KLIK !!!
SURAT KABAR HARIAN
http://metroandalas.co.id/
ECERAN
Rp4.000/eks
(Luar kota Padang + ongkos kirim) EDISI 681 /Th.IV/2017 JUMAT 31 MARET 2017 TERBIT 16 HALAMAN Customer Care: Redaksi: 0751 8952449 Iklan: 0853 6413 1264 FAX: 0751 8952449
Untuk Keutuhan Indonesia DUKA SAWAHLUNTO
Tambang Celaka Lagi!
Seorang Penambang Tewas
Tragedi tambang terjadi lagi di Sawahlunto menyusul meledaknya sebuah tambang di Parambahan Kecamatan Talawi Rabu lalu. Sementara kemarin, tambang CV Miyor menewaskan seorang penambang.
DITUTUP — Lubang tambang batubara CV Bara Mitra Perkasa, Sawahlunto, yang meledak, Rabu (29/3) kini ditutup sementara dan diberi garis polisi. Tuju pekerja diperiksa intensif sebagai saksi oleh pihak kepolisian. (FOTO: IGGOY)
SAWAHLUNTO (Metrans) Dua hari setelah meledaknya tambang batubara di Parambahan Kecamatan Talawi, kemarin terulang kembali kecelakaan tambang yang menyebabkan Ruslan (28) seorang penambang asal Padang Sidempuan tewas. Kecelakaan tambang itu terjadi di Perambahan Desa Kumbayau Kecamatan Talawi. Keterangan yang dihimpun Metrans di Sawahlunto menyebutkan, tambang yang dikelola CV Miyor itu runtuh dan menimpa korban. Warga dan rekan sesama penambang segera melarikan Ruslan ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sawahlunto sebelum akhirnya dinyatakan meninggal dunia oleh petugas rumah sakit. Informasi yang dihimpun Metrans, korban tiba di rumah sakit sekitar pukul 16.00 WIB. Direktur RSUD Sawahlunto dr Herrijon mengatakan, korban meninggal akibat ada benturan benda keras di tengkorak kepala. Korban meninggal sekitar setengah jam setelah tiba di rumah sakit,” kata Herrijon
Kapolres Sawahlunto AKBP Riyadi Nugroho yang tiba di rumah sakit menyatakan korban tewas karena tertimpa reruntuhan batu sehingga menyebabkan luka traumatik di kepala. “Sementara itu dulu ya keterangannya, petugas kami kini sedang melakukan olah TKP. Lokasinya di tambang PT Allied Indo Coal ( AIC), jadi belum bisa disimpulkan apakah tambangnya meledak atau runtuh,” kata Kapolres. Kecelakaan tambang itu semakin memperkuat alasan betapa pentingnya pengawasan dalam perizinan tambang yang mesti memenuhi syarat-syarat keamanan diri pekerja. Kecelakaan tambang Rabu lalu yang menyebabkan dua penambang mengalami luka bakar hebat memang akibat ledakan setelah gas metan terbakar. Peristiwa Rabu itu terjadi di perusahaan tambang milik CV Bara Mitra Kencana (BMK). Dua korban itu bernama Ridwan (37) bersal dari Desa Lunto, Kecamatan Lembah Segar dan Yusrizal (38) dari Desa Kumbayau, Kecamatan Talawi Tujuh Saksi Diperiksa Untuk kasus ledakan tambang yang terjadi Rabu lalu itu, polisi Sawahlunto kemarin sudah memeriksa tujuh saksi. Kapolres Sawahlunto AKBP Riyadi Nugroho dijumpai di RSUD Sawahlunto, Kamis (30/ 3) mengatakan, penyelidikan dan olah TKP langsung dilakukan oleh Polda Sumbar. Sambungan ke Halaman 7
PERKARA KTP ELEKTRONIK
Miryam Ditekan Anggota DPR
Sistem Box Office Majukan Perfilman
(FOTO: SIGID K/ANT)
Oleh: ANANG HERMANSYAH Oleh:
Sebagai orang yang banyak berada di dunia hiburan, saya perlu mengingatkan pihak terkait mengenai urgensi sistem “box office” yang diyakini mampu mendongkrak kemajuan industri perfilman
nasional. Peringatan Hari Film Nasioanal (HFN) yang dilaksanakan pada 30 Maret harus menjadi momentum bagi pemerintah
SAKSI KTP — Mantan anggota Komisi II DPR dari Fraksi Hanura Miryam S Haryani yang menjadi saksi perkara KTP elektronik menurut jaksa layak ditahan.
PADANG (Metrans) Gubernur Sumbar Irwan Prayitno masuk dalam calon penerima gelar tanda jasa atau tanda kehormatan dalam bidang pertanian yang akan diserahkan oleh Presiden RI Joko Widodo pada acara Pekan Nasional (Penas) Pertanian dan nelayan XV di Aceh, Mei tahun ini.
Sambungan ke Halaman 7
duknya adalah warga Muslim, selama masih berlangsung proses sengketa atas larangan itu di pengadilan. Dalam tuntutan hukum, negara bagian AS mengatakan bahwa larangan tersebut akan membahayakan turisme dan kemampuan merekrut siswa serta pekerja asing. Sementara Presiden Trump berpendapat larangan perjalanan yang sudah dire-
visi akan mencegah teroris masuk ke Amerika Serikat. Hakim Watson mengeluarkan keputusan tersebut pada Rabu (29/03) malam setelah mendengar pernyataan dari jaksa untuk negara bagian Hawaii dan Kementerian Kehakiman AS. Hakim Watson membalikkan keputusan sebelumnya, dari larangan sementara ke perintah yang berdampak
ERISMAN
ISU PEMECATAN ERISMAN
Isa Gautama: Ga Masuk Akal
lebih panjang. Perintah eksekutif Presiden Trump pada 6 Maret lalu akan melarang orang-orang dari Iran, Libia, Somalia, Sudan dan Yemen melakukan perjalanan ke AS dan larangan 120 hari untuk pengungsi. Versi awal dari perintah eksekutif itu, yang dikeluarkan pada akhir Januari,
PADANG (Metrans) Isu pemberhentian Ketua DPRD Kota Padang Erisman oleh partainya sendiri (Gerindra) yang kencang berembus di media sosial menurut pengamat komunikasi politik Universitas Negeri Padang (UNP) M. Isa Gautama sebagai sesuatu yang tidak wajar. “Ga masuk akal. Menurut konstitusi negara, ini sangat tidak masuk akal. Ketua DPRD, kalau dianggap
Sambungan ke Halaman 7
Sambungan ke Halaman 7
DITEMUKAN DI PASBAR
RAPAT - Gubernur Irwan Prayitno bersama dengan perwakilan Sekretaris Militer Presiden, Dwi Daryanto. Foto: Humas
Gubernur IP Jadi Nominator
Sambungan ke Halaman 7
Larangan Trump Ditolak Hakim HAWAII (Metrans) Hakim federal AS di Hawaii telah memberlakukan penundaan tanpa batas waktu terhadap larangan perjalanan baru yang diterapkan oleh Presiden Trump. Dengan keputusan dari Hakim Derrick Watson tersebut maka Trump tak boleh menerapkan larangan perjalanan terhadap enam negara yang sebagian besar pendu-
GELAR JASAWAN PERTANIAN
yang bersangkutan,” kata Ketua tim JPU KPK Irene Putri dalam sidang di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Kamis. Miryam pada hari ini menjadi saksi untuk kasus tindak pidana korupsi pengadaan pekerjaan KTP elektronik (KTP-E), namun ia mencabut semua Berita Acara Pemeriksaan (BAP) karena mengaku ditekan penyidik KPK saat diperiksa sebagai saksi di KPK.
PERJALANAN WARGA MUSLIM
Sambungan ke Halaman 7
RANAH
JAKARTA (Metrans) Dianggap memberikan keterangan palsu, mantan anggota Komisi II DPR dari Fraksi Hanura Miryam S Haryani menurut jaksa layak ditahan. Dalam sidang perkara korupsi KTP Elektronik kemarin, Jaksa Penuntut Umum KPK meminta majelis hakim menetapkan Miryam bersaksi palsu. “Berdasarkan pasal 174 KUHAP, kami minta yang mulia menetapkan Miryam sebagai saksi yang memberikan keterangan palsu dan dilakukan penahanan kepada
Pupuk Bersubsidi Dijual ke Petani di Atas HET SIMPANG EMPAT - Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) Kabupaten Pasaman Barat (Pasbar) menemukan penjualan pupuk urea bersubsidi di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) di tingkat petani. “Benar, dari monitoring yang kami lakukan beberapa waktu lalu ditemukan harga pupuk urea bersubsidi di atas HET. Selain itu juga ditemukan keganjilan lainnya,” kata Ketua KP3 Pasaman Barat, Yudesri di Simpang Empat, Kamis. Ia mengatakan saat monitoring ke distributor CV “DB”
@metroandalas
metroandalas
Pupuk bersubsidi, disediakan pemerintah bagi petani yang membutuhkan, bukan untuk yang lain.
[email protected]
Kinali ditemukan sejumkah kios atau pengecer menjual pupuk Rp120 per sak (50 kilogram) kepada petani. Harga itu tidak wajar karena HET pupuk bersubsidi menurut aturan adalah Rp90.000 per sak. “Ini jelas memberatkan petani padahal harga telah diatur. Namun karena petani butuh pupuk tetap dibeli juga,” katanya. Selain itu pihaknya juga menduga banyak keganjikan dalam pendistribusian pupuk urea bersubsidi tersebut karena saat tim turun diduga kios sengaja ditutup terlebih dahulu.
“Informasinya cepat beredar sehingga ketika tim turun kios banyak tutup. Informasi ini kami peroleh dari masyarakat sekitar kios tersebut,” ujarnya. Kemudian tim KP3 juga turun ke distributor lainnya di Kecamatan Talamau yakni CV “BJT”. Diantara temuan yang diperoleh bahwa harga pupuk dijual ke tingkat petani oleh distributor atau pengecer Rp125.000 per sak padahal HET Rp90.000. Selain itu juga dalam Rencana Defenitif Kebutuhan Kelom Sambungan ke Halaman 7
PRIORITAS
2
JUMAT 31 MARET 2017
PRESIDEN PERINTAHKAN
Kepulauan Riau Tingkatkan Keterpaduan
AGRARIA- Presiden Joko Widodo akan memimpin langsung pendistribusian lahan pertanian untuk para petani pada program reforma agraria yang dilaksanakan mulai April mendatang.
SOAL REFORMA AGRARIA
Presiden Pimpin Pendistribusian Lahan Presiden Joko Widodo akan memimpin langsung pendistribusian lahan pertanian untuk para petani pada program reforma agraria yang dilaksanakan mulai April mendatang. JAKARTA (Metrans) Hal itu disampaikan Sekretaris Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Noor Marzuki pada diskusi “Kembali ke Khittah Reforma Agraria” di Gedung MPR/DPR/ DPD RI, Jakarta, Kamis (30/3).
“Badan Pertanahan Nasional sedang memproses perizinan lahan seluas 400.000 hektare dan 800.000 hektare untuk lahan pertanian, yang pelaksanaannya akan dipimpin langsung oleh Presiden,” kata Noor Marzuki. Menurut Noor Marzuki, pemerintah telah menyiapkan lahan seluas 9,1 juta hektare untuk program redistribusi aset dan reforma agraria untuk rakyat secara tepat sasaran. Lahan seluas sekitar 9,1 juta hektare tersebut, kata dia, tersebar di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan Papua, untuk dimanfaatkan sebagai lahan pertanian, perkebunan maupun perumahan.
“Dari lahan seluas sekitar 9,1 juta hektare, saat ini baru sekitar 4,5 juta hektare yang mulai diproses untuk program reforma agraria,” katanya. Noor Marzuki menjelaskan, pemerintah juga sedang memproses lahan seluas sekitar 600.000 hektare untuk peruntukan transmigrasi dan setiap keluarga akan mendapat masingmasing dua hektare. “Keluarga transmigran ini tidak dapat dilepas begitu saja, tapi perlu pendampingan dalam pemanfaatan lahan agar sesuai dengan peruntukan,” katanya. Sementara itu, Ketua Komisi II DPR RI Zainuddin Amali menyatakan, optimistis program
distribusi aset dan reforma agraria yang sedang disiapkan pemerintah akan dapat berjalan baik. Menurut dia, kementerian terkait yang akan terlibat dalam program redistribusi aset dan reforma agraria, antara lain, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasionaol (ATR/BPN), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian ESDM, Kementerian Pertanian serta Kementerian Kelautan dan Perikanan. Menurut dia, program reforma agraria ini berjalan berdasarkan regulasi Peraturan Presiden (Perpres) dan didorong agar memiliki hukum lebih kuat.(riz)
Freeport Mambana Delapan Bulan Lagi JAKARTA (Metrans) Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara (minerba) Bambang Gatot membenarkan bahwa PT Freeport Indonesia meminta negosiasi dengan pemerintah diperpanjang menjadi delapan bulan jika sebelumnya hanya enam bulan. “Iya benar, itu untuk menambah diskusi yang belum ada hasil ini,” kata Bambang Gatot usai ditemui di DPR, Jakarta, Kamis (30/3). Masa delapan bulan tersebut terhitung sejak aturan perubahan Kontrak Karya menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) dikeluarkan. Pada 17 Februari 2017 Freeport mengancam akan arbitrase jika 120 hari pada hari tersebut tidak ada hasil. Dari batas tersebut ditambah menjadi enam bulan dan hingga sekarang perpanjangan delapan bulan. Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan menyampaikan beberapa perkembangan PT Freeport Indonesia terbaru kepada Komisi VII di waktu yang sama.
MAMBANADirektorat Jenderal Mineral dan Batu Bara (minerba) membenarkan bahwa PT Freeport Indonesia meminta negosiasi alias mambana dengan pemerintah diperpanjang menjadi delapan bulan jika sebelumnya hanya enam bulan.
“Pada intinya prosesnya sudah memasuki tahap diskusi final dengan pemerintah. Dalam hal itu pokok diskusi dibagi menjadi tiga tahap,” kata Jonan di Ruang Rapat Komisi VII. Pertama, adalah permasalahan kewajiban PT Freeport Indonesia untuk menerima perubahan Kontrak Karya (KK) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus
(IUPK). Hingga saat ini PTFI bersedia menerima perubahan KK menjadi IUPK. Kedua, adanya persyaratan yang diminta terkait perpajakan dan retribusi daerah setelah adanya perubahan IUPK. Tahap diskusi yang ketiga adalah mengenai karyawan. Diinformasikan Freeport banyak memberhentikan pekerjanya, namun
Jonan menjelaskan dari sekitar 12 ribu karyawan yang dimiliki PT Freeport Indonesia hanya 522 yang dirumahkan dan sebanyak 29 yang terkena PHK. Hal ini dijelaskan jika 522 dari 12 ribu berarti hanya sekitar 4 persen yang dirumahkan. “Proses PHK ini juga seperti perusahaan biasa, ada yang keluar dan ada yang masuk,” katanya. (fut)
JAKARTA (Metrans) Presiden Joko Widodo mengatakan pemerintah daerah Kepulauan Riau harus meningkatkan keterpaduan pengelolaan sejumlah wilayah di kawasan tersebut dalam meningkatkan perekonomian daerah. Hal itu disampaikan presiden saat membuka rapat terbatas tentang Evaluasi Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional dan Program Prioritas di Provinsi Kepulauan Riau di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (30/3) “Kita harus konsentrasi mengembangkan setiap gugus pulau yang besar yang ada di Kepri seperti Anambas, Natuna, Lingga, Karimun, Bintan, Batam, Tanjung Pinang sebagai sentrasentra industri baru dan juga di bidang pariwisata sesuai dengan potensi wilayah,” kata Jokowi. Menurut Presiden, persentase pengangguran terbuka di Provinsi tersebut cukup tinggi sebesar 7,69% sehingga pemerintah daerah bersama lembaga pengelolaan harus dapat menjaga stabilitas perekonomian dan membuka industri. Untuk Kepulauan Natuna, Jokowi meminta pemerintah daerah dapat fokus membangun sentra industri kelautan dan perikanan serta sentra industri gas.
Jokowi juga meminta beberapa pulau besar lain di Kepri, seperti Karimun, dapat mengembangkan industri manufaktur. Untuk Pulau Batam, Jokowi juga menilai pemerintah provinsi bersama pemerintah kota dan Badan Pengelola (BP) Batam harus mengelola dengan terintegrasi. Sementara itu, Gubernur Kepulauan Riau Nurdin Basirun mengatakan pihaknya masih harus menyelaraskan koordinasi untuk memanfaatkan potensi investasi di kawasan. “Tentu ada kebijakan-kebijakan harus kita tawarkan kepada investor terutama di beberapa kawasan kita minta menjadi kawasan ekonomi khusus. Terutama Rempang, Galang, kemudian Karimun, termasuk pulau lain menjadi kawasan ekonomi wisata seperti Lingga, Natuna dan Anambas,” ujar Nurdin usai rapat terbatas. Pemerintah provinsi juga membicarakan tentang pengelolaan Kota Batam yang tidak sinkron antara pemerintah kota dengan BP Batam. “Kalau ini terselesaikan, akan ada kepastian hukum untuk investasi, pasti akan memungkinkan kembali mereka buka investasi di Kota Batam, dan Kepulauan Riau umumnya,” ujar Nurdin.(tyo)
TERBENTUK- Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kabupaten Solok Selatan yang baru terbentuk diharapkan mampu berpartisipasi dalam melaksanakan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi lembaga kemasyarakatan
LPM Solsel Terbentuk SOLOK SELATAN (Metrans) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kabupaten Solok Selatan (Solsel) diharapkan mampu berpartisipasi dalam melaksanakan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi lembaga kemasyarakatan. Harapan itu karena LPM merupakan wadah partisipasi dan aspirasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan berbasis masyarakat. Hal itu disampaikan Bupati Solok Selatan yang diwakili oleh Sekretrais Daerah Solsel H. Yulian Efi pada pelantikan Dewan Pengurus Daerah (DPD) LPM Kabupaten Solok Selatan masa bakti 2016-2021, di Aula Sarantau Sasurambi Kantor Bupati Solsel. Rabu (29/3). LPM menurut Bupati memiliki tugas dan fungsi yang sangat penting dalam menumbuh kembangkan pembangunan di Solok Selatan. “LPM sebagai mitra kerja pemerintahan, berperan strategi dalam rangka penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan di masyarakat di nagari,” ungkapnya. Ia menambahkan, masyarakat harus diberdayakan dalam rangka pembangunan di segala bidang. Kepengurusan LPM yang baru
diharapkan mampu meningkatkan sumber daya manusia (SDM), meningkatkan partisipasi masyarakat dalam memacu pembangunan daerah. Kepengurusan DPD LPM Solok Selatan masa bakti 2016-2021 dipercayakan kepada Carda Sangir sebagai Ketua, Andison sebagai Sekretaris dan Riki Rivaldo sebagai Bendahara serta dilengkapi struktur organisasi lainnya. Diharapkan, kepengurusan yang baru ini dapat mengkordinir, merencanakan dan melaksanakan tugas dan fungsi dalam rangka menguatkan pemberdayaan masyarakat. Wakil Ketua LPM Sumatera Barat H. Darmansyah Siroen usai melantik kepengurusan DPD LPM Solsel meminta kepengurusan DPD LPM Solsel untuk memiliki terobosan dan pemikiran dalam memajukan pembangunan. LPM hendaknya memiliki orientasi lebih maju dan lebih luas lagi untuk pembangunan di berbagai sektor dalam menunjang pembangunan. Sementara itu, Ketua LPM Solsel Carda Sangir berharap dukungan dari semua pihak, terutama dari Pemerintah Daerah agar program kerja LPM Solsel bisa berjalan dengan baik. (jhn).
Kota Solok Sosialisakan Perda Pekat SOLOK (Metrans) Pemerintah Kota Solok mulai gencar mensosialisasikan Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 8 tahun 2016 tentang pencegahan dan pemberantasan penyakit masyarakat (Pekat). Hal itu dimaksudkan untuk menekan angka kasus maksiat dan penyakit masyarakat di kota yang berjuluk Kota Beras Serambi Madinah ini. Sosialisasi Perda Pekat no 8 tahun 2016 tersebut kali ini diberikan kepada pemilik tempat, pengusaha cafe, perhotelan, dan Tempat Hiburan yang beroperasi di wilayah Kota Solok. Dalam mensosialisasikan Perda tersebut selain dihadiri oleh Wakil Walikota Solok Reinier, juga
didampingi oleh Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, Bundo Kanduang, Ketua LKAAM dan sejumlah pengusaha cafe,h Hotel dan tempat hiburan yang tersebar di berbagai wilayah Kota Solok. Dalam pertemuan dengan para pengusaha tersebut Wawako mengatakan, Perda Nomor 6 tahun 2005 tentang pencegahan dan pemberantasan penyakit masyarakat,Sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan situasi dan kondisi yang ada sekarang. “Sesuai dengan aturan perundangan, peraturan yang sudah kita tetapkan maka harus disosialisasikan dan enam bulan pasca penetapan sudah harus ditegakkan sesuai dengan aturan atau produk hukum yang telah disyahkan,” ungkap
Reinier. Reinier juga menegaskan, Pemerintah kota bertanggungjawab memberikan perlindungan terhadap setiap usaha masyarakat sepanjang tidak ada melanggar aturan- aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, Kepada pihak yang bergerak di bidang usaha Cafe, Hotel dan tempat hiburan malam lainnya, Pemko akan memfasilitasi dan memberikan kemudahan dalam pengurusan izin usaha sepanjang tidak melanggar ketentuan dan aturan yang ada terutama Perda nomor 8 tahun 2016. “Disinilah peran aktif pemerintah daerah dalam memberikan kenyamanan berusaha bagi masyarakatnya agar terwujud kese-
jahteraan namun juga menegakkan aturan yang ada dan sudah diundangkan,” Sebut Reinier. Salah seorang pemilik Cafe bernama Uus mengaku sangat mengapresiasi komitmen Pemko Solok dalam melindungi hak warganya untuk berusaha dan memberikan kemudahan dalam pengurusan izin usaha. Pihaknya juga merasa sedikit kecewa karen dirinya sudah lama melakukan pengurusan perpanjangan izin usahanya namun hingga sekarang pihak perizinan belum belum juga memberikan izin usahanya. Dan juga terkait dengan aturan tentang tempat hiburan, Uus juga meminta adanya kejelasan pasti norma atau batasan-batasan yang
PEKAT- Untuk meminimalisir kejahatan, pemerintah kota Solok mulai gencar mensosialisasikan Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2016 tentang pencegahan dan pemberantasan penyakit masyarakat (Pekat). tidak boleh dilanggar. Agar nantinya setiap pemilik usaha dapat mengingatkan karyawan atau pekerjanya. Sementara itu Reinier berha-
rap, dengan disosialisasikannya perda maksiat ini dengan maksimal tingkat kejahatan dan perbuatan kriminal bisa ditekan di Kota Solok.(ad)
HUKRIM
JUMAT 31 MARET 2017
3
BERKAT APLIKASI HP KORBAN
Keberadaan Pelaku Jambret Akhirnya Terdeteksi Berkat aplikasi Google Map yang ada di handpone (HP) milik Ernita (49) seorang ibu rumah tangga, keberadaan si penjambret tas miliknya bisa diketahui. Akhirnya pelaku jambret, Fikri, S. (25) warga Tabek Buruak, Andaleh Ateh, Kabupaten Limapuluh Kota, berhasil dicikok Satreskrim Polres Payakumbuh, Rabu sore (29/3), sekitar jam 17.00 WIB.
PAYAKUMBUH (Metrans) Setelah sempat beberapa bulan berkeliaran, akhirnya tersangka Fikri ditangkap di daerah Gaduik, Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kota Payakumbuh. Kasus penjambretan yang dilakukan tersangka, terjadi pada tanggal 13 Februari 2017 lalu, di jalan umum Ibuah Payakumbuh Barat. Saat itu Ernita hendak pulang ke rumahnya di Talang Koto Nan Ampek. Ketika mengendarai sepeda motornya korban dipepet oleh tersangka yang mengendarai sepeda motor Mio Soul BA 2401 MD.
“Saya menaruh tas di bawah dasboard dan diapit dengan kedua kaki. Namun dengan cekatan penjambret berupaya menarik tas tersebut,” jelas Ernita kepada penyidik. Tersangka sempat dikejar oleh korban sampai di Tanjung Pauh. Namun ahkirnya korban kehilangan jejak. Tersangka berhasil membawa kabur tas Ernita yang berisikan 2 buah HP, masing-masing merek Samsung dan Nokia. Selain itu juga 2 unit kartu ATM, masing-masing ATM Mandiri dan BRI. Sedangkan uang tunai yang ada dalam tas tersebut hanya Rp90.000. Sebelumnya pada tanggal 12 Februari 2016, Fikri juga diduga pernah melakukan kejahatan yang sama di sekitar Bundaran Pacuan Kuda Kubu Gadang Payakumbuh, dengan sasarannya juga seorang ibu rumah tangga. Saat itu tersangka berhasil mengambil uang senilai 25.000.000 dari tas korbannya. Kapolres Payakumbuh, AKBP Kuswoto melalui kasat reskrim Iptu Wawan Dermawan di dampingi KBO Reskrim, Iptu Eldi Viarso menyebutkan, penangkapan tersangka berkat aplikasi HP korban. Sehingga keberadaannya akhirnya bisa dilacak. Saat ini tersangka ditahan di Mapolres Payakumbuh, Jalan Pahlawan Labuah Basilang, Kota Payakumbuh. (li2)
KRING Nomor Telpon Polisi di Kota Padang Polresta Padang
0751 - 22317 atau 0751-840186 SMS: 08116611888 Polsek Padang Utara 0751 - 7054333 Polsek Padang Barat 0751 - 7051409 Polsek Padang Timur 0751 - 23838 Polsek Lubuk Begalung 0751 - 61100 Polsek Padang Selatan 0751 - 39990 Polsek Lubuk Kilangan 0751 - 73146 Polsek Pauh 0751 - 71800 Polsek Kuranji 0751 - 812543 Polsek Koto tangah 0751 - 480954 Polsek Nanggalo 0751 - 7860114 Polsek Bungus 0751 – 751667
MUSNAHKAN BB - Polres Kampar, Rabu 29 Maret 2017, melaksanakan pemusnahan barang bukti kasus narkoba berupa sabu-sabu seberat 33,38 gram. DIGIRING - Tersangka jambret Fikri, usai diinterogasi di ruangan Satreskrim Payakumbuh, digiring menuju ruang tahanan Mapolres Payakumbuh.
Sikat Motor, Tiga Pelaku Diringkus
DIINTEROGASI – Tiga tersangka saat diintrograsi di Mapolres Padangpanjang. PADANGPANJANG (Metrans) Tiga tersangka pencurian kendaraan bermotor (curanmor), EH (31), DS (31) dan ZH (36) diringkus Satreskrim Polres Padangpanjang, sekitar jam 03.30 WIB, Rabu dinihari (29/3). Tersangka bersama barang bukti motor curian, BA 5546 EN, telah ditahan di Mako Polres Padangpanjang untuk diprsoses. Terungkapnya aksi tiga pelaku curanmor di wilayah hukum Polres Padangpanjang ini, berawal dari masuknya laporan masyarakat atas kejadian hilangnya satu unit motor Merk Honda Supra Vit, milik warga Kelurahan Sigando, Padangpanjang Timur, pada Kamis (23/ 3), saat diparkir di area Masjid Nurul Islam Sigando, sekitar jam 05.00 WIB. “Menindaklanjuti laporan masyarakat, setelah melakukan olah TKP dan indentifikasi, kita lanjutkan dengan penyidikan. Pendalaman kasus kita lakukan, sejumlah informasi dari masyarakat kami kumpulkan. Akhirnya kita berhasil mengantongi identitas pelaku sekaligus melakukan pelacakan,” ungkap Kasat Reskrim Polres Padangpanjang,
Ismet. Kamis (30/3). Lebih lanjut Ismet mengatakan, sejumlah nama yang dikantongi terus dalam pengawasan hingga kebenaran atas kasus curanmor terungkap. “Mamastikan tiga nama terlibat dalam aksi curanmor itu, Buser kita langsung bergerak dan melakukan penangkapan. Dua tersangka EH dan DS berhasil kita tangkap di area parkir exs Bioskop Karya Padangpanjang,. Sementara ZH, ditangkap di rumah kediamannya,” ujar Ismet. Dari hasil introgasi tersangka pada penyidik, ungkap Ismet, aksi tersangka curanmor merupakan aksi keduanya, dimana aksi pertama di lokasi yang sama mengalami kegagalan. “Setelah melengkapi peralatan, dua tersangka EH dan DS berhasil membawa raib satu unit motor merek Supra Vit milik jamaah Sholat Subuh ketika itu. Dengan menggunakan kunci T, dua pelaku berhasil mambawa kabur motor korban,” kata Ismet. Sementara itu motor curian itu dilaporkan oleh dua tersangka pada pada tersangka ZH yang telah memesan sebelumnya.
