SURVEILANS EPIDEMIOLOGI DAN RESPON KLB ( PHEIC ) (Pada Pelaksanaan Ibadah Haji)
Budi Santosa, SKM.MKKK
KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS I SURABAYA
OUTLINE PERATURAN PRUNDANGAN Tugas Pokok dan Fungsi KKP SURVEILANS EPIDEMIOLOGI KESEHATAN HAJI DAN RESPON KLB (PHEIC )
KESIAPAN BANDARA JUANDA
PERATURAN PERUNDANGAN 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
UU No 1 tahun 1962 tentang Karantina Laut UU No 2 tahun 1962 tentang Karantina Udara UU No 4 tahun 1984 tentang Wabah UU No 17 tahun 2008 tentang Pelayaran UU No.13 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Haji UU No 1 tahun 2009 tentang Penerbangan UU No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan PP No 70 tahun 2001 tentang Kebandarudaraan Permenkes No 356 / 2008 tentang Organisasi & Tata Kerja KKP Permenkes No.15 tahun 2016 tentang Istitoah Kes Jamaah haji Permenkes No 1501 tahun 2010 tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangan
11. Permenkes No,15 tahun 2016 tentang Istitoah Kesehatan 12. Permenkes No 131/ Menkes/Per/lll/l984 tentang Pengamanan Kesehatan Perjalanan Peserta Umrah 13. raturPermenkes No 131/ Menkes/Per/lll/l984 tentang Pengamanan Kesehatan Perjalanan Peserta Umrah 14. Permenkes No 131/ Menkes/Per/lll/l984 tentang Pengamanan Kesehatan Perjalanan Peserta Umrah 15. Keputusan Menkes No 4241Menkes/SK/IV/2007 tentang Pedoman Upaya Kesehatan Pelabuhan dalam Rangka Karantina Kesehatan 16. Instruksi Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan No.HK.07.01/D111.4/217/2008 tentang Pemberlakuan Kartu ICV baru 17. Instruksi Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan yang telah menerbitkan Prosedur Tetap Nomor HK.02.041d/Ll.4/220/2009 Tentang Vakslnasl Meningitis Meningokokus dan Penerbitan International Certificate Of Vaccination (ICV) bagi Jemaah Ibadah Umroh
• Surat Edaran Dirjen PP dan PL, No: PM.01.02/D/II.1/1335/2013 tanggal 24 Juni 2013 kepada Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah tentang peningkatan kewaspadaan terhadap MERS CoV bagi jemaah haji. • Surat Dirjen PP dan PL, No: IR.02.02/D/III.3/444/2014 kepada Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Indonesia (AMPHURI) dan Asosiasi Muslim Penyelenggara Umrah dan Haji (AMPUH) tentang kewaspadaan MERS CoV termasuk upaya pencegahan bagi jemaah haji dan umrah.
Dasar Penyelenggaraan Kesehatan Haji UU No. 13 Tahun 2008 Bab III Pasal 6 Bab VIII Pasal 31
Posisi Kesehatan Haji
PASAL 47 Upaya kesehatan diselenggarakan dalam bentuk kegiatan dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang dilaksanakan secara terpadu, menyeluruh, dan berkesinambungan
Kesehatan Haji
PASAL 48 Penyelenggaraan upaya kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dilaksanakan melalui kegiatan: a. pelayanan kesehatan; b. pelayanan kesehatan tradisional; c. peningkatan kesehatan dan pencegahan penyakit; ... m. Kesehatan Matra ...
Tujuan Penyelenggaraan Kesehatan Haji Meningkatkan kondisi kesehatan jemaah haji sebelum keberangkatan (peran Puskesmas, Din Kes Kab/Kota dan Provinsi) Menjaga agar jemaah haji dalam kondisi sehat selama menunaikan ibadah, sampai tiba kembali di tanah air (peran TKHI/PPIH)
Mencegah terjadinya transmisi penyakit menular yang mungkin terbawa keluar / masuk oleh jemaah haji (peran TKHI, PPIH, Embarkasi/Debarkasi)
Sehat Fisik dan Jiwa
TUGAS POKOK DAN FUNGSI KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS I SURABAYA
TUGAS – TUGAS KKP Bidang Pengendalian Kekarantinaan & Surveilans Epidemiologi
Permenkes No 356 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja KKP
Penyiapan bahan perencanaan, Pemantauan, Evaluasi, Penyusunan laporan dan Koordinasi pelaksanaan kekarantinaan, Surveilans Epidemiologi penyakit, penyakit menular potensial wabah, penyakit baru dan penyakit yang muncul kembali, Pengawasan Alat Angkut dan muatannya, -Pengawasan lalu lintas OMKABA, Jejaring teknis bidang kekarantinaan
Bidang Pengendalian Risiko Lingkungan
Melaksanakan perencanaan, pemantauan dan evaluasi serta penyusunan laporan di Bid. Pengendalian Vektor dan binatang penular penyakit Pembinaan sanitasi lingkungan Jejaring Kerja dan Kemitraan Kajian dan pengembangan teknologi Pendidikan dan Pelatihan bidang pengendalian risiko lingkungan di wilayah kerja bandara, pelabuhan dan lintas batas darat negara
Bidang Upaya Kesehatan dan Lintas Wilayah
Melakukan penyiapan bahan perencanaan, pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan Koordinasi pelayanan kesehatan terbatas, kesehatan kerja, kesehatan matra, kesehatan haji, perpindahan penduduk, penanggulangan bencana Vaksinasi Internasional Pengembangan jejaring kerja, kemitraan, kajian dan teknologi Pelatihan teknis bidang upaya kesehatan di wilayah kerja bandara pelabuhan dan lintas batas negara
Surveilans Epidemiologi Kesehatan Haji
TUJUAN
•Mencegah keluar dan masuknya penyakit menular yang berasal dari Indonesia maupun dari luar negeri yang mungkin terbawa oleh calon/ jemaah haji ke Indonesia •Mengetahui distribusi penyakit, kematian menurut waktu dan tempat serta faktor risiko yang terdapat pada calon/ jamaah haji Indonesia
1.Pengumpulan, pengolahan, analisis dan disiminasi/informasi data Sejak calon jemaah haji melakukan pemeriksaan kesehatan di daerah asal, diperjalanan, selama di Arab Saudi dan setelah kembali dari Arab Saudi sampai ke daerah asal selama 14 hari.
