TABEL II.4 ARAHAN KAWASAN LINDUNG KOTA SURAKARTA TAHUN 2030

TABEL II.4 ARAHAN KAWASAN LINDUNG KOTA SURAKARTA TAHUN 2030

No.

Fungsi Kawasan

Kriteria

Cagar Budaya



Taman Pemakaman Umum (TPU) Sempadan sungai

        

Ruang Terbuka Hijau (RTH)

     

Benda buatan manusia, bergerak atau tidak bergerak yang berupa kesatuan atau kelompok, atau bagianbagiannya atau sisa-sisanya, yang berumur sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun, atau mewakili masa gaya yang khas dan mewakili masa gaya sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun, serta dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan benda alam yang dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan Benda alam yang dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan Kedalaman muka air tanah lebih dari 10 m terhadap permukaan lahan setempat Kelerengan kurang dari 15% Sekurang-kurangnya 5 m di sebelah luar sepanjang kaki tanggul di luar kawasan perkotaan dan 3 m di sebelah luar sepanjang kaki tanggul di dalam kawasan perkotaan Sekurang-kurangnya 100 m di kanan kiri sungai besar dan 50 meter di kanan kiri sungai kecil yang tidak bertanggul di luar kawasan perkotaan Sekurang-kurangnya 10 m dari tepi sungai untuk sungai yang mempunyai kedalaman tidak lebih dari 3 m Sekurang-kurangnya 15 m dari tepi sungai untuk sungai yang mempunyai kedalaman lebih dari 3 m sampai dengan 20 m Sekurang-kurangnya 30 m dari tepi sungai untuk sungai yang mempunyai kedalaman lebih dari 20 m Sekurang-kurangnya 100 m dari tepi sungai untuk sungai yang terpengaruh oleh pasang surut air laut, dan berfungsi sebagai jalur hijau Bagian dari ruang terbuka suatu kawasan perkotaan yang diisi oleh tumbuhan dan tanaman guna mendukung manfaat ekologi, sosial, budaya, ekonomi dan estetika Memberikan pengamanan keberadaan kawasan lindung perkotaan; Sebagai pengendali pencemaran dan kerusakan tanah, air dan udara; Sebagai tempat perlindungan plasma nuftah dan keanekaragaman hayati; Sebagai pengendali tata air; dan Sebagai sarana estetika Luas

Sumber : Bappeda Kota Surakarta, 2010.

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2012

BAB II- 10

Luas Kawasan (Ha) 94,67

54,63 302,74

56,46

508,49

TABEL II.5 SEBARAN ARAHAN KAWASAN LINDUNG KOTA SURAKARTA TAHUN 2030

No.

Arahan Pola Ruang Kawasan Lindung

1

Lindung Cagar Budaya

2

Taman Pemakaman Umum (TPU)

3

Ruang Terbuka Hijau

4

Sempadan Sungai Luas Kawasan Lindung

Bagian Wilayah Kota (BWK) BWK I

BWK II

BWK III

BWK IV

BWK V

Kota Surakarta

BWK VI

68.93

15.65

-

-

-

10.09

94.67

-

-

18.11

9.57

26.94

-

54.63

5.55

20.95

-

-

23.41

6.55

56.46

54.85

26.60

57.00

42.29

100.49

21.51

302.74

129.33

63.19

75.12

51.86

150.84

38.16

508.49

Sumber : Bappeda Kota Surakarta, 2010.


BAB II- 11

2) Potensi Pengembangan Wilayah Terkait sistem pusat pelayanan dalam RTRW Kota Surakarta 2007 – 2027 yang menetapkan bahwa Kota Surakarta terdiri dari enam bagian wilayah kota (BWK) maka sesuai dengan arahan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 17/PRT/M/2009 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut : a) Kota Surakarta terdiri dari 1 (Satu) Pusat Kota yang membawahi beberapa Sub Pusat Kota. b) Mempertimbangkan bahwa Kota Surakarta sudah dibagi menjadi 6 (enam) Bagian Wilayah Kota (BWK), maka keberadaan ke-6 BWK tersebut dipertegas dengan penentuan pusat BWK nya sebagai Sub Pusat Kota. c) Masing-masing Sub Pusat Kota tersebut lebih diperjelas dengan pemberian arahan fungsi masingmasing. d) Setiap Sub Pusat Kota dengan wilayah pelayanannya dibagi kembali menjadi beberapa Pusat Lingkungan.

TABEL II.6 ARAHAN SUB PUSAT KOTA DAN FUNGSI SUB PUSAT KOTA SURAKARTA TAHUN 2010 – 2030

Sub Pusat Pelayanan Kota

No.

1

I

2

II

3 4 5 6

III IV V VI

KECAMATAN / KELURAHAN

1 KEC. JEBRES 2 KEC. LAWEYAN 3 KEC. PASAR KLIWON 4 KEC. SERENGAN 848,45 1 KEC. BANJARSARI 2 KEC. LAWEYAN 800,44 1 KEC. BANJARSARI 629,38 1 KEC. BANJARSARI 671,66 1 KEC. BANJARSARI 523,51 1 KEC. BANJARSARI 2 KEC. JEBRES 3 KEC. LAWEYAN 4 KEC. PASAR KLIWON JUMLAH 930,63

LUAS ( Ha ) 92,11 120,87 424,60 293,05 129,11 719,34 800,44 114,99 24,39 399,46 48,32 31,50 44,23 4.404,06

ARAHAN FUNGSI BWK

Pariwisata Budaya Perdagangan dan Jasa Olah Raga / RTH Keuangan Pariwisata Olah Raga / RTH Permukiman, Perdagangan/ Jasa Permukiman Pariwisata Pemerintahan Pariwisata Budaya Perdagangan/Jasa Keuangan

Sumber : Analisis, 2009


BAB II- 12

TABEL II.7 ARAHAN SEBARAN PENDUDUK KOTA SURAKARTA

ARAHAN DISTRIBUSI PENDUDUK (JIWA)

Sub Pusat Pelayanan Kota

No.

2015

2020

2025

2030

1

I

138.544

145.629

153.524

162.403

2

II

107.513

113.011

119.138

126.028

3

III

115.704

121.621

128.214

135.629

4

IV

101.693

106.893

112.688

119.205

5

V

75.815

79.692

84.013

88.872

6

VI

69.335

72.881

76.832

81.276

608.604

639.726

674.408

713.412

KOTA SURAKARTA Sumber : Analisis, 2009]


BAB II- 13

Sumber : Bappeda Kota Surakarta,2010 GAMBAR 2.2 PETA RENCANA STRUKTUR RUANG KOTA SURAKARTA


BAB II- 14

3) Wilayah Rawan Bencana Potensi bencana di Kota Surakarta adalah bencana banjir sebagai akibat meluapnya Sungai Bengawan Solo. Beberapa langkah perencanaan yang ditempuh oleh pemerintah kota Surakarta meliputi : a) Peningkatan Kualitas Lingkungan dan Peningkatan Partisipasi Masyarakat b) Pembangunan Fasilitas Peringatan Dini (early warning) dan mekanisme tanggap darurat bencana banjir. c) Penepatan Jalur Pengungsian yang Aman Di samping langkah-langkah tersebut di atas, beberapa upaya non struktural yang ditempuh adalah : a) Konservasi tanah dan air di DAS hulu untuk menekan besarnya aliran permukaan dan mengendalikan besarnya debit puncak banjir serta pengendalian erosi untuk mengurangi pendangkalan/sedimentasi di dasar sungai. b) Pengelolaan dataran banjir (flood plain management) berupa penataan ruang dan rekayasa di dataran banjir yang diatur dan menyesuaikan sedemikian rupa sehingga risiko/kerugian/bencana yang timbul apabila tergenang banjir sekecil mungkin (flood risk/flood damage management). c) Penataan ruang dan rekayasa di DAS hulu (yang dengan pertimbangan tertentu kemungkinan ditetapkan menjadi kawasan budidaya) sedemikian rupa sehingga pembudidyaan/pendayagunaan lahan tidak merusak kondisi hidroorologi DAS dan tidak memperbesar debit dan masalah banjir. d) Penanggulangan banjir (flood fighting) untuk menekan besarnya bencana dan mengatasinya secara darurat. Kegiatan ini merupakan bagian dari kegiatan satkorlak penanggulangan banjir, yang dilaksanakan sebelum kejadian banjir (meliputi perondaan dan pemberian peringatan dini kepada masyarakat yang tinggal di daerah rawan banjir/dataran banjir), pada saat kejadian banjir berupa upaya penyelamatan, pengungsian penutupan tanggul yang bocor dan atau limpas, maupun kegiatan pasca banjir yang berupa


BAB II- 15

penanganan darurat perbaikan kerusakan akibat banjir. e) Penerapan sistem prakiraan dan peringatan dini untuk menekan besarnya bencana bila banjir benar-benar terjadi. Upaya ini untuk mendukung kegiatan penanggulangan banjir. f) Flood proofing yang dilaksanakan sendiri baik oleh perorangan, swasta maupun oleh kelompok masyarakat untuk mengatasi masalah banjir secara lokal, misalnya di kompleks perumahan/real estate, industri, antara lain, dengan membangun tanggul keliling, polder dan pompa, serta rumah panggung. g) Peran masyarakat yang didukung penegakan hukum antara lain dalam menaati ketentuan menyangkut tata ruang dan pola pembudidayaan dataran banjir dan DAS hulu, menghindarkan terjadinya penyempitan dan pendangkalan alur sungai akibat sampah padat maupun bangunan/hunian dan tanaman di daerah sempadan sungai. h) Penetapan sempadan sungai yang didukung dengan penegakan hukum. Dasar hukum yang dapat dipakai sebagai acuan adalah Peraturan Menteri PU No. 63 Tahun 1993 tentang Garis Sempadan Sungai, Daerah Manfaat Sungai, Daerah Penguasaan Sungai dan Bekas Sungai. Pada setiap sungai harus ditetapkan batas sempadannya yang diatur dengan Peraturan Daerah. i) Penyuluhan dan pendidikan masyarakat lewat berbagai media menyangkut berbagai aspek dalam rangka meningkatkan pemahaman, kepedulian dan perannya. j) Penanggulangan kemiskinan (poverty alleviation). Masyarakat miskin di perkotaan banyak yang terpaksa menghuni daerah sempadan sungai yang seharusnya bebas hunian karena sangat membahayakan keselamatan jiwanya; demikian pula masyarakat petani lahan kering di DAS hulu pada umumnya miskin sehingga kesulitan untuk melaksanakan pola bercocok tanam yang menunjang upaya konservasi tanah dan air. RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2012

BAB II- 16

Sumber : SIPD Kota Surakarta, 2010. GAMBAR 2.3 PETA DAERAH RAWAN BANJIR KOTA SURAKARTA


BAB II- 17

f.

Demografi Jumlah penduduk Kota Surakarta tahun 2010 tercatat sebanyak 499.337 jiwa. Sedangkan jumlah penduduk pada tahun 2009 sebesar 525.505 jiwa, terjadi penurunan jumlah penduduk sebesar (-28.865) jiwa atau mengalami penurunan sebesar -5,46%. Menurut laporan BPS Data Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) 2011, laju pertumbuhan penduduk Indonesia tahun 2009-2010 secara nasional termasuk kategori tinggi, yaitu sebesar 1,4%, sedangkan laju pertumbuhan penduduk Provinsi Jawa Tengah sebesar 0,37%, sedangkan pertumbuhan penduduk Kota Surakarta sedikit lebih rendah dibanding rata-rata nasional, tetapi jauh lebih tinggi dibanding laju pertumbuhan penduduk provinsi. TABEL II.8 PERTUMBUHAN PENDUDUK KOTA SURAKARTA TAHUN 2005-2009 (Dalam Satuan Orang/Jiwa Dan Persen) Tahun

Jumlah Penduduk

Pertumbuhan Penduduk

(2) 512.898 515.372

Pertambahan Jiwa dari kurun waktu sebelumnya (3) -21.642 2.474

(1) 2006 2007 2008 2009 2010

522.935 528.202 499.377

7.563 5.267 -28.865

1,47 1,01 -5,46

(4) -4,05 0,48

Sumber : BPS Kota Surakarta Dalam Surakarta Dalam Angka 2007-2010

TABEL II.9 SEBARAN DAN KEPADATAN PENDUDUK KOTA SURAKARTA TAHUN 2009 – 2010 NO

KEC

1 2 3 4 5

LAWEYAN SERENGAN PS. KLIWON JEBRES BANJARSARI

JUMLAH PENDUDUK

KEPADATAN PENDUDUK

LUAS (Km2) 8.64

2007 109.447

2008 109.930

2009 110.555

2010 111.163

2007 12.667

2008 12.723

2009 12.796

2010 12.866

3.19 4.82 12.58 14.81 44,04

63.429 87.508 143.289 161.247 564.920

63.558 87.980 142.292 162.093 565.853

63.659 88.044 143.319 175.272 580.849

64.280 88.994 144.393 177.208 586.839

19.884 18.155 11.390 10.888 12.827

19.899 18.272 11.311 10.945 12.849

19.956 18.266 11.393 11.835 13.189

20.151 18.463 11.478 11.965 13.307

Sumber : Data Monografi Kelurahan dalam BPS Kota Surakarta,2008-2011. RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2012

BAB II- 18

Kepadatan penduduk Indonesia tahun 2010 adalah 124 orang per km2. Kepadatan rata-rata 100 – 300 jiwa per km2 termasuk kategori kepadatan sedang, sedangkan kepadatan penduduk Kota Surakarta rata-rata tahun 2007-2010 sebesar 13.043 orang per km2, termasuk kategori kepadatan tinggi. Namun demikian, apabila dikaitkan dengan ada kaitan antara kemajuan suatu bangsa dengan laju pertumbuhan penduduk, termasuk derajat kesehatan, bangsa yang sudah maju ditandai dengan laju pertumbuhan penduduk yang lebih kecil, angka harapan hidup yang lebih tinggi dan kualitas pelayanan sosial yang lebih baik. Secara keseluruhan kualitas sumber daya manusia yang makin baik akan tercermin dalam produktivitas yang makin tinggi (RPJPN, 2005-2025; hal 37). Dari Tabel II.10 komposisi kelompok umur penduduk kota Surakarta usia 25 – 34 tahun - yaitu kelompok pencari kerja aktif - merupakan jumlah terbesar. Kondisi ini membawa konsekuensi kebijakan perlunya penciptaan lapangan kerja dan peningkatan penyerapan pencari kerja. Upaya pengembangan kewirausahaan baru dan pengembangan ekonomi kerakyatan menjadi pilihan potensial untuk menjadi fokus perencanaan pembangunan ketenagakerjaan Kota Surakarta. TABEL II.10 DATA PENDUDUK KOTA SURAKARTA BERDASARKAN KELOMPOK UMUR TAHUN 2007 – 2010 No 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Kelompok Umur 0-4 5-9 10-14 (0-14) 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 (15-64) (>65) Jumlah

2007

2008

2009

2010

36.464 40.492 44.096 46.428 48.972 41.976 42.824 39.008 37.948 40.916 29.044 19.080 13.780 34.344 515.372

35.323 39.825 35.317 43.138 57.833 49.076 41.487 39.826 38.642 35.086 30.815 25.127 17.543 33.896 522.934

34.496 41.310 40.815 43.741 54.427 43.981 37.659 41.787 41.298 39.605 35.477 25.746 14.575 33.285 528.202

36.387 37.559 38.034 46.760 48.073 44.158 41.088 37.612 37.217 34.178 30.235 23.265 14.633 30.138 499.337

Sumber : BPS Kota Surakarta, 2008 - 2011.


BAB II- 19

Dari gambaran demografis di atas permasalahan pengendalian laju penduduk, dan keseimbangan penduduk tumbuh seimbang perlu diupayakan. Dengan demikian program dan kebijakan pembangunan yang pro kependudukan perlu diperhatikan. 2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat dan Pemerataan Ekonomi a. Pertumbuhan PDRB PDRB didefinisikan sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. Penyajian PDRB dihitung berdasarkan harga berlaku dan harga konstan. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun berjalan. Nilai PDRB harga berlaku nominal menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu daerah pergeseran dan struktur perekonomian daerah. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan dapat mencerminkan perkembangan riil ekonomi secara keseluruhan dari tahun ke tahun yang digambarkan melalui laju pertumbuhan ekonomi. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dapat mencerminkan kondisi dan pencapaian aktivitas atau kinerja perekonomian daerah. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut lapangan usaha adalah penghitungan PDRB dengan pendekatan produksi dimana setiap sektor/ lapangan usaha dihitung nilai tambahnya selama kurun waktu satu tahun. Jumlah nilai tambah seluruh sektor merupakan nilai PDRB daerah tersebut pada tahun yang bersangkutan. Struktur perekonomian suatu daerah merupakan gambaran tentang komposisi perekonomian daerah yang terdiri atas sembilan sektor ekonomi. Struktur ekonomi sekaligus menunjukkan tinggi rendahnya kontribusi atau peran seluruh sektor ekonomi terhadap pembentukan PDRB pada daerah tertentu.


BAB II- 20

TABEL II.11 NILAI DAN KONTRIBUSI SEKTOR DALAM PDRB TAHUN 2008 S.D. 2012 ATAS DASAR HARGA KONSTAN (ADHK) TAHUN 2000 KOTA SURAKARTA No

Sektor

1. 2.

Pertanian Pertambangan & Penggalian Primer Industri Pengolahan Listrik, Gas, dan Air Bersih Konstruksi Sekunder Perdagangan, Hotel dan Restoran Pengangkutan & Komunikasi Keuangan, Sewa & Jasa Perusahaan Jasa-jasa Tersier PDRB

3. 4. 5. 6.

7. 8.

9.

2008 (Rp)/juta 2.866,18 1.905,23

(%) 0,06 0,04

2009 (Rp) /juta 2.900,41 1.862,50

4.771,41 1.200.606,83

0,10 26,39

103.020,58

2,26

583.069,88 1.886.697,29 1.211.208,49

12,82 41,47 26,62

449.973,94

9,89

484.827,89 10,06

514.407,73

10,08

549.761,82 10,16

578.923,43 10,08

449.992,44

9,89

481.987,12 10,00

518.980,77

10,17

557.861,04 10,31

596.813,68 10,39

546.699,38 2.657.874,25 4.549.342,95

12,02 58,42 100

12,34 683.868,74 12,64 59,38 3.248.393,99 60,02 100 5.411.868,94 100

732.943,33 12,76 3.470.312,11 60,43 5.742.409,96 100

(%) 0,06 0,04

2010 (Rp)/juta 2.908,82 1.832,36

4.762,91 0,10 4.741,18 1.235.952,77 25,65 1.277.210,09 111.391,58

2,31

119.194,83

625.624,26 12,99 671.926,81 1.972.968,61 40,95 2.068.331,73 1.288.066,95 26,74 1.367.808,36

585.264,16 12,15 629.616,47 2.840.146,12 58,95 3.030.813,33 4.817.877,63 100 5.103.886,24

(%) 0,06 0,04

2011* (Rp) /juta 2.911,12 1.808,46

(%) 0,05 0,03

0,09 4.719,58 0,09 25,02 1.312.943,72 24,26 2,34

128.647,43

2,38

13,17 717.164,22 13,25 40,52 2.158.755,37 39,89 26,80 1.456.846,39 26,92

2012* (Rp) /juta 2.916,13 1.794,62

4.710,75 0,08 1.364.647,13 23,76 137.973,24

2,40

764.946,73 13,32 2.267.567,10 39,49 1.561.631,67 27,19

Sumber : BPS Kota Surakarta, 2011.

Dari tabel II.11, II.12 dan II.13 sumbangan terbesar dari sektor perdagangan, hotel, dan restoran (26%) serta sektor industri pengolahan (25%). Konsekuensi kebijakan pembangunan berikutnya adalah memperkuat sektor industri dan jasa untuk menumbuhkembangkan ekonomi berbasis usaha kerakyatan (mikro, kecil, menengah dan koperasi), serta memperkuat pencitraan kota Surakarta sebagai kota budaya untuk menumbuhkembangkan industri jasa, perdagangan, dan pariwisata, sehingga lebih pro job dan pro growth.


(%) 0,05 0,03

BAB II- 21

TABEL II.12 PERKEMBANGAN KONTRIBUSI SEKTOR DALAM PDRB TAHUN 2008 S/D. 2012 KOTA SURAKARTA

No 1. 2.

3. 4. 5. 6.

7. 8.

9.

Sektor Pertanian Pertambangan & Penggalian Primer Industri Pengolahan Listrik, Gas, dan Air Bersih Konstruksi Sekunder Perdagangan, Hotel dan Restoran Pengangkutan & Komunikasi Keuangan, Sewa & Jasa Perusahaan Jasa-jasa Tersier PDRB

2008 HB HK 0,06 0,06 0,04 0,04

2009 HB HK 0,06 0,06 0,03 0,04

2010 HB HK 0,06 0,06 0,03 0,04

2011* HB HK 0,05 0,05 0,03 0,03

2012* HB HK 0,05 0,05 0,03 0,03

0,10 23,27

0,10 26,39

0,09 21,98

0,10 25,65

0,09 20,94

0,09 25,02

0,08 20,4

0,09 24,26

0,08 19,93

0,08 23,76

2,57

2,26

2,57

2,31

2,61

2,34

2,68

2,38

2,73

2,40

14,44 40,28 25,12

12,82 41,47 26,62

14,80 39,35 25,04

12,99 40,95 26,74

14,49 38,03 25,72

13,17 40,52 26,80

14,4 37,48 25,5

13,25 39,89 26,92

13,91 36,57 25,48

13,32 39,49 27,19

11,20

9,89

11,11

10,06

11,13

10,08

11,30

10,16

11,45

10,08

10,93

9,89

10,99

10,00

11,30

10,17

11,70

10,31

12,19

10,39

12,38 59,63 100

12,02 58,42 100

13,42 60,56 100

12,15 58,95 100

13,74 61,88 100

12,34 59,38 100

14,00 62,50 100

12,64 60,02 100

14,24 63,35 100

12,76 60,43 100

Sumber : BPS Kota Surakarta, 2011. TABEL II.13 PERKEMBANGAN SUMBANGAN SEKTOR EKONOMI TERHADAP PDRB KOTA SURAKARTA TAHUN 2008-2009 (dalam persen) No.

Sektor Ekonomi

2008

2009

2010

2011

2012

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

1.

Pertanian

0.06

0.06

0.06

0.05

0.05

2.

Pertambangan dan Penggalian

0.04

0.03

0.03

0.03

0.03

SEKTOR PRIMER

0.10

0.09

0.09

0.08

0.08

3.

Industri Pengolahan

23.27

22.17

20.94

20.40

19.93

4.

Listrik, Gas, dan Air Bersih

2.57

2.63

2.61

2.68

2.73

5.

Bangunan

14.44

14.93

14.49

14.40

13.91

SEKTOR SEKUNDER

40.28

39.73

38.03

37.48

36.57

6.

Perdagangan, Hotel dan Restoran

25.12

25.26

25.72

25.50

25.48

7.

Pengangkutan dan Komunikasi

11.20

11.58

11.13

11.30

11.45

8.

Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan

10.93

10.88

11.30

11.70

12.19

9.

Jasa-Jasa

12.38

12.46

13.74

14.00

14.24

SEKTOR TERSIER

59.63

60.18

61.88

62.50

63.35

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

TOTAL PDRB

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Surakarta, 2011. RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2012

BAB II- 22

GAMBAR 2.4 KONTRIBUSI SEKTOR TERHADAP STRUKTUR PDRB KOTA SURAKARTA TAHUN 2008-2012

Dalam beberapa tahun terakhir terjadi pergeseran sektor basis dalam struktur perekonomian Kota Surakarta, tahun 2004-2006, sektor industri pengolahan mendominasi sektor basis Kota Surakarta dengan kontribusi rata-rata sebesar 26,54%, selanjutnya sejak tahun 2007-2009 kontribusi sektor perdagangan, hotel dan restoran mendominasi struktur perekonomian Kota Surakarta dengan kontribusi rata-rata sebesar 25,05%. Sedangkan kontribusi sektor primer kontribusinya sangat kecil dengan rata-rata sebesar 0,10%. Data ini menunjukkan bergesernya sektor sekunder ke sektor tersier dalam struktur perekonomian Kota Surakarta dengan perdagangan, hotel dan restoran sebagai sektor basis. b. Laju Inflasi Tingkat inflasi merupakan indikator yang menggambarkan perubahan positif Indeks Harga Konsumen (IHK). Angka inflasi menjadi indikator terhadap stabilitas harga. Angka inflasi yang rendah diharapkan dapat menjadi daya tarik bagi meningkatnya nilai investasi ke Kota Surakarta, yang tercermin melalui biaya tenaga kerja yang kompetitif dalam menekan biaya investasi (cost of capital) dan biaya produksi barang dan jasa (cost of production). Tingkat laju inflasi menjadi variabel pengontrol penting bagi beragam aktivitas ekonomi, dari fungsi konsumsi (daya beli), UMR (upah minimum regional), investasi dan biaya produksi. Dengan RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2012

BAB II- 23

tingkat laju inflasi yang rendah diharapkan dapat menjadi stimulan bagi perkembangan ekonomi di Kota Surakarta, utamanya dikaitkan dengan sektor basis di sektor perdagangan dan jasa, yang mampu memicu bagi peningkatan PAD melalui instrumen fiskal (pajak dan retribusi daerah). TABEL II.14 NILAI INFLASI RATA-RATA TAHUN 2007 S.D. 2011 KOTA SURAKARTA

Uraian

2007

2008

2009

2010

2011*

Inflasi

3.28

6.96

2.63

6.65

6.65

Rata-rata pertumbuhan -

TABEL II.15 LAJU INFLASI MENURUT KELOMPOK BARANG/JASA KOTA SURAKARTA TAHUN 2007-2011 (dalam persen) No.