“Ya, saya memang minta tolong carikan motor dengan harga murah dilengkapi dengan surat suratnya. Namun, setelah saya diberitahu kalau motor pesanan saya sudah ada, saya langsung datang menemui rekan saya. Faktanya motor yang saya pesan tidak memiliki surat surat,” aku tersangka ZH pada penyidik polisi. Saat itu, kata ZH, dia baru menyadari kalau motor yang diberikan kepadanya adalah motor curian. “Saat itu saya tidak ber fikir panjang, motor curian saya terima dan langsung saya antarkan sama saudara saya di kampung,” ungkap ZH mengaku terjebak dengan kondisi. Kasat Reskrim Polres Padangpanjang, Ismet mengatakan, tiga tersangka terjerat pasal berbeda. Dimana dua tersangka EH dan DS tersandung pasal 363 KUHP tentang tindak pidana pencurian dan terancam hukuman kurungan 6 tahun penjara. Sementara untuk tersangka ZH, terjerat pasal 480 KUHP, tentang memberikan pertolongan pada tindak pidana dan terancam hukuman kurungan empat tahun penjara. (pul)
Sanksi Sosial Pelaku Seks Bebas Ditingkatkan PADANG (Metrans) Pemerintah Kota Padang terus meningkatkan sanksi sosial untuk pelaku seks bebas atau mesum yang terjaring razia oleh tim keamanan guna memberikan efek jera. “Salah satu peningkatan sanksi dengan mengantarkan pelaku seks bebas yang tertangkap langsung kepada keluarga dan tetangga sekitar,” kata Walikota Padang, Mahyeldi Ansharullah, Kamis (30/3). Dia menyebutkan peningkatan ini dilakukan dari sanksi berupa penangkapan, proses kemudian dibina melalui dinas sosial menjadi pemberian sanksi berupa tes HIV dan diantarkan langsung kepada keluarga pelakunya. Tapi pada kenyataannya, kata dia, semakin banyak generasi muda yang melakukan perbuatan zina tersebut, bahkan penderita penyakit HIV atau AIDS juga bertambah. Dengan diterima langsung oleh keluarga tentu akan memberikan malu bagi pelaku dengan harapan memberikan efek jera. “Meski ini mungkin berimplikasi pada kondisi keluarga, namun sanksi sosial tersebut menjadi harapan adanya pem-
binaan lebih dari keluarga,” kata dia. Dia mengimbau kepada warga untuk meningkatkan intensitas pengawasan dan pembinaan terhadap anak-anaknya. Sebab kata dia, dalam hal ini pemko hanya bisa membina dan mengawasi selama 1 x 24 jam sedangkan selebihnya waktu keluarga dan guru di sekolah. Kepala Satpol PP Padang, Dian Fakri menambahkan, setiap hari pihaknya terus meningkatkan pengawasan pada titik tertentu yang rawan perilaku seks bebas. Sejauh ini kata dia, beberapa kawasan seperti hotel melati, tempat hiburan malam, kawasan Bukit Lampu, Pantai Padang, Taman Melati rutin dilakukan razia. Dia menyayangkan masih adanya remaja usia sekolah yang tertangkap. Hal ini kata dia, membutuhkan perhatian lebih. Tidak hanya kawasan tersebut, bahkan pihaknya rutin merazia di sebelas kecamatan yang ada. “Hal ini untuk memberikan pengajaran bagi warga tentang kedisiplinan mematuhi peraturan dan menghindari perbuatan buruk,” ujarnya. (mdu)
BERMESRAAN – Sepasang anak muda tengah asik bermesraan di tempat umum, tanpa menyadari bahwa perbuatan mereka diamati orang lain.
Polres Kampar Musnahkan 33,38 Gram Sabu KAMPAR (Metrans) Kepolisian Resor Kampar, Provinsi Riau memusnahkan barang bukti (BB) 33,38 gram sabu-sabu hasil pengungkapan dua kasus dalam sepekan terakhir. Kapolres Kampar AKBP Edy Sumardi Priadinata, Kamis (30/3) mengatakan, barang bukti narkoba yang dimusnahkan tersebut merupakan hasil pengungkapa dua kasus pada Rabu (22/3) dan Senin (27/3). Dari pengungkapan pertama, polisi menyita 24,08 gram sabu-sabu dari tangan seorang gadis berusia 16 tahun berinisial PU. Tersangka yang merupakan anak di bawah umur itu diduga kuat merupakan jaringan pengedar narkoba dari ayahnya, yang kini mendekam di balik jeruji besi Lapas Klas IIB Bangkinang dalam kasus yang sama. Sementara barang bukti kedua ditangkap dari tangan seorang tersangka berinisial RB (35). Tersangka merupakan pemuda yang disinyalir menjadi pengedar narkoba antarprovinsi yang ditangkap di perbatasan Riau-Sumatera Barat dengan barang bukti 10,08 gram sabu-sabu. Seluruh barang bukti sabu-sabu dimusnahkan dengan cara dilarutkan ke dalam air serta disaksikan oleh perwakilan kejaksaan dan pengadilan negeri setempat, Badan Narkotika Nasional setempat serta para tersangka dan kuasa hukumnya. Edy menuturkan Polres Kampar tetap konsisten dalam pemberantasan narkoba ini, untuk menyelamatkan anak bangsa dari dampak buruk penggunaan barang haram tersebut. Dia mengakui wilayah Kampar rentan terhadap peredaran narkoba mengingat kondisi geografis yang strategis, yakni berbatasan dengan provinsi tetangga dan memiliki akses jalan penghubung antarprovinsi. Dia menilai pemberantasan narkoba harus dilakukan secara terpadu dan tidak hanya mengandalkan penegakkan hukum, melainkan dengan upayaupaya preventif berupa penyuluhan dan pembinaan terhadap pelajar, pemuda, serta komunitas-komunitas masyarakat. (ngi)
Warga Teluk Sepang Unjuk Rasa ke KPK BENGKULU (Metrans) Puluhan perwakilan warga Kelurahan Teluk Sepang, Kota Bengkulu berunjukrasa di depan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta, memprotes pembangunan PLTU batu bara yang hanya berjarak satu kilometer dari permukiman. “Kami mendesak pemerintah menghentikan pembangunan PLTU batu bara di Bengkulu karena kami tidak ingin menderita seperti warga dari daerah
lain,” kata Meggi, perwakilan warga Teluk Sepang di depan gedung KPK di Jakarta, Kamis (30/3). Unjuk rasa warga Kelurahan Teluk Sepang itu bagian dari aksi bersama masyarakat terdampak industri batu bara dari berbagai wilayah di Indonesia yang bergabung dalam “Koalisi Break Free Indonesia”. Selain dari Bengkulu, ribuan massa yang turut dalam aksi bersama tersebut berasal dari
Batang, Cilacap, Labuan, Pelabuhan Ratu, Jepara dan Indramayu dan Kalimantan Timur. Aksi damai di bawah guyuran hujan itu ditujukan untuk mendukung KPK untuk mengusut tuntas praktik-praktik korupsi di industri batu bara, baik dari sektor pertambangan atau hulu hingga pembangunan pembangkit listrik di hilir. Darmin, nelayan warga Desa Karang Bondo, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah yang merasakan
dampak pembangunan PLTU mengatakan sejak PLTU batu bara beroperasi di wilayah mereka, hasil tangkapan nelayan semakin menyusut. “Terumbu karang yang menjadi tempat pemijahan ikan sudah hancur karena operasi kapal-kapal tongkang pengangkut batu bara,” kata Darmin. Dia pun meminta pemerintah mengusut penghancuran lingkungan dan biota laut di wilayah mereka yang kondisinya dinilai
lebih parah dari kerusakan terumbu karang di Raja Ampat, Papua yang sedang jadi sorotan dunia. Pembangunan PLTU di kompleks Pelabuhan Pulau Baai Kota Bengkulu dengan kapasitas 2 x 100 Megawatt (MW) mulai dilaksanakan oleh pemegang kontrak PT Tenaga Listrik Bengkulu. Sebelumnya Presiden Komisaris PT Tenaga Listrik Bengkulu, Petrus Halim mengatakan, pembangunan pembangkit listrik
tersebut untuk mendukung program 35.000 MW listrik sesuai target pemerintah. “Pembangunan konstruksi ditargetkan mulai awal 2017 dan siap menyala pada 2020 sesuai dengan perencanaan kami,” ujar Petrus. Menurut dia, batu bara yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan pembangkit tersebut sebanyak 1 juta ton per tahun yang dipenuhi dari produksi batu bara lokal Bengkulu. (eti)
Diduga Langgar Perda, Satpol PP Segel Tower Provider Telekomunikasi TANJUNGPINANG (Metrans) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Tanjungpinang menyegel tower provider telekomunikasi bersama di dua lokasi. “Pendirian tower ini melanggar Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 7 tahun 2015 tentang Penataan dan Pengelolahan Menara Telekomunikasi bersama, tower dibangun sebelum izin
keluar,” kata Kepala Seksi Penindakan dan Penyelidikan Satpol PP Tanjungpinang, Andri Prayuda, Rabu. Kedua tower berdiri dikawasan padat penduduk daerah Jalan Sukaberenang, Kilometer 11 dan satu tower baru direncanakan akan dibangun di Kilometer 9. Satu dari 3 proyek pembangunan tower diketahui dikelola oleh pihak pengembang provider, yakni PT. Intan
Bangun Sejahtera. Satu diantaranya langsung disegel PPNS Satpol PP. “Saya mendapat perintah berdasarkan hasil penyelidikan untuk sementara atas pelanggaran Perda terpaksa harus di segel menunggu proses penyelidikan lebih lanjut, sampai berkas dan izin dilengkapi,” kata PPNS Satpol PP, Dian Asmara Siregar. Dalam ketentuannya, mengacu pada Perda Kota Tanjungpinang Nomor 7
Tahun 2015, provider pengembang jaringan telekomunikasi berupa tower bersama mendapatkan peringatan selama 2 minggu ke depan. “Jika tidak melengkapi berkas izin dan proses administrasi, akan disurati kembali, jika tidak diindahkan maka akan di bongkar,” kata Andri. Andri mengatakan dari laporan dan pantauan PPNS Satpol PP Kota Tanjungpinang terdapat puluhan tower bersama
di Kota Tanjungpinang yang tidak memiliki izin. “Dari laporan dinas terkait, ada sekitar puluhan tower bersama yang tidak memiliki izin,” ujarnya. Tower jaringan telekomunikasi bersama sangat mempengaruhi pendapatan daerah Kota Tanjungpinang. “Prizinan tower berkaitan dengan penambahan pajak retribusi daerah,” ujar Andri. (aji)
PUMPUNAN
4
JUMAT 31 MARET 2017
SPEKTRUM Populisme, HAM Eropa dan Indonesia Kondisi Eropa saat ini yang masih mengalami dampak lanjutan dari krisis finansial global sejak 2008, membuat masyarakat di sana mencari “kambing hitam”, dan sasaran yang termudah: para imigran. Konflik yang membara di Timur Tengah dan Afrika Utara pada beberapa dekade awal abad ke21 itu mendorong banyak orang untuk mengungsi dari area tersebut menuju negara-negara Eropa. Human Rights Watch dalam laporan “World Report 2017” menyatakan bahwa meningkatnya gerakan populis di dunia Barat adalah karena publik mengalami ketidakpuasan dengan “status quo”. Di Barat, banyak orang merasa tertinggal dengan perubahan teknologi, ekonomi global, dan ketimpangan yang terus berkembang. Ditambah dengan sejumlah insiden terorisme yang mengerikan, lanjutnya, membuat beberapa anggota masyarakat merasa tidak betah berada di antara masyarakat yang beragam etnis dan budaya. Tidak heran bila aktivitas nasionalisme sempit juga muncul, yang dampaknya adalah bangkitnya kembali xenofobia dan Islamofobia. Hal tersebut mencemaskan karena pada saat ini, iklim seperti itu dapat memunculkan kembali fenomena “pemimpin kuat” yang dapat mengarah kepada kediktatoran, yang ujung-ujungnya juga bisa membungkam berbagai pihak yang tidak setuju dengan mereka. Di sinilah pentingnya berbagai pihak meneguhkan komitmennya untuk membela nilai-nilai dasar hak asasi manusia. Hal tersebut dinilai dapat dilakukan dengan membangun aliansi bersama masyarakat yang memiliki kepentingan sama, dan menjembatani dunia Utara-Selatan (maju dan berkembang). Sejumlah analisis di atas menunjukkan bahwa, wabah gerakan populis dapat terjadi bila kesenjangan sosial terus diabaikan, ketimpangan perekonomian terus melaju tanpa henti, dan penerapan nilai-nilai HAM terus diremehkan. Apa yang bisa dipelajari dari beragam faktor pencetus mewabahnya populisme di Eropa, yang bisa dipelajari agar tidak terjadi di Republik Indonesia? Negara jangan sampai membiarkan terjadinya berbagai kasus pelanggaran hak asasi manusia di sejumlah daerah. Gerakan HAM saat ini menghadapi tantangan lebih sulit karena negara masih terus permisif terhadap pelaku pelanggaran HAM. Indikasi dari permisif itu dapat ditunjukkan antara lain dari hanya merespons pelanggaran HAM secara artifikasi dan pasif demi keuntungan populisme semata. Adanya dua jenis kesenjangan di Tanah Air yaitu ketimpangan perekonomian antara kalangan yang kaya dan miskin, dengan disparitas pembangunan pusat dan daerah. Ada orang yang sangat kaya, dan ada orang yang miskin sekali. Selama ada kesenjangan maka selalu ada kecemburuan sosial. Selain kesenjangan antara kaya dan miskin, juga terdapatnya disparitas pusat-daerah yang bisa memicu fanatisme ke daerah, seperti mengapa infrastruktur jalan dan listrik di satu tempat bisa bagus dan berlebih, tetapi di tempat lain rusak dan sering mati arusnya. Harapan kita adalah agar pemerintah dapat berupaya dengan maksimal untuk mengatasi berbagai kesenjangan tersebut. Pemerintah perlu lebih riil dalam mengatasi persoalan ketimpangan terutama yang menyangkut kesenjangan tingkat perekonomian antardaerah. Hal-hal yang menjadi penyebab ketimpangan ekonomi antardaerah antara lain perbedaan sumber daya alam, kondisi demografis, kurang lancarnya arus logistik dan jasa, konsentrasi kegiatan ekonomi antardaerah, serta alokasi investasi. Dengan demikian, diharapkan pemerintah juga dapat jeli untuk memberikan solusi terkait persoalan ketimpangan antardaerah tersebut. Pembenahan baik di bidang ekonomi maupun aspek sosial yang dilandasi pengamalan yang sungguh-sungguh dari nilai Pancasila, maka diharapkan wabah populisme ala Eropa dapat dihindari.
z Kawasan wisata Mandeh butuh in vestor hotel z Kan sudah ada ‘investor’nya? z Indonesia-Brazil teken MoU pertahanan z Mau impor bek atau kiper Brazil nih? z DPR:angkutan berbasis online jangan dipersulit z Kalau bisa dipersulit,kenapa dipermudah?
Memaksimalkan Ekonomi Desa emerintah memiliki banyak program andalan, salah satunya adalah dana desa yang diharapkan dapat membangun suatu badan usaha milik desa (BUMDes) yang dinilai bakal meningkatkan kreativitas perekonomian di sebuah desa. “BUMDes akan menyulam kreativitas ekonomi desa supaya desa itu bisa mandiri dan makmur,” kata anggota Komisi VI DPR RI Endang Srikarti Handayani dalam acara diskusi di Jakarta, Kamis (23/3). Politikus Partai Golkar itu mencontohkan kreativitas yang meningkatkan perekonomian desa bila BUMDes bisa menyulap sebuah desa menjadi lokasi desa wisata. Hal itu bisa dilakukan, antara lain, dengan mengubah rumah-rumah tempat tinggal menjadi penginapan yang nyaman bagi wisatawan. Selain itu, Endang juga menyebutkan BUMDes bisa pula berkolaborasi dengan kalangan petani dalam mengakomodasi hasil lahan pertanian. Untuk itu, pengawasan penggunaan dana desa dinilai juga perlu lebih dioptimalkan seperti dalam pembangunan badan usaha milik desa yang diharapkan dapat benar-benar meningkatkan kesejahteraan warga sekaligus meningkatkan ketahanan pangan di desa. Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI Arif Wibowo menginginkan jajaran Kementerian Desa dan pihak terkait dapat bersama-sama melakukan supervisi agar pelaksanaan amanat UU Desa dapat memberikan manfaat yang sesuai dengan tujuan pembentukan regulasi tersebut. Politikus PDIP itu mengemukakan bahwa aspek ekonomi yang mendatangkan laba dengan penggunaan dana desa harus berkontribusi bagi
P
OLEH : M.RAZI RAHMAN kemajuan pertumbuhan dan kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat, serta dapat memberikan dampak sosial yang lebih baik lagi. Sementara itu, anggota Badan Legislasi DPR RI Syarif Abdullah Alkadrie mengatakan bahwa kepala desa juga bisa berinovasi dalam menggali anggaran secara otonom. “Desa diberikan kewenangan secara mandiri untuk mengelola pembangunan tata kelola desa. Didukung dengan anggaran dari pemerintah pusat,” papar Syarif. Politikus Partai NasDem itu mengemukakan bahwa cara menggali potensi perekonomian desa secara mandiri itu diatur dalam naungan BUMDes. Sebelumnya, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Eko Putro Sandjojo mengatakan bahwa prioritas dana desa pada tahun 2017 untuk membangun sektor pertanian. “Dana desa merupakan model baru, tidak hanya di Tanah Air, tetapi juga dunia. Desa diberikan kesempatan untuk mengelola keuangan sendiri. Jika 2 tahun terakhir fokus pada infrastruktur jalan, pembangunan PAUD, pada tahun ini kita melihat perlu adanya pembangunan di sektor pertanian,” kata Eko di Jakarta, Kamis (16/3). Dia menilai saat ini sarana dasar di desa sudah mulai cukup sehingga fokus pada pemberdayaan ekonomi desa. Apalagi, sekitar 80 persen wilayah di Tanah Air merupakan sektor pertanian. Sementara itu, ekonom Universitas Indonesia Harryadin Mahardika berpendapat bahwa sebagian dana desa harus dimanfaatkan juga untuk memperkuat ketahanan pangan nasional.
Harryadin Mahardika mengatakan bahwa Pemerintah mesti bergerak cepat dalam kebijakan yang memperkuat kedaulatan pangan, termasuk dengan mengoptimalkan dana desa. “Dalam 10 hingga 20 tahun lagi, Indonesia bisa mengalami ketergantungan yang luar biasa pada impor,” kata Harryadin dalam Halaqah Nasional Pertanian GP Ansor bertajuk “Daulat Petani Daulat NKRI” di Jakarta, Selasa (14/3) malam. Terkait dengan mekanisme pola tanam di desa, lembaga Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) menginginkan potensi tanaman alternatif dapat dimaksimalkan warga desa sehingga tidak menanam satu jenis komoditas yang dapat berkontribusi terjadi banjir, seperti di Wonosobo, Jawa Tengah, beberapa waktu lalu. “Bencana tragis seperti (di dataran tinggi Dieng, Wonosobo) ini dapat dihindari jika tanaman alternatif dan potensi sumber daya hutan negara dapat dimaksimalkan oleh warga desa,” kata peneliti bidang perdagangan dan kesejahteraan rakyat CIPS Hizkia Respatiadi. Hizkia mencontohkan luasnya perkebunan kentang di Dieng, Wonosobo, turut memicu erosi tanah yang juga menjadi salah satu penyebab banjir dan longsor di daerah tersebut, Minggu 26 Februari 2017. Ia mengemukakan bahwa dataran Tinggi Dieng mayoritas terdiri atas lereng bukit dan pegunungan yang curam. Pada musim hujan seperti sekarang ini, akar pendek yang dimiliki tanaman kentang tidak dapat menahan keutuhan tanah sehingga mudah terkena erosi. Hasil penelitian CIPS mengenai
penanggulangan bencana di Dieng menunjukkan tingginya harga kentang di pasaran mendorong para petani untuk terus menanamnya meskipun dampaknya sangat berbahaya bagi lingkungan dan bagi keselamatan mereka sendiri. Dari 2011 sampai dengan 2015, total luas lahan kentang di Wonosobo meningkat 11 persen dari 3.088 hektare menjadi 3.431 hektare. “Sebagai alternatif, tanaman seperti carica dan terong belanda memiliki akar lebih panjang yang membuatnya mampu mencegah terjadinya erosi tanah secara lebih baik. Tanaman-tanaman ini memerlukan lebih sedikit pupuk dan pestisida dibanding kentang sehingga biaya produksinya pun lebih murah,” paparnya. Sumber Penghasilan Selain itu, kata Hizkia, kebijakan pemerintah yang memberikan hak untuk mengakses dan memanfaatkan sumber daya hutan milik negara harus dapat dimaksimalkan oleh warga desa setempat sebagai salah satu sumber penghasilan. Kebijakan ini memerlukan kerja sama yang baik dengan warga desa-desa tetangga, kalangan pengusaha, dan Perum Perhutani. Meski demikian, para petani tidak bisa begitu saja beralih dari kentang jika harganya di pasaran masih tinggi sehingga petani perlu terdorong untuk mencoba beralih ke sumber penghasilan alternatif yang lebih ramah lingkungan dan aman bagi keselamatan mereka. “Amatlah penting untuk meningkatkan kesadaran mereka mengenai manfaat dari alternatif tersebut, baik dari sisi ekonomi maupun lingkungan. Dengan demikian, kita dapat mencegah terjadinya bencana yang serupa pada masa yang akan datang dan tetap menyediakan sumber penghasilan bagi mereka,” katanya.
Isu Domestik Dorong IHSG Tembus Rekor erbagai isu positif terkait fundamental ekonomi membuat pelaku pasar optimistis untuk bertahan di pasar sehingga indeks harga saham gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia (BEI) meningkat ke level tertinggi sepanjang sejarah di industri pasar modal. Pada Maret 2017, IHSG berhasil mencetak rekor tertinggi ke level 5.567,13 poin pada 24 Maret 2016. Berdasarkan data BEI, rekor penutupan IHSG sebelumnya terjadi pada hari sebelumnya yakni 23 Maret 2017 di level 5.563,76 poin. Level tertinggi IHSG itu sekaligus mematahkan rekor sebelumnya yang bertahan selama hampir 2 tahun di level 5.523,29 poin, pada 7 April 2015. Pejabat BEI menilai rekor IHSG yang tercipta itu merepresentasikan bahwa ekonomi Indonesia sedang dalam tren pertumbuhan secara berkelanjutan seiring dengan dikeluarkannya sejumlah paket kebijakan pemerintah. Sejak awal Maret 2017, aktivitas transaksi di pasar saham domestik juga terpantau mengalami peningkatan. Selama kurun waktu itu, frekuensi transaksi meningkat hingga di atas kisaran 300.000 kali transaksi. Berbeda dengan kondisi sebelumnya yang masih di bawah angka tersebut. Sedangkan nilai transaksi mencapai sekitar Rp7 triliun per hari. Dalam periode itu juga, investor asing secara konsisten terlihat melakukan aksi beli dan membukukan beli bersih atau “foreign net buy” yang cukup tinggi. Sepanjang 2017 ini, investor membukukan beli bersih Rp7,530 triliun per 27 Maret 2017. Belanja investor asing itu tentu tidak lepas dari isu domestik yang positif. Apalagi saat ini, Indonesia berpotensi meraih kenaikan peringkat utang dari lembaga pemeringkat internasional Standard & Poor’s (S&P). Jika benar S&P merealisasikan kenaikan peringkat Indonesia, maka tak pelak isu fundamental akan kembali membuat pelaku pasar saham baik asing maupun domestik akan menambah
B
OLEH : ZUBI MAHROFI jumlah asetnya untuk ditempatkan. Yang telah keluar dari pasar saham pun akan kembali masuk. “Pergerakan IHSG itu selalu naik mendahului perekonomian, namun jika ekonomi turun IHSG juga turun mendahului,” ujar Direktur Utama BEI Tito Sulistio. Ia menambahkan bahwa fluktuasi IHSG yang positif itu juga tidak terlepas dari kinerja laporan keuangan perusahaan tercatat atau emiten tahun buku 2016 yang mayoritas diproyeksikan membukukan hasil positif. “Rata-rata kinerja emiten bagus seiring dengan kinerja ekonomi 2016 yang tumbuh,” katanya. Direktur Penilaian Perusahaan BEI Samsul Hidayat menambahkan bahwa di tengah fundamental ekonomi nasional yang positif juga turut memicu arus masuk dana asing ke pasar modal meningkat. “Pertumbuhan pasar modal Indonesia menarik minat investor masuk,” katanya. Sementara itu, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nurhaida mengatakan, IHSG yang mencatatkan rekor menunjukkan kondisi ekonomi dan industri pasar modal domestik kondusif. “Pasar yang kondusif membuat demand dari investor meningkat. Sehingga harga-harga menjadi bagus, dan indeks BEI mencapai rekor baru. Jadi, pencapaian rekor indeks BEI, karena banyak transaksi termasuk dari investor asing,” kata Nurhaida. Standard & Poors Tito Sulistio menilai bahwa jika S&P merealisasikan kenaikan peringkat Indonesia, maka akan menjadi sinyal positif bagi industri pasar modal, investor akan berlomba masuk ke pasar saham sehingga dapat lebih memicu kenaikan IHSG lebih tinggi. Saat ini, menurut dia, banyak pihak mengharapkan S&P segera menaikkan
peringkat utang Indonesia menjadi layak investasi, karena pemerintah telah melakukan berbagai perbaikan terhadap struktur APBN agar menjadi lebih sehat. “Dari segi tata kelola manajemen fiskal, kemudahan berinvestasi, serta peraturan-peraturan yang ada sebenarnya kita sudah masuk dalam level itu,” katanya. “Kalau peringkat kita naik maka makin banyak investor yang nyaman berinvestasi di Indonesia,” kata Tito Sulistio menambahkan. Tito Sulistio juga menilai berkaca pada tata kelola fiskal pemerintah yang membaik maka tidak alasan untuk tidak menaikan peringkat utang Indonesia menjadi layak investasi. “Dari segi tata kelola manajemen fiskal, kemudahan berinvestasi, serta peraturan-peraturan yang ada sebenarnya kita sudah masuk dalam level itu,” ujarnya. Saat ini, lanjut dia, lembaga pemeringkat internasional yang telah memberikan peringkat “investment grade” kepada Indonesia, seperti Moodys Investors Service (Moodys), dan Fitch Ratings, hanya S&P yang belum memberikan peringkat “investment grade”. Sementara itu, Kepala Riset dan Strategis Bahana Sekuritas Harry Su mengatakan bahwa S&P yang mengunjungi Indonesia dalam rangka melakukan update peringkat yang akan dilakukan pada Juni mendatang, memberikan harapan bagi IHSG untuk melaju lebih tinggi. Menurut dia, selain sentimen mengenai pemerintah yang akan mempercepat belanja untuk infrastruktur, kemungkinan Indonesia mendapatkan peringkat investment grade juga katalis bagi IHSG. “Bahana meyakini perkiraan IHSG mencapai level 6.000 poin pada akhir 2017 ini semakin kuat, dan bahkan level itu bisa terjadi sebelum akhir tahun 2017 ini,” katanya.
