oleh tembok atau bagian lainnya misalnya pipa didalam galian tanah, pipa menembus tembok dan sebagainya harus dilapisi dengan cat menie atau cat penahan karat.


i.

Instalasi air bersih Untuk Ruang pemotongan hewan, terdiri dari dua bagian antara lain Cold Water, dan Hot Water, untuk Instalasi Cold Water di ruang pemotongan hewan bertekanan antara 7 sampai dengan 8 bar.

j.

Pengecatan. Semua pipa dari besi/baja yang tidak tertanam didalam tanah/tembok

158

BMKG Lampung yang dilapisi dengan TAR (Tar Corted) harus dicat dua lapis “Chellac” dan lapis chromium atau Nikel harus dapat dikenal dengan warna-warna cat yang warnanya sesuai dengan sebagian patokan/umumnya sebagai berikut : Untuk jaringan air bersih biasanya dipakai warna biru.


56.6

COMMISIONING DAN TESTING a. Kontraktor pekerjaan instalasi ini harus melakukan semua testing dan pengukura-pengukuran yang dianggap perlu untuk memeriksa/mengetahui apakah seluruh instalsi telah dapat berfungsi dengan baik dan memenuhi semua persyaratan. b. Semua tenaga, bahan dan perlengkapannya yang perlu untuk testing tersebut merupakan tanggung jawab Kontraktor. c. Kontraktor harus menyerahkan kepada Konsultan Manajemen Konstruksi dalam rangkap 3 (tiga) mengenai hal-hal sebagai berikut :  Hasil pengetesan semua persyaratan operasi dan instalasi  Hasil pengukuran-pengukuran dan lain-lain d. Hydrostatis Test sampai tekanan 1,5 kali tek.kerja. Semua pengetesan dan atau pengukuran tersebut harus disaksikan oleh Konsultan Pengawas pekerjaan ini.

56.7

TEST PEMIPAAN a. Seluruh sistem pembuangan air harus mempunyai lubang-lubang yang dapat ditutup (plugged) agar seluruh sistem tersebut dapat diisi dengan air. b. Sistem tersebut harus dapat menahan air minimal selama 120 menit c. Apabila pada waktu Direksi menginginkan pengujian lain disamping pengujian diatas, kontraktor harus melakukannya tanpa tambahan biaya. d. Setelah selesaai dipasang dan sebelum memasang fixture-fixture sistem distribusi air harus diuji dengan tekanan kerjanya (Working Pressure) dan dibiarkan dalam kondisi ini selama paling kurang 8 jam tanpa mengalami kebocoran. e. Apabila suatu bagian dari instalasi pipa akan tertutup oleh tembok atau konstruksi bangunan lainnya, maka bagian dari instalasiinstalasi tersebut harus diuji dengan cara yang sama seperti diatas sebelum ditutup dengan tembok atau bagian bangunan tersebut. f. Apabila waktu pemeriksaan atau pengujian ternyata ada kerusakan atau kegagalan dari suatu bagian dari instalasi / sesuatu bahan dari instalasi, maka kontraktor harus mengganti bagian atau bahan yang rusak / gagal tersebut dan pengujiannya dilakukan lagu sampai memuaskan Direksi. g. Penggantian atas bagian pipa atau bahan yang gagal / rusak tersebut harus dengan pipa atau bahan yang baru. Penambalan atau caulking dengan bahan apapun tidak diperkenankan. h. Kontraktor harus melaksanakan pembilasan dan disinfeksi dari seluruh instalasi air sebelum pekerjaan diserahkan. i. Disinfeksi dilakukan dengan memasukkan larutan “Chlorine” kedalam sistem pipa dengan cara / methode yang disetujui direksi. Dosis chlorine adalah sebesar 50 PPm ( part Per Million ) j. Setelah 16 jam, seluruh sistem pipa tersebut harus dibilas dengan air bersih sehingga kadar chlorine menjadi lebih dari 0,2 PPM. k. Semua katup dalam pipa yang sedang mengalami proses disinfeksi tersebut haruis dibuka dan ditutup beberapa kali selama jangka waktu 16 jam tersebut diatas.

56.8

MASA PEMELIHARAAN DAN SERAH TERIMA PEKERJAAN a. Peralatan-peralatan instalasi ini harus digaransi selama 30 hari

159

BMKG Lampung

b. c.

d.

e.

f.

g.

h.