Jenis Barang/Jasa

1.

Bahan Makanan Makanan Jadi, Minuman, Rokok, dan Tembakau Perumahan

2. 3. 4. 5. 6. 7.

Sandang Kesehatan Pendidikan, Rekreasi, dan Olahraga Transport dan Komunikasi Inflasi

2007

2008

2009

2010

2011

6.01

9.62

6.25

21.62*

-

1.15

3.73

5.65

3.21*

-

2.87

11.89

2.28

1.56*

-

0.72

*

-

*

3.82

2.98

2.02

2.58

6.65

2.21

0.46

-

2.23

1.82

1.79

1.00*

-

2.09

4.14

-4.30

2.62*

-

3.28

6.96

2.63

6.65

-

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Surakarta, 2010.


BAB II- 24

GAMBAR 2.5 KONTRIBUSI JENIS BARANG/JASA TERHADAP INFLASI KOTA SURAKARTA

GAMBAR 2.6 PERKEMBANGAN INFLASI KOTA SURAKARTA TAHUN 2005-2010

Dari Tabel II.15, inflasi kota Surakarta bersifat Inflasi bergejolak (volatile goods), yaitu Inflasi barang/jasa yang perkembangan harganya sangat bergejolak. Inflasi volatile goods masih didominasi bahan makanan. Dengan tingkat laju inflasi yang rendah di Kota Surakarta pada tahun 2010 dibandingkan dengan provinsi dan pusat, diharapkan dapat menjadi stimulan bagi perkembangan RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2012

BAB II- 25

ekonomi di Kota Surakarta, utamanya dikaitkan dengan sektor basis di sektor perdagangan dan jasa, yang mampu memicu bagi peningkatan PAD melalui instrumen fiskal (pajak dan retribusi daerah). c.

Angka melek Huruf Angka melek huruf merupakan salah satu ukuran menilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dari sisi pendidikan. Konsekuensi kebijakannya adalah mengefektifkan program pemberantasan buta aksara. Peningkatan ketertiban administrasi data di kecamatan tentang pendidikan dan aspek lain perlu menjadi fokus pembangunan tertib administrasi pemerintahan dan kependudukan.

TABEL II.16 PERKEMBANGAN ANGKA MELEK HURUF TAHUN 2008 S.D. 2012 KOTA SURAKARTA No 3.

Uraian Angka Melek Huruf

2008 96,66

2009 96,67

2010 97,7

2011

2012

Sumber : Disdikpora Kota Surakarta, 2011.

d. Seni Budaya dan Olah Raga TABEL II.17 PERKEMBANGAN SENI, BUDAYA DAN OLAHRAGA TAHUN 2006 S.D. 2010 KOTA SURAKARTA

No 1. 2.

Uraian Jumlah grup kesenian per 10.000 penduduk Jumlah gedung kesenian per 10.000 penduduk

2008 6,9

2009 6,9

2010 7

0,1

0,1

0,3

2011 7

2012 7,3

0,3

0,3



BAB II- 26

3. Aspek Pelayanan Umum a. Layanan Urusan Wajib 1) Angka Partisipasi Sekolah TABEL II.18 PERKEMBANGAN ANGKA PARTISIPASI SEKOLAH (APS) TAHUN 2008 S.D 2012 KOTA SURAKARTA No 1.3 2.3

Uraian APS SD/MI APS SMP/MTS

2008 -

2009 99,18% 88,98%

2010 98,99% 89,58%

2011 99,50% 94%

2012 -


TABEL II.19 JUMLAH GURU DAN MURID JENJANG PENDIDIKAN DASAR MENURUT KECAMATAN KOTA SURAKARTA

No (1)

1. 2. 3. 4. 5.

Kecamatan

Jumlah Guru

SD/MI Jumlah Murid

(2)

(3)

Kecamatan Banjarsari Kecamatan Laweyan Kecamatan Serengan Kecamatan Pasar Kliwon Kecamatan Jebres Jumlah

Rasio

Jumlah Guru

SMP/MTS Jumlah Murid

(4)

(5=3/4)

(6)

(7)

(8=6/7)

1225

21396

17

875

11536

13

906

15478

17

628

8929

14

404

7024

17

189

2351

12

610

11187

18

315

3826

12

751

11720

16

523

5886

11

3896

66805

86

2530

32528

63

Rasio


b. Layanan Urusan Pilihan 1) Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) TABEL II.20 JUMLAH INVESTOR PMDN/PMA TAHUN 2006 S.D. 2010 KOTA SURAKARTA

Tahun

PMDN

PMA

Total

(1)

(2)

(3)

(4=2+3)

2006 2007 2008 2009 2010

138 160 147

0 0 0

138 160 147

Sumber : Kantor Penanaman Modal (KPM) Kota Surakarta, 2011. RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2012

BAB II- 27

Dari data tabel II.21 jumlah investor di Solo pada tahun 2008 – 2009 bertambah, tetapi menurun pada tahun 2010. Konsekuensi kebijakan selanjutnya adalah bagaimana menjaga kepercayaan pihak dunia usaha untuk mengembangkan investasinya di Kota Surakarta. 2) Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) TABEL II.21 JUMLAH INVESTASI PMDN/PMA TAHUN 2006 S.D 2010 KOTA SURAKARTA

Tahun 2006 2007 2008 2009 2010

Persetujuan Jumlah Nilai Proyek Investasi -

Realisasi Jumlah proyek -

Nilai investasi 334.434.075.840 532.768.516.315 2.266.289.750.055 1.145.481.636.317 966.065.372.477,38

Sumber : Kantor Penanaman Modal (KPM) Kota Surakarta, 2011.

3) Rasio daya serap tenaga kerja TABEL II.22 RASIO DAYA SERAP TENAGA KERJA TAHUN 2006 S.D 2010 KOTA SURAKARTA

No 1.

2. 3.

Uraian Jumlah tenaga kerja yang bekerja pada perusahaan PMA/PMDN Jumlah seluruh PMA/PMDN Rasio daya serap tenaga kerja

2006

2007

2008

2009

2010

38.267

37.264

39.715

42.935

38.746

-

-

138

160

147

-

-

287,79

268,34

263,58

Sumber : Kantor Penanaman Modal (KPM) Kota Surakarta, 2011.


BAB II- 28

Dari Tabel II.22 penyerapan tenaga kerja menurun, ini menjadi tantangan perencanaan pembangunan bagaimana meningkatkan rasio penyerapan tenaga kerja.

4. Aspek Daya Saing Daerah a. Kemampuan Ekonomi Daerah 1) Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita (Angka konsumsi RT/kapita) TABEL II.23 RATA-RATA PENGELUARAN PER-RT TAHUN 2006 S.D 2010 KOTA SURAKARTA No 1.

Uraian Total pengeluaran RT Jumlah RT Rasio (1/2)

2. 3.

2006 1.280.825,1 2 130.284 9,83

2007 1.311.428,76

2008 -

2009 1.798.949,92

2010 2.438.194,84

134.811 9,72

-

134.811 13,34

134.811 18,08


Pengeluaran rumah tangga meningkat seiring peningkatan pertambahan penduduk. Tantangan kebijakan adalah menjaga penduduk tumbuh seimbang dan ketersediaan barang kebutuhan terutama ketahanan pangan. 2) Pengeluaran konsumsi non pangan/kapita (% konsumsi RT untuk non pangan)

TABEL II.24 PERSENTASE KONSUMSI RT NON PANGAN TAHUN 2006 S.D 2010 KOTA SURAKARTA No

Uraian

1.

Total Pengeluaran RT non Pangan Total Pengeluaran Rasio

2. 3.

2006

2007

2008

2009

2010

760.778,5

666.101,30

-

1.015.147,58

1.482.571,80

1.280.825,12

1.311.428,76

-

1.798.949,92

2.438.194,84

0,50

0,50

-

0,56

0,60



BAB II- 29

Pengeluaran RT perlu dijaga karena sebagai pembentuk pendapatan domestik bruto, dan pada gilirannya mempengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah. 1) Luas Wilayah Produktif TABEL II.25 PERSENTASE LUAS WILAYAH PRODUKTIF TAHUN 2006 S.D 2010 KOTA SURAKARTA

No 1. 2. 3.

Uraian

2006

2007

2008

2009

2010

104

104

103

100

100

104

104

103

100

100

1

1

1

1

1

Luas Wilayah Produktif Luas Seluruh Wil. Budidaya Rasio (1/2)

Sumber : Dinas Pertanian Kota Surakarta, 2011.

c.

Iklim Investasi TABEL II.26 ANGKA KRIMINALITAS KOTA SURAKARTA

No

Jenis Kriminal

1.

Jumlah Kasus Narkoba Jumlah Kasus Pembunuhan Jumlah Kejahatan Seksual Jumlah Kasus Penganiayaan Jumlah Kasus Pencurian Jumlah Kasus Penipuan Jumlah Kasus Pemalsuan Uang Jumlah Tindak Kriminal selama 1 tahun Jumlah Penduduk Angka Kriminalitas

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

9. 10.

2008

2009

2010

2011

2012

68

56

-

-

-

1

1

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7

10

11

3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

564.920 -

563.262 -

525.505 -

532.439 -

-

Sumber : Kesbangpollinmas Kota Surakarta, 2011.


BAB II- 30

Kasus pencurian masih menjadi masalah keamanan dan ketertiban masyarakat. Data ini mengarahkan pada perlunya penguatan program kamtibnas dan mengefektifkan partisipasi masyarakat menciptakan kondisi kota yang aman dan tertib. TABEL II.27 JUMLAH DEMO KOTA SURAKARTA No 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Bidang Ideologi Politik Ekonomi Sosial Budaya Hankam Jumlah Unjuk Rasa

2008

2009

2010

2011

158 158

0 19 37 82 0 138

1 53 50 80 2 186

2 0 5 8 0 15

Sumber : Kesbangpollinmas Kota Surakarta, 2011.

Jumlah demo semakin menurun dalam 4 tahun terakhir. Hal ini mengindikasikan kondisi kamtibmas dan kepuasan masyarakat yang membaik. Tantangan pengembangan kebijakan selanjutnya adalah bagaimana menjaga saluran komunikasi dan informasi timbal balik antara pemerintah dan masyarakat yang lebih baik sehingga dapat meningkatkan kondisi kamtibmas yang pada gilirannya mendukung iklim pro investasi dan pengembangan usaha di kota Surakarta. d. Sumber Daya Manusia (SDM) 1) Kualitas Tenaga Kerja TABEL II.28 RASIO LULUSAN S1/S2/S3 KOTA SURAKARTA

No 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Lulusan Jumlah lulusan S1 Jumlah lulusan S2 Jumlah lulusan S3 Jumlah lulusan S1/S2/S3 Jumlah penduduk Rasio lulusan S1/S2/S3 (4/5)

2007 -

2008 38.980 3.620 197 42.797

2009 39.745 3.795 220 43.760

2010 42.944 4.277 207 47.428

563.262 525.505 532.439 7,6 8,33 8,90

2011 -

Sumber : Dispendukcapil Kota Surakarta, 2011.


BAB II- 31

Data dari tabel II.28 menunjukkan rasio pendidikan sarjana dan pasca sarjana masyarakat kota Surakarta masih rendah (8,9%). Implikasi kebijakan ke depan adalah mendorong masyarakat meningkatkan jenjang pendidikan anak-anaknya hingga sarjana atau pasca sarjana, untuk mengantisipasi tuntutan kebutuhan lapangan pekerjaan formal. 2) Tingkat Ketergantungan Rasio Ketergantungan (Dependency Ratio) adalah perbandingan antara jumlah penduduk berumur 0-14 tahun, ditambah dengan jumlah penduduk 65 tahun ke atas dibandingkan dengan jumlah penduduk usia 15-64 tahun. Rasio ketergantungan dapat dilihat menurut usia yakni Rasio Ketergantungan Muda dan Rasio Ketergantungan Tua.  Rasio Ketergantungan Muda adalah perbandingan jumlah penduduk umur 0-14 tahun dengan jumlah penduduk umur 15 - 64 tahun.  Rasio Ketergantungan Tua adalah perbandingan jumlah penduduk umur 65 tahun ke atas dengan jumlah penduduk di usia 15-64 tahun.

Rasio ketergantungan (dependency ratio) dapat digunakan sebagai indikator yang secara kasar dapat menunjukkan keadaan ekonomi suatu daerah. Dependency ratio merupakan salah satu indikator demografi yang penting. Semakin tingginya persentase dependency ratio menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Sedangkan persentase dependency ratio yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi


BAB II- 32

TABEL II.29 RASIO KETERGANTUNGAN TAHUN 2006 S/D 2010 KOTA SURAKARTA No

Rasio Ketergantungan

2007

2008

2009

1.

Jumlah Penduduk Usia <15 tahun Jumlah Penduduk Usia >64 tahun Jumlah Penduduk Usia Tidak Produktif (1) & (2) Jumlah Penduduk usia 1564 tahun Rasio Ketergantungan (3)/(4)

-

163.251

102.492

49.956

-

-

25.340

38.288

45.057

-

-

188.591

140.780

95.013

-

-

374.672

384.725

384.777

-

-

50,33

36,59

24,69

-

2. 3. 4. 5.

2010

2011

Sumber : Dispendukcapil Kota Surakarta, 2011.

Dari tabel II.29 di atas, angka ketergantungan Kota Surakarta sebesar 24,69, artinya setiap 100 orang yang berusia kerja (dianggap produktif) mempunyai tanggungan sebanyak 25 orang yang belum produktif dan dianggap tidak produktif lagi. Dari indikator ini terlihat bahwa pada tahun 2010 penduduk usia kerja di Surakarta masih dibebani tanggung jawab setiap 1 orang usia produktif menanggung 4 orang usia tidak produktif. Dari data demografi Kota Surakarta, isu pengendalian jumlah penduduk dan pengendalian penduduk tumbuh seimbang (PTS) perlu mendapat perhatian dan prioritas. Dengan kata lain, perencanaan pembangunan Kota Surakarta akan diarahkan lebih mengarusutamakan pembangunan berwawasan kependudukan.


BAB II- 33

TABEL II.30 HASIL ANALISIS GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH TERHADAP CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN KOTA SURAKARTA

No 1. 1.1

1.2 1.2.1

Aspek/Fokus/Bidang Capaian Kinerja Urusan/Indikator Kinerja 2008 2009 2010 2011 2012 Pembangunan Daerah KESEJAHTERAAN MASYARAKAT Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Pertumbuhan PDRB (ADHK Tahun Dasar 2000) Laju Inflasi PDRB per kapita 11.738.351,79 13.220.433,14 13.220.433,14 13.220.433,14 13.220.433,14 Indeks Gini Pemerataan pendapatan versi Bank Dunia Indeks ketimpangan Williamson (Indeks Ketimpangan Regional) Persentase penduduk 83,87% 85,01% 86,09%* diatas garis kemiskinan Angka kriminalitas yang 2 3 2 tertangani KESEJAHTERAAN SOSIAL Pendidikan (Kesimpulan & permasalahan apa yang muncul dari sektor ini) Angka Melek Huruf 96,66% 96,67% 97,7% Angka rata-rata lama 10,15 tahun 10,32 tahun sekolah Angka partisipasi kasar SD/MI : 108,40 SD/MI : 108,67 SD/MI : 111,74 SLTP/MTS : SLTP/MTS : SLTP/MTS : 103,96 106,16 104,66 SLTA/MA/SMK : SLTA/MA/SMK : SLTA/MA/SMK : 124,93 126,56 128,18 Tdk sekolah : Tdk sekolah : 2,99% 4,66% Angka pendidikan yang Tdk ada ijazah Tdk ada ijazah SD ditamatkan SD : 6,03% : 5,43% SD/MI : 17,59% SD/MI : 17,41% SLTP : 20,98% SLTP : 20,37%


BAB II- 34

Standar

SKPD/ ORGANISASI

BPS

BPS BPS

-

-

BPS BPS

-

-

BPS

BPS -

-

BPS

97,7% -

-

DISDIKPORA DISDIKPORA DISDIKPORA

-

-

DISDIKPORA

-

-

DISDIKPORA

No

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah

Capaian Kinerja 2008

2009

SMU: 26,44% SMK : 10,92% DI/DII : 1,21% DIII : 4,89% DIV, S1/S2/S3 : 8,97%

SMU: 26,39% SMK : 11,39% DI/DII : 1,42% DIII : 4,25% DIV, S1/S2/S3 : 8,68%

86,01%

2012

-

94,12%

-

-

DISDIKPORA DISDIKPORA

75,09%

-

79,08%

-

-

DISDIKPORA

89,68%

-

89,89%

-

-

DISDIKPORA

-

-

-

0,995%

0,996%

DKK

71,98 tahun

72,07 tahun

72,12 tahun

-

-

DKK

0,50%

0,40%

<0,50%

0,04%

0,035%

DKK

-

-

-

-

-

BPN

58,23%

60,97%

-

-

DINSOSNAKERTRANS

6,9

6,9

7

7

7,3

DISPARSENIBUD

0,1

0,1

0,3

0,3

0,3

DISPARSENIBUD

5

8

8

10

10

DISPARSENIBUD

1.2.4

1.3

Rasio penduduk yang 60,04% bekerja FOKUS SENI BUDAYA DAN OLAH RAGA

1.3.1

Kebudayaan

1.2.3

Jumlah grup kesenian Jumlah gedung

1.3.2

Penyelenggaraan festival seni dan budaya Pemuda dan Olahraga

SKPD/ ORGANISASI

2011

Angka Patisipasi Murni Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C Kesehatan Angka kelangsungan hidup bayi Angka usia harapan hidup Persentase balita gizi buruk Pertanahan Persentase penduduk yang memiliki lahan Ketenagakerjaan

1.2.2

Standar

2010


BAB II- 35

No

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Jumlah klub olahraga Jumlah gedung olahraga

2 2.1 2.1.1 2.1.1.1

PELAYANAN UMUM Pelayanan Urusan Wajib Pendidikan Pendidikan Dasar Angka Partisipasi Sekolah

Rasio Ketersedia Sekolah/penduduk usia sekolah Rasio siswa terhadap guru Rasio siswa per sekolah

2.1.1.2

Rasio siswa per kelas SD SMP Pendidikan Menengah Angka partisipasi sekolah

Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah Rasio siswa terhadap guru Rasio murid per sekolah

Rasio siswa per kelas

Capaian Kinerja Standar

SKPD/ ORGANISASI

2008

2009

2010

2011

2012

-

-

-

-

-

DISDIKPORA

-

-

-

-

-

DISDIKPORA

7-12 thn : 98,99% 13-15 thn : 89,58%

7-12 thn : 99,50% 13-15 thn : 94,00%

-

-

-

DISDIKPORA

-

-

-

-

-

SIPD

DISDIKPORA

SD/MI : 18 SMP/MTS : 14

-


-

-

DISDIKPORA


-


-

-

Profil Pendidik an Profil Pendidik an

-

-

34 38

DISDIKPORA

DISDIKPORA

31 34

16-18 thn : 81,90%

16-18 thn : 74,34%

-

-

-

-

-

-

-

-

SMA/MA/SMK : 12

-

SMA/MA/SMK : 11

-

-

SMA/MA/SMK : 482

-

SMA/MA/SMK : 466

-

-

35

-

33

-

-


BAB II- 36

Profil Pendidik an SIPD

DISDIKPORA

Profil Pendidik an Profil Pendidik an

DISDIKPORA

DISDIKPORA

DISDIKPORA

DISDIKPORA

No

2.1.1.3

2.1.1.4

2.1.1.5

2.1.1.6

2.1.2

Aspek/Fokus/Bidang Capaian Kinerja Urusan/Indikator Kinerja 2008 2009 2010 2011 2012 Pembangunan Daerah Penduduk yang berusia 97% 97,63% >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara Fasilitas Pendidikan Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik Sekolah pendidikan SMP/MTs dan SMA/SMK/MA kondisi bangunan baik Pendidikan Anak Usia Dini Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Angka Putus Sekolah Angka Putus Sekolah 0,04% 0,07% 0,05% (APS) SD/MI Angka Putus Sekolah 0,30% 0,09% 0,38% (APS) SMP/MTs Angka Putus Sekolah 1,18% 0,12% 0,45% (APS) SMA/SMK/MA Angka Kelulusan: : indikator ini sepertinya bisa menjawab terhadap keberhasilan implementasi program pendidikan. Angka Kelulusan (AL) 97,75% 94,62% 96,40% SD/MI Angka Kelulusan (AL) 81,54% 95,02% 89,34% SMP/MTs Angka Kelulusan (AL) 96,28% 87,70% 88,57% SMA/SMK/MA Angka Melanjutkan (AM) 123% 127% 124% dari SD/MI ke SMP/MTs Angka Melanjutkan (AM) 182% 139% 146% dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA Guru yang memenuhi 69,58% 69,43% kualifikasi S1/D-IV Kesehatan Rasio posyandu per 15,47 15,38 15,79 14,77 14,75 satuan balita


BAB II- 37

Standar

SKPD/ ORGANISASI DISDIKPORA

SIPD

DISDIKPORA

SIPD

DISDIKPORA

DISDIKPORA

DISDIKPORA DISDIKPORA DISDIKPORA

DISDIKPORA DISDIKPORA DISDIKPORA DISDIKPORA DISDIKPORA

DISDIKPORA

DKK

No

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Rasio Puskesmas, Poliklinik Pustu per satuan penduduk Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk Rasio dokter per satuan penduduk Rasio tenaga medis per satuan penduduk Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin Cakupan kunjungan ibu hamil Cakupan Neonatus dengan komplikasi yang ditangani Cakupan kunjungan bayi

2.1.3


SKPD/ ORGANISASI

2008

2009

2010

2011

2012

0,208

0,200

0,200

0,200

0,200

DKK

0,0252

0,0248

0,0248

0,02

0,02

DKK

1,35048

1,35389

1,80902

1,81

1,81

DKK

4,33278

4,37721

4,7023

4,70

4,70

DKK

100%

100%

100%

100%

100%

DKK

97,70%

97,8%

97,9%

100%

100%

DKK

100%

100%

100%

100%

100%

DKK

100%

100%

100%

100%

100%

DKK

100%

100%

100%

100%

100%

DKK

100%

100%

100%

100%

100%

DKK

100%

100%

100%

100%

100%

DKK

94%

94,5%

95%

98%

100%

DKK

100%

100%

100%

100%

100%

DKK

97,6%

97,7%

97,8%

98%

98,5%

DKK

Pekerjaan Umum


BAB II- 38

No

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik Rasio jaringan irigasi Rasio tempat ibadah per satuan penduduk Persentase rumah tinggal bersanitasi Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk Rasio rumah layak huni Rasio permukiman layak huni Panjang jalan dilalui Roda 4 Jalan penghubung dari ibukota kecamatan ke kawasan pemukiman penduduk (minimal dilalui roda 4) Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam) Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m) Sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar Sempadan sungai yang dipakai bangunan liar


SKPD/ ORGANISASI

2008

2009

2010

2011

2012

0,64

0,74

0,64

0,63

0,68

-

-

-

-

85%

90%

95%

100%

100%

DPU

90%

92%

92%

95%

100%

DPU

-

-

-

-

-

0,001

0,001

0,001

0,001

0,001

DPU

-

-

-

-

-

DPU

59

71

59

58

58

DPU

60

60

61

61

61

DPU

-

-

-

-

-

DPU

-

-

-

-

-

DPU


Islam : 1,845, Kristen : 2,283, Katolik : 0,211, Hindu : 1,250, Budha : 2,801, Konghuchu : 2,770 -

BAB II- 39

DPU

DPU

Bappeda / DPU

Bapermas Bapermas

DPU

DPU DPU

No

2.1.4

2.1.5

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat Pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor lingkup kewenangan kota Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik Lingkungan Pemukiman Perumahan Rumah tangga air bersih Rumah tangga pengguna listrik Rumah tangga bersanitasi Lingkungan pemukiman kumuh Rumah layak huni Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan wilayah manajemen kebakaran (WMK) Rasio panjang per jumlah kendaraan Penataan Ruang Rasio ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB Rasio bangunan berIMB per satuan bangunan Ruang publik yang


SKPD/ ORGANISASI

2008

2009

2010

2011

2012

-

-

-

-

-

DPU

-

-

-

-

-

DPU

-

-

-

-

-

DPU

-

-

-

-

-

DPU

43,07% -

42,96% -

42,89% 96,61

43,28% 95,00

44,88% -

DPU DPU

-

-

-

-

-

DPU

2007 : 101,38 ha

2009 : 101,30 ha 0.00002

DPU

2005 : 104,46 ha

2006 : 101,42 ha

0.00002

0.00002

0.00002

2008 : 101,32 ha 0.00002

100%

100%

100%

100%

100%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

DTRK

-

-

-

-

-

DTRK

-

-

-

-

-

DTRK


BAB II- 40

DPU

No

2.1.6

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah berubah peruntukannya Perencanaan Pembangunan Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJPD Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD

2.1.7

Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD Perhubungan Jumlah arus penumpang angkutan umum Rasio ijin trayek Jumlah uji kir angkutan umum Jumlah pelabuhan terminal bis Angkutan darat Kepemilikan KIR angkutan umum Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR)

Biaya pengujian kelayakan angkutan umum


Ada RPJMD 20052010 Tersedia setiap tahun %

2009

2010

2011

2012

Standar

SKPD/ ORGANISASI

Ada RPJP 2005-2025 Ada Ada RPJMD 2005-2010 RPJMD 20052010 Tersedia setiap Tersedia setiap tahun tahun

Ada RPJMD 20102015 Tersedia setiap tahun

Ada RPJMD 20102015 Tersedia setiap tahun

BAPPEDA

%

%

%

BAPPEDA

%

BAPPEDA

BAPPEDA

23.483.315

20.507.172

18.331.299

18.331.299

18.331.299

DISHUB

0,042% 3.448

0,042% 3.468

0,042% 3.772

0,042% 3.572

0,042% 3.572

DISHUB DISHUB

1

1

1

1

1

DISHUB

0,033% 14,5%

0,033% 16,03%

0,033% 21,26%

0,033% 21,26%

0,033% 21,26%

DISHUB DISHUB

1 tahun 2 kali

1 tahun 2 kali

1 tahun 2 kali

1 tahun 2 kali

1 tahun 2 kali

DISHUB

JBB 2100 : Rp. 22.500 2101 s.d. 3500 : Rp. 25.000 3501 s.d. 8000 : Rp. 28.500 8001 s.d. 15000 : Rp. 31.500 15.000 ke atas : Rp. 34.000,Gandengan : Rp. 33.000 Tempelan : RP.

