Syirkah sebagai Model Investasi Berbasis Syari`ah (Kajian Ontologi)

Syirkah sebagai Model Investasi Berbasis Syari`ah (Kajian Ontologi) Dyah Ochtorina Susanti Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember Jl. Kalimantan No. 37 Kampus Tegal Boto Jember Email: [email protected] ABSTRACT The aim of this reseach is discover and analyze and give an evaluation about the concept of syirkah in Indonesian positive law. Syirkah is a mixture capital between two or more people who aim to create a partnership in a particular field. The results of studies which is using the method of normative juridical approach, statute approach, and legal history was made clear that syirkah has been arranged in the positive law in Indonesia in the frame of banking law. The presence of syirkah concept in banking law is driven by the desire of Muslims to apply the teachings mu'amalah. Keyword : Syirkah, investment, ontology ABSTRAK Penelitian ini bertujuan menemukan dan menganalisa serta memberikan evaluasi mengenai pengaturan konsep syirkah dalam hukum positif Indonesia. Syirkah adalah percampuran modal antara dua orang atau lebih yang bertujuan untuk membuat suatu kerjasama dalam bidang tertentu. Hasil dari penelitian yang menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, dan sejarah hukum ini memberikan penjelasan bahwa syirkah selama ini diatur dalam hukum positif di Indonesia dalam frame hukum perbankan. Hadirnya konsep syirkah dalam hukum perbankan ini didorong oleh keinginan umat Islam untuk menerapkan ajaran mu’amalah. Kata Kunci: Syirkah, Investasi, Ontologi Pendahuluan

teologis ajarannya memberikan ke-

Latar Belakang

yakinan dan kedamaian bagi penga-

Masuknya agama Islam ke

nutnya. Diterimanya ajaran Islam

Indonesia sekitar abad ke 7 Masehi

tersebut, masyarakat dengan rela dan

memberikan

patuh serta tunduk mengikuti ajaran

pemahaman

bahwa

sejak saat itu di wilayah hukum

Islam

Indonesia (saat itu bernama Nusan-

kehidupan (Manaf, 2008:35). Salah

tara) terdapat hukum Islam. Pada

satu dari dimensi kehidupan tersebut

Perkembangannya, Islam menjadi

adalah hubungan mu’amalah (hubu-

pilihan masyarakat karena secara

ngan antara sesama manusia dalam 19

dalam

berbagai

dimensi

20

Rechtidee Jurnal Hukum, Vol. 9. No. 1, Juni 2014

bidang perekonomian).

untuk melakukan usaha bersama

Salah satu bagian yang ter-

dengan jumlah modal yang tidak

dapat dalam konsep mu’amalah

sama, masing-masing pihak berparti-

Islam adalah syirkah. Secara bahasa

sipasi dalam perusahaan, dan keun-

Syirkah berarti ikhtilath (percampu-

tungan atau kerugian dibagi sama

ran), yakni bercampurnya satu harta

atau atas dasar proporsi modal

dengan harta yang lain sehingga

(Kompilasi Hukum Ekonomi Syari-

tidak bisa dibedakan antara kedua-

ah, MA, 2003:43). International

nya. (Al-Harran, 1993:74) Selanjut-

Islamic Bank for Invesment and

nya jumhur ulama mempergunakan

Development memberikan penger-

kata Syirkah untuk label suatu tran-

tian Musyarakah (Syirkah) dalam

saksi tertentu, meski tidak ada

bentuk yang lebih aplikatif, yakni

pencampuran dua kajian, karena

sebagai suatu metode yang didasar-

terjadinya sebuah transaksi merupa-

kan pada keikutsertaan pemilik

kan sebab terjadinya pencampuran

modal

(Al-Harran, 1993:74). Lebih lanjut,

perbankan syari’ah maka pemilik

Warkum Sumitro mengatakan bahwa

modal adalah pihak bank) dan

syirkah adalah perjanjian kerja sama

pencari pembiayaan (mitra potensi-

antara pemilik modal (uang atau

al) untuk suatu proyek tertentu, dan

barang) untuk membiayai suatu

akhirnya

usaha (Warkum, 1997:34-35). Keun-

menghasilkan laba atau rugi (Inter-

tungan dari usaha tersebut dibagi

national Islamic Bank for Investment

sesuai dengan persetujuan antara

and Development : 6)

(jika

diterapkan

keikutsertaan

dalam

tersebut

pihak-pihak tertentu, yang tidak

Berdasar penjelasan diatas,

harus sama dengan pangsa modal

dapat ditemukan penjelasan bahwa

masing-masing pihak.

konsep syirkah sebenarnya adalah

Berdasar kompilasi hukum

konsep menanamkan modal dengan

ekonomi syari’ah yang dikeluarkan

pembagian keuntungan yang propor-

Mahkamah Agung Republik Indone-

sional. Terkait hal ini, terdapat

sia, konsep Syirkah adalah kerjasa-

sebuah permasalahan yang menjadi

ma yang dapat dilakukan antara dua

tema sentral dari tulisan ini, yaitu:

pihak pemilik modal atau lebih

“Apakah

syirkah

diatur

dalam

21

Dyah Ochtorina Susanti: Syirkah sebagai Model

hukum positif di Indonesia?...”

persoalan hukum yang akan diteliti

Jawaban pertanyaan ini adalah me-

dan dikaji dalam penelitian ini,

ngenai “ada” dan “tiada”. Terkait

adalah mengacu kepada pendapat S.

jawaban tersebut maka pertanyaan

Soekanto & Sri Mamudji, bahwa

tersebut hanya bisa dijawab dengan

dalam penelitian hukum normatif

menggunakan kajian ontologi, yakni

mencakup antara lain: (Soerjono &

sebuah kajian yang mempelajari

Sri, 2001:61)

realitas

konkret

a. Pendekatan peraturan perun-

secara kritis (“ada”), sehingga syir-

dang-undangan, yaitu pengkajian

kah harus dibuktikan keberadaannya

hukum melalui aturan tertinggi

dalam hukum positif Indonesia.

