LAPORAN SUPERVISI CB LAPORAN SUPERVISI CB A. Tujuan dan Sasaran

LAPORAN SUPERVISI CB

2012


A. Tujuan dan Sasaran Supervisi CB yang dilaksanakan oleh subteam CB KMP PNPM Mandiri Perkotaan, adalah bagian tugas dari Tenaga Ahli KMP sebagaimana ditetapkan di dalam TOR, terutama dalam rangka menjamin kualitas pelaksanaan kegiatan pengembangan kapasitas di lapangan yang dilakukan melalui kunjungan lapangan. Selain dari data SIM maka penting untuk melihat langsung hasil-hasil pelaksanaan CB pada periode yang telah lalu dari lapangan untuk memperoleh informasi yang objektif, aktual dan faktual yang sangat berguna bagi kegiatan pengembangan kapasitas ke depan. Dikatakan supervisi karena memang tujuan utamanya bukan untuk monitoring, mencari kesalahan tetapi untuk menggali informasi dan sekaligus untuk memberikan penguatan pada saat proses supervisi dilakukan. Secara umum tujuan utama dari kegiatan supervisi CB ini adalah sebagai berikut: 1.

Untuk memperoleh informasi langsung persoalan-persoalan riil (kesenjangan antara apa yang seharusnya dan apa yang terjadi) pengembangan kapasitas di tingkat lapangan 2. Untuk memperoleh masukan kebutuhan pengembangan kapasitas bagi masyarakat dan khususnya pendamping. Sedangkan sasaran yang ingin dicapai dari supervisi ini adalah sebagai berikut: 1.

Menggali informasi tentang pola kelembagaan masyarakat yang berkembang di lapangan 2. Menggali informasi tentang pola pengembangan kegiatan sosial di masyarakat 3. Melakukan review kepada pelaku dan non pelaku PNPM Mandiri Perkotaan terutama terkait dengan pemahaman mereka terhadap program, berdasarkan data dan informasi tersebut maka diharapkan diperoleh masukan untuk kebutuhan pengembangan kapasitas ke depan Selain daripada sasaran tersebut, supervisi kali ini juga untuk memperoleh metodologi terbaik untuk menggali informasi langsung ke masyarakat kaitannya dengan pengembangan kapasitas. B. Output yang Diharapkan Hasil yang diharapkan dari supervisi ini antara lain: 1. Diperolehnya data dan informasi tentang kinerja lembaga dan pola kelembagaan masyarakat yang terbaik di masyarakat 2. Diperolehnya data dan informasi tentang pola-pola pengembangan kegiatan sosial terbaik di tingkat masyarakat 3. Diperolehnya data dan informasi tentang persoalan pengembangan kapasitas dari aspek sosialisasi dan pelatihan yang berguna untuk pengembangan strategi pelatihan dan sosialisasi ke depan

1|Page

2012

LAPORAN SUPERVISI CB C. Pemilihan Lokasi Pemilihan lokasi didasarkan atas pertimbangan sebagai berikut :

1. Berdasarkan kewilayahan, yaitu : a) Mewakili wilayah barat : Jawa Timur (Surabaya). b) Mewakili wilayah tengah : Sulawesi Selatan (Makasar) dan Nusa Tenggara Barat. c) Mewakili wilayah timur : Maluku Utara. 2. Penentuan wilayah kelurahan dilakukan berdasarkan indikator perkembangan kinerja lembaga BKM (awal 1 kelurahan, berdaya 1 kelurahan, mandiri 1 kelurahan dan menuju madani 1 kelurahan). D. Metode Pemilihan Sample Sample dipilih berdasarkan purfosive sampling. Yakni, memilih responden berdasarkan tujuan tertentu dan sample tidak harus berdistribusi normal. Langkah ini dilakukan untuk mendapatkan responden yang sesuai dengan tujuan supervisi. E. Metode dan Langkah Pelaksanaan Metode yang dipilih secara umum adalah supervisi, selain memiliki arahan untuk menggali informasi akan tetapi juga untuk memberikan pengembangan kapasitas langsung kepada masyarakat dan pelaku. Secara umum metode supervisi ini dapat digambarkan melalui beberapa teknik sebagai berikut : 1.

FGD; dilakukan kepada pelaku langsung (BKM, UP-UP, Sekretariat, Dewan Pengawas, Relawan) FGD dimaksudkan untuk menggali pemahaman program dan informasi implementasi di lapangan dari peserta, dengan pertanyaan-pertanyaan kunci.

tentang

2. Pengamatan langsung; dilakukan di sekretariat BKM dan KSM Pengamatan langsung dilakukan dengan maksud untuk memperoleh gambaran secara langsung mengenai kinerja kelembagaan, kegiatan sosial dan kegiatan sosialisasi. 3. Verifikasi dokumen; dilakukan di sekretariat BKM Kegiatan tersebut dimaksud untuk melakukan verifikasi terhadap dokumen dokumen BKM yang berkaitan dengan kelembagaan, kegiatan sosial, sosialisasi dan pelatihan. 4. Wawancara terstruktur; dilakukan kepada masyarakat umum non pelaku diwilayah a, Kumuh sesuai dengan Pemetaan Swadaya, b. Kelompok perempuan dan rentan, c. Masyarakat diluar PS-2. Wawancara terstruktur dilakukan dengan maksud untuk menggali informasi mengenai pemahaman atau pengetahuan masyarakat terhadap program kepada 6 orang setiap kelurahan. 5. Penyebaran Quesioner dilakukan oleh Tim Korkot disebarkan kepada masyarakat umum non pelaku diwilayah a, Kumuh sesuai dengan Pemetaan Swadaya, b. Kelompok perempuan dan rentan, c. Masyarakat diluar PS-2. Penyebaran qusioner minimal 10 setiap Kelurahan.

2|Page

2012

LAPORAN SUPERVISI CB Berikut adalah langkah-langkah pelaksanaan kegiatan proses supervisi CB:

WAKTU

KEGIATAN

METODE

Pertemuan awal dengan KMW & Korkot

H-1

H-2 (kel ke-n)

H-3 (kel ke-n)

INSTRUMEN

Panduan Supervisi

Seluruh TA (terutama TA Sos & Pelatihan) & Korkot

Penggalian Informasi kepada Pelaku di masy.

FGD

Panduan FGD

BKM Sekretariat Pengawas UPK UPK UPL UPL Perwakilan KSM


Pengamatan

Panduan Pengamatan

BKM KSM

Penggalian Informasi kepada Non Pelaku

Wawancara terstruktur

Panduan wawancara

Miskin (PS2) Perempuan dan rentan Non miskin

Penguatan di tingkat masy

Coaching clinic









BKM Sekretariat Pengawas UPK UPK UPL UPL Perwakilan KSM

Wrap up dengan Korkot dan KMW

OUTPUT

Penyepakatan instrumen Penyepakatan lokasi Jadwal Supervisi

Data dan informasi tentang realitas persoalan pengembangan kapasitas

Hasil Pengamatan Data dan informasi tentang realitas persoalan pengembangan kapasitas

Meningkatnya pemahaman pserta terhadap isu-isu yang muncul Rekomendasi perbaikan

IDEM

IDEM

IDEM

IDEM

IDEM

IDEM

Penyusunan laporan ringkas supervisi H-4

PESERTA

Tim Supervisi KMW Laporan ringkas Berita Acara tindak lanjut

Seluruh TA (terutama TA Sos & Pelatihan) dan korkot

Laporan ringkas Supervisi

Penyepakatan laporan ringkas Penyepakatan Rencana tindak lanjut

3|Page

2012

LAPORAN SUPERVISI CB F. Hasil Supervisi CB

Supervisi CB periode pertama ini, sebagaimana rencananya dilaksanakan tersebar di 3 (tiga) provinsi mencakup 4 kota/kabupaten dan 13 desa/kelurahan pada kurun waktu tanggal 26 30 Juni 2012, dilaksanakan oleh 3 personil subteam CB KMP PNPM Mandiri Perkotaan. Berikut adalah tabel lokasi yang dikunjungi dalam supervisi CB kali ini : No

Pelaksana

Provinsi

Kota/Kab

Ternate

1.

Dikdik Herdiana

Maluku Utara

Tidore Kepulauan

2.

3.

