Supervisi kegiatan Konstruksi A. Supervisi Pelaksanaan Pengawasan/supervisi dapat diartikan sebagai tindakan yang dilakukan untuk menjadikan segala kegiatan di proyek berlangsung dan berhasil sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Dengan demikian maka Supervisi pelaksanaan pekerjaan konstruksi mencakup kegiatan/tindakan mengawasi pelaksanaan pekerjaan sesuai standar konstruksi/rencana yang telah ditetapkan, kemudian mengadakan pengukuran/penilaian pelaksanaan sesuai standar pengukuran kegiatan tersebut dan membandingkan antara hasil pelaksanaan yang dicapai dengan standar/rencananya untuk mengetahui apakah ada penyimpangan (evaluasi). Standar yang dipergunakan adalah mencakup standar konstruksi itu sendiri atau spesifikasi/persyaratan teknis pekerjaan, seperti kuantitas, dimensi/ukuran, kualitas, cara pengerjaan atau rencana kerja yang telah ditetapkan sebelumnya seperti biaya atau jadwal/waktu pelaksanaan kegiatan, dan lain-lain. Sedangkan penyimpangan disini dapat merupakan hasil yang sesuai atau lebih baik (hal ini merupakan suatu prestasi) dan penyimpangan yang negatif atau tidak sesuai/dibawah standar yang telah ditetapkan (merupakan suatu masalah yang harus diselesaikan). Sasaran pengawasan pekerjaan konstruksi adalah untuk melihat apakah terjadi penyimpangan negatif dari standar teknis atau rencana yang telah ditetapkan, seperti apakah kualitas bahan yang dipergunakan kurang, apakah volume atau ukuran/dimensi pekerjaan kurang atau apakah cara pengerjaan salah, atau apakah waktu pelaksanaan pekerjaan terlambat, dll, yang bisa berakibat pada kualitas dan kuantitas bangunan yang hendak dibangun tidak terpenuhi sesuai standar teknis/rencana awalnya. Sedangkan tujuannya adalah agar dilakukan tindakan perbaikan atau penyelesaiaan (pengendalian) bilamana ditemukan adanya kesalahan atau kukurangan dari pekerjaan yang sedang dilaksanakan sehingga tujuan untuk mewujudkan bangunan/infrastruktur yang berkualitas baik (kuat) dan dapat berfungsi/dimanfaatkan lebih lama dapat tercapai dengan baik. Pengawasan secara teratur merupakan cara yang diperlukan untuk menghindari hasil yang tidak dapat diterima yang disebabkan oleh faktor-faktor seperti bentuk/ukuran konstruksi yang dibuat dilapangan tidak sesuai dengan desain/gambar kerja, ketrampilan kerja yang kurang, perubahan bahan (bermutu jelek), peralatan yang tidak sesuai atau tidak memadai, kuantitas yang kurang dan kondisi lain yang merugikan/menghambat kelancaran pekerjaan di lapangan. Pengawasan pelaksanaan pembangunan prasarana pada prinsipnya dilakukan terhadap semua aspek kegiatan, namun demikian dalam proses pengawasan ini dapat difokuskan pada 5 (lima) aspek-aspek pengawasan pelaksanaan berikut : a) (Volume pekerjaan, termasuk dimensi atau ukuran konstruksi, yang perlu disupervisi antara lain, adalah : Jenis dan volume tiap pekerjaan, termasuk dimensi atau ukuran konstruksi yang tercantum dalam daftar kuantitas dan gambar rencana, apakah sesuai dengan kondisi pada saat supervisi;
Kondisi lokasi, apakah sesuai dengan perencanaan/gambar atau ada perubahan;
Apakah secara keseluruhan bangunan dapat berfungsi/bermanfaat;