Harry Su juga menilai stabilnya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS dalam beberapa bulan terakhir ini, meski The Fed menaikkan suku bunga acuannya pada bulan ini, ternyata tidak terlalu mempengaruhi perekonomian Indonesia. Menurutnya, harga komoditas global yang relatif stabil menjadi penolong untuk meningkatkan pendapatan petani, yang pada akhirnya akan memberi dukungan bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang diperkirakan Bahana sekitar 5,3 persen pada tahun ini. Tingkatkan Peran PT Bursa Efek Indonesia juga berkomitmen akan terus meningkatkan peran industri pasar modal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional salah satunya melalui bentuk setoran pajak. “Setoran pajak dari industri pasar modal mencapai sekitar Rp110 triliun, atau 12 persen dari pencapaian pajak negara di sepanjang 2016,” ujar Tito Sulistio. Ia memaparkan bahwa setoran pajak itu berasal dari emiten saham sekitar Rp89,70 triliun, dan sekitar Rp12,99 triliun berasal dari dividen saham. Dirinya mengaku optimis kontribusi pasar modal Indonesia terhadap pajak akan terus meningkat menyusul bertambahnya jumlah emiten tercatat di BEI. “Setiap tahunnya kita berupaya menambah jumlah emiten sebanyak 30 emiten, terutama BUMN maupun anak usaha,” katanya. Dalam rangka mendukung peningkatan emiten, Tito Sulistio mengatakan bahwa pihaknya berupaya meningkatkan kapasitas dan kualitas perusahaan efek yang memiliki kegiatan usaha sebagai penjamin emisi efek (underwriter) serta memberikan kepercayaan lebih kepada Profesi Penunjang. Menurut dia, dengan semakin meningkatnya sinergi antar pelaku pasar maka dapat mendukung pertumbuhan jumlah emiten sehingga menyemarakkan industri. Dengan demikian industri pasar modal dapat semakin menjadi cerminan maupun tolok ukur bagi kemajuan perekonomian Indonesia.***
Redaksi menerima sumbangan tulisan dari pembaca, lampirkan identitas pribadi (SIM/KTP) panjang tulisan maksimal 800 kata dikirimkan ke email [
[email protected] ] tulisan yang dimuat diberi imbalan sesuai standar Metro Andalas. Harap tulisan yang sudah dikirim ke redaksi, tidak dikirim atau pernah dikirim ke media lain. Terimakasih. Terbit Sejak 28 November 2013 Penerbit: PT. Metro Andalas Multimedia Keputusan Menkum HAM RI. No. 0011296. AH. 01.01 Tahun 2016. Pemimpin Umum/Penanggung Jawab Herman Nasir, M.I.Kom. Pemimpin Redaksi Eko Yanche Edrie
Pemimpin Perusahaan Faisal Budiman
Redaktur Pelaksana John Edward Rhony
Asisten Redaktur Pelaksana Novrizal Sadewa
WARTAWAN Metro Andalas dalam menjalankan tugas jurnalistiknya didasarkan pada etika jurnalistik dan UU No 40/1999 dan dilengkapi dengan tanda pengenal yang sah.
z DEWAN REDAKSI: Herman Nasir, Eko Yanche Edrie, John Edward Rhony, Novrizal Sadewa z REDAKTUR SENIOR: Alwi Karmena zREDAKTUR: Sisca Oktri Santi (Yeyen), Febriansyah Fahlevi z REPORTER: Padang Bayu Ichwan Nugroho, Monica Febby, Perdana Putra, Taf Caniago Pariaman Syafrial Suger, Khairul Koto, Padangpanjang Ricco Mahmudi, Paul Hendri Payakumbuh/Limapuluh Kota Syafril Nita, Lili Yuniati, Bukittinggi Iwin SB, Agam; Heppy Kusnandar, Irwandi Pasaman Barat; Roni Mangkuto Pasaman Zulkifli Rahman, Tanah Datar; Heri Syafrianto Pesisir Selatan Wandi Jusri, Mil Hendrawandi, Jumadil Solok Selatan Jhon Ronaldo Kabupaten Solok Riswan Jaya, Yance Gafar Kota Solok Adrizal Inyiak, Rijal Islami Sawahlunto/Sijunjung Martius Aciak, Hendra Idris Dharmasraya; A. Habibi, Mentawai; Rahadio, Jabodetabek (perwakilan) Syafruddin Al, Kadar Santoso z DIVISI KEUANGAN Ira Dwiyanti z DIVISI SIRKULASI Suci Rahmadani, Yulisabetris, Findo DKK, Adek (Sawahlunto) z TIM LAYOUT Koord: Rudi Saputra, Wahyu Saputra, Yandri Olga Putra z DESIGN IKLAN Budi Febrian z DIVISI IT Raihan Al Karim z DIVISI MARKETING IKLAN Yulia Hendra zHarga Langganan: Kota Padang @Rp80.000/bulan, luar Kota Padang ditambah ongkos kirim, harga eceran @Rp4.000/eksamplar zTarif Iklan: black white @Rp400.000/terbit, display 3 kolom x 150 mm @Rp350.000/terbit, display 3 kolom x 100 mm @Rp 225.000/terbit, display 2 x 100 mm @Rp150.000/terbit, 1 kolom x 150 mm @Rp120.000/terbit, 1 kolom x 100 mm @Rp70.000/terbit, 1 kolom x 50 mm @Rp40.000/terbit, iklan baris @Rp30.000/terbit, full colour @Rp25.000/mm kolom, spot colour @Rp15.000/mm kolom. zBank: Bank Nagari a/n. PT. Metro Andalas Multimedia, No Rek 2105.0103.00120.5 z ALAMAT: Gedung Antara Jl. Kampung Nias V No. 34 Padang, Telp. (0751) 8952449 Faks. (0751) 2941, Email:
. versi online: www.metroandalas.co.id Dicetak pada: PT. Padang Graindo Mediatama, Alamat: Jl. Adinegoro No. 17 A Lubukbuaya, Padang. Isi di luar tanggungjawab percetakan.
PENDIDIKAN
5
JUMAT 31 MARET 2017
PEMKAB PASAMAN BARAT
Pendidikan Mendapat Perhatian Serius Persoalan pendidikan yang akhir-akhir ini semakin memuncak karena berbenturan dengan berbagai situasi seperti kenakalan remaja dan persoalan lingkungan lainnya menjadi perhatian serius bagi Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat (Pasbar). SIMPANG EMPAT(Metrans) Salah satu upaya adalah Pemkab Pasbat menghadirkan 120 orang guru mata pelajaran untuk mengikuti Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP). Tujuannya adalah untuk menciptakan guru yang punya kecakapan dan profesionalitas untuk menghadapi persoalan tersebut. “Pendidikan di Pasbar perlu ditingkatkan. MGMP harus berlanjut demi peningkatan kualitas dan kuantitas guru yang hasilnya akan bermuara pada kenaikan yang signifikan terhadap mutu dan kualitas pendidikan di Pasbar,” kata Wakil Bupati Pasbar, Yulianto, Kamis (30/3). Ia mengatkan dedikasi yang lebih besar dari biasanya dari seorang guru sangat dibutuhkan demi kelangsungan generasi Pasbar yang sehat secara moralitas. Disamping itu ia juga mengimbau kepada segenap tenaga pendidik di Pasbar agar melakukan koordinasi yang intensif dengan orang tua murid. “Persoalan ini tentunya tidak akan bisa kita atasi tanpa jalinan kerjasama yang baik antara guru dan orang tua murid. Kordinasikan masalah perkembangan peserta didik agar yang bersangkutan juga dapat di evaluasi dilingkungan keluarganya masing-masing,” katanya. Secara teknis guru harus terlebih dahulu menjadi orang yang peduli terhadap anak didik, untuk kemudian dapat melakukan pendekatan emosional terhadap murid.
“Semoga MGMP ini memberi manfaat yang luas bagi kita semua terutama bagi tenaga pendidik dan pelajar di Pasbar. Kita akan terus berupaya mencari solusi dari persolan yang ada,” ujarnya. Sementara itu, Sekretaris Dinas Pendikan Pasbar, Arminindel mengharapkan melalui MGMP yang dilakukan, profesionalitas para guru di Pasbar dapat dicapai. “Proses belajar mengajar (PBM) adalah komponen utama yang harus dibenahi, karena ukuran keberhasilan sekolah dalam mendidik para muridnya tergantung pada sejauhmana kesanggupan seorang guru dalam menyempurnakan PBM,” sebutnya. (alt)
SMKN 1 SIJUNJUNG
Prakerin di BPR Harau
MENGHADIRI- Wakil Bupati Pasbar, Yulianto (tengah) saat menghadiri MGMP di Aula Kantor Bupati Pasbar, kemarin
DI SAWAHLUNTO
Buku Bacaan Minim di Perpustakaan SAWAHLUNTO (Metrans) Dinas Perpustakaan dan kearsipan Kota Sawahunto menggelar bimbingan teknis (Bimtek) manajemen pengelolaan perpustakaan tingkat Sekolah Dasar (SD)dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) se kota Sawahlunto. Kegiatan selama dua hari di Hotel Ombilin Sawahlunto, Rabu (29/3) dan Kamis (30/ 3) itu diikuti oleh 60 pengelola pustaka sekolah dengan mentor langsung dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sumatera Barat.
Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Sawahlunto, Sumatera Barat Azwen didampingi Kabid Perpustakaan Subandi, mengatakan, kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan SDM pengelola perpustakaan sekolah sehingga berdampak positif pada minat baca siswa untuk mewujudkan sekolah literasi. Dalam diskusi dan pelatihan itu terungkap perpustakaan di sekolah selama ini kurang mendapat perhatian oleh kepala sekolah. Oleh sebab itu kata Subandi, pihaknya berharap
kedepan ada perhatian sehingga pengelola pustaka dapat bekerja secara profesional. “Selama ini pengelola pustaka kurang mendapat perhatian terutama oleh kepala sekolah. Bagaimanapun pustaka sekolah adalah bagian penting dari upaya kita untuk mencerdaskan kehidupan bangsa,” kata Subandi Kamis (30/3) Diharapkan, dalam kegiatan ini nantinya lanjut Subandi, muncul sebuah gerakan yang disebut Gerakan Literasi Sekolah. Gerakan ini bertujuan agar siswa memiliki budaya
membaca dan menulis sehingga tercipta pembalajaran sepanjang hayat. Sementara itu, dalam kunjungan lapangan ke SD 13 Pasar Remaja Kecamatan Lembah Segar Kota Sawahlunto, Kamis (30/3) masih terdapat banyak kekurangan dalam pengelolaan pustaka sekolah. Wakil Kepala Sekolah SD 13 Pasar Remaja Mayarnis mengatakan, perlengkapan dan tempat pustaka di sekolahnya masih belum memadai. Selain itu, ketersedian buku bacaan yang masih minim. (hen)
LIMAPULUH KOTA (Metrans) Praktek- Kerja Industri (Prakerin) adalah kegiatan pendidikan, pelatihan dan pembelajaran yang dilaksanakan didunia usaha atau dunia industri yang relevan dengan dengan kompetensi (kemampuan) siswa sesuai bidangnya. Dalam pelaksanaannya dilakukan dengan prosedur tertentu, bagi siswa yang bertujuan untuk magang disuatu tempat kerja, baik dunia usaha maupun didunia industri setidaknya sudah memiliki kemampuan dasar sesuai bidang yang digelutinya atau sudah mendapatkan bekal dari pembimbing di sekolah untuk memiliki ilmu-ilmu dasar yang akan diterapkan dalam dunia usaha atau dunia Industri. Penerapan prakerin oleh SMKN 3 Sijunjung dilakukan dengan mengirim siswanya untuk belajar di PT. BPR Harau di jalan raya Tanjung Pati Kecamatan Harau Kab. Limapuluh Kota. Sesuai dengan bidangnya SMKN 3 Sijunjung menitipkan 2 orang siswanya Igo Andika Putra dan Hera Elvina dari kelas 11 Perbankan. “Prakerin ini dilaksanakan dari tanggal 5 Desember sampai 30 Maret 2017 dimana nanti para siswa prakerin disini dapat mengimplementasikan materi yang selama ini didapatkan di sekolah. Walaupun ada beberapa perbedaan antara teori dan praktek di lapangan, di situlah siswa belajar di dunia nyata”, ungkap Noni Sari Gusmilawati, S.Pd, guru pembimbing prakerin SMKN 3 Sijunjung. Dalam sambutannya disaat acara perpisahan dengan siswa prakerin SKN 3 Sijunjung , Kamis (30/3), Dirut PT. BPR Harau Asrar Dt. Leloanso mengatakan bahwa kerjasama dengan sekolah sekolah kejuruan jurusan perbankan sudah terjalin lama semenjak tahun 1998. (li2)
LIPSUS PERESMIAN BERLANGSUNG RAMAI DAN MERIAH
SMPN 1 Kecamatan Harau Miliki Gedung Baru B
upati Kabupaten Limapuluh Kota diwakili kepala Dinas Pendidikan Radimas. M.Pd, Kamis (30/3) meresmikan gedung kantor SMP Negeri 1 Kecamatan Harau yang dibangun dengan dana bantuan pusat Rp. 1 Milyar lebih. Peresmian tersebut ditandai dengan pengguntingan pita serta peninjauan ruang kantor baru tersebut dan diiringi Muspika kecamatan Harau, Kabid Dikdas Dinas Pendidikan setempat Alfizal. M.Pd Datuak Sati Marajo, ketua Komite Hendra, para kepala sekolah SMP se-Kabupaten Limapuluh Kota, Majelis guru, dan undangan lainnya. Sambutan Bupati Limapuluh Kota dalam acara tersesebut berharap SMP Negeri 1 Harau yang terletak di Kota Sarilamak ibu kota Kabupaten Limapuluh Kota perlu melihatkan berbagai prestasi baik bidang akademis ataupun non akademis. “Keberhasilan seorang siswa tidak diukur hanya bidang akademis tetapi juga harus terisi dengan bidang seperti moral
keagamaan, serta skill” kata Radimas dalam sambutannya. Selain itu kepada kepada seluruh Majelis guru dan siswa SMPN 1 Harau, Tadimas berharap terus memacu berbagai bidang prestasi baik akademis ataupun non akademis seperti olahraga dan kesenian, sementara kepada para
kepala sekolah yang ada di kabupaten Limapuluh Kota juga harus berpacu meningkatkan prestasi-prestasi sekolah yang dipimpinnya baik tingkat Sumbar maupun nasional. Lebih lanjut dia mengatakan keberhasilan pembangunan gedung kantor SMPN 1 Harau yang
Bupati diwakili Kepala Dinas Pendidikan Radimas mendapat suguhan siriah dicarano dari siswa
Ahmad Guntur Kepala Sekolah SMPN 1 Kecamatan Harau
merupakan program Revitalisasi Gedung Sekolah Tahun 2016 dari kementerian pendidikan RI dengan beberapa pembangunan gedung sekolah di Bukit Barisan dan Piobang Kecamatan Payakukmbuh karena kegigihan Bupati memperjuangkan ketingkat pusat. “Dalam program ini kita ka-
bupaten Limapuluh Kota kebahagiaan tiga pembangunan yakni pembangunan SMPN 4 Bukit Barisan, Kantor SMPN 1 Harau yang sekarang, dan pembaungan SDN 1 Piobang Kecamatan Payakumbuh” tambah Radimas. Ahmad Guntur. S. Pd., Kepala SMP Negeri 1 Harau dalam
Bupati Limapuluh Kota diwakili Radimas Kadis pendidikan melakukan penguntingan pita dengan latar belakang muspika, komite sekolah dan lainnya
Siswa SMPN 1 Harau memainkan alat musik tradisional talempong, pupuik serunai, dan gendang tasa
sambutannya menyebut pembangunan kantor ini pada awalnya ada problem, namun walaupun terlambat memulai pengerjaan dibanding daerah lain tapi pembangunan kantor SMP N 1 Harau lebih cepat selesai. “Dengan selesainya kantor ini diharap guru-guru dapat bekerja lebih aman dan nyaman hingga diharapkan pada masa mendatang prestasi-prestasi sekolah, baik guru apalagi siswa akan lebih meningkat” kata Muhammad Guntur. Kepada ketua komite sekolah Guntur menyampaikan terimakasih karena berhasil membelikan sebuah bus sekolah serta pembelian tanah senilai Rp. 150 juta, tak lupa kepala sekolah juga menyampaikan terimakasih kepada alumni yang sudah menyumbangkan berbagai fasilitas untuk almamaternya. Dalam waktu dekat SMPN 1 Harau juga berencana membangun gedung olahraga mini hingga para siswa dapat berlatih berbagai cabang olahraga dan kesenian untuk meningkatakan kwalitas SDM siswa. (syn)
Para kepala sekolah se-kabupaten Limapuluh Kota dan undangan lainnya yang hadir
RANAH
6
JUMAT 31 MARET 2017
Kota Solok Butuh Program Ekonomi Kerakyatan SOLOK (Metrans) Keberhasilan pembangunan suatu daerah tidak hanya bisa dilihat dari pembangunan fisik. Faktor ekonomi juga menjadi sebuah perhatian serius. Karena, tanpa kemajuan ekonomi masyarakat, keberadaan infrastruktur, justru menimbulkan gejolak di masyarakat. Ini akibat dari timpangnya kondisi ekonomi masyarakat dan fasilitas megah. Hal itu diungkapkan tokoh masyarakat adat Kota Solok, Hendra Dt Bandaro kepada Metrans, kemarin. Menurutnya, keberhasilan
sebuah kota mensejahterakan rakyatnya tidak hanya tergantung pada kelengkapan infrastruktur. “Peran aktif warga kota sangat dibutuhkan dan menjadi indikasi kemajuan suatu daerah. Maka dari itu pemberdayaan ekonomi masyarakat harus menjadi perhatian utama. Agar Kota Solok bisa sejajar dengan daerah lain di Sumbar,” ujarnya. Hendra Dt Bandaro juga menyatakan saat ini Kota Solok membutuhkan pemimpin yang mampu mengubah wajah Kota Solok menjadi lebih baik. Saat ini
PERNIK
Dharmasraya Cetak Kolam Baru 5 Hektar
U
ntuk memenuhi kebutuhan konsumsi ikan masyarakat di Kabupaten Dharmasraya, pemerintah daerah setempat akan membuat cetak kolam baru seluas 5 hektar dengan dana sebesar Rp500 juta. Kepala Dinas Perikanan dan Pangan, Ramilus, kemarin mengatakan, tahun ini pihaknya akan mencetak kolam baru seluas 5 hektar, untuk lima kelompok masyarakat pembudi daya ikan. Untuk melaksanakan program itu, kata dia, pemerintah daerha sudah siapkan anggaran sebanyak Rp500 juta. Selain kolam baru, lanjut dia, para kelompok penerima program itu, juga akan dibantu bibit dan pakan ikan. Dia menyebutkan, dana sebesar Rp500 juta itu, lansung dikelola oleh internal Dinas Perikanan, dan kelompok penerima bantuan cetak kolam itu hanya menerima bersih pekerjaannya. Disebutkannya, dari program cetak kolam itu, setidaknya seluas 487 hektar kolam telah ada di Bumi Petro Dolar itu, meski demikian produksi ikan dari kolam yang ada belum mampu mencukupi kebutuhan konsumsi masyarakat setempat. Belum cukupnya produksi ikan hasil dari panen kolam yang ada, kata dia, maka untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, maka ikan-ikan didatangkan dari daerah lain misalnya dari Jambi. Hasil perhitungan Dinas Perikanan, untuk konsumsi ikan masyarakat Dharmasraya per kapita sebesar 20 kilogram, dengan jumlah penduduknya sekitar 202 ribu jiwa. Ramilus menjelaskan, pihaknya sudah menghitung kebutuhan ikan, yaitu 20 kilogram per kapita setiap tahun. Sementara produksi hanya sekitar 19.745 ton dalam satu tahun, dengan luas kolamnya 487 hektar. Sementara itu, dengan luas kolam 487 hektar itu, ujarnya menambahkan, tidak semuanya kolam aktif, ada beberapa kolam yang tidak dikelola lagi oleh para kelompok pembudidaya ikan. Ramilus menambahkan, untuk mengantisipasi kelangkaan ikan dan dalam upaya memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat, pihaknya akan mengupayakan pembuatan lubuk larangan di setiap nagari yang ada potensinya. (bib)
BERIALOG– Kapolres Agam AKBP Feri Suwandi bersama Ketua PWI Agam Lukman berdialog dengan para wartawan yang tergabung dalam Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) daerah setempat.
Kapolres Agam Pererat Kemitraan dengan Wartawan LUBUK BASUNG (Metrans) Untuk mempererat kemitraan antara jajarannya dengan anggota Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Agam, Kapolres Agam AKBP Feri Suwandi melakukan temu ramah di ruang pertemuan Polres setempat, Kamis (30/3). Di sela-sela pertemuan tersebut, Feri Suwandi menyampaikan apresiasinya atas terjalinnya kemitraan yang baik antara PWI dengn Polres Agam selama ini. Untuk itu pihaknya meminta kemitraan yang sudah terjalin baik ini dilanjutkan, kalau dapat lebih dipererat lagi. “Saya baru 15 hari di Agam ini, oleh karena itu saya harus banyak belajar, ujarnya. Disebutkan, menjalin kemitraan dengan wartawan sangat penting dilakukan, dengan bantuan wartawan tugas polisi akan bertambah lancar. Dia mengahrapkan temu ramah semacam ini dapat berlanjut. Sementara itu Ketua PWI Agam Lukman menyambut baik adanya temu ramah ini. “Tanpa adanya bantuan dari kepolisian, maka wartawan tidak akan dapat membuat berita khususnya yang menyangkut tentang hukum dan kriminal.” jelasnya. (dar)
menurutnya, etalase Kota Solok saat ini masih kalah menarik dibandingkan dengan daerah lain. Seperti Lubuk Sikaping, Kota Sawahlunto dan Kabupaten Pesisir Selatan. “Wajah Kota Solok masih kurang menarik. Meski pembangunan infrastuktur seperti jalan sebanarnya sudah lebih dari cukup. Hampir 90 persen ruas jalan sudah diaspal hotmix. Namun sangat disyangkan pembangunan fisik jalan yang bagus itu belum mampu mengantarkan masyarakat menuju kesejahteraan,” ujarnya.
Lebih lanjut, Hendra Dt Bandaro mengatakan, pemimpin Kota Solok ke depan harus mampu menumbuhkan semangat entrepreneurship di masyarakat akar rumput. Buruh tani, ibu ibu rumah tangga, tukang ojek, tukang parkir dan sebagainya harus diberi kepercayaan untuk menjadi seorang pengusaha. Mereka harus dibantu, didukung dan diberikan akses permodalan. “Selama ini masyarakat kelas pinggiran tak pernah diberi kepercayaan. Pemerintah memvonis mereka sebagai masyarakat yang tak mampu membayar cicilan dan
tak punya kecakapan serta kemauan untuk berusaha. Padahal, dalam keseharian mereka,mereka itu seorang pekerja keras. Pada prinsipnya, mereka memiliki potensi untuk menjadi entrepreneur. Akan tetapi karena tidak ada lembaga keuangan yang mempercayakan modal kepada mereka, maka mereka terjebak pada pekerjaan yang tak bisa meningkatkan kesejahteraan mereka,” lanjutnya. Hendra Dt Bandaro berharap, pemimpin Kota Solok akan memberikan solusi permodalan serta menerapkan sistem kredit yang
membuat masyarakat akar rumput itu merasa nyaman dan aman dalam berusaha. Dengan sistem kredit seperti itu, mereka diharapkan memiliki kayakinan penuh akan kemampuannya dalam mencicil hutang, dan yang terpenting mereka harus dibebaskan dari rasa takut berhutang. “Berikan mereka kepercayaan. Lalu bentuk lembaga keuangan yang bisa mengakomodasi kebutuhan permodalan, kemudian bantu mereka dalam pemasaran produk yang mereka hasilkan,” ungkapnya. (rzl)
TERJADI DI KANTOR BUPATI SOLOK
Lobi Utama Kotor dan Dipenuhi Sarang Laba-laba Debu seolah menjadi selimut meja dan kursi. Sementara sarang labalaba pun menjadi hiasan pintu masuk ruang. Inilah kesan pertama menarik mata para tamu yang memasuki lobi utama pintu masuk Gedung A Kantor Bupati Solok di Arosuka. Tak hanya tu, kotoran lain seperti gumpalan-gumpalan putih dan bercak-bercak kotoran berwarna hitam juga tampak mencolok mata. AROSUKA (Metrans) Kesan kumuh pada Kantor Bupati Solok di Arosuka itu begitu mencolok mata. Celakanya, suasana begini sudah berlangsung agak lama dan seakan sudah menjadi pemandangan biasa bagi tamu yang datang ke kantor tersebut. “Selain nampak di dindingdinding gedung di lobi utama
KANTOR BUPATI – Inilah Kantor Bupati Solok di Arosuka, yang terlihat megah dari luar, namun lobi utama pintu masuk Gedung A kantor bupati itu terlihat kotor dan dipenuhi sarang laba-laba. Tak hanya tu, kotoran lain seperti gumpalan-gumpalan putih dan bercak-bercak kotoran berwarna hitam juga tampak mencolok mata di lobi utama itu. pintu masuk, sarang laba-laba dan gumpalan kotoran berwarna putih juga bercak-bercak hitam lainya juga banyak nampak di
jendela-jendela gedung A Kantor Bupati itu, yang sepertinya tak pernah dibersihkan,” kata salah seorang pegawai pemkab
setempat didampingi pegawai lainya kepada Metrans di Arosuka, Kamis (30/3). Kondisi kumuh itu oleh
sebagian tamu memang sempat menjadi pertanyaan. Mereka merasa heran dengan dinas/ instansi terkait atau bagian kebersihan Kantor Bupati Solok, yang terkesan masa bodoh dan tak peduli dengan banyaknya sarang laba-laba yang menempel di dinding-dinding lobi utama pintu masuk Gedung A kantor bupati itu. Bahkan, informasi yang sampai ke telinga kalangan pegawai di Arosuka, Bupati Solok Gusmal sebenarnya sudah beberapa hari ini, ngedumel dan merasa kesal dengan banyaknya kotoran sarang laba-laba yang menempel di dinding-dinding kantor Gedung A tersebut. Ironisnya, kondisi kumuh itu sepertinya memang sengaja dibiarkan, karena sampai Kamis (30/3) siang kotoran-kotoran itu tak juga dibersihkan, padahal Bupato Solok sudah sempat marah melihat keadaan itu. “Kalau kotoran sarang labalaba itu dibiarkan begitu saja dan tak dibersihkan, selain tak enak dipandang mata, juga bisa merusak citra penghuni kantor Bupati Solok itu sendiri,” kata Ance Saputra, salah seorang tamu yang datang pada Kamis itu. (ris)
Blok Timur Bypass Koto Bawah Segera Tuntas BUKITTINGGI (Metrans) Setelah sekian lama kawasan Blok Timur Bypass Koto Bawah, Kelurahan Pulai Anak Air Kecamatan Mandiangin Koto Selayan terbengkalai, kini Walikota Bukittinggi, H.M.Ramlan Nurmatias, mulai menyelesaikannya. Bahkan Ramlan Nurmatias dengan tegas mengatakan, dia siap pecat jika ada staff ataupun pejabat pemerintahan yang bermain dalam masalah ini. “Saya jamin, tidak ada dusta di antara kita,” katanya saat menemui masyarakat Jalan Bypass Pulai Anak Aia, Kamis (30/3), Dalam kunjungan itu, Ramlan Nurmatias didampingi Kepala Badan Pertanah Nasional (BPN) setempat, Yulindo, anggota DPRD, Camat Mandiangin Koto Selayan, Lurah Pulai Anak Aia, Kabag Humas Pemerintah Kota, Yulman dan beberapa pejabat lainnya. Dalam penjelasannya Ramlan Nurmatias mengatakan, pada kapling itu terdapat 38 orang pemilik tanah konsolidasi.
“Hari ini untuk Blok Timur kita awali dengan penjelasan dan meminta izin masyarakat untuk pengukuran. Dari 38 pemilik itu, 8 diantaranya sudah memiliki sertifikat, 30 lainnya akan kita urus segera setelah seluruh peserta konsolidasi menerima hasil pengukuran dan gambar yang akan dibuat nantinya,” terang walikota. Selanjutnya kata dia menambahkan, 15 persen tanah sumbangan masyarakat itu akan dibangun jalan lingkung. “Itupun setelah mendapat izin dan persetujuan dari pemilik tanah,” katanya. Sedangkan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Bukittinggi, Yulindo, menjelaskan, BPN komit dan mendukung program Pemerintah Kota Bukittinggi dalam menyelesaikan konsolidasi tanah bypass ini. “Setelah pertemuan ini, Selasa, 4 April, kami akan lakukan pengukuran dan pengolahan data. Semua bidang tanah pun akan menghadap ke jalan,
sehingga tidak ada yang dirugikan. Upaya pemerintah tersebut mendapat respon positif dari masyarakat. Tidak satupun warga yang menolak dalam proses awal pengukuran ini,” ucap Yulindo. Sementara itu St. Rajo Basa salah seorang peserta konsolidasi Blok Timur tanah
Bypass, pada saat itu memberikan respon positif. “Mudah-mudahan hasil pengukuran dan gambar yang dibuat oleh pemerintah kota nantinya dapat diterima oleh seluruh masyarakat peserta konsolidasi. Kami setuju dengan langkah yang dilakukan pemerintah kota,” katanya.
MEMBAHAS TANAH - Walikota Bukittinggi, H.M.Ramlan Nurmatias bersama masyarakat membahas masalah tanah kawasan Blok Timur Bypass Koto Bawah, Kelurahan Pulai Anak Air Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, Kamis (30/3).
