SUSUNAN ACARA SOSIALISASI PERPAJAKAN USAHA JASA KONSULTASI RABU, 27 Januari 2016

SUSUNAN ACARA SOSIALISASI PERPAJAKAN USAHA JASA KONSULTASI RABU, 27 Januari 2016

KETERANGAN

No

Waktu

Acara

1

08.30 – 09.00

Registrasi

Panitia

2

09.00 – 09.05

Pembukaan dan Pembacaan Doa

MC dan M. Ali Ridwan Junaedi

3

09.05 – 09.15

Sambutan Direktur P2Humas

Bapak Mekar Satria Utama, S.E,. MP.Acc

4

09.15 – 09.25

Sambutan Ketua Inkindo DKI Jakarta

5

09.25 – 12.25

Penyampaian Materi Sosialisasi oleh Narasumber dan Tanya Jawab

6

12.25 – selesai

Penutupan

Bapak Ir. Peter Frans Tim Direktorat Peraturan Perpajakan I dan Tim Direktorat Peraturan Perpajakan II MC

DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

PENGADAAN BARANG DAN JASA PEKERJAAN KONSTRUKSI DAN JASA KONSULTANSI

Oleh: Direktur Bina Penyelenggaraan Jasa Konstruksi

OUTLINE PEMBAHASAN

1

Review Project Delivery Method

2 3 4 5

Review Peraturan Menteri PUPR Nomor 31 Tahun 2015 Review Peraturan Menteri PUPR Nomor 19 Tahun 2015 Peran Konsultan Manajemen Konstruksi

Best Practice Pekerjaan Konstruksi Metode DBB dan DB

DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

2 0 1 6

2

1

Review Project Delivery Method Design Bid Build – Design and Build

PROJECT DELIVERY METHOD Latar Belakang Untuk mencapai tujuan proyek secara efektif, efisien dan tepat sasaran, sasaran dibutuhkan metode project delivey dan manajemen kontrak yang tepat, dengan mempertimbangkan: • Batasan Biaya • Batasan Waktu • Analisas Risiko • Inovasi /Desain Proyek • Ketersediaan Sumber Daya Manusia Definisi Project delivery method adalah sistem/terminologi yang dirancang untuk merepresentasikan hubungan kontrak serta peran dan tanggung jawab dari semua entitas yang terlibat untuk mencapai tujuan proyek konstruksi.

Design‐Bid‐ Build

Contractor Contractor Pre Selection

Design Build

Project Delivery Delivery Type Construction Management Management Agency

Integrated Project Project Management Construction Management at Risk


2 0 1 6

4

Variasi Lingkup Beberapa Metode Project Delivery

Strategic Development scope

Adapted from

Project scope

Operational scope


2 0 1 6

METODE PROJECT DELIVERY QUADRANT 6


2 0 1 6

KUADRAN PROJECT DELIVERY & FINANCING METHOD (PEMERINTAH)

Langsung

DBB

FT

DB

DBO DBOM

DBF//Super Turnkey p y Terintegrasi

Project delivery Client fin nancing meth hod

Tunggal

BOT

DBOT

Tak Langsung DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

2 0 1 6

KUADRAN PROJECT DELIVERY & FINANCING METHOD (PEMERINTAH)

PEMERINTAH


2 0 1 6

KUADRAN PROJECT DELIVERY & FINANCING METHO(SWASTA) ( )Swasta

SWASTA

PEMERINTAH


2 0 1 6

TIPOLOGI DASAR METODE PROJECT DELIVERY DAN TURUNAN‐NYA

DBB

DBB Multi prime Contracts

DB Architect Led

DB

DBOM

Turnkey

DBFO/BOT

DB Contractor Led DB Developer Led DB Developer Led

CMR

DBO

Fokus Pedoman Evaluasi Pemiliihan Metode Project Delivery Kementerian PUPR DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

2 0 1 6

Design‐Build

Design‐Bid‐Build Design‐Bid‐Build Dapat memperoleh desain yang detail sesuai dengan keinginan Pemilik Proyek

V

Desain diperoleh berdasarkan proposal dari Kontraktor saja

X

Periode Desain

Lebih Panjang (Detail Design)

X

Lebih Singkat (hanya Basic Design)

V

Periode Lelang

Lebih Singkat

V

Lebih panjang terkait dengan adanya desain pada proposal teknis saat lelang

X

Periode lebih panjang karena proses Detail Design dan Konstruksi harus terpisah

X

Periode lebih pendek karena proses Detail Design dan Konstruksi dimungkinkan untuk dilakukan secara paralel

V

Kontrak

Biaya proyek lebih terikat (Kecil kemungkinan nilai kontrak lebih besar dari estimasinya)

V

Dimungkinkan adanya desain alternatif berdasarkan “nilai rekayasa” oleh Kontraktor (dapat meminimalkan biaya namun dapat pula lebih besar dari estimasi)

X

Saat Konstruksi

Ada kemungkinan desain tidak dapat dikonstruksi oleh Kontraktor sehingga perlu perubahan

X

Desain yang diajukan oleh Kontraktor sudah sesuai dengan metoda kerja yang mampu dilakukan

V

Desain dan Survei: Pemilik Proyek Konstruksi: Kontraktor

X

Desain Survei dan Konstruksi: Kontraktor Desain, Survei Konstruksi: Kontraktor

V V

X

Pemilik proyek dapat memperoleh hasil yang baik melalui pengalamandan pengembangan Kontraktor dalam inovasi dan efisiensi dengan menggunakan metode kerja atau teknologi baru pada proposal mereka

V

Desain

Durasi Persiapan Proyek

Design‐Build

Total Durasi Proyek

Biaya Proyek

Penanggung Jawab Desain dan Konstruksi Penggunaan Teknologi Inovatif

• •

Pemilik proyek hanya memperoleh hasil desain yang bergantung pada pengalaman desainer dengan menggunakan teknologi yang cukup umum


2 0 1 6

Pilihan Metode Project Delivery Kementerian PUPR

Metode Project Delivery Project Delivery

Skala Proyek  Multi Kontrak Multi Kontrak

Kompleksitas

DBB

DBB Multi prime + CM p

DBB Multi prime + PM p

DBB – Fast Track DB

DBB – Fast Track + PM DB Multi prime + PM

DBOM

DBOM + PM

DBF/DBFO

DBF/DBFO + PM DBF/DBFO + PM


2 0 1 6

Kerangka Tahapan Evaluasi & Analisis Pemilihan MPD di Kementerian PUPR 1.1 KLARIFIKASI PROYEK

1. EVALUASI & SELEKSI AWAL

2. TAHAP ANALISIS EVALUASI

KELEBIHAN & KEKURANGAN TIAP POKOK PERTIMBANGAN

1.2 SASARAN & BATASAN UMUM Kualitas SINTESA POKOK PERTIMBANGAN POKOK PERTIMBANGAN

DBB

TATARAN PROYEK (Project-Level Issues)

Anggaran

Waktu

1

Skala Proyek (Project Size)

2

Biaya (Cost)

3

Jadwal (Schedule)

4

Tingkat kesulitan relatif proyek (Project relative complexity level)

5

Manajemen resiko (Risk Management)

6

Alokasi resiko (Risk Allocation)

TATARAN AGENCY/ORGANISASI OWNER (Agency Level Issues) 7

1.3 EVALUASI & SELEKSI AWAL

Pengalaman organisasi owner (Agency Experience)

8

Kebutuhan staf (Staffing Required)

9

Kapabilitas staf (Staff Capability)

10

Sasaran & tujuan owner proyek (Agency Goals and Objectives)

11

Kendali owner atas proyek (Agency Control of Project)

12

Perjanjian dengan pihak ketiga (Third-Party Agreement)

DB

DBOM

DBFO

3. TAHAP SINTESA PENGAMBILAN KEPUTUSAN

TATARAN KEBIJAKAN PUBLIK/REGULASI (Public policy/Regulatory Issues) 13

Kompetisi (Competition)

14

Isyu ketenagakerjaan (Human resouces /labor issues)

15

Peraturan Pusat/Provinsi/Daerah (National/Provincial/Local Laws)

16

Masukan Pemangku Kepentingan (Stakeholder/Community Input)

TATARAN KEBERLANJUTAN (Sustainability issues) 17

Biaya sepanjang siklus hidup (Lifecycle Costs)

18

Kemampuan pemeliharaan (Maintainability)

19

Sasaran Desain berkelanjutan (Sustainable Design rating Goals)

20

Sasaran Konstruksi Berkelanjutan (Sustainable Construction)

MPD terpilih

ISYU PENTING LAIN (Other Important Issues rating) 22

Potensi Klaim Konstruksi (Construction Claims)

21

Potensi pertentangan (Adversarial Relationship)

22

Lain-lain


2 0 1 6

1.2 Seleksi Awal Pemilihan Metode Project Delivery di Kementerian PUPR 1.2 SASARAN & BATASAN UMUM

1.1 KLARIFIKASI PROYEK

Tetapkan SASARAN Proyek

MULAI DESKRIPSI PROYEK

Apakah representasi owner–user tunggal?

no Bangun kesepakatan legal tentang Tim Perwakilan Proyek Owner

Kualitas

Anggaran

Waktu

1.3 EVALUASI & SELEKSI AWAL Review MPD yang ada berdasarkan; 1.Peraturan/perijinan relevan terkait proyek 2.Kendala jadwal 3.Kendala kemampuan peserta 4.Perlunya kesepakatan pihak ke tiga 5.Isyu Ketenaga‐kerjaan 6.Model pembiayaan

yes Kumpulkan BATASAN relevan: 1.Peraturan/perijinan relevan terkait proyek 2.Kendala jadwal p 3.Kendala kemampuan peserta 4.Perlunya kesepakatan pihak ke tiga y Ketenaga‐kerjaan g j 5.Isyu 6.Model Pembiayaan

Apakah ada MPD yang dieliminasi?

no

TAHAP TAHAP ANALISIS EVALUASI

yes Siapkan dokumen alasan MPD yang dieliminasi MPD yang dieliminasi


2 0 1 6

1.3 Evaluasi & Seleksi Awal Metode Project Delivery di Kementerian PUPR DBB/ DBB MP DBB MP

Pokok Pertimbangan Utama

DBB Fast track Fast track

Peraturan/perijinan relevan terkait proyek

DB/ DB‐MP DB MP

DBOM

DBF/ DBFO

✗ / ✓

✗ / ✓

✗ / ✓

✗ / ✓

Kendala jadwal Kendala kemampuan peserta

✗ / ✓

✗ / ✓

✗ / ✓

✗ / ✓

Perlunya kesepakatan pihak ke tiga

✗ / ✓

✗ / ✓

✗ / ✓

✗ / ✓

✗ / ✓

✗ / ✓

Isyu Ketenaga‐kerjaan

✗ / ✓

Model Pembiayaan

Tidak perlu dipertimbangkan DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

✗ / ✓

Perlu pertimbangan Go / No go

2 0 1 6

2. Analisis Evaluasi Metode Project Delivery di Kementerian PUPR DBB/ DBB MP DBB MP

DBB Fast track Fast track

DB/ DB‐MP DB MP

DBOM

DBF/ DBFO

Pertimbangan #1

+

−

+

−

+

−

+

−

+

−

Pertimbangan #2

+

−

+

−

+

−

+

−

+

−

Pertimbangan #3

+

−

+

−

+

−

+

−

+

−

Pertimbangan #4

+

−

+

−

+

−

+

−

+

−

Pertimbangan #n

+

−

+

−

+

−

+

−

+

−


2 0 1 6

3. Sintesa & Keputusan Pemilihan Metode Project Delivery di Kementerian PUPR POKOK PERTIMBANGAN

DBB

DB

DBOM

DBFO

TATARAN PROYEK (Project-Level Issues) 1

Skala Proyek (Project Size)

2

Biaya (Cost)

3

Jadwal (Schedule)

4

Tingkat kesulitan relatif proyek (Project relative complexity level)

5

Manajemen resiko (Risk Management)

6

Alokasi o as resiko es o ((Risk s Allocation) ocat o )

TATARAN AGENCY/ORGANISASI OWNER (Agency Level Issues) 7

Pengalaman organisasi owner (Agency Experience)

8

Kebutuhan staf (Staffing Required)

9

Kapabilitas staf (Staff Capability)

10

Sasaran & tujuan owner proyek (Agency Goals and Objectives)

11

Kendali owner atas proyek (Agency Control of Project)

12

Perjanjian dengan pihak ketiga (Third-Party Agreement)

TATARAN KEBIJAKAN PUBLIK/REGULASI (Public policy/Regulatory Issues) 13

Kompetisi (Competition)

14

Isyu ketenagakerjaan (Human resouces /labor issues)

15

Peraturan Pusat/Provinsi/Daerah (National/Provincial/Local Laws)

16

Masukan Pemangku Kepentingan (Stakeholder/Community Input)

TATARAN KEBERLANJUTAN (Sustainability issues) 17

Biaya sepanjang siklus hidup (Lifecycle Costs)

18

Kemampuan pemeliharaan (Maintainability)

19

Sasaran Desain berkelanjutan (Sustainable Design rating Goals)

20

Sasaran Konstruksi Berkelanjutan (Sustainable Construction) Potensi Klaim Konstruksi (Construction Claims)

21

Potensi pertentangan (Adversarial Relationship)

22

Lain-lain

Metode delivery yang paling sesuai

Metode delivery yang sesuai

ISYU PENTING LAIN (Other Important Issues rating) 22

✪

Metode delivery yang tidak terlalu sesuai X Metode delivery yang tidak cocok (tidak perlu dievaluasi lanjut)


2 0 1 6

2

Review Peraturan Menteri PUPR No 31 Tahun 2015 Tentang Perubahan Ketiga Peraturan Menteri PU Nomor 07/PRT/M/2015 Tentangg Standar dan Pedoman Pengadaan g Pekerjaan j Konstruksi dan Konsultasi


2 0 1 6

18

KUALIFIKASI (1/4) PENDAFTARAN DAN KUALIFIKASI PESERTA Penggunaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik lektronik (SPS (SPSE), maka: ), maka: 1. Dengan mendaftar sebagai peserta melalui SPSE maka peserta telah menyetujui dan menandatangani pakta integritas dan formulir isian kualifikasi. 2. Pakta integritas untuk Badan Usaha berbentuk Kemitraan/KSO HARUS diupload dan ditandatangani oleh yang berwenang. yang berwenang 3. Surat penawaran memenuhi ketentuan: jangka waktu berlakunya surat p penawaran dan bertanggal gg


2 0 1 6

19

KUALIFIKASI (2/4) KLASIFIKASI DAN KUALIFIKASI BU (Permen PU No. 8/2011)

a. Klasifikasi: adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan l usaha h di bidang di bid j jasa k konstruksi k i menurut disiplin di i li keilmuan/keterampilan/keahlian; g kegiatan g registrasi g untuk menetapkan p b. Kualifikasi: adalah bagian penggolongan usaha di bidang jasa konstruksi menurut tingkat/kedalaman kompetensi dan kemampuan usaha Contoh: Klasifikasi • Bangunan g Gedungg • Bangunan Sipil • Instalasi ME • Jasa pelaksanaan lainnya • Jasa pelaksanaan spesialis

Subklasifikasi • BG 004‐ Bangunan g Komersial • SI 001‐konstruksi saluran air, pelabuhan, Dam • SI 003‐ Jalan Raya • TI 505 – Jasa terintegrasi bangunan gedung

Kualifikasi

Besar (B)

Subkualifikasi

B2 B1

Menengah (M) M2 M1 Kecil (K)

K


2 0 1 6

20

KUALIFIKASI BADAN USAHA (3/4) PEMAKETAN PEKERJAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI < Rp. 2,5 Miliar

BADAN USAHA KECIL

Diatas Rp. 2,5 – 50 Miliar

BADAN USAHA MENENGAH

Diatas Rp. 50 Miliar

BADAN USAHA BESAR

PEKERJAAN JASA KONSULTANSI < Rp. 750 Juta

BADAN USAHA KECIL

Diatas 750 Juta

BADAN USAHA NON KECIL


2 0 1 6

21

KUALIFIKASI (4/4) PEMAKETAN PEKERJAAN KONSTRUKSI ( DIATAS Rp2.5 M s/d Rp50 M) 1 Dipersyaratkan 1. Dipersyaratkan hanya untuk pelaksana konstruksi dengan hanya untuk pelaksana konstruksi dengan kualifikasi Usaha Menengah yang kemampuan dasarnya (KD) memenuhi syarat. y 2. Dikecualikan, dapat dikerjakan oleh penyedia jasa dengan kualifikasi besar apabila: ‐ tidak ada penyedia jasa dengan kualifikasi menengah yang mendaftar; dan/atau ‐ peralatan utama dan tingkat kesulitan pekerjaan yang akan dilelangkan tidak dapat dipenuhi/dilaksanakan oleh penyedia jasa dengan kualifikasi menengah. d k lfk h


2 0 1 6

22

TATA CARA PENETAPAN PERSYARATAN KLASIFIKASI BIDANG DAN KUALIFIKASI USAHA PEKERJAAN KONSTRUKSI < Rp. 2,5 Miliar

USAHA KECIL Syarat SBU: • klasifikasi Bidang pekerjaan yang diperlukan; • kualifikasi Usaha Kecil (K)

Rp. 2,5 – 2 50 Miliar 0 ili

USAHA MENENGAH S G Syarat SBU: • Subklasifikasi Bidang Pekerjaan dan kode subklasifikasi Bidang Pekerjaan yang diperlukan, contoh: paket pekerjaan jalan dengan nilai Rp25 Miliar, yang diperlukan, contoh: paket Rp25 Miliar, syarat subklasifikasi bidang Jasa Pelaksana Konstruksi Jalan Raya (SI003) • Subkualifikasi Usaha M (M1 maupun M2)

