Lampiran Surat No. 125/EQ.S/II/2016 tanggal 12 Februari 2016 PENGUMUMAN HASIL KEGIATAN PENILAIAN AWAL KINERJA PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (PHPL) Bersama ini kami sampaikan hasil kegiatan Penilaian Kinerja PHPL sebagai berikut: I. Nama LP-PHPL : PT EQUALITY INDONESIA Nomor Akreditasi : LP-PHPL-013-IDN Alamat : Jl. Raya Sukaraja 72 Ciater, Bogor 16710 Telp. : +62251 7550722, 7157103 Fax. : +62251 7550724 Email :
[email protected] Website : http://www.equalityindonesia.com Telah melaksanakan Kegiatan Penilaian Awal Kinerja PHPL Terhadap: II. Nama IUPHHK-HA : PT AYA YAYANG INDONESIA No. SK IUPHHK-HA : SK.840/Kpts-II/1999 Luas : ± 87.241 Ha Lokasi : Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan Alamat Kantor : Jl. Kapten P. Tendean No. 84/99, Banjarmasin, Kalimanatan Selatan III. Waktu Pelaksanaan : 11 -19 Januari 2016 IV. Hasil Penilaian : NILAI AKHIR PENILAIAN KINERJA PHPL PREDIKAT LULUS SEHINGGA PT AYA YAYANG INDONESIA BERHAK MENDAPATKAN SERTIFIKAT PHPL. Demikian, pengumuman ini disampaikan agar pihak yang berkepentingan maklum. Bogor, 12 Februari 2016 PT EQUALITY INDONESIA
Amin Muchakim, S.Hut Direktur Sertifikasi Hutan
Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari LPPHPL – 013 – IDN
SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA PT EQUALITY INDONESIA Nomor: 204/EQI-KEP.Cert/II/2016 TENTANG PENERBITAN SERTIFIKAT PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (PHPL) PADA IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU HUTAN ALAM (IUPHHK-HA) PT AYA YAYANG INDONESIA DI KABUPATEN TABALONG PROVINSI KALIMANTAN SELATAN SK IUPHHK-HA NOMOR: SK.840/KPTS-II/1999 TANGGAL 6 OKTOBER 1999 DENGAN LUAS ± 87.241 HEKTAR DIREKTUR UTAMA PT EQUALITY INDONESIA Menimbang: a. bahwa Tim Auditor PT EQUALITY Indonesia telah melaporkan hasil Penilaian/Verifikasi dalam Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) pada PT AYA YAYANG INDONESIA sesuai dengan Berita Acara Penyerahan Laporan (EQI-F090) tanggal 1 Februari 2016; b. bahwa Tim Auditor PT EQUALITY Indonesia telah menyampaikan Usulan Lembar Rekomendasi Nomor: 016/EQI-F037 tanggal 1 Februari 2016 dan Tinjauan Hasil Pemeriksaan oleh Pengambil Keputusan Nomor: 183/EQI-F039 tanggal 6 Februari 2016 dan pernyataan pemeriksaan yang telah disahkan oleh Pengambil Keputusan; c. bahwa hasil Pengambilan Keputusan Penilaian Kinerja PHPL bagi PT AYA YAYANG INDONESIA sebagaimana tercantum dalam Tabel Rekapitulasi Nilai Indikator Penilaian/Verifikasi (EQI-F077) Nomor Urut: 202 tanggal 6 Februari 2016 menunjukkan total nilai kinerja akhir 6 indikator PHPL berpredikat BAIK dan 16 indikator bernilai SEDANG, tidak terdapat Verifier Dominan yang bernilai BURUK, serta pemenuhan terhadap Standar Verifikasi Legalitas Kayu adalah MEMENUHI; d. bahwa dengan hasil Pengambilan Keputusan sebagaimana huruf d, sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor: P.14/VI-BPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2014 jo P.1/VI-BPPHH/2015 tanggal 16 Januari 2015, kepada PT AYA YAYANG INDONESIA telah memenuhi syarat untuk diberikan Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (S-PHPL). Mengingat: 1.
2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Undang-Undang Nomor: 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor: 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang; Peraturan Pemerintah Nomor: 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional; Peraturan Pemerintah Nomor: 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor: 3 Tahun 2008 dan Nomor: 16; Peraturan Presiden Nomor: 10 Tahun 2008 tentang Penggunaan Sistem Elektronik dalam Kerangka Indonesia National Single Window; ISO/IEC Guide 65-1996 (Pedoman BSN 401-2000) Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Produk; Pedoman KAN 402 – 2007 – Panduan Interpretasi untuk Butir-Butir Pedoman BSN 4012000: Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Produk; ISO/IEC Guide 23:1982 : Methods of Indicating Confirmity with Standards for Third-party Certification Systems: ISO/IEC 17065:2012 (SNI ISO/IEC 17065:2012): Penilaian Kesesuaian – Persyaratan untuk Lembaga Sertifikasi Produk, Proses dan Jasa. Halaman 1 dari 4
Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari LPPHPL – 013 – IDN
9. 10. 11.
12. 13. 14. 15. 16.
17.
18. 19. 20. 21. 22. 23.
24.