yang berupa peraturan-peraturan

atau

kenyataan

hukum positif yang berlaku, yaitu Metode Penelitian

Undang-Undang Dasar Negara

Jenis Penelitian dan Pendekatan

Republik Indonesia Tahun 1945,

Jenis penelitian ini merupakan pene-

peraturan

litian hukum normatif (normative

(di dalamnya termasuk undang-

legal research) untuk menganalisa

undang sampai kepada peraturan

syirkah sebagai model investasi

bank Indonesia sebagai aturan

berbasis syari’ah (kajian ontologi).

pelaksana di lapang) dan keputu-

Penelitian normatif seringkali dise-

san lembaga yang berwenang

but dengan penelitian doktrinal,

(Didik Sukriono, 2009:68).

yaitu: penelitian yang objek kajiannya

adalah

dokumen

peraturan

perundang-undangan

b. Pendekatan sejarah hukum (legal historical approach), digunakan

bahan

untuk mengidentifikasi tahap-

pustaka, demikian menurut pendapat

tahap dan faktor-faktor yang

Soejono dan H. Abdurahman (Soejo-

mempengaruhi

no dan H. Abdurrahman, 2003: 56).

hukum (Sunggono, 1998:102)

Adapun

yang

yang mengatur masuknya ekono-

relevan untuk digunakan sebagai

mi syari’ah di Indonesia, sehing-

pelengkap dalam upaya memahami

ga dapat memperluas cakrawala

dan menjelaskan secara lebih leng-

pemikiran bahwa hukum yang

kap (utuh) fenomena hukum dan

mengatur ekonomi syari`ah pada

perundang-undangan

pendekatan

dan

lain

perkembangan

22


bangan hukum pada masa lampau

jual beli yang diharamkan

yang dalam proses perkemba-

menurut kajian fiqh mua-

ngannya dipengaruhi faktor-fak-

malah

tor non hukum (seperti sosial,

an-ketentuan lainnya yang

ekonomi, budaya dan politik).

tidak tercakup dalam fatwa

Jenis dan Sumber Bahan Hukum Bahan-bahan hukum bersifat

untuk

ketentu-

DSN. 2) Ketentuan hukum positif yang

normatif-preskriptif berupa peratu-

terdiri dari:

ran hukum positif nasional, dan

a. Norma dasar atau kaedah

hukum

Islam

yang

merupakan

dasar, yaitu Pancasila

bagian dari hukum positif yang tidak

b. Peraturan dasar, yaitu Un-

bisa dipisahkan, di mana berdasar-

dang-Undang Dasar Nega-

kan kekuatan mengikatnya diklasifi-

ra Republik Indonesia Ta-

kasikan

hun 1945

sebagai

bahan

hukum

primer, bahan hukum sekunder dan

c. Undang-Undang Nomor 21

bahan hukum tersier (Soerjono,

Tahun 2008 Tentang Per-

1986:52) yang terdiri atas:

bankan Syari’ah;

a. Bahan hukum primer yaitu bahan

b. Bahan hukum sekunder bahan

hukum yang mempunyai kekua-

yang menjelaskan bahan hukum

tan mengikat ke dalam, meliputi:

primer, seperti: hasil penelitian,

1) Ketentuan yang terdapat dalam

jurnal ilmiah, hasil seminar atau

hukum Islam, yaitu prin-

pertemuan ilmiah lainnya, bah-

sip-prinsip hukum Islam yang

kan menurut Ronny Hanitijo

bersumber dari:

Soemitro, dokumen pribadi atau

a. Al-Qur’an

pendapat dari kalangan pakar

b. Al-Hadist

hukum termasuk dalam bahan hu-

c. Fatwa-fatwa yang dikemu-

kum sekunder ini sepanjang

kakan oleh Dewan Syari’ah

relevan dengan objek telaah

Nasional (DSN) dan Maje-

penelitian hukum berupa jurnal

lis Ulama Indonesia (MUI)

ini (Ronny, 1988:24).

prinsip

c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan

syari’ah tentang riba dan

hukum penunjang yang memberi

serta

beberapa

23


petunjuk dan penjelasan terhadap

ingin mencari kesesuaian dan rele-

bahan hukum primer dan bahan

vansi aturan-aturan atau pasal-pasal

hukum sekunder, seperti kamus

yang ada dalam pengaturan syirkah

hukum dan kamus bahasa Indo-

sebagai model investasi berbasis

nesia. (Soerjono & Sri, 2001:14-

syirkah (kajian ontologi).

15) Surat khabar, majalah mingguan juga menjadi bahan bagi

Hasil dan Pembahasan

penelitian ini sepanjang memuat

Sebelum menguraikan eksis-

informasi yang relevan dengan

tensi syirkah dalam hukum positif

objek telaahan penelitian hukum

Indonesia, maka penulis akan me-

berupa jurnal ini (Sieglar dan

nguraikan pengertian syirkah guna

Beede, 1997:23).

menyamakan persepsi. Musyarakah

Teknik

Penelusuran

Bahan

Hukum

atau banyak yang menyebutnya dengan Syirkah, merupakan bentuk

Pada penelitian ini, pengum-

kerjasama di mana dua atau lebih

pulan dan penelusuran bahan hukum

orang

dilakukan dengan menggunakan me-

tenaga bersama-sama, untuk mem-

tode kepustakaan sistematis, yaitu

bagi keuntungan, menikmati hak dan

penelusuran dokumen terkait dengan

kewajiban yang sama (Al-Harran,

syirkah sebagai model investasi

1993:74). Secara bahasa Syirkah

berbasis syari’ah (kajian ontologi)

berarti ikhtilath (percampuran), yak-

Teknik Analisa Bahan Hukum

ni bercampurnya satu harta dengan

menghimpun

modal

dan

Berbagai informasi dan data

harta yang lain sehingga tidak bisa

yang diperoleh dalam penelitian ini

dibedakan antara keduanya. (Al-

kemudian akan dianalisa dengan

Harran,

menggunakan metode analisis isi

Warkum Sumitro mengatakan bahwa

(content analysis) ( Valerina JL

perjanjian kerja sama antara pemilik

Kriekhoff, 2002 :27) , baik dalam

modal (uang atau barang) untuk

membandingkan akad, maupun pera-

membiayai suatu usaha (Warkum,

turan perundang-undangan, untuk

1997:34-35). Keuntungan dari usaha

selanjutnya

tersebut

ditarik

kesimpulan.