Diatas Rp. 50 Miliar p

USAHA BESAR Syarat SBU: • Subklasifikasi Bidang pekerjaan dan kode subklasifikasi Bidang Pekerjaan yang diperlukan; • Subkualifikasi Usaha B (B1 maupun Usaha B (B1 maupun B2)

23 DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

2 0 1 6

TATA CARA PENETAPAN PERSYARATAN KLASIFIKASI BIDANG DAN KUALIFIKASI USAHA PEKERJAAN JASA KONSULTANSI < Rp. 750 Juta

USAHA KECIL Syarat SBU: • Klasifikasi Bidang pekerjaan yang diperlukan; yang diperlukan; • Kualifikasi Usaha Kecil

Diatas 750 Juta

USAHA NON KECIL Syarat SBU: • Subklasifikasi Bidang pekerjaan dan kode subklasifikasi Bidang pekerjaan yang diperlukan (Contoh Paket Pengawasan Pekerjaan Jalan dengan Nilai Rp1 Miliar, syarat Subklasifikasi Bidang Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi (RE 202)) • Subkualifikasi Usaha Non Kecil (M1, M2, maupun B)


2 0 1 6

24

ADMINISTRASI (1/2) JAMINAN PADA PEKERJAAN KONSTRUKSI •

Jaminan Penawaran Sampai dengan Rp2 500 000 000 Rp2.500.000.000

tidak diperlukan surat jaminan penawaran

Di atas Rp2.500.000.000 – s.d. s d Rp50.000.000.000 Rp50 000 000 000 dapat diterbitkan oleh Bank Umum, Perusahaan Asuransi, Perusahaan Penjaminan, konsorsium perusahaan asuransii umum/konsorsium /k i l b lembaga penjaminan/konsorsium perusahaan penjaminan yang mempunyai program asuransi kerugian (suretyship) yg direkomendasikan OJK

di atas Rp50.000.000.000 dapat diterbitkan Bank Umum, konsorsium perusahaan asuransi umum/konsorsium lembaga penjaminan/konsorsium j i /k i perusahaan h penjaminan yang mempunyai program asuransi kerugian (suretyship) yg direkomendasikan OJK

• Jaminan Pelaksanaan, Jaminan Uang Muka, dan Jaminan Pemeliharaan Sampai dengan Rp2.500.000.000 Rp2 500 000 000 dapat diterbitkan oleh Bank Umum, Perusahaan Asuransi, Perusahaan Penjaminan, konsorsium perusahaan asuransi umum/konsorsium lembaga penjaminan/konsorsium perusahaan penjaminan yang mempunyai program asuransi kerugian (suretyship) yg direkomendasikan OJK

Diatas Rp2.500.000.000 Diatas Rp2.500.000.000 dapat diterbitkan Bank Umum, konsorsium perusahaan asuransi umum/konsorsium lembaga penjaminan/ konsorsium perusahaan penjaminan yang mempunyai program asuransi kerugian (suretyship) yg direkomendasikan OJK

Permasalahan umum: jaminan penawaran sering digugurkan untuk alasan yang tidak substansial DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

2 0 1 6

25

ADMINISTRASI (2/2) JAMINAN PADA PEKERJAAN JASA KONSULTANSI • Jaminan Uang Muka Sampai dengan Rp750.000.000 dapat diterbitkan oleh Bank Umum, Perusahaan Asuransi, Perusahaan Penjaminan, konsorsium perusahaan asuransi umum/konsorsium lembaga penjaminan/konsorsium perusahaan penjaminan yang mempunyai program asuransi kerugian (suretyship) yg direkomendasikan OJK

Di atas Rp750.000.000 diterbitkan oleh Bank Umum, konsorsium perusahaan asuransi umum/konsorsium lembaga penjaminan/konsorsium perusahaan penjaminan yang mempunyai program asuransi kerugian (suretyship) yg direkomendasikan OJK

Rekomendasi OJK: 1. Konsorsium Surety Bond Indonesia (KSBI), Rekomendasi OJK. Ijin Produk: S‐ 4355/NB.111/2015 2 Konsorsium Penjaminan Proyek, 2. Proyek Rekomendasi OJK. OJK Ijin Produk Nomor : S – 3380/NB.111/2015 Jaminan yyang diterbitkan g harus ditandatangani g oleh Leader Konsorsium, Nama , Penjamin adalah Perusahaan Konsorsium DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

2 0 1 6

26

PERSYARATAN TEKNIS (1/6) PERALATAN 1. Dalam dokumen pemilihan/pengadaan cantumkan Peralatan utama yang dibutuhkan untuk melaksanakan pekerjaan utama (meliputi jenis, kapasitas, komposisi dan jumlah alat), berdasarkan analisa kebutuhan alat l d dengan memperhitungkan hi k waktu k penyelesaian l i d dan volume l pekerjaan. 2. wajib menggunakan peralatan utama milik sendiri/sewa / beli (alat telah tersedia) untuk pekerjaan dengan nilai >Rp200.000.000.000,00, dikecualikan untuk peralatan yang didesain khusus atau yang dilaksanakan penyedia jasa spesialis; Permasalahan umum: ‐ Mensyaratkan selain peralatan utama pada pekerjaan utama ‐ Mensyaratkan kepemilikan alat yang berlebihan yang berlebihan DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

2 0 1 6

27

PERSYARATAN TEKNIS (2/6) KESAMAAN PERALATAN Ketentuan •

Jika menawarkan peralatan yang sama untuk beberapa paket pekerjaan maka hanya dapat ditetapkan sebagai pemenang pada 1 (satu) paket pekerjaan dengan cara melakukan klarifikasi untuk menentukan peralatan tersebut akan ditempatkan, sedangkan untuk paket pekerjaan lainnya dinyatakan peralatan tidak ada dan dinyatakan gugur.

Pengecualian •

Dikecualikan: waktu penggunaan alat tidak tumpang tindih (overlap), ada peralatan cadangan yang diusulkan dalam dokumen penawaran yang memenuhi syarat, y , dan/atau / kapasitas p dan p produktifitas p peralatan secara teknis dapat menyelesaikan lebih dari 1 (satu) paket pekerjaan


2 0 1 6

28

PERSYARATAN TEKNIS (3/6) KESAMAAN PERSONIL KESAMAAN PERSONIL Ketentuan • Jika menawarkan personil yang sama untuk beberapa paket pekerjaan, maka hanya dapat ditetapkan sebagai pemenang pada 1 (satu) paket pekerjaan dengan cara melakukan klarifikasi untuk menentukan personil tersebut akan ditempatkan, sedangkan untuk paket pekerjaan lainnya personil dinyatakan tidak ada dan dinyatakan gugur.

Pengecualian • (untuk Pekerjaan Konstruksi) apabila personil yang diusulkan penugasannya sebagai Kepala Proyek atau ada personil cadangan yang diusulkan dalam dokumen penawaran yang memenuhi syarat. • (untuk Jasa Konsultansi) menggunakan kontrak lump sum (paling banyak tiga paket) atau bagian lump sum pada kontrak gabungan lump sum dan harga satuan atau untuk k kontrak k harga h satuan dengan d personilil yang diusulkan di lk penugasannya tidak id k tumpang tindih (overlap).

P Permasalahan l h umum: Persyaratan P t personilil yang berlebihan b l bih DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

2 0 1 6

29

PERSYARATAN TEKNIS (4/6) SUB KONTRAK 1. Pekerjaan utama tidak dapat disubkontrakkan kecuali kepada penyedia jasa spesialis; 2. Penawaran

2 0 1 6

30

PERSYARATAN TEKNIS (5/6) ALIH PENGALAMAN Dalam hal pelaksanaan paket pekerjaan konstruksi dengan nilai kontrak >Rp100.000.000.000, penyedia jasa pelaksana konstruksi j memberikan alih p pengalaman/keahlian g kepada p diwajibkan peserta didik bidang konstruksi melalui sistem kerja praktek/magang sesuai dengan jumlah peserta didik yang diusulkan dalam dokumen penawaran.


2 0 1 6

31

PERSYARATAN TEKNIS (6/6) TANGGUNG JAWAB KONSULTAN PERENCANA TANGGUNG JAWAB 1. Konsultan perencana bertanggung jawab terhadap hasil desain sekurang‐ kurangnya sampai produk desain tersebut selesai dilaksanakan pembangunannya, sepanjang lingkup dan/atau kondisi lingkungan masih sesuai dengan kriteria desain awal. 2. Konsultan perencana yang tidak cermat sehingga hasil desain tidak dapat p dilaksanakan,, dikenakan sanksi berupa p keharusan menyusun y kembali perencanaan dengan beban biaya dari konsultan perencana yang bersangkutan, apabila tidak bersedia dikenakan sanksi masuk d l dalam d ft hitam daftar hit atau t sesuaii peraturan t perundang‐undangan d d yang berlaku. 3. Konsultan perencana wajib menghitung Engineering Estimate (EE), umur rencana bangunan dan identifikasi risiko K3, serta metode pelaksanaan pekerjaan. pekerjaan DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

2 0 1 6

32

3

Review Peraturan Menteri PUPR No 19 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun ( Design and Build)


2 0 1 6

Peraturan Mengenai Pekerjaan Terintegrasi (Design and Build)

1. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14/PRT/M/2013 Tentang Perubahan Kedua

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2011 Tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi tercantum pada Lampiran.  Disusun berdasarkan Peraturan Presiden nomor 70 tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

2. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 19/PRT/M/2015 Tentangg Standar dan Pedoman Pengadaan g Pekerjaan j Konstruksi Terintegrasi g Rancangg dan Bangun (Design and Build).  Disusun berdasarkan Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2010 yang terakhir diubah dengan p Atas Peraturan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 Tentangg Perubahan Keempat Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.  Ketentuan mengenai pengadaan pekerjaan design and build yang diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14/PRT/M/2013 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.


2 0 1 6

34

Isu Permen PUPR Nomor 19/PRT/M/2015 1.

Konsep Desain Pasal 5 huruf b: “Kriteria pekerjaan konstruksi yang dapat dilaksanakan secara terintegrasi rancang dan bangun (Design and Build) meliputi: telah tersedia dokumen perencanaan awal pada tahapan konsep desain”  perlu diyakini konsep desain haruslah jelas dan lengkap, mencakup semua kebutuhan yang diperlukan oleh Pemberi Tugas, baik secara cakupan, syarat fisik, syarat fungsional dan kenyamanan maupun syaratt lain l i yang dianggap di perlu. l  Hal ini menghindarkan sebisa mungkin addendum maupun pertanyaan‐pertanyaan dari pihak manapun terkait perbedaan hasil dari pengadaan yang dilakukan pada beberapa paket berdasarkan lokasi.

2.

Definisi Kontrak Lump Sum Lampiran I s.d VIII: “…penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu, dengan jumlah harga yang pasti dan tetap, tetap dan semua risiko yang mungkin terjadi dalam proses penyelesaian pekerjaan sepenuhnya ditanggung oleh penyedia barang/jasa”  Pendapat umum bahwa perubahan kontrak (perubahan lingkup, batas waktu, dan harga) tidak dimungkinkan.  Di sisi lain, l terdapat d kl klausul l addendum dd d k kontrak k yang memungkinkan k k perubahan b h k kontrak k yang diakibatkan perubahan lingkup, jadwal, dan harga kontrak.  Perubahan lingkup kontrak sangat mungkin terjadi dalam pelaksanaan konstruksi, terlebih dalam pekerjaan Design and Build, walau upaya untuk menghindarkan hal ini telah dilakukan sejak fase konsep desain. DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

2 0 1 6

35

Perubahan Strukturisasi Permen PUPR No. 19/PRT/M/2015 Permen PUPR No. 19/PRT/M/2015 Bab I

Rancangan Perubahan Permen PUPR No. 19/PRT/M/2015 Bab I

– Ketentuan Umum

– Ketentuan Umum

Bab II – Persiapan Pengadaan

Bab II – Pendanaan Bab II

Bab III – Pelaksanaan Pemilihan Penyedia

Bab III – Kriteria

Bab IV – Persiapan p Kontrak Bab IV – Metode Pengadaan Bab V – Jaminan Bab VI – Penyelesaian Sengketa Administratif B b VII – Ketentuan Lain‐lain Bab VII K t t L i l i Bab VII – Ketentuan Penutup

Bab V – Pelaksanaan Kontrak Bab VI – Tanggung gg g Jawab Kegagalan g g Konstruksi Dan Kegagalan Bangunan Bab VII – Penyelesaian Sengketa Bab VIII – Standar dan Pedoman Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi DB Bab IX – Ketentuan Penutup


2 0 1 6

36

Strukturisasi Rancangan Perubahan / / / Permen PUPR Nomor 19/PRT/M/2015 Bab IV – Persiapan Kontrak

Bab I – Ketentuan Umum • Bagian Pertama – Pengertian dan Istilah • Bagian Kedua – Maksud dan Tujuan • Bagian Ketiga – Ruang Lingkup

Bab II – Persiapan Pengadaan

• Bagian Pertama – Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak • Bagian Kedua – Organisasi Pelaksanaan Kontrak • Bagian Ketiga – Pendapat Ahli Hukum Kontrak • Bagian Keempat – Alih Pengalaman/Keahlian

Bab V – Pelaksanaan Kontrak

• Bagian Pertama – Kriteria dan Persyaratan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi DB • Bagian Kedua – Pemilihan Sistem Pengadaan • Bagian Ketiga – Penetapan Metode Penilaian Kualifikasi • Bagian Keempat – Penyusunan Dokumen Pengadaan • Bagian Kelima – Kerangka Acuan Kerja

Bab III – Pelaksanaan Pemilihan Penyedia • Bagian Pertama – Tahapan Pemilihan • Bagian Kedua – Persyaratan dan Evaluasi Kualifikasi Penyedia • Bagian B i Ketiga K ti – Persyaratan P t dan d Evaluasi E l i Administrasi Ad i i t i dan d Teknis • Bagian Keempat – Ketentuan Terkait Tender

• Bagian Pertama – Penandatanganan Kontrak • Bagian Kedua – Serah Terima Lokasi Pekerjaan • Bagian Ketiga – Perubahan Kontrak • Bagian Keempat – Penyesuaian Harga • Bagian Kelima – Pembayaran Prestasi Pekerjaan • Bagian Keenam – Pengawasan/Penjaminan Mutu – Serah B• Bagian Bab VI – b VI Ketujuh T Tanggung J Terima Jawab b Kegagalan K Pekerjaan l Konstruksi K t k i Dan D • Bagian Kedelapan – Keterlambatan Kegagalan Bangunan

Bab VII – Penyelesaian Sengketa Bab VIII – Standar dan Pedoman Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi DB B b IX Ketentuan Bab IX – K t t P Penutup t


2 0 1 6

37

A. Pengertian dan Istilah 1.

2. 3.

4.

Harga Perkiraan Sendiri Pekerjaan Terintegrasi Rancang dan Bangun (Design and Build) yang selanjutnya disebut HPS adalah perkiraan total nilai pekerjaan yang berdasarkan pagu anggaran yang tersedia. Penjelasan:  HPS ditetapkan oleh PPK berdasarkan nilai pagu anggaran. Keluaran (output) adalah jenis pekerjaan/atau kelompok pekerjaan yang dihasilkan dari tahapan pekerjaan, tercantum dalam Kontrak. Ketentuan pengguna jasa (Employer’s Requirement) adalah kriteria dan code yang menjadi acuan pelaksanaan pekerjaan konstruksi rancang dan bangun (design and build). Pelelangan Terbatas adalah metode pemilihan Penyedia dengan jumlah Penyedia yang mampu melaksanakan diyakini terbatas. Penjelasan:  dimungkinkan untuk dilaksanakan pelelangan umum jika Pokja tidak mengetahui penyedia jasa yang diundang.


2 0 1 6

38

B. Kriteria Pengaadaan Metode Design and Build • Tidak semua pekerjaan konstruksi dapat dilaksanakan dengan pengadaan pekerjaan terintegrasi rancang dan bangun (design and build). • Pengadaan pekerjaan terintegrasi rancangg dan bangun kriteria g p j g g ((design and build) memenuhi g ) pekerjaan kompleks atau pekerjaan tertentu.

1. Pekerjaan k j Kompleks l k • Teknologi Tinggi • Risiko Tinggi • Menggunakan peralatan yang didesain khusus • Nilai Pekerjaan diatas Rp100.000.000.000,‐ Nilai Pekerjaan diatas Rp100 000 000 000 (seratus miliar rupiah) • Ditetapkan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya pada Kementerian/Lembaga/ Kementerian/Lembaga/ Institusi atau Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama pada Pemerintah Daerah

2. Pekerjaan k j Tertentu • Pekerjaan yang mendesak untuk segera dimanfaatkan • Pekerjaan mendesak ditetapkan oleh Pimpinan K/L/D/I


2 0 1 6

39

C. Persyaratan Pengaadaan Metode Design and Build Tersedia dokumen sekurang‐kurangnya: • Dokumen konsep desain • data peta geologi teknis lokasi pekerjaan • referensi data penyelidikan tanah • penetapan lingkup, kriteria desain, dan standar/code pekerjaan • identifikasi dan alokasi risiko proyek • identifikasi dan kebutuhan lahan • gambar‐gambar b b skematik, potongan k tik t ti ik l dan tipikal d lainnya. l i • Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) bagi yang memerlukan AMDAL; atau dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan g g ((UPL) bagi ) g yyang tidak g memerlukan AMDAL. • Dokumen usulan DIPA/DPA yang memuat pagu anggaran.

Tersedia Konsultan Manajemen Teknis Tersedia alokasi waktu yang cukup dalam menyiapkan dokumen penawaran (45 hari)


2 0 1 6

40

D. Pemilihan Sistem dan Penyusunan Dokumen Pengadaan Pemilihan Sistem Pengadaan 1.

Metode pemilihan dilakukan dengan cara pelelangan terbatas. terbatas

2.

Metode penyampaian dokumen penawaran dilakukan dengan dua sampul/dua file.

3.