Di tempat yang sama, anggota DPRD Bukittinggi, Rismaidi yang hadir dalam pertemuan itu mengapresiasi kinerja pemko di bawah pimpinan Ramlan Nurmatias. “Satu per satu permasalahan di Bukittinggi ini diselesaikan dengan baik. Kami atas nama DPRD bangga dengan walikota yang responsif berbagai persoalan, dan kami pun siap membantu pemko dalam penyelesaian konsolidasi ini,” ungkapnya Sementara itu, Kabag Humas, Yulman Yudhistira mengungkapkan, pemko akan segera menyelesaikan persoalan konsolidasi tanah Bypass di sekitar UMSB. “Jum’at pagi, tanggal 31 Maret, walikota dan tim akan turun dan bertemu kembali dengan masyarakat untuk menyelesaikan konsolidasi tanah Bypass di kawasan UMSB. Ini bentuk komitmen walikota untuk menuntaskan persoalan yang telah menahun tersebut,” jelas Yulman. (win)
Musrenbang RKPD Payakumbuh 2018 Dimulai PAYAKUMBUH (Metrans) Setiap tahunnya Pemerintah Kota Payakumbuh selalu berupaya meningkatkan mekanisme proses perencanaan pembangunan, agar menjadi lebih terarah, terpadu, mampu mengakomodir semua aspirasi masyarakat secara transparan. Untuk itu, tahun ini, Pemko Payakumbuh mulai menerapkan aplikasi eMusrenbang, yaitu sebuah sistem perencanaan pembangunan daerah berbasis website. Hal tersebut disampaikan Walikota Payakumbuh dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Sekretaris Daerah Kota Payakumbuh, Benni Warlis, pada pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Payakumbuh tahun 2018, Kamis (30/3), di GOR M. Yamin Kota Payakumbuh. Aplikasi e-Musrenbang dimaksud, kata Sekdako, dapat
mendorong penerapan prinsipprinsip e-government. Oleh karena itu, lanjutnya, tema kegiatan Musrenbang RKPD Kota Payakumbuh tahun ini, mengusung tema, “melalui Musrenbang RKPD Kota Payakumbuh tahun 2018 dan semangat kebersamaan kita wujudkan penerapan e-government yang demokratis dan aspiratif, guna pembenahan infrastruktur dalam memperkuat ekonomi kerakyatan”. Pada bagian lain Benni Warlis menyebutkan, proses perencanaan pembangunan untuk tahun 2018 berada pada masa transisi. 2018 merupakan tahun pertama Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) 20182022 yang akan disusun dalam kepemimpinan yang baru bagi pasangan yang terpilih dalam Pilkada yang telah dilaksanakan Kota Payakumbuh pada 15 Februari 2017 kemarin. “Kita sadari jika tahun ini
merupakan masa transisi bagi pelaksanaan perencanaan pembangunan Kota Payakumbuh untuk lima tahun mendatang, dimana setelah dilakukan pelantikan walikota terpilih, maka baru akan dilakukan penyusunan dan penetapan RPJMD untuk masa 5 tahun mendatang. Dengan demikian, hasil musrenbang Kota Payakumbuh yang merupakan aspirasi masyarakat dan stakeholder pembangunan di kota ini akan menjadi bahan untuk penyempurnaan rancangan awal RKPD sekaligus bahan penyusunan rancangan akhir RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2021,” jelasnya. Sementara itu, Ketua DPRD Kota Payakumbuh, YB. Dt. Parmato Alam dalam sambutannya menyatakan, siap mengawal secara ketat semua aspirasi masyarakat Kota Payakumbuh yang telah diusulkan di Musrenbang kelurahan, kecamatan, dan telah didiskusikan
Apalagi saat ini kita sudah menggunakan e-planning, seluruhnya terorganisir, terkumpul, lebih mudah diverifikasi” YB. Dt. Parmato Alam dalam Forum Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Dia mengimbau seluruh pimpinan OPD di lingkungan Pemko Payakumbuh dan seluruh stakeholder, agar membahas rancangan kerja pembangunan daerah itu dengan sepenuh hati, benar-benar mempertajam hasil
Musrenbang kelurahan dan kecamatan tersebut. “Apalagi saat ini kita sudah menggunakan e-planning, seluruhnya terorganisir, terkumpul, lebih mudah diverifikasi,” paparnya. Kegiatan Musrenbang RKPD yang akan berlangsung selama dua hari itu diikuti oleh kepala OPD se-Kota Payakumbuh, Komisi A, B, dan C DPRD Kota Payakumbuh, delegasi dari kecamatan, fasilitator perencana tingkat kelurahan, lembaga non pemerintah, perguruan tinggi dan LSM terkait, asosiasi profesi, perbankan, dan BUMN di Kota Payakumbuh. Kemudian juga ada Sekda, Ketua DPRD, dan Plh. Kepala Bappeda Kota Payakumbuh selaku leading sektor. Turut hadir dalam acara pembukaan ini Forkompimda Kota Payakumbuh, Staf Ahli Setdako dan Kabid Sosial Budaya Bappeda Sumbar, Ahmad Zakri, S.Sos, Msi. (li2)
INTI
7
JUMAT 31 MARET 2017
Sistem Box Office Majukan ................. Pupuk Bersubsidi Dijual ke Petani ...
Sambungan Halaman 1
untuk membentuk sistem yang ajeg bagi kemajuan industri film nasional. Salah satunya dengan mengkonkretkan rencana sistem ‘box office’. Hendaknya peringatan Hari Film Nasional memiliki arti subtansial dan sebaiknya pemerintah segera merealisasikan sistem “box office” di industri film nasional. Agar peringatan Hari Film Nasional tak sekadar seremoni yang tidak memiliki makna bagi perfilman Tanah Air, sebaiknya pemerintah segera mewujudkan rencana sistem ‘box office’ di Indonesia. Ini sangat mendesak. Dengan sistem ini, maka akan diketahui penyebaran film di daerah-daerah, berapa penonton-
nya serta tren genre film apa yang sedang “booming” di daerah-daerah. Sistem ‘box office’ juga bisa mengatasi permasalahan yang akut seperti soal transparansi di sektor pajak di industri film serta royalti bagi para pemain film. Saya perlu mengingatkan pemerintah agar serius dalam pembenahan di sektor perfilman. Soal rekomendasi Panja Perfilman DPR RI yang meminta pemerintah agar segera menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) sebagai turunan dari UU Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman. Pemerintah jangan menundanunda lagi untuk segera menerbitkan 7 PP sebagai amanat UU Nomor 33 Tahun 2009. Perlu digarisbawahi bahwa pemerintah untuk mendirikan SMK Perfilman secara merata di
wilayah Indonesia. Melalui jalur pendidikan ia meyakini akan memberi efek besar terhadap industri perfilaman di Tanah Air untuk waktu mendatang. Pendidikan merupakan investasi yang tiada taranya. Makanya, pemerintah harus memiliki komitmen untuk mendirikan SMK Perfilman di berbagai daerah dengan mempertimbangkan potensi di setiap daerah. Badan Perfilman Indonenesia (BPI) mesti bersinergi dengan Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) di bidang pemajuan perfilman di Indonesia. Kedua lembaga tersebut saat ini masih tampak berjalan sendiri-sendiri. Harusnya kedua lembaga tersebut melakukan sinergi dengan baik untuk kemajuan perfilman Indonesia.***
Tambang Celaka ....................................
Sambungan Halaman 1
“Penyelidikan dilakukan oleh tim dari Direktorat Intelkam, Direktorat Kriminal Khusus dan Direktorat Pengamanan Obyek Vital. Sejauh ini kami telah memeriksa tujuh saksi yang merupakan pekerja tambang yang bekerja saat kejadian,” kata Kapolres Riyadi
Nugroho. Riyadi Nugroho mengatakan polisi telah masuk ke lubang tambang yang terbakar setelah berkoordinasi dengan Wakil Kepala Teknik Tambang CV BMK. “Sejauh ini kami belum bisa memastikan penyebab pasti terjadinya ledakan tambang. Kita juga belum bisa memastikan apakah ada ledakan, yang jelas ada api dalam
lubang tambang,” kata Kapolres. Saat kejadian terdapat 20 pekerja, 14 orang selamat, empat lainnya mengalami sesak nafas dan dua orang terbakar. “Kami akan terus melakukan penyelidikan dan tidak berhenti. Untuk barang bukti, belum ada yang kami sita karena posisinya jauh terpasang kuat di dalam lubang,” jelasnya. (hen)
Miryam Ditekan Anggota .....................
Sambungan Halaman 1
Pasal 174 KUHAP menyebutkan “(1) Apabila keterangan saksi di sidang disangka palsu, hakim ketua sidang memperingatkan dengan sungguh-sungguh kepadanya supaya memberikan keterangan yang sebenarnya dan mengemukakan ancaman pidana yang dapat dikenakan kepadanya apabila ia tetap memberikan keterangan palsu.” Atas permintaan JPU KPK itu, majelis hakim meminta agar pemeriksaan saksi dilanjutkan lebih dulu. “Majelis berpendapat mengenai apa yang disampaikan tadi, kami memandang perlu lebih lanjut kita dengar keterangan saksi-saksi lain sehingga tidak berhenti menempuh proses hukum saat ini,” kata ketua majelis hakim Jhon Halasan Butarbutar. Dalam sidang, Miryam mencabut BAP dan membantah menerima uang dari terdakwa Sugihartao. “Saya tidak pernah menerima uang,” kata Miryam. Atas keterangan itu, Sugiharto pun membantahnya. “Bahwa saksi ini telah menerima 4 kali pemberian dari saya, uang yang pertama Rp1 miliar, kedua 500 ribu dolar AS, 100 ribu dolar AS, keempat, Rp5 miliar jadi ditotal 1,2 juta dolar AS,” kata Sugiharto. Dalam dakwaan disebutkan bahwa Miryam mendapat uang dari Sugiharto dan membagikan kepada 4 orang pimpinan komisi II DPR Chaeruman, Ganjar, Teguh, Taufik Effendi masing-masing 25 ribu dolar AS, 9 kapoksi masing-masing 14 ribu dolar AS termasuk ketua kelompok fraksi (kapoksi) merangkap pimpinan komisi, 50 anggota Komisi II DPR masing-masing 8 ribu dolar AS termasuk pimpinan komisi dan Kapoksi. Ditekan Rekan Miryam sebelumnya juga mengaku ditekan oleh penyidik KPK Novel Baswedan saat diperisak sebagai saksi di KPK. Tapi kemudian Novel Baswedan yang dipanggil pula bersaksi menjelaskan bahwa justru Miryam S Haryani ditekan oleh sejumlah anggota Komisi III DPR sebelum diperiksa di KPK. “Yang bersangkutan bercerita karena sebulan sebelum pemanggilan sudah merasa mengetahui akan dipanggil dari rekan anggota DPR lain, disuruh beberapa anggota DPR lain dari Komisi III untuk
tidak mengakui fakta-fakta menerima dan membagikan uang itu bahkan yang bersangkutan mengaku kalau mengaku bisa dijeblosin,” kata Novel dalam persidangan kemarin. Miryam menjadi saksi bersama dengan tiga orang penyidik KPK yaitu Novel Baswedan, Ambarita Damanik dan M Irwan Santoso dalam sidang kasus tindak pidana korupsi pengadaan pekerjaan KTP elektronik (KTP-E). Nama-nama anggota Komisi III itu menurut Novel adalah Ketua Komisi III dari fraksi Golkar Bambang Soesatyo, Wakil Ketua Komisi III dari fraksi Gerindra Desmond Junaidi Mahesa, anggota Komisi III dari Fraksi Partai Hanura, Sarifuddin Suding, anggota Komisi III dari Fraksi PDI-Perjuangan Masinton Pasaribu dan satu orang lagi yang dilupakan Novel namanya. “Pada saat itu yang disebut adalah Azis Syamsuddin, Desmond Mahesa, Masinton Pasaribu, seingat saya atas nama Sarifuddin Suding, satu lagi saya lupa tapi bu Miryam menyebut partainya dan minta penyidik membuka internet siapa anggota Komisi III dari partai ini lalu dia bilang yang ini orangnya tapi saya lupa namanya,” ungkap Novel. Novel pun mengaku bahwa Miryam yang dalam dakwaan disebut menerima 23 ribu dolar AS itu tidak pernah menerima uang. “Di pemeriksa terakhir, saya periksa yang bersangkutan, bahwa terkait uang yang diterima untuk semakin perjelas sikap kooperatif dan kewajiban segera dikembalikan, tapi yang bersangkutan mengatakan ‘Kalau dikembalikan habis saya dengan kawan-kawan di DPR’. Tapi saya katakan tidak perlu khawatir menyampaikan kebenaran, bahkan ada kemungkinan penyidik minta barang atau kepemilikan yang dimiliki kalau tetap tidak mau kembalikan tapi yang bersangkutan mengatakan bukan tidak mau mengembalikan tapi tunggu anggota DPR lain mengembalikan, saya pahami itu khawatir,” tambah Novel. Novel juga menyatakan pernah menawarkan mekanisme perlidungan saksi bagi Miryam. “Kami tawari di KPK ada mekanisme perlindungan, tapi yang bersangkutan tidak mau dan kami takut yang bersangkutan diancam lagi, saya berikan nomor telepon agar sewaktu-waktu merasa terancam bisa menghubungi, tapi dia tidak mau,” jelas Novel.
Sehingga dalam pemeriksaan itu menurut Novel, Miryam menerangkan bahwa ia pernah menerima uang dari Sugiharto dan berkomunikasi dengan Irman. “Setelah menerima uang, saksi melaporkan ke pimpinan komisi ketua dan wakil, ketuanya pak Chaeruman yang menyuruh untuk mengambil uang juga Chaeruman dan pembagian yang bersangkutan perlu mendapat kepastian berapa uang yang perlu dibagi dan tentu beda ketua, wakil ketua, kapoksi dan anggota. Hal ini yang dia ingin dapat kepastian pimpinan komisi dua, dia juga pernah tanya misalnya apakah Pak Ganjar tahu? Dia bilang pasti tahu jadi pertemukan dengan Pak Ganjar, tapi yang bersangkutan mengaku takut bertemu Pak Ganjar,” tegas Novel. Dalam dakwaan disebutkan bahwa Miryam mendapat uang dari Sugiharto dan membagikan kepada empat orang pimpinan komisi II DPR Chaeruman, Ganjar, Teguh, Taufik Effendi masing-masing 25 ribu dolar AS, 9 kapoksi masingmasing 14 ribu dolar AS termasuk ketua kelompok fraksi (kapoksi) merangkap pimpinan komisi, 50 anggota Komisi II DPR masingmasing 8 ribu dolar AS termasuk pimpinan komisi dan Kapoksi. Dalam sidang pada 22 Maret 2017 lalu, Miryam mengaku ditekan oleh penyidik KPK saat diperiksa ditahap penyidikan. “BAP (Berita Acara Pemeriksaan) isinya tidak benar semua karena saya diancam sama penyidik tiga orang, diancam pakai katakata. Jadi waktu itu dipanggil tiga orang penyidik. Satu namaya Pak Novel, Pak Damanik, satunya saya lupa. Baru duduk sudah ngomong ‘ibu tahun 2010 mestinya saya sudah tangkap’, kata Pak Novel begitu. Saya takut. Saya ditekan, tertekan sekali waktu saya diperiksa,” ungkap Miryam pada Rabu (22/3). Terdakwa dalam kasus ini adalah mantan Direktur Jendera Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan mantan Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) pada Dukcapil Kemendagri Sugiharto. Selain keduanya, KPK juga baru menetapkan Andi Agustinus alias Andi Narogong sebagai tersangka kasus yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp2,314 triliun dari total anggaran Rp5,95 triliun.(desca)
Gubernur IP Jadi .....................................
Sambungan Halaman 1
“Jika memang sudah lulus verifikasi, gelar tanda jasa atau tanda kehormatan tersebut akan diserahkan saat acara Pekan Nasional (PENAS) XV di Aceh pada Mei tahun ini,” kata Perwakilan Sekretaris Militer Presiden, Dwi Daryanto saat menghadiri rapat bersama Gubernur di gubernuran, Kamis (30/3). Menurut Dwi masuknya Irwan Prayitno dalam nominasi penerima tanda jasa tersebut didasarkan pada keberhasilan pembangunan hasil pertanian secara menyeluruh di
Sumbar dan kemudian diusulkan kepada Kementerian Pertanian. “Dari seluruh provinsi Indonesia, hanya 18 Provinsi yang siap menerima verifikasi, dan hari ini kami bersama rombongan akan langsung ke lapangan untuk mengecek apakah yang disampaikan itu benar adanya dan tidak mengarang,” jelasnya. Sementara itu, Gubernur Sumbar Irwan Prayitno dalam dalam rapat tersebut menyampaikan program-program atau terobosan dalam mendukung percepatan pembangunan pertanian Sumbar. “Gerakan Pensejahteraan Petani (GPP), Pengembangan Pertanian
Organik, Gerakan Satu Sapi Satu Petani (SSSP), Pengembangan Kakao Berkelanjutan, Gerakan Kemandirian Pangan, itu adalah program-program terobosan yang kami buat bersama dalam percepatan pembangunan pertanian Sumbar,” ungkapnya. Gubernur juga menjelaskan, ketersedian pangan Sumbar sudah surplus beras pada 2013 sebesar 863.044 ton, tahun 2014 sebesar 831.864 ton, tahun 2015 874.333 ton. “Insyaallah, target produktifitas gabah di Sumbar sampai dengan tahun 2017 sebesar 3 juta ton Gabah Kering Panen (GKP) akan dapat tercapai,” harapnya.(pep)
Sambungan Halaman 1
pok (RDKK) tidak ditemukan tanda tangan ketua kelompok tani, kepala UPT dan penyuluh. Padahal dalam pengusulan untuk memperoleh pupuk bersubsidi harus berdasarkan RDKK yang diketahui oleh pihak terkait. “Kita curiga RDKK banyak yang bodong karena tidak diketahui oleh pihak terkait. Ini jelas tidak wajar dan akan kami tindak lanjuti,” ujarnya. Terhadap sejumlah temuan itu, pihaknya sudah melaporkan ke Bupati Pasaman Barat dan ke pihak terkait mulai dari produsen PT Pupuk Iskandar Muda (PIM), pihak kepolisian dan kejaksaan untuk ditindak tegas. “Kami akan menindaklanjuti temuan ini secepatnya karena jelas sudah merugikan petani. Kami tidak ingin petani diberatkan karena tujuan pupuk bersubsidi ini adalah untuk meringankan petani,” ujarnya. Seperti diberitakan sebelumnya permasalahan pupuk urea bersubsidi di Pasaman Barat sudah menuai masalah sejak awal penunjukan distributor oleh pihak produsen PT PIM. Sebab, produsen PT PIM tetap ngotot menunjuk empat distributor tahun 2016 lalu yakni CV Doris Bifatama, CV Bunga Tani, CV Bersama Jaya dan CV Singgalang Jaya dengan alasan adendum enam
bulan dari Januari sampai Juni 2017. Padahal rekomendasi distributor yang dikeluarkan Pemkab Pasaman Barat tidak distributor yang lama tersebut tetapi CV Liqa dan Raffa, CV Triatama Gemilang, CV Wahana Utama, CV Singgalang Jaya Grup. Sebab, sesuai Peraturan Mentri Perdagangan Nomor 15 Tahun 2012 penunjukan distributor oleh produsen harus berdasarkan rekomendasi kepala daerah melalui dinas terkait. Sesuai Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15 Tahun 2012 untuk syarat penunjukan distributor salah satunya pada pasal 4 huruf f yang mengatakan rekomendasi dari dinas kabupaten/kota yang membidangi perdagangan untuk penunjukan distributor yang baru. “Itu jelas dibunyikan. Namun kenyataannya kenapa PT PIM masih menunjuk distributor yang lama. Diduga ada permainan dalam penunjukan distributor ini. Kenapa adendum dilakukan ketika rekomendasi yang baru telah diterbitkan,” kata anggota DPRD Pasaman Barat, Anwir Dt.Bandaro. Ia menilai secara logikanya yang punya uang untuk membeli pupuk bersubsidi untuk rakyat itu adalah pemerintah, tetapi kenapa pradusen yang mengatur. PT PIM itu hanya menyediakan barang, sementara yang membeli pemerintah untuk rakyat atau petani. Sementara itu, Kepala Ba-
gian Hukum Sekretraiat Daerah Pasaman Barat, Setia Bakti menegaskan sesuai Permendag Nomor 15 Tahun 2012 sudah dikunci bahwa penunjukan distributor harus berdasarkan rekomendasi bupati atau dinas terkait. “Saat ini kita menilai PT PIM telah melanggar dan mengangkangi surat rekomendasi bupati. Seharusnya PT PIM sebelum melakukan adendum dan menunjuk distributor berkoordinasi dengan Pemkab Pasaman Barat. Bahkan, jikapun dilakukan adendum tetap berdasarkan rekomendasi bupati,” tegasnya. Sebelumnya Pengawas PT PIM Wilayah Pasaman Barat, Ivandi membantah telah melakukan pelecehan terhadap Pemkab Pasaman Barat dengan tidak mengakomodir surat rekomendasi bupati tersebut. “Kami telah datangi bupati menjelaskan kenapa distributor yang lama tetap dipakai dengan alasan adendum selama enam bulan Januari-Juni 2017,” katanya. Ia mengatakan adendum dilakukan tidak hanya di Pasaman Barat saja tetapi juga diseluruh wilayah sebaran pupuk PT PIM yakni di Aceh, Medan, Pekan Baru, Sumbar dan Jambi yang merupakan kibijakan pimpinan. “Adendum itu dilakukan dengan tujuan melihat kinerja distributor tersebut dan memverifikasi ulang,” katanya.(alt)
Larangan Trump Ditolak ....................
Sambungan Halaman 1
menimbulkan kebingungan dan protes dan dihambat oleh hakim di Seattle. Pengadilan lain di AS juga mengeluarkan pendapat berbeda terhadap larangan tersebut, dengan
seorang hakim di Maryland memblokir sebagian dari larangan tersebut awal bulan ini. Trump mengeluhkan ‘cakupan yudisial berlebihan yang tak diperkirakan’ dan berjanji untuk terus memproses kasus itu ‘sejauh yang diperlukan’. Banding terhadap keputus-
an di Hawaii tersebut diperkirakan akan berlanjut ke Pengadilan Banding Sirkuit Sembilan, pengadilan yang sama yang pada Februari lalu mengatakan tidak akan memblokir putusan pengadilan Seattle yang menghambat larangan perjalanan tersebut.(bbc)
Isa Gautama: Ga Masuk ........................
Sambungan Halaman 1
keluar jalur, kan ada mekanisme internalnya, Ada Badan Kehormatan. Mereka yang gelar sidang terbatas atau paripurna untuk membahas perlu tidaknya sang ketua dilengserkan,” tutur Isa Gautama pada Metrans, kemarin. Isa memandang, fenomena yang menimpa Ketua DPRD Kota Padang ini perlu ditelusuri lebih lanjut. “Gerindra harus solid dan mampu selesaikan konflik internal, jika memang ada, terkait sosok Erisman. Keputusan partai tidak bisa “mengalahkan” mekanisme yang sudah ada di DPRD. Kan yang dibolehkan adalah pemecatan anggota partai. Jika kemudian partai memutuskan dilakukan penggantian anggota partai, baru dibolehkan. Bukan dalam kapasitas pemecatan Ketua DPRD,” tambahnya. Menurut Isa, kuncinya adalah komunikasi politik yang dialogis dan membangun. “Jangan berada dalam pusaran konflik dan tarikmenarik kepentingan politik,” ujarnya. Isa menilai, tahun 2017 adalah tahun politik yang perlu diperhatikan oleh kader partai. Soliditas perlu ditingkatkan, agar jangan sampai masyarakat justeru menjadi bingung dan malah tidak simpatik pada kader atau partai tertentu. Yang paling penting, menurut dia, para kader harus mampu memberi bukti dan menunjukkan sikap amanah karena sekarang masyarakat makin sulit untuk diambilhati. Jika menilik kepada aturan yang ada, maka proses pemberhentian Ketua DPRD tidak juga terlalu gampang. Prosedur pemberhentian Ketua DPRD sejauh ini mengacu kepada PP Nomor 16 tahun 2010. Pertama, para anggota fraksi partai tersebut harus mencari dukungan agar bisa digelar Rapat Paripurna untuk memberhentikan Ketua DPRD kota. Sebab Rapat Paripurna hanya bisa digelar atas usulan pimpinan alat kelengkapan DPRD; atau anggota dengan jumlah paling sedikit 1/ 5 (satu perlima) dari jumlah anggota DPRD yang mencerminkan lebih dari 1 (satu) fraksi. Rapat Paripurna baru dapat digelar kalau mencapai kuorum. Untuk memberhentikan Ketua DPRD kuorumnya adalah dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRD Kalau sudah tercapai kuorum, usul pemberhentian pimpinan DPRD iru dilaporkan dalam Rapat Paripurna DPRD oleh pimpinan DPRD
lainnya. Keputusan DPRD untuk memberhentikan Ketua DPRD bisa dicapai bila disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah anggota DPRD yang hadir, Setelah keputusan DPRD dicapai, dengan disertai berita acara rapat paripurna DPRD, keputusan itu kemudian disampaikan oleh pimpinan DPRD kota kepada gubernur melalui bupati/ walikota untuk peresmian pemberhentiannya Pasal-pasal yang dirujuk antara lain Pasal 42: ayat (3) menyebutkan Pimpinan DPRD diberhentikan dari jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d apabila yang bersangkutan: b. diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 43 berbunyi: (1) Usul pemberhentian pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dilaporkan dalam rapat paripurna DPRD oleh pimpinan DPRD lainnya. (2) Pemberhentian pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD. (3) Pemberhentian pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan DPRD. Pasal 44 menyebutkan : (2) Keputusan DPRD kabupaten/ kota tentang pemberhentian pimpinan DPRD kabupaten/ kota, disampaikan oleh pimpinan DPRD kabupaten/kota kepada gubernur melalui bupati/walikota untuk peresmian pemberhentiannya. (3) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disertai dengan berita acara rapat paripurna DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) Pasal 66 berbunyi: (2) Rapat paripurna selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan atas usul: b. pimpinan alat kelengkapan DPRD; atau c. anggota dengan jumlah paling sedikit 1/5 (satu perlima) dari jumlah anggota DPRD yang mencerminkan lebih dari 1 (satu) fraksi. Sedangkan sah atau tidaknya putusan juga diatur dalam Pasal 78: (1) Rapat paripurna memenuhi kuorum apabila b. dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRD untuk memberhentikan pimpinan DPRD serta untuk menetapkan peraturan daerah dan APBD; atau (2) Keputusan rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyata-
kan sah apabila: b. disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah anggota DPRD yang hadir, untuk rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b. Dalam kasus Erisman, sebenarnya sudah ‘hangat’ sejak lama. Dan puncaknya sejak tiga hari lalu tersebar di media sosial foto Surat Keputusan (SK) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) 01-003/Kpts/ DPP-GERINDRA/2017 Tentang ‘penyegaran’ pucuk pimpinan DPRD Padang dari partai besutan Prabowo Subianto itu. Dalam “SK” terbaru tersebut menyatakan diangkatkan Elly Thrisyanti sebagai Ketua DPRD Kota Padang dan Delma Putra sebagai Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Padang, yang artinya, Erisman dicopot oleh DPP sebagai Ketua DPRD Kota Padang. “Ini masih simpang-siur. Untuk jadi Ketua DPRD, prosesnya susah. Untuk diberhentikan begitu saja juga tidak mudah. Saya harus dipanggil dulu,” kata Erisman menjawab pertanyaan Metrans kemarin perihal “SK” pencopotan dirinya. Saat ditanya mengenai “SK” tersebut, dia menyatakan heran. “Banyak yang telepon Saya. Tapi Saya heran, Saya kok belum dipanggil DPP. Sebagai kader, Saya pasti patuh dan taat dengan perintah partai. Kalau partai Saya mengganti Saya, Saya siap. Tapi dalam hal ini, ada mekanisme yang harus dijalankan. Semuanya harus transparan,” ungkap Erisman menyatakan kebingungan pada Metrans. Erisman mengaku baru melihat format “SK” dari pesan WhatsApp di selulernya. Dalam foto tersebut, tampak surat ditandatangani oleh Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Sekretaris Jenderal Ahmad Muzani, ditetapkan pada 25 Januari 2017. “Sebelum kejadian ini, dulu juga pernah ada isu SK. Waktu paripurna dulu. Katanya SK, ternyata pembohongan publik,” sela Erisman. Sementara Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Gerindra Kota Padang Afrizal yang dihubungi terpisah oleh wartawan, justru secara tidak langsung membenarkan adanya surat pencopotan tersebut, namun memilih untuk tidak berkomentar. “Saya tidak bilang saya tidak tahu soal surat tersebut. Tapi saya no comment. Kita lihat saja bagaimana nanti proses hukumnya,” tegas Afrizal saat dihubungi Metrans melalui telepon seluler. (yyn)
8
JUMAT 31 MARET 2017
Isi WhatsApp Pertama Raisa pada Isyana Sarasvati JAKARTA - Penyanyi Isyana Sarasvati memang baru memulai debutnya di industri musik tanah air setelah Raisa. Dia tak menampik tanggapan miring segelintir orang padanya, terutama yang membanding-bandingkannya dengan Raisa.