Terkait dengan hal tersebut, peneliti

1993:4).

dibagi

Lebih

sesuai

lanjut,

dengan

persetujuan antara pihak-pihak ter-


24

tentu, yang tidak harus sama de-

bentuk final dari negara kesatuan

ngan pangsa modal masing-masing

Republik Indonesia (Rusli Karim,

pihak.

1985 :211-227). Jauh sebelum akad Musya-

Undang-undang

perbankan

rakah diakomodir dalam tata hukum

di Indonesia diawali dengan lahirnya

di Indonesia, KH. Mas Mansur

Undang-undang No. 14 tahun 1967

Ketua

Muhammadiyah

tentang Perbankan, namun di dalam

pada tahun 1937 telah mempunyai

UU No. 14 tahun 1967 tentang

keinginan untuk mendirikan bank

Perbankan ini tidak memberikan

Islam, namun gagal karena beliau

ruang guna berdirinya kegiatan

dianggap SARA pada waktu itu dan

ekonomi Islam di dunia perbankan.

dikhawatirkan akan mengganggu

Undang-undang No. 14 Tahun 1967

stabilitas keamanan nasional (War-

tentang Perbankan ini murni menga-

kum,1997: 71). Anggapan bahwa

tur dunia perbankan dengan sistem

kata-kata berlabel ”Islam” akan

bunga. UU No. 14 tahun 1967 ini

mengganggu stabilitas keamanan

merupakan penghalang bagi berdi-

nasional, terus berkembang dan

rinya bank Islam di Indonesia. Satu

tertanam dalam pola pikir pemerin-

tahun berikutnya, tepatnya tahun

tah, baik pada masa penjajahan kolo-

1968, Majlis Tarjih Muhammdiyah

nial Belanda, orde lama dan ataupun

pada Muktamar di Sidoarjo Jawa

pada masa orde baru. Pemikiran ini

Timur, memutuskan bahwa bunga

mulai mengalami pergeseran sampai

bank yang diberikan oleh bank-bank

era 1980-an, tepatnya setelah tahun

negara kepada nasabah, demikian

1982, pemerintah mulai bersikap

pula sebaliknya, hukumnya terma-

resiprokal kritis dan tidak lagi

suk syubhat atau musytabihat, arti-

bersikap antagonis terhadap umat

nya belum jelas halal atau haramnya

Islam. Pada perkembangan selanjut-

(PP Muhammadiyah, 1971: 309-

nya, sejak tahun 1995 pemerintah

312). Guna menjaga prinsip keha-

menjadi sangat akomodatif terhadap

ti-hatian bermu’amalah dengan bank

umat Islam. Di lain pihak, umat

yang menerapkan bunga tersebut,

Islam kembali menegaskan bahwa

KH. Azhar Basjir, MA Ketua Majlis

negara berdasarkan Pancasila adalah

Tarjih Muhammadiyah waktu itu

Pengurus

25


memberikan rambu-rambu bahwa

masih ada peraturan-peraturan lain-

untuk menentukan hukumnya bunga

nya yang melarang didirikannya

bank harus dipertimbangkan besar

bank-bank baru pada waktu itu.

kecilnya bunga atau keuntungan

Setelah

menunggu

lima

siapa yang memperoleh keuntungan

tahun, tepatnya setelah adanya Paket

dan untuk siapa keuntungan itu

Oktober 1988, yang dikeluarkan

dimanfaatkan.

pemerintah pada 27 oktober 1988

Setelah sekian tahun terku-

(kemudian dikenal dengan nama

bur, gagasan mengenai pembentukan

PAKTO ’88) yang membuka pelu-

kegiatan ekonomi Islam dalam dunia

ang

perbankan di Indonesia itu baru bisa

swasta baru. Pakto 1988 ini bertu-

direalisasikan di setelah adanya

juan untuk : (Iwan Triyuwono, 2000:

kebijakan deregulasi perbankan 1

122)

Juni

1. Meningkatkan pengerahan dana

1983,

yang

membebaskan

bank-bank untuk menetapkan sendiri

bagi

berdirinya

bank-bank

masyarakat

tingkat bunganya bahkan sampai 0

2. Meningkatkan ekspor non migas

% (nol persen). Deregulasi perbank-

3. Meningkatkan efisiensi lemba-

an 1 Juni 1983 mempunyai tujuan

ga-lembaga

untuk : (Iwan Triyuwono, 2000:122)

perbankan

keuangan

dan

1. Meningkatkan volume penghim-

4. Meningkatkan kemampuan pe-

punan dana domestik semaksimal

ngendalian pelaksanaan kebija-

mungkin melalui sistem perbank-

kan moneter

an. 2. Mengurangi ketergantungan bank pada bank sentral.