KEGIATAN
2.Pengamatan terhadap jemaah haji sakit dan wafat Di Arab Saudi, di embarkasi/ debarkasi haji dan sekembalinya dari Arab Saudi. 3.Sumber data SE kesehatan haji meliputi : Hasil pemeriksaan kesehatan calon jemaah haji di puskesmas dan dinas kesehatan kabupaten/ kota, laboratorium, rumah sakit dan unitunit rujukan lainnya baik di Indonesia maupun di Arab Saudi. SE dilakukan melalui jejaring surveilans kesehatan haji (net working) sejak di tanah air sampai dengan di Arab Saudi. Pengumpulan, pengolahan, analisis dan diseminasi data atau informasi, dilakukan dengan menggunakan fasilitas sistem komputerisasi haji terpadu (Siskohat) bidang kesehatan di Arab Saudi, pusat, embarkasi/ debarkasi haji dan dinas kesehatan provinsi/ kesehatan kota (kab)
4.
Pengumpulan, pengolahan, analisis dan diseminasi data atau informasi di puskesmas, dinas kesehatan kabupaten/ kota dan dinas kesehatan provinsi yang belum tersedia jaringan Siskohat bidang kesehatan dilakukan dengan mengirim laporan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5.
Dinas kesehatan Kabupaten/ Kota bersama-sama petugas puskesmas melaksanakan SE paska haji dengan mengamati kondisi kesehatan jemaah haji secara pasif dan aktif. • SE secara pasif adalah Petugas puskesmas menunggu jemaah haji mengirimkan K3JH setelah 14 hari setibanya di daerah asal ke Puskesmas pemeriksaan awal/ terdekat. • SE secara aktif adalah petugas puskesmas mengunjungi ke rumah jemaah haji untuk mengetahui kondisi kesehatannya apabila setelah 14 hari jemaah haji tidak mengirimkan K3JH. • Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota bertanggung jawab mengkoordinasikan pelaksanaan SE yang dilaksanakan oleh Puskesmas. • Pembiayaan SE secara aktif disediakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota • Pembiayaan SE kesehatan haji di Arab Saudi bersumber pada biaya PPIH di Arab Saudi.
KEGIATAN
SASARAN
Sasaran SE meliputi : • Penyakit menular sesuai dengan ketentuan Undang-undang Karantina, Undang-undang Wabah Penyakit Menular, International Health Regulation (IHR) • Penyakit tidak menular • Keracunan • Kesehatan lingkungan.
Bagan Tahapan Pemeriksaan dan Pembinaan Tahapan Pemeriksaan dan Pembinaan Kesehatan Haji
Pemeriksaan Kesehatan Tahap Pertama
Puskesmas/ Rumah Sakit
NON RISTI
RISTI
Pembinaan Masa Tunggu
Pemeriksaan Kesehatan Tahap Kedua
Kabupaten/ Kota
Memenuhi Syarat Dengan Pendampingan
Memenuhi Syarat
TidakMemenuhi Syarat Sementara
Pembinaan Masa Keberangkatan
Pemeriksaan Kesehatan Tahap Ketiga
Embarkasi
Laik Terbang
Tidak Laik Terbang
Tidak Memenuhi Syarat
Pemeriksaan Kesehatan Tahap Pertama • Pemeriksaan Kesehatan tahap pertama dilaksanakan oleh Tim Penyelenggara Kesehatan Haji Kabupaten/Kota di puskesmas dan/atau rumah sakit pada saat jemaah Haji melakukan pendaftaran untuk mendapatkan nomor porsi. • Pemeriksaan kesehatan tahap pertama dilakukan sesuai standar profesi kedokteran meliputi pemeriksaan medis dasar; 1. Anamnesis 2. Pemeriksaan fisik 3. Pemeriksaan penunjang 4. Penilaian kebugaran • Berdasarkan Pemeriksaan Kesehatan tahap pertama ditetapkan status kesehatan Jemaah Haji Risiko Tinggi atau tidak Risiko Tinggi.
Identitas Jemaah: • • • • • •
Nama dgn bin/binti, Tempat/Tanggal Lahir Alamat tinggal (domisili), Pekerjaan, Pendidikan, Status perkawinan
Riwayat Kesehatan • Riwayat Kesehatan Sekarang ( penyakit menular ttt, PTM/disabilitas) • Riwayat Penyakit Dahulu (pykt yg pernah diderita , operasi yg pernah dijalani), ditulis secara kronologis. • Riwayat Penyakit Keluarga (berhubungan secara genetik)
Pemeriksaan fisik : • Tanda vital ( TD, Nadi, Pernapasan, Suhu ) • Postur tubuh (TB, BB, IMT) • Kepala : pemeriksaan saraf kranial, mata, THT • Paru/Toraks (inspeksi, palpasi, perkusi, auskultasi) • Kardiovaskuler (inspkesi, palpasi, perkusi, auskultasi) • Abdomen (inspkesi, palpasi, perkusi, auskultasi) • Ekstremitas : bentuk, kekuatan otot, refleks
Pemeriksaan Kesehatan Jiwa: • Instrumen sederhana gangguan jiwa, • Algoritme Pemeriksaan Kesehatan Jiwa, atau • Protap anjuran dari Profesi.