JBB 2100 : Rp. 22.500 2101 s.d. 3500 : Rp. 25.000 3501 s.d. 8000 : Rp. 28.500 8001 s.d. 15000 : Rp. 31.500 15.000 ke atas : Rp. 34.000,Gandengan : Rp. 33.000 Tempelan : RP. 40.000

JBB 2100 : Rp. 22.500 2101 s.d. 3500 : Rp. 25.000 3501 s.d. 8000 : Rp. 28.500 8001 s.d. 15000 : Rp. 31.500 15.000 ke atas : Rp. 34.000,Gandengan : Rp. 33.000 Tempelan : RP. 40.000


JBB 2100 : Rp. 22.500 2101 s.d. 3500 : Rp. 25.000 3501 s.d. 8000 : Rp. 28.500 8001 s.d. 15000 : Rp. 31.500 15.000 ke atas : Rp.

BAB II- 41

DISHUB

No

2.1.8

2.1.9

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah

Pemasangan Ramburambu Lingkungan Hidup Persentase penanganan sampah Persentase penduduk berakses air minum Persentase luas pemukiman yang tertata Pencemaran status mutu air Cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan sumber mata air Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal. Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk Penegakan hukum lingkungan Pertanahan


SKPD/ ORGANISASI

2008

2009

2010

2011

2012

40.000 Penggantian tanda uji berkala : Rp. 2.500 Penggantian buku uji : Rp. 5000 Tanda cat samping : Rp. 2.500

Penggantian tanda uji berkala : Rp. 2.500 Penggantian buku uji : Rp. 5000 Tanda cat samping : Rp. 2.500

Penggantian tanda uji berkala : Rp. 2.500 Penggantian buku uji : Rp. 5000 Tanda cat samping : Rp. 2.500

0,436%

0,482%

0,536%

34.000,Gandengan : Rp. 33.000 Tempelan : RP. 40.000 Penggantian tanda uji berkala : Rp. 2.500 Penggantian buku uji : Rp. 5000 Tanda cat samping : Rp. 2.500 0,566%

0,599%

110%

125%

125%

125%

120%

BLH

62,79%

62,64%

62,52%

63,11%

65,46%

BLH

-

-

-

-

-

BLH

-

-

-

-

-

BLH

-

-

-

-

-

BLH

100%

100%

100%

100%

100%

BLH

30%

25%

25%

20%

20%

BLH

100%

100%

100%

100%

100%

BLH


BAB II- 42

DISHUB

No

2.1.10

2.1.11

2.1.12

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja 2008 Pembangunan Daerah Persentase luas lahan bersertifikat Penyelesaian kasus tanah negara Penyelesaian izin lokasi Kependudukan dan Catatan Sipil Rasio penduduk berKTP 90% per satuan penduduk Rasio bayi berakte 95% kelahiran Rasio pasangan berakte 93% nikah Kepemilikan KTP 90% Kepemilikan akta 80% kelahiran per 1000 penduduk Ketersediaan database ada kependudukan skala prov/kota/kab Penerapan KTP Nasional sudah berbasis NIK Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Persentase partisipasi 2,70 perempuan di lembaga pemerintah Partisipasi perempuan di 85,62 lembaga swasta 0,10 Rasio KDRT Persentase jumlah tenaga kerja di bawah umur Partisipasi angkatan kerja perempuan Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan Keluarga Berencana dan Keluarga Rata-rata jumlah anak


SKPD/ ORGANISASI

2009

2010

2011

2012

-

-

-

-

BPN

-

-

-

-

BPN

-

-

-

-

BPN

93%

94,50%

100%

100%

DISPENDUKCAPIL

98%

100%

100%

100%

DISPENDUKCAPIL

95%

97%

100%

100%

DISPENDUKCAPIL

93% 80%

94,50% 85%

100% 100%

100% 100%

DISPENDUKCAPIL DISPENDUKCAPIL

ada

ada

ada

ada

DISPENDUKCAPIL

sudah

sudah

sudah

sudah

DISPENDUKCAPIL

2,98

3,54

3,54

3,54

BAPERMAS KB

97,02

96,46

96,46

96,46

0,09

0,10

0,10

0,10

ada

ada

ada

ada

ada

BAPERMAS PP,PA & KB BAPERMAS PP,PA & KB BAPERMAS PP,PA & KB

2,70

2,98

3,54

3,54

3,54

100%

100%

100%

100%

100%

1,16

1,15

1,15

1,15

Sejahtera 1,2


BAB II- 43

PP,PA

BAPERMAS PP,PA & KB BAPERMAS PP,PA & KB

BAPERMAS PP,PA &

&

No

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah per keluarga Rasio akseptor KB Cakupan peserta KB aktif

2.1.13

Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I Sosial dan Tenaga kerja Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi PMKS yg memperoleh bantuan sosial Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial

2.1.14


SKPD/ ORGANISASI

2008

2009

2010

2011

2012

77,29

78,74

79,22

79,22

79,22

77,29

78,74

79,22

79,22

79,22

34,05

30,97

30,84

30,84

30,84

-

-

-

-

-

DINSOSNAKERTRANS

-

-

-

-

-

DINSOSNAKERTRANS

KB BAPERMAS PP,PA & KB BAPERMAS PP,PA & KB BAPERMAS PP,PA & KB

Pelatihan keterampilan Home visit oleh LK3 (Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga) Dikirim ke Panti Asuhan untuk pembinaan

Angka partisipasi 277.675/418.201 angkatan kerja = 66 Angka sengketa 122/67 = 182 pengusaha-pekerja per tahun Tingkat partisipasi 66,40 angkatan kerja Pencari kerja yang sudah 2.297/7.574=30 ditempatkan Tingkat pengangguran 26.574/277.675 terbuka =9 Keselamatan dan Perlindungan : Jaminan Kecelakaan 26.285 Kerja (JKK) Jaminan Kematian (JKM) 26.285 Jaminan Hari Tua (JHT) 26.285 Jaminan Pemeliharaan 7.878 Kesehatan (JPK) Perselisihan Buruh 72 kasus dengan pengusaha Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

275.546/423.800 = 65 73/36 = 202

-

-

-

DINSOSNAKERTRANS

17/5 = 34

36/36 = 100

36/36 = 100

DINSOSNAKERTRANS

65,02

-

-

-

DINSOSNAKERTRANS

1.276/6.688=19

925/4.953=18

-

-

DINSOSNAKERTRANS

28.778/275.546=1 0 -

-

-

-

DINSOSNAKERTRANS

-

-

-

DINSOSNAKERTRANS

30.274

-

-

-

DINSOSNAKERTRANS

30.274 30.274 8.238

-

-

-

DINSOSNAKERTRANS DINSOSNAKERTRANS DINSOSNAKERTRANS

36 kasus

17 kasus

36 kasus

36 kasus

DINSOSNAKERTRANS


BAB II- 44

No

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Persentase koperasi aktif Jumlah UKM non BPR/LKM UKM Jumlah BPR/LKM Usaha Mikro dan Kecil

2.1.15

2.1.16

2.1.17

Penanaman Modal Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) Rasio daya serap tenaga kerja Kenaikan/penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah) Kebudayaan Penyelenggaraan festival seni dan budaya Sarana penyelenggaraan seni dan budaya Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan Pemuda dan Olah Jumlah organisasi pemuda Jumlah organisasi olahraga Jumlah kegiatan kepemudaan Jumlah kegiatan olahraga Gelanggang/balai remaja (selain milik swasta) Lapangan olahraga


SKPD/ ORGANISASI

2008

2009

2010

2011

2012

467/536 (87,13%) -

473/541 (87,43%) -

478/548 (87,23%) -

483/553 (87,34%) -

488/560 (87,14%) -

DINKOP & UMKM

6.075/54.582 (11,13%)

7.593/54.582 13,91%

9.111/54.582 (16,69%)

10.630/54.58 2 (19,47%)

12.148/54.58 2 (22,25%)

DINKOP & UMKM DINKOP & UMKM

138

160

147

-

-

2.266.289.750.0 55

1.145.481.636.317

966.065.372.477, 38

287,79

268,34

263,58

-

-

KPM

325%

-49%

-16%

-

-

KPM

5

8

8

10

10

DISPARSENIBUD

3

3

5

5

5

DISPARSENIBUD

-

-

-

-

-

DISPARSENIBUD

57

57

57

-

57

50

50

50

-

50

80

85

90

95

80

70

78

80

90

70

1

1

1

1

1

120

120

130

130

120

DINKOP & UMKM

KPM KPM

DISDIKPORA DISDIKPORA DISDIKPORA DISDIKPORA DISDIKPORA DISDIKPORA


BAB II- 45

No 2.1.18

2.1.19

Aspek/Fokus/Bidang Capaian Kinerja Urusan/Indikator Kinerja 2008 2009 2010 2011 2012 Pembangunan Daerah kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP Kegiatan pembinaan 1 politik daerah Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi keuangan Umum, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Rasio jumlah Polisi 2,24 1,89 1,65 1,59 Pamong Praja per 10.000 penduduk Jumlah Linmas per 5 5 5 5 Jumlah 10.000 Penduduk Rasio Pos Siskamling per 17 21 29 34 jumlah desa/kelurahan Pertumbuhan ekonomi 5,69 5,90 5,72 5,94 Kemiskinan 2005 (71.094) 2006 (77.960) 2007 (70.091) 2008 (84.193) 2009 (77.970) Sistem informasi Pelayanan Perijinan dan adiministrasi pemerintah Penegakan Perda 100% 100% 100% 100% Cakupan patroli petugas 720 725 738 95 Satpol PP Tingkat penyelesaian 4 7 10 pelanggaran K3 (ketertiban, ketenteraman, keindahan) di Kabupaten Petugas Perlindungan 2.357 2.285 2.325 2.259 Masyarakat (Linmas) di Kabupaten Cakupan pelayanan 2 3 2 1 bencana kebakaran kabupaten Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) Cakupan sarana prasarana

-

-


-

-

BAB II- 46

-

SKPD/ ORGANISASI

Standar

KESBANGPOLLINMAS

KESBANGPOLLINMAS

SATPOL PP

KESBANGPOLLINMAS KESBANGPOLLINMAS BPS BPS -

SATPOL PP SATPOL PP SATPOL PP

KESBANGPOLLINMAS

KESBANGPOLLINMAS

-

-

No

2.1.20

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah perkantoran pemerintahan desa yang baik Sistim Informasi Manajemen Pemda Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat Ketahanan Pangan


2009

2010

2011

2012

7

10

12

12

14

-

ada

-

-

-

-

Perwali No. 20-c Tahun 2009

Sk Walikota No. 410/21-D/I/2010 SK Walikota No. 501/31-F/I/2010

-

-

-

-

SK Walikota tentang DMP TA 2011 SK Walikota tentang Lokasi bantuan PDRP tahun 2011 -

-

-

-

-

-

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

6 100% 100% 100% 100%

10 100% 100% 100% 100%

10 100% 100% 100% 100%

10 100% 100% 100% 100%

10 100% 100% 100% 100%

100%

100%

100%

100%

100%

ada

ada

ada

ada

ada

Regulasi ketahanan pangan

2.1.21

Ketersediaan pangan utama Pemberdayaan Masyarakat Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK Jumlah LSM LPM Berprestasi PKK aktif Posyandu aktif Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat Pemeliharaan Pasca Program pemberdayaan masyarakat Statistik Buku ”kabupaten/kota


BAB II- 47

SKPD/ ORGANISASI

Standar

--

-

-

KANTOR KETAHANAN PANGAN

-

KESBANGPOLLINMAS

BPS

No

2.1.22

2.1.23

2.1.24

2.2 2.2.1

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah dalam angka” Buku ”PDRB kabupaten/kota” Kearsipan Pengelolaan arsip secara baku Peningkatan SDM pengelola kearsipan Komunikasi dan Informatika Jumlah jaringan komunikasi Rasio wartel/warnet terhadap penduduk Jumlah surat kabar nasional/lokal Jumlah penyiaran radio/TV lokal Web site milik pemerintah daerah Pameran/expo Perpustakaan Jumlah perpustakaan Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah Pelayanan Urusan Pilihan Pertanian Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap


2009

2010

2011

2012

ada

ada

ada

ada

ada

96 SKPD

96 SKPD

96 SKPD

96 SKPD

140 SKPD

46 org

17 org

14 org

96 org

144 org

1

1

1

1

1

0,4

0,3

0,25

0,20

0,15

11

11

12

12

12

17

17

18

19

19

ada

ada

ada

ada

ada

2

3

3

3

3

1 38.110

1 41.110

1 50.922

1 60.000

1 65.000

33.151

37.780

36.281

40.000

50.000

49,42

50,98

49,31

48,94

49,01

0,06

0,06

-

-

-

0,04%

0,04%

0,04%

0,04%

0,04%


BAB II- 48

Standar

SKPD/ ORGANISASI

KANTOR ARPUSDA

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KANTOR ARPUSDA

DINAS PERTANIAN

No

2.2.2

2.2.3

2.2.4

3 3.1 3.1.1

Aspek/Fokus/Bidang Capaian Kinerja Urusan/Indikator Kinerja 2008 2009 2010 2011 2012 Pembangunan Daerah PDRB Kontribusi sektor 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB Kontribusi Produksi 0,02% 0,02% 0,02% 0,02% 0,02% kelompok petani terhadap PDRB Cakupan bina kelompok 17,3 22,6 22,6 9,43 petani Pariwisata Kunjungan wisata Kontribusi sektor 0,10% 0,11% pariwisata (hiburan & rekreasi) terhadap PDRB Perdagangan Kontribusi sektor 25,12% 22,63% Perdagangan terhadap PDRB Ekspor Bersih 44.768.288,7 42.790.794,69 50.237.526,31 Perdagangan US $ US$ US$ Cakupan bina kelompok 0 0 0 pedagang/usaha informal Perindustrian Kontribusi sektor Industri 23,27% 21,98% terhadap PDRB Kontribusi industri rumah 3,52% 3,45% tangga terhadap PDRB sektor Industri Pertumbuhan Industri 4% 4,5% Cakupan bina kelompok 2% 2,4% pengrajin DAYA SAING DAERAH Fokus Kemampuan Ekonomi Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita Pengeluaran konsumsi non pangan per kapita


BAB II- 49

Standar

SKPD/ ORGANISASI

DISPARSENIBUD

DISPERINDAG DISPERINDAG

DISPERINDAG

BPS

No

3.2 3.2.1

3.2.2

3.2.3

3.2.4

Aspek/Fokus/Bidang Capaian Kinerja Urusan/Indikator Kinerja 2008 2009 2010 2011 2012 Pembangunan Daerah Produktivitas total daerah (total PDRB/Jumlah Tenaga kerja) Pertanian Nilai Tukar Petani Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur Perhubungan Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan Jumlah orang/barang 30.539.315 27.563.172 25.387.299 25.387.299 25.387.299 yang terangkut angkutan umum Jumlah orang/barang 23.483.315 20.507.172 18.331.299 18.331.299 18.331.299 melalui dermaga/bandara/ terminal per tahun Penataan ruang Ketaatan terhadap RTRW Luas wilayah produktif Luas wilayah industri Luas wilayah kebanjiran Luas wilayah kekeringan 2 2 2 2 Luas wilayah perkotaan 44,04 km 44,04 km 44,04 km 44,04 km 44,04 km2 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Jenis dan jumlah bank 154 158 163 163 dan cabang Jenis dan jumlah perusahaan asuransi dan cabang Jenis, kelas, dan jumlah restoran 100 100 100 100 100 Masing masing Masing masing Masing masing Masing Masing Jenis, kelas, dan jumlah untuk kelas A, B untuk kelas A, B untuk kelas A, B masing untuk masing untuk penginapan/ hotel dan C (10,40,50) dan C (15,40,45) dan C (15,40,45) kelas A, B dan kelas A, B dan C (20,35,45) C (20,35,45) Lingkungan Hidup


BAB II- 50

SKPD/ ORGANISASI

Standar

DPU DISHUB

DTRK

BI

DISPARSENIBUD

No

3.2.5

3.3 3.3.1

3.4 3.4.1

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Persentase Rumah Tangga (RT) yang menggunakan air bersih Komunikas dan Informatika Rasio ketersediaan daya listrik Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon Fokus Iklim Berinvestasi Otonomi Daerah, Pemerintahan Angka kriminalitas Jumlah demo Lama proses perijinan Jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah Jumlah Perda yang mendukung iklim usaha Persentase desa berstatus swasembada terhadap total desa Fokus Sumber Daya Manusia Ketenagakerjaan Rasio lulusan S1/S2/S3 Rasio ketergantungan


2009

2010

2011

2012

43,07%

42,96%

42,89%

43,28%

44,88%

-

-

-

-

-

-

-

139.740 (96,61%)

141.058 (95,00)

-

80%

80%

85%

85%

85%

PDAM

PLN APJ SURAKARTA -

DISKOMINFO

Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian 8 10 12 5 138 186 15 6 pajak, 1 6 pajak, 1 retribusi 6 pajak, 1 9 pajak, 1 9 pajak, 1 retribusi retribusi retribusi retribusi 4

4

4

0

0

0

7,6 50,33

8,33 36,59

KESBANGPOLNINMAS KPPT DPPKA

DPPKA 0

8,90 24,69

Sumber : Hasil Analisis, diolah dari berbagai sumber SKPD, 2011.


SKPD/ ORGANISASI

Standar

BAB II- 51

0

-

-

-

DISPENDUKCAPIL

B. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJM Daerah Dari tabel II.43 belum semua indikator kinerja Pemerintah Daerah berdasar Permendagri nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dapat disajikan lengkap. Kondisi ini membawa konsekuensi, perlunya tahun perencanaan tahun 2012 meningkatkan kapasitas SKPD pada umumnya dan Bappeda pada khususnya dalam hal ketertiban monitoring dan evaluasi kegiatan yang lebih fokus pada indikator kinerja. Detail evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD terlampir dalam Lampiran Evaluasi kinerja Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun 2011.


BAB II- 52

Evaluasi kinerja Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun 2011 Indikator

Kode

1

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Kinerja Program Daerah Dan (outcome)/ Kegiatan Program/Kegiatan (output) 2

1 1 1

01 01

WAJIB Pendidikan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 01 Pembangunan Gedung Sekolah

16

1

01

16

1

01

16

41 Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah

1

01

16

63 Penyediaan BOS Jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTs serta presantren salawiyah dan satuan pendidikan non islam setara SD dan SMP

1

01

16

69 Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan penerapan Menejemen Berbasis Sekolah (MBS) di satuan Pendidikan Dasar

3

Rehabilitasi dan revitalisasi gedung sekolah/ruang kelas yang rusak Rehabilitasi dan revitalisasi gedung sekolah/ruang kelas yang rusak Pencetakan kartu DPMKS

Meningkatkan mutu dan penyediaan sarana KBM yang berkualitas (Lomba Gugus )

Target capaian kinerja RPJMD

(RPJMD 2010 - 2015)

2015 4

Target dan realisasi kinerja program dan keluaran Realisasi target kegiatan tahun 2010 kinerja hasil program dan keluaran Realisasi RKPD Tingkat Target RKPD tahun kegiatan s/d tahun Realisasi (%) dengan tahun

Target program /kegiatan

RKPD tahun

Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun Tingkat SKPD Realisasi capaian capaian PENANGGUNG program dan realisasi JAWAB kegiatan s/d tahun target s/d tahun 2012 2011 (%) 10=(5+7+9)* 11* 12

2009 5

2010 6

2010 7

8=(7/6)

2011 9

6 sekolah

3

2

2

100%

1

6

100,00%

Dinas Dikpora

260 sekolah (5 kec)

140

90

40

44%

50

230

88,46%

Dinas Dikpora

0

17784

17784

100%

76000

93784

24,68%

KPPT

36

36

36

100%

36

36

100%

380000 kartu

36 Gugus (5 Kec)

II - 53

Dinas Dikpora

1

2 73 Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai iformasi pendidikan

3 Pemutakhiran data wajar dikdas Sembilan tahun dan pendataan BOS Tuntasnya Wajar Dikdas Kota Surakarta pendataan Anak Usia Sekolah yang tidak bersekolah dan terlaksananya kegiatan BOS

79 Penyelenggaraan Ujian sekolah

Terselenggarannya kegiatan UAS dengan hasil yang memuaskan

1

01

16

1

01

16

1

01

17

1

01

17

01 Pembangunan gedung Pembangunan gedung sekolah Sekolah

1

01

17

64 Pembinaan Meningkatkan kualitas kelembagaan dan Sumber Daya Manusia manajemen sekolah (guru) dengan penerapan Menejemen Berbasis Sekolah (MBS)

1

01

18

1

01

18

1

01

18

1

01

18

1

01

18

4 390 sekolah

5 390

6 390

7 390

8=(7/6) 100%

9 390

10=(5+7+9)* 390

11* 100%

12 Dinas Dikpora

35,871

36,327

36,593

100,73%

36,593

40,252

90,91%

Dinas Dikpora

100

0

0%

100

100

100%

Dinas Dikpora

820

1500

1500

100%

1500

1500

100%

Dinas Dikpora

orang

123

200

200

100%

150

150

100%

Dinas Dikpora

3500 orang

3142

1000

1000

100%

750

750

100%

Dinas Dikpora

kegiatan

0

2

2

100%

2

2

100%

Dinas Dikpora

kelurahan

0

4

4

100%

5

5

100%

Dinas Dikpora

51 kelurahan

51

51

51

100%

51

51

100%

Dinas Dikpora

siswa

Program Pendidikan Menengah 100 % Pembanguna n gedung sekolah 2460 Guru

Program Pendidikan Non Formal 01 Pemberdayaan tenaga pendidik Meningkatnya non formal pengetahuan Tutor kejar Paket , PAUD Terlaksanaya UNPK Kejar Paket B dan Paket C 04 Pengembangan pendidikan Tuntas keaksaraan dan lestarinya buta aksara di Kota Surakarta 05 Pengembangan pendidikan Terselenggaranya kecakapan hidup keiatan desa vokasi 12 Publikasi dan sosialisasiPeningkatan pendidikan non kualitas formal kelembagaan dan mitra dikmas pendidikan non formal

II - 54

1 1

01

20

1

01

20

1

01

20

1

01

20

1

01

20

1

01

20

1

01

20

1

01

22

1

01

22

1

01

22

2 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

3

6

7

8=(7/6)

9

10=(5+7+9)*

11*

3.078 guru

3.078 guru

100

3.078 guru

3.100 guru

100%

Dinas Dikpora

36 orang

36 orang

100

40 orang

40 orang

100%

Dinas Dikpora

155 guru

37 Guru

47 Guru

78,72

47 Guru

57 Guru

82,46

Dinas Dikpora

Kepsek

133

25 guru

20 Guru

125,00

20 Guru

20 Guru

100%

Dinas Dikpora

guru

100

25

20

80%

20

20

Terpenuhinya data guru dan administrasi guru

guru

0

11018

11018

100%

12120

12120

100%

Dinas Dikpora

Bantuan kesejahteraan guru bantu, GTT/GTY dan GTY/PTY Terpenuhinya kebutuhan administrasi penyaluran dana sertifikasi dan non

guru

0

2817

32568

1156%

32568

32568

100%

Dinas Dikpora

guru

0

6846

6846

100%

6846

6846

100%

Dinas Dikpora

keg

0

2

2

100%

2

2

100%

Dinas Dikpora

2

2

100%

2

2

100%

Dinas Dikpora

Pelatihan guru Mapelyan di UN kan (SMP, SMA dan SMK) (Bangub) Terbentuknya kepala sekolah yang profesional Meningkatkan kemampuan pendidikan guru sesuai dengan kualifikasi yamg disyaratkan S1/D4 08 Pengembangan mutu 113 KS dapat di ME dan kualitas program kinerjanya

4

5

02 Pelaksanaan uji kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan 03 Pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar 07 Pendidikan lanjutan bagi endidik untuk memenuhi stsndar kualifikasi

Pengembangan sistem pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan 10 Pengembagan sistem penghargaan dan perlindungan profesi pendidik 12 Monitoring, evaluasi dan pelaporan

12

Program Menejemen Pelayanan Pendidikan

07 Penerapan sistem dan Penyusunan statistik informasi menejemen dan profil pendidikan pendidikan Kota Surakarta, Kelembagaan alat operasional Lab Komputer dan ICT Dinas Dikpora dan 09 Monitoring,evaluasi Kegiatan monitoring dan pelaporan evaluasi di lingkungan Dinas Dikpora/Penyaluran Bantuan Sekolah

keg

II - 55

1

2 3 Kesehatan Program Peningkatan Meningkatkan Disiplin Aparatur Disiplin Pegawai Kesehatan