5. Meningkatkan iklim pengembangan pasar modal Sampai pada tahun 1988 ini

3. Meningkatkan efisiensi dan profe-

Indonesia belum mengakomodasi

sionalisme pada bank-bank nasi-

Syirkah. Pada perkembangan selan-

onal Indonesia.

jutnya, atas dorongan keinginan

Deregulasi 1 Juni 1983 ternyata

umat Islam untuk dapat menjalankan

belum cukup kesempatan untuk

kewajiban beribadah yang bisa se-

mendirikan bank yang kegiatan ope-

laras dengan kegiatan mu’amalah,

rasionalnya berbasis Islam, karena

maka pada Munas IV majelis Ulama

26


Indonesia (MUI) di hotel Sahid pada

dan berdasarkan Izin Prinsip Surat

tanggal 22 - 25 Agustus 1990 mem-

Menteri Keuangan RI no.1223/M-

bentuk suatu tim Steering Commite

K.013/1991 tanggal 5 November

yang diketuai oleh Amin Aziz yang

1991, Izin Usaha Keputusan Menteri

bertugas

segala

Keuangan RI no. 430/KMK :

dengan

013/1992 tanggal 24 April 1992 pada

rencana mendirikan bank syari’ah di

tanggal 1 Mei 1992 BMI bisa me-

Indonesia, sebagai bentuk langkah

mulai operasi untuk melayani kebu-

konkrit dari MUI atas lokakarya “

tuhan masyarakat melalui jasa-jasa

Bunga bank dan perbankan “ pada

atau

tanggal 18 – 20 Agustus sebelumnya

pendirian bank biasanya izin usaha

(Sulaiman, 2001:45).

keluar belakangan setelah ada izin

keperluan

mempersiapkan yang

terkait

produk-produknya

(dalam

Tim MUI tersebut melaku-

prinsip, sehingga banyak bank-bank

kan langkah awal dengan mengada-

syari’ah yang beroperasi awal hanya

kan penggalangan dana dari pengu-

berdasar izin prinsip) ( Buku Pedo-

saha-pengusaha muslim untuk men-

man

jadi pemegang saham pendiri. Ter-

Artha Mentari Bangil, 1998:5).

Pembiayaan

BPRS

Daya

nyata penggalangan dana ini me-

Posisi bank syari’ah ini se-

ngalami kesuksesan, terbukti dalam

makin pasti setelah disahkan Un-

waktu 1 tahun sejak ide berdirinya

dang-undang

bank syari’ah tersebut, dukungan

tentang Perbankan, di mana bank

dari berbagai pihakpun terus me-

diberikan kebebasan untuk menentu-

ngalir. Pada tanggal 1 November

kan jenis imbalan yang akan diambil

1991, setelah berbagai persyaratan

dari nasabahnya baik bunga ataupun

pendirian bank syari’ah terpenuhi,

keuntungan bagi hasil. Pada tahun

maka dilakukanlah penandatanganan

1992 ini pula, pemerintah mengelu-

akte pendirian bank syari’ah pertama

arkan PP No.72 Tahun 1992 tentang

di Indonesia dengan nama Bank

bank bagi hasil. Titik puncak terjadi

Mu’alamat Indonesia (BMI) di Sahid

pada tahun 1998 dengan dikeluar-

Jaya Hotel dengan akte notaris Yudo

kannya UU No.10 Tahun 1998

Paripurno, SH dengan ijin Menteri

tentang perubahan UU No. 7 Tahun

Kehakiman No. C.2.2413.HT.01.01.

1992 tentang Perbankan, yang mem-

No.7 Tahun

1992

27


buka kesempatan bagi siapa saja

bagi hasil. Diantara perubahan

yang akan mendirikan bank syari’ah

yang berkaitan langsung dengan

maupun yang ingin mengkonversi

keberadaan bank Islam adalah

dari sistem konvensional menjadi

pasal 1 ayat 12, pasal 1 ayat 13,

sistem syari’ah. UU No. 10 Tahun

pasal 6 huruf m, pasal 13 huruf c.

1998 ini juga sekaligus menghapus

Guna menjalankan undang-un-

pasal 6 PP No.72 Tahun 1992 yang

dang tersebut selanjutnya dikelu-

melarang dual sistem. Pasal 6 UU

arkan Surat Keputusan Direksi

No.10 Tahun 1998 secara tegas

Bank Indonesia tentang Bank

memperbolehkan bank umum yang

Umum dan Bank Perkreditan

melakukan kegiatan secara konven-

Rakyat Tahun 1999 dilengkapi

sional dapat juga melakukan kegia-

Bank Umum Berdasarkan Prinsip

tan usaha dengan berdasar prinsip

Syari'ah dan Bank Perkreditan

syari’ah melalui:

Rakyat

1. Pendirian kantor cabang atau di

Syari'ah. Aturan yang berkaitan

bawah kantor cabang baru, atau

dengan Bank Umum Berdasarkan

Pengubahan kantor cabang atau

Prinsip Syari'ah diatur dalam

di bawah kantor cabang yang

Surat Keputusan Direksi Bank

melakukan kegiatan usaha secara

Indonesia No. 32 / 34 / KEP / DIR

konvensional

tgl. 12 Mei 1999.

menjadi

kantor

yang melakukan kegiatan usaha

Berdasarkan

Prinsip

Sampai pada kurun tahun

berdasar prinsip syari’ah. (UU

1998-an,

Syirkah

belum

diatur

no. 10 Tahun 1998 tentang peru-

secara eksplisit namun secara impli-

bahan UU No. 7 Tahun 1992

sit dapat ditemukan di pasal 1 ayat

tentang Perbankan)

(12) dan pasal 1 (13) UU No. 10

2. Selain itu, Undang-Undang No.

tahun 1998 tentang Perubahan UU

10 Tahun 1998 juga melakukan

No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan

revisi beberapa pasal yang diang-

yang memperbolehkan bank meng-

gap penting, dan merupakan atur-

gunakan prinsip syari’ah, dan salah

an hukum secara leluasa menggu-

satu dari kegiatan perbankan yang

nakan istilah syari'ah dengan ti-

berlandaskan syari’ah Islam adalah

dak lagi menggunakan istilah

akad bagi hasil yang di dalamnya

28


terdapat syirkah (dalam dunia per-

ngatur mengenai Syirkah, di perkuat

bankan syari’ah disebut juga Musya-

dengan lahirnya Undang-Undang

rakah).