Metode evaluasi dilakukan dengan sistem nilai dengan ambang batas. Penjelasan:  tidak diatur kembali mengenai metode evaluasi sistem gugur dengan penyetaraan.

4.

Kelompok kerja ULP menyusun dan menetapkan kriteria evaluasi serta mencantumkan dalam dokumen pengadaan pengadaan.

Pemilihan Sistem Pengadaan 1.

Pokja ULP menyusun Dokumen Pengadaaan yang terdiri atas dokumen kualifikasi dan dokumen pemilihan dengan berpedoman kepada standar dokumen pemilihan.

2.

PPK menetapkan bagian dari rancangan dokumen pengadaan yang terdiri atas rancangan kontrak dan HPS dengan mengacu kepada standar kontrak kontrak.

3.

PPK menetapkan jenis kontrak dalam rancangan kontrak.

4.

Jenis kontrak yang ditetapkan sebagaimana dimaksud meliputi: a) Kontrak berdasarkan cara pembayaran yaitu Kontrak Lump Sum atau Kontrak Gabungan Lumpsum dan Harga Satuan (harga satuan hanya untuk pondasi). b) Kontrak berdasarkan pembebanan Tahun Anggaran yaitu Kontrak Tahun Tunggal atau Kontrak Tahun Jamak; c) Kontrak berdasarkan sumber pendanaan yaitu Kontrak Pengadaan Tunggal atau Kontrak Pengadaan Bersama; dan d) Kontrak berdasarkan jenis pekerjaan yaitu Kontrak Pengadaan Pekerjaan Terintegrasi Rancang dan Bangun (Design and Build).


2 0 1 6

41

E. Kerangka Acuan Kerja Kerangka Acuan Kerja paling sedikit memuat: 1.

2. 3.

Penjelasan Umum e je asa U u meliputi: e put a) Latar belakang; b) Maksud dan tujuan; c)) Sumber pendanaan; p ; d) Besarnya total perkiraan biaya pekerjaan; e) Waktu pelaksanaan yang diperlukan, termasuk waktu penyelesaian kegiatan/sub kegiatan. Dokumen konsep desain. Uraian kegiatan yang akan dilaksanakan, yang mencantumkan: a) Tahapan keluaran (output) pelaksanaan konstruksi; b) Ketentuan pengguna jasa (Employer’s Requirement) dari pekerjaan perencanaan desain; c) Jumlah tenaga ahli perencana desain minimal yang diperlukan; d) Ketentuan pengguna jasa (Employer’s Requirement) dari pekerjaan konstruksi yang akan dilaksanakan; e) Jumlah tenaga ahli pelaksana konstruksi minimal yang diperlukan; f) Peralatan utama minimal yang diperlukan. P l t t i i l di l k DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

2 0 1 6

42

F. Persyaratan dan Evaluasi Teknis 1. 2.

3.

Evaluasi penawaran teknis harus berdasarkan pada kriteria dan tata cara evaluasi penawaran yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan. Persyaratan teknis sekurang‐kurangnya terdiri atas: a) Proposal desain; b) Uraian pelaksanaan pekerjaan; Uraian pelaksanaan pekerjaan; c) Organisasi pelaksanaan; d) Manajemen pelaksanaan; e) Perkiraan arus kas/cash flow; Perkiraan arus kas/cash flow; f) Daftar personil; g) Daftar peralatan utama; h) Surat kesepakatan rantai pasok; Surat kesepakatan rantai pasok i) Bagian pekerjaan yang dapat disubkontrakkan; j) Rencana Keselamatan dan Kesehatan Kerja Konstruksi (RK3K); dan k) Rencana Kendali Mutu (quality control plan) . d l ( l l l ) Penjelasan unsur persyaratan teknis yang disampaikan dalam dokumen penawaran dilakukan dengan presentasi teknis.


2 0 1 6

43

G. Perubahan Kontrak, Penyesuaian Harga dan Penjaminan Mutu Perubahan Kontrak 1.

Perubahan administrasi merupakan p perubahan p ketentuan kontrak yang diakibatkan masalah administrasi, dilakukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (pergantian PPK, perubahan personil, pihak yang menandatangani kontrak, alamat korespondesi, perubahan rekening penerima, perubahan nama Penyedia, dan sebagainya.

2.

Perubahan ketentuan pengguna jasa (employer’s requirement) dalam tahap pelaksanaan konstruksi dapat dilakukan atas persetujuan Pengguna Anggaran/KPA, dalam hal: a) Perubahan Lingkup Pekerjaan, dan/atau

Penyesuaian Harga Dalam ppelaksanaan Kontrak Pekerjaan j Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun (Design and Build) tidak diberlakukan Penyesuaian Harga kecuali ada penetapan kebijakan lebih lanjut oleh Pemerintah. ta .

Penjaminan Mutu Tim Teknis atau Konsultan Manajemen Konstruksi berkewajiban untuk mengawasi penjaminan mutu (quality assurance) pelaksanaan pekerjaan.

b) Perubahan Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan 3 3.

Dalam D l hal h l terdapat d perubahan b h sebagaimana b dimaksud, dilakukan perubahan kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.


2 0 1 6

44

H. Persiapan Kontrak Rapat Persiapan Pendandatangan Kontrak • PPK dan Penyedia yang ditetapkan sebagai pemenang, wajib melaksanakan Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak setelah penetapan pemenang sampai dengan sebelum pendatangan kontrak

Organisasi Pelaksanaan Kontrak • Terdiri dari Pengguna dan Penyedia

Pendapat Ahli Hukum Kontrak • Kontrak untuk pekerjaan konstruksi yang kompleks, kompleks bernilai di atas Rp100.000.000.000,00 Rp100 000 000 000 00 (seratus miliar rupiah), dan/atau pekerjaan tertentu sebelum ditandatangani oleh para pihak, terlebih dahulu harus memperoleh pendapat Ahli Hukum Kontrak. • Dalam hal tidak diperoleh Ahli Hukum Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pendapat d h k hukum d dapat d diperoleh l h dari d Tim Pendapat/Opini d / Hukum k Kontrakk yang dibentuk db k oleh l h Pimpinan K/L/D/I yang bersangkutan.

Alih Pengalaman/Keahlian • Dalam hal paket pekerjaan dengan nilai di atas Rp. 100.000.000.000,‐ (seratus miliar rupiah) penyedia jasa diwajibkan memberikan alih pengalaman/keahlian kepada peserta didik bidang konstruksi melalui sistem kerja praktek/magang sesuai dengan jumlah peserta didik yang diusulkan dalam dokumen penawaran DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

2 0 1 6

45

J. Pelaksanaan Kontrak (1/3) Penandatanganan Kontrak • Kontrak ditandatangani setelah Penyedia menyerahkan Jaminan Pelaksanaan

Serah Terima Lokasi Pekerjaan • PPK berkewajiban untuk menyerahkan lokasi kerja sesuai dengan kebutuhan Penyedia Jasa yang tercantum dalam rencana kerja yang telah disepakati oleh para pihak untuk melaksanakan pekerjaan tanpa ada hambatan kepada Penyedia sebelum SPMK diterbitkan • PPK dapat menyerahkan sebagian lokasi kerja dalam hal lokasi kerja belum dapat diserahkan secara keseluruhan.

Perubahan Kontrak • Perubahan administrasi merupakan perubahan ketentuan kontrak yang diakibatkan masalah administrasi, dilakukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (pergantian PPK, perubahan personil, il pihak ih k yang menandatangani d t i kontrak, k t k alamat l t korespondesi, k d i perubahan b h rekening k i penerima, i perubahan nama Penyedia, dan sebagainya. • Perubahan ketentuan pengguna jasa (employers requirement) dalam tahap pelaksanaan konstruksi dapat p dilakukan atas p persetujuan j Pengguna gg Anggaran/KPA, dalam gg / , hal: • Perubahan Lingkup Pekerjaan, dan/atau • Perubahan Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan • Dalam hal terdapat perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan perubahan kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang‐undangan. DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

2 0 1 6

46

J. Pelaksanaan Kontrak (2/3) Penyesuaian Harga • Dalam pelaksanaan Kontrak Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun (Design and Build) tidak diberlakukan Penyesuaian Harga kecuali ada penetapan kebijakan lebih lanjut oleh Pemerintah. Pembayaran Prestasi Pekerjaan • Harga Kontrak terdiri dari harga untuk pelaksanaan pekerjaan perencanaan dan pelaksanaan pekerjaan p j konstruksi. • Harga kontrak telah memperhitungkan keuntungan, beban pajak dan biaya overhead termasuk penyelenggaraan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dan semua perizinan , bea, retribusi, dan pungutan lain serta biaya asuransi yang harus dibayar oleh penyedia untuk pelaksanaan paket pekerjaan konstruksi • Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan berdasarkan tahapan penyelesaian pekerjaan keluaran (termin) sesuai dengan dokumen kontrak; • Pembayaran prestasi pekerjaan dilaksanakan apabila telah terpenuhi ketentuan‐ketentuan penyelesaian pekerjaan keluaran sesuai yang diatur dalam ketentuan pengguna jasa (Employer’s Requirement)


2 0 1 6

47

J. Pelaksanaan Kontrak (3/3) Serah Terima Pekerjaan • PPK menerima p pekerjaan j yyangg telah dilaksanakan oleh Penyedia y Jasa sesuai dengan g ketentuan yyangg tercantum dalam kontrak yang dinyatakan dalam Berita Acara Serah Terima Awal Pekerjaan berdasarkan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan dari PPHP. • Setelah pekerjaan selesai dan sebelum dilakukan serah terima pekerjaan pertama, dilakukan uji fungsi atau pengujian kesesuaian terhadap hasil pekerjaan oleh Penyedia disaksikan oleh PPK dan Personilnya, Personilnya Konsultan Manajemen Konstruksi/Konsultan Supervisi, dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan. • Masa pemeliharaan bagian pekerjaan yang dilakukan serah terima pekerjaan secara dimulai dari serah terima hingga akhir masa pemeliharan keseluruhan yang tercantum dalam kontrak

Serah Terima Akhir Pekerjaan • PPK menerima pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh Penyedia Jasa setelah masa pemeliharaan berakhir sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak, yang dinyatakan dalam Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan berdasarkan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan dari PPHP. • Dimulainya kewajiban pertanggungan terhadap kegagalan bangunan, terhitung sejak tanggal penyerahan akhir pekerjaan.

Keterlambatan • Masa keterlambatan pekerjaan dimulai sejak rencana serah terima awal pekerjaan yang tercantum dalam kontrak. • Dalam hal terjadi keterlambatan, diberlakukan denda sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari nilai Kontrak untuk setiap hari keterlambatan dan paling banyak sebesar nilai jaminan pelaksanaan. DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

2 0 1 6

48

Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun (Design And Build) Permen PUPR No. 19/PRT/M/2015

Rancangan Perubahan Permen PUPR No. 19/PRT/M/2015

Buku Pedoman DB Terintegrasi Buku Standar DB 01.A Lump Sum Buku Standar DB 01.A Lump Sum Buku Standar DB 01.B Gabungan LS dan HS

Lampiran I Buku Pedoman Lampiran II Buku Standar Dokumen Pemilihan

Buku Standar DB 02.A Lump Sum

Lampiran III Buku Standar Dokumen Kualifikasi B k St d DB 02 B G b Buku Standar DB 02.B Gabungan LS dan HS LS d HS

Lampiran IV Buku Standar Dokumen Kontrak Buku Standar DB 03.A Lump Sum Buku Standar DB 03.B Gabungan LS dan HS Buku Standar DB 04 Dokumen Kualifikasi DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

2 0 1 6

49

4

Peran Konsultan Manajemen Konstruksi Dalam DBB dan DB


2 0 1 6

PERAN MK DALAM DBB & DB

CM – Construction Supervision

Procure.

DBB

Procure‐ ment

Prelim

Detail design Detail design

Procure.


Procure.

DB

Procure.

Prelim.Design / User requirements

Construction package#1

Procure.

Detail design Construction package #1 Construction package #1


2 0 1 6

PERAN MK DALAM DBB & DB DBB DBB

Procure‐ ment

Preli m

Detail design

Procure.


• Tahap desain, peran MK penggawasan konsultan desain, review d k dokumen d i menghasilkan desain, h ilk perkiraan ki h harga, value l engineering, i i manajemen anggaran dan jadwal, dan pengembangan pendekatan kontrak dan pembagian tahapan pekerjaan. • Tahap pengadaan, peran MK dapat meliputi pembuatan dan manajemen dokumen pengadaan beserta perubahan-perubahannya, manajemen prakualifikasi kontraktor, pelaksanaan rapat penjelasan dan pembukaan penawaran serta t pembuatan b t dokumen d k k t k kontrak. • Tahap konstruksi, peran MK dapat termasuk mewakili kepentingan owner meliputi: pelaksanaan rapat progres periodik, pengendalian dokumen, manajemen dan pengendalian biaya, evaluasi permohonan pembayaran kontraktor, manajemen permintaan perubahan pekerjaan, manajemen kualitas, pengendalian jadwal, pengawasan keselamatan kerja kontraktor, dan pembuatan daftar kekurangan atau punchlist. punchlist • Tahap pasca konstruksi, peran MK dapat meliputi pelaksanaan commissioning, koordinasi prosedur penggunaan fasilitas, pengumpulan dan review terhadap dokumen pelaksanaan serta manual operasi, manajemen garansi, dan penyelesaian proyek akhir (close-out).

CM Construction Supervision CM – Construction Supervision

Procure Procure.


Procure.

DB DB

Procure.

Prelim.Design /

Procure.

Detail design

User requirements

Construction package #1

• CM memandu dan membantu owner menempuh berbagai f fase d l dalam project j t delivery d li t termasuk k kebutuhan k b t h dan d kriteria k it i program harus dianalisis secara ketat dan mendalam dan terdokumentasi dengan baik. Kontraktor diharuskan untuk menerjemahkan kebutuhan dan kriteria program tersebut sebagai basis dari proposal DB yang diajukan. • Dalam lingkungan DB, CM akan berperan sebagi perwakilan owner berdampingan dengan seluruh tim proyek, berperan sebagai tempat berkontak untuk Tim DB dan semua konsultan khusus yang terlibat dalam proyek bersangkutan. • Peran CM dalam Design-Build delivery method sejak dini, menyiapkan i k d dan mengembangkan b k project j t requirements i t owner dan menyeleksi Tim DB. Perbedaannya adalah kontrol owner tidak seketat seperti dalam proses DBB konvensional, Review CM akan terfokus pada pemenuhan dan kesesuaian design dengan project requirements owner dan keseluruhan proyeksi biaya.


2 0 1 6

LINGKUP PERAN MK DALAM DBB – KONTRAK JAMAK Proyek Tingkat Kesulitan Biasa – Besar dan Modular CM – Construction Supervision

Procure. Procure‐ ment

Prelim

Detail design

Procure.


Procure.

Construction package #2 i k

Procure.

Construction package #N

Proyek Tingkat Kesulitan Tingkat Kesulitan Tinggi ‐ Besar dan Modular PMC – General Construction Supervision

Procure. Procure‐ P ment

Prelim

Detail design

Procure Procure.

Construction package#1 Construction package#1

Procure.


Procure.

Construction package #N


2 0 1 6

PERAN MK PADA DB – KONTRAK JAMAK

Proyek Tingkat Kesulitan Biasa – Besar dan Modular CM – Construction Supervision

Procure. Procure.

Prelim.Design /

Procure.

Detail design Construction package #1 Construction package #1

Procure.

Detail design Construction package #2

Procure.

Detail design Detail design

User requirements q

Construction # N

Proyek Tingkat Kesulitan Tinggi ‐ Besar dan Modular PMC – General Supervision

Procure. Procure.

Prelim.Design /

Procure.

Detail design

U User requirements i t

Construction #1 Procure.

Detail design Construction #2

Procure.

Detail design ld Construction # N


2 0 1 6

5

BEST PRACTICE PEKERJAAN KONSTRUKSI METODE DESIGN BID BUILD (DBB) DENGAN METODE DESIGN AND BUILD

1. METODE DESIGN‐BID‐BUILD A. PROYEK AKSES JALAN BARU ‐ HOLTEKAMP

2. METODE DESIGN‐BUILD A. PROYEK WISMA ATLET‐ KEMAYORAN A. PROYEK LINTAS BATAS NEGARA (PLBN) ‐ ENTIKOG


2 0 1 6

Proyek Akses Jalan Baru Holtekamp ‐ Jayapura


2 0 1 6

56

Proyek Akses Jalan Baru Holtekamp ‐ Jayapura


2 0 1 6

57

Modul Pekerjaan Holtekamp ‐ Jayapura


2 0 1 6

58

Modul Pekerjaan Holtekamp ‐ Jayapura Owner User Kontraktor APBD 2015 K Konsultan Supervisi l S ii

59

Jln Akses/Oprit

: PPTK Dinas PU Kotamadya Jayapura : Dinas PU Kotamadya Jayapura : PT. Artamakmur Permai : PT. Adycitra Consultant PT Ad i C l

Owner User Kontraktor

: Satker PJN I Jayapura, Balai Besar XVIII Jayapura, Prov. Papua : Balai Besar XVIII Jayapura, Prov. Papua : PT. Pembangunan Perumahan PT H PT. Hutama Karya K PT. Nindya Karya Konsultan Supervisi : PT. Winsolusi Konsultan

Jembatan b Utama

J b t Pendekat Jembatan P d k t

Satu DED  PUPR pusat Owner : PPTK Dinas PU Prov. Papua User : Dinas PU Prov. Papua Kontraktor : PT. Pembangunan Perumahan & PT. Modern Widya Technical Konsultan Supervisi : PT. Abdi Mulia Daya & CV. Prima Usaha Konsultan DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

2 0 1 6

Stakeholder Proyek Holtekamp ‐ Jayapura Ultimate Owner Kementerian PUPR

Pemda Kota Jayapura Kota Jayapura

SATKER PPK

SATKER PPK

DED :

PLA ANNING & D DESIGN

OWNERS/ USERS

Metode Design Bid Build g

DBB ‐ PR ROCESS

Panitia/Pokja Pengadaan DBB

Kementrian Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Bina Marga Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional X

Panitia/Pokja Pengadaan g DBB

Panitia/Pokja Pengadaan g DBB

Konsultan Manajemen Pusat (KMP)

CM

CM

CM

Contractor

Contractor

Construction

Contractor

Construction


Construction 2 0 1 6

Studi Kasus Proyek Holtekam ‐ Jayapura Metode Design Bid Build g

DBB

Procure‐ ment

Prelim

Detail design

Kementrian K t i PUPR Direktorat PUPR Di kt t Jenderal Bina Marga Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional X Persetujuan ultime user atas user atas perancangan gambar dan telah diwujudkan ke dalam detail design akan mengurangi potensi perubahan requirement di requirement di tenagh proses kosntruksi

Procure.