1 1

02 02

03

1

02

03

1

02

15

1

02

15

01 Pengadaan obat dan Ketersediaan obat & perbekalan kesehatan perbekalan kesehatan di UPTD (%)

1

02

16

1

02

16

Program Upaya Kesehatan Masyarakat 02 Pemeliharaan dan Pencetakan kartu Pemulihan Kesehatan PKMS

1

02

16

01 Penyediaan/Kartu mesin Absensi

4

5

6

7

8=(7/6)

9

10=(5+7+9)*

11*

100 %

0

100

90,2

90,2%

0

90,2

90,20%

100 %

100%

100%

100%

100,00%

100,00%

100,00%

100%

12

RSUD

Program Obat & Perbekalan Kesehatan

09 Peningkatan Kesehatan Masyarakat

1

02

16

12 Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan

1

02

16

12 Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan

1

02

17

Program Pengawasan Obat dan Makanan

1

02

17

02 Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya

1.000.000 kartu

Cakupan pelayanan rawat jalan (%)

100 %

Cakupan pelayanan rawat inap (%) Cakupan pelayanan kesehatan remaja (%)

98.000

200.000

Cakupan industri kecil obat tradisional yg memenuhi CPOTB (%)

54%

200.000,00

405.889,00

40,59%

KPPT

18

20

32,26

161,30%

18,8

18,8

18,80%

Dinas Kesehatan

1%

32. 79

15

0,307

2,05%

0,42

0,42

42,00%

Dinas Kesehatan

70 %

48. 3

70

32

45,71%

54

54

77,14%

Dinas Kesehatan

100 %

77,43

100

83,51

83,5%

80

85,00%

RSUD

545.708.000

Cakupan distributor makan minum memenuhi syarat/aman (%)

107.889

Dinas Kesehatan

589.090.000

455.735.606

70 %

70

60

80

133,33%

62

62

88,57%

Dinas Kesehatan

100 %

100

100

100

100,00%

85

85

85,00%

Dinas Kesehatan

II - 56

1 1

02

19

1

02

19

1

02

19

2 3 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 01 Pengembangan media Cakupan rumah promosi dan informasi tangga sehat utama sadar hidup sehat dan paripurna (%) 02 Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat

5

6

7

8=(7/6)

9

10=(5+7+9)*

11*

12

75 %

92. 3

65

94,83

145,89%

67,5

67,5

90,00%

Dinas Kesehatan

Cakupan posyandu dengan strata mandiri (%)

55 %

51. 07

50

98,33

196,66%

51,07

51,07

92,85%

Dinas Kesehatan

Cakupan sekolah dasar dengan PHBS tatanan sehat utama dan paripurna (%)

100 %

83

100

89,78

89,78%

92

92

92,00%

Dinas Kesehatan

Cakupan SLTP dengan PHBS tatanan sehat utama dan paripurna (%)

40 %

78

50

84,33

168,66%

15

15

37,50%

Dinas Kesehatan

Cakupan SLTA dengan PHBS tatanan sehat utama dan paripurna (%)

35 %

55. 60

40

71,03

177,58%

10

10

28,57%

Dinas Kesehatan

Cakupan dokter kecil terlatih (%)

14 %

3. 43

15

9,3

62,00%

7,62

7,62

54,43%

Dinas Kesehatan

20 %

0,43

< 0.50

7,1

-1220

0,04

0,04

50,00%

Dinas Kesehatan

Cakupan balita mendapatkan Vitamin A dosis tinggi 2x/thn (%)

100 %

100

95

99,9

105,16%

100

100

100,00%

Dinas Kesehatan

Cakupan bayi (6-11) bulan mendapatkan kapsul vitamin A dosis tinggi (%)

100 %

100

95

99,8

105,05%

100

100

100,00%

Dinas Kesehatan

1

02

20

1

02

20

01 Pemberian tambahan Prevalensi gizi buruk makanan dan vitamin balita (%)

1

02

20

03 Penanggulanagan Kurang Energi protein (KEP), anemia gizi besi, Gangguasn akibat Kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A dan Kekurangan zat gizi mikro lainnya

4

Program Perbaikan Gizi Masyarakat

II - 57

1

2

1

02

20

1

02

21

1

02

21

3 Cakupan ibu nifas mendapatkan kapsul vitamin A dosis tinggi (%) Cakupan Ibu hamil mendapatkan tablet Fe 90 tablet (%) Cakupan masyarakat mengkonsumsi yodium cukup (%)

4 100 %

5 90. 50

6 85

7 97

8=(7/6) 114,12%

9 92

10=(5+7+9)* 92

11* 92,00%

12 Dinas Kesehatan

100 %

90. 10

90

93,14

103,49%

92

92

92,00%

Dinas Kesehatan

97 %

94,97

95

96,76

101,85%

95

95

97,94%

Dinas Kesehatan

01 Pengkajian pengembangan lingkungan sehat

Cakupan keluarga dengan kepemilikan jamban (%)

90 %

85. 65

88

82

93,18%

90

90

100,00%

Dinas Kesehatan

90 %

96. 15

80

86

107,50%

87

87

96,67%

Dinas Kesehatan

100 %

70. 74

80

95,4

119,25%

85

85

85,00%

Dinas Kesehatan

04 Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi Program pengembangan lingkungan sehat

1

02

21

02 Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat

Cakupan keluarga dengan kepemilikan SPAL (%) Cakupan keluarga dengan akses air bersih (%)

1

02

21

03 Sosialisasi pengembangan lingkungan sehat

Cakupan keluarga dengan rumah sehat (%)

75 %

93. 70

90

69

76,67%

71

71

94,67%

Dinas Kesehatan

Cakupan rumah dengan angka bebas jentik > 95% Cakupan TTU memenuhi syarat (%)

95 %

91. 71

96

92,5

96,35%

95

95

100,00%

Dinas Kesehatan

80 %

84. 04

80

93

116,25%

80

80

100,00%

Dinas Kesehatan

TPM memenuhi syarat (%)

90 %

49. 78

90

88

97,78%

86

86

95,56%

Dinas Kesehatan

Cakupan air bersih memenuhi syarat bakteriologi (%) Jamban memenuhi syarat (%)

80 %

49. 78

80

48

60,00%

80

80

100,00%

Dinas Kesehatan

85 %

85. 65

85

83

97,65%

85

85

100,00%

Dinas Kesehatan

II - 58

1 1

02

21

1

02

21

1

02

22

1

02

22

1

02

22

1

02

22

1

02

22

2 Program pengembangan lingkungan sehat

5

6

7

8=(7/6)

9

10=(5+7+9)*

11*

12

90 %

84. 4

90

88

97,78%

86

86

95,56%

Dinas Kesehatan

01 Penyemprotan/foging Angka kesakitan sarang nyamuk demam berdarah per 10.000 Angka kematian karena penyakit demam berdarah (%)

4

13,20

4

10,19

-55

10

10

-50,00%

Dinas Kesehatan

1

1,02

1

1,6

40

1

1

100,00%

Dinas Kesehatan

05 Pelayanan Penemuan penderita pencegahan dan TB paru BTA + (%) penanggulangan penyakit menular 08 Peningkatan imunisasi Angka kesembuhan penyakit TB paru (%)

90 %

75. 4

80

74,1

92,63%

80

80

88,89%

Dinas Kesehatan

98 %

98

99

100

101,01%

98

98

100,00%

Dinas Kesehatan

Cakupan Kelurahan mencapai UCI (%)

100 %

100

100

100

100,00%

100

100

100,00%

Dinas Kesehatan

Cakupan Kelurahan KLB ditangani 24 jam (%)

100 %

100

100

100

100,00%

100

100

100,00%

Dinas Kesehatan

100 %

0

0

0

35.800.000.000

100

100,00%

RSUD

100

98,89

98,9%

750.000.000

100

100,00%

RSUD

750.000.000 100

741.675.940 51,07

51,1%

3.160.000.000

100

100,00%

RSUD

60.000.000

30.644.400

03 Sosialisasi pengembangan lingkungan sehat

3

Cakupan TPM memenuhi syarat CPMB (%)

4

Program Pecegahan dan Penanggulangan penyakit menular

10 Peningkatan KIE pencegahan dan pemberantasan penyakit

1

02

26

Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana Rumah Sakit/RS.Jiwa/RS.Par u/RS.Mata

Meningkatnya cakupan dan rujukan bagi pelayanan kesehatan masyarakat

1

02

26

01 Pembangunan Rumah Sakit

1

02

26

19 Kegiatan pengadaan Obat-obatan

Meningkatnya pelayanan kesehatan terhadap pasien

100 %

1

1

02

26

23 Pengadaan bahanTercukupinya asupan bahan logistik Rumah gizi pasien Sakit

100 %

1

II - 59

-

1 1

02

28

1

02

28

1

02

29

1

02

29

2 3 Program kemitraan Optimalnya peningkatan pelayanan Askes PNS pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit

4

5

6

7

8=(7/6)

100 %

1

100

76,29

76,3%

100 %

100

100

100

100,00%

Cakupan kunjungan neonatus (KN2) (%)

100 %

91. 8

97,8

97,8

Cakupan deteksi tumbuh kembang balita dan anak pra sekolah (%)

100 %

27. 8

92,5

01 Peningkatan Cakupan pelayanan Pelayanan Kesehatan kesehatan pra usila Lansia dan lanjut usia (%)

60 %

11. 23

01 Kegiatan kemitraan Askes

9

10=(5+7+9)*

11*

100

100,00%

RSUD

100

100

100,00%

Dinas Kesehatan

100,00%

98

98

98,00%

Dinas Kesehatan

75,8

81,95%

80

80

80,00%

Dinas Kesehatan

60

44

73,33%

40

40

66,67%

Dinas Kesehatan

168.750.000

12

Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita

04 Pelatihan dan Cakupan penanganan pendidikan perawatan BBLR (%) anak balita

1

02

30

Program Pelayanan Kesehatan Lansia

1

02

30

1

02

32

Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak

1

02

32

Angka kematian ibu per 100.000

50

157

37

91.36

-46,92

131,00

91,36

17,28%

Dinas Kesehatan

1

02

32

01 Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu 02 Perawatan secara berkala terhadap ibu hamil kurang mampu

Angka kematian Bayi per 1.000

4

8,60

8

6.7

116,25

5,20

5,20

70,00%

Dinas Kesehatan

1

02

32

03 Pertolongan persalinan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu

Angka kematian Balita per 1.000

0,15

0,20

0,5

0,68

76,36

0,18

0,18

-20,00%

Dinas Kesehatan

II - 60

1

2

3 Cakupan pemeriksaan kesehatan bagi ibu hamil (%)

4 100 %

5 96. 20

6 95

7 96,4

8=(7/6) 101,47%

9 98

10=(5+7+9)* 98

11* 98,00%

12 Dinas Kesehatan

Cakupan pertolongan persalinan oleh nakes (%)

100 %

100

97,9

100

102,15%

100

100

100,00%

Dinas Kesehatan

Penanganan ibu hamil risti (%)

100 %

100

100

100

100,00%

100

100

100,00%

Dinas Kesehatan

9.000 titik

0

9000

0

0%

9000

9000

100,00%

DKP

2.400 titik

0

2400

0

0%

2400

2400

100,00%

DKP

5 th

1

4

1

25%

3

5

100,00%

DKP

10 titik

0

10

0

0%

10

10

100,00%

DKP

8 titik

0

8

0

0%

8

8

100,00%

DKP

Rehabilitasi PJU

45 titik

0

45

0

0%

45

45

100,00%

DKP

Pemasangan PJU Baru

40 titik

0

40

0

0%

40

40

100,00%

DKP

Sosialisasi PJU

51 kel

0

51

0

0%

51

51

100,00%

DKP

Keterangan : lisasi menunjukkan semakin rendahnya pencapaian kinerja tusan Kepala Lembaga Administrasi Negara maka kami menggunakan rumus sebagai berikut : {Rencana-(Realisasi-Rencana x 100%)} Rencana 1 1

03 03

18

1

03

18

Pekerjaan Umum Program Rehabilitasi/ Meningkatnya Pemeliharaan Jalan Keamanan dan dan Jembatan Keindahan Kota 01 Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan

Peningkatan Efisiensi PJU dengan Meterisasi bekerjasama Pihak Penggantian Lampu Hemat Energy Pengadaan Barang Kelengkapan PJU Perbaikan lampu Hightmask Pemindahan Tiang PJU

II - 61

1 1

03

29

1

03

29

1

03

30

1

03

30

1

03

30

1 1

04 04

18

1

04

18

1

04

20

1 1

05 05

15

1

05

15

1

05

16

1

05

16

2 3 Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh 01 Perencanaan Terselenggaranya pengembangan pemeliharaan pasar, infrastruktur peremajaan instalasi listrik di 43 pasar Program Pembangunan Infrastruktur perdesaan 04 Pembangunan Pasar perdesaan 07 Rehabilitasi/pemeliha raan pasar perdesaan

4

5

6

7

8=(7/6)

9

10=(5+7+9)*

11*

12

43 pasar

43

43

43

100,00%

43

43

100,00%

DPP

11 pasar

10

2

2

100,00%

4

16

54,55%

DPP

43 pasar

12

43

12

27,91%

43

43

100,00%

DPP

0

1

1

100,00%

0

1

100,00%

DTRK

100

100

100

100

100

100

100,00%

Dinsosnakertran s

Terciptanya kondisi bangunan pasar yang baik Terbangunnya 11 pasar Terlaksananya pemeliharaan 43 bangunan pasar

Perumahan Program Perbaikan Perumahan akibat bencana alam 1 Kegiatan Fasilitasi dan Stimulasi Rehabilitasi rumah akibat bencana alam

Tersedianya perlengkapan penyelenggaraan APMCHUD

Program pengelolaan Terwujudnya areal pemakaman kebersihan dan keamanan area pemakaman.

1 paket pekerjaan

100 %

Penataan Ruang Program Perencanaan Tata Ruang 05 Penyusunan Rencana Tersusunnya Detail Tata Ruang Dokumen RDTRK per Kawasan BWK (Bagian Wilayah Kota) Program Sarana kreasi seni Pemanfaatan Ruang masyarakat

6 Penyusunan RDTRK BWK 6 Kota Surakarta

4

0

0

0%

1

5

83,33%

BAPPEDA

4 Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Peran serta masyarakat dalam Pemanfaatan ruang

1 paket pekerjaan

0

1

1

100%

0

1

100,00%

DTRK

DED dan Fisik Plaza Gerbang Sriwedari

II - 62

1 1

05

17

1

05

17

1

05

18

1

05

18

1 1

06 06

15

1

06

1

2 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 9 Kegiatan Koordinasi Teknis Perijinan

3

Ret. Penggantian biaya cetak peta dan IMB

4

5

23.259.823.400 Rupiah

19.020.001.703

6

4.625.000.000

7

5.392.947.200

8=(7/6)

116,60%

9

8.000.000.000

10=(5+7+9)*

32.412.948.903

11*

12

139,35%

DTRK

Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hujau

5 Kegiatan Penataan DED Pembangunan Ruang Terbuka Hijau Landasan Patung Mayor Achmadi Perencanaan Pembangunan Program Pengembangan data/informasi

1 paket pekerjaan

0

1

1

100%

0

1

100,00%

DTRK

15

01 Pengumpulan, Tersusunnya Buku updating, dan analisis PDRB per tahun data informasi capaian target kinerja program dan kegiatan

5 Dokumen

1

1

1

100%

1

3

60,00%

BAPPEDA

06

15

02 Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan

Validasi data masyarakat miskin Kota Surakarta tahun 2010, Pengolahan data masyarakat miskin Kota Surakarta Tahun 2010, Analisa Data Masyarakat Miskin Kota Surakarta tahun 2010

5 database dan updating data kemiskinan per tahun

1

1

1

100%

1

3

60,00%

BAPPEDA

1

06

15

05 Penyusunan Profil Daerah

Terpenuhinya Data dan Informasi yang up to date untuk mendukung Perencanaan Pembangunan

5 Buku Sistem Informasi Profil Daerah (SIPD)

1

1

1

100,00%

1

3

60,00%

BAPPEDA

1

06

16

Program Kerjasama Pembangunan

II - 63

1

2 01 Koordinasi Wilayah Perbatasan

3 Jumlah rekomendasi hasil rakor Kerjasama penyusunan potensi wilayah perbatasan

16

03 Fasilitasi kerjasama dengan dunia usaha/lembaga

Jumlah MoU Kerjasama dengan pihak swasta/lembaga

06

16

03 Fasilitasi kerjasama dengan dunia usaha/lembaga

Terselenggaranya temu klaster/temu bisnis/temu Fedep Regional, Workshop/Seminar PEL

1

06

16

04 Koordinasi dalam Jumlah rekomendasi pemecahan masalah- hasil rakor kerjasama masalah daerah pemecahan masalahmasalah daerah

1

06

16

05 Monitoring, Evaluasi dan Laporan

1

06

16

1

06

18

1

06

18

1

06

16

1

06

1

Jumlah dokumen Inventarisasi Kerjasama 06 Kegiatan Koordinasi Terkoordinasinya Pelaksanaan pengelolaan DBHCHT, Penggunaan DBHCHT Monitoring, Evaluasi dan penyusunanlaporan dan berjalannya keseketariatan DBHCHT

4

5 1

6 1

7 1

8=(7/6) 100%

9 0

10=(5+7+9)* 2

11* 40,00%

12 Bagian Kerjasama

1

0

0

100%

4

5

25,00%

Bagian Kerjasama

1

1

1

100%

1

3

60,00%

BAPPEDA

10 dokumen

1

1

1

100%

2

4

40,00%

Bagian Kerjasama

5 dokumen

1

0

0

0%

0

1

20,00%

Bagian Kerjasama

0

20

19,6

98,00%

20

39,6

39,60%

Bagian Adm Perekonomian

1

1

1

100%

1

3

60,00%

BAPPEDA

5 rekomendasi

20 dokumen

5 kegiatan temu klaster/temu bisnis/temu FEDEP regional, workshop/Se minar per tahun

100 %

Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh 03 Penyusunan perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh

Sayembara Pengembangan koridor Jl. Jend. Sudirman - RE Martadinata

5 kegiatan

II - 64

1 1

06

21

1

06

21

1

06

21

2 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 01 Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik 09 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD

3

4

5

6

7

8=(7/6)

9

10=(5+7+9)*

11*

1

1

1

100%

1

3

60,00%

BAPPEDA

100 %

100

100

95,5

95,50%

100

295,50

295,50%

Kec. Banjarsari

100 %

99,1

100

99

99,00%

100

100,00

100,00%

Kec.Laweyan

Pendampingan Proposal DPK, pelatihan Tim Monev DPK, Asistensi Tim Monev DPK Penyelenggaraan Musrenbangcam untuk terpadunya perencanaan RKPD dan aspirasi masyarakat Tersusunnya program pembangunan

5 kegiatan verifikasi

12

1

06

21

03 Penyelenggaraan Musrenbang RPJMD

Tersedianya Dokumen RPJM Daerah Kota Surakarta Tahun 20102015

2 dokumen

1

1

1

100%

0

2

100,00%

BAPPEDA

1

06

21

08 Penyusunan rancangan RKPD

Tersedianya Dokumen RKPD Kota Surakarta per tahun anggaran sebagai wujud Terintegrasinya rencana program/kegiatan pembangunan secara efektif dan efisien

5 Dokumen

1

1

1

100%

1

3

60,00%

BAPPEDA

1

06

21

1

06

21

0

1 LPPD dan 1LPPD AMJ

1 LPPD dan 1LPPD AMJ

100%

1 LPPD

1 LPPD

100,00%

Bagian Pemerintahan Umum

1

06

21

Program Perencanaan Diketahuinya Pembangunan penyelenggaraan Daerah pemerintahan daerah

11 Koordinasi Tersusunnya LPPD penyusunan laporan kinerja pemerintah Program Perencanaan Pembangunan Daerah

LPPD TA 2014 dan LPPD AMJ

II - 65

1

5 0

6 1

7 1

8=(7/6) 100%

9 1

10=(5+7+9)* 1

11* 100,00%

12 Bagian Pemerintahan Umum

100 %

98,97

100

100

0

100

100

100,00%

Kec. Pasar Kliwon

03 Kegiatan Terbangunnya gedung pembangunan gedung kantor untuk CCRoom kantor Program peningkatan disiplin aparatur

100 %

0

100

100

100

0%

100

100,00%

Dishub

02 Pengadaan pakaian Pengadaan pakaian dinas beserta seragam perlengkapannya Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

100 %

100

100

100

100

100

100

100,00%

Dishub

06

01 Kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ihktisar realisasi kinerja SKPD

100 %

100

100

100

100%

100

100

100,00%

Dishub

07

15

Program pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan

1

07

15

03 Kegiatan Koordinasi Terwujudnya kereta dalam pembangunan wisata prasarana dan fasilitas perhubungan

100 %

100

100

100

99,43 %

100

100

100,00%

Dishub

1

07

15

04 Kegiatan Sosialisasi kebijakan di bidang perhubungan

100 %

100

100

100

100%

100

100

100,00%

Dishub

1

06

21

1

06

21

1 1

07 07

02

1

07

03

1

07

03

1

07

03

1

07

06

1

07

1

2 13 Monitoring, evaluasi dan pelaporan

3 Pengukuran kinerja mandiri dalam rangka EKPPD

09 Perencanaan Penyelenggaraan Pembangunan Daerah Musrenbang RKPD

4 1 PKM

Perhubungan Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Tersusunnya laporan kinerja SKPD, evaluasi dan monitoring Dishub

(Bintek dasar LLAJ ) tersedianya SDM yang memenuhi kualitas, tersedianya buku/pamflet CD tertib lalu lintas

II - 66

1

1

07

2

15

1

07

16

1

07

16

1

07

17

1

07

17

1

07

17

3 Intensifikasi pendapatan parkir dari sektor parkir

4 100 %

5 100

6 100

7 100

8=(7/6) 100%

9 100

10=(5+7+9)* 100

11* 100,00%

12 Dishub (UPTD. Perparkiran)

(Penertiban kelengkapan bus di dalam dan diluar terminal serta pengelolaan pendapatan LBM (Loket Bus Malam)

100 %

100

100

100

100%

100

100

100,00%

Dishub (UPTD. Terminal)

07 Kegiatan Peningkatan Meingkatnya kinerja pengelolaan terminal petugas lalu lintas angkutan darat

100 %

100

100

100

100

0

100

100,00%

Dishub

Intensifikasi pendapatan parkir dari retribusi parkir Peningkatan pelayanan di bidang transportasi

100 %

100

100

100

100

100

100

100,00%

Dishub (UPTD. Perparkiran)

100% %

100

100

100

100

100

100

100,00%

Dishub

100 %

100

100

100

100

100

100

100,00%

Dishub

100 %

100

100

100

100

100

100

100,00%

Dishub

Program rehabiltasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ 01 Kegiatan rehabilitasi/ pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor

Terpeliharanya perlatan uji : solar,oli, kalibrasi,tera, dieselsmoke, genset,head light tester, pitlift, slide slip

Program peningkatan Penigkatan dan pelayanan angkutan perbaikan pelayanan di bidang transportasi 01 Kegiatan penyuluhan bagi sopir/juru mudi untuk peningkatan keselamatan penumpang 02 Kegiatan peningkatan disiplin masyarakat menggunakan angkutan

Peningkatan tata tertib lalu lintas dan angkutan jalan bagi awak kendaraan angkutan umum Tersedianya bus wisata

II - 67

1 1

07

17

1

07

17

1

07

17

1

07

17

1

07

17

2 05 Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya

3 (Pelaksanaan pengendalian, penertiban dan kelancaran serta pengawalan lalu lintas) meningkatkan kinerja petugas lalu lintas

4 100 %

5 100%

6 100%

7 100%

8=(7/6) 100%

9 100%

10=(5+7+9)* 100%

11* 100,00%

Peserta pembinaan penertiban parkir

100 %

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100,00%


06 Kegiatan penciptaan keamanan dan kenyamananpenumpa ng dilingkungan terminal 10 Kegiatan penciptaan pelayanan cepat, tepat, murah dan mudah

Operasi keamanan dan ketertiban di lingkungan terminal

100 %

100

100

100

100

100

100

100,00%

Dishub

(Pengendalian pengawasan dan pemeliharaan sub terminal dan pos TPR) kemudahan masyarakat dalam pengurusan perijinan dan terpeliharanya sub terminal dan POS TPR

100 %

100

100

100

100

100

100

100,00%

Dishub

11 Kegiatan pengumpulan dan analisis data base pelayanan jasa angkutan

Tersusunya DED infrastruktur BST

100 %

0

100

100

100

100

100

100,00%

Dishub

100 %

0

100

100

100

100

100

100,00%


100 %

100

100

100

100

100

100

100,00%

Dishub

Terwujudnya kajian keterjangkauan daya beli masyrakat terhadap tarif parkir 12 Kegiatan Pemeliharaan/pengad Pengembangan aan prasarana dan sarana dan prasarana sarana lalu lintas dan pelayanan jasa alat komunikasi) angkutan terpeliharanya /tersedianya sarana lalu lintas berupa APILL, rambu, traffic cone, alat komunikasi, repeater, flashing, ZoSS dan RPPJ

II - 68

12 Dishub

1

2 3 13 Kegiatan fasilitas ( Cat samping) perijinan di bidang pengelolaan tanda uji perhubungan kendaraan