Boyke Nugraha

Agus Sudirman

Sulsel

Jatim

Jumlah

Kel/Kecamatan

Tingkat Perkembangan LKM

Tanggal Kunjungan

Kel Ubo-ubo Kec. Ternate Selatan

Berdaya

27/06/2012

Kel. Kastela Kec. Ternate

Berdaya

27/06/2012

Kel. Dorari isa Kec. Pulau ternate

Mandiri

29/06/2012

Kel. Sirongo Folahara Kec Tidore Utara

Mandiri

28/06/2012

Kel. Gubukusuma Kec Tidore Utara

Berdaya

28/06/2012

Kel. Malimongan tua Kec. Wajo

Mandiri

26/06/2012

Kel Parang Kec. Mamajang

Berdaya

27/06/2012

Kel. Barana Kec. Makasar

Awal

27/06/2012

Kel. Kalukuang Kec. Tallo

Menuju Madani

28/06/2012

Kel. Nginden Jangkungan

Menuju Madani

27/06/2012

Kel. Petemon Kec. Sawahan

Berdaya

28/06/2012

Kel. Jambangan Kec. Jambangan

Berdaya

28/06/2012

Kel. Margorejo Kec. Wonocolo

Mandiri

29/06/2012

Makasar

Surabaya

4

13

Awal

: 1

Berdaya

: 6

Mandiri

: 4

Menuju Madani : 2

4|Page

2012


Pada umumnya proses pelaksanaan kegiatan telah sesuai dengan disain supervisi kali ini mulai dari penyiapan persiapan, proses supervisi, sampai dengan penyusunan laporannya. Seluruh proses berjalan dengan lancar tanpa kendala yang cukup berarti, kalaupun ada kendala hanya soal kelemahan metodologi dan instrumen surveynya sendiri, akan tetapi tidak mengurangi hasil yang diperoleh selama supervisi tersebut. Hal ini akan menjadi masukan tersendiri bagi penyempurnaan metodologi supervisi CB ke depan. Sebagaimana dijelaskan diawal, proses supervisi ini secara umum terbagi ke dalam dua kegiatan besar, yaitu penggalian informasi kepada pelaku dengan metode FGD dan bagian yang kedua adalah wawancara tertutup kepada masyarakat non pelaku. Untuk kegiatan wawancara dengan kuesioner selain dilakukan oleh tim KMP juga dbantu oleh tim korkot dimana rata-rata 40% dilaksanakan sendiri oleh tim KMP sedangkan 60% sisanya dilaksanakan oleh tim korkot dan faskel, supervisi berhasil menjaring informasi dari 107 responden dengan sebaran sebagai berikut: No

Provinsi

Ternate 1.

Maluku Utara Tidore Kepulauan

2.

3.

Sulsel

Jatim

Jml Respon den

%

Kel Ubo-ubo Kec. Ternate Selatan

5

4.7

Kel. Kastela Kec. Ternate

6

5.6

Kel. Dorari isa Kec. Pulau ternate

15

14.0

Kel. Sirongo Folahara Kec Tidore Utara

10

9.3

Kel. Gubukusuma Kec Tidore Utara

10

9.3

Kel. Malimongan tua Kec. Wajo

11

10.3

Kel Parang Kec. Mamajang

10

9.3

Kel. Barana Kec. Makasar

10

9.3

Kel. Kalukuang Kec. Tallo

11

10.3

Kel. Nginden Jangkungan

6

5.6

Kel. Petemon Kec. Sawahan

5

4.7

Kel. Jambangan Kec. Jambangan

6

5.6

Kel. Margorejo Kec. Wonocolo

2

1.9

107

100

Kota/Kab

Kel/Kecamatan

Makasar

Surabaya

Jumlah

Dari 107 responden tersebut, komposisi responden laki-laki dan perempuan cukup berimbang 43 orang (40%) laki-laki dan jumlah yang sama perempuan, sedangkan 21 orang (19,6%) tidak mencantumkan jenis kelaminnya (hal ini perlu dikoreksi untuk perbaikan metode ke depan)

5|Page

2012


No

Jenis Kelamin

Jumlah

%

1

Tidak dicantumkan

21

19.6

2

Laki-laki

43

40.2

3

Perempuan

43

40.2

Total

107

100.0

Sedangkan yang terkait dengan kedudukan/posisi responden, gambarannya adalah sebagai berikut: No

Kedudukan

Jumlah

%

1

Tidak mencantumkan

65

60.7

2

Relawan

15

14.0

3

KSM

16

15.0

4

Stakeholder lain

9

8.4

5

Relawan dan Stakeholder lain

2

1.9

107

100.0

Total

Dari tabel tersebut dapat dideskripsikan, bahwa sebagian besar responden tidak mencantumkan kedudukan dan posisinya 65 orang (60,7%), sangat disayangkan memang tidak dapat menggambarkan apakah hasil kuesioner tersebut dapat mewakili pandangan masyarakat umum atau bukan, atau justru sebenarnya adalah pelaku yang notabene pernah mendapatkan pelatihan atau dengan kata lain cukup memahami program ini. Sehingga hal ini menjadi salah satu rekomendasi perbaikan metode dan instrumen survey ke depan. G. Analisa hasil supervisi G.1 Aspek Sosialisasi 1. Pemahaman Masyarakat tentang PNPM Mandiri Perkotaan Ada dugaan bahwa PNPM Mandiri Perkotaan tidak dikenal oleh masyarakat secara luas, akan tetapi hasil kuesioner di 107 responden menyebutkan 93 orang (86,9 %) mengetahui adanya PNPM Mandiri Perkotaan di wilayahnya, walaupun dengan interpretasi yang berbeda-beda.

6|Page

2012


No.

Kategori

Jumlah

%

1

0.9

1

Tidak menjawab

2

Tahu

93

86.9

3

Tidak tahu

13

12.1

107

100.0

Total

PNPM Mandiri Perkotaan selalu disosialisasikan sebagai program yang mengusung nilai-nilai kemanusiaan dan kemasyarakatan dalam penanggulangan kemiskinan dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat. Pemahaman seperti ini setidaknya juga telah dipahami oleh para pelaku PNPM Mandiri Perkotaan yang melalui FGD pada umumnya menyatakan bahwa PNPM Mandiri Perkotaan adalah program pemerintah untuk Peningkatan kesejahteraan melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat. program yang unik dan berani, yaitu menyelesaikan persoalan kemiskinan dengan melibatkan orang miskin sendiri Bp Iwan Koordinator LKM Kel Gubukusam Tidore PNPM Mandiri memuaskan banyak pihak, dahulu tidak pernah merasakan pembangunan, sekarang bisa, Jarang ada program pemerintah yang masuk selain PNPM mandiri, musrenbang terlalu lama Bp Dahlan, anggota LKM Kel Kastela Ternate Bantuan dari Pemerintah Kota/Kab sangat jarang, selama saya menjabat adanya PNPM membuat banyak perubahan Muhammad Jamilu Lurah Gubukusuma Tidore Akan tetapi ternyata hal ini berbeda dengan pandangan masyarakat secara umum. Dari 107 responden yang menyatakan pernyataan yang cukup jelas (hanya memilih satu jawaban untuk satu pertanyaan 89 orang (83,2%) dapat dianalisis. Dari data tersebut dapat dilihat bahwa menurut 32 (30%) responden PNPM Mandiri Perkotaan identik dengan pinjaman bergulir dan pembangunan infra, sementara hanya 16 orang yang berpendapat program ini dilaksanakan dalam rangka membangun kepedulian dan pemberdayaan manusia. No.

Jawaban

Jumlah

%

1

Tidak mencantumkan jawaban

12

11,2

2

Pembagian bantuan dana

7

6,5

3

Pinjaman bergulir dan pembangunan infrastruktur

32

29,9

4

Membangun kepedulian masyarakat

16

15,0 7|Page

2012


5

Penyusunan rencana masyarakat utk nangkis

17

15,9

6

Pemberdayaan manusia

5

4,7

89

83,2

Total

2. Media dan Sumber Informasi Warga Tentang PNPM Mandiri Perkotaan Penting untuk mengetahui sumber dan media informasi apa yang membuat masyarakat mengetahui dan memahami tentang PNPM Mandiri Perkotaan, hal ini untuk melihat media mana yang dianggap paling efektif untuk sarana sosialisasi maupun pengembangan kapasitas secara umum. Para pelaku PNPM Mandiri Perkotaan pada umumnya mengetahui tentang PNPM Mandiri Perkotaan dari media yang cukup lengkap (bauran media) yaitu melalui pertemuanpertemuan yang diadakan oleh fasilitator, lokakarya, buku-buku, poster, pedoman, papan informasi dan lain lain. Hal ini memungkinkan pelaku mendapat informasi yang jauh lebih lengkap dan tingkat kedalaman informasi yang cukup. Saya mendapat informasi pertama kali dari pertemuanpertemuan PNPM Mandiri Perkotaan yang diselenggarakan Kelurahan dan faslitator juga dari penempelan informasi papan pengumuman Sekretariat LKM Kel. Kalukuang Makasar Berdasarkan kuesioner dari 107 responden, responden yang menjawab hanya satu pertanyaan yang dapat dianalisa berjumlah 83 orang atau sekitar 77,5%. Dari tabel berikut dapat dilihat bahwa pada umumnya masyarakat memperoleh informasi tentang PNPM Mandiri Perkotaan melalui media pertemuan warga 29 orang (27,1%), yang lain melalui penjelasan konsultan 15,9%, melalui penjelasan relawan 16,8%, tidak menjawab 12,1% sedangkan sisanya hanya 6 orang yang menyatakan memperoleh informasi dari media cetak. Fakta tersebut dapat dipahami sebagai cerminan dari masyarakat tidak memperoleh bauran media sosialisasi yang cukup beragam, sehingga wajar jika kemudian pemahaman tentang PNPM Mandiri Perkotaan tidak selengkap pelaku. Di sisi lain dengan relatif sedikitnya warga yang menyatakan memahami PNPM Mandiri Perkotaan melalui media cetak, justru menjadi pertanyaan mengingat cukup banyak media cetak yang disebar PNPM Mandiri Perkotan dan bahkan sangat merepotkan seluruh pelaku dalam proses distribusinya. Pertanyaan ini harus dikaji lebih jauh apakah media cetak tersebut tidak tersebar atau disebarkan akan tetapi tidak cukup memberikan informasi yangdibutuhkan oleh masyarakat. No.