Procure.


P Procure.

C Construction package #3 i k #3

Procure.


Multi paket M lti k t kontrak yang saling interdependen secara fungsional pelayanan operasi kelak

Kesulitan K li d kecepatan dan k pelaksanaan l k akan k terhambat oleh paket yang membutuhkan pembebasan lahan dan konsolidasi dukungan masyarakat setempat Karena satu K t paket k t belum b l ada d anggaran sehiingga hii belum bisa dilelang dan dikonstruksi

Post construction audit

Resiko governance governance saat post construction audit tidak terlalu besar terutama karena diaudit oleh auditor/expert auditor/expert dengan mindset yang sudah terbiasa DBB

Hal ini akan menyebabkan infrastruktur yang terbangun kelak masih belum bisa digunakan untuk menghubungkan Jayapura‐Holtekam Jayapura Holtekam sebagaimana maksud utama dari pembangunan infrastruktur ini.


2 0 1 6

Proyek Wisma Atlet Metode Design and Build g


2 0 1 6

62

Stakeholder Proyek Wisma Atlet

PLANNIN NG

OWN NERS/ USER RS

Metode Design and Build Pemprov DKI

Kementerian PUPR

JAKPRO

SATKER PPK

P li D i / Prelim.Design

P li D i / Prelim.Design

User requirements

User requirements

Kementerian SEKNEG

Kementerian Pemuda & Olahraga

DPKKK Kemayoran

Komite Olimpiade

Panitia/Pokja Pengadaan DB

DB ‐ P PROCESS

Konsultan Manajemen Pusat (KMP)

D‐1 CM Detail design Construction

D2 D‐2 CM Detail design Construction

D‐3 D 3 CM

CM

C‐1 Detail design Construction

C‐2 C 2

Detail design Detail design Construction Construction


2 0 1 6

Studi Kasus Proyek Wisma Atlet Metode Design and Build g DB

Procure‐ ment

Prelim.Design /

Procure.

Detail design

User requirements

Construction P Procure.

Detail design

Post construction audit

Construction Procure.

Detail design Construction

Procure.

Detail design Construction

Procure Procure.

Detail design Detail design Construction

Sudah disiapkan oleh owner sebelumnya (PT JP) (PT JP) Ketidakjelasan Owner berpotensi menimbulkan perbedaan kebutuhan Ada dua Target pengguna berganda akan melahirkan dua kebutuhan pengguna yang belum tentu sama

Dipecah menjadi j beberapa paket kontrak

Beberapa paket kontrak dilahirkan dari satu preliminary design akan preliminary design akan menghasilkan beragam solusi desain yang akan sangat sulit untuk disupervisi, dipastikan pemenuhan standar mutu nya dan dicegah duplikasi yang yang mubazir Perbedaan interpretasi dan solusi desain terutama yang menyangkut metode struktur akan sangat menyulitka supervisi dan penilaian kinerja

Ketiadaan satu standar mutu karena masing‐masing CM memiliki standar mutu masing‐masing akan menyulitkan supervisi dan proses persetujuan klien y g seragam g Mindset yang belum dari pelaku terkait proses DB plus perbedaan kebutuhan dari ownesr dan users yang majemuk dapat menimbulkan permintaan varian yang diluar batas plafond addendum kontrak


Resiko governance yang tinggi saat post construction t t ti audit terutama jika diaudit oleh auditor/expert dengan mindset tradisional DBB

2 0 1 6

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

BADAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI DKI JAKARTA

TAHUN 2016 1

DASAR HUKUM

• Perda No.12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) • Pergub No.53 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPTSP • Pergub No.7 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Pergub No.57 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Perda No.12 Tahun 2013 • Pergub No.59 Tahun 2014 tentang Kode Etik Penyelenggaraan PTSP • Pergub No. 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Pergub No. 57 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Perda No. 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan PTSP

VISI DAN MISI BADAN PTSP VISI

Solusi Perizinan Warga Jakarta MISI 1.

Melakukan M l k k pembinaan bi d pengembangan dan b aparatur t PTSP sesuai PTSP i kompetensi 2. Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan/non perizinan secara profesional 3. Mengedepankan pemanfaatan sistem informasi untuk mempercepat pelayanan 4. Mengelola pengaduan masyarakat dengan berbasis quick response 5. Menyediakan prasarana dan sarana kerja yang memadai dan handal

BIDANG LAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN 318 Service Point di i i di seluruh l h wilayah il h DKI Jakarta k 122 Bidang g Layanan y Perizinan dan Non Perizinan 465 Jenis Perizinan dan Non Perizinan 190 jenis menjadi Kewenangan BPTSP 127 jenis menjadi Kewenangan KPTSP 84 jenis menjadi Kewenangan Satlak Kecamatan 64 jenis menjadi Kewenangan Satlak Kelurahan

BIDANG LAYANAN SESUAI KEWENANGAN Berdasarkan Pergub No. 7 Tahun 2016 Cakupan Kewenangan No.

Bidang/Jenis BPTSP

KPTSP

Satlak Kecamatan

Satlak Kelurahan

Total

1

Pendidikan

‐

12

5

5

22

2

Kesehatan

20

15

23

19

77

3

Pekerjaan Umum

5

10

‐

15

30

4

Perumahan

1

‐

‐

1

2

5

Penataan Ruang

16 6

6

2

‐

24

6

Perhubungan

24

5

‐

1

30

7

Lingkungan Hidup

19

3

‐

‐

22

8

Pertanahan Kewenangan Daerah

10

2

2

2

16

9

Sosial

1

2

1

7

11

10

Ketenagakerjaan dan Trans

11

4

7

1

23

BIDANG LAYANAN SESUAI KEWENANGAN Berdasarkan Pergub No. 7 Tahun 2016

Lanjutan…. No

Bidang/Jenis

BPTSP

KPTSP

Kecamatan

Kelurahan

Total

11

Penanaman Modal

3

‐

‐

‐

3

12

Kebudayaan dan Pariwisata

5

30

21

8

64

13

Kepemudaan dan Olahraga

‐

‐

4

‐

4

14

Kesbangpol

‐

1

‐

‐

1

15

Kominfo

12

2

‐

1

15

16

Kehutanan

7

3

‐

‐

10

17

Energi

16

2

‐

‐

18

18

Kelautan dan Perikanan

8

1

6

1

16

19

Peternakan

16

9

10

‐

35

20

Perdagangan

7

13

2

3

25

21

Perindustrian

1

3

‐

‐

4

22

P b Pembangunan

8

4

1

‐

13

190

127

84

64

465

Total

SURAT KETERANGAN DOMISILI USAHA ( (SKDU) )

DASAR HUKUM PELAYANAN SKDU • P Perda d No.12 N 12 Tahun T h 2013 tentang t t P Penyelenggaraan l P l Pelayanan T Terpadu d Satu S t Pintu (PTSP) • Perda No. No 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi • Pergub g No. 7 Tahun 2016 tentangg Perubahan atas Pergub g No. 57 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Perda No. 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu • SE Ka. K BPTSP Prov. P DKI Jakarta J k t No. N 41/SE/2016 tentang t t M Masa B l k Surat Berlaku S t Keterangan Domisili Usaha (SKDU) • SE Ka. Ka BPTSP Prov. Prov DKI Jakarta No. No 46/SE/2016 tentang Pedoman Penerbitan Surat Keterangan Domisili Usaha

PELAYANAN Surat Keterangan Domisili Usaha (SKDU) • SKDU merupakan k suratt keterangan k t yang menerangkan k domisili d i ili nyata t atau tempat kedudukan tetap suatu usaha yang menurut sifat dan g y bukan merupakan p izin fungsinya • Pendaftaran dilakukan secara online melalui website resmi Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta melalui http://pelayanan.jakarta.go.id •

Sesuai SE Ka. BPTSP Provinsi DKI Jakarta No. 41/SE/2016 tanggal 1 Juni 2016, masa berlaku SKDU menjadi 5 (lima) tahun

PERSYARATAN PELAYANAN SKDU • Surat permohonan di atas kertas bermaterai Rp.6.000 atau formulir permohonan h • Surat pernyataan kebenaran dan keabsahan data di atas kertas bermaterai Rp. p 6.000 • Identitas pemohon : - KTP, KK, NPWP (WNI) - KITAS atau Visa, Visa Paspor (WNA) • Jika yang mengajukan Badan hukum : a. Akta Pendirian (Kantor Pusat dan Kantor Cabang, jika ada) dan SK P Pengesahan h yang dikeluarkan dik l k oleh l h: - Kemenkumham, jika PT dan Yayasan - Kementrian/Dinas Koperasi, p jjika Koperasi p - Pengadilan Negeri, jika CV b. Akta Perubahan SK dan SK Perubahan yang dikeluarkan oleh Kemenkumham jika Akta Pendirian mengalami perubahan Kemenkumham, c. NPWP Badan Hukum (jika perpanjangan)

PERSYARATAN PELAYANAN SKDU Lanjutan….

• Bukti Kepemilikan tanah atau bangunan • Jika Sewa : - Perjanjian j j sewa menyewa y diatas kertas bermaterai Rp. p 6.000 dari ppihak pemilik tanah yang menyatakan tidak keberatan tanah atau bangunan tersebut digunakan - Pengantar RT dan RW/Surat Pengantar pengelola gedung - Pernyataan kedudukan/domisili bermaterai Rp. 6.000 - Bukti pembayaran PBB di tahun terakhir • Jika Jik dikuasakan, dik k Surat S t kuasa k di t kertas diatas k t bermaterai b t i Rp. R 6.000 6 000 dan d FC KTP yang diberi kuasa

CONTOH SKDU YANG SUDAH DITERBITKAN

INOVASI PTSP

INOVASI PTSP

INOVASI PTSP

INOVASI PTSP

INOVASI PTSP

INOVASI PTSP

INOVASI PTSP

INOVASI PTSP

INOVASI PTSP

TERIMA KASIH TERIMA KASIH

FORUM ANGGOTA DPP INKINDO DKI JAKARTA

REGULASI JASA KONSULTANSI, IMPLEMENTASI DAN PERMASALAHANNYA Oleh: DEWAN PENGURUS NASIONAL IKATAN NASIONAL KONSULTAN INDONESIA (INKINDO) Ir. Ronald Sihombing, HS, M.Si Wakil Ketua Umum Pranata Usaha dan Profesi JAKARTA, 14 SEPTEMBER 2016

PERAN PENTING USAHA JASA KONSULTANSI Jasa Konsultansi memegang peran penting dalam perkembangan industri di negaranegara berkembang ( United Nations Industrial Development Organization/UNIDO, 1994) Efisiensi & Efektivitas Alih Teknologi

MEMILIKI PERAN PENTING PENTING DALAM:

Pemunculan Ide/Gagasan Menentukan Arah Pembangunan Yang akan Dilaksanakan

Perencanaan Monitoring & Evaluasi Pembangunan

SEKTOR PUBLIK/PEMERINTAH LINGKUP ASPEK/SEKTOR: SEKTOR PRIVAT/SWASTA

SISTEM USAHA JASA KONSULTANSI:

SISTEM PROFESIONAL SISTEM BISNIS

PERAN INKINDO DALAM PEMBANGUNAN NASIONAL INKINDO (Ikatan Nasional Konsultan Indondesia) merupakan Asosiasi yang menghimpun usaha jasa konsultansi dan berbadan hukum dimana keberadaannya sudah diakui dan diperhitungkan di negara ini. Pengusaha-pengusaha P h h di bidang bid J Jasa K Konsultan lt yang tergabung t b d l dalam INKINDO merupakan k bagian b i penting ti dalam menggerakkan pembangunan dan mengembangkan kehidupan perekonomian nasional secara bersama-sama atas asas kekeluargaan dalam upaya mencapai tujuan Pembangunan Nasional.

Keberadaan INKINDO sebagai Asosiasi yang menghimpun usaha jasa konsultansi dan keberadaan pengusaha yang merupakan anggota INKINDO merupakan bagian penting dalam Kamar Dagang dan Industri sebagaimana yang diuraikan pada UU No. 1 tahun 1987 Tentang Kamar Dagang dan Industri. UU No. 1/1987: KADIN Pasal 1 huruf a: Kamar Dagang dan Industri adalah wadah bagi pengusaha Indonesia dan bergerak dalam bidang perekonomian Pasal 1 huruf b: Pengusaha adalah setiap orang perseorangan atau persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu jenis perusahaan Pasal asa 1 huruf uu d d: Usaha adalah setiap tindakan, perbuatan, atau kegiatan apapun dalam bidang perekonomian, yang dilakukan oleh setiap pengusaha untuk tujuan memperoleh KEUNTUNGAN dan/atau LABA

PERMASALAHAN UMUM JASA KONSULTAN KINI

KONTRAK BILLING BILLING RATE

DARURAT TA

AUDIT

PERMASALAHAN DUNIA USAHA JASA KONSULTANSI

HARMO‐ NISASI

SEGMEN PASAR

TA TIDAK SESUAI KONTRAK

REGULASI

PERILAKU PINJAM PINJAM BENDERA

DOKUMEN PALSU

DAN LAIN2

1. HARMONISASI REGULASI PENGADAAN JASA KONSULTANSI

LKPP

K/L/D/I

Perpres 54/2010 dan Perubahannya

UU 18/1999 dan Turunannya (JASA KONSTRUKSI)

INSPEKTORAT/ BPK/BPKP UU 17/2003: Keuangan Negara UU 1/2004: Perbendaharaan Negara

Perka LKPP 14/2012 Petunjuk Teknis Perpres 70/2012, 70/2012 dll

Permen/SE/Perlem, dll REGULASI KEMENTERIAN LAINNYA ATAU NON KONSTRUKSI

UU 15/2004: Pemeriksaan ats Pengeloaan & Tggjwb Keuangan Negara UU 15/2006: BPK

Pada tatanan regulasi sering para pihak berbeda memahami maksud dari isi dan makna regulasi, berbeda cara pandang termasuk mengimplementasikannya pun berbeda‐beda., bahkan kadang kadang‐kadang kadang terjadi “gagal gagal paham paham” Sebagai contoh: Pada Kontrak berdasarkan cara pembayaran Lumpsum yang pada pasal 51 ayat (1) huruf c dan d menetapkan pembayaran dan sifat pekerjaan berorientasi pada keluaran atau output based, tetapi oleh auditor selalu based, tetapi auditor selalu diminta bukti bukti‐bukti bukti pembayaran, kuitansi, dll. pembayaran, kuitansi, dll. Hal ini mengakibatkan ketidak pastian hukum bagi penyedia jasa sehingga menimbulkan dampak‐ dampak yang menjurus ke arah temuan atas kerugian negara dan kasus hukum

LETAK TIMBULNYA POTENSI PERMASALAHAN

K/L/D/I PA/KPA/PPK/ULP

INSPEKTORAT/ BPK/BPKP

Aturan/Regulasi Pengadaaan

Perencanaan Penganggaran

Proses Pemeriksaan Keuangan Negara

Tatacara/Standar /Sistem Pengadaaan

Pengadaan Lelang/Seleksi

Pertanggungjawaban APBN/APBD: Lap. Keuangan Standar Akutansi

Manual/Elektronik Pengadaan Barang dan Jasa

Aspek Administrasi dan Aspek Teknis

LKPP

Penetapan Besaran Kerugian Negara

Manajemen Kontrak Pelaksanaan Pekerjaan j

Apakah berbagai regulasi yang ada terkait Pengadaan Barang dan Jasa ini baik di Hulu, Proses dan di Hilir di Hulu, Proses dan di Hilir telah Sinkron atau Harmonis sehingga Pengadaan Barang dan jasa dapat berjalan dengan baik dan benar?

SEMANGAT PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH PERCEPATAN PENYERAPAN ANGGARAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN PENINGKATAN PERAN USAHA KECIL MENENGAH & PERUSAHAAN NASIONAL

PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI

VALUE FOR U O MONEY

TUJUAN PBJ PEMERINTAH

BEBERAPA PERMASALAHAN UMUM PENGADAAAN BARANG/JASA PEMERINTAH (PBJP) Sistem pengadaan barang/jasa secara elektronik belum mampu menciptakan pengadaan barang/jasa g/j yyangg terbuka,, transparan, p , jjujur, j , adil dan lepas p dari KKN karena masih adanya y sentuhan “tangan manusia” (panitia) yang turut campur tangan dalam pengadaan sistem elektronik dimana masih berperan menjadi “wasit” dalam menetapkan pemenang. Sistem pengadaan barang/jasa secara elektronik masih belum mampu menciptakan tata kelola pengadaan yang baik, sederhana , jelas dan komprehensif sehingga belum mampu menciptakan pengadaan yang efisien dan efektif bagi para pihak yang terkait dengan pengadaan barang/jasa pemerintah Pengadaan barang/jasa yang dilakukan secara elektornik belum maksimal, sehingga masih memberikan “ruang” pada praktek‐praktek yang bertentangan dengan ketentuan perundangan sehingga berdampak pada permasalahan hukum. Pengadaan barang/jasa belum menciptakan proses pengadaan barang/jasa pemerintah yang efisien dan kompetitif yang mampu menghasilkan “produk” produk yang berkualitas yang berdampak pada peningkatan pelayanan publik. Regulasi pengadaan barang/jasa belum sepenuhnya sinkron dan harmoni dengan perundangan lain.

