SATINAI{
BUPNil BT1ITUTE PROVINSI KEPUI,AUAN BANGKA BELITUNG KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG
NOMOR
: 188.45/ 198/KEP/BKPPD/2015 TENTANG
IPENDELEGASIAN WEWENANG PEMBERIAN CUTI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH IGBUPATEN BELITUNG BUPATI BELITUNG,
Mfnimbang: a.
bahwa untuk tertib administrasi dan
mempermudatt
pelaksanaan pemberian cuti Pegawai Negeri Sipil di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Belitung, dengan mempedomani ketentuan Pasal
2
ayat (21 Peraturan Pcmerintah Nomor 24
Tahun L976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil dart memperhatikan Surat Edaran Kepala BAKN Nomor 01i SE/ 1977 tanggal 25 Pebrrari 1977 tentang Permintaan dan Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil, perlu mendelegasikan wewenang pemberian cuti Pegawai Negeri Sipil di lingkungart Pemerintah Kabupaten Belitu.g;
b. bahwa untuk melaksanakan maksud sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Belitung;
Mengingat:
1.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah fingkat II dan Kotapraja di Propinsi Sumatera Selatan
: I
j
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan lrmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 182lh 2. Undang'Undang Nomor 27
Tahun 2OO0 tentang Pembentukart
Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 2L7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aO33);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2Ol4 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OL4 Nomor... 1
II\ptrD\oATA\pHlDUt( NUHUH\XEPEuP\2Or$\tAUHAlr\gAul{At{
le6-PEt{DCLpOAELAf{
slilveHAil(l Ct il lt{t t.doc
1
Nomor
6, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia
Nomor 5a9a);
Tahun 2Ot4 tentang Pemerintahan Daerah (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ot4
4, Undang-Undang Nomor 23
Nomor 244, Tawtbahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2OL4
5.
tentang Penrbahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Al4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tatrun 2OL4 Nomor 246, Tambatrart kmbaran Negara Republik lndonesia Nomor 5589); Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1976 Nomor 57, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3023); 6, Peraturan Daerah Kabupaten
Belitung Nomor 18 Tahun
2OOT
tentang Pola Organisasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belihrng Tahun 2OAT
Nomor 18), sebagaimana telah diubah terakhir
dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Belitung Nomor 18 Tahun 2OO7 tentang Pola Organisasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Belihtng (Lembaran Daerah Kabupaten BelitungTahun 2013 Nomor 10); 7.
Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 21 Tahun
2OO7
tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2OO7 Nomor 21), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perahrran Daeralt Kabupaten Belitung Nomor 12 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 21
Tahun 2OOT tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2013 Nomor 12); 8.
Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 14 Tahun 2008 tentang Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Belitung
(Lembaran Daerah Kabupaten Beliflrng {Lcmbaran Daeratr Kabupaten Belitung Tahun 2008 Nomor 141; MEMUTUSKAN f... It\TrD\Dr?A\pnooux lfufuH\xEP8un20l6\lAut{Ar{\lAuilAN lgt-PEt{Dptto ilNr wEs/rHAilo cun
Pf{E 2,doc
MEMUTUSI(AN:
IUenetapkan
Mendelegasikan wewenang pemberian cuti Pegawai Negeri Sipil
KESATU
di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung kepada pejabatr sebagaimana tersebut pada kolom 2 untuk pemberian cuti sebagaimana tersebut dalam kolom 3 terhadap Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung sebagaimana tersebut pada kolom 4, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini. Apabila pejabat sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU
KEDUA
belum
di isi oleh pejabat definitif, maka wewenangnya
dilaksanakan oleh pejabat pelaksana tugas {Plt} atau apabila pejabat definitif berhalangan sementara (tidak berada ditempat karena menjalankan tugas keluar daerah atau menjalankan cuti), maka wewenangnya dilaksanakan oleh pejabat pelaksana tugas harian tPlh).