Jawaban

Jumlah

%

1

Tidak menjawab

13

12.1

2

Pertemuan warga

29

27.1

3

Media cetak

6

5.6 8|Page

2012


5

Penjelasan konsultan

17

15.9

6

Penjelasan relawan

18

16.8

83

77,5

Total

3. Bentuk Partisipasi Masyarakat dalam PNPM Mandiri Perkotaan Partisipasi adalah hal yang paling penting dalam program yang menggunakan pendekatan pemberdayaan dalam pelaksanaan kegiatannya. Partisipasi warga bisa diukur dengan sejauhmana masyarakat berkontribusi dalam kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan, dan bentuk-bentuk partisipasi seperti apa yang membuat masyarakat terlibat dalam PNPM Mandiri Perkotaan. Untuk para pelaku, dari hasil FGD pada umumnya pelaku berpartisipasi dengan hadir dan turut terlibat dalam pertemuan-pertemuan BKM baik hanya sekedar sosialisasi atau juga pengambilan-pengambilan keputusan penting dalam kegiatan perencanaan partisipatif misalnya atau pembentukan LKM, mendampingi proposal, mengawasi pelaksanaan kegiatan dan juga LPJ KSM. Biasanya terlibat dalam kegiatan rembuk, memeriksa proposal, mengawasi pelaksanaan kegiatan, menagih LPJ.. Anggota LKM Kel, Jambangan Surabaya Dalam aspek ini data dari wawancara kuesioner dari 107 responden, jumlah data yang dapat dianalisis sebanyak 95 orang atau 88,8% dari total. Berdasarkan data berikut, Keterlibatan masyarakat (bentuk partisipasi) pada umumnya adalah menjadi anggota KSM 25 orang (23,4%), terlibat dalam pelaksanaan kegiatan saja 15 orang (14%), menjadi relawan 19,6% dan sisanya adalah terlibat dalam pertemuan dan tidak menjawab. Fakta tersebut dapat diartikan bahwa memang pada umumnya partisipasi masyarakat tertinggi adalah di tingkat KSM, sebagai ujung tombak persemaian kapitasl sosial di komunitas terkecil, boleh jadi pengambilan-pengambilan keputusan masyarakat tentang persoalan mereka sendiri juga diperoleh melalui KSM ini. Sedangkan pengambilan keputusan strategis tentang perencanaan pembangunan/penanggulangan kemiskinan secara menyeluruh di tingkat kelurahan, masyarakat cenderung mewakilkan kepada pihakpihak yang mereka anggap paling dipercaya untuk menyampaikan aspirasi mereka. Disisi yang lain banyak pertemuan diantara Pelaku dengan KSM namun yang dibahas hanya Proposal, pelaksanaan dan LPJ (tujuan antara), kurang mengkaitkan kegiatan dengan tujuan akhir program secara keseluruhan. No.

Jawaban

Jumlah

%

1

Tidak menjawab

16

15.0

2

Terlibat dalam pertemuan

12

11.2

3

Menjadi relawan

21

19.6

9|Page

2012


4

Menjadi anggota KSM

25

23.4

5

Memberikan gagasan & pikiran

6

5.6

6

Terlibat saat pelaksanaan kegiatan saja

15

14.0

95

88,8

Total

4. Motivasi Keterlibatan Masyarakat dalam PNPM Mandiri Perkotaan Pertanyaan tentang motivasi ini penting disampaikan, mengingat banyak motif-motif orang terlibat dalam kegiatan atau program-program pembangunan yang diselenggarakan pemerintah semua melulu tentang bantuannya, masih sangat sedikit orang yang menyatakan motif utamanya adalah kontribusinya pada pembangunan masyarakat. Apakah pertanyaan tersebut berlaku juga di dalam PNPM Mandiri Perkotaan? Dalam proses FGD bersama pelaku, mereka umumnya menyatakan motivasi terbesar mereka setidaknya yang terucapkan adalah kesempatan untuk berbuat sesuatu untuk masyarakatnya sendiri, tidak ada motif misalnya untuk memperkaya diri, karena mereka tahu dari sejak awal bahwa di dalam kepengurusan LKM tidak ada honornya. Para peserta FGD juga pada umumnya menyatakan bahwa orang-orang yang pada awalnya memiliki motif untuk mencari keuntungan, lambat laun mengundurkan diri atau tidak terlibat lagi dalam kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan berikutnya, bahasa mereka adalah "seleksi alam". PNPM Mandiri Perkotaan tempatnya untuk mengabdi bukan mencari keuntungan, jika mencari keuntungan sebaiknya di tempat lain, dan dengan otomatis mereka dikenal masyarakat justru mereka mendapat manfaat dari tempat lain tersebut. Pada awalnya orang yang masuk LKM motivasinya berbeda, mereka fikir disini akan memperoleh bnyak keuntungan, nyatanya stlah tau tidak ada apa-apanya mereka hilang dengan sendirinya, terseleksi secara alamiah Disini bukan tempatnya mencari keuntungan, kalau mau cari keuntungan di tempat lain saja Dahlan, anggota LKM Kel Kastela Ternate Bagaimana halnya dengan masyarakat? melalui wawancara, diperoleh data 93 orang (87%) yang menjawab hanya satu pertanyaan dan dapat dianalisis. No.

Jawaban

Jumlah

%

1

Tidak menjawab

21

19.6

2

Mendapatkan bantuan dari program

25

23.4

3

Mengisi waktu luang

9

8.4

4

Panggilan hati membantu warga miskin

31

29.0

5

Bisa dikenal warga kelurahan

2

1.9

10 | P a g e

2012


6

Pekerjaan utk mendapatkan penghasilan Total

5

4.7

93

87

Dari data tersebut dapat diinformasikan bahwa pada umumnya motivasi masyarakat terlibat dalam PNPM Mandiri Perkotaan adalah panggilan hati untuk membantu masyarakat miskin 31 orang (29%), yang kedua adalah untuk mendapatkan bantuan dari program 25 orang (23,4%), sidanya tidak menjawab, mengisi waktu luang, bisa dikenal warga kelurahan, dan untuk menambah penghasilan. Pernyataan ini menarik untuk dikaji, mengingat sekalipun masyarakat memahami bahwa PNPM Mandiri Perkotaan adalah program atau kegiatan dana bergulir dan pembangunan infrastruktur, akan tetapi motivasi terbesar mereka bukan untuk meningkatkan pendapatn tapi turut serta berkontribusi dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Hal ini sejalan dengan motivasi para pelakunya sendiri, artinya pesan yang disampaikan pelaku juga sampai kepada masyarakat. 5. Pemahaman Pelaku Tentang Kegiatan Tridaya Menarik juga untuk melihat lebih jauh tentang persepsi masyarakat tentang kegiatan tridaya, mengingat pelaksanaan kegiatan inilah yang paling dipahami masyarakat tentang PNPM Mandiri perkotaan. Melalui FGD pada umumnya pelaku memahami kegiatan tridaya adalah sarana untuk memberdayakan masyarakat, membangun gotong royong, meningkatkan kepedulian antar sesama, dll . Akan tetapi masyarakat lebih memahami bahwa pelaksanaan kegiatan tridaya adalah tujuan akhir dari PNPM Mandiri Perkotaan, bukan pembangunan manusia sebagaimana di sampaikan dalam poin 1 tentang pemahaman masyarakat terhadap PNPM Mandiri Perkotaan. Kegiatan lingkungan yang diketahui: Pembangunan jalan setapak, drainase,air bersih,MCK, jembatan Kegiatan ekonomi: kegiatan simpan pinjam, sudah ada 10 KSM sekarang 11 KSM Sosial: Pengadaan alat pesta, pengadaan nutrisi Dahlan, anggota LKM Kel Kastela Ternate Kegiatan tridaya juga dipahami kegiatan yang itu-itu saja, masih sangat sedikit variasi kegiatan yang sesuai dengan karaktersitik lokal dan misalnya untuk menunjang pertumbuhan ekonomi secara signifikan. 6. Pemahaman Pelaku Tentang Siklus PNPM Mandiri Perkotaan Pemahaman Pelaku terhadap siklus PNPM Mandiri Perkotaan sangatlah penting, mengingat sikluslah alat belajar masyarakat yang dilakukan terus menerus untuk upaya penanggulangan kemiskinan yang berkelanjutan. Pemahaman pelaku yang sempit terhadap siklus akan dapat berakibat tidak terjadinya proses belajar masyarakat, dan upaya pembangunan dan penanggulangan kemiskinan hanya akan berhenti begit program selesai. Dari hasil FGD secara umum pemahaman pelaku terhdap siklus Masyarakat atau siklus tahunan masyarakat masih minim, kecuali memahaminya sebagai tahapan kegiatan 11 | P a g e