REGULASI PBJ PEMERINTAH & PERMASALAHANNYA PADA JASA KONSULTANSI (PERPRES 54/2010 DAN PERUBAHANNYA) KONSEP USULAN

1

PRAKTEK SISTEM PELELANGAN MASIH TERTUTUP DAN BELUM PRAKTEK SISTEM PELELANGAN MASIH TERTUTUP DAN BELUM TRANSPARAN BILLING RATE/REMUNERASI MASIH RENDAH DALAM BILLING RATE/REMUNERASI MASIH RENDAH DALAM PENYUSUNAN HPS

2

5

6

3

SANKSI DAFTAR HITAM SECARA NASIONAL SANGAT SANKSI DAFTAR HITAM SECARA NASIONAL SANGAT MEMBERATKAN

4

PEMBUKTIAN DOKUMEN MENJADIKAN BIAYA TINGGI JENIS KONTRAK DAN CARA PEMBAYARAN SERING JENIS KONTRAK DAN CARA PEMBAYARAN SERING BERMASALAH PADA AUDITOR

PENGADUAN MASYARAKAT DAN KRIMINALISASI OLEH APH

BOLEH MELIHAT DOK. BOLEH MELIHAT DOK KOMPETITOR (READ ONLY)

PERAPAN BR INKINDO, PERAPAN BR INKINDO MENGHAPUS BUKTI PAJAK/DAFTAR GAJI

DAFTAR HITAM HANYA DI K/L/D/I

SISTEM INFORMASI SISTEM INFORMASI KINERJA PENYEDIA (SIKAP)

MODEL KONTRAK MODEL KONTRAK SESUAI JENIS PEKERJAAN/TERPISAH

PEMBERDAYAAN APARAT PENGAWAS INTERN PEMERINTAH/ TIDAK LGSG APH

SOLUSI

1. Menciptakan p regulasi g pengadaan p g barang/jasa g/j pemerintah p yang efisien, efektif, terbuka dan kompetitif serta simpel dan sederhana sehingga menguntungkan bagi para pihak terkait 2 Optimalisasi 2. Penggunaan EE‐Procurement Procurement meminimalisasi “campur tangan” manusia

REGULASI PBJ PEMERINTAH

dengan

3. Membuat standar pengadaan yang memisahkan antara Umum dan Spesifik tergantung jenis Pengadaan Barang/Jasa (terpisah) 4. Penyedia Jasa yang bertanding bisa mengakses (read only) d t “kompetitor” data “k tit ” untuk t k bisa bi menilai il i kebenaran k b d k dokumen Adminstrasi dan Teknis 5. Menerapkan sistem pengadaan dengan E‐lelang cepat dan E‐ seleksi cepat yang terkoneksi 6. Harmonisasi dan Sinkronisasi Regulasi pengadaan barang/jasa dengan Undang‐undang Terkait lainnya

2. SITUASI DARURAT TENAGA AHLI JASA KONSULTANSI BADAN USAHA

BRAIN WARE (OLAH PIKIR)

TA (MANUSIA)

MANAGEMEN PERUSAHAAN

NON ‐ JK

JK

SOLUSI

TIDAK MEMBERIKAN KEPASTIAN MASA DEPAN IKLIM BISNIS KONSULTAN KURANG KONDUSIF

BERSERTIFIKAT KEAHLIAN/KUALIFIKASI SITUASI TERKINI DARURAT TENAGA AHLI (TA) LULUSAN PT TIDAK TERTARIK BEKERJA DI KONSULTAN

BILLING RATE MASIH SANGAT RENDAH PENINGKATAN PERAN DUNIA USAHA KONSULTAN DALAM SETIAP ASPEK PEMBANGUNAN NASIONAL LINK & MATCH ANTARA BADAN USAHA SEKTOR KONSULTAN DENGAN LEMBAGA PENDIDIKAN/PT MENINGKATKAN BILLING RATE KONSULTAN DAN KEPASTIAN HUKUM TENTANG BR MENGADAKAN PELATIHAN AHLI2 MUDA KERJASAMA ASOSIASI DENGAN PEMERINTAH

Kondisi pasar nasional saat ini sangat membutuhkan TA Konsultan yang kompeten dan bersertifikat (+/‐ 50.000), terutama terkait Pasar Bebas dan MEA juga pekerjaan Jasa Konstruksi. Tapi tersedia 15.000 bersertifikat?

SOLUSI CEPAT

Perubahan Ketiga Atas Permen PU Nomor 7/PRT/M/2011 Tentang Standard dan Pedoman Pengadaan g Pekerjaan j Konstruksi dan Jasa Konsultansi:

ILUSTRASI RANGKAP TENAGA AHLI PADA PERMEN 31/2015

3. BILLING RATE RENDAH •

•

• •

•

Coba kita lihat penetapan HPS, pada pasal 66 ayat (7) Perpres 54/2010 jo 70/2012: Penyusunan HPS dikalkulasikan secara keahlian berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan meliputi: Huruf c : Informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Asosiasi Terkait dan sumber data lain yang dapat dipertanggung jawabkan. Untuk mendukung pasal 66 ayat (7) huruf c tersebut, tersebut setiap tahun INKINDO mengeluarkan Pedoman Standar Minimal Biaya Langsung Personil dan Biaya Langsung Non Personil. Tapi hingga saat ini belum “banyak” instansi menggunakannya sebagai dasar menetapkan HPS dalam setiap pekerjaan. pekerjaan Akibatnya hingga saat ini praktek Billing Rate Konsultan masih sangat rendah. Permasalahan lainnya pada Metode Evaluasi : Coba kita lihat pasal 49 ayat (7) huruf c, c Perpres 54/2010 jo 70/2012: Klarifikasi dan/atau negoisasi terhadap unit biaya langsung personil dilakukan berdasarkan daftar gaji yang telah diaudit dan/atau bukti setor pajak penghasilan tenaga ahli yang bersangkutan. Melihat pasal ini, sampai kapan kita bisa melakukan penawaran sesuai Standar Minimal Inkindo? Karena selama ini kontrak yang kita peroleh atau tanda tangani masih sangat rendah. Kedua Pasal ini sangat bertolak belakang. Catatan: INKINDO saat ini sedang memperjuangkan Pasal 66 ayat (7) huruf c bisa diterapkan dan menghilangkan Pasal 49 ayat (7) huruf c ini kepada LKPP

4. KONTRAK

K O N T R A K

KUH PERDATA ‐ PASAL 1320 SUPAYA TERJADI PERSETUJUAN YANG SAH, PERLU DIPENUHI EMPAT SYARAT; 1 KESEPAKATAN MEREKA YANG MENGIKATKAN DIRINYA; 1. DIRINYA 2. KECAKAPAN UNTUK MEMBUAT SUATU PERIKATAN; 3. SUATU POKOK PERSOALAN TERTENTU; 4. SUATU SEBAB YANG TIDAK TERLARANG. Note: 1 dan 2 Syarat Subyektif 3 dan 4 Syarat Objektif

KONTRAK SANGAT PENTING! KUH Perdata, Pasal 1338 Semua persetujuan yang dibuat SESUAI dengan undang‐undang berlaku sebagai UNDANG‐UNDANG bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan‐ alasan yang ditentukan oleh undang undang‐undang undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.

KONTRAK SEBAGAI PRODUK HUKUM HUKUM

KONTRAK PENGADAAN BARANG/JASA yang selanjutnya disebut KONTRAK adalah : Perjanjian tertulis antara PPK dengan Penyedia Barang/Jasa atau pelaksanaan Swakelola (Perpres 54/2010 Pasal 1 ayat (22)) KONTRAK KERJA KONSTRUKSI adalah : Keseluruhan dokumen yang mengatur HUBUNGAN HUKUM antara Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi. (UU 18/1999 Pasal 1 ayat (6) ; Pasal 22 ) (Baca: Permen PUPERA No. 31/PRT/M/2015)

KASUS-KASUS DI LAPANGAN •

PARA PIHAK KURANG CERMAT DALAM MENYUSUN ISI PERJANJIAN, ADA KECENDERUNGAN COPY PASTE (HARUSNYA DISESUAIKAN DENGAN JENIS PEKERJAAN, SSUK, SSKK)

•

PARA PIHAK TIDAK MEMBACA DENGAN TELITI PASAL PER PASAL (KASUS: JENIS KONTRAKNYA LUMPSUM TETAPI PADA BAGIAN AYATNYA DITULIS “MENYERAHKAN BUKTI‐BUKTI KUITANSI PADA SAAT PEMBAYARAN”)

•

PARA PIHAK TIDAK ME”REFER” REGULASI/PERATURAN PERUNDANGAN LAINNYA SECARA CERMAT/TEPAT

•

PARA PIHAK BIASANYA HANYA MENANDATANGANI DUA LEMBAR BAGIAN BELAKANG DARI DOKUMEN KONTRAK

•

PADA AKHIRNYA BERDAMPAK PADA KASUS HUKUM ATAU SENGKETA PARA PIHAK BACA DENGAN TELITI DAN PAHAMI BUTIR‐BUTIR PERJANJIAN KONTRAK (BAB, PASAL, AYAT, HURUF), PAHAMI BETUL POIN‐POIN YANG SIFATNYA ”SENSITIF”, TERMASUK REGULASI/PERATURAN PERUNDANGAN YANG MENDASARINYA. TERMASUK REGULASI/PERATURAN PERUNDANGAN YANG MENDASARINYA. SETELAH ITU, PARA PIHAK BERSEPAKAT, BARU TANDATANGANI KONTRAK TERSEBUT MENJADI ACUAN/PEDOMAN BAGI PARA PIHAK UNTUK MELAKSANAKAN PEKERJAAN

5. PERMASALAHAN AUDIT Permasalahan di hilir dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa sering menimpa Anggota Inkindo terkait dengan PEMERIKSAAN oleh AUDITOR baik oleh Inspektorat, BPKP/BPK. Permasalahan yang timbul dalam pemeriksaan bisa saja karena:  Memang unsur sengaja oleh penyedia jasa (baik aspek administrasi maupun aspek teknis) untuk ) mendapatkan p keuntungan g bagi g dirinya y dan kelompok p tertentu,  Atau kadang kala memang terjadi karena ketidaktahuan Peraturan yang ada dalam proses lelang/pengadaan.  Ketidakpahaman isi dan maksud KONTRAK sehingga KONTRAK sehingga menimbulkan persepsi yang yang berbeda (istilah “Gagal Paham”)  Standar Pemeriksaan oleh Auditor dan Pemahaman Auditor terhadap jenis Kontrak  Implementasi dan Pemahaman regulasi yang tidak sama sehingga menimbulkan persepsi yang berbeda atas objek yang diperiksa  Merupakan p sebuah p prestasi bagi g Auditor bilamana mendapatkan p temuan.?

PEMERIKSANAAN KEUANGAN NEGARA

2

4

7

3 6

1

5

SOLUSI

1. Pemeriksaan oleh Auditor harusnya mengacu pada Kontrak Kerja antara Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa 2. Harmonisasi dan Sikronisasi Regulasi yang digunakan Auditor dengan Regulasi Pengadaan Barang/Jasa dan Regulasi Terkait Lainnya y (Untuk menghindari g “Gagal g Paham”) PEMERIKSAAN KEUANGAN NEGARA (AUDIT)

3. SOP Pemeriksaan disosialisasikan kepada Penyedia Jasa dan Pihak Pengguna Jasa termasuk bila ada perubahan‐perubahannya 4. Selama dalam masa pemeriksaan oleh Auditor, atau selama bilamana ada kerugian negara yang telah diselesaikan secara perdata atau dipertanggungjawabkan oleh Penyedia Jasa maka Aparat Penegakk Hukum k ( (APH) ) tidak id k boleh b l h intervensi i i atau masukk dalam permasalahan tersebut (Baca 8 Instruksi Presiden Jokowi)

POHON REGULASI SEBAGAI UPAYA PEMAHAMAN BERSAMA PELAKU USAHA JASA KONSULTANSI AGAR TIDAK MENJADI JASA KONSULTANSI AGAR TIDAK MENJADI “GAGAL PAHAM”

UU No. 18/1999 Jasa Konstruksi (7 Mei 1999)

PP No. 28/2000 Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (30 Mei 2000)

PP No. 29/2000 Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (30 Mei 2000)

PP No. 4/2010 Perubahan Atas PP No.28/2000 Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (6 Januari 2010) PP No. 92/2010 Perubahan Kedua Atas PP No.28/2000 Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (27 Des 2010) Berbagai Surat Ed Edaran T k i Terkait

Berbagai Peraturan L b Lembaga

PP No. 30/2000 Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (30 Mei 2000)

PP No. 59/2010 Perubahan Atas PP PP No.29/2000 Tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (5 Agust 2010)

Permen No.31/PRT/M/2015 Perubahan Ketiga Atas PermenPU No. 7/2010 Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi (5 Juni 2015)

POHON REGULASI JASA KONSTRUKSI

Perpres 54 Tahun 2010 jo Perpres 70/2012, (Pasal 50 ayat 2 & Pasal 51 ayat y 1))

KUH PERDATA PASAL 1338 (Kontrak)

UU NO. 1/2004 TENTANG PERBENDAHAARAN NEGARA Permen PUPERA No. 31/PRT/M/2015 Ttg Standard & Pedoman Standard & Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi & Jasa Konsultansi

Lampiran Permen PUPERA No. 31/PRT/M/2015, Buku Standar JK 04 LS

UU RI No. 18 Tahun 1999, Ttg Jasa Konstruksi, Pasal 22 ayat 2 (Kontrak 2 (Kontrak Kerja Konstruks)

PP RI No. 29 Tahun 2000, Ttg Penyelenggaraan Jasa Konsturksi, Pasal 20 ayat 3a(1) dan Pasal 21 ayat 21 ayat 1 Surat dari LKPP No.3939/D1V.21312015 Tgl 17 Maret 2015 kepada DPN INKINDO Ttg Penjelasan Mengenai Tata Cara Pembayaran Kontrak Lump Sum

POHON REGULASI KONTRAK LUMP SUM

Perpres 54 Tahun 2010 jo Perpres 70/2012, (Pasal 50 ayat 2 & Pasal 51 ayat y 1))

KUH PERDATA PASAL 1338 (Perikatan/Kontrak)

UU NO. 1/2004 TENTANG PERBENDAHAARAN NEGARA Permen PUPERA No. 31/PRT/M/2015 Ttg Standard & Pedoman Standard & Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi & Jasa Konsultansi

Lampiran Permen PUPERA No. 31/PRT/M/2015, Buku Standar JK 04 LS

UU RI No. 18 Tahun 1999, Ttg Jasa Konstruksi, Pasal 22 ayat 2 (Kontrak 2 (Kontrak Kerja Konstruks)

PP RI No. 29 Tahun 2000, Ttg Penyelenggaraan Jasa Konsturksi, Pasal 20 ayat 3a(1) dan Pasal 21 ayat 21 ayat 1 Surat dari LKPP No.3939/D1V.21312015 Tgl 17 Maret 2015 kepada DPN INKINDO Ttg Penjelasan Mengenai Tata Cara Pembayaran Kontrak Lump Sum

POHON REGULASI KONTRAK LUMP SUM

UU NO. 17/2003 UU NO 17/2003 TENTANG KEUANGAN NEGARA UU NO. 15/2004 TENTANG PEMERIKSAAN PENGELOLAAN & TANGGUNG JAWAB KEUANGAN NEGARA KEUANGAN NEGARA

UU NO. 15/2006 TENTANG BADAN PEMERIKSA KEUANGAN NEGARA

UU NO. 1/2004 TENTANG PERBENDAHAARAN NEGARA

PP dan Regulasi Turunan Lainnya

KONTRAK PBJ

POHON REGULASI PEMERIKSAAN KEUANGAN NEGARA

POHON REGULASI PEKERJAAN DESAIN & BUILD &

UU NO. 18/199 TENTANG JASA KONSTRUKSI (Pasal 16 ayat 3) PERPRES 54/2010 JO 70/2012 TENTANG 70/2012 TENTANG PBJ PEMERINTAH (Pasal 1 ayat 36; Pasal 50 ayat 6; Pasal 54 ayat 2)

PP NO. 29 TAHUN 2000 DAN PERUBAHANNYA, TTG PENYELENGGARAAN JASA KONSTURKSI (Pasal 13 ayat 1‐5; Pasal 20 ayat 1‐3)

PP 28/2000 & PERUBAHANNYA PERUBAHANNYA TENTANG USAHA DAN PERAN MASY. KONSTRUKSI (Pasal 5 ayat 3)

PP 70/2015 TENTANG PERUBAHAN KEDUA PP 29/2000 (Pasal 13 A)

Permen PUPERA No PUPERA No 19/2016 TENTANG DB (msh digodok)

POHON REGULASI PEKERJAAN TERINTEGRASI

UU NO 18 TAHUN 1999 TENTANG JASA KONSTRUKSI UU NO. 18 TAHUN 1999 TENTANG JASA KONSTRUKSI

• PASAL 16 AYAT (3) Layanan Jasa PERENCANAAN, PERENCANAAN PELAKSANAAN dan PENGAWASAN dapat dilakukan secara TERINTEGRASI dengan memperhatikan besaran pekerjaan atau biaya, penggunaan teknologi canggih serta risiko besar bagi para pihak ataupun kepentingan umum dalam satu pekerjaan konstruksi.

PERPRES 54/2010 TENTANG PBJ PEMERINTAH PERPRES 54/2010 TENTANG PBJ PEMERINTAH • PASAL 50 AYAT (6) PASAL 50 AYAT (6) Kontrak Pengadaan Barang/Jasa berdasarkan jenis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, terdiri atas: • Kontrak Pengadaan Pekerjaan Tunggal; • Kontrak Pengadaan Pekerjaan Terintegrasi.

pekerjaan

• PASAL 54 AYAT (2) g Pekerjaan j Terintegrasi g merupakan p Kontrak Kontrak Pengadaan Pekerjaan Konstruksi yang bersifat kompleks dengan menggabungkan kegiatan perencanan, pelaksanaan dan/atau pengawasan.