Termasuk juga adalah apakah semua rencana pengamanan dampak lingkungan sudah dilaksanakan; b) Mutu/Kualitas pekerjaan, yang perlu disupervisi antara lain, adalah : 1) Apakah sumber, kualitas, kuantitas bahan/Alat/tenaga kerja yang dipergunakan pada sestiap jenis pekerjaan sesuai rencana; 2) Apakah kualitas hasil pekerjaan sudah sesuai/baik; 3) Apakah kelengkapan bangunan sudah cukup atau kurang untuk keamanan dan atau kenyamanan pemakai; 4) Apakah metode atau cara pelaksanaan tiap jenis pekerjaan benar; 5) Apakah telah dilakukan koordinasi pelaksanaan dengan pihak/instansi/dinas terkait setempat, seperti : Sumur dalam/Bor harus koordinasi dengan dinas pertambangan atau perindustrian dan geologi setempat, Prasarana Pendidikan harus berkoordinasi dengan dinas Pendidikan setempat; Prasarana kesehatan harus berkoordinasi dengan dinas kesehatan setempat; Prasarana persampahan dengan dinas kebersihan kota/terkait. Khusus air bersih yang sumber airnya bukan dari Air PDAM/Sejenis, Air Hujan, apakah telah dilakukan pengujian kualitas Air bersih; c) Waktu pelaksanaan, yang perlu disupervisi antara lain, adalah : 1) Apakah Pelaksanaan tiap-tiap item pekerjaan tetap mengacu pada jadual yang telah direncanakan. 2) Apabila terjadi keterlambatan dan/atau percepatan waktu pelaksanaan pekerjaan maka harus diperhitungkan perubahan waktu kerja tersebut terhadap jadual kerja sehingga dapat dipastikan bahwa seluruh pekerjaan dapat diselesaikan tepat waktu sesuai jangka waktu yang ditetapkan dalam SPPD-L atau perubahannya (bila ada 3) Apabila diperkirakan seluruh pekerjaan tidak dapat diselesaikan sesuai jadual, maka konsultan memberikan justifikasi/pertimbangan teknis kepada UPL/BKM untuk : memperpanjang jangka waktu pelaksanaan kontrak atau menghentikan pekerjaan/pemutusan kontrak (bila perlu). d) Biaya, yang perlu disupervisi antara lain, adalah: 1) Apakah tidak terjadi pembelanjaan atau penggunaan dana yang berlebihan pada suatu kegiatan sehingga dapat mengakibatkan pekerjaan tidak dapat diselesaikan secara keseluruhan; 2) Apakah tidak terjadi penyelewengan dana; 3) Apakah proses transaksi selalu disertai dengan bukti-bukti tertulis; 4) Apakah dilaksanakan pembukuan Keuangan dengan baik; 5) Apakah aspek kontribusi swadaya masyarakat dipenuhi. e) Administrasi pelaksanaan, yang perlu disupervisi, adalah : 1) Apakah semua administrasi yang diperlukan dibuat lengkap, benar dan sesuai kondisi lapangan/yang sebenarnya; 2) Apakah semua administrasi diarsipkan dan dipelihara dengan baik, Tanggungjawab Supervisi ini dilakukan secara rutin selama proses pelaksanaan kegiatan konstruksi oleh pihak UPL bersama Konsultan (pihak diluar KSM/Panitia) dan tentunya juga oleh KSM/Tim Pelaksana Lapangan secara internal sebagai fungsi yang melekat pada
tugas/tanggungjawabnya. Termasuk hasil monitoring partisipatif yang dilakukan oleh warga masyarakat sebagai masukan dalam proses pengawasan. B. Pemantauan Dampak Lingkungan kondisi 50%, 100% Pengamanan dampak lingkungan adalah pelaksanaan seluruh kegiatan penanganan dampak lingkungan sebagaimana telah direncanakan sebelumnya. Untuk jenis kegiatan pengamanan yang bersifat/terkait teknis konstruksi pada dasarnya dilaksanakan bersamaan dengan pelaksanaan konstruksi (menjadi bagian dari pekerjaan konstruksi bangunan, misalnya goronggorong) sedangkan kegiatan yang bersifat non teknis seperti O dan P MCK dilakukan sejak awal tahap pelaksanaan konstruksi. Pemantauan Dampak Lingkungan disini adalah merupakan pengawasan atas hasil pelaksanaan rencana tindakan penanganan dampak/mitigasi. Apakah telah selesai dikerjakan sesuai rencana atau belum selesai. Oleh karena itu kegiatan pemantauan ini juga pada dasarnya merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam pelaksanaan Supervisi/Pengendalian Pelaksanaan Konstruksi. Pelaksanaan Kegiatan Pemantauan Dampak ini dilakukan pada tahap pelaksanaan Konstruksi/pelaksanaan pembangunan dengan menggunakan instrumen pemantauan berupa Ceklist/Daftar Uji Identifikasi Dampak Lingkungan yang