56.9

terhitung saat penyerahan pertama. Masa pemeliharaan untuk instalasi ini adalah selama 30 hari terhitung saat penyerahan pertama. Selama masa pemeliharaan ini kontraktor pekerjaan instalasi ini diwajibkan untuk mengatasi segala kerusakan-kerusakan dari pada instalasi yang dipasangnya tanpa ada tambahan biaya. Selama masa pemeliharaan tersebut kontraktor pekerjaan instalasi ini masih harus menyediakan tenaga-tenaga yang diperlukan. Dalam masa ini Kontraktor masih bertanggung jawab penuh terhadap seluruh instalasi yang telah dilaksanakan. Pekerjaan baru dapat diterima setelah dilengkapi dengan bukti-bukti hasil pemeriksaan baik yang ditanda tangani bersama oleh instalatur yang melaksanakan pekerjan tersebut dan Konsultan Pengawas jika perlu disyahkan juga Jawatan Keselamatan Kerja. Jika dalam masa pemeliharaan tersebut, Kontraktor pekerjaan instalasi ini tidak melaksanakan teguran-teguran atau perbaikan / penggantian / kekurangan selama masa pemeliharaan, maka Konsultan Manajemen Konstruksi berhak menyerahkan pekerjaan perbaikan/kekurangan tersebut kepada pihak lain atas biaya kontraktor pekerjaan instalasi tersebut. Selama masa pemeliharaan pekerjaan, kontraktor harus mendidik / melatih karyawan/petugas dari pemilik sehingga mengenali sisten instalai dan dapat menjalankan serta melaksanakan pemeliharaannya. Pemeriksaan Routine Selama masa pemeliharaan ini, pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan dan pemeriksaan routine dilaksanakan tidak kurang dari tiap 2 (dua ) minngu sekali.

PEKERJAAN INSTALASI AIR KOTOR - Pengadaan dan pemasangan pemipaan beserta perlengkapannya yang diperlukan dalam sistem pembuangan air kotor dari alat plumbing sampai ke septik tank. - Memperbaiki semua kerusakan, semua galian yang diakibatkan baik oleh adanya bobokan-bobokan, galian maupun oleh kecerobohan para pekerjanya. - Pengujian sistem pemipaam terhadap kebocoran dan tekanan dari sistem plumbing air kotor secara keseluruhan dan mengadakan pengamatan sampai sistem bekerja baik sesuai yang dikehendaki yaitu suatu sistem yang sempurna dan terpadu. a. Peraturan-peraturan/persyaratan Tata cara pelaksanaan pekerjaan harus sesuai dengan tata cara dan petunjuk-petunjuk yang berhubungan dengan peraturan-peraturan pembangunan yang sah di Republik Indonesia. 1.

2.

3.

4.

5. 6. 7. Dokumen Pengadaan Rehab BangunanTower Lampung

Syarat-syarat pelaksanaan yang tidak tercantum dalam RKS ini, hendaknya mengikuti persyaratan dalam pedoman Plumbing Indonesia 1979 Pengurusan izin penyambungan pipa air kotor, kesaluran kota, sertifikat dari keselamatan kerja, dan sebagainya merupakan tanggung jawab pihak pemborong. Cara-cara pemasangan dan penggunaan peralatan utama maupun pembantu harus sesuai dengan persyaratan pabrik pembuat peralatan tersebut. Gambar kerja yang diminta oleh pengawas harus dipenuhi segera agar pekerjaan tidak terhambat dan sebelum dilaksanakan harus ada persetujuan pihak Perencana. Jaminan peralatan utama yang dipasang harus sesuai dengan jaminan dari pabrik pembuat. Supplier dari peralatan yang dipakai, sepenuhnya berada dalam tanggung jawab kontraktor pekerjaan ini. Semua pekerjaan sipil (pondasi bak kontrildll) yang harus dibuat

160

BMKG Lampung kontraktor pekerjaan in, harus mengikuti spesifikasi pekerjaan sipil. b. Material/bahan yang dipakai 1. Semua pipa limbah, baik pipa utama maupun pipa cabang yang berada dalam gedung terbuat PVC, tekanan kerja 10 kg/cm. 2. Fitting-fitting untuk pemipaan ini juga terbuat dari bahan dan merk yang sama. 3. Semua perubahan ukuran pipa harus menggunakan reducing fitting sesuai dengan gambar. 4. Floor drain dari bahan stainless steel. 5. Penggantung-pengantung, klem-klem dll. Dari flamco galvanized system. 6. Solvent cement yang digunakan harus sesuai dengan ketentuan dari pabrik yang bersangkutan. c. Instalasi Pipa Air Kotor Pekerjaan pemipaan ini meliputi : 1. Pipa pembuangan air kotor (dari wastafel dan floor drain) saluran terdekat. 2. Pipa pembuangan air kotoran ( dari closet ) sampai ke Septic tank. d. Pemipaan di dalam gedung Untuk sambungan-sambungan pipa, socket bosch bend, tee, dll. Pada jaringan air limbah, dipaki bahan yang sepabrikdengan pipanya atau yang disetujui oleh Direksi dan Konsultan Pengawas. Untuk fitting-fitting sambungan harus dari jenis standar yang dikeluarkan oleh pabrik dan disetujui oleh Konsultan Pengawas. Untuk semua cabang harus dugunakan long radius bend kecuali tempat tidak memungkinkan. Untuk mendapatkan suary kecepatan pengaliran yang memenuhi syarat dari instalasi air limbah harus mempunyai kemiringan minimal 1% Ukuran pipa dan pemasangannya harus disesuaikan dengan gambar rencana. e. Pemipaan air kotor diluar gedung 1. Sistem pemipaan dibawah permukaan tanah ini berfungsi untuk mengumpulkan dan menyalurkan kotoran dari pipa air kotoran yang terbuat dari Cast Iron menuju bak-bak colector. 2. Dari bak-bak colectortersebut, air kotoran dialirkan menuju Septic tank. 3. Pada setisp pertemuan atau belokan harus dilengkapi dengan bak-bak kontrol. 4. Pipa-pipa pembuangan air kotoran dari bak colector ke septic tank terbuat dari PVC. 5. Air kotor yang berasal dari pipa tegak disalurkan melalui pipa horozontal bawah tanah menuju Septic tank. 6. Air hujan disalurkan melalui pipa terus ke saluran kota/ 7. Ukuran pipa dan pemasangannya harus disesuaikan dengan gambar rencana.