2012


pemanfaatan BLM, yaitu tahapan kegiatan pencairan BLM mulai dari penyusunan proposal,pelaksanaan kegiatan dan pelaporannya. Memahami sebagian Review PS, Kelembagaan, review keuangan dan RWT. Pernah melakukan pendataan, penyusunan program, pemilihan BKM. Pelaksanaan pembangunan fisik, sosial ekonomi mulai penyusunan proposal, pengajuan, pencairan dana, pelaksanaan kegiatan dan LPJ Mujianto Anggota LKM Petemon Surabaya Pada umumnya kesulitan menyebutkan tahapan yang ada dalam siklus PNPM Mandiri Perkotaan apalagi bicara soal Siklus tahunan 1, 2, 3 dan 4, untuk mana perlu disosialisasikan lagi lebih instens kepada masyarakat. 7. Pertemuan Khusus Perempuan dalam PNPM Mandiri Perkotaan Pertemuan khusus perempuan dalam PNPM Mandiri perkotaan sangat dianjurkan agar program-program pembangunan yang terkait erat dengan hak-hak dan juga perlindungan terhadap perempuan dapat terakomodir dan tidak ada "bias laki-laki". Dari hasil FGD diketahui bahwa pada umumnya tidak ada secara eksplisit pertemuan khusus perempuan, kecuali sosialisasi kegiatan di pengajian ibu-ibu dan arisan, pada umumnya keterlibatan perempuan hanya di pemanfaat kegiatan untuk dana bergulir seperti KSM kerajinan, KSM budidaya jamur yang dilatih instansi terkait Kalau pertemuan khusus untuk perempuan dalam penyusunan PJM Pronangkis tidak ada Yanto Koordinator LKM Margorejo Surabaya Anggota KSM saya perempuan semua, terlibat dari sejak awal Sutini, anggota KSM sosial juga KSM Jamur.

8. Pemahaman Masyarakat tentang PLPBK Mengingat hanya satu lokasi Supervisi CB yang mendapatkan PLPBK di Kelurahan Kalukuang Kota Makasar, maka pada umumnya masyarakat belum mengetahui apa itu PLPBK. Dari 107 Responden 44 orang (41,1%) tidak menjawab pertanyaan tersebut, sebagian besar masyarakat 35 responden (32,7%) menyatakan tidak tahu menahu tentang program PLPBK. Yang mengetahui program PLPBK 28 orang (26,2%) dari seluruh responden. No.

Jawaban

Jumlah

%

1

Tidak menjawab

44

41.1

2

Ya

28

26.2

3

Tidak

35

32.7

107

100.0

Total

12 | P a g e

2012


Bagaiamana pemahaman masyarakat secara umum tentang PLPBK? berikut adalah gambarannya: No.

Jawaban

Jumlah

%

1

Tidak menjawab

68

63.6

2

Pembangunan infra

17

15.9

3

Peningkatan kualitas lingkungan

1

0.9

4

Perencanaan kawasan masyarakat

2

1.9

5

Penataan permukiman oleh masyarakat

17

15.9

6

Pembangunan kawasan prioritas

1

0.9

7

Perbaikan kualitas lingkungan tempat tinggal dan penataan lingkungan permukiman oleh masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan warga (B & D)

1

0.9

107

100.0

Total

Dari tabel tersebut diketahui bahwa 68 orang (63,6%) menyatakan tidak menjawab, karena memang seperti dijelaskan di awal hanya satu lokasi PLPBK dalam supervisi CB kali ini, dan yang mengetahui program PLPBK, menjawab bahwa PLPBK identik dengam Program Pembangunan Infrastruktur (17 orang/15,9%) dan Penataan Permukiman oleh masyarakat 17 responden (15,9%), Sangat sedikit responden yang menyatakan bahwa program ini adalah program perencanaan kawasan masyarakat dan peningkatan kualitas lingkungan yang notabene merupakan pesan penting dalam PLPBK. Dari keseluruhan penggalian informasi melalui FGD tentang sosialisasi, jika disandingkan maka persepsi pelaku dengan persepsi masyarakat tentang PNPM Mandiri Perkotaan secara keseluruhan adalah sebagai berikut : Isu

FGD (Pelaku)

PNPM Identik dengan?

Peningkatan kesejahteraan melalui pemberdayaan

Informasi PNPM MP dari?

pertemuanpertemuan yang diadakan oleh Fasilitator, lokakarya dan buku2, poster,

Quesioner (masyarakat)

Analisa

Kesimpulan

Rekom

Pinjaman bergulir dan pembangunan infra

Masih ada kesenjangan informasi pesan

Kekuatan penyampaian Pesan dilevel pelaku lebih kuat dibanding rembuk warga basis

Penyamaan pesan utama disetiap level

dari pertemuanpertemuan warga

Kuantitas dan kualitas pelaku lebih banyak mendapat informasi dibanding

Pelaku lebih memahami pesan –pesan PNPM dibanding masyarakat

Intensitas pertemuan dan bauran media dilevel masyarakat lebih diperkuat tidak

13 | P a g e

2012


Isu

FGD (Pelaku)

Quesioner (masyarakat)

pedoman

Analisa

Kesimpulan

Rekom

masyarakat (hanya lewat pertemuan)

Bentuk Partisipasi anda di PNPM ?

hadir dan turut terlibat dalam pertemuanpertemuan BKM, mendampingi profosal dan LPJ KSM

Responden di PNPM terlibat sebagai KSM

Adakah Pertemuan Khusus Perempuan?

Tidak ada pertemuan khusus perempuan kecuali di KSM sebagai penerima manfaat

Ada pertemuan khusus Perempuan

Pemahaman Kegiatan Ekonomi, sosial, fisik

Sebagai pengawas, pemeriksa, pendamping projek (dilaksanakan sesuai aturan)

bergabung di PNPM karena panggilan hati membantu warga miskin

hanya dipelaku

Banyak pertemuan diantara Pelaku dengan KSM namun yang dibahas hanya Profosal, pelaksanaan dan LPJ (tujuan antara), kurang mengkaitkan kegiatan dengan tujuan akhir

Pelaku dan masyarakat sama-sama punya aktifitas yang cukup intens dalam kegiatan PNPM

Mengoptimalkan kegaitan pertemuan Pelaku dengan warga/KSM untuk membahas pesan tujuan akhir tidak hanya hal teknis (tujuan antara)

Pertemuan perempuan hanya terjadi dilevel KSM, belum ada yang di inisiasi khusus oleh pelaku

Perempuan masih diposisikan sebagai penerima manfaat bukan pengambil keputusan

Penguatan peran perempuan dalam pengambil keputusan menjadi penting dalam setiap rembuk dan media sosialisasi

Program yang syarat makna begitu sampai di kegiatan bentuknya seperti menjalankan projek

Kegiatan tridaya diartikan sebagai ujung kegiatan (tujuan akhir projek) seharusnya tridaya dijadikan tujuan antara

Semua aktifitas tridaya harus menjadi ajang sosialisasi makna program “Narsis”

G.2 Aspek Pelatihan 1. Pemahaman Pelaku tentang Jenis-jenis Pelatihan dan biayanya Berdasarkan dari hasil diskusi bersama, Rata – rata pelaku memahami jenis – jenis pelatihan yang diberikan dan tempat pelaksanaanya ada yang dilaksanakan di tingkat kelurahan dan di tingkat Kecamatan dan pelaku juga memahami jumlah biaya yang dimanfaatkan. Hal ini berarti fasilitator mensosialisasikan paket kegiatan pelatihan dan besaran biayanya kepada 14 | P a g e