Pemeriksaan Penunjang:
• Laboratorium: Atas Indikasi (kadar gula darah, kolesterol, lipid, ureum creatinin), Faktor Risiko PTM. • EKG dan Ro Dada : atas indikasi Pemeriksaan Kebugaran:
• Gunakan metode yang sesuai.
Formulir I SURAT KETERANGAN HASIL PEMERIKSAAN KESEHATAN JEMAAH HAJI Nomor:.............................. Yang bertanda tangan dibawah ini: Nama
:
Jabatan
:
Telah melakukan Pemeriksaan Kesehatan kepada Jemaah Haji di bawah ini: Nama
:
Bin/Binti
:
Umur
:
Nomor Porsi
:
Pekerjaan
:
Alamat
:
Menyatakan bahwa Jemaah tersebut di atas didiagnosis sebagai: 1. ....................................... 2. ....................................... 3. ....................................... 4. ....................................... 5. ....................................... Sehingga, sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Istithaah Kesehatan Jemaah Haji Menyatakan bahwa Tinggi/Tidak Risiko Kesehatan Haji.
Status Tinggi)*
Kesehatan Jemaah Haji tersebut (Risiko untuk ditindaklanjuti dengan Pembinaan ............................20........ Stempel/Cap
Puskesmas/RS
Dokter Pemeriksa Tahap Pertama
*) Coret yang tidak perlu
Pemeriksaan Kesehatan Tahap Kedua • Pemeriksaan Kesehatan tahap kedua dilaksanakan oleh Tim Penyelenggara Kesehatan Haji Kabupaten/Kota di puskesmas dan/atau rumah sakit pada saat pemerintah telah menentukan kepastian keberangkatan Jemaah Haji pada tahun berjalan. • Berdasarkan Pemeriksaan Kesehatan tahap kedua ditetapkan Istithaah Kesehatan Jemaah Haji.
Identitas Jemaah: • • • • • •
Nama dgn bin/binti, Tempat/Tanggal Lahir Alamat tinggal (domisili), Pekerjaan, Pendidikan, Status perkawinan
Riwayat Kesehatan • Riwayat Kesehatan Sekarang ( penyakit menular ttt, PTM/disabilitas) • Riwayat Penyakit Dahulu (pykt yg pernah diderita , operasi yg pernah dijalani), ditulis secara kronologis. • Riwayat Penyakit Keluarga (berhubungan secara genetik)
Pemeriksaan fisik : • Tanda vital ( TD, Nadi, Pernapasan, Suhu ) • Postur tubuh (TB, BB, IMT) • Kepala : pemeriksaan saraf kranial, mata, THT • Paru/Toraks (inspeksi, palpasi, perkusi, auskultasi) • Kardiovaskuler (inspkesi, palpasi, perkusi, auskultasi) • Abdomen (inspkesi, palpasi, perkusi, auskultasi) • Ekstremitas : bentuk, kekuatan otot, refleks
Pemeriksaan Kesehatan Jiwa: • Instrumen sederhana gangguan jiwa, • Algoritme Pemeriksaan Kesehatan Jiwa, atau • Protap anjuran dari Profesi.
Pemeriksaan Penunjang: • Laboratorium Rutin: Darah dan Urin. • EKG dan Ro Dada : Diatas 40 Tahun dan/atau atas indikasi
Penilaian Kemandirian: • Menggunakan Barthel Indeks (1 dan 2). • Dapat menggunakan metode lain yang direkomendasi oleh organisasi profesi.
Penilaian Kebugaran: • Gunakan metode yang sesuai. • Tuliskan metode yang digunakan pada BKJH.
Formulir II BERITA ACARA PENETAPAN ISTITHAAH JEMAAH HAJI Nomor:..............................
KESEHATAN
Yang bertanda tangan dibawah ini: Nama
:
Jabatan
:
Telah melakukan Pemeriksaan Kesehatan kepada Jamaah Haji di bawah ini: Nama
:
Bin/Binti
:
Umur
:
Nomor Porsi
:
Pekerjaan
:
Alamat
:
Menyatakan bahwa Jemaah tersebut di atas didiagnosis sebagai : 1. ....................................... 2. ....................................... 3. ....................................... 4. ....................................... 5. ....................................... Sehingga, sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Istithaah Kesehatan Jemaah Haji Menyatakan bahwa Jemaah Haji tersebut (MEMENUHI SYARAT/MEMENUHI SYARAT DENGAN PENDAMPINGAN/TIDAK MEMENUHI SYARAT SEMENTARA/ TIDAK MEMENUHI SYARAT)* untuk pelaksanaan ibadah haji. ............................20........ Stempel/Cap
Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota
Ketua Tim Penyelenggara Kab/Kota………….
*) Coret yang tidak perlu
Kesehatan
Haji
Pemeriksaan Kesehatan Tahap Ketiga
• Pemeriksaan Kesehatan tahap ketiga dilaksanakan oleh PPIH Embarkasi Bidang Kesehatan di embarkasi pada saat Jemaah Haji menjelang pemberangkatan. • Dilakukan untuk menetapkan status kesehatan Jemaah Haji laik atau tidak laik terbang.
Batasan • adalah upaya penentuan kelaikan jemaah haji untuk mengikuti perjalanan ibadah haji dari segi kesehatan, dengan mempertimbangkan hasil Pemeriksaan Kesehatan Tahap Ketiga dan Riwayat pemeriksaan sebelumnya. Dilaksanakan oleh Tim PPIH Embarkasi bidang kesehatan berkoordinasi dengan dokter Penerbangan.