ISO/IEC 19011:2011 (SNI ISO-19011-2012) : Panduan Audit Sistem Manajemen (Guidelines for Auditing Management Systems); ISO/IEC 17021:2011 (SNI ISO/IEC 17021:2011): Penilaian Kesesuaian Persyaratan Lembaga Audit dan Sertifikasi Sistem Manajemen; Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.95/Menhut-II/2014 tanggal 12 Juni 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 tentang Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak; Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.7/Menhut-II/2011 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kehutanan; Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.641/Menhut-II/2011 tentang Penetapan Tanda V-Legal; Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.418/Menhut-VI/2012 tentang Sistem Informasi Verifikasi Legalitas Kayu; Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.18/Menhut-II/2013 tanggal 18 Maret 2013 tentang Informasi Verifikasi Legalitas Kayu melalui Portal Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK) dan Penerbitan Dokumen V-Legal; Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.41/Menhut-II/2014 Tanggal 10 Juni 2014 Tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang Berasal dari Hutan Alam sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.43/Menlhk-Setjen/2015 tanggal 12 Agustus 2015; Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.42/Menhut-II/2014 Tanggal 10 Juni 2014 Tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang Berasal dari Hutan Tanaman Industri pada Hutan Produksi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.42/Menlhk-Setjen/2015 tanggal 12 Agustus 2015; Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 28/M-DAG/Per/6/2009 tentang Ketentuan Pelayanan Perijinan Ekspor dan Impor dengan Sistem Elektronik melalui INATRADE dalam kerangka Indonesia National Single Window; Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 97/M-DAG/PER/12/2014 tanggal 24 Desember 2014 jo. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 66/M-DAG/PER/8/2015 tanggal 27 Agustus 2015 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan; Perjanjian Kerjasama antara Komite Akreditasi Nasional (KAN) dengan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) tentang Penggunaan Tanda V-Legal; DPLS 13 Rev.0: Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) dan perubahannya; DPLS 14 Rev.0: Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu dan perubahannya; Sertifikat Akreditasi Komite Akreditasi Nasional (KAN) Nomor: LPPHPL-013-IDN tanggal 2 September 2010 yang diberikan kepada PT EQUALITY Indonesia sebagai Lembaga Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dengan memenuhi ISO/IEC 17021: 2011 Penilaian Kesesuaian – Persyaratan Lembaga Penyelenggara Audit dan Sertifikasi Sistem Manajemen yang diperpanjang pada tanggal 2 September 2014 dengan masa berlaku sampai dengan 1 September 2018 dan pengesahan dari Menteri Kehutanan melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.5842/Menhut-VI/BPPHH/2010, tanggal 2 September 2010 yang diperbaharui dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.6067/Menhut-VI/BPPHH/2012 tanggal 5 Nopember 2012 tentang Penetapan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) dan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP & VI); Sertifikat Akreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) Nomor: LVLK-006-IDN tanggal 18 Agustus 2011 yang diberikan kepada PT EQUALITY Indonesia sebagai Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu dengan memenuhi ISO Guide 65:1996 General requirement for bodies operating product certification systems dengan masa berlaku sampai dengan 17 Agustus 2015 yang diperbaharui dengan sertifikat Re-Akreditasi tanggal 18 Agustus 2015 dengan masa berlaku sampai 17 Agustus 2019 dan pengesahan dari Menteri Halaman 2 dari 4
Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari LPPHPL – 013 – IDN
Kehutanan melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.6202/MenhutVI/BPPHH/2011 tanggal 26 Agustus 2011 yang diperbaharui dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.6067/Menhut-VI/BPPHH/2012 tanggal 5 Nopember 2012 tentang Penetapan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) dan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP & VI); 25. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor: P.14/VI-BPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2014 jo P.1/VI-BPPHH/2015 tanggal 16 Januari 2015 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK); 26. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor: P.5/VI-BPPHH/2013 tanggal 17 September 2013 tentang Pedoman Persetujuan Hak Akses atau Nota Kesepahaman dalam Penyediaan dan Pelayanan Informasi Verifikasi Legalitas Kayu melalui Portal Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK); 27. Manual EQUALITY Certification beserta Dokumen Sistem Sertifikasi PT EQUALITY Indonesia. Memperhatikan: 1.
Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor: 163/EQ-F065/X/2015 tanggal 8 Oktober 2015 MEMUTUSKAN:
Menetapkan: PENERBITAN SERTIFIKAT PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (PHPL) PADA IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU HUTAN ALAM (IUPHHK-HA) PT AYA YAYANG INDONESIA DI KABUPATEN TABALONG PROVINSI KALIMANTAN SELATAN SK IUPHHK-HA NOMOR: SK.840/KPTS-II/1999 TANGGAL 6 OKTOBER 1999 DENGAN LUAS ± 87.241 HEKTAR PERTAMA
KEDUA
KETIGA
KEEMPAT
KELIMA
KEENAM
: PT AYA YAYANG INDONESIA (Pemegang Sertifikat) dinyatakan “LULUS” karena tidak terdapat Verifier Dominan yang bernilai BURUK, serta pemenuhan terhadap Standar Verifikasi Legalitas Kayu adalah MEMENUHI sesuai Peraturan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan Nomor P.14/VIBPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2014 jo P.1/VI-BPPHH/2015 tanggal 16 Januari 2015 dan berhak mendapatkan Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (S-PHPL) Nomor 030/EQC-PHPL/II/2016. : Sertifikat mulai berlaku dari tanggal 6 Februari 2016 sampai dengan 5 Februari 2021 selama PT AYA YAYANG INDONESIA (Pemegang Sertifikat) tetap memenuhi persyaratan standar sesuai Perdirjen BUK P.14/VIBPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2014 jo P.1/VI-BPPHH/2015 tanggal 16 Januari 2015. : Sertifikat dan Logo yang diterbitkan oleh PT EQUALITY Indonesia dapat dipergunakan oleh Pemegang Sertifikat untuk tujuan publikasi dan promosi di media cetak, brosur ataupun iklan di televisi sebagaimana Panduan Sistem yang ditetapkan. : PT EQUALITY Indonesia akan memberikan hak/sublisensi penggunaan Tanda V-Legal kepada Pemegang Sertifikat melalui “Perjanjian Penggunaan Tanda V-Legal”, mencakup kewajiban dan hak PT EQUALITY Indonesia serta kewajiban dan hak Pemegang Sertifikat. : Pemegang Sertifikat harus melaporkan kepada PT EQUALITY Indonesia apabila terjadi hal-hal yang mempengaruhi kinerja PHPL dan/atau sistem legalitas kayu, perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan, perubahan struktur atau manajemen Pemegang Sertifikat. : PT EQUALITY Indonesia akan melakukan penilaian/verifikasi lebih lanjut terhadap kondisi sebagaimana Diktum KELIMA melalui Penilikan (surveillance) atau Percepatan Penilikan (Audit Khusus). Halaman 3 dari 4
Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari LPPHPL – 013 – IDN
KETUJUH