2012


BKM dan UP, dan panitia pelaksana diajak untuk terlibat dalam proses persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan. Di tingkat kelurahan yaitu pelatihan untuk LKM dan KSM dan relawan yaitu 5.400.000 Mahani Jumat secretariat LKM Kel. Sirongo Folahara Pelatihan di cluster kecamatan untuk UPK, sekretariat, UPL dan UPS dengan biaya total tiap kelurahan sekitar 9 juta rupiah (anggota LKM Dahlan Haji Safie) Kel. Kastela Ternate Pelatihan khusus UP dan sekretariat dan beberapa anggota bkm diikutsertakan (wilayah Makassar), pelatihan enterprenership utk BKM ? Koordinator BKM Kel. Kalokuang Wil. PLPBK 2. Pemahaman Pelaku terhadap Tujuan Pelatihan Pelaku yang terlibat dalam pelatihan seperti UPK, UPL, UPS dan Sekretaris, BKM, Relawan, dan KSM rata – rata sudah tidak ingat / lupa terhadap tujuan pelatihan hal ini terlihat dari 13 Kelurahan, hanya 3 kelurahan yang dapat menjelaskan tujuan antara lain (Kel. Kastela Kec. Ternate Kota Ternate, Kel. Sirongo Folahara Kec Tidore Utara dan Kel. Gubukusuma Kec Tidore Utara): a) Tujuan pelatihan untuk meningkatkan pemahaman LKM antara lain soal siklus masyarakat b) Tujuannya antara lain untuk penguatan lembaga, antara lain tupoksi dan review siklus, sedangkan untuk yang spesifik misalnya untuk meningkatkan pemahaman tentang tahapan kegiatan dan juga pengelolaan keuangan” Dan di 10 kelurahan lainnya hanya dapat menjelaskan tujuan umum khususnya kegiatan pelatihan yang sifatnya teknis UPK, UPL, dan UPS. “Yang tadinya tidak tahu menjadi tahu, tadinya tidak bisa menjadi bisa tempat untuk berbagi dengan yang lain dan untuk pengalaman baru” UPK Kelurahan Parang Kota Makasar

3. Kesesuaian Materi dengan Kebutuhan Belajar Dari proses FGD diketahui bahwa Pelaku rata – rata menjelaskan bahwa Materi yang diberikan sudah sesuai dengan kebutuhan belajar masyarakat, Pelatihan yang selenggarakan memberikan motivasi, meningkatkan pemahaman dan memberikan keterampilan kepada pelaku untuk menjalankan lembaga BKM. “Sesuai dengan Kebutuhan Lembaga”

Koordinator LKM Kel. Parang Makasar

Memang dibutuhkan, misalnya UPK bisa menyusun pembukuan, ……”, (Hasmi Aki) “ Manajer UPK Kel. Kastela Ternate 15 | P a g e

2012


“harapan pengembangan UP, motivasi kerelawanan”

“Sesuai peningkatan pemahaman wawasan BKM”,

Anggota LKM Kel. Jambangan

Anggota LKM Kel. Margorejo,

Dari proses FGD juga sempat ada masukan pelatihan yang dibutuhkan antara lain dari Usulan dari anggota BKM Kel. Kalukuang : “KSM harus diberikan materi enterpreuneurship”. 4. Peran Pemandu Pelatihan Masyarakat Kemudian “Bagaimana peran Pemandu?” hasil diskusi menjelaskan rata – rata pemandu pelatihan dirasa dan bisa dikatakan sudah baik dan optimal . Pemandu rata – rata sudah memberikan kemampuan terbaiknya baik secara substansi maupun teknis, tetapi masih ada di beberapa tempat yang masih perlu untuk ditingkatkan lagi kemampuan fasilitasi kepemanduannya khususnya materi yang berkaitan dengan teknis (wilayah Makassar). 5. Sosialisasi Pemanfaatan Dana Fixed Cost Pelatihan Masyarakat Dari hasil penjelasan BKM dan Sekretariat tentang “Dana Fixed Cost disosialiasikan kepada masyarakat (min di 5 titik strategis) : pada intinya semua laporan keuangan tercatat di pembukuan khusus fixed cost dan dilaporkan tetapi ada yang lewat papan informasi dan ada yang lewat pertemuan di tataran pelaku (BKM, Sekretariat tetapi untuk ke tingkat masyarakat rata – rata belum diinformasikan) 6. Keterlibatan Masyarakat dalam Pelatihan Rata – rata dibentuk panitia baik di tingkat kelurahan maupun di tk. Kecamatan (panitia bersama), panitia diajak berembuk oleh Fasilitator untuk membahas persiapan, berbagi peran, dan pengendalian melaksanakan ketentuan dan mekanisme pengajuan proposal melalui BKM, kemudian dicairkan oleh BKM kepada panitia; dan selanjutnya Panitia menyampaikan laporan pertanggung jawaban kepada BKm dan juga fasilitator. 7. Dampak Pelatihan terhadap Peningkatan Pemahaman Dampak terhadap peningkatan pemahaman dan kemampuan pasca pelatihan, menurut penjelasan dari pelaku : “Pemahaman, wawasan BKM, UP, Relawan Meningkat, “Merasakan manfaat, Meningkat pemahamannya terutama untuk hal-hal yang bersifat teknis” “Kemampuan up2 terlihat dan dapat melaksanakan pencatatan di pembukuan” (UPK Kel. Barana dan Kel. Kalokuang) dan “ada tambahan ilmu koordinasi dengan pemda” (Anggota BKM Kel. Jambangan, Prov. Jatim) G.3 Aspek Kelembagaan dan Kegiatan Sosial G.3.1 Aspek Kelembagaan Untuk Aspek kelembagaan, penggalian informasi terutama diperoleh melalui FGD kepada pelaku sedangkan Aspek kegiatan sosial diperoleh melalui interview atau wawancara kepada masyarakat non pelaku. Dari aspek kelembagaan setidaknya ada 10 pertanyaan yang di diskusikan dalam FGD, berikut adalah analisa hasilnya: 1. Keberadaan dan pemahaman AD & ART Seluruh LKM telah memiliki AD dan ART sebagai landasan bagi organisasi tersebut dalam menjalankan roda organisasinya, dan secara umum dapat dikatakan pengelolaan kegiatan dalam LKM telah menggunakan aturan main yang tertuang di dalam AD dan ART tersebut. 16 | P a g e

2012


Dokumen AD dan ART tersebut secara fisik dapat ditunjukan pada saat proses FGD berlangsung, hanya ada satu LKM yang agak kesulitan mencari Dokumen AD dan ART yaitu di Kelurahan Ubo-ubo Kota Ternate, untuk hal ini telah direkomendasikan agar menyimpan dokumen/arsip AD ART di tempat yang mudah dijangkau dan tersimpan dengan rapi. Akan halnya pemahaman mengenai AD & ART secara umum hanya beberapa orang saja (Terutama koordinator LKM) yang dapat menyampaikan stuktur AD & ART dan sangat sedikit orang yang mampu menggambarkan aturan main yang terkandung di dalamnya. Unsur-unsur di dalam AD dan ART antara lain: 1. Hak suara, 2. Tata cara pemilihan BKM, 3. Keuangan 4. Jangka waktu/masa bakti pengurus, 5. Keberadaan lembaga-lembaga seperti UP-UP. Bapak Thamrin (anggota LKM) Kelurahan Ubo-Ubo Kota ternate Yang ada dalam AD dan ART adalah periode LKM 3 tahun, harus dipilih secara langsung, untuk pelaksanaan program dilaksanakan oleh Unit Pelaksana yang diangkat oleh BKM, BKM sebagai pengendali Koordinator LKM Kelurahan Parang 2. Kesesuaian Proses Pemilu dengan AD dan ART Pada umumnya proses pemilu dilakukan sesuai dengan aturan main tentang pemilu, yaitu dilakukan secara langsung, tanpa pencalonan dan tanpa kampanye yang dilakukan secara berjenjang dari mulai tingkat RT sampai dengan tingkat kelurahan, dan telah sesuai dengan AD dan ART masing-masing. pemilu sudah sesuai dengan AD & ART, prosesnya dilakukan dari masingmasing RT diwakili oleh 30 orang rangking tertinggi dengan menulis nama, dan 180 di tingkat kelurahan untuk memilih 9 orang anggota LKM Mansur Hasan anggota LKM Kelurahan sirongo FolaharaTernate Hanya satu kelurahan yaitu di kelurahan Petemon Kota Surabaya yang menyatakan bahwa di beberapa RT dilakukan dengan cara bervariasi yaitu dengan pemilu langsung, penunjukan dan aklamasi. 3. Tatacara pengambilan keputusan di LKM Pengambilan keputusan terutama yang menyangkut internal organisasi dilaksanakan secara musyawarah dengan melibatkan seluruh pengurus mulai dari anggotan LKM, Sekretariat dan juga UP-UP. Sedangkan keputusan yang mengikat keluar (masyarakat), terutama tentang pemanfaatan BLM selalu melibatkan unsur-unsur masyarakat lain seperti relawan dan terutama pengurs RT/RW serta aparat Desa/Kelurahan di beberapa tempat. Hasil dari keputusan tersebut biasanya disosialisasikan melalui media-media yang ada apakah pertemuan RT, papan informasi, dan juga mesjid. Dalam setiap pengambilan Keputusan terutama kegiatan Melibatkan masyarakat, yang mengundang anggota LKM, dan diinformasikan berulang-ulang melalui papan informasi dan juga mesjid Bp Iwan koordinator LKM Kel gubukusuma Tidore 17 | P a g e

2012


hal ini juga sejalan dengan hasil penyebaran kuesioner, yang menyatakan bahwa LKM pada umumnya (48 orang/44,9%) melibatkan masyarakat dalam pengambilang keputusan yang menyangkut kepentingan mereka setidaknya dalam pelaksanaan kegiatan. No.