Langkah-langkah: • Seluruh data dikompilasikan. • Lakukan: • Pengecekan kelengkapan data. • Pemeriksaan kesehatan akhir jemaah tertentu oleh PPIH Embarkasi ( WUS, Hb, saturasi oksigen, dsb, penyakit menular) • Buat Rekomendasi Laik/ tidak laik • Tidak Laik: • tidak memenuhi standar keselamatan penerbangan internasional dan/atau peraturan kesehatan International, hamil usia tertentu, menderita penyakit menular tertentu
Rekomendasi: • Disampaikan kepada semua pihak yang berkepentingan.
Formulir III BERITA ACARA KELAIKAN TERBANG JEMAAH HAJI Nomor:.............................. Yang bertanda tangan dibawah ini: Nama
:
Jabatan
:
Setelah memperoleh hasil pemeriksaan yang telah kami terima dari Tim Penyelenggara Kesehatan Haji kabupaten/Kota, dengan ini menyatakan bahwa Jamaah Haji dibawah ini : Nama
:
Bin/Binti
:
Umur
:
Nomor Porsi
:
Nomor Paspor Pekerjaan
: :
Alamat a. b.
:
Telah dilaksanakan pemeriksaan kesehatan dan diberikan penjelasan mengenai ketentuan Istithaah Kesehatan yang terdapat dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2016; Menetapkan bahwa jemaah haji tersebut di atas (LAIK/TIDAK LAIK)* Terbang berdasarkan Pemeriksaan Kesehatan Tahap ketiga yang dilakukan oleh Tim PPIH Embarkasi Bidang Kesehatan.
Demikian surat penetapan ini dibuat untuk di tindaklanjuti sesuai ketentuaan yang berlaku. ............................20........
Stempel/Cap
PPIH Embarkasi
Kesehatan
Ketua
Anggota Tim Penyelenggara Kesehatan Haji: 1. 2. 3. *) Coret yang tidak perlu
PPIH
Embarkasi
Bidang
NO. Kab./Kota
Cakupan K3JH
1.
Bangkalan
7.2
2.
Banyuwangi
92
3.
Batu Kota
94
4.
Blitar
95
5.
Blitar Kota
97
6.
Bojonegoro
96
7.
Bondowoso
100
8.
Gresik
86
9.
Jember
90
10. Jombang
94
11. Kediri
92
12. Kediri Kota
93
13. Lamongan
78
NO. Kab./Kota
Cakupan K3JH
14. Lumajang
70
15. Madiun
92
16. Madiun Kota
95
17. Magetan
97
18. Malang
11
19. Malang Kota
78
20. Mojokerto
86
21. Mojokerto Kota
100
22. Nganjuk
21
23. Ngawi
76
24. Pacitan
99
25. Pamekasan
80
26. Pasuruan
88
NO. Kab./Kota
Cakupan K3JH
27. Pasuruan Kota
86
28. Ponorogo
98
29. Probolinggo
96
30. Probolinggo Kota
100
31. Sampang
60
32. Sidoarjo
96
33. Situbondo
43
34. Sumenep
50
35. Surabaya
80
36. Trenggalek
95
37. Tuban
77
38
Tulungagung
80
Jawa Timur
81
• Tidak semua JH tahu kalau K3JH harus dikirim ke Puskesmas setempat selama atau setelah 14 hari, sehingga petugas Puskesmas yang harus aktif silaturahmi ke rumah JH. • Adanya budaya JH boleh keluar rumah setelah 40 hari. • JH banyak yang tidak tahu pentingnya lembar K3JH yang dibagikan pada saat proses penerimaan debarkasi sehingga ketika petugas puskesmas menanyakan tidak tahu bahkan ada yang tidak ada karena hilang. • Cakupan K3JH Provinsi tinggi tapi tidak merata di seluruh Kab./kota.
PENANGGULANGAN KLB ( PHEIC)
TERDIRI DARI
1.
2.
SKD dan Respon KLB
Sistem Kewaspadaan Dini (SKD) dan Respon KLB Penanggulangan KLB/ Musibah masal
• Tujuan SKD dan Respon KLB • Kegiatan SKD dan Respon KLB Calon Jamah Haji
1.
Terwujudnya sikap tanggap petugas terhadap kondisi yang mengancam terjadinya KLB untuk melakukan tindakan pencegahan dan atau tindakan dini terhadap KLB penyakit maupun keracunan makanan
2.
Terlaksananya pemantauan, tanggap dalam melakukan respon terhadap peningkatan kesakitan, kematian, penurunan kinerja pelayanan kesehatan, memburuknya sanitasi, lemahnya pengamanan kesehatan makanan dan penurunan status kesehatan imunitas calon/ jemaah haji.
Tujuan SKD dan Respon KLB
Kegiatan SKD • Persiapan SKD dan dan Respon KLB KLB • Kegiatan Operasional • Kesiapsiagaan
Persiapan SKD dan KLB
• Identifikasi Penyakit potensial wabah pada calon / jemaah haji Indonesia yang perlu diwaspadai adalah penyakit Diare, Malaria, Demam berdarah, Pes, Kholera, Yellow fever, Meningitis meningokokus, Influenza, Rift Valley Fever (RVF), Ebola, Hepatitis, Tifus bercak wabah dan keracunan • Identifikasi faktor yang berpengaruh meliputi faktor risiko pada populasi, lingkungan, sarana dan prasarana yang tersedia serta sumber daya manusia.
Persiapan SKD dan KLB
• Mekanisme pelaporan sesuai dengan jejaring SKD respon KLB, dimulai dari tingkat puskesmas, kabupaten, provinsi, embarkasi dan debarkasi haji, pusat ( Ditjen PPM & PL ) selama di Arab Saudi dan sekembalinya dari Arab Saudi. Setiap tingkat pelaporan melibatkan pihak terkait misalnya laboratorium kesehatan, Rumah sakit maupun Sistem Komputerisasi Haji Terpadu bidang kesehatan. • Pelatihan dan gladi bersih.
