KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Rl SEKRETARIAT JENDERAL Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Jakarta Selatan Teiepon (021) 5253004 (8 saluran) Faksimili. (021) 5253165 Website http//www.kemenkumham.go.id
Yth.
1. Para Sekretaris Unit Eselon I 2. Kepala Kantor Wilayah 3. Para Kepala Pelaksana Teknis
SURAT EDARAN NOMOR: S E K - 0 8 . P L . 0 5 . 0 1 Tahun 2014 TENTANG PETUNJUK PENYELESAIAN PENJUALAN / PEMUSNAHAN / PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA Dl LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
1. UMUM Penyelenggaraan pemerintahan negara dan pemerintahan daerah yang efektif dan efisien sangat membutuhkan tersedianya sarana dan prasarana yang memadai yang terkelola dengan baik dan efisien, sejalan dengan ketentuan yang diatur dalam Undangundang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Dalam pelaksanaanya, pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah semakin berkembang dan kompleks, belum dapat dilaksanakan secara optimal karena adanya beberapa permasalahan yang muncul serta praktik pengelolaan yang penanganannya belum dapat dilaksanakan sesuai Peraturan Pemerintah yang berlaku. Dengan terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 50/PMK.06/2014 tanggal 14 Maret 2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara, terdapat perubahan Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara (BMN) yang semula berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 96/PMK.06/2007 tanggal 4 September 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara. 2. MAKSUD DAN TUJUAN a. Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai petunjuk penyelesaian Penghapusan BMN bagi Unit Eselon I, Kantor Wilayah, dan Kantor Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Rl di seluruh Indonesia dan Perwakilan Luar Negeri. b. Surat Edaran ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dalam penyelesaian penghapusan BMN dengan mengedepankan fungsi pengamanan, pengawasan dan pengendalian atas BMN Kementerian Hukum dan HAM Rl sampai dengan diterbitkan perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM Rl tentang Petunjuk Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Rl.
3. RUANG LINGKUP Ruang lingkup penyelesaian Penghapusan BMN adalah kegiatan akhir dari pelaksanaan pengelolaan BMN sebagai upaya untuk membersihkan pembukuan dan laporan dari catatan atas BMN yang sudah tidak berada dalam penguasaan Pengguna Barang/ Kuasa Pengguna Barang pada Kementerian Hukum dan HAM Rl di seluruh Indonesia dan Perwakilan Luar Negeri, karena sebab-sebab sebagai berikut: a. Beralihnya kepemilikan, sebagai akibat dari: 1)
Pemindahtanganan BMN (Penjualan, Hibah, Tukar Menukar dan Penyertaan Modal Pemerintah);
2)
Adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya.
b. Pemusnahan; c. Alih Fungsi BMN; d. Penyerahan kepada Pengelola BMN; e. Melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; f. Sebab-sebab lain (Hilang, Keadaan Kahar/ force majeur, Susut/ Mati, dll). 4. DASAR HUKUM a. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286); b. Undang-undang nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355); c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nornor 5533); d. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 138/PMK.06/2010 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara berupa Rumah Negara; e. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 169/PMK.06/2010 tentang Tata Cara Penghapusan Barang Milik Negara pada Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri; f.