No. 21 tahun 2008 tentang PerbankPada perkembangan selanjut-

an Syari’ah yang disahkan pada

nya, setelah bertahun-tahun kegiatan

tanggal 16 Juli 2008 yang menyebut-

ekonomi syari’ah semakin berkem-

kan akad Musyarakah secara ekspli-

bang, dan akad bagi hasil yang salah

sit pada pasal 1 (25), pasal 19 ayat

satu jenisnya adalah Syirkah menjadi

(1) huruf c, pasal 19 ayat (2) huruf i,

andalan bank syari’ah, berbagai pi-

pasal 19 (2) huruf c dan i, pasal 21

hak menyadari bahwa kegiatan eko-

huruf b point 1. Pada tahun yang

nomi syari’ah (termasuk Syirkah),

sama pula (tahun 2008), Direktorat

belum mempunyai piranti (alat) da-

Perbankan Syari’ah yang ada Bank

lam hal menyelesaikan perkara apa-

Indonesia, mengeluarkan kodifikasi

bila mengalami sengketa diantara

produk perbankan syari’ah, yang

para mitranya. Mahkamah Agung

berisi semua mekanisme produk-

Republik Indonesia segera merespon

produk perbankan syari’ah yang

hal ini, dengan membentuk Tim

berdasarkan prinsip syari’ah Islam,

Penyusunan

Hukum

dan Syirkah di jelaskan secara rinci

Ekonomi Syari’ah berdasarkan Surat

pada bagian II tentang pembiayaan

Keputusan Nomor: KMA/097/SK/

atas dasar Syirkah, pada point a

X/2006 pada tanggal 20 Oktober

sampai point i. Kodifikasi produk

2006. Tim penyusunan Kompilasi

perbankan syari’ah yang dikeluarkan

Hukum Ekonomi Syari’ah ini berha-

oleh Direktorat perbankan Syari’ah

sil menyusun hukum formal dan

di Bank Indonesia semakin membe-

material berkaitan dengan hukum

rikan arah yang jelas mengenai

ekonomi syari’ah pada bulan Juni

Syirkah (Bank Indonesia, 2008), h.

2008, dan Syirkah di atur secara jelas

B-4 – B-5.).

Kompilasi

dalam BUKU II tentang akad, di

Guna melengkapi pedoman

dalam Bab VI tentang Syirkah serta

pelaksanaan Syirkah di Indonesia,

Bab VII tentang Syirkah Milk.

dengan tidak meninggalkan Al-Qur’

Kompilasi Hukum Ekonomi

an dan Hadits, Bank Indonesia juga

Syari’ah yang secara eksplisit me-

mengeluarkan berbagai Peraturan

29


Bank Indonesia yang menjadi pedo-

jawaban pertanyaan diatas, peneliti

man serta dasar hukum bagi pelaksa-

akan menguraikan kedudukan fatwa

naan akad Musyarakah. Beberapa

DSN dalam tata hukum di Indonesia.

Peraturan Bank Indonesia terkait

Hingga awal abad ke-20, pemberi

dengan Syirkah adalah:

fatwa

1. PBI No. 7/6/PBI/2005 tentang

dilakukan oleh ulama secara pero-

Transparansi Informasi Produk

rangan. Pada kuartal abad ke-20

Bank dan Penggunaan Data Pri-

beberapa fatwa mulai diberikan oleh

badi Nasabah beserta Ketentuan

para ulama secara berkelompok.

Perubahannya.

Pada tahun 1926 M, beberapa ulama

di

Indonesia

sepenuhnya

2. PBI No. 7/46/PBI/2005 tentang

tradisional telah mendirikan per-

Akad Penghimpunan dan Penya-

kumpulan Nadhdlatul Ulama (selan-

luran Dana Bagi Bank yang

jutnya disingkat NU) dan mulai

Melaksanakan Kegiatan Usaha

mengeluarkan fatwa untuk para

Berdasarkan Prinsip Syari’ah.

pengikutnya melalui Lajnah Bahtsul

3. PBI No. 9/19/PBI/ 2007 tentang

Masail bersamaan dengan waktu

Pelaksanaan

Prinsip

Syari’ah

pelaksanaan kongres pertamanya

dalam Kegiatan Penghimpunan

pada tahun itu juga. Persyarikatan

Dana dan Penyaluran Dana serta

Muhammadiyah yang berdiri tahun

Pelayanan Jasa Bank Syari’ah.

1912 M, pada mulanya tidak mem-

Selain, Syirkah dapat ditemu-

perhatikan soal fatwa hingga tahun

kan dalam hukum positif di Indone-

1927 M, sewaktu organisasi itu

sia, Syirkah juga dapat ditemukan di

membentuk panitia khusus yang

dalam fatwa Dewan Syari’ah Nasi-

diberi nama Majelis Tarjih, yang

onal (selanjutnya disingkat DSN).

bertugas menetapkan soal-soal kea-

Pada

selanjutnya,

gamaan pada umumnya dan hukum

fatwa dewan syari’ah nasional juga

Islam pada khususnya (Cholil Nafis,

menjadi dasar hukum bagi pelaksa-

:3)

perkembangan

naan Syirkah. Pertanyaan berikutnya

Perkembangan

berikutnya,

adalah sejauhmana fatwa mengikat

dibentuk Majelis Ulama Indonesia

kepada para mitra dalam kaitannya

(selanjutnya disingkat MUI) oleh

dengan Syirkah?... Terkait dengan

perkumpulan organisasi Islam di

30


Indonesia pada tahun 1975 M, baik

syari’ah. MUI sebagai payung dari

ulama dari kalangan tradisional

lembaga-lembaga organisasi kea-

maupun kalangan modern mempu-

gamaan (Islam) di Indonesia meng-

nyai wakil-wakilnya dalam MUI dan

anggap perlu membentuk suatu

melalui perhimpunan itu memberi-

badan dewan syari’ah yang bersifat

kan fatwa-fatwa bersama. Sejak

nasional

didirikan pada tahun 1975 M hingga

DSN) yang membawahi seluruh

sekarang, MUI telah melahirkan

lembaga keuangan, termasuk dida-

fatwa-fatwa yang cukup banyak,

lamnya bank-bank syari’ah. Hal

meliputi soal upacara keagamaan,

dimaksud untuk memberi kepastian

pernikahan,

dan jaminan hukum Islam dalam

kebudayaan,

politik,

ilmu pengetahuan, kedokteran dan

(selanjutnya

disingkat

masalah ekonomi syari’ah.