Kegiatan Operasional
• Surveilans terhadap kejadian kesakitan dan kematian. • Surveilans terhadap indikator faktor risiko. • Penyelidikan keadaan rawan KLB penyakit, keracunan atau adanya dugaan KLB. • Peningkatan kesiapsiagaan operasional. • Penanggulangan KLB.
Kesiapsiagaan
• Tersedianya SDM yang terlatih dan siap pakai. • Adanya tim ahli yang mudah diakses untuk konsultasi dan tersedianya referensi. • Tersedianya fasilitas komunikasi (telphone, faximile, e-mail, website, dll). • Tersedianya fasilitas transportasi (kendaraan operasional, ambulance dll). • Tersedianya prosedur kerja tetap (Protap/ SOP).
PEMBIA YAAN
• Pembiayaan SKD dan respon KLB dan jejaringnya agar dialokasikan biaya penanggulangan KLB di Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota dan KKP. • Biaya rujukan dan perawatan selama di embarkasi/ debarkasi haji dan selama di Arab Saudi dibebankan pada PPIH di embarkasi/ debarkasi dan PPIH di Arab Saudi.
Penanggung jawab penyelidikan dan penanggulangan KLB • Di Kabupaten/ Kota termasuk wilayah disekitar asrama haji embarkasi penanggung jawabnya Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota. • Diperjalanan lintas Kabupaten/ Kota menuju pelabuhan embarkasi/ debarkasi-antara dan atau embarkasi/ debarkasi haji penanggung jawabnya adalah Dinas Kesehatan Provinsi.
Penanggung jawab penyelidikan dan penanggulangan KLB • Di Asrama Transito Kabupaten/ Kota dan Provinsi penanggung jawabnya adalah masing-masing Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota dan Provinsi. • Di dalam asrama haji embarkasi/ debarkasi-antara dan di pelabuhan embakasi/ debarkasi-antara penanggung jawabnya adalah Kepala KKP.
Penanggung jawab penyelidikan dan penanggulangan KLB • Di dalam asrama haji embarkasi dan pelabuhan embarkasi/ debarkasi haji penanggung jawabnya adalah Kepala KKP.
• Pada saat debarkasi petugas KKP mencatat tanggal kedatangan dan membubuhkan stempel pada Kartu Kewaspadaan Kesehatan Jemaah Haji (K3JH) sebagai dasar pelaksanaan SKD dan respon KLB di daerah asal.
• KLB pada calon/ jemaah haji dilaporkan secepatnya dalam waktu 24 jam melalui telepon, fax, email dan atau formulir WI secara berjenjang sampai ke Ditjen PPM & PL (Cq. Pusat Kesehatan Haji).
Penanggulangan KLB • Tujuan • Kegiatan Penanggulangan KLB
Tujuan • Meningkatkan upaya pencegahan dan penanggulangan KLB penyakit menular, tidak menular, keracunan, kepada para calon/ jemaah haji agar mereka terlindungi dan terhindar dari bahaya tersebut. • Mencegah dan memutuskan rantai penularan penyakit menular yang terbawa oleh calon/jemaah haji dari Indonesia ke luar negeri dan atau sebaliknya.
Tujuan • Menurunkan frekuensi KLB. • Menurunkan jumlah kasus dan kematian dalam suatu KLB. • Memperpendek periode KLB. • Terwujudnya kesiapsiagaan petugas haji dalam mengantisipasi dan menanggulangi KLB penyakit menular, tidak menular, keracunan makanan.
Kegiatan Penanggulangan KLB • Menetapkan populasi rentan terhadap KLB berdasarkan waktu, tempat dan kelompok masyarakat. • Melakukan upaya pencegahan melalui perbaikan kondisi kesehatan dan lingkungan yang menyebabkan timbulnya kerentanan dalam suatu populasi. • Memantapkan pelaksanaan SKD dan respon KLB.
Kegiatan Penanggulangan KLB • Memantapkan keadaan kesiapsiagaan menghadapi kemungkinan timbulnya KLB. • Melakukan penyelidikan epidemiologi dan penanggulangan pada saat terjadi KLB. • Mengkaji data atau informasi KLB.
IHR Core Capacity (4) : Response • Intinya : • Respon Tata Laksana Kasus • Respon Pelaporan Cepat • Respon Kesehatan Masyarakat (Pengendalian Faktor Risiko) • Kapasitas / Kemampuan Respon Cepat – Mekanisme Respon Darurat Kes – Masy (prosedur manajemen, hubungan komunikasi operasional, Posko, dsb) – Tim Gerak Cepat (TGC) di tingkat Nasional, Propinsi, dan Kabupaten / Kota. • Prosedur Tata Laksana Kasus untuk berbagai macam bahaya kesehatan masyarakat • Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Sarana – sarana kesehatan pada semua tingkat administrasi • Disinfeksi, dekontaminasi dan kemampuan pengendalian vektor bagi semua bahaya
Alur Penemuan Kasus di pOE Pelaku Perjalanan dari negara terjangkit
HAC
DEMAM Tidak
Ya
Pulang Edukasi Pemantauan selama 21 hari Notifikasi ke Dinkes Prov
Pemeriksaan KKP Tidak
Kasus / kluster kasus : Demam mendadak, disertai Minimal 3 gejala berikut: Sakit kepala muntah tidak nafsu makan diare sakit otot atau sendi nyeri perut hiccup (cegukan) sulit menelan lemah sesak napas Riwayat perjalanan dari negara terjangkit dalam kurun waktu 21 hari sebelum timbul gejala
Ya
Tata laksana kasus dan rujukan sesuai SOP Lakukan tindakan thd barang dan alat angkut Laporkan dlm 24 jam ke Posko KLB cc Dinkes Prov Identifkasi dan Pemantauan kontak kasus
Rujuk RS
KESIAPSIAGAAN BANDARA JUANDA DALAM MENGHADAPI PANDEMI INFLUENSA/ Mers COV
FASILITAS EOC (EMERGENCY OPERATION CENTER)
KOMITE PENANGGULANGAN KEADAAN DARURAT (AEC) KETUA
WKL. KETUA KAOTBAN III PEMBINA
SEKRETARIS
ANGGOTA
GENERAL MANAGER .GM AIRNAV .DANLANUDAL .DANLANUD .