Jawaban

Jumlah

%

1

Tidak menjawab

22

20.6

2

Selalu mengajak masyarakat

48

44.9

3

Rapat jarang diketahui

5

4.7

4

Hanya pengurus & tokoh penting yg diajak

13

12.1

5

Mengumumkan hasilnya di papan pengumuman

8

7.5

6

Pilih A dan D

9

8.4

7

Pilih B, C, dan D

1

0.9

8

Pilih B dan C

1

0.9

107

100.0

Total

4. Rencana Kerja LKM dan pertemuan Rutin Seluruh LKM desa/kelurahan yang dikunjungi dalam diskusi maupun melalui pengamatan tidak dapat menunjukan Rencana Kerja Tahunan LKM setidaknya yang terpampang di dalam sekretariat LKM. Pada umumnya rencana kerja lebih kepada pemanfaatan BLM. rencana kerja tahunan tidak ada, (agenda dilaksanakan selalu dilaksanakan mendadak), pertemuan rutin ada terutama untuk pelaksanaan kegiatan /pemanfaatan BLM Anggota LKM Kelurahan Parang Kota Makasar Rencana kerja tidak tertulis spesifik, rencana tahunan juga tidak ada, hanya dilaksanakan sesuai kebutuhan terutama pada saat akan dilaksanakan pemanfaatan BLM Dahlan HJ Safi Angg LKM Kel Kastela Ternate Sedangkan pertemuan rutin pada umumnya dilakukan 1 (satu) bulan sekali dan semakin intens pada saat akan pemanfaatan BLM. Pertemuan BKM dilaksanakan sebulan sekali, UP 20 setiap hari, di BKM selalu ada piket Koordinator LKM Kel Margorejo Surabaya

18 | P a g e

2012

LAPORAN SUPERVISI CB 5. Mekanisme Penilaian usulan Kegiatan

Yang dimaksud dalam hal ini adalah penilaian usulan kegiatan tridaya untuk pemanfaatan BLM. Secara umum seluruh LKM sudah memiliki prosedur standar yang bersumber dari Pedoman/SOP yang disusun KMP dan disosialisasikan kepada seluruh pelaku, berdasarkan prosedur tersebut itulah kemudian kegiatan dilaksanakan. Variasi aturan main disesuaikan dengan kebutuhan lokal. KSM dibentuk di tiap RT pada umumnya PS-2, mengusulkan kepada UP terkait dan dilaksanakan sendiri oleh KSM bersangkutan dengan fasilitasi LKM, dan dipertanggungjawakan ulang di masing-masing RT Juwita Dahlan Sekretariat LKM Gubukusuma Tidore 6. Soal Sengketa dan Pengaduan Masyarakat Pengaduan masyarakat masih dipahami sebagai hal yang bersifat negatif, pada umumnya tidak ada konflik/sengketa yang signifikan yang mengganggu upaya penanggulangan kemiskinan di masing-masing desa/kelurahan, mengingat seluruh proses dilaksanakan cukup transparan dan melibatkan masyarakat. Kalaupun ada pengaduan lebih banyak bersifat pertanyaan dan klarifikasi kepada pengurus LKM dan biasanya langsung diselesaikan dalam musyawarah di masyarakat sendiri dan tidak dicatatkan. Kotak pengaduan pada umumnya belum berfungsi secara optimal Penyelesaian persoalan dilaksanakan secara spontan, tidak tersistem, kotak pengaduan ada tapi hampir tidak pernah terisi Anggota LKM Kel Jambangan Surabaya 7. Pengelolaan Keuangan LKM Pengelolaan keuangan sudah sesuai dengan SOP, untuk pengelolaan keuangan operasional, kegiatan sosial dan Infrastruktur dikelola oleh Sekretariat, sedangkan Pengelolaan keuangan dana bergulir dikelola oleh UPK. Buku pencatatan keuangan dapat ditunjukan dan dilaporkan kepada LKM secara rutin minimal sebulan sekali Pengelolaan keuangan untuk Kegiatan infrastruktur dan kegiatan sosial dilakukan oleh Sekretariat ada bukunya, dan kegiatan simpan pinjam oleh pengurus UPK, dokumennya dan juga meja terpisah, setiap tutup buku perbulan dilaporkan ke LKM Rani Bakar Manaj er UPK Kel Gubukusuma Tidore Hanya satu kelurahan yaitu di Kelurahan Ubo-ubo ternate yang berpotensi terjadinya bias pengelolaan keuangan, mengingat pengurus UP-UP pada umumnya adalah istri dari pengurus LKM dengan alasan untuk meperlancar proses pekerjaan, dalam hal ini sudah direkomendasikan kepada KMW untuk mengatur ulang aturan main kepengurusan dan menghidari konflik kepentingan akibat keterlibatan keluarga dalam pengurus UP-UP

19 | P a g e

2012


Disini salah satu rahasia RR bisa diatas 90% adalah dengan melibatkan istri dari para pengurus LKM , misalnya untuk pengurus UPK adalah istri dari salah satu anggtota LKM, demikian juga untuk UP lain Bp Thamrin Anggota LKM Kel Ubo-Ubo Ternate 8. Kegiatan Kemitraan LKM Hanya 5 LKM dari 13 Kelurahan yang dikunjungi dalam proses FGD menyatakan pernah melakukan kegiatan kemitraan dengan instansi atau lembaga lain, sisanya pada umumnya menyatakan belum pernah melaksanakan kegiatan kemitraan dan masih mengandalkan BLM untuk pelaksanaan kegiatan penanggulangan kemiskinan. Kelima LKM itu antara lain: 1. LKM Kelurahan Parang Kota Makasar: bermitra dengan dinas pariwisata, sosial ttg : penyediaan sovenir hand made oleh KSM (sudah sampai lintas provinsi) 2. LKM Kelurahan Ubo-Ubo dan Kastela Kota Ternate: Pernah bermitra dengan jamsostek untuk bantuan modal kepada keluarga miskin yang sekaligus mendapatkan asuransi kesehatan hanya sayangnya kegiatan ini tidak berlanjut, juga kerjasama dengan BI untuk pelatihan UPK 3. LKM Kelurahan Petemon Kota Surabaya: Kerjasama dengan Bapermas untuk pelatihan KSM 4. LKM Kelurahan Jambangan Kota Surabaya: Kerjasama dengan PLN Jawa-Bali untuk kegiatan Lingkugan 9. Keputusan LKM Yang Mengikat Keluar Pada umumnya LKM yang disupervisi dalam proses diskusi menyatakan tidak pernah ada Surat Keputusan LKM yang mengikat keluar selain Keputusan yang bersifat internal yaitu satu-satunya SK LKM tentang pengangkatan UP-UP, sangat bertolak belakang dengan salahsatu Tugas dan fungsi LKM sebagai pengambil kebijakan penanggulangan kemiskinan di tingkat masyarakat. Keputusan LKM biasanya hanya dituangkan ke dalam Berita Acara yang terkadang sulit ditemukan dokumennya. SK LKM hanya untukpengangkatan UP-UP, setelah itu keputusan biasanya hanya dicatatkan dalam berita acara saja Dahlan Hj. Safi Anggota LKM Kel Kastela Ternater 10. Pembagian Peran LKM mengorganisir Relawan Dalam hal pembagian peran LKM untuk mengorganisir Relawan, semua Kelurahan yang disupervisi dalam proses FGd menyataan tidak ada pembagian peran khususnya untuk mengorganisir Relawan, dan memang tideak pernah ada forum untuk mengakomodir relawan yang tidak terpilih dalam kepengurusan LKM melalui proses pemilu. Kalaupun ada pembagian peran itu hanya sebatas untuk pengawasan kegiatan tridaya untuk pemanfaatan BLM. BKM terbagi menjadi beberapa divisi sesuai kegiatan tridaya dan tidak ada spesifik untuk mengorganisir relawan Anggota LKM Kel Petemon Surabaya 20 | P a g e

2012

LAPORAN SUPERVISI CB G.3.2 Aspek Kegiatan Sosial

Untuk kegiatan sosial, penggalian informasi terutama dilaksanakan melalui penyebaran kuesioner kepada masyarakat. Antara lain mencakup: 1. 2. 3. 4. 5.