161

BMKG Lampung

BAB XIII DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA

Keterangan 1.

Daftar Kuantitas dan Harga harus dibaca sesuai dengan Instruksi Kepada Peserta (IKP), Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK), Spesifikasi Teknis dan Gambar.

2.

Pembayaran terhadap prestasi pekerjaan dilakukan berdasarkan kuantitas pekerjaan aktual yang dimintakan dan dikerjakan sebagaimana diukur oleh Penyedia dan diverifikasi oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), serta dinilai sesuai dengan harga yang tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga.

3.

Harga dalam Daftar Kuantitas dan Harga telah mencakup semua biaya pekerjaan, personil, pengawasan, bahan-bahan, perawatan, asuransi, laba, pajak, bea, keuntungan, overhead dan semua risiko, tanggung jawab, dan kewajiban yang diatur dalam Kontrak.

4.

Harga harus dicantumkan untuk setiap mata pembayaran, terlepas dari apakah kuantitas dicantumkan atau tidak. Jika Penyedia lalai untuk mencantumkan harga untuk suatu pekerjaan maka pekerjaan tersebut dianggap telah termasuk dalam harga mata pembayaran lain dalam Daftar Kuantitas dan Harga.

5.

Semua biaya yang dikeluarkan untuk memenuhi ketentuan Kontrak harus dianggap telah termasuk dalam setiap mata pembayaran, dan jika mata pembayaran terkait tidak ada maka biaya dimaksud harus dianggap telah termasuk dalam harga mata pembayaran yang terkait.

6.

Panitia PBJ akan melakukan koreksi aritmatik atas kesalahan penghitungan dengan ketentuan sebagai berikut: a. jika terdapat perbedaan antara penulisan nilai dalam angka dan huruf pada Surat Penawaran maka yang dicatat nilai dalam huruf; dan b. jika terjadi kesalahan hasil pengalian antara volume dengan harga satuan pekerjaan maka dilakukan pembetulan, dengan ketentuan volume pekerjaan sesuai dengan yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan dan harga satuan tidak boleh diubah.


162

BMKG Lampung

BAB XIV BENTUK DOKUMEN LAIN

Contoh

A. BENTUK SURAT PENUNJUKAN PENYEDIA BARANG/JASA (SPPBJ)

[kop surat satuan kerja Pejabat Pembuat Komitmen ]

............, …. ....................

Nomor : .................... 20.... Lampiran : ....................

Kepada Yth.: .................... di .................... Perihal : Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan ..........................................

Dengan ini kami beritahukan bahwa penawaran Saudara nomor .................... tanggal .................... perihal .................... dengan penawaran terkoreksi sebesar Rp.................... (.........dalam huruf...........) kami nyatakan diterima/disetujui. Sebagai tindak lanjut dari Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) ini Saudara diharuskan untuk menyerahkan Jaminan Pelaksanaan dan menandatangani Surat Perjanjian paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya SPPBJ. Kegagalan Anda untuk menerima penunjukan ini yang disusun berdasarkan evaluasi terhadap penawaran Anda, akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan dalam Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa. Satuan Kerja .................... Pejabat Pembuat Komitmen ....................

[namalengkap] [jabatan] NIP. .................... Tembusan Yth. : 1. Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah/ Pimpinan Institusi 2. INSPEKTORAT K/L/D/I 3. Unit Eselon 1 4. Unit Eselon 2………. /Kepala Satuan kerja……….. 5. .................... [Panitia PBJ ]


163

BMKG Lampung

B. BENTUK SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)

[kop surat satuan kerja Pejabat Pembuat Komitmen ] Contoh

SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK) Nomor : .................... Paket Pekerjaan : ....................

Yang bertanda tangan di bawah ini : ........................................ [nama Pejabat Pembuat Komitmen] ........................................ [jabatan Pejabat Pembuat Komitmen] ........................................ [alamat satuan kerja Pejabat Pembuat Komitmen] selanjutnya disebut sebagai Pejabat Pembuat Komitmen;

berdasarkan Surat Perjanjian bersama ini memerintahkan :

....................

nomor

....................

tanggal

............,

........................................ [nama Penyedia Pekerjaan Konstruksi] ........................................ [alamat Penyedia Pekerjaan Konstruksi] yang dalam hal ini diwakili oleh : .................... selanjutnya disebut sebagai Penyedia; untuk segera memulai pelaksanaan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

pekerjaan

dengan

memperhatikan

1. Lingkup pekerjaan : ....................; 2. Tanggal mulai kerja : .................... (hari/bulan/tahun); 3. Syarat-syarat pekerjaan: sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak; 4. Waktu penyelesaian : selama …… (.........dalam huruf...........) hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal .................... (hari/bulan/tahun)

5. Denda : Terhadap

setiap hari keterlambatan penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari Nilai Kontrak atau bagian tertentu dari Nilai Kontrak sebelum PPN sesuai dengan Syarat-Syarat Umum Kontrak.