Instansi di Bandar Udara
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
SSDH
Perwakilan dari Instansi dibandara dan/ atau disekitarnya
Bea Cukai Imigrasi Karantina ikan / tumbuhan KKP BMKG Poliklinik Bandara PKP-PK Pengamanan Bandara Airlines Unit Transportasi
Instansi disekitar Bandar Udara 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
TNI POLRI DPK Pemda Dinas Kesehatan Pemda Dinas Perhubungan Kantor SAR Rumah Sakit/ Puskesmas PMI Unit Penanggulangan Bencana Daerah
JENIS TAHAPAN PENANGANAN PENUMPANG SUSPECT STANDAR OPERATING PROSEDUR ( SOP ) SUSPEK AWAL YANG BERANGKAT DENGAN PESAWAT UDARA.
A. Suspek Awal sedang menuju ke Bandar Udara B. Suspek Awal sudah berada di Bandar Udara C. Suspek Awal sudah berada di pesawat udara
A. SUSPEK AWAL SEDANG MENUJU KE BANDARA 1. KKP menginformasikan kepada GM AP.I Bandara Juanda bahwa terdapat suspek awal (SA) yang sedang menuju ke Bandara. 2. GM AP. I meneruskan kepada KAOTBAN, dan menginstruksikan kepada para Department Head untuk siaga mengambil tindakan sesuai dengan petunjuk KKP. 3. GM membuka Emergency Operation Center (EOC). 4. Airport Operation Department Head dan Airport Security Department Head bersama-sama dengan pihak KKP melaksanakan pemeriksaan terhadap SA di lokasi pintu masuk Terminal Bandara untuk mencegah SA masuk.
5.Pemeriksaan dilakukan melalui identitas diri, wawancara serta pemeriksaan fisik oleh KKP terhadap kondisi tubuh sesuai dengan gejala Avian Influenza/ Mers-CoV. 6. Apabila SA ternyata memenuhi kriteria Suspek maka yang bersangkutan dirujuk ke rumah sakit rujukan oleh petugas KKP yang dilengkapi peralatan Personel Protective Equiptment (PPE) dengan menggunakan mobil evakuasi penyakit menular yang disiapkan oleh KKP. 7. Apabila SA tidak memenuhi kriteria Suspek maka yang bersangkutan dapat ditunda keberangkatannya dan diobati sampai dengan dapat dinyatakan sehat untuk melanjutkan perjalanan dengan pesawat udara. 8. General Manager menutup Emergency Operation Center (EOC).
B. SUSPEK AWAL SUDAH BERADA DI BANDARA
1. KKP menginformasikan kepada General Manager AP I bahwa ada Suspek Awal (SA) yang sudah berada di Bandara. 2. GM API meneruskan berita ke KAOTBAN dan GM Perum LPPNPI, kemudian menginstruksikan kepada para Department Head untuk siaga mengambil tindakan sesuai dengan petunjuk KKP. 3. General Manager membuka Emergency Operation Center (EOC). 4. Pihak Airport Operation Department, Airport Security Department bersama- sama dengan pihak Ground Handling, Airline dan KKP ikut serta membantu pelaksanaan pencarian.
5. Apabila SA sudah ditemukan maka yang bersangkutan langsung dibawa ke KKP di Bandara untuk dilakukan pemeriksaan fisik dan wawancara guna konfirmasi lebih lanjut. 6.Apabila SA memenuhi kriteria Suspek maka dirujuk langsung ke rumah sakit rujukan oleh petugas yang dilengkapi peralatan Personel Protective Equiptment (PPE) dengan menggunakan mobil evakuasi penyakit menular yang disiapkan oleh KKP melalui airside dan Gardu Utama Sekuriti. 7. Apabila SA tidak memenuhi kriteria Suspek maka yang bersangkutan dapat ditunda keberangkatannya dan diobati sampai dengan dapat dinyatakan sehat untuk melanjutkan perjalanan dengan pesawat udara. 8. Apabila SA belum diketemukan maka dilakukan pemeriksaan terhadap semua penumpang yang ada di boarding lounge dengan menggunakan peralatan Thermoscanner. 9. General Manager menutup Emergency Operation Center (EOC). .
Kemuliaan Melayani
C.
SUSPEK AWAL SUDAH BERADA DI PESAWAT UDARA
1. KKP menginformasikan kepada General Manager AP I bahwa ada SA sudah berada di Pesawat Udara. 2. GM AP I meneruskan kepada KAOTBAN dan GM Perum LPPNPI, selanjutnya GM AP I menginstruksikan kepada Airport Operation Department Head dan Airport Security Department Head untuk siaga mengambil tindakan sesuai dengan petunjuk KKP. 3. GM AP I membuka Emergency Operation Center (EOC). 4. General Manager Perum LPPNPI menginstruksikan petugas Tower untuk melakukan penundaan keberangkatan sementara terhadap pesawat pengangkut Suspek Awal.