ekonomi, yang sebagian besar di-

Fatwa merupakan salah satu

kumpulkan dalam kumpulan Fatwa

institusi dalam hukum Islam untuk

Majelis Ulama Indonesia dan Him-

memberikan jawaban dan solusi

punan Fatwa Majelis Ulama Indone-

terhadap problem yang dihadapi

sia. Ketika munculnya praktik eko-

umat. Umat Islam pada umumnya

nomi syari’ah di Indonesia pada

menjadikan fatwa sebagai rujukan

tahun 1990-an yang dimulai secara

dalam bersikap dan bertingkah laku,

yuridis normatif dengan lahirnya

posisi fatwa dikalangan masyarakat


umum, laksana dalil di kalangan

tentang Perbankan, yang mengan-

para mujtahid (Al Fatwa fi Haqqil

dung ketentuan bolehnya bank kon-

‘Ami kal Adillah fi Haqqil Mujtahid,

vensional beroperasi dengan sistem

yang artinya kedudukan fatwa bagi

bagi hasil, dan ketika bergulirnya

orang kebanyakan seperti dalil bagi

orde reformasi yang melahirkan

mujtahid) (Zainuddin Ali, 2008 :

amandemen Undang-undang No. 7

127). Kehadiran fatwa, menjadi

tahun 1992 tentang Perbankan, yakni

aspek organik dari bangunan eko-


nomi syari’ah yang sedang ditata/-

tentang Perubahan UU No. 7 tahun

dikembangkan, sekaligus merupa-

1992 tentang Perbankan, memuat

kan alat ukur bagi kemajuan ekono-

lebih

mi syari’ah di Indonesia secara

rinci

tentang

perbankan

31


umum dan kemajuan bagi akad

sampai pada suatu norma yang tidak

Syirkah secara khusus. Secara fung-

dapat ditelusuri lebih lanjut dan

sional, fatwa memiliki fungsi tabyin

bersifat hipotesis dan fiktif yaitu

dan tarjih. Tabyin artinya menjelas-

norma dasar (Grundnorm) (Maria

kan hukum yang merupakan regulasi

Indrati,2009 :25). Masih menurut

praktik bagi lembaga keuangan,

kelsen dalam Charles Sampford

khususnya yang diminta oleh prakti-

(yang terilhami muridnya bernama

si

DSN,

Adolf Merkl) bahwa suatu norma

sedangkan tarjih yaitu memberikan

hukum itu keatas ia bersumber dan

petunjuk (guidance) serta pencera-

berdasar pada norma di atasnya,

han kepada masyarakat luas tentang

tetapi kebawah ia juga menjadi dasar

norma ekonomi syari’ah (Zainuddin

dan menjadi sumber norma hukum

Ali, 2008 : 128).

di bawahnya, sehingga suatu norma

ekonomi

syari’ah

ke

Dilihat dari eksistensi Syir-

hukum itu mempunyai masa berlaku

kah dalam hukum positif Indonesia,

yang relatif karena norma hukum itu

menurut penulis ada pola yang dapat

berlaku pada norma yang diatasnya

dilihat, yakni ada pola berjenjang

(Maria Indrati, 2009: 25 ). Hal ter-

dari peraturan perundang-undangan

sebut senada dengan ajaran Kelsen

yang tertinggi sampai pola yang

seperti yang dikutip oleh Charles

palling rendah sesuai hukum positif

Sampford yang disebutkan bahwa

di Indonesia. Terkait dengan hukum

ajaran Kelsen ini dikenal sebagai

di Indonesia dalam mengakomodasi

positivist system. Beliau mengutara-

Syirkah, Hans Kelsen juga menge-

kan “The element of positivist tend

mukakan teorinya mengenai jenjang

to be rules or norms rather tahan

norma hukum (Stufenbau Theory). ia

actions or event. In early theory they

berpendapat bahwa norma-norma

were the command of real person,

hukum itu berjenjang dan berla-

later they became institutionalised,

pis-lapis dalam suatu hirarkhi tata

depersonalised and finally were not

susunan. Ini berarti suatu norma

described as commands it all. The

yang lebih rendah berlaku, bersum-

element are usually held to be

ber dan berdasar pada norma yang

“legal”

lebih tinggi, demikian seterusnya

(Charles Sampford, 1989 :43).

rather

than

“casual”

32


Apabila dikaitkan mengenai

semua peraturan hukum itu disusun

hukum sebagai suatu sistem norma,

dalam satu kesatuan secara hirarkis

maka Hans Kelsen berpendapat

dan demikian ia juga merupakan

bahwa suatu norma dibuat menurut

suatu sistem. Grundnorm ini ibarat

norma yang lebih tinggi dan norma

bahan bakar yang mengerakkan

yang lebih tinggi itu pun dibuat

seluruh sistem hukum. Grundnorm

berdasar norma yang lebih tinggi

memiliki fungsi sebagai dasar me-

pula hingga menuju suatu Grund-

ngapa hukum itu ditaati dan mem-

norm atau Basic Norm yang pada

pertanggungjawabkan pelaksanaan

dasarnya

hukum (Achmad Ali, 2002 : 273).

tidak

berubah-rubah.

Dengan adanya Grundnorm maka

Terkait dengan teori Hans

Hans Kelsen mengatakan bahwa

Nawiasky, maka hukum di Indonesia

basic norm’s as the source of validity

dalam mengakomodasi Syirkah da-

and as the source of unity of legal

pat dilihat pada bagan berikut ini:

systems. Melalui Grundnorm inilah

Gambar Eksistensi Akad Musyarakah dalam Hukum Positif di Indonesia Sila ke 1 PANCASILA “Ketuhanan Yang Maha Esa”

Ps. 29 UUD N RI Tahun 1945 (hasil amandemen terakhir)

UU No. 7 tahun 1989 Jo. UU No. 3 tahun 2006 Jo. No. 50 tahun 2009 ttg PA

Ps. 50 UU No. 3 tahun 2006 Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari’ah

UU No. 21 tahun 2008 ttg Perbankan Syari’ah pasal pada pasal 1 (25), pasal 19 ayat (1) huruf c, pasal 19 ayat (2) huruf i, pasal 19 (2) huruf c dan i, pasal 21 huruf b point 1.