...................., …. .................... 20..... Untuk dan atas nama .................... Pejabat Pembuat Komitmen [tanda tangan] [namalengkap] [jabatan] Dokumen Pengadaan Rehab BangunanTower Lampung

164

BMKG Lampung

NIP: .................... Contoh

C. BENTUK SURAT-SURAT JAMINAN Jaminan Sanggahan Banding dari Bank

[Kop Bank Penerbit Jaminan] GARANSI BANK sebagai JAMINAN SANGGAHAN BANDING No. ........................................ Yang bertanda tangan dibawah ini : ........................................................................ dalam jabatan selaku ....................................................... dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama .................................................. [nama bank] berkedudukan di ....................................................... [alamat] untuk selanjutnya disebut:

PENJAMIN

dengan ini menyatakan akan membayar kepada: Nama : ....................................................... [Panitia PBJ ] Alamat : ....................................................... selanjutnya disebut:

PENERIMA JAMINAN

sejumlah uang Rp ....................................................... (terbilang .........................................................................................................) sebagaiJ Jaminan Sanggahan Banding dalam mengajukan sanggahan banding hasil pelelangan pekerjaan ……..........… dengan bentuk garansi bank, apabila: Nama : ....................................................... [peserta pelelangan] Alamat : ....................................................... selanjutnya disebut:

YANG DIJAMIN

ternyata Sanggahan Banding yang diajukan tidak benar. Garansi Bank ini dikeluarkan dengan ketentuan sebagai berikut : 1. Garansi Bank berlaku selama .................. (........dalam huruf..........) hari kalender, dari tanggal .................. s.d. .................. (masa laku jaminan sanggahan banding 20 hari kerja sejak pengajuan sanggahan banding) 2. Tuntutan pencairan atau klaim dapat diajukan secara tertulis dengan melampirkan Surat Pernyataan Sanggahan Banding tidak benar dari Penerima Jaminan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal jatuh tempo Garansi Bank sebagaimana tercantum dalam butir 1. 3. Penjamin akan membayar kepada Penerima Jaminan sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat setelah menerima tuntutan pencairan dari Penerima Jaminan berdasar Surat Pernyataan Sanggahan Banding tidak benar dari Penerima Jaminan dan pengenaan sanksi akibat Sanggahan Banding yang diajukan Yang Dijamin tidak benar.


165

BMKG Lampung

4.

5. 6.

Penjamin melepaskan hak-hak istimewanya untuk menuntut supaya bendabenda yang diikat sebagai jaminan lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutang Yang Dijamin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 Kitab UndangUndang Hukum Perdata. Garansi Bank ini tidak dapat dipindahtangankan atau dijadikan jaminankepada pihak lain. Segala hal yang mungkin timbul sebagai akibat dari Garansi Bank ini, masingmasing pihak memilih domisili hukum yang umum dan tetap di Kantor Pengadilan Negeri ................... Dikeluarkan di Pada tanggal


: :

[Bank] Materai Rp. 6.000,00 ____________ Pemimpin


166

BMKG Lampung

Jaminan Sanggahan Banding dari Asuransi/Perusahaan Penjaminan

[Kop Penerbit Jaminan] Contoh

JAMINAN SANGGAHAN BANDING Nomor Jaminan : ……………………

Nilai : ……………………

1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami: …………………… [nama], …………………… [alamat] sebagai Peserta, selanjutnya disebut TERJAMIN, dan …………………… [nama penerbit jaminan], …………………… [alamat] sebagai Penjamin, selanjutnya disebut sebagai PENJAMIN, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada …………………… [nama Panitia PBJ ], …………………… [alamat] sebagai Pelaksana Pelelangan, selanjutnya disebut PENERIMA JAMINAN atas uang sejumlah Rp …………………… (terbilang ……………………) 2. Maka kami, TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar berkaitan dengan sanggahan banding terhadap hasil pelelangan pekerjaan ................. yang diselenggarakan oleh PENERIMA JAMINAN. 3. Surat Jaminan ini berlaku selama ……. (……dalam huruf………) hari kalender dan efektif mulai dari tanggal …………………… sampai dengan tanggal ……………………[masa laku jaminan sanggahan banding 20 hari kerja sejak pengajuan sanggahan banding] 4. Jaminan ini berlaku apabila: Sanggahan Banding yang diajukan TERJAMIN dinyatakan tidak benar. 5. PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat setelah menerima tuntutan pencairan secara tertulis dari PENERIMA JAMINAN berdasar Keputusan PENERIMA JAMINAN mengenai pengenaan sanksi akibat Sanggahan Banding yang diajukan TERJAMIN tidak benar. 6. Menunjuk pada Pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa PENJAMIN melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda TERJAMIN lebih dahulu disita dan dijual guna dapat melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 KUH Perdata. 7. Tuntutan pencairan terhadap PENJAMIN berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini. Dikeluarkan di …………………… pada tanggal ……………………... TERJAMIN

PENJAMIN Materai Rp. 6000,-

__________________


__________________

167

BMKG Lampung

Jaminan Pelaksanaan dari Bank

[Kop Bank Penerbit Jaminan] GARANSI BANK sebagai JAMINAN PELAKSANAAN No. ........................................