: Penilikan (Surveillance) dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali selama masa berlaku sertifikat dan segala biaya yang diperlukan untuk penilikan dibebankan kepada Pemegang Sertifikat sesuai kesepakatan. KEDELAPAN : Percepatan Penilikan (Audit Khusus) dapat dilakukan apabila diperlukan; dengan segala biaya dibebankan kepada Pemegang Sertifikat sesuai kesepakatan; untuk menindaklanjuti kondisi-kondisi yang berkaitan dengan: a. Masukan dari Pemantau Independen (PI) berkaitan dengan kinerja Pemegang Sertifikat; b. Informasi lain yang menunjukkan Pemegang Sertifikat tidak memenuhi lagi persyaratan sesuai standar yang berlaku; c. Laporan dari Pemegang Sertifikat terhadap kondisi sebagaimana diktum KELIMA; d. Perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan; e. Pemenuhan standar kembali sebagai tindak lanjut terhadap pengaktifan sertifikat yang dibekukan sertifikasinya. KESEMBILAN : Sertifikat dapat dibekukan apabila Pemegang Sertifikat tidak bersedia dilakukan penilikan sesuai jangka waktu yang ditetapkan atau terdapat temuan ketidaksesuaian yang tidak dilakukan tindakan koreksi/perbaikan sebagai hasil Penilikan, Audit Khusus atau hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak). KESEPULUH : Sertifikat dapat dicabut apabila: a. Pemegang Sertifikat tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3 (tiga) bulan penetapan pembekuan sertifikat; b. Secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain melakukan penebangan di luar blok yang sudah ditentukan, pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM), membeli dan/atau menerima dan/atau menyimpan dan/atau mengolah dan/atau menjual kayu ilegal; c. Pemegang Sertifikat kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya atau izin usahanya dicabut; d. Hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak). KESEBELAS : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di: Bogor Pada Tanggal: 6 Februari 2016 PT EQUALITY Indonesia
Ir. Agustri Warsono Direktur Utama
Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.: 1. Direktur Utama PT AYA YAYANG INDONESIA; 2. Direktur Jenderal Pengeloaan Hutan Produksi Lestari u.p. Direktur Usaha Hutan Produksi di Jakarta; 3. Sekretaris Direktorat Pengeloaan Hutan Produksi Lestari u.p. Kepala Bagian Program dan Pelaporan. Halaman 4 dari 4
RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHPL (1) Identitas LP-PHPL : a. Nama Lembaga b. Nomor Akreditasi c. Alamat d. Nomor Telepon Nomor Fax E-mail e. Direktur f. Tim Audit
: : : : : : : :
PT EQUALITY INDONESIA LPPHPL- 013-IDN Jln. Raya Sukaraja No. 72 Kabupaten Bogor 0251-7550722 0251-7550324
[email protected] Agustri Warsono Hermansyah Putra, S.Hut (L. Auditor/Auditor Ekologi) Setiaji Heri, S.Hut (Auditor Ekologi) Asep Kurniawan, S.Hut (Auditor Prasyarat) Taryadi, S.P (Auditor Sosial) Ir. Irin Wedalia (Auditor Verifikasi Legalitas Kayu) g. Tim Pengambilan Keputusan : Ir. Agustri Warsono (Ketua Tim Pengambil Keputusan) Amin Muchakim, S. Hut (Anggota) Ir. Heri Binawan (Anggota) Amir Fadhillah, S.Sos, M.Si (Anggota) (2) Identitas Auditee : Nama Pemegang Izin
: PT AYA YAYANG INDONESIA
SK IUPHHK-HA
: 840/Kpts-II/1999
Tanggal
: 06 Oktober 1999
Luas Areal
: ± 87.241 Hektar
Lokasi
: Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan
Alamat kantor
: Jl. Kapten P Tendean No. 84/99, Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan Telp : 0511-3252468, Fax. : 0511-3255006
Susunan Komisaris dan Direksi : a. Susunan Komisaris - Komisaris Utama - Komisaris
b. Susunan Direksi - Direktur Utama EQI-F102.1.0/20120126
: Ny. Harlina Tjandinegara : Bujung Hasili Sunarti Arifin Durmawel H. Eduard bin H. Tarmidji : F.X Soedibyo Halaman 1 dari 15
- Direktur Keuangan : Emilia - Direktur Operasional : Hartawan Tan - Direktur Marketing : Inge Tjandra (3) Ringkasan Tahapan Penilaian: Tahapan
Waktu dan Tempat
Ringkasan Catatan
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan
11 Januari 2016
Koordinasi dengan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan dan BP2HP Wilayah XI di Banjarbaru. Koordinasi bertujuan untuk menyampaikan rencana Penilaian Awal Kinerja PHPL di PT Aya Yayang Indonesia (Auditee) dan meminta masukan terkait dengan kinerja Auditee selama ini
Konsultasi Publik
12 Januari 2016
Konsultasi publik dilakukan di Balai Latihan Kerja, Dinas Sosial dan Tenaga Kerja, Kabupaten Tabalong. Konsultasi publik dihadari oleh perwakilan instansi kehutanan, BP2HP, kepala desa sekitar wilayah kerja auditee, dan Polisi Hutan setempat. Konsultasi Publik bertujuan untuk menampung aspirasi, saran dan masukan para pihak terkait kegiatan operasional auditee
Pertemuan Pembukaan
13 Januari 2016
Pertemuan dilaksanakan di Kantor Camp PT Aya Yayang Indonesia di KM 61, Desa Dambung, Kecamatan Bintang Ara, Kabupaten Tabalong. Perkenalan anggota Tim Audit, menyampaikan tujuan dan ruang lingkup penilaian, menyampaikanjadwal/rencana kerja penilaian, menyampaikan metodologi dan prosedur penilaian, serta mengkonfirmasikan kepada Auditee tentang tanggal, waktu, tempat, dan peserta pertemuan penutupan. Pertemuan pembukaan diakhiri dengan pembuatan BAP
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan
13 – 17 Januari 2016
Tim Audit menghimpun, mempelajari data dan dokumen Auditee dan menganalisis menggunakan kriteria dan indikator pada Lampiran 1 dan Lampiran 2.1 Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014. Untuk menguji kebenaran data, Tim Audit melakukan pengamatan, pencatatan, uji petik, dan menganalisis menggunakan kriteria dan indikator pada Lampiran 1.1 dan Lampiran 2.1Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014.
Pertemuan Penutupan
17 Januari 2016
Menyampaikan ucapan terima kasih kepada Auditee atas bantuan dan kerjasamanya selama penilaian. Menyampaikan Daftar Periksa PHPL. Memberitahukan temuan observasi dan ketidaksesuaian. Membacakan atau memperlihatkan laporan ringkasan ketidaksesuaian. Pertemuan Penutupan diakhiri dengan pembuatan
EQI-F102.1.0/20120126
Halaman 2 dari 15
Tahapan
Waktu dan Tempat
Ringkasan Catatan BAP
Pengambilan Keputusan
(4)
4 Januari 2016
Rapat Pengambilan Keputusan (PK) menelaah hasilhasil dan kesimpulan penilaian yang telah disampaikan Tim Auditor untuk menjamin bahwa penilaian telah dilaksanakan secara efektif dan efisien sesuai dengan Prosedur PT EQUALITY Indonesia serta mengambil keputusan mengenai predikat kinerja PHPL Auditee.
Resume Hasil Penilaian : Kriteria/Indikator
Nilai
Ringkasan Justifikasi
A. Penilaian Kinerja PHPL 1. Prasyarat 1.1. Kepastian Kawa-san Pemegang Izin IUPHHKHA
SEDANG (80,00%)
Ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas lengkap sesuai dengan tingkat realisasi pelaksanaan tata batas yang telah dilakukan (Baik, 3). Realisasi tata batas sudah temu gelang atas nama pemegang izin lain namun Auditee belum melakukan rekonstruksi batas (Sedang, 2). Tidak ada konflik batas dengan pihak lain (Baik, 3). Diverifikasi tetapi tidak dapat diterapkan (Not Applicable). Tedapat bukti upaya pemegang izin untuk mendata & melaporkan seluruh penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan kepada instansi yang berwenang. (Baik, 3).
1.2. Pemegang Pengelolaan
SEDANG (77,78%)
Dokumen visi dan misi tersedia, legal dan sesuai dengan kerangka PHL (Baik, 3). Sosialisasi beru dilakukan pada level pemegang izin (Sedang, 2).