4 100 %

5 100

6 100

7 100

8=(7/6) 100

9 100

10=(5+7+9)* 100

11* 100,00%

Dishub

17

14 Kegiatan sosialisasi penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan

Terkendalinya dan terjaganya pelaksanaan transportasi

100 %

100

100

100

100

100

100

100,00%

Dishub

07

17

0

100

0

0

0

0

100,00%

Dishub

07

18

Tersedianya transportasi untuk tamu VVIP Keselamatan dan terkendalinya lalu lintas

100 %

1

1

07

18

16 Kegiatan koordinasi dalam peningkatan pelayanan angkutan Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan 01 Kegiatan

100 %

30

50

50

100

90

90,00

90,00%

Dishub

1

07

19

1

07

19

Terwujudnya marka jalan

100 %

100

100

100

100

100

100

100,00%

Dishub

Pengecatan marka jalan

100 %

100

100

100

100

100

100

100,00%


0

100

10

10,00%

90

100

100,00%

DKP

unit unit unit unit

0 0 0 1

1 25 6 3

0 0 0 1

0,00% 0,00% 0,00% 33,33%

1 25 6 2

1 25 6 4

100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

DKP DKP DKP DKP

450 unit

0

450

33

7,33%

417

450

100,00%

DKP

100 %

100

100

100

100%

100

300

300,00%

Kec. Banjarsari

100 %

100

100

100

100%

100

100,00

100,00%

Kec.Laweyan

1

07

17

1

07

1

Terbangunnya pembangunan gedung terminal yang terminal memenuhi kebutuhan pelayanan terminal type A Program peningkatan Peningkatan dan pengamanan lalu pelayanan di bidang lintas transportasi

02 Kegiatan pengadaan marka jalan Kegiatan pengadaan marka jalan

1 1

08 08

02

1

08

02

12

Lingkungan Hidup Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 02 Pengadaan Kendaraan Pengadaan 100 unit Dinas/Operasional Becak sampah 1 unit Pick-Up, 25 unit Dump Truck, 6 unit Sepeda Motor, 4 unit Toilet Kontainer. 450 unit Tong Sampah

1

08

24

05 Penataan RTH

1

08

24

06 Pemeliharaan RTH

Pengadaan pagar hijau dan taman Penataan dan pemeliharaan taman kantor kecamatan

100 unit

1 25 6 4

II - 69

1

2 06 Pemeliharaan RTH

3 Perawatan dan pemeliharaan taman

1

08

24

1

08

15

1

08

15

01 Penyusunan Kebijakan Raperda Retribusi Manajemen Pelayanan Pengelolaan Sampah Persampahan/ Kebersihan

1

08

15

02 Penyediaan prasarana jumlah komposter dan sarana pengelolaan persampahan Tersedianya prasarana & sarana kebersihan pasar di 43 pasar 03 Penyusunan Kebijakan Terpenuhinya Kerjasama Kerjasama Pengelolaan Sampah Pengelolaan Sampah

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

4 100 %

5 0

6 0

7 0,00

8=(7/6) 0%

9 100

10=(5+7+9)* 100

11* 100,00%

12 Kec. Banjarsari

1

0

0

0%

0

1

100,00%

DKP

50

0

0

0%

0

50

2,00%

43

43

43

100,00%

43

43

100,00%

DPP

1 kegiatan

0

1

0

0%

1

1

100,00%

DKP

51 kelurahan

51

0

0

0%

0

51

100,00%

DKP

50

50

50

100%

50

150

60,00%

Badan Lingkungan Hidup

99,69

0

0

0

0

99,69

99,69%

Kec. Pasar Kliwon

25 jumlah kecamatan

5

0

0

0%

5

10

40,00%

12 kegiatan

1

0

0

0%

2

3

25,00%

0

0

0

0%

0%

0

0,00%

Badan Lingkungan Hidup Badan Lingkungan Hidup Badan Lingkungan Hidup

Meningkatnya kualitas kesehatan lingkungan 1 mp

2.500 komposter

43 pasar

1

08

15

1

08

15

10 Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan Persampahan

51 Kelurahan

1

08

15

11 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan

jumlah peserta pelatihan

250 orang

1

08

15

12 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan (Tim Prokasih)

100 %

1

08

16

1

08

16

01 Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura

1

08

16

1

08

16

03 Pemantauan Kualitas prosentase kasus Lingkungan diselesaikan 04 Pengawasan prosentase kegiatan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup


Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup jumlah kegiatan

100 %

II - 70

1

2 06 Pengelolaan B3 dan limbah B3 07 Pengkajian dampak lingkungan 09 Peningkatan peringkat kinerja perusahaan (proper) 10 Koordinasi pengelolaan Prokasih/Superkasih 12 Penyusunan kebijakan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup

3 jumlah bulan

16

14 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup

08

17

1

08

17

1

08

17

Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 01 Konservasi Sumber jumlah sumur resapan Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumbersumber Air 05 Pengendalian dampak jumlah kelurahan perubahan iklim

1

08

17

1

08

17

1

08

18

1

08

16

1

08

16

1

08

16

1

08

16

1

08

16

1

08

1

07 Peningkatan konservasi daerah tangkapan air dan sumber-sumber air 08 Pengendalian dan pengawasan pemanfaatan SDA

60 bulan

5 0

6 0

7 0

8=(7/6) 0%

9 12

10=(5+7+9)* 12

11* 20,00%

jumlah industri

16 industri

0

0

0

0%

4

4

25,00%

jumlah sungai

10 sungai

2

0

0

0%

0%

2

20,00%

jumlah peraturan

11 peraturan

4

0

0

0%

0%

4

36,36%

jumlah kegiatan

25 kegiatan

3

1

1

100%

5

9

36,00%

jumlah kegiatan

25 kegiatan

3

1

1

100%

5

9

36,00%


100

0

0

0%

89

189

37,80%


10 kelurahan

0

0

0

0%

0

0

0,00%

3 kawasan

1

1

1

100%

1

3

100,00%

Badan Lingkungan Hidup Badan Lingkungan Hidup

0

0

0

0%

0

0

0,00%

jumlah kawasan

jumlah sumur pantau

4

500 sumur resapan

25 sumur pantau

Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam

II - 71

12 Badan Lingkungan Badan Lingkungan Badan Lingkungan Hidup Badan Lingkungan Hidup Badan Lingkungan Hidup


1

2 3 02 Perencanaan dan jumlah dokumen penyusunan program pembangunan pengendalian sumber daya alam dan lingkungan

1

08

18

1

08

18

1

08

19

1

08

19

01 Peningkatan edukasi jumlah sekolah dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan

1

08

19

1

08

19

02 Pengembangan data dan informasi lingkungan 03 Penyusunan data sumber daya alam dan neraca sumber daya hutan (NSDH) nasional dan daerah

1

08

20

1

08

20

1

08

20

1

08

24

1

08

24

07 Peningkatan peran jumlah kawasan serta masyarakat dalam rehabilitasi dan pemulihan cadangan SDA

4 2 dokumen

5 0

6 0

7 0

8=(7/6) 0%

9 0

10=(5+7+9)* 0

11* 0,00%

12 Badan Lingkungan Hidup

4 kawasan

0

1

1

100%

1

2

50,00%


3

0

0

0%

0

3

10,00%


Badan Lingkungan Hidup Badan Lingkungan Hidup

Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup 30 sekolah

jumlah kegiatan

3 kegiatan

0

0

0

0%

0

0

0,00%

jumlah dokumen

5 dokumen

1

0

0

0%

1

2

40,00%

60 titik

12

15

15

100%

15

42

70,00%


85 UKM

14

-

-

0%

-

14

16,47%


99,62

100

100

100%

100

100

100,00%

Kec. Pasar Kliwon

Program Peningkatan Pengendalian Polusi 02 Pengujian jumlah titik pantau emisi/polusi udara akibat aktivitas industri 04 Pembangunan tempat prosentase UKM pembuangan benda tercover IPAL padat/cair yang menimbulkan polusi Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 06 Pengelolaan Ruang Pemeliharaan RTH Terbuka Hijau

100 %

II - 72

1 1

08

24

1 1

09 09

15

1

09

15

1

09

15

1

09

15

1

09

16

1

09

16

2 3 09 Peningkatan peran jumlah pohon serta masyarakat dalam pengelolaan RTH Pertanahan Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 03 Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan 05 Pengendalian keamanan lingkungan

Terwujudnya linmas yang terampil

Deteksi dini masalah keamanan yang muncul 06 Penyediaan informasi Tersedianya data yang dapat diakses kependudukan/mono masyarakat grafi Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah 01 Penataan penguasaan, pemilikan , penggunaan dan pemanfaatan tanah

Pemagaran Tanah Aset Pemerintah Kota Surakarta

4 5.000 pohon

5 465

6 0

7 0

8=(7/6) 0%

99,23%

0

0

0

100%

96,71%

100%

99,6

99,60%

100%

99,93%

100 %

100 %

100

9 0

100%

10=(5+7+9)* 465

11* 9,30%

12 Badan Lingkungan Hidup

100,00

100,00%

Kec.Laweyan

100,00

100,00%

Kec.Laweyan

Kec.Laweyan

100

II - 73

42,32

42,32%

100

242,32

242,32%

DPPKA

1 1 1

10 10

15

1

10

15

1 1

11 11

15

1

11

15

1

11

17

1

11

17

1

11

18

2 3 Kependudukan dan Catatan Sipil 15 Program penataan Administrasi Kependudukan 15 Peningkatan Pelayanan standar pelayanan Publik sesuai ISO 9001-2008 Dalam Bidang Kependudukan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan 03 Pelaksanaan Sosialisasi kelurahan sosialisasi yang terkait layak anak dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

4

5

6

7

8=(7/6)

9

10=(5+7+9)*

11*

100

100

83,50

83,50%

100

56,70

56,70%

Kec. Banjarsari

30 kelurahan

6

6

6

100%

6

18

60,00%

Bapermas, PP, PA, dan KB

5 dokumen

1

1

1

100%

1

3

60,00%

BAPPEDA

100

12

Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan 09 Monitorinng, Evaluasi Laporan Perencanaan, dan Pelaporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program KHPPIA dan KPAD di Kota Surakarta

Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan

II - 74

1

2 03 Kegiatan penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera

5 200

6 200

7 200

8=(7/6) 100%

9 200

10=(5+7+9)* 600

11* 60,00%

12 Bapermas, PP, PA, dan KB

5

5

5

100%

5

5

100,00%


100 %

0

20

19,54

97,70%

20

39,54

39,54%

Bagian Administrasi Kesra

100 %

0

98

97,5

270 ORG

270 ORG

98

98,00%

Dinsosnakertran s

Terwujudnya pelatihan sehingga ada kemandirian untuk berwirausaha.

100

98

100

98

98,00%

100

98

98,00%

Dinsosnakertran s

Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma

Terlaksananya pelatihan pentas seni bagi penyandang cacat

100 %

96

100

96

96,00%

100

96

96,00%

Dinsosnakertran s

Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana,PSK,narko ba dan penyakit sosial lainnya)

Terlaksananya pelatihan bagi eks penyandang penyakit sosial.

100 %

100

100,00%

Dinsosnakertran s

1

11

18

1 1

12 12

15

1

12

15

1 1

13 13

38

1

13

38

1

13

16

1

13

17

Program pembinaan anak terlantar

1

13

18

1

13

20

3 Sosialisasi, Pelatihan ketrampilan dan bantuan peralatan usaha : Program P2MBG (Peningkatan Pemberdayaan Masyatakat Berbasis Gender)

Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Program Keluarga Berencana 05 Pembinaan Keluarga Pembinaan KB kepada Berencana Masyarakat Sosial

01 Pembinaan Kelompok Terwujudnya Masyarakat masyarakat yang Pembangunan Desa mempunyai nilai-nilai budi pekerti Program pelayanan Terlaksananya dan rehabilitasi bantuan PMKS dan kesejahteraan sosial terlksananya Rasia PGOT serta pendataan PMKS

4 1.000 orang

5 kecamatan

II - 75

1

2 Ketenagakerjaan Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja

3

1 1

14 14

15

1

14

15

01 Kegiatan Penyusunan Tersusunnya buku data base tenaga profil ketenagakerjaan kerja daerah sebagai bahan Evaluasi dan kajian terhadap pembangunan ketenagakerjaan.

1

14

15

06 Kegiatan pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja

1

14

16

1

14

16

1

14

16

1

14

17

4

100 %

5

6

7

8=(7/6)

9

10=(5+7+9)*

11*

12

93,14

100

85,30

85,30%

100

90

90,00%

Dinsosnakertran s

Terlaksananya keg.pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja, sehingga mempunyai daya saing dipasar kerja

40 paket

12

3

3

100,00%

5

20

50,00%

Dinsosnakertran s

02 Kegiatan penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja.

Terselenggaranya Job Marketing fair

50 perusahaan

45

0

0

0,00%

45

90

180,00%

Dinsosnakertran s

05 Kegiatan pengembangan kelembagaan produktifitas dan pelatihan kewirausahaan Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

Terlaksananya Wirausaha Baru

40 orang

40

200

200

100,00%

200

440

100,00%

Dinsosnakertran s

Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja

II - 76

1

2 03 Kegiatan fasilitasi penyelesaian prosedur pemberian perlindungan hukum dan jaminan sosial ketenagakerjaan

3 Terlaksananya Survey Khl,Dewan pengupahan,Sosialisas i Umk dan pembinaan SP-SB shg terciptanya hubungan yang harmonis.

4 100 %

5 97

6 100

7 98

8=(7/6) 98,00%

9 100

10=(5+7+9)* 295

11* 295,00%

12 Dinsosnakertran s

17

04 Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan.

Terlaksananya pemetaan pekerja anak dan penghapusan bentukbentuk pekerjaan anak terburuk untuk anan dan terlaksananya pelatihan PBTA bagi orang tua pekerja anak.

100 %

0

0

0

0,00%

100

100

100,00%

Dinsosnakertran s

14

17

05 Peningkatan pengawasan,perlindu ngan dan penegakan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja

100 %

97,51

100

96,5

96,50%

100

98,87

98,87%

Dinsosnakertran s

1 1

15 15

16

1

15

16

0

1

1

100%

1

2

33,33%

Disperindag

1

15

17

1

14

17

1

14

1

Terlaksananya pemetaan pekerja anak dan penghapusan bentukbentuk pekerjaan anak terburuk untuk anan dan terlaksananya pelatihan PBTA bagi orang tua pekerja Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM 01 Kegiatan Fasilitasi a. Rekrutmen peserta Pengembangan pelatihan di STP Inkubator Teknologi dan Bisnis b. Pelatihan : - Kewirausahaan - Pengemasan produk - Industri makanan

6 kegiatan

Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

II - 77

1 1

15

17

1 1

16 16

15

1

16

15

1

16

17

1

16

17

1

16

15

1

16

15

2 02 Kegiatan Pengembangan Klaster Bisnis

3 Kebijakan Pemberdayaan UMKM, Berkembanganya Forum Rembug Klaster

17 17

15

1

17

15

5 0

6 100

7 98,19

8=(7/6) 98,19%

9 0

10=(5+7+9)* 98,19

11* 98,19%

12 Bagian Adm Perekonomian

3

0

0

0%

2

5

50,00%

Bagian Organisasi

0

20

20

100%

20

40

20,00%


1

1

1

100%

1

3

60,00%

KPPT

25 kali

0

0

0

0%

2

2

8,00%

KPPT

30

5

3

0

0%

1

6

20,00%

Disbudpar

Penanaman Modal Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 06 Kegiatan Peningkatan Jumlah SKPD yang koordinasi dan tersertifikasi ISO kerjasama di bidang penanaman modal dengan instansi pemerintah dan dunia usaha

10 SKPD

Program Penyiapan potensi sumberdaya, sarana, dan prasarana daerah 01 Kegiatan Kajian Peningkatan potensi sumberdaya Manajemen PERUSDA yang terkait dengan Investasi Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investrasi 06 Peningkatan Kualitas dam Kinerja Pelayanan

Monitoring, evaluasi, dan pelaporan Memfasilitasi dan koordinasi kejasama di bidang investasi

1 1

4 100 %

Kebudayaan Program Pengembangan Nilai Budaya 01 Kegiatan pelestarian Jumlah aksen budaya dan aktualisasi adat Jawa di ruang publik dan budaya daerah

100 %

5 paket

II - 78

1

2 05 Kegiatan pemberian dukungan, penghargaan dan kerjasama di bidang budaya Program Pengelolaan Kekayaan Budaya

3 Jumlah peraturan untuk gerakan pemakaian Bahasa Jawa

16

01 Kegiatan fasilitasi partispasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya

Jumlah penyelenggaraan seni tradisi oleh masyarakat

17

16

05 Kegiatan pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala, museum dan peninggalan bawah air

Jumlah kegiatan inventarisasi dan konservasi peninggalan seni budaya dan sejarah

1

17

16

06 Kegiatan pengembangan kebudayaan dan pariwisata

Jumlah festival seni budaya daerah untuk daya tarik wisata

1

17

16

07 Kegiatan pengembangan nilai dan geografi sejarah

Jumlah kegiatan pembinaan sejarah dan purbakala bagi pelajar dan generasi muda

1

17

16

1

17

17

16 Pengembangan Pengadaan papan Kebudayaan dan nama kampung Pariwisata Prorgam Pengelola-an Keragaman Budaya

1

17

17

01 Kegiatan pengemTerwujudnya bangan kesenian dan pelestarian budaya kebudayaan daerah

1

17

15

1

17

16

1

17

1

1

17

17

04 Kegiatan fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerah

Jumlah penyelenggaraan pentas-pentas kesenian dalam kegiatan Pemkot Jumlah pembinaan prestasi dalam bidang seni dan budaya bagi pelajar

4

5 1

6 0

7 0

8=(7/6) 0%

9 2

10=(5+7+9)* 3

11* 150,00%

12 Disbudpar

0

0

0

0%

2

2

8,00%

Disbudpar

0

0

0

0%

0

0

0,00%

Disbudpar

30 event

1

0

0

0

0

1

3,33%

Disbudpar

15 event

1

2

2

100%

2

5

33,33%

Disbudpar

100 %

0

0

0,00

0%

100

100

100,00%

Kec. Banjarsari

100 %

0

0

0,00

0%

100

100

100,00%

Kec. Banjarsari

400 event

64

128

128

100%

64

256

64,00%

Disbudpar

10 kali

1

1

1

100%

1

3

30,00%

Disbudpar

2 dokumen

25 event

3 kegiatan

II - 79

1 1

17

17

1 1

18 18

16

1

18

16

1

18

16

1

18

17

1

18

17

1

18

18

1

18

18

1

18

17

1

18

20

2 05 Kegiatan fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah

3 Jumlah penyelenggaraan even bertaraf nasional dan internasional

4 40 event

5 8

Kepemudaan dan Olah Raga Program Peningkatan peran serta kepemudaan 02 Pendidikan dan pelatihan Pembinaan dasar kepemimpinan dan pengembangan Paskibraka Kota Surakarta 06 Lomba kreasi dan Pemilihan pelajar karya tulis ilmiah teladan dikalangan pemuda (Meningkatkan kreatifitas pelajar)

6 8

7 8

8=(7/6) 100%

9 8

10=(5+7+9)* 24

11* 60,00%

12 Disbudpar

150 orang

150 orang

100

150 orang

150 orang

100%

Dinas Dikpora

350 orang

350 orang

100

350 orang

350 orang

100%

Dinas Dikpora

Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda

01 Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda

Program Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba 01 Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba

Pelatihan Kewirausahaan bagi Pemuda

100 %

63,57

0

0

0

0

63,57

63,57%

Kec. Pasar Kliwon

Terwujudnya kecakapan hidup pemuda

100 %

0

0

0,00

0%

100

100

100,00%

Kec. Banjarsari

Pemberian Penyuluhan tentang Bahaya Narkoba Bagi Pemuda Terselelenggaranya

100 %

99,99

0

0

0

0

99,99

99,99%

Kec. Pasar Kliwon

100 %

0

0

0,00

0%

100

100

100,00%

Kec. Banjarsari

17 Pelatihan kewirausahaan Bagi pelatihan Pemuda kewirausahaan Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

II - 80

1 1

18

20

1

18

20

1 1

19 19

15

1

19

15

1

19

15

1

19

15

2 05 Kegiatan Peningkatan Kesegaran Jasmani dan Rekreasi

3 Latihan dan pembinaan olah raga dan kesenian bagi PNS Pemkot Surakarta

06 Penyelenggaraan Penyelenggaraan kompetensi olahraga POPDA tingkat SD,SMP dan SMA (Siswa SD?MI, SMP/MTs,SMA/SMK dapat berprestasi ditingkat kota,karisidenan, Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Program peningkatan Konduksifitas keamanan dan keamanan dan kenyamanan ketertiban Kota lingkungan 05 Kegiatan Pengamanan Obyek Pengendalian Vital, Wastib, Keamanan Lingkungan Penegakan Perda, Pam Kota, Operasi Yustisi/PPNS 01 Peningkatan Pelatihan Keamanan dan Pengendalian Kenyamanan Keamanan dan Lingkungan Kenyamanan 05 Pengendalian Pengendalian keamanan lingkungan Keamanan Lingkungan (Upah Tenaga Linmas 11 Org x 12 Bln) Tersedianya 130 jasa tenaga keamanan pasar

1

19

15

Program Peningkatan Terwujudnya Keamanan dan keamanan dan Kenyamanan ketertiban Lingkungan

1

19

15

03 Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan

1

19

15

05 Pengendalian Meningkatnya Keamanan Lingkungan keamanan dan ketertiban

Meningkatnya keamanan dan ketertiban Kota

4 100 %

5 100

6 100

7 100

8=(7/6) 100,00%

9 100

10=(5+7+9)* 100

11* 100,00%

50 orang

50 orang

100

75 orang

75 orang

100%

12 BKD

Dinas Dikpora

100 %

40

100

96

96,00%

80

72

72,00%

Satpol PP

6.000 giat

987

1000

950

95,00%

1500

3437

57,28%

Satpol PP

100 %

91,43

0

0

0

0

91,43

91,43%

Kec. Pasar Kliwon

100 %

95,58

100

99

0

100

100

100,00%

Kec. Pasar Kliwon

130 orang

105

105

105

100,00%

120

330

253,85%

DPP

100 %

92

100

89

89%

90

271,00

271,00%

Kantor Kesbangpol dan Linmas

860

71

50

44

88%

50

165,00

19,19%


100 %

292

86

62

72,09%

86

146,67

146,67%


II - 81

1

2

1

19

15

1

19

15

1

19

16

1

19

16

1

19

16

1

19

16

1

19

17

1

19

17

1

19

17

3 Pembinaan keamanan Lingkungan

4 100 %

5 98,7

6 100

05 Kegiatan Pengendalian Keamanan Kantor Program Pemeliharaan Kamtramtibmas dan pencegahan tindak kriminal 02 Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan Program pemeliharaan kantramtibmas dan pencegahan tindak kriminal 03 Kegiatan Kerjasama pengembangan kemampuan aparat polisi pamong praja TNI / polri dan kejaksaan

Jumlah bulan untuk keamanan kantor

51 bulan

Inventarisasi, Evaluasi dan Pemantauan Orang Asing Di Kota Surakarta

220

0

0

Inventarisasi, Evaluasi dan Pemantauan Orang Asing Di Kota Surakarta

220

0

Eksistensi Kesekretariatan PPNS dan anggota Satpol PP yang sehat dan berkemampuan Kesamaptaan Anggota Satpol PP dan operasi cukai ilegal

100 %

Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan 01 Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama

Terciptanya rasa aman dan ketertiban dalam masyarakat

02 Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial dikalangan masyarakat

7 98,7

8=(7/6) 98,70%

9 100

10=(5+7+9)* 59,48

11* 59,48%

12 Kec. Banjarsari

100,00%

12

15

29,41%

Sekretariat DPRD

0

0%

0

0,00

0,00%


0

0

0%

0

0,00

0,00%


0

50%

50%

100,00%

50%

60%

40,00%

Satpol PP

2

2

1

50,00%

2

5

50,00%

Satpol PP

381

1

0,9

0,9

100%

90%

2,70

0,71%


Terciptanya iklim kehidupan yang harmonis , aman dan kondusif

1325

80

125

120

96%

124

324,00

24,45%


Terciptanya iklim kehidupan yang harmonis , aman dan kondusif

400

57

30

28

93%

30

115,00

28,75%


Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan

10 giat

3

II - 82

3

1 1

19

18

1

19

18

1

19

20

1

19

20

1

19

21

1

19

21

1

19

22

1

19

22

1 1

20 20

01

1

20

01

2 Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan

3 Meningkatnya kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai suatu bangsa

4 525

5 80

6 0

7 0

8=(7/6) 0%

9 50

10=(5+7+9)* 130,00

11* 24,76%

12 Kantor Kesbangpol dan Linmas

02 Seminar Talk, Show, Diskusi, Peningkatan Wawasan Kebangsaan

Meningkatnya kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai suatu bangsa

525

80

0

0

0%

50

130,00

24,76%


Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)

100 %

50

0

0

0%

90%

50,90

50,90%


540

50

0

0

0%

100

150,00

27,78%


100 %

1

0,32

0,28

88%

50

51,24

51,24%


55

32

9

28%

32

96,00

2,74%


100 %

0

0,91

0,91

100%

90

90,91

90,91%


450

0

41

38

93%

41

79,00

17,56%


0

0

0,00%

200

270

27,00%

BKD

Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (pekat)

01 Penyuluhan Beroperasinya BNK pencegahan Kota Surakarta peredaran/penggunaa dengan baik n minuma keras dan narkoba Program Pendidikan Politik Masyarakat