Contoh

Yang bertanda tangan dibawah ini : ................................................................... dalam jabatan selaku ................................................. dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama ............................................... [nama bank] berkedudukan di ................................................. [alamat] untuk selanjutnya disebut:

PENJAMIN

dengan ini menyatakan akan membayar kepada : Nama : ................................................. [nama PPK] Alamat : ................................................. selanjutnya disebut : PENERIMA JAMINAN sejumlah uang Rp ................................................. (terbilang ..............................................dalam huruf..................................................) sebagai Jaminan Pelaksanaan untuk pekerjaan ............ dalam bentuk garansi bank, apabila: Nama : ................................................. [nama penyedia] Alamat : ................................................. selanjutnya disebut : YANG DIJAMIN ternyata sampai batas waktu yang ditentukan, namun tidak melebihi tanggal batas wakt berlakunya Garansi Bank ini, lalai/tidak memenuhi kewajibannya kepada Penerima Jaminan berupa : a. Yang dijamin tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut pada waktunya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak; b. Pemutusan kontrak akibat kesalahan Yang Dijamin. sebagaimana ditentukan dalam Dokumen Pemilihan yang diikuti oleh Yang Dijamin. Garansi Bank ini dikeluarkan dengan ketentuan sebagai berikut : 1.

Garansi Bank berlaku selama ................. (........dalam huruf.........) hari kalender, dari tanggal .................................. s.d. ................................atas dasar Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) dari Penerima Jaminan No……….Tanggal………...

2.

Tuntutan pencairan atau klaim dapat diajukan secara tertulis dengan melampirkan Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal jatuh tempo Garansi Bank sebagaimana tercantum dalam butir 1.

3. Penjamin akan membayar kepada Penerima Jaminan sejumlah nilai jaminan tersebut Dokumen Pengadaan Rehab BangunanTower Lampung

168

BMKG Lampung

4.

5. 6.

di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat setelah menerima tuntutan pencairan dari Penerima Jaminan berdasar Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan mengenai pengenaan sanksi akibat Yang Dijamin cidera janji/lalai/tidak memenuhi kewajibannya. Penjamin melepaskan hak-hak istimewanya untuk menuntut supaya benda-benda yang diikat sebagai jaminan lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutang Yang Dijamin sebagaimana dimaksud dalam Pasal1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Garansi Bank ini tidak dapat dipindahtangankan atau dijadikan jamina kepada pihak lain. Segala hal yang mungkin timbul sebagai akibat dari Garansi Bank ini, masing masing pihak memilih domisili hukum yang umum dan tetap di Kantor Pengadilan Negeri ..................... Dikeluarkan di Pada tanggal


: :

[Bank] Materai Rp. 6.000,00 ____________ Pemimpin


169

BMKG Lampung

Jaminan Pelaksanaan dari Asuransi/Perusahaan Penjaminan


JAMINAN PELAKSANAAN Nomor Jaminan : ...................................

Nilai : ...................................

1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami : ................................... [nama], ................................... [alamat] sebagai Penyedia, selanjutnya disebut TERJAMIN, dan ................................... [nama penerbit jaminan], ................................... [alamat] sebagai Penjamin, selanjutnya disebut sebagai PENJAMIN, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada ................................... [nama PPK], ...................................... [alamat] sebagai Pemilik Pekerjaan, selanjutnya disebut PENERIMA JAMINAN atas uang sejumlah Rp ................................... (terbilang...................................) 2. Maka kami, TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana TERJAMIN tidak memenuhi kewajiban dalam melaksanakan pekerjaan ................. yang telah dipercayakan kepadanya atas dasar Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) dari PENERIMA JAMINAN No. ................................... tanggal ................................... 3. Surat Jaminan ini berlaku selama …….. (……dalam huruf………) hari kalender dan efektif mulai dari tanggal …………… sampai dengan tanggal …………… 4. Jaminan ini berlaku apabila : a. TERJAMIN tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut pada waktunya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak; b. Pemutusan kontrak akibat kesalahan TERJAMIN. 5. PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat setelah menerima tuntutan pencairan secara tertulis dari PENERIMA JAMINAN berdasar Keputusan PENERIMA JAMINAN mengenai pengenaan sanksi akibat TERJAMIN cidera janji. 6. Menunjuk pada Pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa PENJAMIN melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda TERJAMIN lebih dahulu disita dan dijual guna dapat melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 KUH Perdata. Dikeluarkan di …………………… pada tanggal ……………………... TERJAMIN


__________________


__________________

170

BMKG Lampung

Jaminan Uang Muka dari Bank

[Kop Bank Penerbit Jaminan] GARANSI BANK sebagai JAMINAN UANG MUKA No. ........................................