Komitmen Izin/Hak
Implementasi PHL hanya sebagian yang sesuai dengan visi dan misi PHL (Sedang, 2). 1.3. Jumlah dan kecukupan tenaga profesional terlatih dan tenaga teknis pada seluruh tingkatan untuk mendukung pemanfaatan implementasi penelitian, pendidikan dan Latihan
EQI-F102.1.0/20120126
SEDANG (60,00%)
Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan di lapangan tidak tersedia pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan (Buruk, 1). Realisasi peningkatan kompetensi SDM 50-0% dari rencana sesuai kebutuhan (Sedang, 2). Dokumen ketenagakerjaan tersedia tetapi tidak lengkap (Sedang, 2).
Halaman 3 dari 15
Kriteria/Indikator
Nilai
Ringkasan Justifikasi
1.4. Kapasitas dan mekanisme untuk perencanaan pelaksanaan pemantauan periodik, evaluasi dan penyajian umpan balik mengenai kemajuan pencapaian (kegiatan) Pemegang Izin/Hak Pengelolaan
SEDANG (66,67 %)
Tersedia struktur organisasi dan job description tetapi hanya sebagian yang sesuai dengan kerangka PHPL dan telah disahkan oleh Direksi (Sedang, 2). Perangkat SIM tersedia tetapi tenaga pelaksana tidak tersedia (Sedang, 2). Organisasi SPI/internal auditor ada, tetapi belum berjalan dengan efektif untuk mengontrol seluruh tahapan kegiatan (Sedang, 2). Ada sebagian tindakan pencegahan dan perbaikan manajemen berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi (Sedang, 2).
1.5. Persetujuan tanpa paksaan berdasarkan informasi yang lengkap
SEDANG (61,90%)
Kegiatan RKT yang akan mempengaruhi kepentingan hak-hak masyarakat setempat sebagian telah dikonsultasikan namun bukti kegiatan sangat terbatas. (Buruk, 1). Terdapat persetujuan dalam proses tata batas dari para pihak meskipun tata batas atas nama pemegang izin sebelumnya (Sedang, 2) Terdapat persetujuan dalam proses dan pelaksanaan CSR/CD dari sebagian para pihak (Sedang, 2). Terdapat persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung dari sebagian para pihak (Sedang, 2).
SEDANG (77,78%)
PT Aya Yayang Indonesia (PT AYI) telah memiliki dokumen
2. Produksi 2.1. Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari
RKUPHHK-HA Pada Hutan Produksi Berbasis IHMB Untuk Jangka Waktu 10 (Sepuluh) Tahun Periode Tahun 2012 s/d 2021 dan telah mendapat persetujuan dan disahkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.21/BUHA-2/2013 Ditetapkan di Jakarta Tanggal 8 Mei 2013, dilampiri Peta Kerja skala 1 : 50.000 dan tidak dikenai peringatan terkait pemenuhan kewajiban RKU.
(Baik, 3) Penataan areal kerja PT AYI pada blok RKT dan petak hanya sebagian yang sesuai dengan RKUPHHK-HA PT AYI.
(Sedang, 2) Tanda batas blok dan petak kerja RKT PT Aya Yayang
Indonesia hanya sebagian (± 80%) yang terlihat dengan jelas di lapangan. (Sedang, 2)
2.2. Tingkat pemanenan lestari untuk setiap jenis hasil hutan kayu utama dan nir kayu pada setiap tipe ekosistem
EQI-F102.1.0/20120126
SEDANG (75,00%)
PT AYI terletak pada ekosistem hutan hujan tropis tanah kering dan telah memiliki data potensi tegakan dari hasil kegiatan IHMB serta memiliki data potensi tegakan dari hasil Inventarisasi Tegakan Sebelum Tebangan (ITSP) beserta kelengkapan peta pendukungnya berupa peta jalur survey, peta pohon, dan peta kelas hutan. (Baik, 3) PT Aya Yayang Indonesia untuk periode waktu penilaian awal (tahun 2011 s/d 2015) tidak melakukan pengukuran PUP. (Buruk, 1) PT AYI sudah melakukan analisis data potensi dan riap tegakan selama periode waktu penilaian, dan menyampaikan laporan namun belum memanfaatkan hasilnya untuk menyusun perhitungan JTT sendiri (Sedang, 2)
Halaman 4 dari 15
Kriteria/Indikator
Nilai
Ringkasan Justifikasi
2.3. Pelaksanaan penerapan tahapan sistem silvikultur untuk menjamin regenerasi hutan
BAIK (100%)
PT AYI memiliki SOP pelaksanaan tahapan kegiatan sistem silvikultur TPTI yang meliputi kegiatan penataan areal kerja (PAK), pembukaan wilayah hutan (PWH), produksi/pemanenan, penanaman dan pemeliharaan serta perlindungan dan pengamanan hutan serta perapihan dan pembebasan pohon binaan. Isi SOP sudah sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku. (Baik, 3) PT AYI telah melaksanakan SOP seluruh tahapan kegiatan sesuai dengan sistem silvikultur TPTI yang meliputi : penataan areal kerja (PAK), inventarisai tegakan sebelum penebangan (ITSP), pembukaan wilayah hutan (PWH), pemanenan/ penebangan, perapihan, persemaian untuk menunjang kegiatan penanaman dan pemeliharaan, pembebasan pohon binaan serta perlindungan dan pengamanan hutan. (Baik, 3) PT AYI terdapat pohon inti dan pohon yang disisakan (tidak ditebang) dari jenis-jenis komersial yang tersebar merata dalam jumlah yang (dengan mempertimbang-kan kemampuan riap pertumbuhan tegakan setempat) mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan hasil pada rotasi ke-2 berdasarkan hasil kegiatan IHMB sebanyak 107 batang/ha (≥25 batang/Ha). (Baik, 3) PT AYI terdapat pohon induk jenis komersial yang menjamin ketersediaan permudaan tingkat semai dan terdapat permudaan tingkat tiang dan/atau pancang dari jenis-jenis komersial yang tersebar merata dalam jumlah yang (dengan mempertimbangkan kemampuan riap pertumbuhan tegakan setempat) mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan hasil pada rotasi ke-3 sebesar 309 pohon/ha (≥ 100 batang tiang/ha atau jumlah kesetaraannya 400 batang pancang/ha). (Baik, 3)
2.4. Ketersediaan dan penerapan teknologi tepat guna untuk pemanfaatan hutan
BAIK (100%)
PT AYI tersedia Standar Operasional Prosedur (SOP) Reduce
Impact Logging (RIL) mulai terbit tanggal Januari 2011 dengan di revisi ke-1 tanggal Januari 2013 dan revisi ke-2 tanggal Oktober 2015 serta isinya telah sesuai dengan karakteristik kondisi areal kerja. (Baik, 3) PT AYI telah menerapkan prosedur hutan ramah lingkungan (RIL) pada 3 (tiga) atau lebih tahapan kegiatan pemanenan hasil, yaitu penataan areal kerja, ITSP, pembuatan trace jalan, pembuatan peta penyebaran pohon skala 1 : 1.000, produksi, sampai penutupan jalan sarad. (Baik, 3)
Tingkat kerusakan tegakan tinggal rata-rata pada Blok RKT
2015 untuk semua tingkatan permudaan (semai, pancang, tiang, pohon) adalah 8,93% atau kurang dari 15%. (Baik,