• PASAL 1 AYAT (36) Pekerjaan Kompleks adalah pekerjaan yang memerlukan teknologi tinggi mempunyai risiko tinggi, tinggi, tinggi menggunakan peralatan yang di desain khusus dan/atau pekerjaan yang bernilai di atas Rp. 100 Milyar..

PP 28/2000 DAN PERUBAHANNYA TENTANG USAHA DAN PERAN MASYARAKAT KONSTRUKSI PERAN MASYARAKAT KONSTRUKSI

• PASAL 5 AYAT (3) Lingkup layanan jasa perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan secara t i t terintegrasi i dapat d t terdiri t di i dari: d i a) Rancang bangun b) Perencanaan; pengadaan d dan pelaksaan terima jadi; c) Penyelenggaraan pekerjaan terima jadi.

• Penjelasan Huruf a. Penyedia jasa membuat rancangan (rencana) atau desain sesuai ketentuan dari pengguna jasa, menyediakan jasa pelaksa‐ naan dan atau pekerjaan lainnya yang dapat mencakup kombinasi berbagai bidang pekerjaan secara terintegrasi i i (desain (d i and build, engineering procurement,, construction)) p

PP 29/2000 DAN PERUBAHANNYA TENTANG PENYELENGGARAAN JASA KONSTRUKSI PENYELENGGARAAN JASA KONSTRUKSI •

PASAL 13 AYAT (1) ( )

Pemilihan penyedia jasa terintegrasi dilakukan mengikuti tata cara pemilihan pelaksana konstruksi dengan cara pelelangan terbatas. • PASAL 13 AYAT (2) Pekerjaan yang dapat dilakukan dengan layanan jasa konstruksi secara terintegrasi adalah pekerjaan yang : a)) Bersifat if komplek; k l k b) Memerlukan teknologi tinggi; c) Mempunyai risiko tinggi; d) Memiliki biaya besar. •

PASAL 13 AYAT (5)

Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan syarat‐ syarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), dan pekerjaan yang dapat dilakukan secara terintegrasi ditentukan oleh Menteri. •

PASAL 20 AYAT (2)

Dalam hal pekerjaan terintegrasi, kontrak kerja konstruksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dituangkan dalam 1 (satu) kontrak kerja konstruksi

PP 79/2015 TENTANG PERUBAHAN KEDUA PP 29/2000 / / •

PASAL 13 A

Badan Usaha Milik Negara yang mendapat penugasan dari Pemerintah dapat melaksanakan penunjukan langsung kepada Badan Usaha Milik Negara lain atau anak perusahaan Badan Usaha Milik Negara untuk pekerjaan jasa terintegrasi.

Pokok Rancangan Perubahan Peraturan Menteri PUPR No. 19/PRT/M/2015 Tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun (Design and Build). Kriteria Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun (Design and Build) a) Pekerjaan Kompleks; atau b) Pekerjaan Tertentu Penjelasan:  Pekerjaan kompleks adalah pekerjaan yang memerlukan teknologi tinggi, mempunyai risiko tinggi, menggunakan peralatan yang didesain khusus dan/atau pekerjaan yang bernilai diatas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).  Pekerjaan kompleks sebagaimana dimaksud ditetapkan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya pada Kementerian/Lembaga/Institusi atau Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama pada Pemerintah Daerah.  Pekerjaan tertentu adalah pekerjaan yang mendesak untuk segera dimanfaatkan.  Pekerjaan mendesak sebagaimana dimaksud ditetapkan oleh Pimpinan Kementerian/Lembaga/Institusi dan Kepala Daerah. CATATAN PENTING: KE DEPAN INI ADA KECENDERUNGAN PEKERJAAAN2 JASA KONSTRUKSI AKAN DIARAHKAN KE MODEL DESAIN AND BUILD ATAU TERINTEGRASI???

DALAM ERA KABINET KERJA JOKOWI, BEBERAPA PROYEK PEMERINTAH YANG BIASANYA MENGGUNAKAN KONSEP KONVENSIONAL, BERALIH KE KONSEP “DESAIN AND BUILD”

SUDAH SIAPKAH DUNIA USAHA SUDAH SIAPKAH DUNIA USAHA JASA KONSULTANSI MENGHADAPI “TREND” PEKERJAAN DESAIN AND BUILD ? DESAIN AND BUILD ?

SEKIAN

TERIMA KASIH TERIMA KASIH

Mid Term Review Program Kerja DPP INKINDO DKI Jakarta 2014 – 2018 FORUM ANGGOTA DPP INKINDO DKI JAKARTA J k t - 14 September Jakarta S t b 2016

Proses Perumusan Program Kerja DPP INKINDO DKI JJakarta k t 2014-2018 2014 2018 M spro Musprov (April 2014)

Rakerprov (September 2014)

Penyelarasan (Januari 2015)

GBHKO 38 butir

Program Kerja P K j 186 Kegiatan Program Kerja Terkonsolidasi 50 Program

Latar Belakang Penyelarasan Program 



    

Ketercapaian sasaran dalam Garis Besar Haluan Kebijakan j Organisasi g ((GBHKO)) Potensi joint program antar WK Bidang pada pogram yang bersesuaian Fokus pada hasil / output yang memberi dampak Efi i i pelaksanaan Efisiensi l k program Keterbatasan anggaran pelaksanaan program Sisa waktu efektif pelaksanaan program Kualitas program

Konsep Penyelarasan Program 





 

Pengelompokan program pada program rutin terkait tugas pokok dan fungsi WK Bidang Pemilihan program prioritas berdasar pertimbangan dampak terhadap organisasi dan manfaat terhadap anggota Alokasi program prioritas antara 2 s/d 4 program per WK Bidang , (maksimum 1 program / bulan ) Sasaran dalam GBHKO terakomodasi secara optimum Tetap selaras dengan hasil keputusan musprov DPP Inkindo DKI Jakarta

Garis Besar Haluan Kerja j Organisasi g ((GBHKO)#1 )

Garis Besar Haluan Kerja j Organisasi g ((GBHKO)#2 )

Program g Kerja j Terkonsolidasi #1

Program g Kerja j Terkonsolidasi #2

Jadwal Pelaksanaan Program Tahun 2015

Jadwal Pelaksanaan Program Tahun 2016

Evaluasi Pelaksanaan Program Kerja

Penajaman Prioritas Program Kerja • Relevansi GBHKO • Manfaat bagi g anggota gg dan kebutuhan internal • Adaptive pada kondisi aktual dan pengaruh eksternal • Sisa S waktu pelaksanaan program

Terima kasih untuk masukan dan partisipasinya

Kementerian Keuangan

Direktorat Jenderal Pajak j

KONDISI EKONOMI GLOBAL MODERASI PERTUMBUHAN EKONOMI GLOBAL PEREKONOMIAN AMERIKA YANG BELUM STABIL PERLAMBATAN PERTUMBUHAN TIONGKOK KETIDAKPASTIAN KEBIJAKAN MONETER HARGA KOMODITAS MENURUN RISIKO GEOPOLITIK: TIMUR TENGAH & BREXIT

DAMPAK BAGI INDONESIA

PERLAMBATAN EKONOMI INDONESIA DEFISIT NERACA PERDAGANGAN DEFISIT ANGGARAN MEMBESAR PENURUNAN LAJU PERTUMBUHAN SEKTOR INDUSTRI/ MANUFAKTUR INFRASTRUCTURE GAP YANG MASIH TINGGI

AKIBAT KONDISI TERSEBUT

PENGANGGURAN

KEMISKINAN

MAKIN MENINGKAT

KESENJANGAN

KITA HARUS SUMBER PERTUMBUHAN EKONOMI BARU!

TEMUKAN!

PERTUMBUHAN

EKONOMI MENURUN

Indonesia mencari sumber investasi dari LUAR NEGERI

Peluang INVESTASI di I d Indonesia i TERBUKA LEBAR

KITA HARUS DENGAN CARA

REPATRIASI

TEMUKAN!

HARTA WNI TERSEBAR DI SELURUH DUNIA

WAKTUNYA UNTUK KEMBALI, SEKARANG!

MENGAPA SEKARANG?

“Negara ini membutuhkan banyak dana untuk pembangunan yang inklusif”

MENGAPA SEKARANG? MANFAATKAN PENGAMPUNAN PAJAK SEKARANG SEKARANG, SEBELUM SEBELUM:

AUTOMATIC EXCHANGE OF INFORMATION (AEOI) PALING LAMBAT MULAI 2018

REVISI UU PERBANKAN UNTUK KETERBUKAAN DATA BAGI PERPAJAKAN

WP tidak tid k akan k bisa bi lagi l i menyembunyikan b ik asetnya t (di mana pun) dari otoritas pajak

MANFAAT DAN TUJUAN AMNESTI PAJAK Meningkatkan PERTUMBUHAN EKONOMI melalui Repatriasi Aset, yang ditandai:  Peningkatan likuiditas domestik;  Perbaikan nilai tukar Rupiah;  Penurunan e u u a Su Suku u Bunga; u ga;  Peningkatan investasi Bagian dari Reformasi Perpajakan menuju sistem yang berkeadilan, serta perluasan basis data perpajakan

Meningkatkan Penerimaan Pajak

KETENTUAN

UMUM

PENGERTIAN

Pengampunan Pajak penghapusan pajak yang seharusnya y terutang, g tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkap Harta dan membayar Uang Tebusan

Pasal 1 Angka 1.

PENGERTIAN

Wajib Pajak Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang‐ undangan di bidang perpajakan

Pasal 1 Angka 2.

PENGERTIAN

Harta Harta adalah akumulasi tambahan kemampuan ekonomis berupa seluruh kekayaan baik berwujud maupun kekayaan, tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik yang digunakan untukk usaha h maupun bukan b k untukk usaha, yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 1 Angka 3.

PENGERTIAN

Utang Utang adalah jumlah pokok utang yang belum dibayar yang berkaitan langsung dengan perolehan Harta

Pasal 1 Angka 4.

PENGERTIAN

Uang Tebusan Uang Tebusan adalah sejumlah uang yang dibayarkan ke kas negara untuk mendapatkan d k Pengampunan P P j k Pajak

Pasal 1 Angka 7.

PENGERTIAN

Surat Pernyataan Harta Surat Pernyataan Harta untuk Pengampunan Pajak yang selanjutnya di b Surat disebut S P Pernyataan adalah d l h surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk mengungkapkan Harta, Utang, nilai Harta bersih, serta penghitungan dan pembayaran Uang Tebusan

Pasal 1 Angka 9.

PENGERTIAN

Surat Keterangan Pengampunan Pajak Surat Keterangan Pengampunan Pajak yang selanjutnya disebut Surat K Keterangan adalah d l h surat yang diterbitkan oleh Menteri sebagai bukti pemberian Pengampunan Pajak

Pasal 1 Angka 11.

ASAS DAN

TUJUAN

ASAS & TUJUAN Asas Pengampunan Pajak:

Kepastian Hukum

Keadilan

Kemanfaatan

Pasal 2 Ayat (1)

Kepentingan Nasional

ASAS & TUJUAN Tujuan Pengampunan Pajak:

Mempercepat Pertumbuhan Ekonomi

Mendorong Reformasi Perpajakan p j

Pasal 2 Ayat (2)

Meningkatkan Penerimaan Pajak

SUBYEK & OBYEK

“Setiap Wajib Pajak yang wajib menyampaikan SPT Tahunan PPh berhak mendapatkan Pengampunan Pajak Pajak”

kecuali… kecuali Pasal 3 Ayat (1)

BUKAN SUBYEK Wajib Pajak yang sedang:

P21

dilakukan penyidikan & berkas penyidikannya telah dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan

dalam proses peradilan

menjalani hukuman pidana

…atas Tindak Pidana di Bidang Perpajakan! Pasal 3 Ayat (3)

SUBYEK & OBYEK Jenis Pajak yang mendapat pengampunan:

Cut Here..

Pajak Penghasilan (PPh)

Pajak k Pertambahan b h Nilai l dan d Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN/PPnBM)

Pasal 3 Ayat (5)

01 Juli‐30 Sept 2016

TARIF

2%

01 Okt‐31 Des 2016

3%

01 Jan‐31 Mar 2017

5%

Harta yang berada b d di dalam d l wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 4 Ayat (1)


TARIF

4%

01 Okt‐31 Des 2016

6%

01 Jan‐31 Mar 2017

10%

Harta yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tidak dialihkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 4 Ayat (2)

TARIF

REPATRIA SI Harta yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dialihkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Jangka waktu paling singkat 3 (tiga) tahun terhitung Jangka waktu paling singkat 3 (tiga) tahun terhitung sejak diinvestasikan

Pasal 4 Ayat (1)


TARIF

2% 3%

01 Okt‐31 Des 2016

01 Jan‐31 Mar 2017

LUAR NEGERI DALAM NEGERI

Pasal 4 Ayat (1)

5%

TARIF

TARIF KHUSUS WAJIB PAJAK DENGAN PEREDARAN USAHA SAMPAI DENGAN Rp4 8 M Rp4,8

Pasal 4 Ayat (3)

TARIF WAJIB PAJAK DENGAN PEREDARAN USAHA S.D. 4,8MILIAR

0 5% 0,5%

2%

JIKA PENGUNGKAPAN HARTA SAMPAI DENGAN 10 MILIAR

JIKA PENGUNGKAPAN HARTA LEBIH DARI 10 MILIAR

1 JULI 2016 S.D. 31 MARET 2017

Pasal 4 Ayat (3)

CARA MENGHITUNG

UANG TEBUSAN

UANG TEBUSAN

Uang Tebusan

TARIF X DASAR PENGENAAN Dasar pengenaan Uang Tebusan dihitung berdasarkan nilai Harta bersih yang belum atau belum seluruhnya dilaporkan dalam SPT PPh Terakhir

Pasal 5 Ayat (1), (2)

HARTA BERSIH HARTA

UTANG

DIKURANGI

Nilai il i Harta tambahan b h yang belum atau belum seluruhnya dilaporkan dalam SPT PPh T khi Terakhir

nilai il i Utang yang berkaitan b k i dengan Harta tambahan

Pasal 5 Ayat (3)

NILAI UTANG UTANG Nilai Utang yang berkaitan secara langsung dengan perolehan Harta tambahan, paling banyak yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang:

75%

50% ORANG PRIBADI

BADAN

Pasal 7 Ayat (2)

CARA PENYAMPAIAN

SURAT PERNYATAAN HARTA Pasal 8

CARA PENYAMPAIAN SURAT PERNYATAAN HARTA Surat Pernyataan ditandatangani oleh: a) Wajib Pajak orang pribadi; b) pemimpin tertinggi berdasarkan akta pendirian badan atau akta pendirian badan atau dokumen lain yang dipersamakan, bagi Wajib Pajak badan; atau c)) p penerima kuasa, dalam hal , pemimpin tertinggi berhalangan

Pasal 8 Ayat (2)

SYARAT

SYARAT PENGAJUAN Untuk U t k memperoleh l h Pengampunan P P j k Wajib Pajak, W jib Pajak harus menyampaikan Surat Pernyataan dengan memenuhi persyaratan:

LAPOR SPT CABUT LUNAS PAJAK LUNAS MEMILIKI BAYAR ATAS BUKTI TAHUN UPAYA TUNGGAKAN NPWP UANG tersebut Apabila Syarat tidak terpenuhi, maka Wajib Pajak PERMULAAN/ TERAKHIR HUKUM PAJAK TEBUSAN

tidak dapat menyampaikan Surat Pernyataan PENYIDIKAN Pengampunan Pajak

Pasal 8 Ayat (3)

SYARAT

CABUT UPAYA HUKUM Upaya Hukum U H k yang dicabut di b t permohonannya h adalah:

Pengembalian Kelebihan Pajak (termasuk Pbk) Pengurangan/Penghapusan Sanksi Adm Pengurangan/pembatalan SKP yang tidak benar

dalam hal Wajib Pajak sedang mengajukan permohonan dan

Keberatan

belum diterbitkan

Pembetulan atau SKP dan Surat Keputusan p Banding Gugatan dan/atau Peninjauan Kembali

Pasal 8 Ayat (3)

surat keputusan atau putusan

LAMPIRAN SURAT PERNYATAAN S t Pernyataan Surat P t h harus dil dilampiri i i dengan: d

Bukti Pembayaran Uang Tebusan Bukti lunas Tunggakan Daftar Rincian Harta beserta informasi kepemilikan Daftar Utang serta dokumen pendukung Bukti lunas pajak bagi WP yang sedang dilakukan Bukti Permulaan/penyidikan Fotokopi SPT PPh terakhir Surat Pernyataan mencabut permohonan

Pasal 9 Ayat (2)

SYARAT

SYARAT TAMBAHAN Wajib Pajak harus melampirkan surat pernyataan mengalihkan dan menginvestasikan Harta ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia paling li singkat i k t selama l j jangka k waktu kt 3 (tiga) (ti ) tahun t h terhitung sejak dialihkan

Wajib Pajak yang melakukan Repatriasi i i

Pasal 9 Ayat (3)

SYARAT

SYARAT

SYARAT TAMBAHAN Wajib Pajak harus melampirkan surat pernyataan tidak mengalihkan Harta ke luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia paling singkat selama j k waktu jangka kt 3 (tiga) (ti ) tahun t h t hit terhitung sejak j k diterbitkannya Surat Keterangan

WP yg mengungkap Harta yang berada y g di dalam Indonesia

Pasal 9 Ayat (4)

SYARAT TAMBAHAN Wajib Pajak harus melampirkan surat pernyataan mengenai besaran peredaran usaha

Wajib Pajak yang peredaran usahanya sampai dengan 4,8 M

Pasal 9 Ayat (5)

