BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI (BPPT)
1. Yth. Sekretaris Utama BPPT
Yth.
2. 3. 4. 5. 6.
Yth. Deputi Kepala BPPT Bidang TIRBR Yth. Deputi Kepala BPPT Bidang TPSA. Yth. Deputi Kepala BPPT Bidang TAB. Yth. Deputi Kepala BPPT Bidang TIEM. Yth. Deputi Kepala BPPT Bidang PKT.
7. 8. 9. 10.
Yth. Para Kepala Balai Besar di Lingkungan BPPT. Yth. Para Kepala Balai di Lingkungan BPPT. Yth. Para Kepala Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan BPPT. Yth. Kepala BPPT Enjiniring
SURAT EDARAN NOMOR co TAHUN 2011
TENTANG
MEMPERTAHANKAN OPINI WAJAR TANPA PENGECUALIAN (WTP) ATAS LAPORAN KEUANGAN BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI
1.
PENDAHULUAN 1. UMUM a.
Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara , menyatakan bahwa Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang -undangan , efisien, ekonomis , efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Sebagai pelaksanaan ketentuan sebagaimana tersebut dalam poin 1 (satu) di atas, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta seluruh jajaran di Kementerian dan LPNK untuk terus melanjutkan perbaikan dalam pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik di bidang keuangan dan meningkatkan mutu laporan Keuangan setiap Instansi agar berubah dari disclaimer menjadi wajar tanpa pengecualian (WTP). c.bahwa. .
-2-
c.
Bahwa untuk melaksanakan seruan Presiden tersebut dan dalam rangka menjamin keseragaman serta tertib administrasi dalam pembuatan Laporan Keuangan guna mencapai dan/atau mempertahankan tingkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), maka perlu diterbitkan suatu Edaran Tentang Pencapaian Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Atas Laporan Keuangan Badan Pengkajian Dan Penerapan Teknologi.
2. MAKSUD DAN TUJUAN Surat Edaran ini di buat sebagai pedoman bagi Para Pejabat /Kepala Satuan Kerja di Lingkungan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi dalam membuat dan/atau menyusun laporan keuangan di lingkungan Satuan Kerjanya masing -masing. 3. RUANG LINGKUP
Ruang lingkup Surat Edaran ini adalah seluruh Satuan Kerja di Lingkungan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi yaitu Satuan Kerja BPPT dan Satuan Kerja Unit Pelaksana Teknis /Balai Besar dan Balai tingkat pusat maupun tingkat wilayah di lingkungan BPPT. II.
Sehubungan dengan ketentuan sebagaimana tersebut diatas , dan dalam upaya mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan BPPT, maka bersama ini kepada Saudara diwajibkan untuk berkoordinasi dengan Sekretariat Utama guna melaksanakan hal-hal sebagai berikut: a. Melaksanakan penatausahaan , pencatatan , pelaporan dan tertib administrasi atas Kas di Bendahara Pengeluaran dan Penerimaan; b. Melaksanakan pencatatan, pelaporan dan tertib administrasi atas piutang bukan pajak; c. Melaksanakan pencatatan , penyetoran dan pelaporan Penerimaan Negara Bukan Pajak ( PNBP) secara tertib dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -undangan yang berlaku; d. Menyerahkan aset renovasi yang dikelolanya kepada pemilik aset, dalam pelaksanaannya agar berkoordinasi dengan Sekretariat Utama dan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara/DJKN atau Kantor Wilayah DJKN atau Kantor Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang /KPKNL; e. Menyelesaikan aset yang berasal dari dana insentif dan/atau dana lainnya, serta dalam pelaksanaannya agar berkoordinasi dengan Sekretariat Utama dan Instansi terkait;. f. Melaksanakan sistem pencatatan , penatausahaan dan pelaporan persediaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; g. Melaksanakan sistem pencatatan , penatausahaan dan pelaporan barang milik negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -undangan yang berlaku; h.Melaksanakan...