Definsi Kegiatan Sosial Pihak yang terlibat dalam kegiatan sosial Penerima manfaat kegiatan sosial sesuai KK Miskin Ps-2 Kemampuan kegiatan sosial untuk menarik swadaya masyarakat Kebutuhan akan kegiatan sosial

1. Definisi Kegiatan sosial Dari 107 responden di masyarakat, data yang secara jelas dapat menunjukan definis kegiatan sosial (tidak memilih banyak pilhan), 86 responden pada umumnyamenyatakan bahwa kegiatan sosial adalah Bantuan uang tunai, sembako dan alat usaha (24 responden/22,4%), sekalipun diakui 21 orang/19,6% tidak menjawab, tidak jelas apakah tidak menjawab tersebut karena tidak tahu atau memang benar2 tidak menjawab. Sebagian menyatakan bahwa kegiatan sosial adalah asntuan bagi janda miskin dan orang jompo serta perbaikan pelayanan pendidikan dan kesehatan. No.

Jawaban

Jumlah

%

1

Tidak menjawab

21

19.6

2

Pembagunan fasilitas sosial & olahraga

6

5.6

3

Pembangunan prasarana sekolah, PAUD, dan Posyandu

7

6.5

4

Santunan bagi janda miskin & orang jompo

14

13.1

5

Perbaikan layanan pendidikan & kesehatan

11

10.3

6

Bantuan uang tunai, sembako, dan alat utk usaha

24

22.4

7

Bantuan uang tunai, sembako, dan alat-alat

3

2.8

86

77,5

Total

2. Pihak yang terlibat dalam kegiatan sosial Dari 107 Responden, 98 orang atau 91,6 % infromasinya telah jelas menyatakan keterlibatan unsur yang terlibat dalam kegiatan sosial (tidak memilih banyak pilihan jawaban), sayangnya masih 34 orang (31,8%) tidak menjawab pertanyaan tersebut. Pada umumnya responden menyatakan bahwa pihak yang terlibat dalam kegiatan sosial adalah orang-orang yang selama ini aktif dalam kegiatan sosial yaitu terutama pengurus RT/Rw dan Karang Taruna (26 orang/24%). No.

Jawaban

Jumlah

%

1

Tidak menjawab

34

31.8

2

Kader Posyandu

11

10.3 21 | P a g e

2012


3

Kader PKK

10

9.3

4

Guru bantu PAUD

2

1.9

5

Pengurus RT/RW dan Karang Taruna

26

24.3

6

Lainnya

12

11.2

98

91,6

Total

3. Kesesuaian Penerima Manfaat KK Miskin Dengan PS-2 Pada umumnya responden menyatakan bahwa 72% (77 orang) penerima manfaaat kegiatan sosial adalah KK miskin yang ada dalam daftar PS-2, hanya 5 orang yang menyatakan tidak sedangkan 25 orang tidak menjawab pertanyaan tersebut. No.

Jawaban

Jumlah

%

1

Tidak menjawab

25

23.4

2

Ya

77

72.0

3

Tidak

5

4.7

107

100.0

Total

4. Kemampuan Kegiatan Sosial Untuk Menarik Swadaya Masyarakat Pada umumnya responden menyatakan bahwa kegiatan sosial mampu mendorong swadaya di tingkat masyarakat, 66 orang (61,7%) telah menyatakan itu, 17 orang menyatakan tidak dan sisanya 24 orang tidak menjawab pertanyaan tersebut. No.

Jawaban

Jumlah

%

1

Tidak menjawab

24

22.4

2

Ya

66

61.7

3

Tidak

17

15.9

107

100.0

Total

5. Kebutuhan akan kegiatan sosial Dari 107 Responden Menyatakan bahwa Kegiatan sosial masih benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat (82 orang/76,6%) sedangkan sisanya tidak menjawab. No. 1

Jawaban Tidak menjawab

Jumlah

%

25

23.4

22 | P a g e

2012


2

Ya Total

82

76.6

107

100.0

H. Kesimpulan Proses Supervisi CB sesuai dengan sasarannya diharapakn dapat memberikan gambaran dan fakta lapangan terutama tentang persoalan-persoalan pengembangan kapasitas. Sekalipun disana sini masih terdapat kelemahan dalam hal metodologi, akan tetapi sasaran mendapatkan informasi tersebut setidak sudah dapat tercapai, Walaupun sangat direkomendasikan untuk menindaklanjuti dan Supervisi ini di kesempatan lain untuk memperbaiki kualitas hasil Supervisi. Hal ini berguna untuk mempertajam strategi CB yang akan dipilih. Supervisi CB, tidak hanya diarahkan untuk memperoleh informasi yang bersifat negatif, akan tetapi juga data dan informasi yang positif sebagai hasil CB yang dikembangkan oleh semua pihak yang ke depan harus tetap dipertahankan dan dipelihara. H.1. Aspek Sosialisasi a. Positif 1.

PNPM Mandiri Perkotaan secara umum telah dikenal masyarakat dan sudah dipahami sebagai program pemberdayaan masyarakat

2.

Media-media sosialisasi dipergunakan sebagai sarana untuk sosialisasi tentang program, telah menjadi salah satu sumber informasi tentang program

3.

Partisipasi masyarakat secara umum cukup baik setidaknya dalam pelaksanaan kegiatan

4.

Siklus masyarakat juga telah berjalan dengan cukup baik, ditandai dengan kegiatan Review partisipatif dan RWT

5.

Kegiatan tridaya juga berlangsung baik, dengan kegiatan yang terencana sesuai dengan kaidah-kaidah kegiatan fisik,ekonomi dan sosial tanpa ada indikasi penyimpangan yang berarti

b. Perlu Penguatan/Perbaikan 1.

Pada umumnya pemahaman masyarakat tentang PNPM Mandiri Perkotaan adalah soal pelaksanaan kegiatan tridaya dengan pemberdayaan, belum menyeluruh tentang membangun kepedulian masyarakat hal ini disebabkan penyampaian Pesan dilevel pelaku lebih kuat dibanding rembuk warga basis, sehingga Pelaku lebih memahami pesan –pesan PNPM dibanding masyarakat

2.

Belum cukup adanya inisiatif mengembangkan media warga yang sesuai karakteristik lokal, yang dapat membantu pemahaman warga secara utuh terhadap PNPM Mandiri Perkotaan dengan bahasa yang lebih familiar untuk masyarakat setempat.

3.

Pemahaman tentang siklus, secara umum masih dipahami sebagai tahapan kegiatan, tidak cukup dikenal istilah siklus tahunan masyarakat

4.

Kegiatan tridaya secara umum memiliki jenis dan pola yang seragam, msh sangat sedikit variasi kegiatan sesuai dengan karakteristik local

23 | P a g e


2012

5.

Pelaku dan masyarakat sama-sama punya aktifitas yang cukup intens dalam kegiatan PNPM dan Partisipasi tertinggi masyarakat masih sebatas terlibat dalam pelaksanaan kegiatan, bukan pada pengambilan keputusan

6.

Masih jarang pelaksanaan pertemuan khusus perempuan, kecuali memanfaatkan komunitas-komunitas perempuan yang sudah ada seperti arisan PKK dan pengajian, itupun sebatas sosialisasi bukan pengelolaan kegiatan dan pengambilan keputusan, Perempuan masih diposisikan sebagai penerima manfaat belum menjadi pengambil keputusan

7.

Kegiatan tridaya diartikan sebagai ujung kegiatan (tujuan akhir projek) seharusnya tridaya dijadikan tujuan antara

H.2. Aspek Pelatihan a. Positif 1.

Proses pencairan dan pemanfaatan dana fixed cost untuk pelatihan masyarakat sudah sesuai dengan Ketentuan yang tertuang dalam POK dan Surat Direktur tentang Pemanfaatan Dana Fixed Cost;

2.

Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan masyarakat cukup transparan, walaupun tidak seluruhnya diumumkan di 5 titik papan informasi (sebagian telah rusak) melibatkan masyarakat dalam kepanitiaan dan disertai pencatatan dalam buku Kegiatan Pelatihan Masyarakat yang dikelola oleh Sekretariat serta Pertanggung jawaban yang jelas

3.

Pada umumnya materi khususnya materi spesifik telah sesuai dengan kebutuhan pelaku untuk melaksanakan tugasnya

4.

Pemahaman masyarakat relatif meningkat, diindikasikan dengan terlaksananya siklus tahunan masyarakat seperti tinjauan partisipatif dan RWT, serta pengelolaan kegiatan tridaya

5.

Materi pelatihan sesuai dengan kebutuhan dan menunjang terhadap kegiatan program terutama mengenai teknis pelaksanaan program PNPM Mandiri Perkotaan di lapangan;

b. Perlu Penguatan/Perbaikan 1. Publikasi tentang Pemanfaatan dana fixed cost di 5 titik papan infromasi belum cukup merata, harus disertai juga dengan perbaikan papan informasi yang ada harus memiliki daya tahan yang cukup. 2.

Pada umumnya tujuan dan materi pelatihan sulit masih sulit dijelaskan oleh peserta,kecuali hal yang spesifik Misalnya tentang materi siklus tahunan masyarakat sebagai bagian dari kelembagaan masyarakat tidak dipahami secara utuh

3.