telah dibuat sebelumnya, yaitu : 1) Kira-kira pada pertengahan proses konstruksi (kondisi kemajuan 50%), disaat peluang untuk memperbaiki masih ada maka dilakukan pemantauan kelapangan dimana daftar yang sama (checklist tadi) di cocokkan lagi, apakah semua tindakan yang telah direncanakan telah dilakukan sesuai rencana atau belum. Dan terakhir, 2) Di akhir konstruksi (kondisi kemajuan selesai 100%), daftar yang sama (checklist tadi) dicocokkan lagi dibandingkan dengan rencana aslinya guna memastikan bahwa semua tindakan pengamanan yang telah direncanakan telah dilaksanakan. Keseluruhan kegiatan pemantauan diatas dilakukan baik oleh Pelaksana sendiri maupun oleh Tim Konsultan dan UPL dilapangan. C. Melakukan Rapat Evaluasi Kemajuan Rapat evaluasi ini pada prinsipnya merupakan bagian dari proses pengawasan/pengendalian pelaksanaan kegiatan, hanya umumnya dilakukan untuk periode waktu tertentu, meskipun juga dapat dilakukan sewaktu-waktu (mendesak). Rapat Evaluasi Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dapat dilakukan sendiri (internal) KSM/Panitia atau dilaksanakan bagi semua KSM/Panitia oleh UPL sebagai upaya koordinasi dan evaluasi untuk mengevaluasi sejauhmana kemajuan pelaksanaan kegiatan telah dicapai, termasuk penyelesaiaan masalah yang muncul. Rapat Evaluasi ini sangat penting dilakukan karena selain untuk membagi/memberikan informasi hasil-hasil kegiatan yang telah dicapai juga untuk melaksanakan evaluasi (menilai laporan atau hasil temuan dalam pengawasan) dan merumuskan tindakan-tindakan yang perlu diambil apabila hasil pengawasan menunjukan adanya penyimpangan yang berarti dari rencana semula atau terdapat permasalahan-permasalahan yang mengganggu kelancaran kegiatan. Sehingga dengan adanya rapat-rapat rutin ini maka diharapkan semua permasalahan yang terjadi dapat diselesaikan secara bersama-sama, terjadi koordinasi kerja yang baik antar semua unsur pelaksana yang pada gilirannya akan membawa kelancaran pelaksanaan kegiatan dilapangan sesuai dengan yang diharapkan/direncanakan.
Sasaran evaluasi ini adalah untuk mendeteksi apakah hasil kerja sesuai dengan rencana yang telah dibuat, dan untuk menggali masalah-masalah yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan kerja dan mencari jalan keluar untuk mengatasinya. Sebagai ukuran keluaran kegiatan dapat dilihat dari adanya catatan/notulen hasil rapat dan daftar peserta yang hadir. Beberapa hal penting yang perlu menjadi agenda evaluasi berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan dilapangan, antara lain : 1) Apakah Volume pekerjaan (kemajuan progres pelaksanaan) yang telah dicapai sesuai dengan yang direncanakan? 2)
Apakah Kualitas hasil pekerjaan sesuai dengan yang dipersyaratkan/direncanakan;
3)
Apakah Waktu pelaksanaan masih sesuai dengan rencana;
4)
Apakah Realisasi Volume Pengadaan Bahan/Alat/Tenaga Kerja sampai saat ini sesuai atau apakah masih cukup/memungkinkan untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan sesuai dengan yang direncanakan? Coba bandingkan total Volume dari hasil pengadaan Tenaga/Bahan/Alat sampai saat ini dengan Volume yang masih harus dibeli/dibayar lagi sampai proyek selesai;
5)
Apakah Realisasi Biaya Pengadaan Bahan/Alat/Tenaga Kerja sampai saat ini sesuai dan cukup/masih memungkinkan untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan sesuai dengan yang direncanakan? Coba Bandingkan total biaya dari hasil pembayaran Upah/Bahan/Alat sampai saat ini dengan Biaya yang masih harus dikeluarkan/dibayar lagi sampai proyek selesai (termasuk total dana yang Belum dicairkan).