3) Rata-rata nilai Faktor Eksploitasi kegiatan penebangan di areal IUPHHK-HA PT. AYI sebesar 0,7 (70,00%). (Baik, 3) 2.5. Realisasi penebangan sesuai dengan rencana kerja penebangan/ pemanenan/
EQI-F102.1.0/20120126
BAIK (90,48%)
PT AYI memiliki dokumen RKTUPHHK-HA Tahun 2011,
2012, 2013, 2014, 2015 disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan. RKT tersebut telah sesuai dengan RKU yang telah disahkan. (Baik, 3) Terdapat peta kerja RKT yang telah disahkan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan dan Peta Kerja
Halaman 5 dari 15
Kriteria/Indikator pemanfaatan pada areal kerjanya
Nilai
Ringkasan Justifikasi RKUPHHK yang disahkan oleh Menteri Kehutanan yang menggambarkan areal (kawasan) yang boleh ditebang/ dipanen/dimanfaatkan/ditanam/dipeliha- ra beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan dilindungi. (Baik, 3)
Terdapat implementasi peta kerja berupa penandaan pada
seluruh batas blok tebangan/dipanen/dimanfaatkan/ ditanam/dipelihara beserta areal yang ditetap-kan sebagai kawasan lindung. (Baik, 3)
Realisasi produksi kayu PT. AYI periode tahun 2011 s/d 2015 berdasarkan Laporan Hasil Produksi sebesar 64.452,08 m3 atau sebesar 37,13% (kurang dari 70%) dari rencana produksi tebangan tahunan dan lokasi panen telah sesuai dengan RKT yang disahkan (Sedang, 3)
2.6. Tingkat investasi dan reinvestasi yang memadai dan memenuhi kebutuhan dalam pengelolaan hutan, administrasi, penelitian dan pengembangan, serta peningkatan kemampuan sumber daya manusia
SEDANG (61,90%)
PT AYI untuk periode tahun 2011 s/d 2014 memiliki nilai rata-rata likuiditas sebesar 213,12% (berada dalam kisaran > 150%), rata-rata solvabilitas sebesar 129,37% (berada dalam kisaran 100%-150%) dan rata-rata rentabilitas sebesar 14,10% atau nilai positif. Catatan Kantor Akuntan Publik terhadap Laporan Keuangan tahun buku terakhir per 31 Desember 2013 dan 2012 adalah wajar tanpa pengecualian. (Baik, 3) PT AYI telah merealisasikan alokasi dana kurang dari 59%, untuk periode tahun 2011 s/d 2013 dari kebutuhan kelola hutan yang seharusnya yaitu 37,14%. (Buruk, 1) Realisasi alokasi anggaran pembangunan hutan PT AYI untuk seluruh bidang kegiatan tetapi kurang proporsional karena terdapat perbedaan alokasi anggaran lebih dari 50% pada RKT 2011, 2012 dan 2013.. (Buruk, 1) Berdasarkan realisasi pembiayaan kegiatan operasional di lapangan dapat berjalan karena sebagian besar kebutuhan biaya dapat terpenuhi walaupun rata-rata pencapaiannya kurang dari 50%. Data Laporan Bulanan TPTI juga menunjukkan bahwa sebagian besar kegiatan dapat dilaksanakan dengan cukup baik, dan namun tata waktunya kadang tidak sesuai dengan rencananya (Sedang, 2) Realisasi kegiatan pembinaan hutan, perlindungan hutan, dan penanaman tanah kosong di areal pemegang izin oleh PT AYI tahun 2011 sebesar 61,67%, tahun 2012 sebesar 50,90%, tahun 2013 sebesar 33,99% dan tahun 2014 sebesar 77,96%, sedangkan untuk realisasi tahun 2015 belum tersedia data (Sedang, 2) Realisasi kegiatan pembinaan hutan yang dilakukan oleh PT AYI dari tahun 2011 s/d 2015 sebesar 65,17% dari yang direncanakan. (Sedang, 2)
BAIK (87,50%)
3. Ekologi 3.1. Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan dilindungi pada setiap tipe hutan
PT. AYI telah mengalokasikan seluruh kawasan lindung yang berada dalam wilayah kerjanya dan telah sesuai dengan kondisi biofisiknya (Baik, 3)
PT. AYI telah merealisasikan 89 % tata batas kawasan lindung yang telah ditetapkan (Baik,3)
EQI-F102.1.0/20120126
Sebagian pihak seperti pemerintah dan perangkat
Halaman 6 dari 15
Kriteria/Indikator
3.2. Perlindungan pengamanan hutan
dan
3.3. Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan
Nilai
Ringkasan Justifikasi desa sedangkan masyarakat belum sepenuhnya mengakui keberadan kawasan lindung (Sedang, 2). Sebagian kecil terdapat laporan pengelolaan yang sesuai dengan RKUPHHK-HA terhadap sebagian kawasan lindung yang ditetapkan (Sedang, 2)
SEDANG (66,66%)
Auditee telah memiliki prosedur perlindungan dan
SEDANG (66,67 %)
Tersedia prosedur pengelolaan yang mencakup
pengamanan hutan sesuai dengan jenis gangguan yang ada, namun format standar dan personil belum sesuai dengan struktur organisasi PT AYI (Sedang, 2) PT. AYI memiliki sarana prasarana kebakaran hutan sebesar 56,4% sesuai dengan ketentuan, tetapi terdapat peralatan yang belum standar dari jenis, jumlah dan fungsi (Sedang, 2) PT. AYI memiliki personil perlindungan dan pengaman hutan sebesar > 50% dari ketentuan yang berlaku sedangkan kualifikasi masih perlu ditingkatkan (Sedang, 2) Auditee telah melakukan kegiatan perlindungan secara preemptif dan sebagian represif, tetapi belum mempertimbangkan jenis-jenis gangguan secara prioritas (Sedang, 3)
3.4. Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka (endangered), jarang (rare), terancam punah (threatened) dan endemik
EQI-F102.1.0/20120126
SEDANG (66,67%)
seluruh dampak terhadap tanah dan air, tetapi format isi dan penanggungjawab prosedur belum distandarkan/diseragamkan (Sedang, 2). Jumlah sarana dan prasarana pengelolaaan dampak terhadap tanah dan air belum sesuai dengan dokumen AMDAL/RKL/RPL namun berfungsi dengan baik (Sedang, 2) PT. AYI memiliki personil pengelolaan dan pemantauan dengan jumlah dan kualifikasi personil sesuai dengan ketentuan (minimal 50%). (Sedang, 2 Terdapat dokumen dan ada implementasi kegiatan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air lebih dari > 50 % (Sedang, 2) PT AYI memiliki dokumen lingkungan (RPL) terhadap tanah dan air sedangkan implementasi baru sebagian sesuai dengan dokumen lingkungan (RPL) (Sedang, 2) Kegiatan pemanfaatan UPHHK-HA PT. AYI terindikasi menimbulkan dampak yang besar dan penting terhadap tanah dan air, serta ada upaya pengelolaan dampak sesuai dokumen lingkungan (Sedang, 2)
PT AYI memiliki prosedur identifikasi terhadap sebagian flora dan fauna dilindungi dan belum mencakup seluruh flora dan fauna dilindungi (Sedang, 2) Terdapat identifikasi flora dan fauna tetapi tidak mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah. Tamanan yang belum teridentifikasi adalah jenis Tamanan obat. Fauna yang telah diidentifikasi adalah beberapa jenis aves, mamalia, jenis reptile belum teridentifikasi (Sedang, 2).