Contoh

Yang bertanda tangan dibawah ini : .......................................................................... dalam jabatan selaku ........................................................ dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama ........................................ [nama bank] berkedudukan di ........................................ [alamat] untuk selanjutnya disebut :

PENJAMIN

dengan ini menyatakan akan membayar kepada : Nama : ........................................ [nama PPK] Alamat : ........................................ selanjutnya disebut :

PENERIMA JAMINAN

sejumlah uang Rp ................................................................................ (terbilang ................................................................................ ...................................) sebagai Jaminan Uang Muka untuk pekerjaan ........... dalam bentuk garansi bank, apabila : Nama : ........................................ [nama penyedia] Alamat : ........................................ selanjutnya disebut:

YANG DIJAMIN

ternyata sampai batas waktu yang ditentukan, namun tidak melebihi tanggal batas waktu berlakunya Garansi Bank ini, lalai/tidak memenuhi kewajibannya kepada Penerima Jaminan berupa : Yang Dijamin tidak memenuhi kewajibannya melakukan pembayaran kembali Uang Muka yang sudah diterima Yang Dijamin kepada Penerima Jaminan sebagaimana ditentukan dalam Dokumen Kontrak. Garansi Bank ini dikeluarkan dengan ketentuan sebagai berikut : 1. Garansi Bank berlaku selama …………. (…….…dalam huruf……....) hari kalender, dari tanggal …………. s.d. ………….atas dasar Surat Perjanjian/Kontrak dari Penerima Jaminan No……….Tanggal………. 2. Tuntutan pencairan atau klaim dapat diajukan secara tertulis denganmelampirkan Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal jatuh tempo Garansi Bank sebagaimana tercantum dalam butir 1. 3. Penjamin akan membayar kepada Penerima Jaminan sejumlah nilai jaminan tersebut di atas atau sisa Uang Muka yang belum dikembalikan Yang Dijamin dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat setelah menerima tuntutan pencairan dari Penerima Jaminan berdasar Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan mengenai pengenaan sanksi akibat Yang Dijamin cidera janji/lalai/tidak memenuhi kewajibannya.


171

BMKG Lampung

4. Penjamin melepaskan hak-hak istimewanya untuk menuntut supaya benda-benda yang diikat sebagai jaminan lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutang Yang Dijamin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 5. Garansi Bank ini tidak dapat dipindahtangankan atau dijadikan jaminankepada pihak lain. 6. Segala hal yang mungkin timbul sebagai akibat dari Garansi Bank ini, masing-masing pihak memilih domisili hukum yang umum dan tetap di Kantor Pengadilan Negeri ………….. Dikeluarkan di Pada tanggal

: :

[Bank] Materai Rp. 6.000,00 Untuk keyakinan, pemegang Garansi Bank disarankan untuk mencocokkan Garansi ini ke _____[bank]


____________ Pemimpin

172

BMKG Lampung

Jaminan Pelaksanaan dari Asuransi/Perusahaan Penjaminan


JAMINAN PELAKSANAAN Nomor Jaminan : ...................................

Nilai : ...................................

1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami : ................................... [nama], ……. [alamat] sebagaiPenyedia, selanjutnya disebut TERJAMIN, da ............... [nama penerbit jaminan], ................................... [alamat] sebagai Penjamin, selanjutnya disebut sebagai PENJAMIN, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada ................................... [nama PPK], ...................................... [alamat] sebagai Pemilik Pekerjaan, selanjutnya disebut PENERIMA JAMINAN atas uang sejumlah Rp .................... ............... (terbilang ...................................) 2. Maka kami, TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana TERJAMIN tidak memenuhi kewajiban dalam melaksanakan pekerjaan ................. yang telah dipercayakan kepadanya atas dasar Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) dari PENERIMA JAMINAN No. ................................... tanggal ................................... 3. Surat Jaminan ini berlaku selama …….. (……dalam huruf………) hari kalender dan efektif mulai dari tanggal …………… sampai dengan tanggal …………… 4. Jaminan ini berlaku apabila : a. TERJAMIN tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut pada waktunya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak; b. Pemutusan kontrak akibat kesalahan TERJAMIN. 5. PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat setelah menerima tuntutan pencairan secara tertulis dari PENERIMA JAMINAN berdasar Keputusan PENERIMA JAMINAN mengenai pengenaan sanksi akibat TERJAMIN cidera janji. 6. Menunjuk pada Pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa PENJAMIN melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda TERJAMIN lebih dahulu disita dan dijual guna dapat melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 KUH Perdata. 7. Tuntutan pencairan terhadap PENJAMIN berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini. Dikeluarkan di …………………… pada tanggal ……………………... TERJAMIN