SYARAT

JANGKA WAKTU PENYELESAIAN

SURAT KETERANGAN

Pasal 10

JANGKA WAKTU

Surat Keterangan harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterima Surat Pernyataan beserta lampirannya

HARI KERJA

Pasal 10 Ayat (5)

PEMBETULAN Menteri atau pejabat p j yyang ditunjuk g j atas nama Menteri dapat menerbitkan surat pembetulan atas Surat Keterangan dalam hal terdapat:

Kesalahan tulis dalam Surat Keterangan; dan/atau g ; / Kesalahan hitungg dalam Surat Keterangan

Pasal 10 Ayat (6)

JUMLAH PENYAMPAIAN

Wajib Pajak dapat menyampaikan Surat Pernyataan kedua atau ketiga sebelum atau setelah Surat Keterangan atas Surat Pernyataan yang pertama atau kedua diterbitkan Wajib Pajak dapat menyampaikan Surat Pernyataan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu terhitung sejak Undang‐Undang ini mulai berlaku sampai dengan tanggal 31 Maret 2017

KALI K A L I

Pasal 10 Ayat (7)

KELEBIHAN BAYAR Apabila terdapat Kelebihan bayar karena Salah hitung dan/atau ada S t Pernyataan Surat P t k 2/k 3 ke‐2/ke‐3 Terhitung sejak diterbitkannya: 1. Surat Pembetulan atau disampaikannya 2 Surat Pernyataan kedua atau ketiga. 2. Surat Pernyataan kedua atau ketiga Harus: Dikembalikan Diperhitungkan dengan kewajiban Pajak lainnya

B U L A N

Pasal 10 Ayat (10)

FASILITAS AMNESTI PAJAK

FASILITAS

3

PEMERIKSAAN PAJAK, BUKTI , 1 PERMULAAN DAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PERPAJAKAN PAJAK TERUTANG YANG BELUM PAJAK TERUTANG YANG BELUM SAMPAI DENGAN AKHIR DITERBITKAN KETETAPAN, TIDAK 2DIKENAKAN SANKSI ADMINISTRASI TAHUN PAJAK TERAKHIR

FASILITAS

AMNESTI DAN PIDANA SAMPAI DENGAN AKHIR SANKSI ADMINISTRASI BERUPA TAHUN PAJAK TERAKHIR PAJAK PEMERIKSAAN PAJAK BUKTI PEMERIKSAAN PAJAK, BUKTI BUNGA ATAU DENDA SAMPAI BUNGA, ATAU DENDA SAMPAI

4

PERMULAAN DAN PENYIDIKAN DENGAN AKHIR TAHUN PAJAK SAMPAI DENGAN AKHIR TAHUN SAMPAI DENGAN AKHIR TAHUN TERAKHIR PAJAK TERAKHIR YANG SEBELUMNYA DITANGGUHKAN SEBELUMNYA DITANGGUHKAN Pasal 11 Ayat (5)

KEWAJIBAN INVESTASI ATAS HARTA YANG DIUNGKAPKAN

INSTRUMEN INVESTASI

• • • • •

Surat berharga Negara Republik Indonesia Obligasi g BUMN;; Obligasi lembaga pembiayaan milik Pemerintah; Investasi keuangan pada Bank Persepsi; Obligasi perusahaan swasta yang OJK;

•

•

•

Investasi infrastruktur melalui kerja sama Pemerintah dengan badan usaha;; Investasi sektor riil berdasarkan prioritas yang ditentukan oleh Pemerintah; Bentuk investasi lainnya yang sah sesuai UU.

Jangka investasi

paling singkat

Pasal 12 Ayat (3)

3

tahun

LAPORAN INVESTASI

WAJIB PAJAK

Wajib Pajak atau kuasa yang ditunjuk harus menyampaikan laporan Mengenai: laporan Mengenai:

Ditjen Pajak Realisasi pengalihan dan Investasi Penempatan Harta yang tidak yang tidak boleh dialihkan ke luar negeri

Pasal 13 Ayat (1)

LAPORAN INVESTASI

Ditjen j Pajak j

SURAT PERINGATAN WAJIB PAJAK

Apabila Wajib Pajak tidak melakukan repatriasi dan menginvestasikan Harta sesuai ketentuan Pasal 8 ayat (6) dan/atau WP menyatakan tidak mengalihkan Harta keluar NKRI tetapi tidak memenuhi ketentuan Pasal 8 ayat (7)

Pasal 13 Ayat (2),(3)

SURAT TANGGAPAN

SANKSI ADMINISTRASI Apabila Wajib Pajak melanggar atau tidak sesuai dengan ketentuan terkait Pasal 8 ayat (6) dan (7) Harta yang di laporkan dalam Surat Pernyataan Harta (SPH)

Harta bersih tambahan diperlakukan H t b ih t b h di l k k sebagai penghasilan pada Tahun Pajak 2016 dan dikenakan tarif umum Uang Tebusan yang telah dibayar oleh Wajib Pajak diperhitungkan l h b kd h k sebagai pengurang pajak

Pasal 13 Ayat (4)

PERLAKUAN PERPAJAKAN

BALIK NAMA Wajib Pajak yang telah memperoleh Surat Keterangan dan membayar Uang Tebusan atas:

Harta tidak bergerak berupa tanah dan/atau bangunan tanah dan/atau bangunan

Harta berupa p saham

yang belum dibaliknamakan atas nama Wajib Pajak, b l db lk k b k harus melakukan pengalihan hak menjadi atas nama Wajib Pajak

Pasal 15 Ayat (1)

BALIK NAMA

Harta tidak bergerak berupa tanah dan/atau bangunan

Dibebaskan dari pengenaan Pajak Penghasilan, dalam hal: a) permohonan pengalihan hak; atau b) penandatanganan surat pernyataan oleh kedua belah pihak di hadapan notaris yang menyatakan bahwa Harta tersebut benar milik Wajib Pajak yang menyampaikan Surat Pernyataan, dalam hal Harta dimaksud belum dapat diajukan permohonan pengalihan hak, dilakukan dalam jangka waktu paling lambat tanggal 31 Desember 2017

DESEMBER 2017

Pasal 15 Ayat (2)

BALIK NAMA

Harta berupa saham

Pengalihan hak atas Harta tersebut dibebaskan dari p pengenaan g Pajak j Penghasilan g dalam hal terdapat perjanjian pengalihan hak dalam jangka waktu paling lambat tanggal 31 Desember 2017

DESEMBER 2017

Pasal 15 Ayat (3)

BALIK NAMA

Harta tidak bergerak berupa Harta tidak bergerak berupa tanah dan/atau bangunan

DESEMBER 2017

Harta berupa Harta berupa saham

Apabila sampai dengan tanggal 31 Desember 2017, Wajib Pajak tidak mengalihkan hak, akan dikenakan tarif umum sesuai dengan Undang‐undang PPh

Pasal 15 Ayat (4)

KONSEKUENSI

3

1

WAJIB PAJAK WAJIB PAJAK

KELEBIHAN PAJAK DALAM SPT PPh KELEBIHAN PAJAK DALAM SPT PPh RUGI FISKAL DALAM SPT SAMPAI DAN PPN/PPnBM SAMPAI DENGAN AKHIR TAHUN PAJAK 2 4 DENGAN AKHIR TAHUN PAJAK DENGAN AKHIR TAHUN PAJAK TERAKHIR KE TAHUN PAJAK TERAKHIR KE TAHUN PAJAK TERAKHIR BERIKUTNYA SPT PPh DAN PPN/PPnBM SAMPAI KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK DENGAN AKHIR TAHUN PAJAK DENGAN AKHIR TAHUN PAJAK DALAM SPT ATAS PPh DAN TERAKHIR PPN/PPnBM UNTUK MASA PAJAK

TIDAK BERHAK TIDAK BERHAK ATAS

PADA AKHIR TAHUN PAJAK TERAKHIR KE MASA PAJAK BERIKUTNYA Pasal 16 Ayat (1)

PRODUK HUKUM Produk Hukum yang terbit sebelum Wajib Pajak menyampaikan Surat Pernyataan, tetap dijadikan dasar bagi:

TINDAKAN PENAGIHAN

PENGEMBALIAN PEMBAYARAN

KOMPENSASI RUGI FISKAL

KOMPENSASI KELEBIHAN BAYAR

Pasal 17 Ayat (1)

PRODUK HUKUM Produk Hukum yang terbit setelah Wajib Pajak menyampaikan Surat Pernyataan, tidak dapat dijadikan dasar bagi:

TINDAKAN PENAGIHAN

PENGEMBALIAN PEMBAYARAN

KOMPENSASI RUGI FISKAL

KOMPENSASI KELEBIHAN BAYAR

Pasal 17 Ayat (2)

PRODUK HUKUM

Produk Hukum yang terbit sebelum Wajib

Pajak menyampaikan Surat Pajak menyampaikan Surat Pernyataan yang mengakibatkan timbulnya kewajiban j pembayaran imbalan bunga p y g bagi Direktorat Jenderal Pajak, atas kewajiban dimaksud menjadi hapus

Pasal 17 Ayat (3)

PERLAKUAN ATAS HARTA YANG BELUM ATAU KURANG DIUNGKAP

HARTA YANG BELUM DIUNGKAP (1)

Surat Keterangan

WP yang mengajukan Pengampunan Pajak WAJIB PAJAK

Kantor Pelayanan Pajak

DATA BARU

Harta yyang g belum di ungkap g p dianggap sebagai tambahan penghasilan yang diterima atau diperoleh p Wajib j Pajak j p pada saat ditemukannya data tersebut

Pasal 18 Ayat (1)

Atas tambahan penghasilan

dikenai PPh secara umum ditambah sanksi administrasi berupa kenaikan 200% (dua ratus persen) dari PPh yang tidak atau kurang dibayar

HARTA YANG BELUM DIUNGKAP (2) Tidak menyampaikan Surat Pernyataan sampai Periode Pengampunan Pajak berakhir, dan WAJIB PAJAK

Ditjen Pajak

Menemukan data dan/atau informasi mengenai Harta yang diperoleh sejak tanggal 1 Januari 1985 s.d. 31 Desember 2015 dan belum dilaporkan dalam SPT Desember 2015 dan belum dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh Harta yang belum di ungkap dianggap sebagai tambahan penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak pada saat ditemukannya data tersebut

“

A Atas

tambahan b h

penghasilan h il

dikenai PPh secara umum

Pasal 18 Ayat (2)

UPAYA HUKUM

UPAYA HUKUM Sengketa Segala sengketa yang berkaitan dengan pelaksanaan Undang‐Undang

diselesaikan melalui pengajuan gugatan. ini

y hanya

dapat p

Gugatan hanya dapat diajukan pada badan peradilan pajak Pasal 19

MANAJEMEN

DATA DAN INFORMASI

MANAJEMEN DATA DAN INFORMASI Data dan Informasi Data dan informasi yang bersumber dari Surat Pernyataan

tidak dapat dijadikan

dasar penyelidikan, penyidikan, idik d / t dan/atau penuntutan t t pidana terhadap Wajib Pajak sebagai

Pasal 20

MANAJEMEN DATA DAN INFORMASI Rahasia Semua pihak yang berkaitan dengan yang berkaitan dengan pelaksanaan Pengampunan Pajak, dilarang: Surat Keterangan

MEMBOCORKAN MENYEBARLUASKAN MEMBERITAHUKAN

Pasal 21 Ayat (2)

MANAJEMEN DATA DAN INFORMASI Rahasia Data dan Data dan informasi yang disampaikan yang disampaikan Wajib Pajak dalam rangka Pengampunan Pajak Surat Keterangan

tidak dapat diminta oleh siapapun atau diberikan kepada pihak manapun berdasarkan peraturan perundang‐ undangan lain

KECUALI ATAS PERSETUJUAN WAJIB PAJAK SENDIRI.

Pasal 21 Ayat (3)

MANAJEMEN DATA DAN INFORMASI Iktikad baik Semua pihak yang berkaitan dengan pelaksanaan

tidak dapat dilaporkan, digugat, dilakukan penyelidikan dilakukan penyidikan, penyelidikan, penyidikan atau dituntut, baik secara perdata maupun pidana Pengampunan

Pajak Pajak,

Pasal 22

KETENTUAN

PIDANA

PIDANA (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara

paling lama 5 (lima) tahun

(2) Penuntutan terhadap tindak (2) Penuntutan h d i d k pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dilakukan atas pengaduan orang yang

kerahasiaannya dilanggar

Pasal 23

SAMPAIKAN SURAT PERNYATAAN SAMPAIKAN SURAT PERNYATAAN HARTA UNTUK PENGAMPUNAN PAJAK BESERTA PERSYARATAN KE KPP TERDAFTAR

sebelum periode pengampunan pajak

SEGERA! b berakhir khi

UNGKAP TEBUS LEGA

Terima Kasih Terima Kasih.

amnesti ti pajak j k

ungkap . tebus . lega

FORMULIR PENGAMPUNAN PAJAK

FORMULIR INDUK SURAT PERNYATAAN

FORMULIR LAMPIRAN A

Pi d hk k I d k B1 Pindahkan ke Induk B1

FORMULIR LAMPIRAN B

Pindahkan ke Induk C2

FORMULIR LAMPIRAN C


FORMULIR LAMPIRAN D


KODE HARTA Kas dan Setara Kas: 011: uang tunai 012: tabungan 013 i 013: giro 014: deposito 019: setara kas lainnya Piutang dan Persediaan: 021: piutang 022: piutang afilias 022: piutang afilias 023: Persediaan Usaha 029: piutang lainnya Investasi: 031: saham yang dibeli untuk dijual kembali 032: saham 033: obligasi perusahaan 034: obligasi pemerintah Indonesia (Obligasi Ritel Indonesia atau ORI, surat g y g ) berharga syariah negara, dll) 035: surat utang lainnya 036: reksadana (...bersambung...)

KODE HARTA ((... sambungan...) b ) 037: Instrumen derivatif (right, warran, kontrak berjangka, opsi, dll) 038: penyertaan modal dalam perusahaan lain yang tidak atas saham meliputi penyertaan modal pada CV firma dan sejenisnya modal pada CV, firma, dan sejenisnya 039: investasi lainnya Alat Transportasi: Alat Transportasi: 041: sepeda 042: sepeda motor 043: mobil 043: mobil 049: alat transportasi lainnya Harta Bergerak Lainnya: g y 051: logam mulia (emas batangan, emas perhiasan, platina batangan, platina perhiasan, logam mulia lainnya) 052: batu mulia (intan, berlian, batu mulia lainnya) 053: barang‐barang seni dan antik (barang‐barang seni, barang‐barang antik, lukisan ,guci, dan lain‐lain) 054: kapal pesiar, pesawat terbang, helikopter, jetski, peralatan olahraga khusus 055: peralatan elektronik, furnitur 059: harta bergerak lainnya seperti kuda, hewan ternak, dan lain‐lain

KODE HARTA Harta Tidak Bergerak: 061: tanah dan/atau bangunan untuk tempat tinggal 062: tanah dan/atau bangunan untuk usaha (toko, pabrik, gudang, dan 062: tanah dan/atau bangunan untuk usaha (toko, pabrik, gudang, dan sejenisnya) 063: tanah dan atay lahan untuk usaha (lahan pertanian, perkebunan, p perikanan darat dan sejenisnya) j y ) 069: harta tidak bergerak lainnya Harta Tidak Berwujud: 071: Paten 072: Royalti 073: Merek Dagang 079: Harta tidak berwujud lainnya

Terima Kasih Terima Kasih.

TAX AMNESTY 2016 AKP2I Sebagai Mitra DJP Yang Terpercaya Turut Menyukseskan Amnesti Pajak Bersama Inkindo DKI Jakarta Jakarta Design Center Rabu,, 14 September p 2016 PENGURUS PUSAT eReNK@

1

KementerianKeuangan

DirektoratJenderalPajak

Modifikasi untuk AKP2I

2

LATAR BELAKANG MODERASI PERTUMBUHAN EKONOMI GLOBAL PEREKONOMIAN AMERIKA YANG BELUM STABIL PERLAMBATAN PERTUMBUHAN TIONGKOK

KETIDAKPASTIAN KEBIJAKAN MONETER HARGA KOMODITAS MENURUN

RISIKO GEOPOLITIK: TIMUR TENGAH & BREXIT


3

DAMPAK BAGI INDONESIA

PERLAMBATAN EKONOMI INDONESIA DEFISIT NERACAPERDAGANGAN DEFISITANGGARAN MEMBESAR PENURUNAN LAJU PERTUMBUHAN SEKTOR INDUSTRI/ MANUFAKTUR INFRASTRUCTURE GAP YANG MASIH TINGGI


4

AKIBAT KONDISI TERSEBUT

PENGANGGURAN

KEMISKINAN

MAKIN MENINGKAT G A

KESENJANGAN


5

KITA HARUS SUMBER PERTUMBUHAN EKONOMI BARU!


TEMUKAN!

6

PERTUMBUHAN

EKONOMI MENURUN

Indonesia mencari sumber investasi dari LUAR NEGERI

Peluang INVESTASI di I d Indonesia i TERBUKA LEBAR Modifikasi untuk AKP2I

7

KITA HARUS DENGAN CARA

TEMUKAN!

REPATRIASI


8



9


WAKTUNYA UNTUK KEMBALI, SEKARANG! Modifikasi untuk AKP2I

10

MENGAPA SEKARANG?