Belum cukup adanya pengembangan materi-materi baru sesuai kebutuhan lokal, kecuali yang telah diatur oleh KMP, kalaupun ada itu termasuk dalam kegiatan social

24 | P a g e


2012

H.3. Aspek Kelembagaan dan Kegiatan Sosial a. Positif 1. Semua sudah memiliki aturan dasar lembaga (AD & ART) yang mengatur hal-hal pokok kelembagaan 2.

Proses pemilu pada umumnya sudah berjalan sesuai SOP dan juga AD & ART secara demokratis, jujur, adil dan transparan

3.

Mekanisme pengambilan keputusan juga telah melibatkan unsur-unsur masyarakat yang ada minimal yang berkepentingan sesuai levelnya

4.

Mekanisme usulan dan pertanggung jawaban kegiatan sudah cukup melembaga setidaknya dengan pedoman yang telah ditetapkan oleh program

5.

Pengelolaan keuangan secara umum sudah ditangani oleh UPK dan sekretariat

6.

Telah ada kegiatan kemitraan dengan pola yang menarik antara lain dengan Jamsostek, BI, dinas Pariwisata, PLN Jawa Bali, Bapermas

7.

Kegiatan sosial dengan penyertaan modal telah ada aturan mainnya

b. Perlu Penguatan/Perbaikan 1. AD & ART belum terinternalisasi dengan baik yang beresiko terhadap penyimpangan pelaksanaan kegiatan, masih terhitung orang yang memahami AD & ART 2.

Pengambilan keputusan yang penting, secara umum masih didominasi oleh BKM dan UP-UP, masih sedikit keterlibatan masyarakat miskin dan perempuan khususnya dalam pengambilan keputusan pembangunan di level kelurahan

3.

Belum ada rencana kerja tahunan LKM, dan tidak terpampang di sekretariat LKM sebagai kontrol kegiatan (matrik kinerja lembaga BKM belum menjadi dasar)

4.

Pada umumnya pertemuan dilaksanakan hanya pada saat dibutuhkan (terutama untuk pemanfaatan BLM) belum menjadi rutinitas

5.

Pengelolaan PPM masih sebagatas kotak pengaduan, masih dipahami sebagai hal yang negatif, dan belum membudaya untuk mencatatkannya.

6.

Pengelolaan keuangan di beberapa tempat sudah dilakukan oleh UPK dan Sekretariat walaupun masih ada bias LKM (misalnya di Ubo-ubo Ternate)

7.

Belum ada Keputusan legal LKM selain pengangkatan UP-UP, apalagi keputusan bersama yang mengikat keluar terutama terkait aturan-aturan main tentang penanggulangan kemiskinan

8.

Belum ada pengembangan wadah relawan untuk aktualisasi sesuai minatnya

9.

Pada umumnya struktur ARSIP di LKM masih tidak tertata dengan baik, padahal untuk mempermudah kegiatan dan juga untuk pengelolaan produk pengetahuan masyarakat

10. Kemitraan (“ Gaul”) masyarakat masih di internal, belum banyak yang mulai berhubungan dengan pihak luar untuk meningkatkan kapasitas LKM ybs 11. Pemahaman Masyarakat untuk kegiatan sosial masih relatif bicara kegiatan santunan sosial 12. Ada kecenderungan kegiatan sosial menjadi bantuan modal yang tidak langsung menyentuh masyarakat miskin, dan overlap dengan kegiatan dana bergulir

25 | P a g e


2012

I. Rekomendasi I.1 Substansi 1. Aspek Sosialisasi 1.

2.

3. 4. 5.

6. 7.

Mensosialisaikan kembali pesan-pesan program yang sama yang bernuansa nilai-nilai kemanusiaan dan kemasyarakatan merata kepada semua pelaku di berbagai level baik di pelaku maupun di masyarakat Intensitas pertemuan dan bauran media dilevel masyarakat lebih diperkuat tidak hanya dipelaku tapi juga di masyarakat, sangat diutamakan upaya yang lebih serius untuk pengembangan media warga berbasis lokal. Memperkenalkan kembali soal siklus tahunan masyarakat dengan bahasa yang mudah dipahami baik melalui media cetak maupun media lainnya Mengoptimalkan kegiatan pertemuan Pelaku dengan warga/KSM untuk membahas pesan tujuan akhir tidak hanya hal teknis (tujuan antara) Penguatan peran perempuan dan mngembangkan pertemuan-pertemuan perempuan baik yang sudah ada atau baru terutama untuk pengambil keputusan dalam setiap rembuk dan media sosialisasi Semua aktifitas tridaya harus menjadi ajang sosialisasi makna program (“Narsis”) Mulai melibatkan stakeholders kota/kab untuk terlibat dalam kegiatan sosialisasi kepada masyarakat secara menyeluruh, dengan mengajak potensi-potensi lokal.

2. Aspek Pelatihan 1.

Kepemanduan perlu terus diasah / dibahas di KBIK khusus membahas tentang metodologi dan substansi materi oleh pemandu, tim fasilitator, Korkot, dan KMW; 2. BKM yang baru terpilih dan UP yang baru diangkat dan belum dilatih segera untuk diidentifikasi dan dilakukan coaching oleh Tim Fasilitator dibawah pengendalian KMW; 3. Pasca pelatihan tim fasilitator perlu ada pengembangan kapasitas secara berkala kepada BKM, UP sesuai dengan kebutuhan; 4. Pelaku konsultan di daerah di dorong untuk mengmbangkan materi-materi sesuai kebutuhan lokal dengan melibatkan stakholders terkait untuk alih kelola pengembangan kapasitas 3. Aspek Kelembagaan dan Kegiatan sosial 1. Segera disepakati Petunjuk Teknis Penguatan Kelembagaan dan Kegiatan Sosial 2. Perlu Penguatan Kelembagaan kepada kepengurusan LKM tentang: a. Kedudukan, tugas dan fungsi LKM sebagai Board Of trustee dan Pengambil Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan di wilayahnya b. Aturan apa yang harus ada dalam AD dan ART serta internalisasi AD & ART tersebut setidaknya di kalangan pengurus sendiri, minimal aturan-aturan strategisnya c. Pengambilan keputusan strategis harus lebih melibatkan masyarakat khususnya kaum miskin dan perempuan, dan sebaiknya di atur secara khusus di dalam Keputusan LKM d. Penyusunan Rencana Kegiatan Tahunan LKM berdasarkan Tingkat Perkembangan LKM dan harus terpampang di sekretariat LKM e. Sosialisasi ulang tentang pentingnya PPM bukan hanya hal yang negatif dan pentingnya pencatatan PPM baik berbasis komputer ataupun tidak. f. Peningkatan Kapasitas LKM dalam hal legislasi (Penyusunan Keputusan baik yang mengikat ke dalam maupun keluar) 26 | P a g e


2012

3. Pengembangan Forum Relawan dan Relawan Sektor sebagai sarana untuk menampung utusan warga yang tidak terpilih di LKM sekaligus sebagai mitra LKM dalam penanggulangan Kemiskinan dan pengganti fasilitator di masa yang akan datang 4. Membuat aturan main tentang kegiatan sosial dan mensosialisasikannya kepada seluruh pelaku I.2 Metodologi Supervisi CB Sebagaimana diketahui bahwa Supervisi CB kali ini juga dilaksanakan untuk juga memperoleh masukan terhadap efektifitas Metodologi Supervisi yang akan datang. Berikut adalah beberapa Rekomendasi: 1.

2.

3. 4. 5.

Menyempurnakan metode FGD dengan pertanyaan yang lebih fokus, tidak perlu banyak akan tetapi bisa menggali informasi yang cukup detil untuk menghindari terlalu banyaknya informasi yang harus digali sehingga ketajamannya berkurang Untuk Pertanyaan-pertanyaan kuesioner: a. Sebaiknya tidak diberi peluang untuk memilih lebih dari satu jawaban, b. Jawaban satu dengan yang lain sebaiknya tidak memiliki kedudukan yang setara (dapat menimbulkan mis persepsi) c. Agar Status dan kedudukan responden dalam Kuesioner harus terisi secara jelas, dan status tersebut tidak boleh bias satu dengan yang lain d. Diberikan peluang jawaban tidak tahu dan lain-lain untuk mengantisipasi interpretasi yang tidak menjawab sebagai yang tidak tahu. Memperdalam kajian dengan cakupan yang lebih luas untuk meningkatkan kualitas Supervisi yang dilakukan Sebaiknya Kegiatan Supervisi CB dilakukan setidaknya 3 (tiga) bulan sekali untuk melihat perkembangan kapasitas masyarakat. Sebaiknya kegiatan Supervisi CB tidak dicampur adukan dengan kegiatan Monitoring atau pengembangan kapasitas lain, pure hanya untuk menggali informasi masyarakat dan belajar dari lapangan.

27 | P a g e

LAPORAN SUPERVISI CB LAPORAN SUPERVISI CB A. Tujuan dan Sasaran

Recommend Documents