5. KKP
melalui koordinasi dengan Sekuriti Bandara dan pihak Airlines/Ground Handling, menuju pesawat dan mengevakuasi SA untuk pemeriksaan fisik dan wawancara oleh petugas KKP. 6. Apabila SA memenuhi kriteria Suspek maka yang bersangkutan dirujuk langsung ke rumah sakit rujukan oleh petugas yang dilengkapi peralatan Personel Protective Equiptment (PPE) dengan menggunakan mobil evakuasi penyakit menular yang disiapkan oleh KKP melalui airside dan Gardu Utama sekuriti dan kepada Penumpang lainnya diwajibkan mengisi Kartu Kewaspadan Kesehatan yang disediakan KKP dan selanjutnya penerbangan diijinkan berangkat. 7. Apabila SA tidak memenuhi kriteria Suspek maka yang bersangkutan dapat ditunda keberangkatannya dan diobati sampai dengan dapat dinyatakan sehat untuk melanjutkan perjalanan dengan pesawat udara. 8. General Manager menutup Emergency Operation Center (EOC).
SUSPEK AWAL YANG DATANG DENGAN PESAWAT UDARA
1. INFORMASI SA DITERIMA PADA SAAT YANG BERSANGKUTAN BERADA DI PESAWAT UDARA
2. INFORMASI SA DITERIMA SETELAH YANG BERSANGKUTAN TURUN DI BANDARA
A. INFORMASI SA DITERIMA PADA SAAT YANG BERSANGKUTAN BERADA DI PESAWAT UDARA
1. KKP atau Bandara asal menginformasikan kepada GM AP I bahwa ada SA berada di Pesawat Udara. 2. GM AP I meneruskan berita kepada KAOTBAN dan GM Perum LPPNPI, menginstruksikan kepada Airport Operation Department Head dan Airport Security Department Head untuk siaga mengambil tindakan sesuai dengan petunjuk KKP.
3. GM AP I membuka Emergency Operation Center (EOC). 4. GM Perum LPPNPI menginstruksikan petugas ACC, APP atau ADC untuk menempatkan pesawat yang bersangkutan di isolated area (apabila diminta oleh KKP).
5. SA dibawa ke KKP di Bandara untuk dilakukan pemeriksaan fisik dan wawancara, apabila SA tidak memenuhi kriteria Suspek maka yang bersangkutan diobati atau dapat dirujuk ke Rumah Sakit/Poliklinik terdekat untuk melanjutkan perjalanannya serta penumpang yang lain diijinkan turun dan melanjutkan perjalanan. 6. Apabila SA memenuhi kriteria Suspek maka seluruh penumpang lainnya diwajibkan mengisi Kartu Kewaspadaan Kesehatan dan diijinkan melanjutkan perjalanan, sedang suspek dirujuk langsung ke rumah sakit rujukan oleh petugas yang dilengkapi peralatan Personel Protective Equiptment (PPE) dengan menggunakan mobil evakuasi penyakit menular yang disiapkan oleh KKP melalui airside dan Gardu Utama sekuriti setelah dilakukan pemeriksaan oleh Petugas Imigrasi dan Bea Cukai. 7. General Manager menutup Emergency Operation Center (EOC).
B. INFORMASI SA DITERIMA SETELAH YANG BERSANGKUTAN TURUN DI BANDARA
1. KKP atau Bandara asal menginformasikan kepada GM AP I bahwa ada suspek yang berada di Pesawat Udara. 2. GM AP I meneruskan berita ke KAOTBAN dan GM Perum LPPNPI, kemudian menginstruksikan kepada Airport Operation Department Head dan Airport Security Department Head untuk siaga mengambil tindakan sesuai dengan petunjuk KKP. 3. General Manager membuka Emergency Operation Center (EOC). 4. Pihak Airport Operation Department, Airport Security Department bersama-sama dengan pihak Ground Handling, Airline dan KKP ikut serta membantu pelaksanaan pencarian.
5. Apabila SA sudah ditemukan maka yang bersangkutan langsung dibawa ke KKP di Bandara untuk dilakukan pemeriksaan fisik dan wawancara guna konfirmasi lebih lanjut. 6. Apabila yang bersangkutan memenuhi kriteria Suspek maka dirujuk langsung ke rumah sakit rujukan oleh petugas yang dilengkapi peralatan Personel Protective Equiptment (PPE) dengan menggunakan mobil evakuasi penyakit menular yang disiapkan oleh KKP melalui airside dan Gardu Utama sekuriti setelah dilakukan pemeriksaan oleh Petugas Imigrasi dan Bea Cukai. 7. Apabila SA tidak memenuhi kriteria Suspek maka yang bersangkutan diobati atau dapat dirujuk ke Rumah Sakit/Poliklinik terdekat untuk kelanjutan perjalanannya. 8. Apabila SA belum diketemukan maka dilakukan pemeriksaan terhadap semua penumpang yang ada di daerah kedatangan dengan menggunakan peralatan Thermoscanner. 9. GM menutup Emergency Operation Center (EOC).
SUSPEK AWAL BUKAN PENUMPANG PESAWAT UDARA
1. SUSPEK AWAL SEDANG MENUJU KE BANDAR UDARA 2. SUSPEK AWAL SUDAH BERADA DI BANDAR UDARA
A.
SUSPEK AWAL SEDANG MENUJU KE BANDAR UDARA
1. KKP menginformasikan kepada GM AP I bahwa ada SA yang sedan menuju Bandara.
2. GM AP I meneruskan berita ke KAOTBAN dan menginstruksika kepada para Department Head untuk siaga mengambil tindaka sesuai dengan petunjuk KKP. 3. General Manager membuka Emergency Operation Center (EOC).
4. Airport Operation Department dan Airport Security Departmen bersama-sama dengan pihak KKP melaksanakan pemeriksaa terhadap SA yang menuju Bandara pada lokasi di depan pint masuk Bandara untuk mencegah suspek masuk Bandara.