Halaman 7 dari 15
Kriteria/Indikator
Nilai
Ringkasan Justifikasi
3.5. Pengelolaan flora untuk : a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak. b. Perlindungan terhadap species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemic
SEDANG (80,00%)
3.6. Pengelolaan fauna untuk : a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak. b. Perlindungan terhadap species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik
SEDANG (80,00%)
Tersedia prosedur pengelolaan fauna untuk seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin (Baik, 3).
Tersedia prosedur pengelolaan flora untuk seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal PT AYI (Baik, 3) Terdapat implementasi pengelolaan flora tetapi tidak mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin (minimal 50%) (Sedang, 2) Terdapat gangguan terhadap kondisi sebagian species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik yang terdapat di areal PT AYI. (Sedang,2)
Terdapat implementasi pengelolaan fauna tetapi tidak mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin (minimal 50%). (Sedang, 2) Terdapat gangguan tetapi ada upaya penanggulangan gangguan oleh pemegang izin (Sedang, 2).
4. Sosial 4.1. Kejelasan deliniasi kawasan operasional perusahaan/ pemegang izin dengan kawasan masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat
BAIK (85,71%)
Unit Manajemen telah memiliki dokumen/ laporan yang lengkap mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hakhak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang izin (Baik, 3). Unit Manajemen telah memiliki mekanisme penataan batas/rekonstruksi batas kawasan secara partisipatif dan penyelesaian konflik yang diketahui para pihak (Sadang, 2). Unit Manajemen memiliki mekanisme mengenai pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan (Baik, 3) pemanfataan SDH, yang legal, lengkap dan jelas. Unit Manajemen telah memiliki bukti-bukti tentang luas dan batas kawasan pemegang izin dengan sebagian (kawasan yang dimiliki) masyarakat hukum adat/setempat (Sedang, 2). Unit Manajemen telah memperoleh persetujuan oleh sebagian para pihak dan masih ada konflik (Sedang, 2).
4.2. Implementasi tanggung jawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
SEDANG (80,00%)
Unit Manajemen telah memiliki dokumen yang lengkap menyangkut tanggung jawab sosial Pemegang izin sesuai dengan peraturan perundangan yang relevan (Baik, 3). Unit Manajemen telah memiliki mekanisme yang lengkap dan legal tentang pemenuhan kewajiban
EQI-F102.1.0/20120126
Halaman 8 dari 15
Kriteria/Indikator
Nilai
Ringkasan Justifikasi sosial pemegang izin terhadap masyarakat (Baik, 3) Unit Manajemen memiliki bukti-bukti pelaksanaan kegiatan sosialisasi mengenai hak dan kewajibannya terhadap masyarakat dalam mengelola SDH, namun hanya sebagian (Sedang, 2) Unit Manajemen telah memiliki sebagian bukti tentang realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat (Sedang, 2). Unit manajemen telah memiliki sebagian laporan/dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin termasuk ganti rugi (Sedang, 2).
4.3. Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak
SEDANG (76,19%)
Unit Manajemen telah memiliki data dan informasi namun belum lengkap dan jelas tentang masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH (Sedang, 2). Unit Manajemen telah memiliki mekanisme mengenai peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat namun belum lengkap dan jelas (Sedang, 2). Unit Manajemen telah memiliki dokumen rencana mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat yang dilakukan melalui program kelola sosial, yang lengkap dan jelas (Baik, 3). Unit Manajemen telah memiliki bukti implementasi sebagian kegiatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat oleh pemegang izin. Unit Manajemen telah memiliki bukti dokumen/laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak namun masih ada beberapa dokumen laporan yang belum dilengkapi (Baik, 3).
4.4. Keberadaan mekanisme resolusi konflik
SEDANG (77,78%)
Unit Manajemen telah memiliki mekanisme resolusi konflik yang lengkap dan jelas (Baik, 3). Terdapat konflik dan tersedia peta konflik namun belum lengkap (minimal 50%). Unit Manajemen telah memiliki organiasai, sumber daya manusia, dan pendanaan yang kurang memadai dalam mengelola konflik, Unit Manajemen, telah memiliki dokumen/laporan penanganan konflik, namun belum lengkap dan kurang jelas mencakup seluruh potensi dan konflik yang akan terjadi.
4.5. Perlindungan, Pengembangan dan Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kerja
BAIK (83,33%)
Unit Manajemen telah merealisasikan sebagian besar hubungan industrial dengan seluruh karyawan (Baik,3) PT AYI telah merealisasikan sebagian besar (lebih dari 60 %) dari rencana pengembangan kompetensi (Sedang, 2). Unit Manajemen telah memiliki dokumen standar jenjang karir, namun baru sebagian yang telah
EQI-F102.1.0/20120126
Halaman 9 dari 15
Kriteria/Indikator
B. Verifikasi Kayu
Nilai
Ringkasan Justifikasi diimplementasikan (Sedang, 2). Unit Manajemen telah memiliki dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dan telah diimplementasikan (Baik, 3).
Legalitas
1.1. Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produksi 1.1.1. Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan
Kayu (IUPHHK) dan izin lain yang berada dalam kawasan hutan yang dikelola IUPHHK. 1.1.1.a. Dokumen perizinan IUPHHK)
MEMENUHI
Auditee memperoleh IUPHHK-HA berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor : 840/Kpts-II/1999 tanggal 6 Oktober 1999 dengan luas areal hutan ± 87.241 Ha yang berlokasi di Provinsi Kalimantan Selatan. Berdasarkan pemeriksaan antara peta kawasan yang diizinkan dengan Peta Penunjukan Kawasan Hutan Dan Perairan sesuai Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan di Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor : SK.453/Kpts-II/1999, tanggal 17 Juni 1999 Skala 1 : 1.250.000, terlihat jelas bahwa lokasi IUPHHK-HA PT AYI sudah sesuai dengan peruntukannya yaitu pada fungsi kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) dan Hutan Produksi Terbatas (HPT).
MEMENUHI
SPP IIUPHHK diterbitkan melalui surat Nomor : S.393/VI- BIKPHH/2010 Tanggal 7 Mei 2010 sebesar Rp 4.580.152.500,00. Auditee telah melakukan Pembayaran pada tanggal 4 Oktober 2010 sebesar Rp 500.000.000,00 dan Tanggal 16 Desember 2011 sebesar Rp. 4.080.152.500,00 sesuai dengan bukti setor pembayaran IIUPHHK-HA.