6)
Apakah Realisasi Swadaya Masyarakat sesuai rencana swadaya?
7)
Apakah Administrasi/laporan-laporan sudah dibuat dan diarsipkan?
8)
Apakah masalah-masalah yang timbul dilapangan, termasuk dampak lingkungan/sosial sudah diselesaikan?, dll.
Hasil pembahasan setiap agenda/permasalahan hendaknya dapat memberikan/menyepakati apa bentuk penyelesaian, siapa yang bertanggung jawab untuk pelaksanaannya, bagaimana cara pelaksanaannya dilapangan dan kapan akan dilakukan tindakan tersebut. Hasil-hasil kesepakatan/pembahasan tersebut dicatat pada Notulen/Catatan Hasil Rapat Mingguan dan diarsipkan dengan baik. D. Pemeriksaan/Sertifikasi Pekerjaan Sertifikasi atau pemeriksaan/penilaian kelayakan hasil kegiatan yang dimaksudkan disini adalah pemeriksaan akhir hasil pekerjaan dilapangan. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai suatu upaya yang diperlukan untuk memenuhi terwujudnya pembangunan sarana dan prasarana yang berkualitas memenuhi seluruh persyaratan yang ditetapkan dalam Kontrak. baik maka pada tahap pelaksanaan pembangunan fisik perlu dilakukan sertifikasi. Selain itu, pemeriksaan ini juga dilakukan sebagai bagian dari proses serah terima hasil pekerjaan dari BKM kepada PPK. Sasaran/keluaran yang diharapkan dari sertifikasi adalah agar kualitas hasil pelaksanaan pembangunan infrastruktur dapat tercapai sesuai dengan ketentuan/standar yang di persyaratkan/direncanakan sehingga dapat diterima oleh pihak pemberi pekerjaan (PPK).
Ukuran pencapaian keluaran: 1) Terbentuknya Tim Sertifikasi Pekerjaan yang melibatkan unsur PPK, BKM, Tim Teknis Pemda dan Konsultan (Askot Infra/Fasilitator Teknik) 2)
Kemajuan kegiatan sertifikasi telah mencapai 100% (selesai);
3)
Diketahuinya rekomendasi atas kelayakan (kualitas dan manfaat) dari kegiatan infrastruktur yang telah dibangun sesuai hasil pemeriksaan lapangan; Dibuat/adanya Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan (BAP2) sesuai Rekomendasi hasil pemeriksaan dilapangan;
4)
Sertifikasi infrastruktur, antara lain mencakup aspek : a) Capaian Kualitas Proses dan Pemanfaatan, dengan indikatornya, antara lain: 1) Kelengkapan komponen/bagian-bagian infrastruktur yang dibangun dapat memberikan keamanan/keselamatan bagi pemanfaat? 2) Infrastruktur yang dibangun aman dan mudah diakses oleh pemanfaat? 3) Infrastruktur yang dibangun dapat menjamin kesehatan bagi pemanfaat? 4) Upaya penanganan dampak (lingkungan dan sosial) telah dilaksanakan dengan baik/terpenuhi (tidak menimbulkan dampak signifikan atas lingkungan/sosial)? 5) Infrastruktur yang dibangun dapat berfungsi/dimanfaatkan oleh warga? b)
c)
Capaian kesesuaian volume dan kualitas pekerjaan, dengan indikatornya berupa kesesuaian realisasi volume dan kualitas setiap jenis pekerjaan dengan volume yang direncanakan dan spesifikasi teknisnya. Bila ditemukan ada cacat atau kekurangan maka harus dicatat untuk diberikan solusinya. Capaian pemanfaatan dana, dengan indikatornya berupa kesesuaian realisasi pemanfaatan swadaya masyarakat dan dana APBN dengan rencana pembiayaan yang telah ditetapkan. Apakah telah sesuai rencana atau tidak. Proses sertifikasi dilakukan langsung di lapangan oleh Tim Sertifikasi, dimana Tim Sertifikasi ini dibentuk terlebih dahulu oleh pihak PPK bersama BKM/UPL. Yang melakukan supervisi semua pihak, BKM, KSM dan lapisan masyarakat, semua pihak memiliki kewajiban yang sama dalam mengendalikan pelaksanaan kegiatan infrastruktur.