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indoneisa Nomor 50/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara;
g. Surat Edaran Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor SE-4/KN/2012 tanggal 27 Februari 2012 tentang Petunjuk Penyelesaian Bongkaran Barang Milik Negara karena Perbaikan (Renovasi, Rehabilitasi atau Restorasi). 5. PENDELEGASIAN SEBAGIAN KEWENANGAN PENGGUNA BARANG MILIK NEGARA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Pendelegasian Kewenangan Pengguna BMN dalam rangka Penyelesaian Penghapusan BMN Kementerian Hukum dan HAM Rl sampai dengan diterbitkannya perubahan atas Petunjuk Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Rl meliputi: a. Kewenangan meneliti dan memverifikasi kelayakan, nilai limit dan kebenaran materiil serta formil atas usulan dan/atau data pendukung penjualan/ pemusnahan/ penghapusan menjadi kewenangan Kepala Kantor Wilayah/ Sekretaris Unit Eselon I;
b. Kewenangan mengajukan persetujuan penjualan/ pemusnahan/ penghapusan kepada Pengelola BMN dengan ketentuan sebagai berikut: 1) BMN berupa Tanah dan Bangunan menjadi kewenangan Sekretaris Jenderal Cq. Kepala Biro Perlengkapan; 2) BMN selain Tanah dan Bangunan yang memiliki bukti kepemilikan berupa Kendaraan Dinas untuk transportasi darat, air dan udara, menjadi kewenangan Kepala Kantor Wilayah/ Sekretaris Unit Eselon I, dengan persyaratan dokumen Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kepala Kantor Wilayah/ Sekretaris Unit Eselon I atas nilai limit dan Kebenaran Materiil serta Formil usulan penghapusan; 3) BMN selain Tanah dan Bangunan yang tidak memiliki bukti kepemilikan menjadi kewenangan Kepala Kantor Wilayah/ Sekretaris Unit Eselon I, dengan persyaratan dokumen Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kepala Kantor Unit Pelaksana Teknis; 4) BMN berupa bongkaran Bangunan karena perbaikan bangunan Renovasi/ Rehabilitasi/ Restorasi) yang tidak memerlukan Keputusan Penghapusan, menjadi Kewenangan Kepala Kantor Wilayah/ Sekretaris Unit Eselon I; 5) BMN pada Kantor Perwakilan Luar Negeri, menjadi kewenangan Sekretaris Unit Eselon I, dengan persyaratan dokumen Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kepala Kantor Unit Pelaksana Teknis. c. Kewenangan pengajuan dan proses pelaksanaan penjualan/ pelelangan/ pemusnahan BMN diatur dengan ketentuan sebagai berikut: 1) BMN berupa Tanah dan Bangunan menjadi kewenangan Sekretaris Jenderal Cq. Kepala Biro Perlengkapan; 2) BMN selain Tanah dan Bangunan yang berada di wilayah Republik Indonesia dilakukan secara lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), menjadi kewenangan Kuasa Pengguna Barang (Kepala Kantor Unit Pelaksana Teknis yang mencatat BMN); 3) Pelaksanaan Pemusnahan menjadi kewenangan Kuasa Pengguna Barang (Kepala Kantor Unit Pelaksana Teknis yang mencatat BMN) dan dapat melibatkan Pejabat/Pegawai Kantor Wilayah/ Sekretariat Unit Eselon I serta Instansi terkait: 4) Penjualan/ Pelelangan BMN pada Kantor Perwakilan Luar Negeri dapat dilakukan secara lelang melalui pejabat lelang, yang diakui oleh hukum yang berlaku di negara setempat atau non lelang apabila ketentuan negara setempat tidak mengenal peraturan mengenai lelang dan/atau pejabat lelang, menjadi kewenangan Kuasa Pengguna Barang (Kepala Kantor Perwakilan Luar Negeri yang mencatat). d. Kewenangan Penerbitan Keputusan Penghapusan BMN menjadi kewenagan Sekretaris Jenderal atas Nama Menteri Hukum dan HAM Rl sebagai Pengguna Barang. 6. PENYELESAIAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA a. Usulan dan Data Pendukung persyaratan Penjualan/ Pemusnahan/ Penghapusan BMN. 1) Usulan penghapusan sekurang-kurangnya memuat pertimbangan/ alasan pengajuan penjualan/ penghapusan berdasarkan aspek teknis (secara fisik sudah tidak dipergunakan) dan aspek ekonomis (efisien dan menguntungkan bagi negara apabila dihapuskan); 2) Data persyaratan penetapan penghapusan dimaksud, sekurang-kurangnya:
a) SK Panitia Penghapusan; b) Berita Acara Penelitian/ Penentuan nilai limit penjualan/ penghapusan BMN oleh Panitia Penghapusan; c) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kepala Kantor Unit Pelaksana Teknis dan/atau SPTJM Kepala Kantor Wilayah/ Sekretaris Unit Eselon I atas nilai limit dan Kebenaran Materiil serta Formil usulan penghapusan; d) Surat Pernyataan Kepala Kantor Unit Pelaksana Teknis bahwa Penghapusan BMN tidak mengganggu pelaksanaan Tugas dan Fungsi Satuan Kerja; e) Dokumen kepemilikan dan/atau Foto BMN yang diusulkan; f)
Surat Persetujuan Pengelola BMN;
g) Risalah Lelang Penjualan BMN; h) Bukti Setor hasil penjualan ke Rekening Kas Umum Negara; i)
Berita Acaera Serah Terima Barang kepada Pihak Ketiga Pemenang Lelang.