Meningkatnya kemapanan partai politik

02 Fasilitasi penyelesaian Bantuan Keuangan perselisihan partai Kepada Partai Politik politik Program Pencegahan mengantisipasi secara Dini dan proventif korban Penanggulangan bencana Korban Bencana 01 Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam

Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat Terhadap Tim SAR Kota Surakarta

3500

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 04 Penyediaan Jasa 1. Penyediaan jasa 1000 70 Jaminan jaminan pemeliharaan pemneliahraan kesehatan PNS dan kesehatan PNS tenaga honorer PP 31 Tahun 1954

II - 83

1

2

1

20

03

1

20

03

1

20

04

1

20

04

Program Peningkatan Disiplin Aparatur 01 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

3 2. Pemberian bantuan bagi PNS yang sakit

4 100 %

5 0

6 0

7 0

8=(7/6) 0,00%

9 100

10=(5+7+9)* 100

11* 100,00%

BKD

3. Uji kesehatan bagi PNS yang sakit

100 %

0

0

0

0,00%

100

100

100,00%

BKD

Pengadaan ID Card sebagai identitas diri PNS

10.700 unit

0

0

0

0,00%

10.700

10.700

100,00%

BKD

1003

400

400

100%

2000

3403

56,72%

BKD

0

11

10

90,91%

9

19

61,29%

BKD

Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS 01 Kegiatan 1. Pemberian Satya Pemulangan Pegawai Lancana Karya Satya yang Pensiun 2. Pemberian tambahan penghasilan bagi PNSD yang akan purna tugas dan pesangon PP 31 Tahun 1954

1

20

06

1

20

06

01 Penyusunan laporan capaian kinerja & Ikhtisar realisasi kinerja SKPD

1

20

06

02 Penyusunan laporan Penyusunan laporan keuangan semesteran keuangan semesteran

1

20

15

1

20

15

6.000

31

12

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian Kerja dan keuangan Penyusunan Lakip,Rentra,Renja, Laporan Kepegawaian dan keuangan

100%

99,23%

Kec.Laweyan

100 %

100

100

83,59

84%

100

283,59

283,59%

DPPKA

90 dokumen

32

18

19

105,56%

24

75

83,33%

Sekretariat DPRD

Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah 01 Kegiatan Pembahasan Jumlah RAPERDA yang rancangan peraturan dibahas daerah

II - 84

1

2 3 03 Kegiatan Rapat-rapat Jumlah bulan rapatalat kelengkapan rapat alat Dewan kelengkapan Dewan

4 60 bulan

5 48

6 12

7 12

8=(7/6) 100,00%

9 12

10=(5+7+9)* 72

11* 120,00%

12 Sekretariat DPRD

04 Kegiatan Rapat-rapat Jumlah Rapat Paripurna Paripurna yang dilaksanakan 05 Kegiatan Reses Jumlah Keg RESES yang dilaksanakan

30 kali

12

6

3

50,00%

4

19

63,33%

Sekretariat DPRD

15 kegiatan

8

3

2

66,67%

3

13

86,67%

Sekretariat DPRD

15

06 Kegiatan Kunjungan Jumlah Sidak yang kerja Pimpinan dan dilaksanakan oleh Anggota DPRD dalam DPRD Daerah

1.100 kali

256

220

64

29,09%

220

540

49,09%

Sekretariat DPRD

20

15

Jumlah Bintek yang dilaksanakan

895 kali

984

179

247

137,99%

160

1391

155,42%

Sekretariat DPRD

1

20

15

07 Peningkatan kapasitas Pimpinan dan anggota DPRD 09 Kunjungan kerja Pimpinan dan Anggota DPRD ke luar daerah

Jumlah Kunjungan Kerja

10 kali

8

2

2

100,00%

2

12

120,00%

Sekretariat DPRD

1

20

15

10 Kegiatan Penyediaan jasa jaminan pemelihara an kesehatan Pimpinan dan Anggota DPRD

Jumlah Anggota DPRD yang disediakan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan

200 orang

160

40

40

100,00%

40

240

120,00%

Sekretariat DPRD

1

20

15

1

20

15

5 Raperda

3

1

1

100%

0

4

80,00%

Bagian Hukum dan HAM

1

20

16

1 tahun kegiatan

1

1

1

96,50%

1

3

100,00%

Bagian Humas dan Protokol

1

20

15

1

20

15

1

20

15

1

20

1

Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah 02 Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama

Terlaksananya publik hearing raperda dengan pelaku / objek

Program peningkatan Terlayaninya tamu pelayanan kedinasan Walikota/Wakil kepala daerah/wakil Walikota Surakarata kepala daerah

II - 85

1

2 02 Kegiatan Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/departemen/l embaga pemerintah non departemen/luar negeri

5 1

6 1

7 1

8=(7/6) 96,50%

9 1

10=(5+7+9)* 1

11* 100,00%

12 Bagian Humas dan Protokol

100 %

100

100

45,82

45,82%

100%

146,82

146,82%

DPPKA

Penyusunan Pedoman Penatausahaan

100 %

100

100

92,69

92,69%

100%

193,69

193,69%

DPPKA

Penyusunan Penjabaran APBD

100 %

100

100

42,19

42,19%

100%

143,19

143,19%

DPPKA

17

07 Penyusunan Penyusunan rancangan peraturan Penjabaran APBD KDH tentang Penjabaran APBD

100 %

100

100

62,70

62,70%

100%

163,70

163,70%

DPPKA

20

17

08 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD

100 %

100

100

72,56

72,56%

100%

173,56

173,56%

DPPKA

20

17

09 Penyusunan Penerbitan DPPA rancangan peraturan SKPD KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD

100 %

100

100

74,48

74,48%

100%

175,48

175,48%

DPPKA

1

20

16

1

20

17

Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah

1

20

17

Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah

1

20

17

1

20

17

1

20

17

03 Penyusunan kebijakan akuntansi pemerintah daerah 04 Penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah 06 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD

1

20

1

1

3 Penyediaan Cendera Mata, Layanan Vooeders Layanan VIP Room Bandara

4

Penyusunan SAP dan Pemantapan SAKD

Penyusunan rancangan perda tentang perubahan APBD : - KUA / PPAS SE KDH - RAPBD - P

1 tahun kegiatan

II - 86

1

2 3 10 Penyusunan Penyusunan Neraca rancangan peraturan Daerah daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

4 100 %

5 100

6 100

7 96,03

8=(7/6) 96,03%

9 100%

10=(5+7+9)* 197,03

11* 197,03%

DPPKA

11 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 13 Penyusunan Sistem informasi pengelolaan keuangan daerah

Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

100 %

100

100

81,95

81,95%

100%

182,95

182,95%

DPPKA

Redesign Software Keuangan Daerah (Penatausahaan dan Akuntansi)

100 %

100

100

62,06

62,06%

100%

163,06

163,06%

DPPKA

17

15 Bimbingan teknis Evaluasi Penyusunan implementasi paket Neraca SKPD regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah

100 %

100

100

0,00

0,00%

100%

101,00

101,00%

DPPKA

20

17

16 Peningkatan manajemen aset/ barang daerah

100 %

100

100

88,84

88,84%

100%

189,84

189,84%

DPPKA

1

20

17

17 Peningkatan Pemberdayaan aset manajemen investasi pemkot daerah

100 %

100

100

92,30

92,30%

100%

193,30

193,30%

DPPKA

1

20

17

19 Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumbersumberpendapatan daerah

100 %

100

100

91,17

91,17%

100%

192,17

192,17%

DPPKA

1

20

17

19 Intensifikasi dan jumlah bulan ekstensifikasi sumbersumber pendapatan daerah

60 bulan

12

12

12

100%

0

24

40,00%


23 pasar

14,50

19

13,4

70,53%

19,20

47,10

204,78%

DPP

5 keg

1

4

1

2500%

3

5

100,00%

DKP

1

20

17

1

20

17

1

20

17

1

20

1

Asuransi Aset Milik Daerah, Studi Kelayakan Lokasi Penempatan Gapura Pintu Masuk Kota Surakarta

Pendukung Dana Perimbangan, Intensifikasi pajak / retribusi

Terselenggaranya operasional dan monitoring pendapatan pasar dan PKL Terpenuhinya Retribusi Sampah

II - 87

12

1 1

20

17

1

20

17

2 20 Penyusunan dan Pengembangan Pengelolaan Gaji Pegawai 21 Peningkatan dan Pengelolaan PAD

3 Program Gaji Daerah Otonom

4 100 %

5 100

6 100

7 96,49

8=(7/6) 96,49%

9 100%

10=(5+7+9)* 197,49

11* 197,49%

DPPKA

Penyampaian SPPT pbb, Pendataan data wajib Pajak & Retribusi, Reward Pajak & Retribusi

100 %

100

100

86,85

86,85%

100%

187,85

187,85%

DPPKA

0,00

1

0

0,00%

3

3

25,00%

DPP

100

100

86,98

86,98%

100%

187,98

187,98%

DPPKA

0,00

2.104

2.104

100,00%

25.981

28.085

98,93%

DPP

Terselenggaranya pemasaran kios/los pasar 12 Pasar 1

20

17

22 Peningkatan dan Pengelolaan PBB

1

20

17

23 Pendataan sumber sumber pendapatan daerah

Penyampaian SPPT pbb, Pendatanaan data wajib PBB, Reward PBB Terselenggaranya 28.903 pendataan pasar dan PKL

12 pasar

100 %

28.390 pendataan

12

Pendataan Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Restoran, Pajak Hotel dan Pajak Parkir

100 %

100

100

96,20

96,20%

100%

197,20

197,20%

DPPKA

1

20

17

24 Peningkatan dan Pengelolaan Dana Perimbangan

Terkelolanya Dana Perimbangan

100 %

100

100

7,96

7,96%

100%

108,96

108,96%

DPPKA

1

20

17

26 Pengelolaan Sarana dan Prasarana Sumber - Sumber Pendapatan Daerah

Tersedianya Data WP, Terkelolanya Titik titik reklame

100 %

100

100

92,50

92,50%

100%

193,50

193,50%

DPPKA

1

20

20

1

20

20

LHP Pemeriksaan reguler, Laporan Monitoring dan LHP Pemeriksaan Bersama

800 kegiatan

144

180

177

98,33%

144

465

58,13%

Inspektorat

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH 01 Pegawasan Internal Secara Berkala

II - 88

1

2 02 Penanganan Kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah

3 LHP Pemeriksaan khusus dan kasus

20

03 Pengendalian Manajemen pelaksanaan kebijakan KDH

Penyelenggaraan Larwasda, Review Laporan Keuangan Daerah, Pembentukan SPIP

20

20

06 Tindak Lanjut Hasil Pengawasan

Tindak Lanjut Pemeriksaan

1

20

20

08 Evaluasi Berkala Temuan Hasil

1

20

23

1

20

23

1

20

25

Program Peningkatan Kerjasama antar Pemerintah Daerah

1

20

25

01 Fasilitasi/ pembentukan kerjasama antar daerah dalam penyediaan pelayanan publik

Jumlah MoU Kerjasama dalam penyediaan pelayanan publik

1

20

25

05 Fasilitasi/ pembentukan kerjasama antar daerah dalam penyediaan sarana dan prasarana publik

jumlah MoU Kerjasama dalam penyediaan sarana dan prasarana publik

1

20

26

Program Penataan Peraturan Perundang Undangan

1

20

26

Program Penataan Peraturan PerundangUndangan

1

20

20

1

20

1

4 250 kegiatan

5 55

6 25

7 25

8=(7/6) 100,00%

9 60

10=(5+7+9)* 140

11* 56,00%

12 Inspektorat

20 kegiatan

4

4

4

100,00%

4

12

60,00%

Inspektorat

Hasil

900 kegiatan

180

180

180

100,00%

180

540

60,00%

Inspektorat

Rapat Koordinasi Pengawasan

60 kegiatan

12

12

12

100,00%

12

36

60,00%

Inspektorat

6 unit

6

0

0

0%

0

6

100,00%

KPPT

1 sistem

0

0

0

100%

1

1

100,00%

KPPT

10 dokumen

1

1

1

100%

2

4

40,00%

Bagian Kerjasama

15 dokumen

1

0

0

0%

0

1

6,67%

Bagian Kerjasama

Program optimalisasi Pengadaan komputer pemanfaatan dan pengadaan teknologi informasi peraltan jaringan komputer 01 Penyusunan sistem inovasi terhadap layanan publik

pengadaan sistem aplikasi SMS gateaway

II - 89

1 1

20

26

1

20

26

2 01 Koordinasi kerjasama permasalahan peraturan perundangundangan

3 Terselesaikannya permasalahan hukum/peraturan perundang-undangan

4 50 kasus

5 7

6 10

7 5

8=(7/6) 50%

9 10

10=(5+7+9)* 22

11* 44,00%

12 Bagian Hukum dan HAM

5 NA

2

2

2

100%

1

5

100,00%


5 draft Raperda 100%

1

1

1

100%

1

3

60,00%

0%

0%

0%

0%

100%

33%

33,00%

Bagian Hukum dan HAM Sekretariat DPRD

0,00%

2

2

0,00%

Sekretariat DPRD

3

3

0,00%

Sekretariat DPRD

100%

8 perda, 4 perwali, 200 kep walikota, 30 kep sekda

27 Perda, 120 perwali, … kep walikota, … kep sekda

100,00%


Bagian Hukum dan HAM Bagian Hukum dan HAM Bagian Hukum dan HAM Bagian Hukum dan HAM

02 Penyusunan rencana Tersusunnya naskah kerja rancangan akademik & draf peraturan perundang- Raperda undangan

1

20

26

Program Penataan Peraturan PerUndang-undangan 02 Penyusunan Rencana Jumlah Naskah Kerja Rancangan Akademik untuk Peraturan Per-Undang- Perda Inisiatif Dewan undangan

1

20

26

1

20

26

03 Kajian Peraturan Per- Jumlah Kajian Undang-undangan Peraturan Per-UndangDaerah terhadap undangan Peraturan Per-Undangundangan yang baru, lebih tinggi dari Keserasian antar Peraturan Per-Undangundangan Daerah

1

20

26

03 Legislasi rancangan ditetapkannya Perda, peraturan perundang- Peraturan Walikota, undangan Kep. Walikota dan persetujuan DPRD

-

0

-

-

-

50 Perda, 150 Perwal, 1000 Kepwal, 150 Kepsekda

6 Perda, 77 6 Perda, 4 Perwali, 13 Perda, 3 Perwal, … kep 2 persetujuan persetujuan dewan, walikota, … kep dewan 33 Perwali, … kep sekda walikota, … kep sekda 50 Perda

6

6

13

217%

8

27

54,00%

150 Perwal

77

4

33

825%

4

114

76,00%

1.000 Kepwal

0

0

0

0%

200

200

20,00%

0

0

0

0%

30

30

20,00%

150 Kepsekda

II - 90

1 1

20

26

1

20

26

2 3 04 Fasilitasi sosialisasi Terlaksananya peraturan perundang- pembinaan kesadaran undangan hukum masyarakat

4

5 21

6 0

7 0

8=(7/6) 0%

9 21

10=(5+7+9)* 42

11* 82,35%

12 Bagian Hukum dan HAM

05 Publikasi peraturan Terbitnya buku perundang-undangan himpunan produk hukum, berupa : LD Lepas, Himp. Kep. Wal, Peraturan Walikota, Kep. Walikota, Himp. LD dan CD

500 HLD

100

100

100

100%

10

210

42,00%


870 HSK

100

100

100

100%

10

210

24,14%


2700

1700

1700

100%

100

4500

100,00%


147

147

100%

140

287

100,00%


51 kelurahan

4500 LD lepas

287 buku-buku hukum 1

20

26

06 Kajian peraturan Terevaluasinya perundang-undangan produk hukum daerah daerah terhadap peraturan perundangundangan yang baru, lebih tinggi dan keserasian antar peraturan peundangundangan daerah

5 dokumen Perda

1

0

0

0%

0

1

20,00%


1

20

26

06 Kegiatan kajian peraturan perundang undangan daerah terhadap peraturan perundang undangan yang baru, lebih tinggi dan keserasian antar peraturan peundang undangan daerah

3 dokumen

0

0

0

0%

1

1

33,33%

Disbudpar

Jumlah peraturan perundangan guna mendukung perkembangan pariwisata

II - 91

1 1

20

26

1

20

27

1

20

27

1

20

30

1

20

30

1

20

30

1

20

32

1

20

32

2 06 Kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap peratiran perundangundangan yang baru, lebih tinggi dari keserasian antar peraturan perundangundangan daerah

3 Kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap peratiran perundangundangan yang baru, lebioh tinggi dari keserasian antar peraturan perundangundangan daerah

4 100 %

5 100

6 100

7 97,24

8=(7/6) 97,24%

9 100%

10=(5+7+9)* 198,24

11* 198,24%

12

5

38

38

100%

0

43

21,50%

Bagian Organisasi

1260

0

0

0

0

1260

50,00%

Bagian Organisasi

DPPKA

Program Penataan Daerah Otonom Baru 04 Fasilitasi pemantapan Jumlah Bagan struktur SOTK Pemerintah Organisasi yang Daerah Otonom baru tersusun

200 dokumen

Jumlah Perwali Tupoksi dan Uraian Tugas yang tercetak Jumlah Perda perubahan SOTK yang tercetak

2.520 dokumen

250 dokumen

0

0

0

0

125

125

50,00%

Bagian Organisasi

01 Kegiatan Penyusunan Jumlah buku rencana pembinaan pedoman standar karir kompetensi bagi PNS yang tersusun 06 Kegiatan penyusunan Jumlah buku analisis instrumen analisis beban kerja PNS Kota jabatan PNS Surakarta yang tersusun

115 dokumen

0

0

0

0%

0

0

0,00%

Bagian Organisasi

115 dokumen

0

0

0

0%

0

0

0,00%

Bagian Organisasi

5 kajian

1

0

0

0

0

1

20,00%


Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan 02 Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial di kalangan masyarakat

Tersedianya bahan informasi dan meningkatkan kegiatan diseminasi HAM

II - 92

1 1

20

34

1

20

34

1

20

34

1

20

35

1

20

35

1

20

45

1

20

45

1

20

45

1

20

46

1

20

46

2 Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah 02 Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah 03 Penduplikasian dokumen/arsip daerah dalam bentuk informatika

3

sebagai pusat JDI hukum yang informatif da mudah diakses tersedianya data dokumentasi ukum yang terkomputerisasi

4

5

6

7

8=(7/6)

9

10=(5+7+9)*

11*

12

75 Pembinaan anggota jaringan

15

0

0

0%

0

15

20,00%


5 multimedia

1

0

0

0%

0

1

20,00%


140

0

0

0

0

140

28,00%


Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi 02 Penyediaan sarana layanan informasi arsip

Tersedianya koleksikoleksi buku produkproduk hukum

500 buku

Tingkat kualitas SDM dalam menyusun LAKIP dan PK

100 %

0

50

40

80%

70

55

55,00%

Bagian Organisasi

Jumlah peserta yang mengikuti Bintek

550 peserta

0

100

40

40%

115

155

28,18%

Bagian Organisasi

330 orang

16

2

2

100,00%

109

127

38,48%

BKD

1.460 orang

863

490

489

99,80%

260

1.612

110,41%

BKD

Program Pendidikan dan Pelatihan Teknis 01 Pendidikan dan pelatihan teknis

02 Kegiatan Pengiriman peserta Pendidikan Diklatpim Tingkat II, III Penjenjangan dan IV Struktural Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 01 Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi calon PNS Daerah

Pengiriman peserta Diklat Prajabatan untuk golongan I, II dan III

II - 93

1 1

20

46

2 03 Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Teknis, Tugas dan Fungsi bagi PNS Daerah

3 Pengiriman dan penyelenggaraan Diklat Teknis Fungsional

4 4.061 orang

5 273

6 85

7 129

8=(7/6) 151,76%

1

20

47

1

20

47

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 01 Kegiatan 1. Penyelenggaraan Penyusunan Rencana sumpah/janji PNSD Pembinaan Karir PNS 2. Perancangan peraturan/produk hukum atau kebijakan kepegawaian di lingkungan Pemkot Surakarta 3. Pengadaan buku administrasi kepegawaian

1

20

47

02 Kegiatan Seleksi Penerimaan Calon PNS

20

47

03 Kegiatan Penempatan PNS

10=(5+7+9)* 1.139

11* 28,05%

53

53

0,00%

12 BKD

Sekretariat DPRD

891

610

595

97,54%

260

1746

119,59%

BKD

5

0

0

0

0,00%

1

1

20,00%

BKD

100

0

0

0

0,00%

0

0

0,00%

BKD

5016

5304

5304

0,00%

8314

18634

224,13%

BKD

4. Penelitian dan penilaian LP2P gol.III ke atas dan LHKPN

8.314

5. Sosialisasi peraturan disiplin PNSD 6. Pembinaan mental dan spiritual 1. Pengadaan CPNSD

137

0

0

0

0,00%

137

137

100,00%

BKD

3.250

0

0

0

0,00%

650

650

20,00%

BKD

1.500 orang

181

148

144

97,30%

300

625

41,67%

BKD

1.460 orang

0

0

0

0,00%

260

260

17,81%

BKD

237

347

347

100,00%

10.528

11.112

105,83%

BKD

0

0

0

0,00%

10

10

10,00%

BKD

2. Pengangkatan CPNSD menjadi PNSD 1

1.460

9 737

1. Penyusunan formasi jabatan demi kelancaran tugastugas kedinasan 2. Membangun Assessment Center PNSD di lingkungan Pemkot Surakarta

10.500

100 %

II - 94

1

2 04 Kegiatan Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat Otomatis PNS

3 Pelayanan administrasi kepegawaian berupa penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis

1

20

47

1

20

47

17 Kegiatan Penetapan keputusan impassing

1

20

47

17 Kegiatan 1. Penerapan KPE Pembangunan/ Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah

100 %

2. Penerapan SAPK 3. Pengelolaan file/dokumentasi PNS/CPNS secara elektronik

1

20

47

06 Kegiatan Penyusunan Instrumen Analisis Jabatan PNS

1

20

47

09 Kegiatan Penanganan kasuskasus pelanggaran disiplin PNS

1

20

47

Kegiatan Membangun klinik psikologi

1

20

47

Kegiatan Inspeksi mendadak dan pembinaan disiplin PNSD ke SKPD

4 8.611 orang

2.800 orang

100 % 15.670

5 1.256

6 1.701

7 1.696

8=(7/6) 99,71%

9 1.719

10=(5+7+9)* 4671

11* 54,24%

BKD

12

0

0

0

0,00%

100

100

100,00%

BKD

0

0

0

0,00%

1600

1600,00

57,14%

BKD

0 0

0 0

0 0

0,00% 0,00%

100 0

100,00 0,00

100,00% 0,00%

BKD BKD

4. Pengelolaan database CPNS/PNS serta pengembangan aplikasi SIMPEG

100

100

100

97,14

97,14%

100

100,00

100,00%

BKD

5. Penyusunan profil PNS dalam angka 1. Penyusunan formasi pegawai

100

0

0

0

0,00%

20

20

20,00%

BKD

30

100

100

100

100,00%

100

100

100,00%

BKD

2. Penyusunan DUK

30 100 %

100 100

100 100

100 47,5

100,00% 47,50%

100 100

100 247,5

100,00% 247,50%

BKD BKD

100 %

0

0

0

0,00%

20

20

20,00%

BKD

0

0

0

0,00%

93

93

100,00%

BKD

93 kegiatan

II - 95

1 1

20

47

1 1

21 21

15

1

21

15

1

21

15

1

21

15

1

21

1

1

2 Kegiatan Pemberian bantuan untuk meningkatkan pendidikan PNSD

3

4 1000

5 0

6 0

7 0

8=(7/6) 0,00%

9 200

10=(5+7+9)* 200

11* 20,00%

12 BKD

Ketahanan Pangan Program Peningkatan Ketahanan pangan (Pertanian/Perkebun an) 03 Analisis dan penyusunan pola konsumsi pangan dan suplai pamham 09 Pemanfaatan Pekarangan untuk pengembangan pangan

Terpenuhinya analisa konsumsi pangan.

100 %

-

-

-

-

100%

100

100,00%

Kantor Ketahanan Pangan

Meningkatnya gizi masyarakat melaui pemanfaatan pekarangan sendiri.

100 %

6

2

2

100%

0

100

100,00%


10 Pemantauan dan Terpenuhinya analisis harga pangan kebutuhan pangan pokok masyarakat.

100 %

1

1 kegiatan

1 kegiatan

100%

100%

100

100,00%


15

19 Pengembangan model Terdistribusinya Beras distribusi pangan yang Miskin efisien

100 %

0

20

20

100%

20

40

20,00%


21

15

22 Peningkatan mutu dan keamanan pangan

100 %

1

2 kegiatan

2 kegiatan

100%

100%

100

100,00%


21

15

31 Kegiatan Monitoring, Terlaksananya Evaluasi dan koordinasi dan Pelaporan monitoring produk pangan dengan Dinas/Instansi

100 %

0

20

19,94

20%

20

39,94

20,00%


Terselenggaranya lomba cipta menu dan terpenuhinya derajat aman warung sekolah.

II - 96

1

2 3 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 2 Program peningkatan Mengurangi keberdayaan kepadatan penddk masyarakat dan keberhasilan perdesaan pembangunan daerah tujuan.