MESKI PENAKUT
Shareefa Daanish Berperan jadi Hantu JAKARTA - Setelah menjadi kanibal di “Rumah Dara” (2010), Shareefa Daanish kini menjadi hantu jahat dalam film “Danur” yang diadaptasi dari novel Risa Saraswati. Di luar ketertarikannya menjajal peran berbau mistis, rupanya Daanish bukan orang yang bermental baja dalam menghadapi makhluk gaib. Kalau rekan mainnya di film itu, Prilly Latuconsina membe-
ranikan diri melihat makhluk halus dan merefleksikan pengalamannya dalam akting, Daniish mengaku tidak mau mengalaminya. “Saya enggak merasakan (pengalaman mistis), jangan sampai karena saya penakut,” katanya usai pemutaran perdana “Danur” di Jakarta, Senin (27/3) malam. Saat ini Daanish mengaku sedang senang memerankan karakter antagonis, apalagi
tawaran yang datang pun sebagian besar untuk karakter seperti itu. “Saya ingin eksplorasi kemampuan akting,” kata Daanish, yang tampil dengan rambut biru. Tantangan yang ia hadapi dalam film ini bukan soal mistis, melainkan menyesuaikan diri lagi dengan akting dan proses pengambilan gambar setelah vakum karena sibuk sebagai istri dan ibu. (Nanien Yuniar)
CHRISTINE HAKIM:
Industri Perfilman Harus Dikembangkan Serius JAKARTA - Aktris senior Christine Hakim mendorong industri perfilman untuk dikembangkan lebih serius, salah satunya melalui kerja sama pemerintah Indonesia dengan Prancis sebagai kiblat sinema Eropa. Film-film Prancis yang sarat nilai-nilai budaya, menurut Christine, dapat memberi pengaruh terhadap dunia perfilman Indonesia agar pembuat dan pemain film dapat menambah wawasan baru selain dari filmfilm Hollywood yang lebih mendunia. “Mudah-mudahan dengan kerja sama Indonesia-Prancis akan lebih memotivasi pembuat film dan produser kita serta pemerintah untuk mengembangkan industri ini,” ujarnya dalam acara “Creative Economy and Cultural Industries in a Digital World” di Jakarta, Rabu. Menurut aktris kelahiran Jambi 60 tahun silam, pengembangan industri film tidak semata-mata dilakukan dengan menambah jumlah layar bioskop yang telah difasilitasi pemerintah melalui pencabutan daftar negatif investasi (DNI) di bidang perfilman. Produksi film Indonesia yang baru mencapai sekitar 100 judul per tahun dinilai belum seimbang untuk mengakomodasi bertambahnya layar bioskop yang saat ini berkisar 1.000 layar. Kebijakan tersebut dikhawatirkan justru akan memberi dampak buruk bagi industri perfilman Tanah Air karena kuota bioskop yang belum bisa dipenuhi film-film karya anak bangsa justru malah akan diisi film-film asing. Christine menuturkan bahwa pengembangan industri film harus dilakukan secara komprehensif mulai dari menarik minat sumber daya manusianya, meningkatkan kemampuan para pelaku dunia perfilman dengan pendidikan di luar negeri, dan menyediakan insentif bagi kegiatan kreatif ini. “Film itu media yang sarat ilmu pengetahuan dan sangat efektif untuk memengaruhi pola pikir masyarakat. Jadi dunia film jangan dianggap sepele, jangan
“Kami dikenal banget dibanding-bandingkan. Terutama pas aku keluar (debut sebagai penyanyi). Kayaknya banyak banget yang nge-bully,” ujar Isyana di Jakarta, Kamis. Hingga suatu hari Raisa mengirimkan sebuah pesan elektronik padanya untuk kali pertama. Isi pesannya berupa kalimat-kalimat penyemangat. “Suatu hari, malam hari, ada yang nge-whatsapp aku. “Hai Isyana, ini Raisa”. Lalu aku balas, “Raisa Andriana?” Setelah itu, Isyana mengatakan Raisa mengiriminya satu narasi yang sangat menyentuh hati. “Tenang saja, jangan takut untuk berkarya, jangan dengerin omongan orang, jadi sendiri,” kata Isyana di Jakarta, Kamis. “Aku belum mengenal diri dia secara langsung, tiba-tiba aku di-encouraged sama dia. Langsung pecah, cair, kita berdua,” sambung dia. Hingga kini, Isyana mengaku masih tak paham alasan orangorang membanding-bandingkan dengan Raisa. “Enggak tahu kenapa. Padahal aku merasa diriku beda (dengan Raisa),” tutur dia. (Lia Wanadriani Santosa)
Isyana Sarasvati Nadya Fatira Hadir Kembali Lewat “Penyendiri” JAKARTA - Kiprah Nadya Fatira di dunia musik tanah air dimulai lewat album perdananya pada 2010 dan kini ia kembali hadir lewat single “Penyendiri”. Dalam siaran pers, Nadya menyatakan lagu ini bercerita tentang seseorang yang sedang menemukan satu titik jenuh di hidupnya dan butuh waktu sendiri untuk kontemplasi. Dengan mempertahankan ciri khasnya, Nadya tetap memilih gitar akustik sebagai instrumen paling dominan, namun kali ini ia menambahkan sentuhan jazz di dalamnya. Untuk memperkuat aransemennya, Nadya Fatira yang berperan sebagai komposer dan musik produser untuk lagunya ini mengajak beberapa musisi untuk terlibat di dalamnya, seperti Andre Dinuth, Taufan Wirzon, Aldhan Prasatya, dan Bimo Sarwono. Nadya Fatira juga pernah mengisi soundtrack untuk beberapa film, seperti Perahu Kertas, Radio Galau Fm, dan Hijabers In Love. (Nanien Yuniar)
Nadya Fatira
LIMA TAHUN MENIKAH
Tsania Marwa Gugat Cerai Attalarik Syah CHRISTINE HAKIM sampai kalau bicara film konotasinya hanya sebagai hiburan yang tidak perlu dipikirkan secara serius,” ungkap peraih Piala Citra melalui film “Cinta Pertama” (1974) itu. Karena itu dirinya menyambut baik nota kesepahaman (MoU) yang ditandatangani Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) dan Pusat Perfilman dan Animasi Prancis (CNC) sebagai payung kerja sama pengembangan perfilman kedua negara. Melalui kerja sama tersebut, Bekraf sebagai wakil pemerintah akan belajar manajemen industri perfilman Prancis sementara para sutradara, produser, dan sineas film akan bisa bertukar pengalaman serta melakukan
kolaborasi produksi. Selain itu, PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (ITDC) juga bekerjasama dengan Festival Film Romantis Cabourg yang digagas oleh jurnalis Prancis Gonzague Saint Bris, akan membangun jembatan cinta atau “Lovewalk” yang berisi pesan cinta dan perdamaian di Nusa Dua, Bali. Jembatan ini akan siap digunakan untuk edisi perdana Festival Film Asia Pasifik pada November 2017. “Mudah-mudahan festival ini akan menjadi festival film terpenting di kawasan Asia, sama seperti Festival Film Cannes yang dianggap holy city buat orang-orang film,” kata Christine. (Yashinta Difa)
JAKARTA - Artis cantik Tsania Marwa beberapa waktu yang lalu menghapus semua foto suaminya Attalarik Syah di akun Instagram. Saat diminta konfirmasi terkait hal tersebut, pesinetron cantik ini menolak berkomentar. “No comment ya Mas, sorry,” ucap wanita berusia 25 tahun itu saat dihubungi melalui sambungan telepon, Jumat pekan lalu. Dari isu yang berkembang, ada dugaan bila rumah tangga pasangan selebriti ini tengah dilanda keretakan. Ketika ditelusuri oleh tim KapanLagi.com, akhirnya terjawab bila pihak Tsania sudah mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Cibinong. “Benar, ada (gugatan cerai). Masuk tanggal 14 Maret kemarin. Kuasa hukumnya yang mendaftarkan,” kata Asep selaku staf Pengadilan Agama Cibinong ketika dihubungi, Rabu pagi (29/3).
TSANIA MARWA DAN ATTALARIK SYAH Lebih lanjut, Asep mengaku kurang mengetahui penyebab perceraian pasangan yang menikah pada 10 Februari 2012 itu. Namun sidang perdana bakal digelar awal April mendatang. “Sidang tanggal 4 April,” tambahnya.
Sementara ketika tim KapanLagi.com® coba menghubungi Attalarik, bintang sinetron Roman Picisan tersebut memilih mengalihkan panggilan. Di kesempatan lain ia bahkan mereject telepon begitu saja. (kpl)
RANAH BINGKUANG
KAMIS 30 MARET 2017
PELAKU SEKS BEBAS
Dihantarkan Kepada Keluarga dan Tetangga
KERJASAMA DI BIDANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
Padang Jalin LoI dengan Universitas Suzhou
Pemerintah Kota Padang terus meningkatkan sanksi sosial untuk pelaku seks bebas atau mesum yang terjaring razia oleh tim keamanan guna memberikan efek jera.
PADANG (Metrans) “Salah satu peningkatan sanksi dengan mengantarkan pelaku seks bebas yang tertangkap langsung kepada keluarga dan tetangga sekitar,” kata Wali Kota Padang Mahyeldi Ansharullah, di Padang, Kamis (30/3). Dia menyebutkan peningkatan ini dilakukan dari sanksi berupa penangkapan, proses kemudian dibina melalui dinas sosial menjadi pemberian sanksi berupa tes HIV dan diantarkan langsung kepada keluarga pelakunya. Tapi pada kenyataannya kata dia semakin banyak generasi muda yang melakukan perbuatan zina tersebut, bahkan penderita penyakit HIV atau AIDS juga bertambah. Dengan diterima langsung oleh keluarga tentu akan memberikan malu bagi
DIHANTARKAN- Pemerintah Kota Padang terus meningkatkan sanksi sosial berupa dihantarkan kepada keluarga dan tetangga untuk pelaku seks bebas atau mesum yang terjaring razia oleh tim keamanan guna memberikan efek jera. pelaku dengan harapan memberikan efek jera. “Meski ini mungkin berimplikasi pada kondisi keluarga, namun sanksi sosial tersebut menjadi harapan adanya pembinaan lebih dari keluarga,” kata dia. Dia mengimbau kepada warga untuk meningkatkan intensitas pengawasan dan
pembinaan terhadap anakanaknya. Sebab kata dia, dalam hal ini pemkot hanya bisa membina dan mengawasi selama 1 x 24 jam sedangkan selebihnya waktu keluarga dan guru di sekolah. Kepala Satpol PP Padang Dian Fakri menambahkan setiap hari pihaknya terus meningkatkan penga-
wasan pada titik tertentu yang rawan perilaku seks bebas. Sejauh ini kata dia, beberapa kawasan seperti hotel melati, tempat hiburan malam, kawasan Bukit Lampu, Pantai Padang, Taman Melati rutin dilakukan razia. Dia menyayangkan masih adanya remaja usia sekolah yang tertangkap, hal ini kata
dia membutuhkan perhatian lebih. Tidak hanya kawasan tersebut, bahkan pihaknya rutin merazia di sebelas kecamatan yang ada. “Hal ini untuk memberikan pengajaran bagi warga tentang kedisiplinan mematuhi peraturan dan menghindari perbuatan buruk,” ujarnya. (*ant)
Bank Nagari Hadir di Balaikota Padang PADANG (Metrans) Bank Nagari atau PT BPD Sumatera Barat akhirnya membuka Kantor Kas di Balaikota Padang Aie Pacah. Peresmiannya dilakukan oleh Walikota Padang H. Mahyeldi Ansharullah, Kamis (30/3). Direktur Personal Bank Nagari Syafrizal mengungkapkan, dengan adanya Kantor Kas Bank Nagari di pusat perkantoran pemerintah daerah setempat itu, diharapkan mampu meningkatkan akses keuangan masyarakat setempat dan terutama sekali bagi para aparatur sipil negara (ASN). “Bank Nagari sebagai lembaga Perbankan memang harus dekat dengan objek dari bisnis kita. Agar berada dekat secara fisik, maka itu kita mendirikan kantor-Kantor
Kas di tempat sumber-sumber pendanaan atau aktifitas masyarakat seperti di Balaikota Padang ini,” ungkapnya.
Dikatakan Syafrizal, dengan berada dekat dengan nasabah atau masyarakat secara umum diyakini mem-
KANTOR KAS- Bank Nagari atau PT BPD Sumatera Barat akhirnya membuka Kantor Kas di Balaikota Padang Aie Pacah. Peresmiannya dilakukan oleh Walikota Padang H. Mahyeldi Ansharullah, Kamis (30/3).
buat pihaknya dapat memberikan layanan lebih cepat, akurat dan tepat waktu. Di samping itu, pihaknya pun diharapkan juga bisa menggali potensi-potensi yang ada. Sementara itu Walikota Padang H. Mahyeldi Ansharullah menyampaikan, atas nama Pemerintah Kota Padang sangat menyambut baik kehadiran Kantor Kas Bank Nagari di Balaikota. Menurut Mahyeldi, hal ini merupakan prediksi yang sangat tepat karena Bank Nagari semakin mudah dan dekat melayani nasabah khususnya dari ribuan ASN dan masyarakat sekitar Aie Pacah. “Semoga, hadirnya Bank Nagari di Komplek Perkantoran Balaikota Padang dapat memudahkan, mempercepat
dan juga meningkatkan keamanan transaksi keuangan yang dilakukan Pemerintah Kota Padang ke depan,” harapnya. Kemudian sebut Walikota lagi, hadirnya Kantor Kas Bank Nagari di Balaikota Aie Pacah juga dinilai sangat tepat. Hal itu mengingat, pusat perkantoran tersebut akan semakin ramai ke depan. Dimana, di 2017 ini kantor Bappeda akan disempurnakan dan kemudian pada 2018 nanti direncanakan bakal dibangunnya kantor DPRD Padang yang baru disertai pembangunan masjid. Dalam peresmian tersebut juga dihadiri pimpinan OPD serta ASN di lingkup Pemko Padang serta jajaran Direksi dan staf Bank Nagari. (David /Fsl/Ady/Nda)
Padang Persiapkan Kelurahan Cerdas Bencana PADANG (Metrans) Pemerintah Kota Padang mulai merintis kelurahan yang terdiri atas masyarakat yang memahami dan memiliki kesiapsiagaan menghadapi bencana alam atau “Cerdas Bencana” pada tahun ini. Hal itu disampaikan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Padang, Edi Hasymi, di Padang, Kamis (30/ 3). “Setelah Keluarga Cerdas
Bencana, Sekolah Cerdas Bencana kini akan dirintis Kelurahan Cerdas Bencana,” kata Edi Hasymi. Dia menyebutkan konsepnya sama dengan keluarga dan sekolah yakni menjadikan sebuah kelurahan sebagai percontohan dalam mitigasi atau persiapan menghadapi bencana termasuk upaya kreatif dan inovatif dalam menanggulanginya. Konsep Kelurahan Cerdas Bencana ini akan tercakup Ke-
luarga dan Sekolah Cerdas Bencana, dimana sebagian besar warganya memahami baik pengetahuan atau praktek dalam penanggulangan bencana. Nantinya kata dia, warga bisa memprediksi saat terjadi tandatanda bencana seperti hujan lebat mengakibatkan longsor dan banjir, atau badai akibatkan menumbangkan pohon dan sebagainya. Dengan begitu akan mudah merencanakan dan menyiapkan mitigasi menghadapi kemungkinan terburuk. “Upaya ini tidak mudah mengingat di Padang dari penduduk lebih 1 juta jiwa baru 30 persen yang memahami tentang kebencanaan,” ujar dia. Salah satu yang giat dilakukan yakni menyosialisasikan program tersebut baik melalui pengadaan kegiatan hingga langsung turun
ke rumah warga. Dalam hal ini pihaknya mengapresiasi adanya bantuan dari sejumlah LSM, organisasi pemuda, dan instansi lainnya. Dia berharap upaya ini bisa mengaplikasikan beberapa fasilitas dan pengetahuan tentang kebencanaan yang telah disiapkan pemerintah. Sejauh ini pihaknya telah membuat zona aman tsunami, shelter evakuasi bencana hingga satgas bencana. Sementara itu salah satu tokoh masyarakat di Lubuk Kilangan Nenden berharap satgas khusus yang dibentuk oleh pemerintah dalam penanggulangan bencana dapat melaksanakan tugas sesuai pokok dan fungsinya. “Pekerjaan ini tidak mudah butuh pengorbanan dan kesabaran,” katanya yang juga anggota PKK tersebut. (*)
SIAGA- Pemerintah Kota Padang mulai merintis kelurahan yang terdiri atas masyarakat yang memahami dan memiliki kesiapsiagaan menghadapi bencana alam atau “Cerdas Bencana” pada tahun ini.
9
PADANG (Metrans) Kota Padang melakukan rencana kerja sama dengan universitas Suzhou, selaku perguruan tinggi ternama di Kota Suzhou, Provinsi Anhui, Republik Rakyat Cina (RRC). Kerjasama tersebut dilakukan pemerintah kota Padang melalui Dinas Pendidikan terkait di bidang pendidikan dan pelatihan. Walikota Padang Mahyeldi Ansharullah menyampaikan, pemerintah kota Padang sangat menyambut baik rencana kerjasama tersebut. Upaya kerjasama antara Padang-Suzhou katanya, telah mulai dirancang dan dijajaki sejak empat tahun terakhir. 2015 lalu ia telah melakukan kunjungan ke Kota Suzhou. Sementara di 2016, Walikota Suzhou yang melakukan kunjungan balasan ke kota Padang sekaitan menghadiri kuliah umum di Universitas Andalas . “Sekarang delegasi dari Universitas Suzhou telah memenuhi undangan Pemko Padang dalam rangka kunjungan lanjutan guna menjajaki kerjasama dengan Dinas Pendidikan Kota Padang dan juga Universitas Andalas. Kerja sama ini didahului oleh Letter of Intent (LoI), semoga nantinya bisa ditindaklanjuti dengan adanya Memorandum of Understanding (MoU) dari kedua belah pihak,” sebut Mahyeldi dalam pertemuan yang dilangsungkan kedua belah pihak di salah satu restoran di Padang, Rabu (29/3/2017) malam kemarin. Mahyeldi juga menyebutkan, ia pun berharap hubungan antar dua kota ini (Indonesia-RRC) terus berjalan dengan baik. Sementara itu Wakil Rektor Universitas Suzhou Mr. Liang Qi selaku mewakili rombongan menyebutkan, pihaknya sangat menyatakan keinginan agar terciptanya kerjasama antara dua institusi tersebut dengan memperhatikan asas kesetaraan dan manfaat bagi masing-masing pihak ke depan. “Kerjasama ini sesuai dengan Undang-undang (UU) dan peraturan yang berlaku bagi kedua negara yakni dalam bidang pendidikan dan pelatihan. Semoga, hubungan baik ini terus terjalin sehingga saling memberikan dampak positif bagi kedua pihak hingga masa-masa yang akan datang,” kata Liang Qi melalui penerjemahnya Kartono didampingi empat orang rekannya. Dalam penandatangan LoI tersebut, dilakukan oleh Wakil Rektor Universitas Suzhou Mr. Liang Qi dan Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang Barlius. Momen rencana kerja sama ini disaksikan Walikota Padang beserta pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemko Padang dan rombongan dari delegasi Universitas Suzhou. (dvd/ady/z)
KERJASAMA- Kota Padang melakukan rencana kerja sama dengan universitas Suzhou, Republik Rakyat Cina (RRC) melalui Dinas Pendidikan terkait di bidang pendidikan dan pelatihan.
DALAM BANGUN UNIT USAHA
Pengelola Koperasi Diminta Hindari Ketergantuan ke Lembaga keuangan PADANG (Metrans) Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Mikro dan Menengah, Kota P a d a n g Yu nisman mengatakan, instansi pengelola koperasi yang ada di Padang untuk menghindari ketergantungan pada lembaga keuangan lainnya seperti bank dalam membangun unit usaha berasas kekeluargaan tersebut. “Lebih baik melakukan penguatan ke dalam anggota agar koperasi lebih cepat maju,” kata dia saat memberikan arahan pada Rapat Anggota Tahunan (RAT) Koperasi Pegawai Negeri Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis) X, di Padang, Kamis. Dia menyebutkan salah satu yang bisa dilakukan yakni peningkatan iuran koperasi atau simpanan pokok agar pada rapat akhir didapat Sisa Hasil Usaha (SHU) yang lebih besar. Dalam hal ini tentu harus ada keikhlasan dan sukarela dari anggota untuk memahami kepentingan bersama bukan individu. Dengan begitu kemudahan akan didapatnya juga lebih besar, karena tidak ada tanggung jawab terhadap lembaga keuangan lainnya. “Contohnya Koperasi Pengusaha Sumatera Barat dengan anggotanya sebanyak 93 orang, asetnya mencapai puluhan miliar,” ujar dia.
Hal ini menandakan adanya iuran yang besar serta kebersamaan dalam membangun usaha untuk memajukan koperasinya. Dia mengatakan hal ini bisa dicontoh lembaga lain di Padang seperti Kopertis yang simpanan pokoknya Rp100.000 bisa ditingkatkan menjadi Rp150.000 atau lebih agar SHUnya bisa terus meningkat. Disamping meningkatkan, kata dia instansi pengelola koperasi juga bisa membuka usaha yang menguntungkan serta bekerja sama dengan pelaku usaha lainnya. Misalnya membuat “voucher” bagi anggota berbelanja di swalayan atau toko lain. “Kami berharap semua unsur koperasi di Padang dan Sumbar memiliki pemikiran yang sama,” ujar dia. Sementara itu Koordinator Kopertis X Prof Herri mengatakan koperasi bisa berperan dalam meningkatkan kesejahteraan anggota dan memenuhi kebutuhan. Dia mengajak pengelola koperasi khususnya di perguruan tinggi di wilayah X Sumbar, Riau, Jambi dan Kepulauan Riau untuk bersama membangun koperasi ke tingkat yang menguntungkan. “Kesejahteraan dosen, dan pegawai kampus tentu perlu diperhatikan, koperasi ini jawabannya,” tambah dia. (ant)
RANAH
10
JUMAT 31 MARET 2017
Buku Bacaan Pustaka di Sawahlunto Masih Minim
Sekolah pada tingkatan dasar dan menengah merupakan pondasi bagi pembentukan karakter dan keberhasilan generasi muda di masa yang akan datang. Berbagai strategi dan fasilitas untuk meraih keberhasilan dalam proses pendidikan dan pendidikan menjadi penting bagi sekolah.
SAWAHLUNTO (Metrans) Perpustakaan, adalah salah satu elemen penting sebagai bagian dari strategi dan fasilitas yang terkadang sering luput dari perhatian para pengambil kebijakan di sekolah. Fakta ini terjadi di Kota Sawahlunto. Masalah prioritas kebijakan dan pengambil kebijakan, sumber daya manusia, tempat/ruang, sumber daya koleksi, dan manajemen adalah hal-hal klasik yang perlu segera mendapat perhatian dari berbagai pihak. Ini dikatakan oleh Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Sawahlunto, Azwen, didampingi Kabid Perpustakaan Subandi, dalam Bimbingan
ASYIK MEMBACA - Pelajar SD 13 Pasar Remaja tampak asyik membaca di ruang pustaka sekolah, Kamis (30/3). Teknis (Bimtek) Manajemen Pengelolaan Perpustakaan tingkat Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) seKota Sawahlunto, yang digelar oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Sawahunto, elama dua hari di Hotel Ombilin Sawahlunto, Rabu (29/3) dan Kamis (30/3). Kegiatan tersebut diikuti oleh 60 pengelola pustaka sekolah dengan mentor lang-
sung dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sumbar. Azwen mengatakan, kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan SDM pengelola perpustakaan sekolah, sehingga berdampak positif pada minat baca siswa untuk mewujudkan sekolah literasi. Dalam diskusi dan pelatihan itu terungkap perpustakaan di sekolah selama ini kurang mendapat perhatian oleh kepala
Irfendi Arbi Hadiri ILC di Kampus Unand
LIMAPULUH KOTA (Metrans)
Sebagai salah satu alumni Universitas Andalas (Unand) Padang, Bupati Limapuluh Kota Irfendi Arbi diundang menghadiri acara Indonesia Lawyer Club (ILC) TV One yang disiarkan off air, di aula Unand, Limau Manih, Kota Padang, Kamis (30/ 3) pagi. Ikut hadir Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno, Walikota Padang, Mahyeldi Ansharullah, mantan Walikota Padang, Fauzi Bahar, Rektor Unand Prof. Dr. Tafdil Husni, SE, MBA, dosen-dosen perguruan tingi se-Sumbar dan ratusan undangan lainnya. Dalam acara ILC di mata publik itu, dihadiri langsung Presiden ILC sekaligus pemimpin Redaksi TV One, Karni Ilyas. Pada kesempatan itu, Karni Ilyas selaku presiden IlC menyampaikan perjuangannya, bagaimana berjibaku mendirikan ILC sampai bisa melekat di mata publik seperti sekarang. Tidak hanya itu, sebagai tokoh yang sudah dikenal publik dan dibanggakan masyarakat Minangkabau, Karni Ilyas juga menceritakan bagaimana perjalanan hidupnya dari tamat SMA di Kota Padang dan merantau ke ibukota, hingga dirinya berhasil menjadi wartawan hebat yang terkenal di Indonesia.
SIRIAH DI CARANO – Bupati Limapuluh Kota Irfendi Arbi disuguahkan siriah di Carano, saat menghadiri acara Indonesia Lawyer Club (ILC) TV One yang disiarkan off air, di aula Unand, Limau Manih, Kota Padang, Kamis (30/3). Menurut Karni Ilyas, semangat kerja keras adalah kunci menuju kesuksesan. Sebagai yatim piatu dirinya berkenginan menjadi orang yang dikenal publik, kenginan itu yang membuatnya ingin pergi merantau meninggalkan tanah kelahiran. “Pilihan saya hanya dua, kalah di negeri sendiri atau menang di negeri orang,” ujarnya. Bupati Irfendi Arbi menghimbau para genarasi muda di
Limapuluh Kota, mahasiswa dan masyarakat Sumbar umumnya, agar menjadikan perjalanan hidup Karni Ilyas ini dijadikan sebagai panutan untuk mengejar kesuksesan di masa depan. “Kerja keras dan keuletan beliau patut menjadi contoh bagi generasi muda. Buktinya, berkat semangat dan kegigihannya seorang Karni Ilyas bisa menjadi salah satu tokoh bangsa ini,” kata Irfendi Arbi. (li2)
sekolah. Oleh sebab itu kata Subandi, pihaknya berharap ke depan ada perhatian sehingga pengelola pustaka dapat bekerja secara profesional. “Selama ini pengelola pustaka kurang mendapat perhatian terutama oleh kepala sekolah. Bagaimanapun pustaka sekolah adalah bagian penting dari upaya kita untuk mencerdaskan kehidupan bangsa,” kata Subandi.