Peraturan Bank Indonesia yang mengatur tentang Syirkah (akad Musyarakah)

Sumber: Catatan pribadi peneliti, diolah. 2013

KHES MARI BUKU II tentang akad, di dalam Bab VI tentang Syirkah serta Bab VII tentang Syirkah Milk

Fatwa DSN-MUI tentang akad Musyarakah (Syirkah)

33


Dilihat pada bagan tersebut,

orang yang beragama Islam dibi-

maka dapat dilihat dari Pancasila sila

dang: (a) Perkawinan; (b)Waris; (c)

ke-1 yang merupakan dasar masuk-

Wasiat; (d) Hibah; Wakaf; (e) Zakat;

nya hukum Islam ke dalam hukum

(f) Infaq; (g) Shadaqoh; (h) Ekonomi

positif di Indonesia, sila ke-1 kemu-

Syariah” dan UU No. 21 tahun 2008

dian menjiwai dan mendasari lahir-

tentang Perbankan Syari’ah sebagai

nya pasal 29 UUD Negara Republik

payung hukum keberadaan perbank-

Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya

an syari’ah di Indonesia, yang secara

disingkat sebagai UUD N RI Tahun

tidak langsung juga semakin mem-

1945), yang secara implisit membe-

perkuat kedudukan ekonomi syari’

rikan keleluasaan kepada para peme-

ah di Indonesia.

luk agama untuk melaksanakan aja-

Ada keunggulan pasti ada

ran agamanya. Pasal 29 UUD N RI

kelemahan, dan menurut peneliti,

Tahun

menjadi

salah satu kelemahan hukum yang

payung hukum lahirnya UU No. 3

mengakomodasi Syirkah adalah be-

tahun 2006 tentang Perubahan UU

lum adanya peraturan perundang-un-

No. 7 Tahun 1989 tentang Penga-

dangan yang mengakomodasi Syir-

dilan Agama, yang sekarang telah

kah dalam frame hukum bisnis

diubah lagi dengan adanya UU No.

syari’ah, sampai saat ini yang ada

50 tahun 2009 Tentang Perubahan

adalah pasal 1619 KUHPerdata me-

Kedua atas UU No. 7 tahun 1989

nyatakan bahwa:

1945

kemudian

Tentang Pengadilan Agama yang

terdapat dalam pasal 50 UU No. 3

”Persekutuan adalah suatu perjanjian dengan mana dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu dalam persekutuan, dengan maksud untuk membagi keuntungan yang terjadi karenanya.”

tahun 2006, yang selengkapnya

Secara tidak langsung, aturan perse-

menjadi sumber hukum formal dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syari’ah. Kewenangan menyeselsaikan sengketa ekonomi syari’ah

Agama

kutuan dalam KUHPerdata, juga

bertugas dan berwenang memeriksa,

mengandung nilai Islami yang uni-

memutus dan menyelesaikan perka-

versal, di mana dalam pasal berikut-

ra di tingkat pertama antara orang-

nya, yakni pasal 1619 KUHPerdata,

berbunyi:

“Pengadilan

34


disebutkan bahwa:

bentuk mekanisme-mekanisme pe-

”Segala persekutuan harus mengenai suatu usaha yang halal, dan harus dibuat untuk menfaat bersama para pihak. Masing-masing sekutu diwajibkan memasukkan uang, barangbarang lain ataupun kerajinannya ke dalam perseroan itu.”

ngaturan sendiri (inner order mechanism atau self regulation) dalam komunitas-komunitas

masyarakat,

merupakan hukum yang secara lokal berfungsi sebagai sarana untuk menjaga keteraturan dan ketertiban sosial (Nurjaya, 2007:33). Eksistensi Syir-

Lahirnya berbagai peraturan

kah dalam hukum positif di Indone-

perundang-undangan yang menga-

sia tidak dapat dilepaskan dari seja-

komodasi akad Syirkah secara khu-

rah (historis), artinya peraturan per-

sus dan kegiatan ekonomi syari’ah

undang-undangan yang berkaitan

secara umum di Indonesia merupa-

dengan Syirkah lahir bukan dari

kan tuntutan kebutuhan masyarakat

sebuah undang-undang yang bersifat

muslim terhadap kegiatan bisnis

a-historis

yang dilandasi dengan semangat

bepaald, yang artinya munculnya

keinginan

syari’ah

dinamika hukum terkait diakomo-

Islam sebagai konsekuensi dari

dasinya akad Musyarakah tidak

keyakinan yang dianut oleh sebagian

dapat melepaskan atau menyembu-

besar masyarakat Indonesia. Ini

nyikan dinamika sosial dibelakang-

menandakan

pluralisme

nya. Hukum tumbuh berkembang

hukum (legal pluralism) harus diteri-

dan ambruk disebabkan oleh dinami-

ma sebagai realitas (real of entity)

ka dalam masyarakat.

menjalankan

bahwa

historisch

flurality)

Diakui atau tidak, kegiatan

dalam kehidupan bermasyarakat.

ekonomi syari’ah di Indonesia me-

Ungkapan ini menjelaskan bahwa

rupakan bentuk pemahaman hukum

hukum yang berlaku dalam ma-

dalam konteks kehidupan masyara-

syarakat

dalam

kat yang dinamis ke arah yang lebih

bentuk peraturan perundang-unda-

baik, lalu lintas kebutuhan yang se-

ngan (order of law) juga berwujud

makin beragam dan kompleks me-

sebagai hukum agama (religious

rupakan realitas tuntutan kebutuhan

law) yang secara antropologis mem-

hukum dan hukum bukan sekedar

yang

majemuk

selain

(legal

melainkan

terwujud

35


menjadi bahan pengkajian secara

fatwa Majelis Ulama Indonesia.