5. Airport Security Department Head meminta bantuan kepada TNI-AL dan Polsek Sedati untuk pelaksanaan pemeriksaan dan pengamanan. 6. Pemeriksaan dilakukan melalui identitas diri, wawancara serta pemeriksaan fisik oleh KKP terhadap kondisi tubuh sesuai dengan gejala Avian Influenza. Apabila Suspek Awal ternyata memenuhi kriteria Suspek maka yang bersangkutan dirujuk ke rumah sakit rujukan oleh petugas KKP yang dilengkapi peralatan P ersonel Protective Equiptment (PPE) dengan menggunakan mobil evakuasi penyakit menular yang disiapkan oleh KKP. 7. General Manager menutup Emergency Operation Center (EOC).
B. SUSPEK AWAL SUDAH BERADA DI BANDAR UDARA 1. KKP menginformasikan kepada GM AP I bahwa ada SA yang sudah berada di Bandara. 2. General Manager meneruskan berita kepada KAOTBAN dan menginstruksikan kepada Airport Operation Department Head dan Airport Security Department Head untuk siaga mengambil tindakan sesuai dengan petunjuk KKP.
3. General Manager membuka Emergency Operation Center (EOC). 4. Airport Operation Department dan Airport Security Department bersama-sama dengan pihak Ground Handling, Airline dan KKP ikut serta membantu pelaksanaan pencarian
5. Apabila SA sudah ditemukan maka yang bersangkutan langsung dibawa ke KKP di Bandara untuk dilakukan pemeriksaan fisik dan wawancara guna konfirmasi lebih lanjut. 6. Apabila yang bersangkutan memenuhi kriteria Suspek maka dirujuk langsung ke rumah sakit rujukan oleh petugas yang dilengkapi peralatan Personel Protective Equiptment (PPE) dengan menggunakan mobil evakuasi penyakit menular yang disiapkan oleh KKP. 7. Apabila Suspek Awal tidak memenuhi kriteria Suspek maka yang bersangkutan diobati atau dapat dirujuk ke Rumah Sakit/Poliklinik terdekat untuk perawatan lebih lanjut. 8. General Manager menutup Emergency Operation Center (EOC).
PENGAWASAN AKSES LOKASI KEJADIAN 1. Berdasarkan koordinasi dengan KKP GM dapat menginstruksikan Airport Security Department Head untuk mengisolasi daerah tertentu agar orang terhindar dari penularan, dengan bantuan TNI-AL dan Polsek Sedati, serta bila diperlukan untuk memasang pembatas mengelilingi lokasi yang rawan terjangkit dan dijaga oleh petugas Pengamanan Bandara. 2. Pembatas dapat dipindah pindah sesuai dengan keperluan atas petunjuk dari pihak Kantor Kesehatan Pelabuhan. 3. Orang yang akan menuju area rawan terjangkit harus memakai masker dan atau perlengkapan yang disarankan oleh Kantor Kesehatan Pelabuhan. 4. Petugas Pengamanan Bandar Udara Juanda dan Kepolisian Sektor Sedati bertanggungjawab atas pengendalian arus lalulintas dari dan ke lokasi rawan terjangkit untuk menjamin kelancaran lalulintas dan masuknya kendaraan bantuan penanganan kondisi terjangkit atau gawat darurat bagi petugas atau instansi yang dibutuhkan.
PENGAWASAN PERSONIL 1. Pada saat kejadian rawan terjangkit terjadi didalam terminal dan atau di sisi udara, tetap dilakukan pengketatan penerbitan dan pengawasan terhadap identitas atau Sistem Pas Orang Bandar Udara. 2. Semua personil yang terlibat dalam situasi gawat darurat diingatkan untuk lebih memperhatikan prosedur pemakaian Pas Orang Bandar Udara sesuai ketentuan yang berlaku. 3. Pada saat kejadian rawan terjangkit KAOTBAN dapat menerbitkan Pas Sementara Khusus untuk memenuhi kepentingan para personil yang melakukan tugas atau kegiatan sehubungan dengan kejadian dan Pas tersebut diganti setiap hari. 4. Semua personil yang terlibat dalam penanganan lokasi rawan terjangkit wajib menggunakan peralatan Personel Protective Equiptment (PPE) sesuai dengan kebutuhan.
PENGAWASAN KENDARAAN 1. Pada saat kejadian rawan terjangkit di dalam terminal dan atau di sisi udara, tetap dilakukan pengketatan penerbitan dan pengawasan terhadap identitas atau Sistem Pas Kendaraan Bandar Udara. Semua kendaraan yang dilibatkan dalam situasi gawat darurat harus memenuhi prosedur pengoperasian sesuai ketentuan yang berlaku. 2. Pada saat kejadian Kepala Kantor Otoritas Bandara Wilayah III dapat menerbitkan Pas Kendaraan Sementara Khusus untuk memenuhi kebutuhan operasional kendaraan bantuan yang dilibatkan sehubungan dengan kejadian. 3. Pas Kendaraan Sementara Khusus harus dipasang dengan jelas di kaca bagian kiri depan dan dibelakang.
PERS DAN MEDIA 1. Juru bicara sehubungan dengan kejadian rawan terjangkit dan penanganan Flu Burung di Bandar Udara adalah Kepala Kantor Otoritas Bandara Wilayah III bersama dengan General Manager PT. Angkasa Pura I Bandar Udara Juanda Surabaya dan Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Surabaya, dan peliputan kejadian untuk kepentingan publikasi oleh pers harus atas ijin General Manager. 2. Share Service Department Head wajib menyiapkan tempat wawancara atau pers release khusus untuk kejadian rawan terjangki
LOKASI FASILITAS KKP
T1 KKP
LOKASI FASILITAS KKP KKP
FLOW EVAKUASI DI T1
POSKO AIRSIDE
FLOW EVAKUASI DI T2 POSKO AIRSIDE
Berhaji Sehat, Mandiri & Mabrur
TERIMA KASIH
86