Diharapkan, dalam kegiatan ini nantinya lanjut Subandi, muncul sebuah gerakan yang disebut Gerakan Literasi Sekolah. Gerakan ini bertujuan agar siswa memiliki budaya membaca dan menulis sehingga tercipta pembalajaran sepanjang hayat. Sementara itu, dalam kunjungan lapangan ke SD 13 Pasar Remaja Kecamatan Lembah Segar Kota Sawahlunto masih terdapat banyak kekurangan dalam pengelolaan pustaka sekolah. Wakil Kepala Sekolah SD 13 Pasar Remaja Mayarnis, Kamis, mengatakan perlengkapan dan tempat pustaka di sekolahnya masih belum memadai. Selain itu, ketersedian buku bacaan yang masih minim. “Kita berharap punya tempat tersendiri untuk perpustakaan, karena tempat yang ada sekarang masih menggunakan ruang lokal,” ucap Mayarnis. Mayarnis mengatakan, jumlah siswa di sekolah itu berjumlah 333 siswa dengan minat baca yang cukup baik, sebab di setiap sudut sekolah sudah tersedia ruang baca. “Kami butuh tambahan ketersedian buku bacaan, terutama buku untuk siswa kelas satu. Untuk kelas satu dan dua mereka butuh buku bacaan yang bergambar,” jelasnya. (hen)
TIM Pembina Kota Sehat Kunjungi Bukittinggi BUKITTINGGI (Metrans) Tim Pembina Kota Sehat Tingkat Provinsi Sumbar mengunjungi Kota Bukittinggi dalam rangka verifikasi penghargaan Swasti Saba Wistara di Kota Bukittinggi tahun 2017. Rombongan diterima Sekretaris Daerah Kota Bukittinggi, Yuen Karnova, didampingi Ketua TPPKK Kota Bukittinggi, Yessi Endriani Ramlan Nurmatias dan Sekretaris Bapelitbang, di Hall Balaikota Bukittinggi, Kamis (30/ 3). Yuen Karnova menjelaskan persiapan untuk menuju kota sehat, pemerintah kota berupaya menata kawasan pemukiman, sarana prasarana umum, sarana dan prasarana pelayanan lewat perencanaan tata ruang, kawasan lalu lintas yang tertib dan pelayanan transportasi. Kemudian kawasan pariwisata sehat dan kawasan industri serta perkantoran yang sehat. Dia menegaskan, untuk meraih penghargaan itu, telah banyak upaya dilakukan. Dengan upaya dan hasil nyata di lapangan atas hasil kerjasama masyarakat dan pemerintah kota, menjadikan Bukittinggi sebagai kota sehat merupakan sebuah pilihan yang harus ditingkatkan, demi kemajuan pariwisata Kota Bukittinggi. “Karena itu Bukittinggi siap dan dirasa pantas menerima
penghargaan Swasti Saba Wistara yang diimpikan,” ucap Yuen Karnova. Sementara Ketua Tim Penilai, Nurma Lawati dalam sambutannya mengatakan, penghargaan Swasti Saba adalah penghargaan tertinggi yang diberikan kepada pemerintah kota/kabupaten yang telah memberikan banyak kontribusi dan komitmen besar terhadap tujuan pembangunan kesehatan. Dia menyebutkan, penghargaan Kota Sehat diharapkan bisa memberikan motivasi bagi pemerintah kota/kabupaten maupun masyarakat untuk membangun kepedulian di bidang kesehatan. Penetapan penerima penghargaan Kota Sehat setelah verifikasi tim provinsi dan diverifikasi ulang oleh Kementrian Kesehatan berdasarkan indikator. Menurut Nurma, untuk verifikasi Kota Bukittinggi diturunkan tim yang berjumlah lima orang. “Dokumen harus masuk ke pusat pada akhir bulan April. Tujuan kedatangan kami bukan menilai, tapi membina bagaimana Kota Bukittinggi bisa masuk dan lolos tingkat pusat,” katanya. Menurut Nurma, Bukittinggi dinilai mampu menerima penghargaan Swasti Saba Wistara “Langsung naik ke level tertinggi. Itulah yang kita lihat ke Bukittinggi,” katanya. (win)
Yulianto Ajak Masyarakat Berkomitmen Membangun Masjid SIMPANG EMPAT (Metrans) Wakil Bupati Pasaman Barat (Pasbar), Yulianto mengajak segenap warga untuk secara swadaya dan bahu-membahu dalam membangun masjid di daerah itu. “Realisasi pembangunan sarana ibadah seperti masjid butuh komitmen yang besar secara bersama dari masyarakat untuk mencapainya,” katanya saat menghadiri Batagak Kudo-kudo Masjid Nurul Hidayah di Jorong Batang Biyu, Nagari Lungkuang Aua, Kecamatan Pasaman, kemarin. Menurutnya, pemerintah daerah dengan segenap upaya akan terus memperhatikan
pembangunan masjid di Pasbar. Dia mengatakan masjid sebagai sarana ibadah sekaligus tempat bagi para remaja untuk memperdalam ilmu agama perlu menjadi perhatian seluruh komponen masyarakat. “Kepada tokoh agama dan masyarakat mari kita ajak anakanak kita untuk meramaikan masjid. Ajarkan ilmu dan nilainilai agama untuk bekal mereka kelak,” kata Yulianto. Dijelaskannya, setelah pembangunan masjid dilakukan bersama maka warga hendaknya juha meramaikan masjid dengan sholat bersama dan kegiatan keagamaan lainnya. Dia berharap masjid tidak dibiarkan kosong tetapi hen-
daknya diisi dengan kegiatan agama. “Mari ramaikan masjid dan jaga masjid secara bersama. Pemkab saat ini mendukung penuh berbagai kegiatan keagamaan yang ada,” katanya. Sementara itu Ketua Pembangunan Masjid Nurul Hidayah, Marizal, menyampaikan, rencana pembangunan awal masjid itu direncanakan menggunakan dana mencapai Rp500 juta. Namun yang baru terealisasi baru sekitar Rp80 juta. “Masih banyak yang perlu kita perbaiki dari bangunan masjid ini. Mari kita lakukan bersama karena persoalan agama adalah tanggungjawab kita bersama,” katanya. (mln)
MEMBERIKAN PENGARAHAN - Wabup Pasbar, Yulianto saat memberikan pengarahan di Masjid Nurul Hidayah, Jorong Batang Biyu, Nagari Lungkuang Aua, Kecamatan Pasaman, kemarin.
Standar Pelayanan Informasi Publik Disosialisasikan ke PPID LUBUK SIKAPING (Metrans) Keberadaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Pemerintah Kabupaten Pasaman sangat penting selaku pengelola dan penyampai dokumen yang dimiliki badan publik sesuai amanat UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Pernyataan itu disampaikan
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Pasaman M. Saleh, dalam sosialisasi PPID di ruang rapat tingkat tiga kantor bupati setempat, Kamis (30/3). “Pemberlakukan UU 14/ 2008 tentang KIP merupakan momentum penting dalam mendorong keterbukaan informasi publik di Indonesia khususnya bagi Pemerintah Kabupaten Pasaman,” ungkap M. Saleh.
Dikatakan, UU KIP ini telah memberikan landasan hukum terhadap setiap orang dalam memperoleh informasi publik kepada setiap badan publik secara baik. Sosialisasi ini diikuti seluruh sekretaris pada Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD), sekretaris camat se-Kabupaten Pasaman dan KTU pada kantor dan RSUD.
M. Saleh menegaskan, bagi setiap badan publik atau masing-masing OPD, dituntut wajib membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi publiknya secara baik dan efisien sesuai SOP yang ditetapkan. Terkait dengan Tupoksinya, kata dia menambahkan, telah ditetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pela-
yanan Informasi Publik. Dikatakan, PPID utama maupun PPID Pembantu sesuai SOP, harus mampu menyediakan akses dan tempat layanan informasi publik bagi pemohon informasi. Sehingga, apabila hal itu telah dikerjakan, maka hak-hak publik terhadap informasi yang berkualitas sesuai prosedur pasti juga terpenuhi dengan baik. (zul)
Tim Verifikasi Periksa Kelengkapan Dokumen FKSS AROSUKA (Metrans) Tim Verifikasi Lomba Kabupaten/Kota Sehat Tahun 2017 dari Provinsi Sumbar memeriksa kelengkapan surat-surat dokumen Forum Kabupaten Solok Sehat (FKSS) di Sekretariat Forum setempat di Arosuka, Rabu (29/03). Rombongan Tim Verifikasi dari provinsi itu diantaranya adalah Ir Gusti Rufita MP dari Bappeda Sumbar, Ade Prima SKM Dinas Kesehatan, Rima Melinda ST dari ESDM Sumbar dan Nizhamul Bastian SH dari Bappeda. Kedatangan rombongan tim dari Padang itu, disambut Ketua Forum Kabupaten Solok Sehat H Syafrizal Ben didampingi Wakil Ketua Drs Rusli Intan Sati MM dan Sekretaris Ilyasmadi SE, MM dan jajaran pengurus forum lainya. “Kedatangan Tim Verifikasi ke Forum Kabupaten Solok Sehat dalam rangka seleksi dokumen FKKS untuk persiapan penilaian penghargaan dibidang kesehatan Swasti Saba Wiwerda Tahun 2017 “ kata Ir Gusti Rufita MP dalam audiensinya dengan jajaran pengurus Forum Kabupaten Solok Sehat. Gusti menyebutkan, kedatangan Tim Verifikasi selain ingin melihat langsung kesiapan dokumen yang dimiliki Forum Kabupaten Solok Sehat tim juga memberi masukan kepada forum dalam rangka persiapan mengikuti lomba penghargaan Wiwerda tahun 2017. Gusti mengemukakan, Forum Kabupaten Solok Sehat akan dinilai oleh Tim Penilai dari pusat, dalam lomba Wiwerda tahun 2017. Karena kata Gusti menyebutkan, sebelumnya pada tahun 2015 lalu, Forum Kabupaten Solok Sehat sudah berhasil meraih penghargaan Swasti Saba Padapa dari pemerintah pusat. Penghargaan Padapa ujar Gusti mengemukakan, terdiri dari dua tatanan, sedangkan untuk penghargaan Wiwerda terdiri dari tiga sampai empat tatanan. Oleh karenanya, kata Gusti mengemukakan, jajaran pengurus Forum Kabupaten Solok Sehat harus sudah melengkapi seluruh dokumen yang dibutuhkan sebagai syarat mengikuti lomba penghargaan Wiwerda tahun 2017. Ade Prima dari Dinas Kesehatan Provinsi Sumbar menambahkan, selain melengkapi seluruh dokumen yang dibutuhkan, kedepan Forum Kabupaten Solok Sehat juga harus terus mensosialisasikan keberadaan forum ketengah-tengah masyarakat kabupaten itu. Sementara Ketua Forum Kabupaten Solok Sehat (FKSS) H Syafrizal Ben kepada rombongan Tim Verifikasi mengatakan, pihaknya telah menyiapkan seluruh dokumen yang dibutuhkan sebagai persiapan mengikuti lomba penghargaan Wiwerda tahun 2017, seperti dokumen yang berkaitan dengan datadata kelembagaan, surat-surat keterangan (SK) dari pejabat/dinas/instansi terkait yang berhubungan dengan Forum Kabupaten/Kota Sehat dan dokumen pendukung lainya. (ris)
Pemko dan DPRD Bersinergi Dukung Pembangunan Kota Pariaman PARIAMAN (Metrans) Pemko Pariaman bersama DPRD kota setempat gelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD tingkat Kota Pariaman, yang bertujuan mempercepat pembangunan daerah untuk mewujudkan Pariaman sebagai kota tujuan wisata dan ekonomi kreatif berbasis lungkungan, budaya dan agama, di Aula Balaikota Pariaman, Rabu (29/3). Musrenbang dibuka oleh Wakil Walikota Pariaman Genius Umar dan dihadiri Ketua DPRD Kota Pariaman, Mardison Mahyudin, Anggota DPRD Provinsi Sumbar, Zalman Zaunit, Sekretaris Bappeda Provinsi Sumbar, Ketua Pengadilan Negeri Pariaman, Ketua Pengadilan Agama, Danramil, Wakil Ketua dan Anggota DPRD, Kepala OPD Pemko Pariaman, pimpinan parpol dan BUMN, camat se-Kota Pariaman, kepala desa/lurah serta Ketua BPD dan LPM se-Kota Pariaman. Menurut Genius Umar, Musrenbang RKPD merupakan tahapan akhir dari rangkaian kegiatan dalam penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pariaman tahun 2017. Menurutnya, RKPD tahun 2017 ini merupakan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pariaman tahun 2013-2018 dimana Musrenbang RKPD tahun 2017 yang dilaksanakan hari itu memiliki makna yang strategis bagi kelanjutan proses pembangunan di Kota Pariaman, sebagai bagian dari suatu sistem perencanaan pembangunan yang akan menentukan terhadap pembangunan kota itu. Dia berharap kepada seluruh Kepala OPD dan stakeholder terkait untuk dapat mengikuti Musrenbang ini sampai selesai, sehingga memudahkan dalam hal pembahasan dan perencanaan secara teknis yang betul-betul tepat sasaran untuk menghasilkan tujuan akhir yang lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Ketua DPRD Kota Pariaman, Mardison Mahyudin, yang hadir sebagai narasumber mendukung penuh pembangunan yang dilakukan Pemko Pariaman dalam upaya menyelaraskan pembangunan yang seimbang untuk kemajuan kota itu. “DPRD Kota Pariaman menjadikan Musrenbang ini sebagai upaya menyerap dan menggali komponen yang dapat menjadi potensi dalam kaitannya dengan perencanaan program dan kegiatan yang melibatkan masyarakat secara langsung, guna peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat di Kota Pariaman,” ungkap Mardison. (sgr)
METROBIZ
11
JUMAT 31 MARET 2017
Indonesia Ekspor Beras ke Malaysia
NYATAKAN - OJK meminta 22 bank yang dinyatakan ber-NPL di atas lima persen untuk tingkatkan pengawasan.
NPL 22 Bank Riskan
Otoritas Jasa Keuangan mengungkapkan ada 22 bank yang memiliki rasio kredit bermasalah (NonPerforming Loan/NPL) di atas lima persen secara gross pada Januari 2017, sehingga otoritas meminta bank-bank tersebut meningkatkan biaya pencadangan untuk mencegah risiko. JAKARTA (Metrans) Menurut data OJK mengenai kinerja industri perbankan yang diberikan kepada Komisi XI DPR, Kamis (30/ 3), bank berkategori Bank Umum Kegiatan Usaha (BUKU II) paling banyak memiliki rapor NPL merah di atas lima persen yakni 11 bank. Kemudian, Bank kategori BUKU III sebanyak
enak bank, dan bank BUKU I sebanyak lima bank. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Nelson Tampubolon mengatakan 22 bank tersebut sudah diminta untuk meningkatkan pengawasan dan aspek kehati-hatian, salah satunya dengan memperbesar biaya pencadangan terhadap NPL.
Dengan begitu, Nelson meyakini, dalam beberapa bulan ke depan, NPL 22 bank tersebut akan menyusut. Lagipula, kata Nelson, jika secara nett, NPL 22 bank tersebut di bawah lima persen. “NPL nett nya sudah di bawah lima persen. Kalau menurut peraturan kami itu, yang membatasi itu dari NPL nett-nya jangan sampai melebihi lima persen,” ujar Nelson. Nelson enggan merinci entitas 22 bank tersebut. Dia mengatakan 22 bank tersebut adalah bank swasta. Menurut dia, membengkaknya NPL pada awal tahun ini, lebih karena masih lesunya perekonomian dalam negeri.
Nelson menjelaskan NPL 22 bank tersebut sangat dipengaruhi penurunan kualitas kredit dari sektor industri pengolahan dan perdagangan besar. “Kalau NPL gross, kami melihat karena masalah makro. Kami menilainya dai kemampuan bank mengendalikan NPL, dari NPL nett,” ujar dia. NPL gross merupakan rasio kredit bermasalah yang dihitung dari total kredit sebelum dikrurangi nilai Penghapusan Penyisihan Aktiva Produktif (PPAP) bank. Sedangkan NPL nett, rasio kredit bermasalah dari perhitungan total kredit yang sudah dikurangi PPAP. OJK, kata Nelson, sudah memberikan beberapa instruksi
kepada 22 bank tersebut. Pertama, agar bank dengan NPL tinggi untuk mengurangi ketergantungan terhadap debitur inti. Kedua, bank harus menambah setoran modal untuk mengantisipasi penurunan kecukupan modal inti (Capital Adequacy Ratio/CAR) karena buruknya kualitas kredit. Ketiga, OJK juga meminta bank tersebut untuk melakukan uji tekanan (stress test) tentang kecukupan modal dan rentabilitas bank setelah ditambahkannya biaya Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN). Keempat, OJK juga meminta bank memperbaiki infrastruktur perkreditan. (iap)
REALISASI - Ekspor beras ke Malaysia akhirnya terealisasi.
Tinjau Bulog, Mentan Kecewa SUKOHARJO (Metrans) Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengaku kecewa saat meninjau Kompleks Gudang Triyagan milik Perum Bulog karena salah satu mesin penggilingan dan pemanas padinya tidak beroperasi, padahal saat ini pemerintah sedang gencar melakukan penyerapan/pembelian gabah. “Hal seperti ini tidak boleh dibiarkan karena bisa menggangu penyerapan gabah yang pada akhirnya mengganggu ketahanan pangan nasional,” kata Amran kepada pers di Sukoharjo, Jawa Tengah, kemarin. Hal tersebut disampaikan saat melakulan sidak ke sejumah gudang Divre Bulog untuk mengetahui serapan gabah milik petani. Dalam kunjungan Mentan, kepala dan staf gudang mengatakan bahwa mesin penge-
ring gabah tidak beroperasi satu minggu. Tapi Mentan Andi tidak mempercayai begitu saja dan langsung melihat lokasi mesin. Di situ, Mentan menemukan bangunan mesin pengering dengan banyak sarang labalaba sehingga dipastian lama tak beroperasi. “Saya memastikan bahwa mesin ini sudah lebih dari sebulan tidak beroperasi sehingga menyebabkan penggilingan gabah menjadi beras tak optimal,” katanya. Merasa dibohongi oleh pengurus gudang, Mentan tak bisa menahan kecewa dan minta mereka dipindahtugaskan atau diberhentikan. “Saya minta kepada direktur SDM Perum Bulog untuk menindak petugas gudang yang tidak bekerja optimal dam sudah saya telepon,” katanya.
BEROPERASI - Mentan Amran Sulaiman kecewa saat mengunjungi Bulog karena salah satu mesin penggilingan tidak beroperasi.
Mesin pengering jika dioptimalkan bisa dioperasikan selama dua shif apalagi saat ini panen terjadi di mana-mana. Dalam sidak tersebut Amran
juga masih menemukan adanya truk pengangkut beras yang antre terlalu lama hingga dua hari, sehingga distribusi ke pasar atau konsumen menjadi
terlambat. “Truk pengangkut beras tak boleh terlalu lama antre. Harus kita carikan solusinya,” katanya. (ant)
Pertamina Bangun Enam Kilang JAKARTA (Metrans) Pertamina mengambil inisiatif untuk membangun enam kilang meliputi empat kilang pengembangan yang sudah ada dan dua kilang baru, sebagai upaya mendukung pertumbuhan ekonomi sekaligus menyelamatkan devisa. “Ada dua kelompok yang kami bangun, Kelompok I pengembangan yakni RU (Refinery Unit) V Balikpapan, RU VI Balongan, RU IV Cilacap, dan RU II Dumai, sedangkan Kelompok II bangun baru yakni di Tuban dan Bontang,” kata Direktur Megaproyek Pengolahan dan Petrokimia, PT Pertamina (Persero), Rachmad Hardadi di Jakarta, kemarin. Rachmad menjelaskan, tujuan dari pengembangan dan pembangunan kilang minyak adalah agar nantinya di tahun 2023, Pertamina bisa mewujudkan swasembada Bahan Bakar Minyak seperti yang dicanangkan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla melalui program Nawacita. Rachmad mengungkapkan
PRODUKSI - Jika enam kilang minyak yang dibangun beroperasi, diyakini Pertamina bisa produksi minyak hingga 2,2 juta barel per hari. melalui enam proyek ini, kapasitas produksi kilang minyak yang dioperasikan oleh Pertamina nantinya menjadi, 2,2 juta barel per hari. Mega proyek 6 kilang minyak ini diperkirakan akan membutuhkan dana sekitar Rp500 triliun. “Pembangunannya ada yang dikerjakan Pertamina sendiri dan ada juga yang bekerjasama dengan perusahaan
minyak dan gas yang sudah mempunyai reputasi internasional,” ujar dia. Menurut Rachmad, tantangan terbesar Direktorat Megaproyek Pengolahan dan Petrokimia adalah mewujudkan semua ini dalam kurun waktu 7 tahun dan selesai di tahun 2023. Dua tahun lebih cepat dari target pemerintah. “Untuk itu, dukungan dari
semua pihak sangat kami perlukan,” ujar Rachmad optimistis. Dia menjelaskan selama ini bahan bakar minyak yang digunakan dalam menunjang aktivitas perekonomian dihasilkan dari kilang minyak. Minyak mentah yang berasal dari sejumlah lapangan minyak diolah menjadi bahan bakar minyak seperti, premium, pertalite, perta dex, pertamax, bio solar, avtur, dan lain-lain. Tidak hanya bahan bakar minyak yang dihasilkan dari kilang minyak. Ada produk lain seperti paraxylene yang sangat diperlukan oleh industri petrokimia. Saat ini, ada enam kilang yang dioperasikan oleh PT Pertamina (Persero): RU II Dumai, RU III Plaju, RU IV Cilacap, RU V Balikpapan, RU VI Balongan, dan RU VII Kasim. Sebetulnya ada satu kilang lagi, yaitu RU I Pangkalan Brandan. Hanya saja, dengan pertimbangan pengoperasian RU I tidak ekonomis lagi, pada 2007 RU I Pangkalan Brandan sudah tidak beroperasi lagi.
SOLO (Metrans) Indonesia ekspor beras ke Malaysia sebanyak 15.000-50.000 ton sebagai upaya memenuhi permintaan dan kebutuhan negara Jiran itu dan jumlah itu kemungkinan bisa terus bertambah. “Beberapa waktu yang lalu menteri pertanian Malaysia bertemu dengan saya dan menyampaikan keinginan impor beras dari Indonesia,” kata Mentan Andi kepada pers di Solo, kemarin. Hal tersebut disampaikan usai menyampaikan pidato dalam rangka dies natalis ke-41 Universitas Sebelas Maret (UNS) dengan tema Peranan Sumber Daya Pertanian dan Peternakan dalam Mendukung Ketahanan Pangan Nasional. Dikatakan mentan, Indonesia saat ini dinilai berhasil dalam swasembada pangan terutama setelah dilakulan penanaman padi di wilayah perbatasan sehingga tahun lalu dan tahun ini tidak lagi impor. Khusus untuk ekspor ke Malaysia, katanya, beras yang akan dikirim adalah ke jenis Raja Unca yang berasal dari Pontianak,Kalimantan Barat. “Intinya adalah kita sudah mampu swasembada beras dan sudah dikenal oleh sejumlah negara termasuk FAO,” katanya. Selain ekspor ke Malaysia, Indonesia juga sudah ekspor beras ke Papua Nugini yang dilakukan dari Papua. Amran mengatakan pemerintah akan terus melakukan upaya untuk swasembada pangan sehingga pada tahun 2045 bisa menjadi lumbung pangan dunia. Untuk mencapai sasaran itu, Mentan Andi mengatakan akan melibatkan akademisi dan mahasiswa pertanian dalam memajukan pertanian di seluruh daerah. “Permintaan itu juga atas permintaan dan arahan dari Presiden agar libatkan akademisi,” katanya. Mengenai stok beras, ia mengatakan saat ini jumlahnya 1,9 juta ton dan cukup untuk kebutuhan selama Ramadhan. Jumlah atok sebesar itu akan terus bertambah sehingga kebutuhan beras nasional tak akan terganggu selama Ramadhan. (ant)
Kapasitas terpasang dari keenam kilang minyak ini adalah 1,05 juta barel per hari. Namun, dalam pelaksanaannya, produk Bahan Bakar Minyak yang dihasilkan dari keenam kilang minyak ini sekitar 800-950 ribu barel per hari. Dalam satu tahun, dibutuhkan sekitar 72 juta kilo liter bahan bakar minyak. Sementara, Pertamina, sebagai BUMN Migas dapat memberikan kontribusi sekitar 39 juta kilo liter. Tidak ada jalan lain. Untuk memenuhi kebutuhan Bahan Bakar Minyak, Pertamina melakukan impor minyak mentah dan BBM dari luar negeri. Rasio ketergantungan akan impor minyak mentah dari tahun tahun semakin tinggi antara 33-44 persen. Hal ini tentu mengakibatkan devisa negara terkuras. Di sisi lain, kenaikan ini memperlihatkan bahwa kegiatan perekonomian Indonesia sedang tumbuh, disinilah perlunya segera dibangun kilang untuk mendukung ekonomi ke depan, ungkap dia. (ist)
Phapros Bagikan Dividen Rp43,5 Miliar SEMARANG (Metrans) PT Phapros, perusahaan farmasi nasional membagikan dividen sebesar Rp43,5 miliar atau 50 persen dari laba bersih perusahaan kepada pemegang saham pada tahun ini. “Di sisi laba, kami mencatatkan pertumbuhan pada periode 2016 sebesar Rp87 miliar atau naik 38 persen dibandingkan 2015,” kata Direktur Utama PT Phapros Barokah Sri Utami di Semarang, kemarin. Hal tersebut diungkapkannya usai Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahun Buku 2016 yang digelar anak perusahaan PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) itu di Hotel Patra Jasa Semarang. Emmy, sapaan akrab Barokah menyebutkan pertumbuhan kinerja yang dialami Phapros itu berada jauh di atas pertumbuhan ratarata industri farmasi nasional yang berada di angka 7,5 persen. “Kontributor terbesar penjualan Phapros berasal dari segmen OGB (obat generik berlogo) dengan kontribusi penjualan selama 2016 mencapai Rp396,5 miliar atau 49 persen dari total penjualan,” katanya. Kalau untuk total penjualan selama 2016, kata dia, Phapros berhasil mencapai Rp816 miliar atau naik 18 persen dibandingkan periode 2015 dengan penjualan yang tercatat sebesar Rp691 miliar. Yang jelas, kata dia, dalam RUPS tahun ini manajemen memaparkan capaian kinerja sepanjang 2016 dengan peningkatan kinerja, baik dari sisi penjualan maupun laba yang dihasilkan. “Untuk terus meningkatkan performa dan kinerja, Phapros pada tahun ini menyiapkan berbagai rencana strategis, seperti peluncuran 8-10 produk baru sepanjang 2017,” ungkapnya. Produk-produk baru itu, kata dia, untuk kategori obat generik dan “ethical” yang akan terus digenjot untuk mencapai target penjualan yang sudah ditetapkan, yakni sebesar Rp1 triliun. “Khusus obat generik, kami proyeksikan pertumbuhan penjualan tahun ini sebesar 46 persen atau Rp580 miliar. Tak hanya itu, kami juga membidik laba bersih naik 16 persen pada tahun ini,” katanya. Selain dari sisi penjualan dan laba, Phapros juga memiliki beberapa aksi perusahaan lainnya, seperti penerbitan Medium Term Notes (MTN) sebesar Rp200 miliar untuk mengoptimalisasi pabrik. “Kami anggarkan pula capital expenditure (capex) sebesar Rp290 miliar. Sebagian dari nilai capex dan MTN itu akan digunakan untuk menambah kapasitas produksi pabrik,” katanya. (ant)
TEKNOBIZ 12 Gubernur Sumbar Apresiasi Program Kemitraan Telkom Witel Sumbar
JUMAT 31 MARET 2017
SEKILAS Kenapa Airbag Tidak Mengembang JAKARTA (Metrans) Airbag, salah satu perangkat keamanan di dalam mobil, mempunyai fungsi vital untuk mengurangi risiko cedera ketika terjadi kecelakaan, namun kapan airbag akan mengembang dan kenapa tidak setiap kecelakaan perangkat itu mengembang? Product Knowledge Head PT Toyota Astra Motor (TAM), Gandhi Ahimsaputra, menjelaskan bahwa airbag tidak mengembang bisa jadi kerena tabrakan (tekanan yang terjadi) yang terjadi tak cukup kuat, sehingga getarannya tak cukup untuk menggerakkan sensor airbag. “Pada dasarnya kalo mobil ada airbag, dia punya sensor, ada tekanan tertentu di mana air bag terbuka. Jika tekanan tidak cukup kuat, maka airbag tidak mengembang. Kalau tekanan cukup kuat, menggerakan sensor, airbag akan keluar,” tutur dia dalam acara “Safety Media Workshop” di kawasan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (29/3). Di samping itu, sambung Gandhi, airbag tidak mengembang bisa jadi benda di depan kendaraan (yang ditabrak) dalam keadaan bergerak. “Airbag mengembang di kecepatan di atas 20-30km/jam, dengan catatan benda yang ditabrak diam. Kalau bergerak, tenaga saat tabatakan disalurkan ke benda yang bergerak (misalnya mobil di depannya), sehingga sensor airbag tidak bekerja,” kata dia. Umumnya airbag bekerja dengan kecepatan 0,03 detik, lebih cepat dari kedipan mata (400 milidetik). (ant)
Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Irwan Prayitno mengapresiasi program kemitraan Telkom Witel Sumbar yang ditujukan untuk membangkitkan gairah wirausaha di Sumbar. PADANG (Metrans) “Kita berterimakasih kepada PT. Telkom Indonesia, BUMN yang kuat dan solid. BUMN yang sudah rutin tiap triwulan memberikan dana bergulirnya,” ungkap Gubernur saat menghadiri kegiatan penyerahan dana bergulir program kemitraan Telkom Witel Sumbar, baru-baru ini. Memasuki Triwulan I tahun 2017, Telkom Witel Sumatera Barat (Sumbar) terus menunjukan tanggung jawab sosialnya bagi lingkungan dengan memberdayakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di bidang industri, perbengkelan, jasa, peternakan dan pertanian melalui Program Kemitraan. Besaran dana yang disalurkan kali ini sebesar Rp1.388 miliar diberikan kepada 58 Mitra Binaan berasal dari tujuh kabupaten/kota di Sumbar. Dana ini diharapkan mampu meningkatkan dan menggairahkan pertumbuhan ekonomi Masyarakat Sumbar. Melalui pergerakan UMKM tersebut akan berdampak pada pertambahan lapangan kerja, yang akhirnya mampu meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha baik pemilik ataupun karyawannya.