logis rasional melainkan hukum

Dimana fatwa dalam hukum positif

dibuat untuk dijalankan. Perwujudan

Indonesia, kehadiran fatwa, menjadi

tujuan, nilai-nilai atau ide-ide yang

aspek organik dari bangunan eko-

terkandung di dalam peraturan per-

nomi syari’ah yang sedang ditata/-

undang-undangan

dengan

dikembangkan, sekaligus merupa-

eksistensi Syirkah merupakan suatu

kan alat ukur bagi kemajuan ekono-

kegiatan yang tidak berdiri sendiri,

mi syari’ah di Indonesia secara

melainkan mempunyai hubungan

umum dan kemajuan bagi akad

timbal balik yang erat dengan ma-

Syirkah secara khusus. Pengaturan

syarakat (Black, 1989: 10). Masya-

ini mempunyai kelemahan bahwa

rakat membutuhkan aturan hukum

syirkah yang sejatinya bisa digu-

konkrit mengenai Syirkah dan pera-

nakan sebagai model kerjasama

turan perundang-undangan membe-

(investasi) yang berbasis syari’ah

rikan apa yang dibutuhkan oleh ma-

belum

syarakat tersebut.

khusus) dalam frame hukum bisnis

terkait

diatur

tersendiri

(secara

sebagaimana pengaturan Perseroan Kesimpulan

Terbatas di Indonesia.

Bahwa konsep syirkah lahir dari desakan umat Islam untuk me-

Saran

laksanakan kegiatan mu’amalah ber-

Kepada DPR RI dan Presiden

dasar hukum Islam. Sampai saat ini

selaku pembentuk Undang-Undang,

syirkah diatur dalam hukum positif

sehubungan dengan temuan bahwa

yang berlaku di Indonesia. Pengatu-

syirkah selama ini masih “mengin-

ran mengenai syirkah ini terletak

duk” kepada hukum perbankan di

pada hukum perbankan syari’ah di

Indonesia,

Indonesia, dari payung hukum yang

saran bahwa akan lebih baik dan

tertinggi di Pasal 29 UUD N RI 1945

lebih memberikan peluang kepada

sampai kepada Peraturan Bank Indo-

ekonomi syari’ah berkembang di

nesia. Selain diatur pada hukum

Indonesia, jika pemerintah membuat

positif yang masuk pada ranah per-

sebuah undang-undang yang menga-

bankan, syirkah juga diatur dalam

tur mengenai syirkah sebagai model

penulis

memberikan

36


kerjasama dalam bidang investasi. Dimana pengaturan ini harus berdiri sendiri dan tidak menjadi satu dengan hukum perbankan. Daftar Rujukan Abdul Manaf. 2008. Refleksi Beberapa Materi Cara Beracara di Lingkungan Peradilan Agama. Bandung: Mandar Maju. Abdul Sattar Al-Harran, Saad . 1993. Islamic Finance, Partnership Financing. Tanpa Kota: Pelanduk Publication. Achmad Ali. 2002. Menguak Tabir Hukum. Jakarta: Toko Gunung Agung. A. Sieglar, Jay dan Benyamin R. Beede. 1997. The Legal Sources of Public Policy. Massachusset: Lexington Books. Buku Pedoman Pembiayaan BPRS Daya Artha Mentari Bangil – Pasuruan, 1998. Bambang Sunggono. 1998. Metodologi Penelitian hukum. Jakarta: RajaGrafindo Persada Black, Donald. 1989. Sociological Justice. New York: Oxford University. Direktorat Perbankan Syari’ah Bank Indonesia. 2008. Kodifikasi Produk Perbankan Syari’ah. (Jakarta: Bank Indonesia Didik Sukriono. 2009. Ringkasan Disertasi: Politik Hukum Peme-

rintahan Desa Di Indonesia. PDIH Univ. Brawijaya. Iwan Triyuwono. 2000. Organisasi dan Akuntansi Syari’ah. Yogyakarta : LKIS. International Islamic Bank for Investment and Development (IIBID). TT. Al Tanwil bi al Musyarakah. Tanpa Kota: Tanpa Penerbit. I Nyoman Nurjaya. 2007. Reorientasi Paradigma Pembangunan Hukum Negara dan Masyarakat Multikultural (Perspektif Hukum Progresif). Semarang: Kerjasama FH UNDIP- FH Trisakti. M.Rusli Karim. 1985. Dinamika Islam di Indonesia: Suatu Tujuan Sosial Politik. Jakarta: Hanindita. M. Cholil Nafis. Makalah: Corak Pemikiran Hukum ekonomi Islam di Indonesia. Jakarta: MUI Nur Sulaiman. 2001. BPR NU dalam Tinjauan Al-Qur’an. Sidoarjo: Ponpes Muta’alimin/mat. PP. Muhammadiyah.1971. Himpunan Putusan Majlis Tarjih Muhammadiyah. Bandung: Sumberjaya. Ronny Hanitijo Soemitro. 1988. Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurimetri. Jakarta: Ghalia Indonesia. Soejono dan H. Abdurahman. 2003. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Rineka Cipta.


37

S. Soekanto & Sri Mamudji. 2001. Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Valerina JL Kriekhoff. 2002. Analisis Kontent Dalam Penelitian Hukum : Suatu Telaah Awal. Era Hukum No.6.

Soerjono Soekanto. 1986. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press.

Warkum Sumitro. 1997. Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Soerjono Soekanto. 1983. Pengantar Sejarah Hukum. Bandung: Alumni.

Zainuddin Ali. 2008. Ekonomi Syari’ah. Sinar Grafika. 2008.

Hukum Jakarta:

Syirkah sebagai Model Investasi Berbasis Syari`ah (Kajian Ontologi)

Recommend Documents