__________________


__________________

173

BMKG Lampung

Jaminan Uang Muka dari Bank


Contoh


PENJAMIN


PENERIMA JAMINAN

sejumlah uang Rp ................................................................................ (terbilang ................................................................................ ...................................) sebagai Jaminan Uang Muka untuk pekerjaan ........... dalam bentuk garansi bank, apabila : Nama : ........................................ [nama penyedia] Alamat : ........................................ selanjutnya disebut: YANG DIJAMIN ternyata sampai batas waktu yang ditentukan, namun tidak melebihi tanggal batas waktu berlakunya Garansi Bank ini, lalai/tidak memenuhi kewajibannya kepada Penerima Jaminan berupa : Yang Dijamin tidak memenuhi kewajibannya melakukan pembayaran kembali Uang Muka yang sudah diterima Yang Dijamin kepada Penerima Jaminan sebagaimana ditentukan dalam Dokumen Kontrak. Garansi Bank ini dikeluarkan dengan ketentuan sebagai berikut : 1. Garansi Bank berlaku selama …………. (…….…dalam huruf……....) hari kalender, dari tanggal …………. s.d. ………….atas dasar Surat Perjanjian/Kontrak dari Penerima Jaminan No……….Tanggal………. 2. Tuntutan pencairan atau klaim dapat diajukan secara tertulis dengan melampirkan Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal jatuh tempo Garansi Bank sebagaimana tercantum dalam butir 1. 3. Penjamin akan membayar kepada Penerima Jaminan sejumlah nilai jaminan tersebut di atas atau sisa Uang Muka yang belum dikembalikan Yang Dijamin dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat setelah menerima tuntutan pencairan dari Penerima Jaminan berdasar Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan mengenai pengenaan sanksi akibat Yang Dijamin cidera janji/lalai/tidak memenuhi kewajibannya. 4. Penjamin melepaskan hak-hak istimewanya untuk menuntut supaya benda-benda yang diikat sebagai jaminan lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutang Yang Dijamin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dokumen Pengadaan Rehab BangunanTower Lampung

174

BMKG Lampung

5. Garansi Bank ini tidak dapat dipindahtangankan atau dijadikan jaminan kepada pihak lain. 6. Segala hal yang mungkin timbul sebagai akibat dari Garansi Bank ini, masing-masing pihak memilih domisili hukum yang umum dan tetap di Kantor Pengadilan Negeri………….

Dikeluarkan di Pada tanggal

: :



____________ Pemimpin

175

BMKG Lampung

Jaminan Uang Muka dari Asuransi/Perusahaan Penjaminan


JAMINAN UANG MUKA Nomor Jaminan : ........................................

Nilai : ..................................

1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami : ........................................ [nama], ........................................ [alamat] sebagai Penyedia, selanjutnya disebut TERJAMIN, dan ........................................ [nama penerbit jaminan], ........................................ [alamat] sebagai Penjamin, selanjutnya disebut sebagai PENJAMIN, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada ...................................... [nama PPK], ........................................ [alamat] sebagai Pemilik Pekerjaan, selanjutnya disebut PENERIMA JAMINAN atas uang sejumlah Rp........................................(terbilang) 2. Maka kami, TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana TERJAMIN tidak memenuhi kewajiban dalam melaksanakan pekerjaan .................. yang telah dipercayakan kepadanya atas dasar Surat Penunjukan Pemenang Barang/Jasa (SPPBJ) dari PENERIMA JAMINAN No. ................... tanggal ..........................atas dasar Surat Perjanjian/Kontrak dari Penerima Jaminan No………........Tanggal…………… 3. Surat Jaminan ini berlaku selama …….. (............dalam huruf.................) hari kalender dan efektif mulai dari tanggal ................... sampai dengan tanggal ........................................ 4. Jaminan ini berlaku apabila : TERJAMIN tidak memenuhi kewajibannya melakukan pembayaran kembali kepada PENERIMA JAMINAN senilai Uang Muka yang wajib dibayar menurut Dokumen Kontrak. 5. PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN sejumlah nilai jaminan tersebut di atas atau sisa Uang Muka yang belum dikembalikan TERJAMIN dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat setelah menerima tuntutan pencairan secara tertulis dari PENERIMA JAMINAN berdasar Keputusan PENERIMA JAMINAN mengenai pengenaan sanksi akibat TERJAMIN cidera janji. 6. Menunjuk pada Pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa PENJAMIN melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda TERJAMIN lebih dahulu disita dan dijual guna dapat melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 KUH Perdata. 7. Tuntutan pencairan terhadap PENJAMIN berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini. Dikeluarkan di …………………… pada tanggal ……………………... TERJAMIN


__________________


__________________

176

BMKG Lampung

Jaminan Pemeliharaan dari Bank


Contoh


PENJAMIN


PENERIMA JAMINAN

sejumlah uang Rp ................................................................................ (terbilang ................................................................................ ...................................) sebagai Jaminan Uang Muka untuk pekerjaan ........... dalam bentuk garansi bank, apabila : Nama : ........................................ [nama penyedia] Alamat : ........................................ selanjutnya disebut: YANG DIJAMIN ternyata sampai batas waktu yang ditentukan, namun tidak melebihi tanggal batas waktu berlakunya Garansi Bank ini, lalai/tidak memenuhi kewajibannya kepada Penerima Jaminan berupa : Yang Dijamin tidak memenuhi kewajibannya melakukan pemeliharaan sebagaimana ditentukan dalam Dokumen Kontrak. Garansi Bank ini dikeluarkan dengan ketentuan sebagai berikut : 1. Garansi Bank berlaku selama …………. (…….…dalam huruf……....) hari kalender, dari tanggal …………. s.d. ………….atas dasar Surat Perjanjian/Kontrak dari Penerima Jaminan No……….Tanggal………. 2. Tuntutan pencairan atau klaim dapat diajukan secara tertulis dengan melampirkan Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal jatuh tempo Garansi Bank sebagaimana tercantum dalam butir 1. 3. Penjamin akan membayar kepada Penerima Jaminan sejumlah nilai jaminan tersebut di atas atau sisa Uang Muka yang belum dikembalikan Yang Dijamin dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat setelah menerima tuntutan pencairan dari Penerima Jaminan berdasar Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan mengenai pengenaan sanksi akibat Yang Dijamin cidera janji/lalai/tidak memenuhi kewajibannya. 4. Penjamin melepaskan hak-hak istimewanya untuk menuntut supaya benda-benda yang diikat sebagai jaminan lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutang Yang Dijamin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dokumen Pengadaan Rehab BangunanTower Lampung