Not Applicable (N/A)
Dilakukan verifikasi tetapi tidak dapat diterapkan (Not Applicable) karena di Areal IUPHHK-HA PT Aya Yayang Indonesia (PT AYI) tidak ada penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK. Dari hasil identifikasi yang telah dilakukan oleh Auditee diketahui bahwa terdapat kegiatan pertambangan di dalam areal PT AYI tetapi masih dalam tahap proses eksplorasi seluas 55.561,34 Ha dan telah mencapai 64% dari luas areal PT AYI (87.241 Ha).
legal terkait usaha (SK
1.1.1.b.
Bukti pemenuhan kewajiban Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu. (IIUPHHK). 1.1.1.c. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada).
2.1. RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/ Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang
berwenang. 2.1.1. RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang 2.1.1.a. Dokumen RKUPHHK /RPKH, RKT/ Bagan Kerja/RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang,
EQI-F102.1.0/20120126
MEMENUHI
Dokumen RKUPHHK Periode tahun 2012 s/d 2021 telah mendapatkan pengesahan melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.21/BUHA2/2013 Tanggal 8 Mei 2013 dilampirkan dengan peta skala 1 : 50.000 dan telah mengacu kepada hasil Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala. Dokumen RKTUPHHK-HA PT AYI Tahun 2015 telah
Halaman 10 dari 15
Kriteria/Indikator meliputi : 1) Dokumen RKU PHHK/RPKH & lam pirannya yang disu- sun berdasarkan IHMB/risalah hutan dan dilaksanakan olehGanis PHPL Tim- ber Cruising dan/ atau Canhut. 2) Dokumen RKT/ RTT yang disusun berdasarkan RKU/ RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara self approval. 3)Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut.
Nilai
Ringkasan Justifikasi terbit berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan Nomor : 108/Kpts/Pola/Dishut /2015 Tanggal 27 Maret 2015, berlaku sd tanggal 31 Desember 2015. RKT tersebut disusun mengacu kepada RKU periode tahun Tahun 2012 s/d 2021 dan dilampirkan dengan peta skala 1 : 50.000. Sehubungan dengan adanya kesalahan komposisi jenis dan pembagian kelompok kelas diameter dalam lampiran SK RKT tersebut di atas, maka lampiran SK RKT Tahun 2015 direvisi sesuai Surat dari Dinas Kehutanan Nomor : 522/750/Pola/Dishut tanggal 10 Agustus 2015 tanpa merubah target produksi. Peta rencana kerja yang merupakan lampiran Dokumen RKUPHHK dan RKT tersedia dengan lengkap dan dibuat oleh GANIS PHPL-CANHUT.
2.1.1.b. Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/ Bagan Kerja/ RTT dan bukti implementasinya di lapangan.
MEMENUHI
Auditee memiliki peta lokasi areal yang tidak boleh ditebang (kawasan lindung) berupa Peta Lampiran RKUPHHK, RKTUPHHK, dan Peta Penetapan Kawasan Lindung seluas 27.773 Ha dengan SK Direksi PT AYI Nomor : SK.051A/DIR-AYI/VII/2013 tanggal 4 Juli 2013. Peta dibuat oleh GANIS PHPL Perencanaan Hutan dan telah ditandatangani oleh Direktur PT AYI. Hasil uji petik menunjukkan keberadaan kawasan lindung terbukti di lapangan.
2.1.1.c Penandaan lokasi blok tebangan/blok RKT/ petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan.
MEMENUHI
Penandaan lokasi blok RKT dipeta berupa bloking RKT berwarna merah terlihat jelas. Hasil uji petik dilapangan menunjukkan bahwa Blok RKT di Peta RKT terbukti dilapangan
2.2. Adanya Rencana Kerja yang sah 2.2.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku 2.2.1.a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiranlampirannya.
EQI-F102.1.0/20120126
MEMENUHI
Dokumen RKUPHHK Periode tahun 2012 s/d 2021 telah mendapatkan pengesahan melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.21/BUHA2/2013 Tanggal 8 Mei 2013. Peta rencana kerja yang merupakan lampiran Dokumen RKUPHHK tersedia lengkap. Auditee adalah pemegang IUPHHK-HA sesuai dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.97/Menhut-II/2008 tanggal 8 April 2008 Tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam Kepada PT Seroja Universum Narwastu Atas Areal Hutan Produksi Seluas ± 36.500 Ha di Provinsi Kalimantan Timur. Hasil verifikasi dokumen menunjukan bahwa Auditee tidak memanfaatkan kayu hutan alam untuk pembangunan
Halaman 11 dari 15
Kriteria/Indikator
Nilai
Ringkasan Justifikasi Hutan Tanaman Industri, dengan demikian verifier 2.2.1.b. ini masuk kategori tidak dapat diterapkan (Not Applicable).
2.2.1.b. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pem- bangunan hutan tanaman industri.
Not Applicable (N/A)
Diverifikasi tetapi tidak dapat diterapkan (Not Applicable) dikarenakan Izin PT Aya Yayang Indonesia (PT AYI) adalah Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam Pada Hutan Produksi.
3.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari Tempat Penimbunan Kayu (TPK) hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industri primer hasil hutan(IPHH)/pasar mempunyai identitas fisik dan dokumen yang sah 3.1.1. Seluruh kayu bulat yang ditebang/dipanen atau yang dipanen/dimanfaatkan telah di– LHP-kan 3.1.1.a Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.
MEMENUHI
Seluruh kayu yang diproduksi oleh Auditee periode bulan Januari - Desember 2015 sudah di-LHP-kan sebesar 4.738 batang dengan volume 22.150,32 M3. Dokumen Laporan Hasil Produksi (LHP) dilengkapi dengan daftar pemeriksaan kayu bulat (DPKB), rekapitulasi laporan hasil produksi, berita acara pemeriksaan LHP dan surat permohonan pemeriksaan dan pengesahan LHP. Dokumen LHP dibuat oleh Petugas Pembuat LHP, diperiksa dan disahkan oleh Pejabat Pengesah LHP. Uji Petik antara LHP dengan Buku Ukur, LHP dengan fisik kayu di lapangan serta antara LHP dengan tunggak menunjukkan adanya kesesuaian.
3.1.2. Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan 3.1.2.a Surat keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya dari: - TPK hutan ke TPK Antara, - TPK hutan ke industri primer dan /atau penampung kayu terdaftar, TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar.
MEMENUHI
Kayu yang diangkut dari TPK hutan ke TPK Antara dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan berupa SKSKB dan dari TPK Antara ke Industri dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan berupa FAKB. Hasil uji petik menunjukkan kesesuaian antara dokumen SKSKB dan FAKB dengan persediaan kayu di LMKB. Hasil uji petik persediaan kayu yang tercantum di LMKB sesuai dengan dokumen surat keterangan sahnya hasil hutan terkait.