b. Tahap Penyelesaian Penjualan/Pemusnahan/Penghapusan BMN. Penyelesaian Penghapusan BMN Kementerian Hukum dan HAM Rl berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 50/PMK.06/2014, secara garis besar dilaksanakan pada Kementerian Hukum dan HAM Rl dengan tahapan sebagai berikut: 1) Pembentukan Panitia Penghapusan oleh Kepala Kantor Unit Pelaksana Teknis; 2) Penelitian fisik dan penentuan nilai limit penjualan/ pemusnahan/ penghapusan oleh Panitia Penghapusan yang dituangkan dalam Berita Acara Penelitian/ Penentuan Limit Penjualan BMN (untuk BMN yang akan dimusnahkan tidak perlu penentuan nilai limit); 3) Pengajuan usulan dan data pendukung penjualan/ pemusnahan/ penghapusan BMN oleh Kepala Kantor Unit Pelaksana Teknis kepada Kepala Kantor Wilayah/ Sekretaris Unit Eselon I; 4) Penelitian dan verifikasi kelayakan, nilai limit dan kebenaran materiil serta formil usulan dan data pendukung penjualan/ pemusnahan/ penghapusan BMN oleh Kepala Kantor Wilayah/ Sekretaris Unit Eselon I; 5) Pengajuan persetujuan penjualan/ pemusnahan/ penjualan BMN kepada Pengelola BMN oleh Kepala Kantor Wilayah/ Sekretaris Unit Eselon I; 6) Pelaksanaan persetujuanpenjualan/pemusnahan/penghapusan, dengan ketentuan: a) Persetujuan penjualan/penghapusan dari Pengelola BMN ditindaklanjuti dengan Pengajuan penjualan/penghapusan BMN kepada KPKNL setempat oleh Kepala Kantor Unit Pelaksana Teknis dan proses lelang yang dituangkan dalam risalah lelang oleh pejabat lelang serta Penyetoran hasil lelang yang dibuktikan dengan bukti setor hasil lelang ke Rekening Kas Umum Negara; b) Persetujuan pemusnahan/penghapusan dari Pengelola BMN ditindaklanjuti dengan Pelaksanaan pemusnahan oleh Kepala Kantor Unit Pelaksana Teknis yang dituangkan dalam Berita Acara Pemusnahan. 7) Pengajuan penetapan keputusan penghapusan BMN oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis melalui Kepala Kantor Wilayah/ Sekretaris Unit Eselon I kepada Sekretaris Jenderal Cq. Kepala Biro Perlengkapan;
8) Pelaporan pelaksanaan penghapusan kepada Pengelola BMN yang menerbitkan persetujuan penjualan/ penghapusan oleh Sekretaris Jenderal Cq. Kepala Biro perlengkapan/ Kepala Kantor Wilayah/ Sekretaris Unit Eselon I sesuai pendelegasian kewenangan yang diberikan.
Surat Edaran Sekretaris Jenderal ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan pedoman.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2 7 o k t o b e r
2 Q14
IS JENDERAL,
Y. AMBEG PARAMARTA, SH, M.Si IP. 196503221987031 002
Tembusan: 1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Rl; 2. Menteri Keuangan Rl; 3. Menteri Hukum dan HAM Rl; 4. Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Rl; 5. Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Rl; 6. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan HAM Rl; 7. Seluruh Direktur Jenderal dan Kepala Badan di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Rl; 8. Kepala Kantor Wilayah DJKN Kementerian Keuangan di Seluruh Indonesia; 9. Seluruh Kepala Biro di lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM Rl; 10. Kepala KPKNL DJKN Kementerian Keuangan di Seluruh Indonesia.