177

BMKG Lampung

5. Garansi Bank ini tidak dapat dipindahtangankan atau dijadikan jaminan kepada pihak lain. 6. Segala hal yang mungkin timbul sebagai akibat dari Garansi Bank ini, masing-masing pihak memilih domisili hukum yang umum dan tetap di Kantor Pengadilan Negeri………….

Dikeluarkan di Pada tanggal

: :



____________ Pemimpin

178

BMKG Lampung

Jaminan Pemeliharaan dari Asuransi/Perusahaan Penjaminan


JAMINAN PEMELIHARAAN Nomor Jaminan : ........................................

Nilai : ..................................

1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami : ........................................ [nama], ........................................ [alamat] sebagai Penyedia, selanjutnya disebut TERJAMIN, dan ........................................ [nama penerbit jaminan], ........................................ [alamat] sebagai Penjamin, selanjutnya disebut sebagai PENJAMIN, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada ...................................... [nama PPK], ........................................ [alamat] sebagai Pemilik Pekerjaan, selanjutnya disebut PENERIMA JAMINAN atas uang sejumlah Rp........................................(terbilang) 2. Maka kami, TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana TERJAMIN tidak memenuhi kewajiban dalam melaksanakan pekerjaan .................. yang telah dipercayakan kepadanya atas dasar Surat Penunjukan Pemenang Barang/Jasa (SPPBJ) dari PENERIMA JAMINAN No. ................... tanggal ..........................atas dasar Surat Perjanjian/Kontrak dari Penerima Jaminan No………........Tanggal…………… 3. Surat Jaminan ini berlaku selama …….. (............dalam huruf.................) hari kalender dan efektif mulai dari tanggal ................... sampai dengan tanggal ........................................ 4. Jaminan ini berlaku apabila : TERJAMIN tidak memenuhi kewajibannya melakukan pembayaran kembali kepada PENERIMA JAMINAN senilai Uang Muka yang wajib dibayar menurut Dokumen Kontrak. 5. PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN sejumlah nilai jaminan tersebut di atas atau sisa Uang Muka yang belum dikembalikan TERJAMIN dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat setelah menerima tuntutan pencairan secara tertulis dari PENERIMA JAMINAN berdasar Keputusan PENERIMA JAMINAN mengenai pengenaan sanksi akibat TERJAMIN cidera janji. 6. Menunjuk pada Pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa PENJAMIN melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda TERJAMIN lebih dahulu disita dan dijual guna dapat melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 KUH Perdata. 7. Tuntutan pencairan terhadap PENJAMIN berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini. Dikeluarkan di …………………… pada tanggal ……………………... TERJAMIN


__________________


__________________

179

BMKG Lampung

D. BENTUK SURAT KETERANGAN DUKUNGAN KEUANGAN DARI BANK Surat Keterangan Dukungan Keuangan

Contoh

[Kop Bank Penerbit Dukungan Keuangan] SURAT KETERANGAN DUKUNGAN KEUANGAN No. ........................................ Yang bertanda tangan dibawah ini : ........................................................................ dalam jabatan selaku ....................................................... dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama .................................................. [nama bank] berkedudukan di....................................................... [alamat] Dalam rangka memenuhi persyaratan kualifikasi pengadaan pekerjaan................................... pada ...................................... dengan ini menerangkan kesediaan memberikan dukungan keuangan kepada : Nama Perusahaan Alamat Nomor Rekening Nama Penanggung Jawab

: ....................................................... : ....................................................... : ....................................................... : .......................................................

Apabila Perusahaan tersebut diatas dinyatakan lulus dan ditetapkan sebagai Pemenang, maka Bank .................. bersedia mendukung pelaksanaan pekerjaan dengan dana paling kurang Rp. .................. (terbilang ..................). Demikian Surat Keterangan Dukungan Keuangan diberikan untuk pergunakan semestinya. Dikeluarkan di Pada tanggal

: :

[Bank] Materai Rp. 6.000,00

_________________ Nama dan Jabatan

Untuk keyakinan, pemegang Dukungan Keuangan Dari Bank disarankan untuk mengkonfirmasi ke ……….[bank]


180

Tanggal : 16 Februari 2016 UNTUK PENGADAAN PEKERJAAN : REHAB BANGUNAN TOWER LAMPUNG

Recommend Documents