1 1

22 22

02

1

22

15

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan

1

22

15

1

22

15

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 01 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan

1

22

17

1

22

17

1

22

18

Terselenggaranya manajemen dan operasional TMMD Reguler dan Sengkuyung setiap tahun

4 45 KK

5 kegiatan

5

6

7

8=(7/6)

9

10=(5+7+9)*

11*

12

5

10

10

100,00%

10

25

55,56%

Dinsosnakertran s

1

1

1

100%

1

3

60,00%

BAPPEDA

Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan

100 %

97,98

100

99

0%

100

100

100,00%

Kec. Pasar Kliwon

Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan

100 %

99,9

100

98,9

98,90%

100

59,76

59,76%

Kec. Banjarsari

Tertibnya pelaksanaan DPK dan Pelantikan LPMK

100 %

99,98

100

99,9

99,90%

100

100,00

100,00%

Kec.Laweyan

2

2

2

100%

2

6

60,00%


Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa 05 Pelaksanaan Program Terlaksanannya Karya Bhakti Daerah kegiatan fisik TMMD reguler dan Sengkuyung

10 kelurahan

Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa

II - 97

1 1

22

18

1 1

23 23

15

1

23

15

2 04 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

3 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan DPK

Statistik Program Pengembangan data/informasi/statis tik daerah 01 Penyusunan dan Penyusunan pengumpulan data pengumpulan dan statistik daerah perkembangan bahan pokok

dan data 9

Tersusunnya Buku Surakarta dalam Angka setiap tahun Penyusunan dan Pengumpulan Data dan Statistik Daerah Kearsipan 07 Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan/Penataan Sistem Kearsipan

4 100 %

5 99,99

6 0

7 0

8=(7/6) 0

9 0

10=(5+7+9)* 99,99

11* 99,99%

12 Kec. Pasar Kliwon

100 %

0

100

98,95

98,95%

0

98,95

98,95%


1

1

1

100%

1

3

60,00%

BAPPEDA

99,97

0

0

0

0

99,97

99,97%

Kec. Pasar Kliwon

2

2

2

100%

2

6

60,00%

KPPT

0

0

0

0%

1

1

100,00%

KPPT

5 buku

100 %

1 1

24 24

15

1

24

16

1

24

17

Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kerasipan

1

24

17

01 Pemeliharaan rutin/berkala sarana pengolahan dan penyimpanan arsip

Pemeliharaan Rutin/ berkala sarana pengolahan dan penyimpanan arsip

100 %

100

100

99,605

99,61%

100

299,61

299,61%

DPPKA

1

24

17

02 Pemeliharaan Pemeliharaan Rutin/ Rutin/Berkala Sarana Berkala Arsip Daerah dan Prasarana Kearsipan.

100 %

99,36

0

0

0,00%

0

99,36

99,36%

Kec. Pasar Kliwon

100 % 100 %

99,80 90,74

0 0

0 0

0,00% 0,00%

0 0

99,80 90,74

99,80% 90,74%

Kec. Banjarsari Kec.Laweyan

01 Program Penyelamatan dan Pelestraian Dokumen/Arsip Daerah

Pemeliharaan hardware, software, dan jaringan IT

Pengadaan sarana pengolahn dan penyimpanan arsip

10 kali

1 paket

II - 98

1 1 1

25 25

15

1

25

15

1

25

15

2 3 Komunikasi dan Informasi Program Terwujudnya Pengembangan Pelayanan Informasi Komunikasi, Informasi dan Media Massa 02 Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan informasi

03 Pembinaan dan Pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi

4

5

6

7

8=(7/6)

9

10=(5+7+9)*

11*

12

Peningkatan Portal Web

1

Penyediaan Bandwith Internet

3 Mb

1

1

1

100%

1

3

100,00%

Dinas Kominfo

Pembangunan Pusat Data Elektronik

10

0

0

0

0%

1

1

100,00%

Dinas Kominfo

Jambore TI

5 kali

1

1

1

100%

1

3

60,00%

Dinas Kominfo

2.088.280

2088280

2088280

100%

3.000.000

7.176.560

1,44%

Dinas Kominfo

1.200

1200

1200

100%

2.400

4.800

48,00%

Dinas Kominfo

Pengelolaan WEB Pengelolaan Media Center Colocation Server

500.000.000 10.000 0 10 Mb

Dinas Kominfo

0

0

0

0%

10

10

100,00%

Dinas Kominfo

LPSE

1 lelang SKPD

0

0

0

0%

1

1

100,00%

Dinas Kominfo

e-reporting

1 dokumen

0

0

0

0%

0

0

0,00%

Dinas Kominfo

1

25

15

06 Pengkajian dan pengembangan sistem Informasi

Blue Print Jaringan Terintregrasi

1 jaringan

0

0

0

0%

0

0

0,00%

Dinas Kominfo

1

25

15

07 Perencanaan dan pengembangan kebijakan komunikasi dan informasi

Survey dan pembinaan Pertelekomunikasian dan

1 jaringan

0

0

0

0%

0

0

0,00%

Dinas Kominfo

0

2

2

100%

1

3

30,00%

Dinas Kominfo

0

0

0

0%

1

1

33,33%

Dinas Kominfo

Sosialisasi cukai 1

25

16

1

25

16

1

25

17

10 kali

Program pengkajian dan penelitian bidang komunikasi dan informasi 01 Pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi

Implementasi UU KIP

3

Program fasilitasi peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi

II - 99

1 1

25

17

1

25

18

1

25

18

2 3 01 Pelatihan SDM dalam Pelatihan bidang bidang komunikasi Komunikasi dan dan informasi Informasi

01 Kegiatan Penyebarluasan informasi pembangunan daerah

Dokumentasi Sambutan ILM Media Cetak ILM Media Elektronik

Media Trip 25

18

02 Kegiatan Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Kliping Analisis Berita Dialog Int.TV Dialog Int,Radio Publikasi LPPD Leaflet Spanduk Booklet Media Luar ruang Calendar Event DVD Profil Kota

1

25

18

5

5 0

6 3

7 3

8=(7/6) 0%

9 1

10=(5+7+9)* 4

11* 80,00%

12 Dinas Kominfo

98,96%

1

1

97,48%

1

1

100,00%


240.000

7200

7200

100%

43.200

290.400

53,54%

Dinas Kominfo

Program kerjasama Tersebarluasnya informasi dan media Informasi Kegiatan massa Pemkot dan Meningkatkan Promosi Kota

Tabloid “Solo Berseri”

1

4

03 Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat

1 tahun kegiatan

542.400 10 kali 1 tahun kegiatan

9.000 250 2.000

0

4

4

100%

0

4

40,00%

Dinas Kominfo

98,78%

1

1

97,20%

1

1

100,00%


1.000

0

0

0%

2.500

3.500

38,89%

Dinas Kominfo

80

4

4

100%

45

129

51,60%

Dinas Kominfo

2.000

0

0

0%

0

2.000

100,00%

Dinas Kominfo

30

54

58

58

100%

6

118

393,33%

Dinas Kominfo

35.000

0

7000

7000

100%

7.000

14.000

40,00%

Dinas Kominfo

2

1

0

0

0%

0

1

50,00%

Dinas Kominfo

Iklan TV Lokal dan Nasional Dialog Radio

137

18

137

137

100%

0

155

113,14%

Dinas Kominfo

200

47

50

50

100%

12

109

54,50%

Dinas Kominfo

Iklan Media Cetak

25

0

0

0

0%

4

4

16,00%

Dinas Kominfo

Iklan Layanan Masyarakat

20

242

4

4

100%

2

248

100,00%

Dinas Kominfo

Lomba Foto Kawasan

1

0

0

0

0%

0

0

0,00%

Dinas Kominfo

Lomba Penulisan Artikel Lomba Blog

1

0

0

0

0%

0

0

0,00%

Dinas Kominfo

1

0

0

0

0%

0

0

0,00%

Dinas Kominfo

Festival Film

1

0

0

0

0%

0

0

0,00%

Dinas Kominfo

II - 100

1

2

3 Diseminasi informasi Dialog Publik Seminar

25

18

1 1

26 26

15

1

26

1

1

5 0

6 0

7 0

8=(7/6) 0%

9 0

10=(5+7+9)* 0

11* 0,00%

12 Dinas Kominfo

1

0

0

0

0%

0

0

0,00%

Dinas Kominfo

1

0

0

0

0%

0

0

0,00%

Dinas Kominfo

36

30

0

0

0%

0

30

83,33%

Dinas Kominfo

Pameran

1

0

0

0

0%

0

0

0,00%

Dinas Kominfo

Media Tradisional

1

0

0

0

0%

0

0

0,00%

Dinas Kominfo

100,00%

12

24

40,00%

Sekretariat DPRD

Siaran Keliling

1

4

04 Kegiatan Penyebarluasan Informasi Kegiatan Legislasi Perpustakaan Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

Jumlah bulan penyebarluasan Informasi Kegiatan Legislasi

60 bulan

15

01 Pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca untuk mendorong terwujudnya masyarakat pembelajar

Meningkatnya jumlah masyarakat pemakai perpustakaan

100 %

85,54

100

10,34

10,34%

100

65,29

65,29%

Kantor Arpusda

26

15

Penyediaan bantuan untuk pengelola perpustakaan kampung

100 %

95,13

100

0,6428

0,64%

100

65,26

65,26%

Kantor Arpusda

2 2 2

01 01

15

05 Penyediaan bantuan pengembangan perpustakaan dan minat baca di daerah PILIHAN Pertanian Peningkatan Kesejahteraan Petani

2

01

15

01 Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis

Dilaksanakannya pelatihan petani/masyarakat di bidang Pertanian

500 orang

50

100

20

20,00%

100

170

34,00%

Dinas Pertanian

2

01

17

2

01

17

Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebuna n 07 Promosi Atas Hasil Dilaksanakannya Produksi pameran lokal dan Pertanian/Perkebuna Regional n

1

2

1

50%

2

4

57,10%

Dinas Pertanian

4 kali Pameran Lokal

0

12

II - 101

12

1

2

3

4

5

6

7

8=(7/6)

9

10=(5+7+9)*

11*

12

1

1

1

100%

1

3

100,00%

Dinas Pertanian

2.700

3000

2500

83,33%

5.000

10.200

62,01%

Dinas Pertanian

0

0

0

0%

5

5

50,00%

Dinas Pertanian

12

100

61

61,00%

100

57,67

57,67%

Dinas Pertanian

15

15

15

100%

15

15

100,00%

Dinas Pertanian

3 Pameran Regional 2

01

17

10 Pengolahan Informasi Termonitornya data Harga pasar atas harga sayur, beras, produksi pertanian palawija

2

01

19

2

01

19

02 Penyediaan Saran Produksi Pertanian/Perkebuna n

2

01

18

Peningkatan penerapan Teknologi Pertanian/Perkebuna n

2

01

18

2

01

21

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak

2

01

21

02 Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak

2

01

22

Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan

2

01

22

1 kegiatan

Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebuna n Tersedianya penyediaan bibit hortikultura dan sarana penunjang

01 Penelitian dan Terpantaunya 10 jenis pengembangan residu pestisida pada Teknologi buah dan sayur Pertanian/Perkebuna n Tepat Guna

02 Pembibitan dan Perawatan Ternak

Terlaksanannya Penyediaan obat hewan dan peralatan kedokteran hewan untuk mengendalikan kejadian penyakit hewan menular dan zoonosa

Tersedianya pakan ternak untuk 15 ekor sapi induk

16.450 batang bibit Holtikultura

10 jenis

100 Tidak ada kasus penyakit hewan menular strategis (Penurunan angka kasus penyakit hewan menular

15 ekor sapi

II - 102

1

2 Program Peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan

3

2

01

23

2

01

23

01 Penelitian dan Pengembangan Pemasaran hasil produksi Peternakan

2

01

23

03 Pembangunan Sarana Tersusun FS dan dan Prasarana terbangunnya Pasar Produksi Hasil Semanggi Peternakan

2

01

24

Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan

2

01

24

03 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Teknologi Peternakan Tepat Guna

2

01

24

04 Pelatihan dan Pelatihan Petugas Bimbingan Teknis Pengoprasian Teknologi Peternakan Tepat Guna

2 2 2 2

02 03 04 04

15

2

04

15

Termonitornya residu logam berat pada daging sapiyang berasal dari TPA

Terpenuhinya sarana dan prasarana di RPH sapi, babi, dan kambing sesuai kaidah teknis

4

5

6

7

8=(7/6)

9

10=(5+7+9)*

11*

12

3 kali penelitian menghilangk an residu logam berat 1 FS revitalisasi Pasar Hewan Semanggi

1

1

0

0%

1

3

33,30%

Dinas Pertanian

0

1

0

0%

1

2

100,00%

Dinas Pertanian

8 unit

1

3

1

33,3%

3

5

62,50%

Dinas Pertanian

7 orang

0

0

0

0,0%

1

1

14,29%

Dinas Pertanian

5 kegiatan

1

1

1

100%

1

3

60,00%

Disbudpar

Kehutanan Energi dan Sumber Daya Mineral Pariwisata Program pengembangan pemasaran pariwisata 02 Kegiatan peningkatan Jumlah kegiatan pemanfaatan promosi pariwisata teknologi informasi melalui internet dalam pemasaran pariwisata

II - 103

1 2

04

15

2

04

15

2

04

15

2

04

16

2

4

16

2

04

16

2

04

16

2

04

16

2

04

2

04

2 03 Kegiatan pengembangan jaringan kerja sama promosi pariwisata

3 Jumlah kegiatan peningkatan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat dalam pengembangan pariwisata 05 Kegiatan pelaksanaan Jenis media promosi promosi pariwisata pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri 08 Kegiatan pelatihan pemandu wisata terpadu Program pengembangan destinasi pariwisata

Jumlah pelatihan pemandu wisata

4 25 kegiatan

5 0

6 3

7 3

8=(7/6) 100%

9 5

10=(5+7+9)* 8

11* 32,00%

12 Disbudpar

40 jenis

9

5

5

100%

4

18

45,00%

Disbudpar

5 pelatihan

0

0

0

0%

1

1

20,00%

Disbudpar

1 paket pekerjaan

0

1

1

100,00%

0

1

100,00%

DTRK

DED dan Fisik kawasan Gladag dan Alun-alun utara

01 Kegiatan Tertatanya sarana pengembangan obyek wisata kawasan pariwisata unggulan gladag dan Alun- alun utara Program pengembangan destinasi pariwisata 01 Pengembangan objek Jumlah kegiatan pariwisata unggulan pengembangan objek wisata 02 Peningkatan Jumlah kegiatan pembangunan sarana pemeliharaan sarana dan prasarana dan prasarana pariwisata pariwisata

20 kegiatan

0

0

0

0%

0

0

0,00%

Disbudpar

19 kegiatan

0

1

1

100%

2

3

15,79%

Disbudpar

16

03 Pengembangan jenis dan paket wisata unggulan

Jumlah kegiatan pengembangan paket wisata

11 kegiatan

2

2

2

100%

3

7

63,64%

Disbudpar

16

08 Peningkatan Jumlah kegiatan bangunan sarana dan pembangunan sarana prasarana pariwisata dan prasarana pariwisata

8 kegiatan

0

0

0

0%

1

1

12,50%

Disbudpar

II - 104

1

2 Program pengembangan Kemitraan

3

2

04

17

2

04

17

03 Pengembangan SDM di bidang kebudayaan dan pariwisata bekerjasama dengan lembaga lainnya

2

04

17

07 Pengembangan Jumlah lokus sumber daya manusia monitoring usaha dan profesionalisme pariwisata bidang pariwisata

2

04

17

08 Peningkatan peran Jumlah kegiatan serta masyarakat pengembangan dalam pengembangan kemitraan pariwiata kemitraan pariwisata

2 2

05 05

2

05

20

2

05

20

2 2

06 06

02

2

06

02

Jumlah fasilitasi dan pendukungan kerjasama dengan lembaga lain

Kelautan dan Perikanan Kelautan dan Peirikanan 03 Pembinaan dan Terselesaikannya pengembangan bangunan sarana dan perikanan prasarana perikanan

01 Pembinaan dan Terpenuhinya pengembangan bibit produksi ikan ikan unggul Perdagangan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 07 Kegiatan Pengadaan - Pembelian meja Perlengkapan Gedung - Kursi Kantor - Kipas angin - Filling cabinet - Lemari - Komputer/ notebook

4

5

6

7

8=(7/6)

9

10=(5+7+9)*

11*

3

3

3

100%

3

9

52,94%

Disbudpar

137

250

127

51%

250

514

41,12%

Disbudpar

2 kegiatan

0

0

0

0%

0

0

0,00%

Disbudpar

4 unit (Bangunan BBI, depo ikan, pasar ikan, pasar ikan hias)

3

4

3

75%

4

10

75,00%

Dinas Pertanian

36 ton

9

11

20

182%

20

49

136,11%

Dinas Pertanian

150 unit

0

30

30

100%

33

63

42,00%

Disperindag

17 buah

1250 buah

II - 105

12

1

2 22 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

3 - Pengecatan - Pemasangan paving - Renovasi dan pemeliharaan gedung

5 0

6 0

7 0

8=(7/6) 0%

9 1

10=(5+7+9)* 1

11* 20,00%

12 Disperindag

0,00

115

115

100,00%

0

115

44,23%

DPP

5 kegiatan

0

0

0

0%

1

1

20,00%

Disperindag

Pengawasan peredaran barang dan jasa barang expired, non SNI, dan minuman beralkohol

5 kegiatan

1

1

1

100%

1

3

60,00%

Disperindag

- Peningkatan pelayanan ekspor impor - Pembuatan Katalog dan data ekspor

6 kegiatan

0

0

0

0%

2

2

33,33%

Disperindag

2

06

02

2

06

05

2

06

05

2

06

15

2

06

15

02 Kegiatan Fasilitasi Penyelesaian Permasalahanpermasalahan pengaduan konsumen

- Penyelesaian sengketa antara konsumen dengan pelaku usaha '- Pembangunan Kantor BPSK

2

06

15

03 Kegiatan Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa

2

06

17

Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor

2

06

17

4 5 paket

Program Peningkatan Meningkatnya Kapasitas kemampuan petugas Sumberdaya Aparatur pemungut retribusi pasar & PKL 03 Bimbingan teknis Terselenggaranya implementasi pembinaan petugas peraturan perundang - pemungut retribusi undangan

260 orang

Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan

09 Kegiatan Koordinasi Program Pengembangan Ekspor dengan instansi terkait/ asosiasi/pengusaha

II - 106

1

2 3 12 Pembangunan Pameran Lokal dan Promosi Perdagangan Nasional untuk Internasional meningkatkan daya saing : PPE/ TEI, IFFINA, INACRAFT, KLASTER, JATENG FAIR, OBRAL GEDE

2

06

17

2

06

18

2

06

18

04 Kegiatan - Terpenuhinya sarana Kelembagaan prasarana Galabo : Kerjasama Kemitraan tenda, meja, kursi, gerobak, kanopi, pemasangan keramik, payung meja. '- Monitoring Galabo

2

06

18

06 Kegiatan Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan

2

06

18

2

06

18

2

06

19

2

06

19

4 375 IKM

5 75

6 75

7 75

8=(7/6) 100%

9 75

10=(5+7+9)* 225

11* 60,00%

12 Disperindag

4

1

1

100%

1

6

31,58%

Disperindag

1

0

0

0%

1

2

40,00%

Disperindag

0,00

0

0

0,00%

6

6

20,00%

DPP

3.711

500

631

126,20%

1.000

1.781

71,23%

DPP

Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri

- Monitoring harga sembako - LPG, distributor - Pengendalian inflasi.

19 paket

5 kegiatan

Program peningkatan Meningkatnya daya efisiensi perdagangan saing pasar dalam negeri tradisional

03 Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk Program pembinaan pedagang kakilima dan asongan

Terselenggaranya promosi & event di 30 pasar Terwujudnya kepatuhan dan tertatanya pedagang PKL di Kota Surakarta

02 Kegiatan penyuluhan peningkatan disiplin pedagang kakilima dan asongan

Terlaksananya penyuluhan, pembinaan, penataan & pengendalian sebanyak 2.500 PKL

30 pasar

2.500 PKL

II - 107

1

2 03 Kegiatan penataan tempat berusaha bagi pedagang kakilima dan asongan

2

06

19

2 2

07 07

15

2

07

15

05 Pengembangan sistem inovasi teknologi industri

2

07

16

Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah

2

07

16

2

07

17

2

07

17

2

07

17

3 Terbangunnya shelter/tenda/geroba k/pasar bagi 2.500 PKL

4 2.500 PKL

5 3.711

6 500

7 631

8=(7/6) 126,20%

9 1.000

10=(5+7+9)* 1.781

11* 71,23%

DPP

12

5 Kegiatan Dewan Riset Daerah

1

1

1

100%

1

3

60,00%

BAPPEDA

5 kegiatan

0

0

0

0%

1

1

20,00%

Disperindag

204

144%

104%

72,2%

98%

99%

99,00%

Dinsosnakertran s

8

6

6

100%

5

19

47,50%

Disperindag

Industri Program peningkatan kapasitas iptek sistem produksi Terlaksananya Kegiatan Dewan Riset Daerah Kota Surakarta dalam Pengembangan Sistem Inovasi Teknik Industri di Kota Surakarta

02 Kegiatan Pembinaan Pendataan Industri Kecil dan Industri Menengah dalam memperkuat jaringan klaster industri

Potensi

Program peningkatan Terlaksananya kemapuan teknologi pendataan pekerja industri rokok dan pelatihan pekerja di lingkungan perush.rokok Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri 01 Kegiatan Pembinaan Kemampuan Teknologi Industri

1. Pelatihan Pencelupan benang dengan warna alam 2. Pelatihan tenun warna alam

100% orang

40 kegiatan

3. Pelatihan Kain tenun kombinasi batik 4. Pelatihan design dan menjahit

II - 108

1

2

2

07

17

2

07

18

2

07

18

02 Pengembangan dan pelayanan teknologi industri

3 5. Pelatihan Kerajinan Perca Batik (sandal, tas) 6. Pelatihan Manaj. Pemasaran 7. Pelatihan Pembatikan 8. Pelatihan Tenun Lidi 9. Diversifikasi tempe

4

5

6

7

8=(7/6)

9

10=(5+7+9)*

11*

12

Terselenggaranya kegiatan pengelolaan Solo Technopark dalam mendukung Peningkatan Kompetensi dan Daya Saing klaster industri

5 Kegiatan operasionalis asi Pengembang an Solo Techno Park

1

1

1

100%

1

3

60,00%

BAPPEDA

Bantuan peralatan produksi antara lain : - Mesin Jahit - Mesin obras - Mesin karet roll - Mesin overdeck - Mesin press paving - Mesin dan peralatan tenun - Gerobak

5 kecamatan

5

5

5

100%

5

5

100,00%

Disperindag

Program Penataan Struktur Industri 02 Kegiatan Penyediaan Sarana maupun Prasarana Klaster Industri

II - 109

C. Permasalahan Pembangunan Daerah 1. Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Tema Pembangunan Kota Surakarta Tahun 2012 : “Pengembangan manifestasi karakter budaya Jawa dalam tata pemerintahan, ekonomi, sosial dan budaya untuk mendukung tata kehidupan masyarakat yang sejahtera”. Tema ini mengacu pada prioritas utama dari misi Walikota dalam RPJMD 2010-2015 yaitu (1) penguatan ekonomi kerakyatan; (2) pengembangan budaya jawa untuk pencitraan Surakarta kota Budaya; (3) pengembangan ecocultural city. Permasalahan makro daerah yang terkait dengan prioritas sasaran pembangunan di tahun 2012 ini adalah: a. Tertib administrasi data dan informasi pembangunan, mulai dari level kelurahan, kecamatan, dan SKPD. Tertib administrasi data dan informasi terkait dengan evaluasi kinerja dan basis perencanaan target pembangunan daerah, yang pada ujungnya akan berdampak pada kinerja pengembangan tata pemerintahan, ekonomi, sosial dan budaya untuk mendukung tata kehidupan masyarakat yang sejahtera. b. Komitmen dari komponen pemerintah kota, DPRD, dan masyarakat untuk pengarusutamaan pembangunan berwawasan kependudukan serta penguatan partisipasi masyarakat, laki-laki dan perempuan untuk meningkatkan kinerja pembangunan bidang ekonomi, sosial, budaya, keamanan dan ketertiban masyarakat, dan politik. c. Komitmen dari komponen pemerintah kota, DPRD, dan masyarakat mengembangkan budaya lokal level kelurahan untuk mendukung manifestasi karakter budaya dan pencitraan kota. d. Komitmen dari komponen pemerintah kota, DPRD, dan masyarakat mengarusutamakan pembangunan berwawasan lingkungan untuk pengembangan tata kota yang liveable city, yaitu suasana kota dan lingkungan yang nyaman sebagai tempat tinggal dan sebagai tempat untuk beraktivitas yang dilihat dari berbagai aspek baik aspek fisik (fasilitas perkotaan, prasarana, tata ruang, dll) maupun aspek non-fisik (hubungan sosial, aktivitas ekonomi, dll). Permasalahan makro daerah ini merupakan simpul dari berbagai permasalahan teknis yang teridentifikasi dari penyelenggaraan urusan pemerintahan berdasar evaluasi pencapaian kinerja penyelenggaraan pembangunan tahun sebelumnya. Permasalahan daerah terkait penyelenggaraan urusan pemerintahan lebih lanjut dipaparkan dalam tabel II.44 Permasalahan-permasalahan tersebut akan ditangani melalui program dan kegiatan RKPD 2012, sebagaimana terlampir dari Bab IV dan Bab V dokumen RKPD 2012.


BAB II- 110

2. Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah TABEL II.32 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH No

Kriteria/Aspek

(1) I a.