BERGULIR - Telkom Witel Sumbar secara rutin mengalirkan dana bergulir kepada UMKM di Sumbar sebagai mitra binaannya. Pada gambar, tampak Gubernur Sumbar Irwan Prayitno (kiri).dan GM Telkom Witel Sumbar Darmawi (kanan) Sementara, dikatakan oleh GM Telkom Witel Sumbar Darmawi, persoalan krusial untuk mengentaskan atau meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah kurangnya keterampilan dan keterbatasan modal. “Telkom sebagai perusahaan
akan melakukan aksi freestyle dengan jumlah peserta 50 orang yang belum pernah dilakukan dalam satu waktu bersamaan,” lanjut pernyataan itu. Bersama GSX-R150 dan GSX-S150, Suzuki siap memberikan pengalaman baru kepada seluruh pengunjung guna meningkatkan brand image sekaligus menambah jumlah pengguna motor Suzuki. Modifikasi GSX-R150 & GSX-S150 Suzuki GSX-R150 dan GSX-S150 memang memiliki model sporty dan tangguh, namun motor itu tetap memberikan kesempatan kepada pengguna yang ingin mengubah tampilan motornya sesuai selera. Untuk itu selama kegiatan Tumplek Blek digelar, sejumlah modifikator akan mengubah tampilan Suzuki GSX-R150 dan GSX-S150 secara langsung.
sud adalah menggelontorkan dana pinjaman lunak selama dua tahun dengan jasa administrasi hanya enam persen per tahun, yang diperuntukan untuk memodali atau menambah modal UMKM setempat. “Sementara, Program Bina
Lingkungan diwujudkan dalam bentuk mengadakan pelatihanpelatihan, bantuan sarana pendidikan, perbaikan/pembuatan sarana umum dan ibadah, bantuan korban bencana alam dan pembinaan lingkungan hidup,” tambah Darmawi. (yyn)
LG G6 Masuk Pasar Indonesia April
Suzuki GSX-S150 Bersiap Pecahkan Rekor MURI JAKARTA (Metrans) PT Suzuki Indomobil Sales (SIS), pemegang merek Suzuki di Indonesia, siap memecahkan rekor MURI lewat aksi freestyle yang melibatkan 50 pengendara bersama 50 motor GSX-S150 pada gelaran Otobursa Tumplek Blek di Jakarta pada 1–2 April 2017. Selain bersiap memecahkan rekor, Suzuki Indonesia juga menyiapkan kegiatan modifikasi langsung, pameran dan kontes foto pada acara Otobursa Tumplek Blek di Parkir Timur Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Selatan. “Meski baru diluncurkan sekitar satu bulan yang lalu, Suzuki telah mempersiapkan suatu aktivitas kejutan jauhjauh waktu untuk tampil menghebohkan dan target memecahkan rekor MURI pada sesi hari Sabtu, 1 April 2017,” demikian pernyataan tertulis Suzuki Indonesia, Rabu (29/3). “50 unit Suzuki GSX-S150
Merah Putih yang menyadari tanggung jawab sosialnya, menunjukan keseriusnya dengan Good Corporate Citizenship (GCC) melalui Program Kemitraan Bina Lingkungan,” kata Darmawi. Program Kemitraan dimak-
Pengunjung juga bisa menyaksikan proses dan ketelitian para modifikator dari awal hingga terbentuk tampilan motor dengan ciri khas tersendiri namun tetap nyaman dan aman guna mobilitas sehari-hari. Suzuki juga siap menggelar pameran dan program penjualan khusus GSX-R150 dan GSX-S150 dengan memperpanjang periode harga perkenalan khusus selama periode Tumplek Blek berlangsung. Calon pembeli pun bisa mendapatkan hadiah berupa helm fullface, alarm dan toolkit hanya dengan memberikan tanda jadi sebesar Rp 500.000. Program penjualan menarik juga tersedia untuk All New Satria F150 yang berhadiah helm exclusive, alarm dan toolkit, sedangkan untuk pembelian Address FI mendapatkan alarm, roller, dan toolkit. (alv)
JAKARTA (Metrans) Head of LG Mobile Communications Indonesia, Heegyun Jang, mengungkapkan bahwa ponsel high-end LG G6 akan meluncur di Indonesia pada akhir April. “Bulan depan, sekitar tanggal 20 sampai akhir April,” kata dia ditemui usai peluncuran LG K10 2017 di Jakarta, baru-baru ini. Sementara LG akan menghadirkan perangkat premium-nya bulan depan, perusahaan teknologi asal Cupertino, California, Apple, akan menghadirkan iPhone 7 di Indonesia dalam waktu dekat, pada Jumat, 31 Maret. Terkait kehadiran perangkat tersebut, Jang enggan memberikan komentar. “Saya tidak bisa memberikan pernyataan tentang kompetitor, saya fokus dengan pekerjaan saya,” ujar dia. Selain LG G6, LG Mobile Indonesia juga akan menghadirkan dua perangkat pintar lainnya bulan depan, yaitu K8 2017 dan LG Stylus 3. Keduanya akan menyasar pasar menengah
APRIL - LG G6 mulai dipasarkan di Indonesia pada bulan April. smartphone di Indonesia. Saat ditanya apakah hal itu merupakan strategi LG untuk bersaing dengan perusahaan teknologi asal China, Jang
menjawab, “Kompetitor ada di mana saja, kita tidak hanya berkompetisi dengan vendor China, vendor global juga kita berkompetisi.” (ant)
HP SPECTRE x360
Notebook Berkekuatan Baterai Hingga 15 Jam JAKARTA (Metrans) Produsen notebook Hewlett Packard (HP) meluncurkan HP Spectre x360 dengan desain yang tipis dan ringan namun memiliki daya tahan baterai hingga 15 jam. “HP Spectre x360 terbaru adalah bukti komitmen kami. Sebuah kecanggihan teknologi yang tidak hanya memberikan kekuatan dengan performa terbaik namun juga keindahan,” kata Hendry Widjaja selaku COO HP Indonesia di sela-sela peluncuran Spectre x360 di Jakarta, baru-baru ini. Melton Ciputra, Development Manager Consumer Notebook HP Indonesia menjelaskan Spectre x360 mendukung gaya hidup modern dan dinamis karena mampu digunakan hingga 15 jam. Baterai notebook tipe convertible itu juga berdaya lebih besar dari tipe sebelumnya yaitu 57,8 watt atau daya tahannya naik hingga 25 persen. “Juga fitur fast charging yang mampu mengisi baterai hingga 50 persen hanya dalam
30 menit,” tambah Melton. Spesifikasi HP Spectre x360 hadir dalam desain tipis 13,8 mm berbobot 1,3 kilogram. Ukuran itu diklaim 13 persen lebih tipis dan 11 persen lebih ringan jika dibandingkan dengan tipe pendahulunya. Tak hanya itu, Spectre x360 juga menggunakan Operating System Windows 10 Home 64bit dengan generasi ke-7 Inter Core i5 atau i7 prosesor. “Kami memuat layar 13,3 inci pada chasis 12 inci sehingga desain terlihat ramping dan cocok untuk konsumen yang bergaya,” kata Melton. Untuk kebutuhan hiburan agar menghadirkan suara yang dramatis, notebook ini dilengkapi teknologi Audio Bang & Oulfsen serta display FHD 1920x1080 hingga 4K UHD 3840x2160. Spectre x360 menyematkan HP Audio Boost dan empat speaker, dua di depan dan dua pelantang di bawah, guna memberikan suara yang optimal untuk kebutuhan hiburan maupun permainan.
Notebook ini ditunjang dengan memori 8GB hingga 16GB LPDDR3-1866 SDRAM dan media penyimpanan 256GB hingga 1TB. Fitur lain Spectre x360 menggunakan desain kipas ganda yang mengoptimalkan termal sehingga menjaga perangkat tetap dingin kendati laptop sedang melakukan pekerjaan berat. Selain dilengkapi HD Graphics 620, Spectre x360 juga memiliki opsi penyimpanan hingga 1TB dengan kinerja cepat dan ruang yang besar untuk menyimpan berbagai dokumen berharga seperti video dan foto dengan resolusi tinggi. HP TrueVision FHD Webcam memberikan bidang yang lebih luas sebesar 12 persen untuk keperluan Web Chatting. Adapun kamera FHD IR juga mendukung Windows Hello Facial Log In sebagai fitur keamanan terbaru sehingga tidak perlu repot mengetik kata sandi.
Harga dan target konsumen Hendry Widjaja mengatakan target konsumen dari Spectre x360 adalah para profesional yang memiliki hasrat terhadap teknologi atau kalangan lain yang membutuhkan notebook dengan performa tinggi. “Spectre x360 ini untuk mereka yang sangat passionate terhadap teknologi dan passionate dalam performa,” kata Hendry Widjaja. Pihak HP melepas Spectre x360 dengan harga mulai dari Rp 17.999.000 dan sudah tersedia di Indonesia mulai Maret 2017. Harga tersebut
mencakup satu unit Spectre x360, C to HDMI, USB-C to RJ45 dan active stylus, USB-C to VGA, USB- sebuah HP leather sleeve. (alv)
HARI - Baterai HP Spectre x360 tahan hingga lebih setengah hari.
SEPUTAR PARLEMEN
13
JUMAT 31 MARET 2017
KUNJUNGI NTB
DPRD Dalami Kebijakan Lahan Berkelanjutan dan Ketahanan Pangan Kebijakan lahan berkelanjutan dalam rangka penguatan ketahanan pangan menjadi krusial saat ini mengingat penyempitan lahan yang terjadi setiap tahun. Penyempitan lahan pertanian disebabkan oleh alih fungsi lahan, seiring dengan pertumbuhan penduduk dan perkembangan kawasan permukiman. MATARAM (Metrans) Untuk mempelajari formulasi yang tepat terkait kebijakan tersebut, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat melalui Komisi II mengunjungi Nusa Tenggara Barat, Kamis (30/3). Kunjungan itu dimaksudkan untuk mencari daerah pembanding sekaligus mencari masukan untuk penerapan kebijakan yang sama di Sumatera Barat. Ketua Komisi II DPRD Provinsi Sumatera Barat Yuliarman menjelaskan, persoalan alih fungsi lahan menjadi kekhawatiran sehingga perlu ditetapkan sebuah kebijakan yang mengatur, agar luas lahan pertanian bisa dipertahankan. Berkurangnya lahan pertanian akan mengancam ketahanan pangan. “Dalam rangka mengantisipasi semakin berkurangnya lahan pertanian karena terjadi alih fungsi lahan, perlu sebuah kebijakan. berkurangnya lahan akan mengancam ketahanan pangan,”
jelasnya. Dia mengungkapkan, Pemerintah Nusa Tenggara Barat telah menerapkan suatu kebijakan sebagai langkah antisipasi terhadap potensi penyempitan lahan pertanian. Di daerah itu, pemerintah bersama unsur-Forkopimda dan masyarakat menyikapi persoalan lahan dengan arif sehingga lahan pertanian tetap terjaga. Hal paling menarik yang bisa dicatat dari kunjungan tersebut adalah bahwa pemprov NTB telah memiliki peta lahan pertanian. Hal itu sangat memudahkan pemerintah setempat melakukan penataan dan pengelolaan, termasuk potensipotensi pengembangan. Kemudian, Pemprov NTB juga telah memiliki regulasi terkait lahan berkelanjutan. “Kami rasa, ini yang perlu menjadi catatan bagi Sumatera Barat, lahan pertanian perlu dipetakan untuk memudahkan penataan, pengelolaan, potensi pengembangan juga terkait penyu-
KUNKER – Suasana hearing anggota Komisi II DPRD Sumbar saat berkunjung ke Provinsi NTB dalam rangka program lahan berkelanjutan dan ketahanan pangan. sunan program-program ke depan,” ujarnya. Pada intinya, tegas Yuliarman,
Komisi II Pertanyakan Proses Seleksi Komisioner KPU-Bawaslu JAKARTA (Metrans) Komisi II DPR mempertanyakan proses seleksi calon Komisioner Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu yang dilakukan Panitia Seleksi karena banyak ditemukan ketidakwajaran sehingga harus diklarifikasi. “Kalau semua anggota KPU petahana lolos dalam seleksinya, namun mengapa semua anggota Bawaslu petahana tidak ada yang lolos, padahal mereka paham soal kepemiluan,” kata anggota Komisi II DPR Yandri Susanto dalam Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Pansel calon Komisioner KPU dan Bawaslu di Ruang Rapat Komisi II, Jakarta, Kamis. Dia mengatakan kalau Pansel tidak meloloskan seluruh komisioner Bawaslu petahana maka artinya memvonis institusi itu gagal dalam menjalankan kerja kepemiluan. Menurut politisi PAN itu, kinerja komisioner Bawaslu petahana selama ini berjalan baik dan mampu membangun sinergi dengan DPR, khususnya Komisi II DPR, sehingga dirinya mempertanyakan alasan Pansel tidak meloloskannya. “Ketua Bawaslu Muhammad bagus kinerjanya sehingga keputusan Pansel itu menghukum Bawaslu gagal total,” ujarnya. Yandri juga mempertanyakan kebenaran informasi bahwa calon yang
tidak lolos karena dalam materi pertanyaan disinggung alasan tidak mau melakukan Peninjauan Kembali UU Nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada. Dia mengatakan semua pertanyaan yang diajukan terkait kepemiluan sehingga dimana kesalahan fatal yang menyebabkan komisioner Bawaslu petahana tidak lolos. Anggota Komisi II DPR RI TB Ace Hasan Syadzily dari Fraksi Partai Golkar meminta agar Pansel KPU-Bawaslu menerangkan metode seleksi yang dilakukan saat menyeleksi calon-calon agar tidak ada kecurigaan oleh publik. Ace mengatakan dirinya memiliki ekspektasi hasil tiap tes memiliki skor masing-masing lalu bisa dinilai tingkat keberhasilan calon dalam melalui tahapantahapan tersebut. “Saya bukan ahli psikologi tapi biasa melihat orang melalukan seleksi, para akademisi tentu bisa menyampaikan kepada kami bagai mana proses-proses itu,” ujarnya. Dalam RDPU tersebut dipimpin oleh Ketua Komisi II Zainuddin Amali didampingi oleh Wakil Ketua Komisi II Ahmad Riza Patria, Fandi Utomo dan Almuzammil Yusuf. Sementara, Pansel KPU-Bawaslu yang hadir adalah Ramlan Subakti, Soedarmo, Harjono, Valina, Betti Alisjahbana, Nicolas TB Harjanto dan Komaruddin Hidayat. (mam)
Zulkifli Hasan Terima Penghargaan Best Legislator 2017 JAKARTA (Metrans) Ketua MPR RI Zulkifli Hasan menerima penghargaan sebagai best legislator 2017 pada acara Obsession Award 2017 di Jakarta, Kamis. Bersama Ketua MPR RI, beberapa anggota legislator juga menerima penghargaan yakni, Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon, Anggota DPR RI Bambang Soesatyo, Anggota DPD RI Asri Anas dan anggota DPR RI Zulkieflimansyah. Ketua MPR RI Zulkifli Hasan dalam sambutannya mengatakan, dirinya sangat mengapresiasi penghargaan dari majalah Men Obsession yang dianugerahkan kepada dirinya. “Anugerah ini merupakan satu kehormatan kepada legislatif, di saat legislatif banyak mendapat sorotan,” katanya. Menurut Zulkifli, hasil survei dari lembaga survei terhadap lembaga legislatif juga kurang menggembirakan. Pemberian penghargaan ini, sebagai pemacu semangat bagi para anggota legislatif, baik di MPR, DPR, maupun DPD RI. “Semoga dengan kepercayaan ini kita akan berbuat lebih banyak untuk menyuarakan aspirasi rakyat,” ujarnya. Anugerah Obsession Awards 2017 juga memberikan penghargaan untuk beberapa kategori lain antara lain, yakni best eksekutif 2017 yang diberikan kepada Ketua KPK Agus Rahardjo. (riz)
kunjungan tersebut adalah dalam rangka upaya mempertahankan lahan pertanian di Sumatera Barat
terutama lahan pertanian tanaman pangan. Upaya tersebut merupakan bagian dari implementasi
Perda Kemandirian Pangan yang telah dimiliki oleh Pemprov Sumatera Barat. (mon/*)
Ketua MPR Terima Perwakilan Mahasiswa Pendemo JAKARTA (Metrans) Ketua MPR RI Zulkifli Hasan menerima perwakilan Aliansi Mahasiswa Cinta Tanah Air dan Bela Negara yang melakukan aksi demonstrasi menuntut menegakan hukum secara adil di halaman luar Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Kamis. Perwakilan mahasiswa ketika diterima Zulkifli Hasan di ruang kerjanya, menyampaikan aspirasinya agar supremasi hukum dapat ditegakkan secara adil. Mahasiswa dari Badan Eksekutif Mahasiswa Univer-
sitas Muhammadiyah Tangerang (BEM UMT) tersebut mengatakan hukum di Indonesia saat ini dinilai tidak adil kepada masyarakat kelas bawah. “Sekarang, kalau orang kecil salah sedikit langsung dihukum, tapi kalau orang besar korupsi tetap dibiarkan,” katanya. Mahasiswa dari BEM UMT juga mengeluhkan maraknya kasus eksplorasi sumber daya alam, seperti kasus pendirian pabrik semen di Kendeng, Jawa Tengah dan kasus lainnya Menanggapi tuntutan
mahasiswa tersebut, Ketua MPR Zulkifli Hasan menyatakan penegakan hukum harus ditegakkan yang seadil-adilnya. “Saya setuju penegakan hukum harus memenuhi rasa keadilan masyarakat. Jangan tebang pilih,” katanya. Mengenai kasus pembangunan pabrik semen di Bukit Kendeng dan kasus sumber daya alam lainnya, Zulkifli Hasan menyatakan sudah seharusnya Pemerintah berpihak pada petani dan warga yang terdampak. “Musyawarahkan cari jalan terbaik untuk kebaikan ber-
sama. Rakyat yang terdampak harus mendapatkan manfaat paling besar,” katanya. Mahasiswa lainnya dari Surabaya, juga mengeluhkan biaya pendidikan yang semakin tidak terjangkau bagi rakyat kecil. “Soal pendidikan ini, saya berharap pada Ketua MPR, dapat menyampaikan usulan kepada Pemerintah agar biaya pendidikan dapat terjangkau oleh rakyat kecil,” katanya. Zulkifli Hasan meyakinkan peserta aksi mahasiswa bahwa semua tuntutan akan disampaikan pada pihak terkait. (riz)
DPR Dorong Pemerintah Cari Solusi Angkutan Online JAKARTA (Metrans) Wakil Ketua Komisi V DPR RI Lasarus mendorong Pemerintah dan perusahaan jasa transportasi dapat sama-sama mencari solusi terbaik dalam penerapan angkutan umum online. “Perlu dicari solusi bersama untuk mendapatkan regulasi yang ideal dan saling menguntungkan antara perusahaan jasa angkutan umum konvensional dan angkutan umum online,” kata Lasarus, di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Kamis.
Menurut Lasarus, persoalan antara taksi konvensional dan taksi berbasis online harus dapat diselesaikan dengan mencari solusi yang saling menguntung. Taksi konvensional, kata dia, sudah beroperasi sejak lama sedangkan taksi berbasis online baru beroperasi. “Beroperasinya taksi berbasis online karena adanya kemajuan teknologi, sehingga tidak bisa dihalang-halangi oleh taksi konvensional,” katanya. Menurut dia, munculnya
taksi berbasis online ini sudah menjadi kebutuhan masyarakat, sehingga Pemerintah harus jeli menyikapi persoalan ini, jangan sampai merugikan salah satu pihak, baik taksi konvensional, taksi berbasis online, maupun masyarakat sebagai konsumen. Ketika ditanya soal ojek online yang belum ada regulasinya, Lasarus mengatakan, dalam aturan perundangan memang belum mengatur sepeda motor sebagai kendaraan umum. Menurut dia, makin
banyaknya kendaraan ojek online dan makin meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap ojek online, akan mendorong DPR RI untuk mengusulkan revisi UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalulintas, untuk mengakomodasi sepeda motor sebagai angkutan umum. “Faktanya, saat ini sepeda motor sudah menjadi angkutan umum. Karena hal ini belum diatur dalam UU sehingga, regulasinya perlu diperbaiki,” katanya. (riz)
ANGGOTA DRPD SUMBAR SUPARDI:
Kontrol Penggunaan Fasilitas yang Diberikan pada Anak PADANG (Metrans) Anggota Komisi V DPRD Sumatera Barat, Supardi mengimbau para orang tua agar mengontrol fasilitas yang diberikan kepada anak seperti kendaraan bermotor dan telepon pintar, jangan sampai disalahgunakan untuk hal-hal negatif. Menurut Supardi ketika dihubungi di Padang, Kamis ((30/3), ketika orang tua memberikan telepon pintar dan sepeda motor kepada anaknya maka ruang lingkup pergaulannya juga akan semakin luas, sehingga memperbesar peluang bagi anak untuk bergaul dengan lingkungan yang tidak sehat. Penggunaan telepon pintar oleh anak mempermudah membuat janji pertemuan dengan orang yang belum dikenal, terutama bagi anak perempuan bisa berpotensi memicu terjadinya pelecehan, kata dia. Berdasarkan data dari Pe-
merintah Provinsi Sumbar selama 2016 terdapat 165 kasus kekerasan fisik terhadap anak dan 393 kasus pelecehan seksual terhadap anak. Data tersebut terbilang tinggi, apalagi itu dipicu oleh pergaulan dan lingkungan yang salah sebagai dampak negatif dari perkembangan teknologi seperti telepon pintar. Ia menyebtukan orang tua boleh saja memberikan fasilitas kepada anak, namun harus bisa mengontrol untuk apa fasilitas itu digunakan, apakah untuk hal yang baik atau buruk. Harus ada kontrol yang ketat karena saat ini segala yang ingin diketahui anak sangat mudah dicari melalui internet pada telepon pintar tersebut, katanya. Oleh sebab itu jangan sampai orang tua memberikan apa saja yang diminta anak dengan alasan sayang kemudian
berakhir dengan kesengsaraan. “Orang tua harus membatasi penggunaan fasilitas untuk anak demi kebaikannya,” katanya. Selain fasilitas tersebut, ia berharap orang tua sejak dini mulai mengajarkan kepada anaknya nilai agama seperti bagaimana berpakaian yang baik. “Memang di Sumbar terdapat bermacam agama, namun setiap agama pasti mengajarkan yang baik untuk hidup,” katanya. Kemudian anggota dewan asal Kabupaten Limapuluh Kota tersebut juga meminta dinas terkait menggencarkan sosialisasi kepada orang tua, dan menekankan bahwa perlindungan utama anak terhadap pelecehan seksual adalah keluarga. Sebelumnya Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Anak (PPA)
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Sumbar, Putri Yanhelmi mengatakan pihaknya telah bersinergi dengan pihak terkait seperti Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Limpapeh Rumah Nan Gadang Sumbar, dan P2TP2A kabupaten dan kota dalam rangka memberikan perlindungan korban kekerasan dan pelecehan seksual.
Anak yang menjadi korban dalam kekerasan tersebut, jelasnya diberi pendampingan dan dibina baik secara fisik maupun psikologis, sehingga tidak terjadi trauma yang mendalam. “Kami berharap ada kepedulian masyarakat maupun pihak yang mengetahui terjadinya kekerasan terhadap anak bisa melaporkan kepada pihak terkait,” kata dia. (lin)
INTERNASIONAL
14
JUMAT 31 MARET 2017
BISNIS DENGAN PERUSAHAAN CINA
SOAL NEGARA PALESTINA
Menantu Presiden Trump Batalkan Perundingan NEW YORK (Metrans) Perusahaan milik keluarga menantu Presiden Amerika Serikat Donald Trump, Jared Kushner, mengakhiri perundingan dengan sebuah perusahaan Cina dalam proyek pembangunan kembali properti di New York. Disebutkan oleh perusahaan yang bernama Kushner Companies itu bahwa pihaknya dan perusahaan Cina, Anbang Insurance Group, telah ‘sepakat untuk mengakhiri perundingan’ terkait dengan proyek pembangunan yang dikenal dengan nama 666 Fifth Avenue, sebagaimana dilaporkan oleh media di Amerika Serikat. Sejauh ini pihak Anbang belum memberikan tanggapan. Kesepakatan itu semula berpotensi menimbulkan persoalan terkait dengan konflik kepentingan sebab Kushner memainkan peran penting di Gedung Putih sejak mertuanya menjadi presiden Amerika Serikat. Potensi keuntungan Lima anggota Kongres dari Partai Demokrat melayangkan surat ke Gedung Putih pada tanggal 24 Maret untuk menyampaikan kekhawatiran tentang hal yang disebut ‘transaksi yang sangat mengganggu.’ Menurut mereka, jika proyek dilanjutkan maka “tampak jelas akan menimbulkan konflik kepentingan” bagi menantu sang presiden. Lebih lanjut mereka bertanya apakah Jared Kushner terlibat langsung dalam perundingan dengan perusahaan Cina Anbang Insurance Group. Mereka juga meminta informasi lebih rinci tentang divestasi kepemilikan yang dilaporkan telah dilakukan oleh Kushner atas gedung itu. Juru bicara Kushner Companies James Yolles mengatakan bahwa Kushner sudah melepas kepemilikannya atas properti 666 Fifth Avenue kepada anggota keluarga, sehingga jika proyek dilanjutkan maka kesepakatan tidak akan menimbulkan konflik kepentingan dengan perannya di Gedung Putih. Investasi Rp53 triliun Jika dilaksanakan investasi bernilai US$4 miliar itu (sekitar Rp53 triliun) diperkirakan akan memberikan keuntungan bagi Kushner Companies lebih dari US$400 juta (sekitar Rp5,3 triliun), lapor Bloomberg. Jared Kushner, 36, adalah suami dari putri Donald Trump, Ivanka. Kushner menjadi sorotan pekan ini setelah secara suka rela berbicara di depan Komite Intelijen Senat tentang sejumlah pertemuan dengan para pejabat Rusia, Tim kampanye Trump dituduh bekerja sama dengan pemerintah Rusia untuk membantu memenangkan Trump dalam pemilihan presiden AS tahun lalu. (bbc)
Liga Arab ‘Ultimatum’ Israel Segera Mundur (FOTO: AFP)
Para pemimpin Timur Tengah yang tergabung dalam Liga Arab yang tengah menggelar pertemuan di Yordania kembali mengukuhkan dukungan mereka atas pendirian negara Palestina merdeka. AMMAN (Metrans) Mereka juga mendesak Israel untuk mundur dari tanah-tanah Arab yang mereka duduki sejak tahun 1967. Para pemimpin Arab mengatakan, ini harus diwujudkan sebelum ada normalisasi hubungan dengan Israel. Pernyataan tersebut dikeluarkan satu bulan setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan pihaknya tak masalah dengan solusi satu atau dua negara, untuk menyelesaikan konflik Israel-Palestina. Para pendahulu Presiden Trump adalah pendukung solusi dua Negara. Wartawan BBC untuk masalah Timur Tengah, Yolande Knell, mengatakan pernyataan Presiden Trump ini membuat khawatir para pemimpin Arab. Sejauh ini Presiden Trump belum secara spesifik merumuskan kebijakan luar negeri Washington atas konflik IsraelPalestina, namun menegaskan
KTT LIGA ARAB - Para pemimpin Timur Tengah, di antaranya Raja Abdullah dari Yordania dan Raja Salman dari Arab Saudi menghadiri KTT Liga Arab, hari Rabu (29/03). bahwa solusi dua negara bukan satu-satunya pilihan. Palestina ingin mendirikan negara dengan wilayah yang terdiri atas Tepi Barat, Jalur Gaza, dan Jerusalem Timur, kawasan yang direbut Israel
dalam perang pada 1967. Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, belum secara resmi ‘meninggalkan’ solusi dua negara namun tak lagi menyinggung opsi ini dalam pidato-pidato resmi sejak Trump
terpilih sebagai presiden AS. Pernyataan para pemimpin Liga Arab di akhir pertemuan ini mendesak masyarakat internasional untuk tidak memindahkan kedutaan mereka dari Tel Aviv ke kota sengketa
Jerusalem. Beberapa kalangan mengatakan pernyataan ini ‘secara khusus’ ditujukan ke pemerintah AS yang ingin memindahkan kantor kedutaan AS ke Jerusalem. (bbc)
DENGAN MATA-MATA CINA
Seorang Pegawai Deplu AS Sembunyikan Kontak NEW YORK (Metrans) Seorang karyawan departemen luar negeri AS yang memiliki akses kepada informasi sensitif dituduh menyembunyikan kontaknya dengan agen intelijen Cina. Dalam tuntutan pidana disebutkan, Candace Marie Claiborne, yang berusia 60 tahun, menerima puluhan ribu dolar dalam bentuk hadiah. Ia dituduh menghalanghalangi suatu proses penyelidikan resmi, dan memberikan pernyataan palsu kepada FBI. Dia ditangkap pada Selasa
(28/3). Dan di pengadilan pada hari Rabu (29/3) ia mengaku tidak bersalah. Claiborne mulai bekerja untuk departemen luar negeri pada tahun 1999 dan pernah bertugas di sejumlah misi di luar negeri, antara lain Irak, Sudan dan Cina. Dia memiliki akses untuk keamanan paling rahasia, dan diwajibkan untuk melaporkan setiap kontak dengan orang yang dicurigai berafiliasi dengan lembaga intelijen asing, kata departemen kehakiman dalam sebuah pernyataan. “Claiborne tidak melaporkan
kontak yang dilakukannya berulang kali dengan dua agen intelijen dari Republik Rakyat Cina (RRC), padahal agen-agen ini memberinya hadiah bernilai puluhan ribu dolar dan berbagai pemberian lain untuk Claiborne dan keluarganya selama lima tahun,” sebut pernyataan itu. Claiborne dituduh menerima hampir $2.500 (sekitar Rp40 juta) dari seorang agen Cina pada tahun 2011 dengan imbalan informasi tentang kebijakan ekonomi AS terkait Cina. “Claiborne, yang diduga bercerita kepada teman kom-
plotannya bahwa agen RRC itu adalah ‘mata-mata,’ sengaja menyesatkan para penyelidik departemen luar negeri tentang kontak yang dilakukannya dengan agen-agen itu,” kata pernyataan Departemen Kehakiman. Disebutkan lebih lanjut, Claiborne “menginstruksikan rekan sekomplotannya untuk menghapus bukti-bukti yang mengaitkannya dirinya dengan agen-agen (Cina)” setelah ia dihubungi oleh departemen luar negeri dan FBI. Claiborne tampil pertama kalinya di pengadilan Distrik
Columbia, Rabu. Sebuah sidang pendahuluan ditetapkan akan dilakukan 18 April. Hukuman penjara maksimum untuk orang yang dinyatakan bersalah menghalangi sebuah proses penyelidikan resmi adalah 20 tahun. Sementara untuk pernyataan palsu ke FBI, hukuman maksimumnya lima tahun. Departemen luar negeri belum mengomentari kasus ini, yang kebetulan terungkap menjelang pertemuan antara Presiden AS Donald Trump dan Presiden China Xi Jinping minggu depan. (bbc)
Turki Akhiri Operasi Militer ‘Perisai Eufrat’ di Suriah (FOTO: REUTERS)
ANKARA (Metrans) Turki mengatakan telah ‘dengan sukses’ mengakhiri operasi militer Perisai Eufrat di utara Suriah yang berlangsung selama tujuh bulan. Perdana Menteri Binali Yildirim mengumumkan hal itu pada pertemuan dewan keamanan Turki. Disebutkan, tidak tertutup kemungkinan Turki melancarkan operasi militer baru di masa datang. Dia jua tidak mengatakan apakah pasukan Turki yang sekarang berada di Suriah akan meninggalkan negeri itu. Turki meluncurkan ofensif militer Agustus lalu untuk mengusir militan dari kelompok yang menamakan diri Negara Islam atau ISIS dari perbatasan
sekaligus untuk menghentikan laju pejuang Kurdi di sana. “Operasi Perisai Eufrat telah berhasil dan selesai. Setiap operasi berikutnya sesudah ini akan memiliki nama yang berbeda,” kata Yildirim, Rabu (29/3). Pada tanggal 24 Agustus 2016, tentara, tank dan pesawat Turki melintasi perbatasan dalam apa yang disebut Ankara sebagai operasi untuk mendesak militan ISIS dari garis perbatasan yang membentang sejauh 100km. Tentara Turki dan pemberontak Suriah yang didukungnya telah merebut beberapa kota, termasuk Jarablus, dan akhirnya bergerak ke selatan ke kota
Al Bab yang strategis. Operasi militer Turki juga bertujuan untuk mencegah kemungkinan milisi YPG Kurdi menyeberangi Sungai Efrat ke arah barat untuk bergabung dengan pasukan Kurdi yang menguasai sebagian besar daerah di sana. Ankara khawatir bahwa Kurdi Suriah akan mencoba untuk membangun wilayah berpemerintahan sendiri mirip dengan wilayah otonomi Kurdi Irak. Mereka menganggap pasukan YPG Suriah merupakan perpanjangan dari kelompok PKK Kurdi, yang telah melancarkan pemberontakan di tenggara Turki selama beberapa dasawarsa. (bbc)
BERGERAK Pasukan pemberontak Suriah dukungan Turki bergerak untuk menguasai kota Al-Bab yang strategis.