Setiap pemberian cuti yang dikeluarkan agar tembusannya disampaikan ke Bupati Belitung Up. Badan Kepegawaian,
KETIGA
Pendidikan dan Pelatihan Daeratr Kabupaten Belihrng sebagai laporan. KEEMPAT
Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati
Belitung Nomor : 800/a8 1 I SK/VI 2OO2 tentang Pendelegasikan Wewenang Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil di Linglnrngan Pemerintah Kabupaten Belitung, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. KELIMA
Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Tanjungpandan pada tanggal 20 Maret 2015 BUPATI BELITUNG,
Salinan sesuai de Kepala Bagian Hulcum
an aslinya kretariat Daerah litung,
ttd. $ATIA}II SALEH
FADLLI , SH ENATA TK. I NIP. L97 109L5200LL21 002 D:\P|ID\DATA\PRODIJL HU|(Ur|\XEfSUP\301S\EAUI{AI\$AUt{A!r lgtr-PfttDstf,OAtrlAil wSwENA]lO cUTt PN8 3.dDc i
3
LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG NoMoR : 188.45/ 1e8/KEP lBKPPD l20ts TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PEMBERIAN CUTI PEGAWAI NEGERI
SIPIL
DI
LINGKUNGAN PEMERIMAH
KABUPATEN BELITUNG PENDELEGASIAN WEWEITAITG PEMBDRIAIV CUTI PEGAtrIAI NEG}ERI SIPIL DI LINGKTINGAT{ PEMERINTAII ITABT'PATEN BELITT'ITG
lro
P&IABAT 2 Sekretaris Daerah
1 1.
Assigten III Bidang t
2,
Administrasi
3.
:Kepala SKPD
JENIS CUTI 3 1. Cuti tahurlan. 2, Cuti sakit kurang dari L4 hari. 3. Cuti $akit bagi PNS wanita yang mengalami gugur kandungan. 4. Cuti bersalin. 5,. Cuti karena alasan penting termasuk untuk menjalankan ibadah umroh. 1. Cuti tatrun€rrf., 2. Cuti sakit Lnrrang dari 14 hari. 3. Cuti sakit bagi PNS wanita yang mengalami gugur kandungan. 4. Cuti bersalin. 5. Cuti karena alasan penting terrnasuk untuk menjalankan ibadah umroh. 1 Cuti tahutlarl. 2 Cuti sakit kurang dari 14 hari. Cuti sakit bagi PNS wanita yang mengalami gugur kandrlngan. 4 Cuti bersalin. 5 Cuti karena alasan penting termasuk untuk menjalankan ibadatr umroh.
TERI{ADAP
4
KgTERAITGAil 5
Pejabat
Administrator setara dengan Pejabat Eselon III
di linglmngan Pemerintah Kabupaten BelinrtrB, kecuati Eselon III yang menduduki jabatan kepala satker. Pejabat Pengawas setara dengan Pejabat Eselon [V, Pejabat F\rngsional Tertentu, Pejabat Furngsional Umum
I Staf di lingkungan Selcretariat Daerah.
PNS dilinglmngan rnasing masing termasuk Pejabat Pengawas setara dengan pejabat Eselon IV, Kepala Sekolah,Pejabat Fungsional Tertentu (non guru) , Pejabat F\rngsional Umum/ Staf
Dikecualil€n Gun. yang diangkat sebagai Kepala
Sekolafi tidak berhak atas cuti tahunarl.
Camat...
t
D\F,,HD\DATA\PROUJT HUXUH\I!PBUfl!OI$\3
UNAN\8AUilAll leE.PEtlDlLEo/t8lAil WHrEilAt{o GUTI Pt{E 2.tu,
4 t"l'
ii
i J
I
2
3 1. Cuti tahunarl. 2. Cuti sakit l
Camat
4.
t
I i l:
i
1. *t t,
fi
I
;Kepala Sekolah
5.
2 .
''
3 ' :
i
4 5
termasuk untuk menjalankan ibadah umroh. Cuti tahunan. Cuti sakit lmrang dari 14 hari. Cuti sakit bagi PNS wanita yang mengalami g,rgur kandungan, Cuti bersalin. Cuti karena alasan penting termasuk untuk menjalankan ibadah umroh.
4 Lurah dan Sekdes di lingkungan
5
Pernerintah Kabupaten Belitung.
Pejabat Pengawas setara dengan pejabat Eselon IV dan Pejabat Pelaksana setara dengan Eselon V fungsional guru dan pejabat
Dikecualikan Cuti talrunan bagr fungsional gum,
fungsional lainnya di lingkungan sekolah masingmasing.
BUPATI BETITTTIVG,
ttd. SATIAITI SALEH
Salinan sesuai den aslinya Kbpala Bagran Hukmm S tariat Daerah Kabupaten t itung,
nf
ADLLI, SH PENATA TK, I NIP. Lg7 109 15200 1121002
I
n\t*o\oltr\pmDur
HunJu\xnpaup\2or$\sAtJfiAfi\rAulrAr{ lec-pDnDBLEoAatlrH wtrrrgr{Alra cut Ffi! t,&c
5