(2) Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tataran Pengambil Kebijakan Ketenteraman dan ketertiban umum daerah Keselarasan dan efektivitas hubungan antara pemerintahan daerah dan pemerintah serta antara pemerintahan daerah dalam rangka pengembangan otonomi daerah Keselarasan antara kebijakan pemerintahan daerah dengan kebijakan pemerintah Efektivitas hubungan antara pemerintah daerah dan DPRD

Urusan (3)

Efektivitas proses pengambilan keputusan oleh DPRD beserta tindak lanjut pelaksanaan keputusan Efektivitas proses pengambilan keputusan oleh Kepala Daerah beserta tindak lanjut pelaksanaan


Faktor-Faktor Penentu Keberhasilan (4)

Permasalahan (5)

Kerja sama pemerintah dan masyarakat Kelancaran informasi dan komunikasi pemerintah kota dan pemerintah pusat

Secara umum tidak ada permasalahan yang urgen Secara umum tidak ada permasalahan yang urgen

Kelancaran informasi dan komunikasi pemerintah kota dan pemerintah pusat Kelancaran informasi dan komunikasi pemerintah kota dan DPRD Kelancaran informasi dan komunikasi pemerintah kota dan DPRD

Secara umum tidak ada permasalahan yang urgen

Kelancaran informasi dan komunikasi pemerintah kota dan DPRD serta


BAB II- 111

Secara umum tidak ada permasalahan yang urgen Secara umum tidak ada permasalahan yang urgen

No

Kriteria/Aspek

Urusan

keputusan Ketaatan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah pada peraturan perundangundangan Intensitas dan efektivitas proses konsultasi publik antara pemerintah daerah dengan masyarakat atas penetapan kebijakan publik yang strategis dan relevan untuk daerah Transparansi dalam pemanfaatan alokasi, pencairan dan penyerapan DAU, DAK dan Bagi Hasil

Intensitas, efektivitas dan transparansi pemungutan sumbersumber pendapatan asli daerah dan pinjaman/obligasi daerah Efektivitas perencanaan, penyusunan, pelaksanaan tata usaha, pertanggungjawaban, dan pengawasan APBD Pengelolaan potensi daerah

Terobosan/inovasi baru dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah b.

Faktor-Faktor Penentu Keberhasilan stakeholders kota Komitmen pemerintah , DPRD dan masyarakat pada penghormatan hukum


Kelancaran informasi dan komunikasi pemerintah kota dan DPRD serta stakeholders kota


Kelancaran informasi dan komunikasi pemerintah kota, pemerintah pusat, dan DPRD serta stakeholders kota Komitmen pemerintah , DPRD dan masyarakat pada penghormatan hukum


Komitmen pemerintah , DPRD dan masyarakat pada penghormatan hukum Kapabilitas inovasi pemerintah kota Kapabilitas inovasi pemerintah kota

Tataran pelaksana kebijakan


Permasalahan

BAB II- 112

Kecukupan personil dan sarana prasarana dan kepercayaan serta kesadaran masyarakat tentang pajak dan pungutan daerah Ketertiban waktu, kesepahaman dan komitmen bersama pemerintah kota dan DPRD untuk prioritas alokasi perencanaan dan penganggaran Keterbatasan kemampuan kreativitas untuk mencari terobosan inovatif pengelolaan potensi daerah lebih produktif Keterbatasan kemampuan kreativitas untuk mencari terobosan inovatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan potensi daerah lebih produktif

No

Kebijakan teknis penyelenggaraan urusan pemerintahan

Faktor-Faktor Penentu Keberhasilan Kapabilitas inovasi pemerintah kota

Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan

Kapabilitas inovasi pemerintah kota

Tingkat capaian SPM


Penataan kelembagaan daerah


Pengelolaan kepegawaian daerah


Perencanaan pembangunan daerah


Pengelolaan keuangan daerah


Pengelolaan barang milik daerah


Pemberian fasilitas terhadap

Kapabilitas inovasi

Kriteria/Aspek

Urusan


BAB II- 113

Permasalahan Keterbatasan kemampuan kreativitas untuk mencari terobosan inovatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan potensi daerah lebih produktif Keterbatasan kemampuan kreativitas untuk mencari terobosan inovatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan potensi daerah lebih produktif Keterbatasan kemampuan kreativitas untuk mencari terobosan inovatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan potensi daerah lebih produktif Keterbatasan kemampuan kreativitas untuk mencari terobosan inovatif dalam penyelenggaraan pemerintahan Keterbatasan kemampuan kreativitas untuk mencari terobosan inovatif dalam penyelenggaraan pemerintahan Keterbatasan kemampuan kreativitas untuk mencari terobosan inovatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan potensi daerah lebih produktif Keterbatasan kemampuan kreativitas untuk mencari terobosan inovatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan potensi daerah lebih produktif Keterbatasan kemampuan kreativitas untuk mencari terobosan inovatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan potensi daerah lebih produktif Keterbatasan kemampuan kreativitas

No

Kriteria/Aspek

Urusan

partisipasi masyarakat

II

Kemampuan Penyelenggaraan Otonomi Daerah Kesejahteraan masyarakat Pelayanan Umum

URUSAN WAJIB Urusan Pendidikan

Faktor-Faktor Penentu Keberhasilan pemerintah kota

Komitmen pemerintah, DPRD, dan masyarakat untuk pembangunan kualitas manusia yang cerdas, kreatif, berakhlak mulia

Permasalahan untuk mencari terobosan inovatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan potensi daerah lebih produktif

1.

2.

3.

4.


BAB II- 114

Angka rata-rata lama sekolah masih berkisar 10 tahun, meskipun sudah di atas wajar 9 tahun perlu untuk ditingkatkan sesuai dengan karateristik sektor basis Kota Surakarta di sektor tersier, yang mensyaratkan kualitas SDM tenaga kerja yang berkualitas Rasio sekolah terhadap siswa menunjukkan trend yang menurun. Indikasi ini menunjukkan perlunya penguatan terhadap sarpras untuk pendidikan dasar perlu ditingkatkan Angka partisipasi sekolah untuk jenjang pendidikan menengah menunjukkan trend yang menurun. Indikasi terhadap animo melanjutkan ke jenjang sekolah menengah yang menurun, sumber masalah apakah berasal dari variabel pendidikan atau non kependidikan. Angka kelulusan SMA/SMK/MA menunjukkan trend yang menurun. Indikasi terhadap tingkat keberhasilan sistem pendidikan (kurikulum) atau faktor permasalahan yang bersumber dari non

No

Kriteria/Aspek

Urusan Urusan Kesehatan

Faktor-Faktor Penentu Keberhasilan Komitmen pemerintah, DPRD dan masyarakat untuk pembangunan “Surakarta Sehat dan Mandiri Kesehatan”

Permasalahan 1.

2.

3.

4. 5. 6. 7. 8.

Pekerjaan Umum


Komitmen pemerintah. DPRD, dunia usaha, dan masyarakat untuk pembangunan pro growth, pro job, pro poor, dan pro lingkungan hidup

BAB II- 115

1.

kependidikan. Tingginya angka kematian ibu (91,36/100.000 KLH, Target Jateng : 108/ 100.000 KLH, Target Nasional : 228/100.000 KLH) Meningkatnya angka kematian bayi (dari 5,7 menjadi 6,7; Target Jateng : 9,7; Target Nasional : 34) dan balita (dari 0,2 menjadi 0,68; Target Jateng : 10,43 ; Target Nasional : 34) Masih tingginya angka penemuan kasus demam berdarah (10,19/ 10.000, Target Jateng : 2, Target Nasional : 2) Tingginya kematian demam berdarah (1,6 %; Jateng ≤ 1, Nasional ≤ 1) Masih ditemukannya kasus HIV/AIDS Masih ditemukannya kasus gizi kurang pada balita (7,15%) Rasio rumah sakit daerah terhadap jumlah penduduk masih kecil (0,0002%/1 buah) Standar pelayanan kesehatan kepada masyarakat melalui Puskesmas belum mengacu pada standar layanan mutu (ISO) Belum optimalnya sarpras/infrastruktur fisik yang diharapkan mampu mengakselerasi pertumbuhan wilayah dan akselerasi ekonomi di wilayah Surakarta bagian utara untuk menjawab disparitas pembangunan antara wilayah Surakarta

No

Kriteria/Aspek

Urusan Perumahan

Faktor-Faktor Penentu Keberhasilan (sustainability environment) Komitmen pemerintah. DPRD, dunia usaha, dan masyarakat untuk pembangunan pro growth, pro job, pro poor, dan pro lingkungan hidup (sustainability environment)

Penataan Ruang

Komunikasi dan informasi yang transparan dan aksesibel tentang tata ruang dan tata guna ruang kota beserta sanksi bagi pelanggaran

Perencanaan Pembangunan

Pengarusutamaan 3E (efisiensi, efektivitas, ekonomis) dalam perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan

Permasalahan 1.

Masih perlu peningkatan tertib data pemanfaatan ruang dan pemahaman bersama stakeholders kota tentang tata ruang kota

1.

Belum optimalnya sinkronisasi perencanaan pembangunan partisipatif antara perencanaan pada level teknokratik dengan aspirasi dari masyarakat

2.

Keterbatasan sumber daya daerah (kualitas perencanaan, keuangan daerah dll) terhadap implementasi program/kegiatan sebagai output dari sistem perencanaan pembangunan daerah Keterpaduan program/kegiatan pada sistem perencanaan di tingkat pemerintah pusat, provinsi dan kab/kota belum berjalan optimal Keterbatasan database perencanaan dalam

3.

4.


BAB II- 116

bagian utara dan selatan Persentase rumah tangga yang menggunakan sumber daya listrik belum mencapai 100%. Indikasi ini mencerminkan, belum seluruh kelompok masyarakat Kota Surakarta mampu mengakses layanan sumber daya listrik.

No

Kriteria/Aspek

Urusan

Faktor-Faktor Penentu Keberhasilan

Permasalahan

5.

Perhubungan

Komitmen pemerintah. DPRD, dunia usaha, dan masyarakat untuk pembangunan pro growth, pro job, pro poor, dan pro lingkungan hidup (sustainability environment)

1.

2.

3.

4. 5.


BAB II- 117

mendukung sistem perencanaan pembangunan di daerah yang ditandai dengan rendahnya alokasi anggaran terhadap penyediaan infrastruktur IT (information technology). Fungsi IT dalam perencanaan pembangunan masih dianggap sebagai fungsi pendukung (supporting) bukan dianggap sebagai fungsi strategis. Masih belum optimalnya koordinasi lintas SKPD terhadap dalam merespon isu-isu perencanaan pembangunan pada level kota Potensi kemacetan seiring dengan meningkatnya rasio pertumbuhan jumlah kendaraan terhadap ruas jalan

Angka kecelakaan lalu lintas baik yang disebabkan oleh pengendara ataupun belum optimlanya Sarparas lalu lintas (baik secara kuantitatif ataupun kualitatif) Trotoar dan jalur lambat ditempati oleh PKL dan parkir sehingga jalur pedestrian beralih fungsi Emisi gas buang kendaraan menunjukkan trend yang meningkat Sarana angkutan umum massal belum memenuhi standar pelayanan

No

Kriteria/Aspek

Urusan


Permasalahan 6.

7. 8. 9.

Lingkungan Hidup

Pelayanan terminal Tirtonadi belum memenuhi standar pelayanan seiring dengan hierarki Kota Surakarta sebagai Hub bagi kawasan Subosukawonosraten dan jalur perlintasan Joglo Semar dan Jawa bagian selatan Kesadaran tertib lalu lintas masyarakat yang belum baik Belum maksimalnya standar pelayanan uji kir Belum tercukupinya SDM bidang transportasi dan perhubungan dan standar mutu layanan bidang perhubungan Rasio tempat pembuangan sampah/jumlah penduduk menunjukkan daya dukung yang menurun. Isu program/pengelolaan persampahan belum maksimal.

Komitmen pemerintah kota, DPRD, dan dunia usaha serta masyarakat-laki-laki dan perempuan untuk pembangunan berwawasan lingkungan

1.

Komitmen pemerintah kota untuk pengarusutamaan pembangunan berwawasan kependudukan serta Kesadaran dan partisipasi masyarakat, laki-laki dan perempuan

1.

Belum optimalnya pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil. Permasalahan standar mutu layanan administrasi kependudukan terkait dengan komponen software, hardware, dan manware.

2.

Kesiapan sumber daya daerah, dalam

Pertanahan

Kependudukan dan Catatan Sipil


BAB II- 118

No

Kriteria/Aspek

Urusan


Permasalahan

3. 1.

mengimplementasi program nasional eKTP. Validitas data kependudukan Masih terbatasnya kemampuan kaum perempuan dalam pengembangan usaha perekonomian masyarakat

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Komitmen pemerintah dan DPRD pelaksanaan pembangunan berwawasan kesetaraan dan keadilan gender

Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Komitmen pemerintah kota untuk pengarusutamaan pembangunan berwawasan kependudukan serta kesadaran dan partisipasi masyarakat, laki-laki dan perempuan

1.

Pertumbuhan jumlah anak/keluarga menunjukkan trend yang meningkat. Konsekuensi jumlah ART terhadap variabel kependudukan terkait dengan pelayanan publik dan permasalahannya yang harus di sediakan oleh pemerintah daerah.

Sosial

Komitmen pemerintah kota untuk pengarusutamaan pembangunan berwawasan kependudukan serta Kesadaran dan partisipasi masyarakat, laki-laki dan perempuan

1.

Jumlah penyandang PMKS belum tertangani secara kompehensif yang disebabkan oleh mutu layanan, keterbatasan Sarpras rehabilitasi sosial, intervensi kebijakan penanganan PMKS yang harus lintas sektoral

2.

Keterbatasan sumber daya daerah dalam penanganan panti asuhan/panti jompo

Ketenagakerjaan


Tumbuhnya kewiraushaan baru dan transformasi tingkatan usaha Mikro-Kecilmenengah

BAB II- 119

Masih tingginya angka ketergantungan penduduk

No

Kriteria/Aspek

Urusan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

Faktor-Faktor Penentu Keberhasilan Kerja sama dengan praktisi pengembangan usaha

Permasalahan 1.

2.

Penanaman Modal

Kerja sama dengan praktisi pengembangan usaha

1.

2.

3

4.

Kebudayaan


1.

BAB II- 120

Masih rendahnya inovasi yang dikembangkan oleh UMKMK, sehingga berpengaruh terhadap daya saing dan sustainabilitas entitas bisnis UMKMK Belum berjalannya hilirisasi industri melalui konsep value chain dan cluster yang diharapkan mampu meningkatkan daya saing industri UMKMK Investasi daerah masih didominasi oleh PMDN, dengan skala dan volume investasi yang relatif konstan dari tahun ke tahun Infrastruktur daerah belum sepenuhnya meningkatkan daya tarik investasi dan mendukung operasionalisasi investasi di daerah (isu daya dukung jalan, pasokan energi dan faktor-faktor nonteknis lainnya seperti isu keamanan, perijinan, dll.) Catak biru/masterplan investasi di daerah belum sepenuhnya menggambarkan garis kebijakan sektor investasi di daerah Serapan jumlah tenaga kerja terhadap sektor tersier mensyaratkan kualifikasi pasar tenaga kerja yang berkualitas (pengembangan Kota Surakarta sebagai Kota Vokasi) Imbas globalisasi, baik secara fisik dan non fisik yang mendikte dan mendistorsi nilainilai budaya daerah

No

Kriteria/Aspek

Urusan


Pemuda dan Olahraga

Permasalahan 2.

Hilang/rusak/beralih kepemilikan situssitus budaya daerah

1.

Belum optimalnya peran pemuda dalam pembangunan, karena keterbatasan kapasitas dan kualitas kelembagaan organisasi pemuda Potensi pengaruh negatif narkoba dan rendahnya jiwa nasionalisme di kalangan generasi muda Kota Surakarta Kurangnya kompetisi olahraga dan pembinaan olah raga yang berimbas pada belum optimalnya prestasi olah raga di kalangan generasi muda dan masyarakat

2.

3.

Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Otonomi Daerah, Pemerintahan


BAB II- 121

1.

Semakin pudarnya rasa nasionalisme di kalangan masyarakat

2.

Masih minimnya pengetahuan akan arti pentingnya pembauran bagi perekat persatuan dan kesatuan bangsa

3.

Tumbuhnya sifat individualistik di dalam masyarakat

4.

Belum tuntasnya pelaksanaan seluruh tahap-tahap program ketahanan masyarakat

1.

Masih perlunya peningkatan kapabilitas inovasi dan kreasi memanfaatkan peluang,

No

Kriteria/Aspek

Urusan


Permasalahan

Umum, Administrasi keuangan Umum, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian 2.

3.

4.

Ketahanan Pangan

Pemberdayaan Masyarakat

1.

2.


BAB II- 122

mengatasi keterbatasan, dan menjalin kemitraan dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah lain, dunia usaha, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas dan kemampuan penyelenggaraan pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyakarakat Belum optimalnya kreativitas dan inovasi terhadap mobilisasi faktor-faktor produksi dalam memperbesar sumber daya pendapatan daerah, termasuk kesiapan dukungan SDM bidang keuangan yang masih perlu dioptimalkan Masih belum jelasnya cetak biru sistem pengembangan kualitas aparatur negara dan reformasi birokrasi terkait dengan tumpang tindihnya regulasi di tingkat pusat yang membingungkan regulasi di tingkat daerah Pelayanan publik melalui SKPD yang berinteraksi dengan layanan langsung kepada masyarakat belum memiliki standar baku mutu (ISO) Tingginya inflasi pada vilatile goods, keterbatasan sumber penghasil pangan di kota Kreativitas dan inovasi pemerintah serta trust dan kreativitas masyarakat masih perlu ditingkatkan Peningkatan partisipasi dan perhatian anak

No

Kriteria/Aspek

Urusan


Permasalahan

3.

dalam pembangunan menyangkut imbangan antara hak, peran dan kewajiban anak Peran ibu rumah tangga dalam pemberdayaan ekonomi keluarga (utamanya warga miskin) melalui program pelatihan belum berjalan optimal

Statistik

4.

Ketersediaan data statistik basis kelurahan dan kecamatan belum tersedia oleh badan statistik

Kearsipan

1.

Pengelolaan kearsipan di SKPD yang belum optimal Masih rendahnya backup peran IT dalam sistem manajemen kearsipan

2.

Komunikasi dan Informatika

1.

2.

Perpustakaan


1. 2.

BAB II- 123

Masih perlu peningkatan cakupan perangkat hardware teknologi informasi maupun substansi konten informasi yang mampu menjembatani pemerintah kota dengan pihak di luar pemerintahan untuk meningkatkan pencitraan kota dan penarikan capital inflow ke kota Surakarta Belum optimalnya aplikasi e-Gov, dimana peran It masih dianggap sebagai fungsi pendukung Belum optimalnya pelayanan perpustakaan Belum optimalnya manajemen perpustakaan

No

Kriteria/Aspek

Urusan


PILIHAN Pertanian

Permasalahan 3.

Rendahnya minat baca masyarakat dan terbatasnya koleksi buku bacaan

1.

Keterbatasan lahan pertanian dan bahan baku untuk produk olahan pangan Belum optimalnya fungsi kelembagaan petani Rendahnya daya saing produk hasil pertanian Terbatasnya sumber daya Terbatasnya sarana/prasarana penunjang produksi Kurang optimalnya partisipasi masyarakat dalam bidang pertanian di perkotaan

2. 3. 4. 5. 6.

Pariwisata

1.

2.

3.

4.


BAB II- 124

Masih perlu membangun kepercayaan dunia luar untuk jaminan keamanan wisatawan ke kota Surakarta terkait isu teroris di Kota Surakarta dan wilayah sekitar Surakarta Belum profesionalnya pengelolaan objek dan daya tarik wisata, sumber daya manusia kepariwisataan dan rendahnya kemampuan masyarakat untuk dapat terlibat dalam pembangunan pariwisata Masih rendahnya tingkat kepedulian dan kesadaran masyarakat terhadap pengembangan kepariwisataan Pelaksanaan program pariwisata masih parsial/ego sektoral, belum adanya

No

Kriteria/Aspek

Urusan


Permasalahan 5. 6.

Perdagangan

1.

2.

3.

4. 5. 6.

Perindustrian

1.

2. 3. 4.


BAB II- 125

hilirisasi terhadap industri pariwisata Pemanfaatan jaringan informasi dan promosi pariwisata belum optimal Belum adanya kesamaan persepsi Kota Solo sebagai kota tujuan wisata Masih perlu memperluas rantai perdagangan yang melibatkan sektor usaha mikro kecil dan menengah serta koperasi Terbatasnya kemampuan SDM pelaku usaha di sektor perdagangan khususnya usaha dagang kecil dan menengah Tidak ada keberanian untuk mengikuti pameran secara mandiri baik berskala nasional, maupun international Kurangnya pengetahuan IT Daya saing produk masih lemah Belum optimalnya pelaksanaan perlindungan konsumen dan pengawasan barang beredar Masih perlu memperluas kerja sama industri yang melibatkan sektor usaha mikro kecil dan menengah serta koperasi Daya saing industri masih relatif rendah Penguasaan teknologi pada IKM belum optimal Ketersediaan tenaga kerja yang berkualitas sesuai kebutuhan dunia usaha industri masih rendah

No

Kriteria/Aspek

Urusan


Permasalahan 5.

III

Daya Saing Daerah Daerah Otonomi Baru Perkembangan penyusunan perangkat daerah Pengisian personil Pengisian keanggotaan DPRD Penyelenggaraan Urusan Wajib dan Pilihan Pembiayaan

Perlu evaluasi efisiensi kinerja Perlu evaluasi efisiensi kinerja Perlu evaluasi efisiensi kinerja Perlu peningkatan sumber pembiayaan yang akuntabel Perlu evaluasi efisiensi kinerja Perlu evaluasi efisiensi kinerja

Pengalihan aset dan dokumen Penyediaan sarana dan prasarana pemerintahan

Sumber : Hasil Analisis, diolah dari berbagai sumber SKPD, 2011.


Sulitnya pemasaran hasil produksi IKM

BAB II- 126

TABEL II.33 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAN KEBIJAKAN NASIONAL/PROVINSI DAN LINGKUNGAN EKSTERNAL LAINNYA

NO 1.

2.

3. 4. 5.

6.

7.

8.

Tingkat Nasional Reformasi birokrasi dan tata kelola ditandai dengan tidak seimbangnya antara kinerja layanan dengan struktur organisasi pemerintah Masih belum optimalnya peningkatan akses pendidikan yang berkualitas, terjangkau, relevan, mandiri, berbudi pekerti dan berkarakter bangsa Masih belum optimalnya layanan bidang kesehatan Isu terhadap pencapaian penurunan angka kemiskinan terkait dengan target MDG’s Isu kelangkaaan pangan terhadap daya tahan ketahanan pangan nasional

Menurunnya daya dukung pembangunan infrastruktur yang berdampak bagi akselerasi pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan daya dukung lingkungan Iklim investasi dan usaha yang belum mencapai dengan angka yang diharapkan karena berbagai kendala teknis dan nonteknis baik di tingkat pusat/daerah Tingkat dependency terhadap penggunaan

Isu Penting dan Masalah Mendesak Tingkat Provinsi Lingkungan Eksternal Lainnya Masih tingginya angka kemiskinan dan Konstelasi politik internasional dan perekonomian pengangguran global, yang dapat memicu perubahan asumsi perekonomian nasional yang berimbas ke pemerintah daerah Laju pertumbuhan penduduk relatif tinggi

Kualitas pelayanan publik kurang memuaskan Rendahnya realisasi investasi daerah Masih rendahnya kualitas hidup dan perlindungan terhadap perempuan dan anak dari tindak kekerasan dan trafficking Rendahnya daya saing produk industri dan UMKM

Kurang stabilnya kontinuitas dan kualitas produk pertanian, perikanan dan kehutanan Menurunnya daya dukung dan daya tampung lingkungan


BAB II- 127

Kenaikan harga minyak bumi di pasar internasional, yang berimbas pada perubahan asumsi makro APBN, yang berimbas pada alokasi dana DAU/DAK kepada pemerintah daerah

NO 9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Tingkat Nasional Sumber energi fosil dan belum optimalnya penggalian terhadap sumber-sumber energi terbarukan (renewable energy) Menurunnya daya dukung lingkungan dan meningkatnya anomali iklim yang berdampak pada produktivitas pangan Masih rendahnya daya saing kreativitas dan inovasi yang berdampak pada hanya sebagai penerima produk dari luar negeri Globalisasi yang belum sepenuhnya berpihak pada kepentingan negara berkembang dan belum kuatnya struktur industrilisasi nasional Hilirisasi industri sektor pariwisata yang belum optimal yang berdampak pada kinerja sektor pariwisata yang belum optimal

Isu Penting dan Masalah Mendesak Tingkat Provinsi Pemenuhan kebutuhan energi listrik belum merata Rendahnya kualitas prasarana dan sarana jalan, jembatan dan saluran irigasi Rendahnya cakupan pelayanan air bersih, sanitasi dan persampahan serta penanganan permukiman kumuh Masih rendahnya ketersediaan, keterjangkauan, kualitas, relevansi, kesetaraan dan keterjaminan pelayanan pendidikan Masih rendahnya derajat kesehatan masyarakat

Masih banyaknya penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) yang belum tertangani Korban bencana, sarana prasarana dan usaha ekonomi belum tertangani dengan baik


BAB II- 128

Lingkungan Eksternal Lainnya

TABEL II.4 ARAHAN KAWASAN LINDUNG KOTA SURAKARTA TAHUN 2030

Recommend Documents