3 h. Melaksanakan sistem pencatatan, penatausahaan dan pelaporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; i. Melaksanakan serta meningkatkan pengawasan interen atas pelaksanaan anggaran; j. Melaporkan dan berkoordinasi dengan Sekretariat Utama bagi Satuan Kerja/Unit Kerja/Personil BPPT yang menerima Dana Hibah/Bantuan Luar Negeri balk dalam pelaksanaan anggaran maupun pelaporan keuangannya. k. Melaporkan dan berkoordinasi dengan Sekretariat Utama bagi Satuan Kerja yang menerima Dana yang berasal dari Bagian Anggaran Lain-Lain (BA. 999) balk dalam pelaksanaan anggaran maupun pelaporan keuangannya; 1. Melaksanakan realisasi atas belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal secara konsisten dan harus sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 91/PMK.05/2007 tentang Bagan Akun Standar (BAS); m. Apabila ada aset tetap yang dihasilkan dari belanja barang atau belanja bahan, maka=terhadap aset tersebut harus dilakukan pencatatan dalam Sistem Informasi Manajeman Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN) dan informasinya dituangkan kedalam Catatan Atas Laporan Keuangan BPPT (CALK-BPPT); n. Apabila terdapat barang atau bahan (bukan pendukung nilai perolehan aset tetap) yang dihasilkan dari belanja modal berupa persediaan, maka barang atau bahan tersebut harus segera dibukukan kedalam aplikasi persediaan dan informasinya dituangkan kedalam Catatan Atas Laporan Keuangan BPPT (CALK-BPPT); o. Kepala BPPT selaku Pengguna Barang Milik Negara (PBN) melimpahkan kewenangan kepada Satuan Kerja (Biro Umum dan Humas, Balai Besar, UPT dan Balai untuk melaksanakan penghapusan Barang Milik Negera di Iingkungan kerjanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; p. Seluruh Satuan Kerja yang telah menghasilkan kajian/penelitian/perekayasaan yang telah didaftarkan Hak Kekayaan Intelektualnya, diwajibkan untuk melakukan perhitungan biaya kajian/penelitian/perekayasaan untuk dianalisa ongkos produksinya oleh Sekretariat Utama c.q. Biro Keuangan bekerjasama dengan Unit Kerja terkait; q. Seluruh Pejabat Pembuat Komitmen yang ada di lingkungan BPPT wajib berkoordinasi dengan Biro Umum dan Humas c.q. Bagian Perlengkapan dan Bagian Rumah Tangga membuat kontrak dan melaksanakan ketentuan kontrak dengan cermat dan tegas sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku; r. Seluruh Panitia/Pejabat Pengadaan/Unit Layanan Pengadaan (ULP) BPPT harus melaksanakan tugas dan kewenangannya dengan balk dan cermat dan wajib tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; s. Seluruh Panitia Penerimaan Barang yang ada di lingkungan BPPT harus lebih cermat dan lebih tegas dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. III. DASAR.. .
III.
DASAR HUKUM Dasar dari dikeluarkannya Surat Edaran ini adalah: 1. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 2. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 3. Undang Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Tanggung Jawab Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609); 6. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 40/PB/2006 Tentang Pedoman Akuntansi Persediaan; 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91 /PMK.06/2007 tentang Bagan Akun Standar; 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat; 9. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 02/PB /2007 Tentang Pedoman Penatausahaan Akuntansi Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak; 10.Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 51/PB/2008 Tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementrian Negara /Lembaga; 11.Peraturan Kepala BPPT Nomor 136/Kp/BPPT/IV/2009 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Sistem Akuntansi Instansi Dan Pelaporan Keuangan Pada Satuan Kerja Sekretaris Utama/Deputi/Pusat/Balai Besar/Balai/Unit Pelaksana Teknis Di Lingkungan Badan Pengkajian Dan Penerapan Teknologi; 12.Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan BPPT TA.2009 55/SN/-XVI/06/ 2010 tanggal 29 Juni 2010
IV.
LAIN-LAIN 1. Pelaksanaan Surat Edaran Ini dipertegas dengan ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Kepala BPPT Nomor 176 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Sistem Akuntansi Instansi Dan Pelaporan Keuangan Pada Satuan Kerja Sekretaris Utama/Pusat/Balai Besar/Balai/Unit Pelaksana Teknis Di Lingkungan Badan Pengkajian Dan Penerapan Teknologi sebagaimana terlampir dalam Lampiran Surat Edaran ini. 2..Hal-hal. .
Hal-hal yang bersifat teknis yang belum cukup diatur dalam Surat Edaran ini akan diatur kemudian. 2. Apabila dalam pelaksanaan Surat Edaran ini ditemukan kesulitan , harap segera menghubungi Sekretaris Utama c.q. Kepala Biro Keuangan BPPT untuk mendapatkan penjelasan dan solusi penyelesaian selanjutnya. 3. Surat Edaran ini dibuat untuk dilaksanakan sebaik-baiknya oleh Pejabat yang berkepentingan. Demikian untuk menjadi maklum.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal, 2(o Juli 2011 KEPALA BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI,
MARZAN A.ISKANDAR