3.1.3. Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari pemegang IUPHHK-HA. 3.1.3.a. Tanda-tanda PUHH/ barcode pada kayu dari pemegang IUPHHK-HA bisa dilacak balak.
EQI-F102.1.0/20120126
MEMENUHI
Auditee merupakan IUPHHK-HA yang sudah mengimplementasikan Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan (SI-PUHH) Online dan penandaan pada bontos kayu menggunakan label barcode berwarna kuning, label merah dan penandaan yang dituliskan menggunakan cat
Halaman 12 dari 15
Kriteria/Indikator
Nilai
3.1.3.b. Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin.
MEMENUHI
Ringkasan Justifikasi berwarna putih dapat dilacak balak.
Auditee secara konsisten telah menerapkan penandaan pada bontos kayu dengan menggunakan label barcode ber-warna kuning, label merah dan penandaan yang dituliskan menggunakan cat berwarna putih.
3.1.4. Pemegang Izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman.
MEMENUHI
Auditee menerbitkan dokumen SKSKB dan FAKB yang dilengkapi dengan Daftar Kayu Bulat (DKB). Seluruh dokumen SKSKB dan FAKB PT AYI periode bulan Januari sd Desember 2015 tersedia lengkap, diterbitkan dan ditandatangani oleh Petugas yang berwenang.
3.2. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan telah melunasi kewajiban pungutan pemerintah yang terkait dengan kayu 3.2.1.a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/ atau PSDH telah diterbitkan.
MEMENUHI
Dokumen SPP PSDH diterbitkan oleh Pejabat Penagih dari Dinas Kehutanan Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan sesuai dengan LHP periode bulan Januari sd Desember 2015.
3.2.1.b. Bukti Setor DR dan/ atau PSDH
MEMENUHI
Auditee telah membayar DR dan PSDH sesuai dengan SPP yang diterbitkan. Pembayaran PSDH ditujukan melalui Rekening BPn182 Biro Keuangan Setjen KemenLHK-3 Setoran PSDH Murni pada Bank Mandiri Cabang Jakarta Gedung Pusat Kehutanan Nomor : 102-0004204001, sedangkan pembayaran DR telah disetorkan melalui Rekening BPn162 Biro Keuangan Setjen KemenLHK-1 Setoran DR Murni pada Bank Mandiri Cabang Jakarta Gedung Pusat Kehutanan Nomor : 102-0004819717.
3.2.1.c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (terma- suk hasil kegiatan penyiapan lahan un- tuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman.
MEMENUHI
Pembayaran Dana Reboisasi dan Provisi Sumber Daya Hutan telah dilakukan sesuai dengan persyaratan ukuran dan dibayarkan sesuai dengan tarif yang ditentukan.
3.3. Pengangkutan dan perdagangan antar pulau terdaptar (PKAPT) 3.3.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT). 3.3.1.a Dokumen PKAPT
MEMENUHI
Tersedia dokumen Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT) Nomor : 473/UPP/ PKAPT/07/2013 tanggal 4 Juli 2013.
3.3.2. Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah 3.3.2.a. Dokumen yang EQI-F102.1.0/20120126
MEMENUHI
Auditee
memiliki
dokumen
Surat
Persetujuan Halaman 13 dari 15
Kriteria/Indikator me- nunjukkan identitas kapal.
Nilai
Ringkasan Justifikasi Berlayar Sungai dan Danau Nomor : 551.41/730/DISHUBKOMINFO-BS/RK/ 2015 tanggal 13 Nopember 2015 yang menunjukkan bahwa kapal yang digunakan untuk mengangkut kayu dari PT AYI berbendera Kebangsaan Indonesia
3.4.1. Implementasi Tanda V-Legal 3.4.1.a. Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai dengan ketentuan.
MEMENUHI
Auditee telah menerapkan Tanda V-Legal pada bontos kayu bulat.
4.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan telah memiliki AMDAL/DPPL/UKL dan UPL & melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan tersebut 4.1.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan telah memiliki dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL meliputi ANDAL, RKL dan RPL yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya 4.1.1.a. Dokumen AMDAL/ DPPL/ UKL-UPL/ RKL-RPL
MEMENUHI
Auditee memiliki Dokumen AMDAL yang telah disetujui dan disahkan oleh Komisi Pusat AMDAL Departemen Kehutanan dengan Nomor : 31/DJVI/AMDAL/98 tanggal 11 Maret 1998.
4.1.2. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial 4.1.2.a. Dokumen RKL dan RPL
MEMENUHI
Laporan pelaksanaan RKL/RPL disusun setiap semester dan dilaporkan kepada Kepala Badan Lingkungan Hidup dengan tembusan disampaikan kepada instansi terkait. Laporan pelaksanaan RKL/RPL disusun mengacu pada dokumen AMDAL yang telah disahkan dan sistematika penyusunan laporan sudah sesuai dengan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor : 45 tahun 2005.
4.1.2.b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pe mantauan dampak penting aspek fisikkimia, biologi dan sosial
MEMENUHI
Auditee telah mengimplementasikan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan rencana dan dampak penting yang terjadi di lapangan.
5.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) 5.1.1. Prosedur dan Implementasi K3 5.1.1.a. Pedoman/prosedur K3
MEMENUHI
Auditee mempunyai dokumen SOP tentang K3 dan telah membentuk Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3).
5.1.1.b. Ketersediaan K3
MEMENUHI
Auditee memiliki peralatan K3 sesuai ketentuan dan berdasarkan observasi lapangan peralatan dalam kondisi baik.
MEMENUHI
Auditee secara konsisten membuat catatan kecelakaan kerja dan telah dilakukan upaya untuk menekan tingkat kecelakaan kerja.
Peralatan
5.1.1.c. Catatan kecelakaan kerja 5..2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja 5.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja
EQI-F102.1.0/20120126
Halaman 14 dari 15
Kriteria/Indikator
Nilai
5.2.1.a. Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau ter- libat dalam kegiatan serikat pekerja
MEMENUHI
Ringkasan Justifikasi
Terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja tercatum di Peraturan Perusahaan PT AYI periode Jan 2015-Jan 2017.
5.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) 5.2.2.a. Ketersediaan Dokumen KKB atau PP
MEMENUHI
PT AYI telah memiliki dokumen Peraturan Perusahaan Periode Jan 2015 - Jan 2017 dan telah dilaporkan kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kalimantan Selatan sesuai surat No. 004/AYI/SDA/Um/I/2015 tanggal 2 Januari 2015
5.2.3. Perusahaan tidak mempekerjakan anak di bawah umur 5.2.3. Pekerja yang masih di bawah umur
EQI-F102.1.0/20120126
MEMENUHI
Auditee tidak mempekerjakan pekerja yang masih di bawah umur. Karyawan paling muda berumur 18 tahun.
Halaman 15 dari 15