“Negara ini membutuhkan banyak dana untuk pembangunan b yang berkelanjutan dan inklusif”


11

MENGAPA SEKARANG? MANFAATKAN PENGAMPUNAN PAJAK SEKARANG, SEKARANG SEBELUM: SEBELUM

AUTOMATIC EXCHANGE OF INFORMATION (AEOI) PALING LAMBAT MULAI2018

REVISI UU PERBANKAN UNTUK KETERBUKAAN DATA BAGI PERPAJAKAN

WP tidak tid k akan k bisa bi lagi l i menyembunyikan b ik asetnya t (di mana pun) dari otoritas pajak Modifikasi untuk AKP2I

12

MAKSUD

TUJUAN AMNESTI PAJAK

SUMBER PERTUMBUHAN PERTUMBUHAN EKONOMI MELALUI REPATRIASIASET

Yang bertujuan  Peningkatan P i k lik idi likuiditas domestik  Perbaikan nilai tukar Perbaikan nilai tukar Rupiah  Suku Bunga yang kompetitif  Peningkatan INVESTASI


13

MAKSUD


• Data lebih valid, komprehensif dan terintegrasi • Perhitungan potensi penerimaan pajak lebih reliable PERLUASAN BASIS DATA PERPAJAKAN


14

MAKSUD


JANGKA PENDEK Penerimaan dari dari uang tebusan MENINGKATKAN PENERIMAAN PAJAK

JANGKA PANJANG Penerimaan pajak b d berdasarkan basis data k b d yang lebih lengkap dan akurat Modifikasi untuk AKP2I

15

DEFINISI AMNESTI PAJAK

penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan dengan cara mengungkap harta dan membayar Uang Tebusan. Modifikasi untuk AKP2I

16

6 KEUNTUNGAN AMNESTI PAJAK 1 PENGHAPUSAN PAJAK YANG SEHARUSNYA TERUTANG

2 TIDAK DIKENAI

4 PENGHENTIAN PROSES PEMERIKSAAN, PROSES PEMERIKSAAN PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN, ATAU PENYIDIKAN

5 JAMINAN RAHASIA DATA PENGAMPUNAN PAJAK TIDAK DAPAT DIJADIKAN DASAR PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA APA PUN

SANKSI ADMINISTRASI ADMINISTRASI DAN SANKSI PIDANA PERPAJAKAN 3 TIDAK DILAKUKAN PEMERIKSAAN, PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN, & PENYIDIKAN

6 PEMBEBASAN PAJAK PENGHASILAN UNTUK BALIK NAMA HARTA TAMBAHAN


17

BERLAKU UNTUK

PPh PPN/PPnBM Sampai dengan AKHIR TAHUN PAJAK TERAKHIR*

* TAHUN PAJAKTERAKHIR Tahun Pajak yang berakhir pada jangka waktu 1 Januari 2015 sampai dengan 31 Desember 2015


18

“Setiap Setiap orang/badan berhak mendapatkan Amnesti Pajak”

BADAN

ORANG PRIBADI (OP)

PENGUSAHA OMZET TERTENTU


OP/BADAN BELUM BER NPWP BER-NPWP

19

PENGECUALIAN SUBJEK Wajib Pajak yang sedang:

P21

dilakukan penyidikan & berkas penyidikannya telah dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan

dalam proses peradilan

menjalani hukuman pidana

…atas Tindak Pidana di Bidang Perpajakan! Modifikasi untuk AKP2I

20

LANGKAH 1: UNGKAP

UNGKAPKAN

SELURUH HARTA YANG BELUM DILAPORKAN PADA SPT TAHUNAN PPh


21

LANGKAH 2: TEBUS

BAYAR

UANG TEBUSAN


22

CARAHITUNG UANG TEBUSAN

TARIF X HARTA BERSIH


23

CARA HITUNG HARTA BERSIH

HARTA TAMBAHAN

UTANG

UTANG TERKAIT PEROLEHAN HARTATAMBAHAN UTANG TERKAIT PEROLEHAN HARTATAMBAHAN dan belum dilaporkan di SPT Tahunan PPh terakhir

HARTA BERSIH Modifikasi untuk AKP2I

24

CARA HITUNG HARTA BERSIH RP

HARTA BERUPA KAS DILAPORKAN SESUAI NILAI NOMINAL HARTA SELAIN KAS DILAPORKAN SESUAI HARGA WAJAR MENURUT PERHITUNGAN WAJIB PAJAK SENDIRI

RP

JIKA DALAM MATA UANG ASING, HARUS DIRUPIAHKAN DENGAN KURS MENTERI KEUANGAN PADA AKHIR TAHUN PAJAK TERAKHIR


25

CARA HITUNG HARTA BERSIH UTANG TERKAIT PEROLEHAN HARTA DAPAT DIKURANGKAN PALING BANYAK: BANYAK

75%

DARI HARTATAMBAHAN UNTUK WP BADAN

50%

DARI HARTATAMBAHAN UNTUK WP ORANG PRIBADI


26

NILAI WAJAR Adalah nilai yang menggambarkan kondisi dan keadaan aset yang sejenis atau setara BERDASARKAN PENILAIAN WajibPajak

Dicatat sebagai harga perolehan harta yang dilaporkan PALING LAMBAT pada SPT TAHUNAN PPh 2017


27

PENGUNGKAPAN HARTA YANGBERADA DI DALAM WILAYAH NKRI

TARIF

PERIODE I

PERIODE II

PERIODE III

1 JULI 2016 Sd 30 SEPTEMBER 2016

1 OKTOBER 2016 sd 31 DESEMBER 2016

1 JANUARI 2017 sd 31 MARET 2017


28

TARIF

PENGUNGKAPAN HARTA YANG BERADA DI LUAR WILAYAH NKRI

PERIODE I

PERIODE II

PERIODE III

1 JULI 2016 SAMPAI 30 SEPTEMBER 2016

1 OKTOBER 2016 SAMPAI 31 DESEMBER 2016

1 JANUARI 2017 SAMPAI 31 MARET 2017

JIKA HARTATERSEBUT TIDAK DIALIHKAN KE DALAM NEGERI


29

JIKA ANDA ALIHKAN & INVESTASIKAN HARTA DI LUAR NEGERI KE DALAM WILAYAH NKRI Modifikasi untuk AKP2I

30

TARIF

SPESIAL

Untuk WP yang mengalihkan dan menginvestasikan harta di luar negeri ke dalam Wilayah NKRI

Periode I

Periode II

P i d III Periode


31

BATAS WAKTU PENGALIHAN HARTA MASUK KE WILAYAH NKRI PENYAMPAIAN SURAT PERNYATAAN SEJAK UU BERLAKU S.D. AKHIR BULAN KE‐3

2016

31

PENYAMPAIAN SURAT PERNYATAAN

DESEMBER

BULAN KE‐4 UU BERLAKU S.D. 31 DESEMBER 2016

PENYAMPAIAN SURAT PERNYATAAN

2017

31

1 JANUARI 2017 SAMPAI 31 MARET 2017

MARET Modifikasi untuk AKP2I

32

SARANA INVESTASI

• • • • •

Surat berharga Negara Republik Indonesia Obligasi g BUMN Obligasi lembaga pembiayaan milik Pemerintah Investasi keuangan pada Bank Persepsi Obligasi perusahaan swasta yang diawasi OJK

•

•

•

Investasi infrastruktur melalui kerja sama Pemerintah dengan badan usaha Investasi sektor riil berdasarkan prioritas yang ditentukan oleh Pemerintah: tanah dan bangunan serta emas Bentuk investasi lainnya yang sah sesuai UU Jangka investasi

paling singkat


3

tahun

33

TARIF KHUSUS PELAKU

USAHA

OMZET SAMPAI Rp4,8 R 48M


34

TARIF KHUSUS OMZET TERTENTU

WAJIB PAJAK DENGAN PEREDARAN USAHA sd Rp4,8 MILIAR PADA TAHUN PAJAK TERAKHIR

2%

0 5% 0,5%

JIKA HARTA YANG DIUNGKAPKAN SAMPAI DENGAN Rp10 MILIAR

JIKA HARTA YANG DIUNGKAPKAN LEBIH DARI Rp10 MILIAR

SEJAK UU BERLAKU sd d 31 MARET 2017


35

TAHUN

JANGKA WAKTU MINIMAL HARTA TAMBAHAN YANG DIUNGKAPKAN ATAU DIALIHKAN MASUK KE WILAYAH NKRI UNTUK TETAP BERADA DI WILAYAH NKRI


36

CARA PERMOHONAN Temui HELPDESK untuk informasi:  Seputar Pengampunan Pajak  Persyaratan yang diperlukan d l k  TUNGGAKAN PAJAK  Penghitungan uang tebusan B Bayar U Uang Tb Tebusan

SURATPERNYATAAN HARTA UNTUK

PENGAMPUNANPAJAK

Sampaikan Surat Pernyataan Harta untuk k Pengampunan P P j k beserta Pajak b lampirannya Modifikasi untuk AKP2I

37

PAJAK

TUNGGAKAN PAJAK

1

JUMLAH POKOK pajak yang belum dilunasi

2

TAMBAHAN PAJAK yang masih harus dibayar termasuk PAJAK YANG SEHARUSNYA TIDAK DIKEMBALIKAN (b d (berdasarkan keputusan DJP atau putusan k k t DJP t t peradilan) dil )


38

SURAT PERNYATAAN HARTA SURAT PERNYATAAN UNTUK

PENGAMPUNAN PAJAK

Surat Pernyataan berisi identitas WP, harta, utang, harta bersih, serta penghitungan Uang Tebusan Oleh WP sendiri untuk Orang Pribadi Oleh pemimpin tertinggi Badan Usaha atau kuasanya untuk Badan Usaha


39

SURAT PERNYATAAN HARTA SURAT PERNYATAAN UNTUK

PENGAMPUNAN PAJAK


Surat Pernyataan dapat disampaikan paling banyak 3 (tiga) kali

40

PERSYARATAN

MEMILIKI NPWP

MEMBAYAR UANG TEBUSAN

TELAH MELAPORKAN SPT TAHUNAN PPh TERAKHIR


41

SPT TAHUNAN PPh TERAKHIR

SPT PPH TAHUNAN

Bagi WP yang tahun bukunya berakhir pada periode 1 Juli 2015 sd 31 Desember 2015

SPT Tahunan PPh 2015

SPT PPH TAHUNAN

Bagi WP yang tahun bukunya berakhir pada periode 1 Januari 2015 sd 30 Juni 2015



42

SPT TAHUNAN PPh TERAKHIR

SPT PPH TAHUNAN


SPT PPH TAHUNAN

WP telah punya NPWP sebelum tahun 2016 tapi belum lapor SPT: ~wajib lapor SPT terakhir yg mencerminkan harta pada SPT sebelumnya dan SPT terakhir ~selain harta itu merupakan p harta tambahan

Bagi WP yang punya NPWP setelah tahun 2015 tidak perlu melampirkan SPT terakhir pada Surat Pernyataan



43

PERSYARATAN SKP STP SKP

MELUNASI SELURUH POKOK TUNGGAKAN (TERMASUK CABANG)

BAGI WAJIB PAJAK YANG SEDANG DILAKUKAN PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN DAN/ATAU PENYIDIKAN,, HARUS MELUNASI:  PAJAK YANG TIDAK ATAU KURANG DIBAYAR  PAJAK YANG SEHARUSNYA TIDAK DIKEMBALIKAN Modifikasi untuk AKP2I

44

PERSYARATAN MENCABUT PERMOHONAN  PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK  PENGURANGAN/PENGHAPUSAN PENGURANGAN/PENGHAPUSAN SANKSI SANKSI ADMINISTRASI DALAM SKP DAN/ATAU STP YANG TERDAPAT POKOK PAJAK G O O J TERUTANG U G  PENGURANGAN/PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK YANG TIDAK BENAR KETETAPAN PAJAK YANG TIDAK  GUGATAN, KEBERATAN, BANDING, PK  PEMBETULAN ATAS SURAT KETETAPAN PAJAK DAN SURAT KEPUTUSAN Modifikasi untuk AKP2I

45

Uang g Tebusan

Uang Tebusan = Tarif x Harta Bersih Contoh: Perusahaan Angkutan Karet Perkebunan 21 (AKP21) telah menyampaikan ik SPT Tahunan T h PPh Badan B d Tahun T h Pajak P j k 2015 yang diantaranya dengan rincian (harta dan utang DN): Nilai harta = Rp4.500.000.000 Nilai utang = Rp1.500.000.000 Nilai harta bersih = Rp3.000.000.000 Nilai harta AKP21 per 31 Desember 2015 sebesar Rp15.000.000.000 yang terdiri dari: ~ telah dilaporkan = Rp4.500.000.000 Rp4 500 000 000 ~ belum dilaporkan LN dan akan DN = Rp3,500.000.000 ~ belum dilaporkan LN dan tetap LN = Rp7.000.000.000

eReNK@


46 46

Uang g Tebusan Nilai utang AKP21 per 31 Desember 2015 sebesar Rp4.500.000.000 p yyang g terdiri dari: ~ telah dilaporkan = Rp1.500.000.000 ~ belum dilaporkan LN dan akan DN = Rp1,000.000.000 ~ belum dilaporkan LN dan tetap LN = Rp2.000.000.000

Nilai harta bersih LN jadi DN Nilai harta bersih LN tetap LN

= Rp3,5 m – Rp1 m = Rp2.500.000.000 = Rp7,0 m – Rp2 m = Rp5.000.000.000

Dasar Pengenaan = nilai harta bersih: Harta LN jadi DN = Rp2.500.000.000 Harta LN tetap LN = Rp5.000.000.000 Rp5 000 000 000 AKP21 menyampaikan Surat Pernyataan pada tanggal 4 Agustus 2016 Penghitungan Uang Tebusan: Repatriasi Harta LN = 2% x Rp2.500.000.000 = Rp 50.000.000 Deklarasi Harta LN = 4% x Rp5.000.000.000 = Rp200.000.000 Jumlah Uang g Tebusan = Rp250.000.000 p eReNK@


47 47

HARI KERJA

Menteri M t i Keuangan K MENERBITKAN Surat Keterangan Pengampunan Pajak


48

TIDAK DAPAT diminta oleh siapa pun TIDAK DAPAT diberikan pada pihak mana pun

KERAHASIAAN DATA

TIDAK DAPAT dijadikan dasar penyelidikan, penyidikan, dan/atau penuntutan tindak pidana apa pun Barangsiapa B i MEMBOCORKAN informasi i f i akan k dihukum dih k PIDANA PENJARA paling lama 5 TAHUN Modifikasi untuk AKP2I

49

SAMPAIKAN SURAT PERNYATAAN HARTA UNTUK PENGAMPUNAN PAJAK BESERTA PERSYARATAN KE KPP TERDAFTAR

SEGERA!


50

JIKA SETELAH MASA PENGAMPUNAN BERAKHIR

DJP MENEMUKAN HARTA YANG BELUM DILAPORKAN WP YANG IKUT PROGRAM PENGAMPUNAN PAJAK

Dan DIKENAI PPh dengan ditambah SANKSI

200%

Harta tersebut akan diperhitungkan sebagai b i tambahan t b h penghasilan


+

SPT

51

SSegala l SENGKETA yang berkaitan b k it d dengan pelaksanaan AMNESTI PAJAK hanya dapat diselesaikan melalui pengajuan gugatan pada BADAN PERADILAN PAJAK


52

SETELAH MASA PENGAMPUNAN BERAKHIR WP TIDAK MEMANFAATKAN PENGAMPUNAN PAJAK DATA

DAN DJP MENEMUKAN HARTA YANG BELUM DILAPORKAN

KONSEKUENSINYA? Modifikasi untuk AKP2I

53

KONSEKUENSI MAKSIMAL

Harta yang diperoleh mulai 1 Januari 1985 sd 31 Desember 2015 akan diperhitungkan p g sebagai g tambahan penghasilan

+

3

SETELAH MASA PENGAMPUNAN BERAKHIR

TAHUN SPT

Sejak Berlakunya UU Pengampunan Pajak

RP

Dan DIKENAI PAJAK dengan ditambah SANKSI ADMINISTRASI sesuai UU PERPAJAKAN


54

Konsekuensi Amnesti Pajak

 WP yang wajib pembukuan harus membukukan y g j p selisih nilai harta bersih antara nilai yang tercantum pada Surat Pernyataan dan nilai yang tertera pada SPT Tahunan PPh terakhir sebagai tambahan atas saldo ditahan dalam neraca ld dit h d l  Aktiva tak berwujud sebagai harta tambahan yang diungkap, tidak ( j p p j ) boleh diamortisasi (untuk tujuan perpajakan)  Aktiva berwujud sebagai harta tambahan yang diungkap, tidak boleh disusutkan (untuk tujuan perpajakan)  Harta yang diungkapkan oleh WP Harta yang diungkapkan oleh WP tidak dapat dialihkan ke LN selama 3 tidak dapat dialihkan ke LN selama 3 tahun sejak diterbitkan Surat Keterangan

eReNK@


55 55

K Konsekuensi k i Amnesti A ti P Pajak j k  WP yang ikut pengampunan pajak tidak berhak:  mengkompensasikan mengkompensasikan kerugian fiskal sd tahun pajak terakhir kerugian fiskal sd tahun pajak terakhir ke tahun pajak ke tahun pajak berikutnya  mengkompensasikan kelebihan pembayaran pajak sd masa pajak pada akhir tahun pajak terakhir ke masa pajak berikutnya tahun pajak terakhir ke masa pajak berikutnya  mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sd akhir tahun pajak terakhir  melakukan pembetulan SPT melakukan pembetulan SPT sd akhir tahun pajak terakhir sd akhir tahun pajak terakhir

 Ketetapan dan Keputusan serta Putusan yang terbit setelah penyampaian Surat Pernyataan tidak dapat ditindaklanjuti lagi untuk penagihan pajak, restitusi, kompensasi kerugian dan kompensasi lebih bayar  Ketetapan dan Keputusan serta Putusan Ketetapan dan Keputusan serta Putusan yang terbit sebelum yang terbit sebelum penyampaian Surat Pernyataan yang mengakibatkan timbulnya pemberian imbalan bunga, pemberian tersebut menjadi hapus eReNK@


56 56


57

SUSUNAN ACARA SOSIALISASI PERPAJAKAN USAHA JASA KONSULTASI RABU, 27 Januari 2016

Recommend Documents