PEJUANG MUSLIM ANTI APARTHEID MENINGGAL
Presiden Afsel ‘Dilarang’ Ikut Pemakaman Ahmed Kathrada (FOTO: AFP)
PRETORIA (Metrans) Presiden Afrika Selatan Jacob Zuma tidak turut menghadiri pemakaman pejuang anti apartheid Ahmed Kathrada, atas permintaan keluarga pegiat yang merupakan sahabat Nelson Mandela itu. Tahun lalu Ahmed Mohamed Kathrada pernah meminta Zuma untuk mengundurkan diri setelah serangkaian skandal korupsinya terungkap. Mantan Presiden Kgalema Motlanthe mendapat tepuk tangan meriah dari para pelayat saat ia mengulangi seruan Kathrada ini. Ahmed Kathrada, 87, yang meninggal Selasa (28/3), dimakamkan di Johannesburg. Semasa hidupnya ia pernah dipenjara bersama Nelson Mandela karena perjuangannya me-
MENINGGAL - Pemakaman Ahmed Kathrada dihadiri berbagai tokoh pemerintah dan mantan pejuang-kecuali Presiden Afrika Selatan Jacob Zuma.
lawan kekuasaan minoritas kulit putih. Kathrada mendekam lebih dari 26 tahun di penjara sebelum dibebaskan pada tahun 1989. Ia kemudian menjabat sebagai penasihat untuk Presiden Mandela dalam pemerintahan pertama Afrika Selatan yang terpilih secara demokratis. Zuma telah memerintahkan pengibaran bendera setengah tiang sebagai tanda berkabnung atas kematian Kathrada, dan menunda rapat kabinet agar para pejabat bisa menghadiri pemakaman. Namun, Zuma tidak menghadiri pemakaman dan tidak akan menghadiri upacara renungan akhir pekan ini ‘sesuai dengan keinginan keluarga mendiang,’ kata
sebuah pernyataan pemerintah. Istri Kathrada, Barbara Hogan, juga dikenal sebagai pengecam keras Zuma. Kathrada adalah anggota dari partai berkuasa, Kongres Nasional Afrika (ANC), yang dipimpin oleh Zuma. Tahun lalu Kathrada menulis kepada Zuma, memintanya untuk mengundurkan diri setelah Mahkamah Agung Afrika Selatan menyatakan bahwa ia telah melanggar konstitusi dengan tidak mengembalikan uang pemerintah yang digunakan untuk memugar rumah peristirahatan pribadinya di Nkandla. Dalam kasus lain, sebuah pengadilan memutuskan bahwa Zuma harus diadili untuk pasal korupsi terkait sebuah kesepakatan
pembelian senjata pada tahun 1999. Zuma menyangkal semua tuduhan, dan menolak untuk mengundurkan diri. Mantan Presiden Kgalema Motlanthe sebagai tokoh yang memberikan sambutan utama di pemakaman mengatakan bahwa ‘pada hari seperti ini kita tidak harus berbasa-basi. Ia membacakan kutipan surat Kathrada kepada Zuma dan mengatakan bahwa Muslim veteran anti-apartheid itu ‘sangat resah oleh kegagalan politik pascaapartheid sekarang ini.’ “Hari ini, Kathrada menutup matanya untuk selamanya. Setelah selama hidupnya, ia membuka mata kita untuk selamanya,” kata Motlanthe. (bbc)
METROSP RT
JUMAT 31 MARET 2017
15
INCAR PEMAIN SENIOR BERKUALITAS
PSP Dekati Mantan Pemain Semen PADANG (METRANS) Regulasi lima pemain senior Liga III langsung dimanfatkan PSP Padang untuk meregrut pemain U-30 ini. Saat ini, Pandeka Minang-julukan-PSP sudah memiliki tiga pemain senior yang digunakan saat berlaga di turnamen Peru Cup VIII lalu. Tiga pemain senior yang telah berkostum PSP itu, Bayu Cabiak, Angnef Syafentri, Yoga Ramadhan. Saat ini, tim pelatih hanya menambah dua pemin lagi untuk melengkapi kuota lima pemain senior ini. Saat ini sudah ada beberapa nama yang diincar tim pelatih. Baik yang pernah berlaga di Liga I dan II juga pemain yang pernah memperkuat PSP di kompetisi sebelumnya. “Kini sudah jelas kita bisa menggunkan pemain senior. Untuk dalam dua pekan terakhir kita telah menyiapkan pemain senior. Kini kita tinggal menambah dua pemain lagi. Dalam dua hari ini kita akan langsung melangkapi lima kuota pemain senior ini,” ujar pelatih kepala PSP Padang, Joni Efendi, kemarin (31/3). Lalu siapa pemain yang akan dipakai PSP? Joni belum bisa memastikan. Rencananya, untuk pemain senior ini, tim pelatih akan memanggil beberapa pemain. Ini dilakukan untuk mengisi kekosongan yang ada di tim saat ini. Dari evaluasi hasil turnamen Peru Cup, ada tiga posisi yang rawan saat ini, yakni, kiper, bek kiri dan gelandang bertahan. “Untuk tiga pemain senior yang kita pakai dalam Peru Cup kemampuannya sudah bisa kita andalkan. Namun, kita belum pastikan, apakah dia masuk atau tidak, soalnya kita akan mencari beberapa pemain senior lagi. Kalau kualitasnya melebih yang ada tentu akan ada keputusan lainnya nanti,” terangnya. Meski belum mengumumkan siapa pemain senior yang akan dipakai. Selain Bayu Cabiak, Angnef Syafentri, Yoga Ramadhan, informasi yang didapat Metro Andalas ada beberapa pemain yang sudah berpengalaman di dunia sepakbola nasional, di antaranya Arifan Masril (mantan Semen Padang), Randy “Pacah Paho* Putra (mantan PSP), Eko Pujianto (mantan PSIS Semarang), Alan Marta (mantan timnas), Putra Syahbilul (mantan Persijap), Faujan Jamal (mantan Persijap). “Kita lihat saja nanti, siapa pemain senior yang akan kita pakai. Saat ini baru ada tiga pemain yang kualitasnya bisa kita andalkan,” tegas Joni. Sementara manajer tim, Agus “Abien” Suardi menyatakan, kalau memang sudah keputusan tentu PSP akan memanfaatjkan situasi itu. Malahan, semua pemain senior asal Sumbar harus dimanfaat. “Kita mendukung regulasi PSSI ini. Kita akan memanfaatkan momen ini untuk memakai pemain senior. Namun, siapa pemainnya kita serahkan ke pelatih,” ujar Abien. Namun, perlu diingat, keungan PSP masih terbatas dan pemain senior ini harus bisa memaklumi situasi ini. “Semua pemain harus memahami situasi PSP. Kami dari manajemen mendukung semua keputusan pelatih,” terangnya.(can)
Bayu Cabiak salah satu pemain senior yang ada di tim PSP. (foto: robbi/psp)
REGULASI LIGA III DIPUTUSKAN
Peserta Bisa Pakai Lima Pemain U-30
Yopi Rizal Gelandang PSP. (foto/robbi/psp)
PADANG (Metrans) Sempat menjadi perdebatan, akhirnya PSSI memutuskan setiap peserta Liga III boleh menggunakan lima pemain senior kelahiran Januari 1987 atau pemain bersuia 30 tahun. “Ya, sesuai regulasi Liga III yang kami terima sari PSSI, peserta boleh memakai pemain senior dengan usia 30 tahun. Sedangkan sisanya adalah pemain U-23,” ujar Sekum Asprov PSSI Sumbar, Hendra Dupa, Kamis (30/1). Kata Hendra Dupa, lima pemain senior ini bisa diturunkan seluruhnya. Namun, bila ada yang cedera atau mendapat hukuman akumulasi, tim peserta tidak bisa menambah pemain senior ini. “Hanya boleh lima orang pemain senior yang didataftarkan dan lima ini bisa diturunkan kelima-limanya saat berlaga, namun kalau ada yang tidak bisa diturunkan saat pertandingan, peserta tidak bisa menambah lagi pemain senior. Hanya bisa memanfaatkan sisa yang ada,” terang Dupa.
Liga III senidri, jelas Dupa, juga tidak membatasi status pemain senior ini. Kalau pada musim sebelumnya dia main di Liga I atau II mereka bisa dimainkan. Tidak ada istilah pemain pro dan amatir. Peserta boleh mendaftarkan 30 pemain dengan komposisi 5 pemain senior U-30 dan 25 pemain U-23. “Padang kompetisi sebelumnya, pemain pro harus memutihkan dulu statusnya, pada liga III tahun ini tidak lagi, pokoknya sesuai regulasi, di mana lima pemain senior dan sisa pemain U23 bisa dimainkan,” jelas Dupa. Untuk sistem pertandingan tingkat provinsi, kata Dupa, sama dengan edisi sebelumnya, bisa home turnamen atau kompetisi penuh. Semua tergantung kesiapan anggaran. Bisanya untuk daerah ini, sistem home turnamen, hal ini dilakukan untuk mengurangi biaya. “Kalau kompetisi penuh, tentu waktunya akan panjang, apalagi bila semua tim Liga III yang terdaftar ikut serta. Makanya, kemungkinan untuk tingkat provinsi akan
memakai sistem home turnamen dengan membagai peserta beberapa grup,” jelasnya. Selaian masalah pemain, tambah Hendra Dupa, regulasi Liga III ini juga menetapkan sistem tim yang lolos atau berlaga di tingkat nasional, di mana bila peserta di atas 18, maka tim yang juara akan langsung lolos ke tingkat nasional. Namun, bila di bahwah 18, maka tim juara harus melakukan play off dengan daerah lain yang juga diikuti di bawak 18 tim. “Itu sudah regulasi, kalau ingin langsung berlaga di tingkat nasional, peserta tingkat provinsi minimal harus 18 tim. Kalau di bawahnya, tim juara harus melakukan play off bila ingin berlaga di nasional,” jelasnya. Untuk jadwal Liga III sendiri, Asprov PSSI belum mengambil keputusan, namun semua tetap mengaju dari jadwal yang sudah digariskan PSSI yakni April-September. “Untuk jadwal belum kita putuskan. Namun, begitu kami akan segera mengundang seluruh peserta untuk rapat,” jelasnya, (can)
ENAM PEMAIN AKADEMI SUDAH LAYAK BERKOSTUM SENIOR
Tim Pelatih PSP Akan Pulangkan Pemain PADANG (Metrans) Enam pemain akademi PSP suah layak dipromosikan ke tim senior. Enam pemain itu, Bagus (kiper), Zidane (gelandang), Jumara Arsyad, Rafli (belakang), Tegar (wing bek) dan Dion (depan). “Kami melihat ada enam pemain akademi yang sudah bisa kita pakai. Tiga pemain sudah kita bawa dalam turnamen
Peru Cup lalu. Meski baru satu yang kita mainkan yakni Zidane, namun kami yakin enam pemain ini sudah bisa menjadi pemain pengganti,” ujar pelatih PSP Joni Efendi, Kamis (30/1). Namun, kata Joni, sebelum memakai pemain akademi ini. Tim pelatih akan berkoordinasi dulu dengan tim pelatih akademi. Soalnya, pemain ini juga akan
berlaga di Piala Suratin U-17. Kalau dia dimasukan tentu beresiko juga untuk PSP U-17. “Soal pemain akademi ini, kita komunikasikan dulu ke manajemen. Kalau jadwalnya benrok dengan Piala Suratin mukin kita tidak bisa mendaftarkan mereka,” terangnya. Memang, jelas Joni, dengan kualitas yang ada di tim PSP saat ini, enam pemain
akademi ini bisa membantu. Apalagi, dalam Liga III bisa menggunakan lima pemain senior. Itu artinya, 23 pemain U-23 sekarang akan dikurangi. Hasil evaluasi tim pelatih ada tujuh pemain yang bergabung dalam dua bulan ini kemampuannya tidak berkembang. “Kita sudah melakukan evaluasi. Mukin dalam dua hari ini kita akan memulangkan
MINANGKABAU CUP
10 Kecamatan Sudah Lolos ke 16 Besar PADANG (Metrans) Sepuluh tim sudah memastikan langkah ke babak 16 besar turnamen Minangkabau Cup 2017. Dua tim terakhir yang lolos, Kecamatan Padang Panjang Timur dan Sungayang. Padang Panjang Timur memastikan diri lolos ke 16 Besar, setelah dalam laga Grup B, di Lapangan Gumarang Batusangkar, Padang Panjang Timur, menang 2-1 atas Luak, Limapuluh Kota. Karena Grup B hanya dihuni tiga tim, dengan kemenangan itu Padang Panjang Timur lolos, sekaligus menggandeng Kecamatan Sungayang ke 16 besar. Di laga hari pertama, Sungayang menang 1-0 atas Luak. Sebelumnya sudah delapan tim yang
lolos, yakni Payakumbuh Barat, Guguk (grup B), Lubuk Malintang, IV Nagari (grup D), Lubuk Bagalung, Ulakang (grup G), Bayang, Koto Tangah (grup H). Pertandingan terakhir antara Padang Panjang Timur melawan Sungayang, Kamis (30/3) akan menentukan posisi klasemen akhir. Juara dan runner-up Grup ini, akan berlaga dengan sistim silang melawan juara dan runner-up Grup C. Kemenangan juga diraih V Koto Kampung Dalam (Padang Pariaman) di Grup C di Lapangan Ateh Ngarai, Kota Bukitinggi. V Koto, runner-up Irman Gusman Cup tahun lalu, menang telak 4-1 atas Kecamatan Rao Selatan (Pasaman), dan memimimpin klasemen sementara Grup C. Grup E yang berlangsung di Stadion
Muhammad Yamin Muaro Sijunjung, wakil tuan rumah Kec Kamang Baru, dipaksa bekerja keras dan harus menyelesaikan laga dengan adu penalti saat melawan Kec Sitiung (Dharmasraya). Dalam waktu normal, kedua tim bermain imbang 1-1, dan pertandingan harus diselesaikan dengan adu penalti. Kamang Baru memenangkan adu penalti 5-4. Satu grup lagi yang menggelar pertandingan Rabu adalah Grup F, yang berlangsung di Lapangan Talawi Kota Sawahluntu. Tuan rumah memetik kememanangan meyakinkan, 3-0 atas Kec Sangir. Kemenangan itu membuat peluang Talawi lolos sangat besar, karena grup ini hanya dihuni tiga tim. Satu tim lainnya adalah Tim Kecamatan Talawi. Pulau Punjung, Dharmasraya. (can)
pemain yang tidak berkembang. Hasil evaluasi ada tujuh atau delapan pemain yang mukin akan dipulangkan. Untuk mencukupi kuota 22 pemain yang ada, selain lima pemain senior akan mencari dua pemain U-23 lagi yang kualitasnya di atas yang ada. Namun, sebelum pemain ini didapat kita memanfaatkan pemain akademi,” jelasnya. (can)
METROSPORT 16 Sebelum PS TNI, SPFC Uji Tim Lokal JUMAT 31 MARET 2017
PADANG (Metrans) Sebelum turun di Liga I, Semen Padang FC terus berbenah. Semua kelemahan yang didapat dalam Piala Presiden lalu terus dievaluasi. Salah satu sarana untuk evaluasi kekuatan menggelar ujicoba. Rencana, tim berjuluk Kabau Sirah ini akan menggelar dua kali ujicoba. Salah satu ujicoba yang akan dilakoni Hengki Ardiles dkk menghadapi tim selevel PS TNI.
Ujicoba ini rencananya akan digelar di Stadion Agus Salim, 5 April mendatang. Namun, sebelum menggelar ujicoba dengan PS TNI ini, Kabau Sirah akan menguji kemampuan dengan tim lokal yakni Gasliko Al Star yang akan ditabuh di Lapangan Tanjung Pati, Limapuluh Kota, Sabtu (1/3). Pelatih kepala Semen Padang, Nilmaizar mengatakan, meski tanpa
marquee player, timnya sudah siap menyonsong Liga 1 2017. Untuk memaksimalkan persiapan, Semen Padang memanfaatkan sisa waktu dengan menjalani pertandingan persahabatan. Uji coba menurut pelatih kelahiran Payakumbuh itu sebagai modal melihat perkembangan tim pasca Piala Presiden 2017 lalu. Baginya, tim pelatih tidak melihat hasil skor pertandingan, namun
perkembangan tim serta kelemahan yang akan segera dievaluasi. “Uji coba adalah bagian dari persiapan kami menghadapi kompetisi. Kami tidak melihat skor pertandingan. Intinya bagaimana tim ini bisa lebih berkembang serta penerapan taktik dan strategi jalan selama pertandingan,” jelas Nilmaizar, Kamis (30/3/2017) jelang berangkat ke Payakumbuh. Nil berharap, para pendukung
Kabau Sirah di Payakumbuh, yang notabene tanah kelahiran sang pelatih, datang menyaksikan duel kedua tim. “Ini akan menjadi pengobat kerinduan mayarakat terutama masyarakat Payakumbuh dan sekitarnya terhadap tim yang sekian lama mereka banggakan,” ungkap Nilmaizar. Sementara itu, menyangkut duel kedua menghadapi PS TNI,
ia mengatakan, laga persahabatan itu merupakan uji coba terpenting skuatnya. Apalagi tim berjuluk The Army itu merupakan kontestan Liga 1. Kualitas permainan mereka sama dengan Hengki Ardiles dkk. “Kita sengaja melakukan ujicoba dengan PS TNI. Semoga ujicoba nanti menguntungkan bagi kedua tim jelang kompetisi resmi,” tutur Nilmaizar. (can)
Suhatman: Regulasi Liga I Aneh PADANG (Metrans) PT Liga Indonesia Baru (LIB) membuat terobosan teknis dalam pelaksanaan kompetisi Liga 1 2017. Setidaknya ada dua terobosan teknis yang dilakukan untuk kompetisi musim ini. Dua terobosan itu adalah jumlah pemain dalam daftar susunan pemain (DPS) mencapai 20 orang, dan pergantian pemain menjadi lima kali. Biasanya DSP diisi 18 pemain dan maksimal pergantian pemain umumnya hanya tiga kali. CEO PT LIB Risha Widjaya berdalih dua terobosan teknis itu merupakan jalan tengah, terkait adanya beberapa regulasi usia pemain. Regulasi usia pemain di Liga 1 adalah hanya boleh mengontrak dua pemain di atas usia 35 tahun (kecuali marquee player) dan wajib mengontrak lima pemain U-23 dengan dua diantaranya turun sebagai starter dan bermain 45 menit. “Sebenarnya ini juga tidak terlalu baru, karena hasil adopsi dari Piala Presiden 2017. Format ini memberi jalan tengah antara kebutuhan PSSI untuk memainkan pemain muda dan kepentingan kompetisi,” kata Risha Widjaya, Rabu 29 Maret 2017. Aturan mengenai jumlah pemain di DSP dan pergantian pemain ini, telah disepakati dalam manager meeting Liga 1 2016, di Makostrad, Jakarta, Rabu. Namun, regulasi yang dikeluarkan pengelola Liga I ini menuai keritik dari pencintak sepakbola di Sumbar, salah satunya lengenda hidup sepakbola Indonesia asal Sumbar H Suhatman Imam. Suhatman menilai regulasi pemain dan teknis pertandingan aneh. Selain tidak mengacu ke Liga terbesar di dunia, regulasi ini mencerminkan ketidak profesionalan pengelola dan hanya menguntungkan tim besar. “Selama ini di DSP hanya ada 18 pemain. Pengantian hanya tiga. Untuk liga utama tidak ada batas usia. Jadi tujuan membuat regulasi ini apa, apalagi boleh memakai lima pemain bintang. Tentu akan ada tim yang dirugikan. Regulasi ini harus dievaluasi, klub kecil harus protes,” terangnya. (can)
Para pemain lini depan Semen Padang yang diharapkan bisa membobol jala lawan di Liga I mendatang.
Semen Padang di Subsidi Rp7,5 M PADANG (Metrans) Ketua Umum PSSI Eddy Rahmayadi mengatakan, setiap klub yang berlaga di Liga 1 menerima subsidi Rp7,5 miliar per musim. Selain itu, PSSI juga mengumumkan secara resmi bahwa semua pertandingan Liga 1 disiarkan oleh stasiun televisi swasta TV One. Sebelumnya, Go-Jek memang sudah menyatakan siap mendukung pelaksanaan Liga 1 dengan
menjadi sponsor. Alasannya, perusahaan aplikasi transportasi itu memiliki semangat untuk menggerakkan ekonomi kerakyatan. “Kami melihat adanya semangat ekonomi kerakyatan di mana di setiap pertandingan sepak bola ada roda ekonomi yang bergerak dengan melibatkan pengusaha kecil. Semangat ini sesuai dengan misi Go-Jek memberdayakan para pe-
ngusaha mikro dan kecil,” kata pendiri sekaligus CEO Go-Jek Nadiem Makarim. Go-Jek Traveloka Liga 1 sendiri akan dibuka di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Bandung, pada 15 April 2017 dan dijadwalkan berjalan sampai bulan November 2017. Menurut Direktur Operator Liga, PT Liga Indonesia Baru Risha Wijaya, saat bulan puasa pada akhir
Mei sampai Juni 2017, pertandingan liga hanya akan diadakan pada malam hari usai berbuka puasa. “Di bulan puasa hanya ada satu pertandingan yang mungkin digelar pada pukul 20.00 atau 21.00,” kata Risha. Di luar masa puasa, pertandingan Liga 1 dijadwalkan berjalan Sabtu sampai Senin, sore pukul 15.00 dan malam hari pukul 18.30. (*/can)
PERSIB VS AREMA LAGA PEMBUKA LIGA I
Jadwal SPFC Belum Dirilis PADANG (Metrans) Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) menyatakan Liga 1 akan dibuka di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) ditandai dengan pertandingan antara Persib Bandung melawan Arema FC. “Kick off Liga 1 dilakukan di GBLA, Bandung, Sabtu, 15 April. Liga akan berjalan sampai November,” ujar Ketua Umum PSSI Letnan Jenderal TNI Edy Rahmayadi, usai rapat dengan para manajer klub peserta Liga 1 di Markas Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Makostrad), Jakarta. Namun jadwal keseluruhan Liga I ini belum dirilis pengelola liga, termasuk laga Semen Padang. Rencananya,
Para pemain Semen Padang sedang menggelar latihan.
PSSI akan mengumukan jadwal Liga I ini, 6 April mendatang. Edy melanjutkan, rapat sudah memastikan ada 18 tim yang akan berkompetisi di liga kasta tertinggi di Indonesia tersebut, dari Sriwijaya FC sampai Perseru Serui dengan operator liga PT Liga Indonesia Baru. Liga berjalan dengan sistem kandang dan tandang, dan setiap klub mendapatkan subsidi Rp7,5 miliar untuk satu musim kompetisi. Adapun regulasi yang diterapkan di liga masih sama sesuai rencana sebelumnya, yaitu tim diwajibkan mengontrak sedikit-dikitnya lima pemain U23, kemudian hanya bisa mengontrak maksimal tiga pemain asing, di mana dua merupakan
DI ISG, TIMNAS U-22 HANYA JADI CADANGAN
KOI Pertanyakan Panpel PADANG (Metrans) KOI mengirim surat kepada panpel Islamic Solidarity Games (ISG) Azerbaijan atau AISGOC untuk mempertanyakan soal nasib Timnas Indonesia yang menjadi cadangan dalam daftar peserta cabang olahraga sepakbola di ajang multievent negaranegara Islam itu. Dalam suratnya yang ditujukan kepada KOI, AISGOC mencantumkan Timnas Indonesia sebagai cadangan, sedangkan negara yang sudah masuk dalam daftar adalah, Azerbaijan, Turki, Arab Saudi Oman, Palestina, Kamerun, Maroko, serta Alzajair. “Kami telah mengirim surat untuk mempertanyakan alasan kenapa Timnas U-22 yang rencananya akan mengikuti ISG dimasukan dalam daftar ca-
dangan. Sedangkan, kami telah mengirimkan entry form by number sejak Desember lalu,” kata Juru Bicara KOI, Radja Parlindungan Pane kepada wartawan di Jakarta, Kamis (30/ 3). Menurutnya, pihaknya juga telah mengirimkan entry form by name sejak dua minggu lalu berdasarkan nama-nama pemain yang dikirim oleh PSSI kepada AISGOC, karena batas waktunya hingga April mendatang. “Yang kami pertanyakan, selama ini pihak AISGOC sendiri tidak menentukan kuota pesertanya. Bahkan ketika ISG di Indonesia, kami tidak menerapkan kuota tim yang akan tampil,” papar pria yang juga Ketua SIWO Pusat itu. Ia juga mengatakan, jika memang acuannya negara
yang boleh tampil di ajang ISG dilihat dari peringkat mereka di FIFA. Namun, peringkat Indonesia lebih baik dari Palestina yang masuk dalam daftar peserta. “Jika memang ada peraturan mengenai peringkat dibanding Arab Saudi, Turki, Kamerun, atau Maroko, kita memang dibawah mereka. Tapi, kenapa Palestina bisa masuk dalam daftar. Padahal Pelatih Timnas U-22, Luis Milla pernah mengatakan bahwa Timnas akan melakukan ujicoba ke Azerbaijan sebelum TC ke Spanyol,” tandasnya. Dalam ajang multievent tiga tahunan itu, PSSI mengirmkan Timnas U-22 asuhan Luis Milla untuk mengikuti ajang yang akan berlangsung 8-22 Mei mendatang. (*/can)
Luis Milla sedang memimpin latihan timnas U-22.
pemain non-Asia dan satu pemain Asia atau disebut aturan dua plus satu. Selanjutnya, jumlah pemain berusia 35 tahun ke atas tidak boleh lebih dari dua orang di setiap tim. Peraturan lainnya yaitu setiap klub bisa mengontrak lima “marquee player” yaitu pesepak bola asing yang dianggap berkelas dunia yang pernah bermain setidaknya dalam tiga putaran Piala Dunia terakhir (untuk hal ini pada tahun 2006, 2010 dan 2014) atau pernah berkiprah di klub elite Eropa. Ade melanjutkan, PSSI juga menetapkan pembatasan jumlah gaji pemain (“salary cap”) dari klub. “Besaran gaji pemain perklub adalah minimal Rp5 miliar dan maksimal Rp15 miliar permusim,” katanya. (*/can)