Sumber: WALHI Jakarta

Matriks Kasus Pelanggaran HAM di Sektor SDA dan Pengelolaan Lingkungan Hidup WALHI Jakarta

No

Kronologis Kasus

1

Penembakan dan sweeping yang dilakukan oleh aparat Kepolisian terhadap warga di 7 (tujuh) desa yang menolak keberadaan TPST Bojong. 5 orang luka tertembak, 34 orang ditahan, dan pengrusakan rumah akibat sweeping yang dilakukan oleh aparat kepolisian. Selain kriminalisasi, warga juga menghadapi tindakan premanisme yang dilakukan oleh PT. WGS dan Pemerintah, dan aparat kepolisian yang membiarkan tindakan premanisme tersebut

2

Petani di Bulukumba yang melakukan perlawanan terhadap PT. Lonsum yang mengokupasi tanah petani, dihadapkan pada tindakan kekerasan dan kriminalisasi oleh aparat Kepolisian dan PT. Lonsum. kepolisian Aparat

Sumber: WALHI Jakarta

Waktu Pelaporan 23 November 2004

22 Juli 2003

Penerima

Janji

Yang dilakukan

Efek

Status Kasus

AH. Garuda Nusantara dan Enny Soeprapto

Membantu menyelesaikan kasus ini dan turun ke lapangan

Kasus pelanggaran HAM masih terus terjadi, meskipun Komnas HAM telah turun ke lapangan

Meskipun warga berhasil memperjuangkan hak atas lingkungannya, sampai saat ini ketidakjelasan tindaklanjut dari kerja-kerja Komnas HAM untuk menyelesaikan kasus ini sehingga pelakupelaku pelanggar HAM tidak terkena hukuman atas tindakan pelanggaran HAM yang telah dilakukan.

MM. Billah

Komnas akan menempuh langkah-langkah cepat dan mendesak untuk menyelesaikan kasus ini, dengan mengirimkan surat dan membentuk

AH. Garuda Nusantara dan Enny Soeprapto langsung turun ke lapangan untuk melakukan pemantauan, dan mengirimkan surat ke pihak-pihak yang berkonflik antara lain ke Kepolisian, Bupati Bogor dan PT. WGS. Untuk yang kedua kalinya, MM. Billah juga datang ke lapangan ketika kondisi di lapangan kembali memanas, sayangnya MM. Billah berada disana, bukan dalam kapasitasnya sebagai anggota Komnas HAM Komnas HAM kemudian menurunkan tim yang diketuai oleh MM. Billah.

Hasil dari temuan Komnas yang menyatakan tidak adanya indikasi pelanggaran HAM di Bulukumba

Sampai saat ini, masyarakat masih terus berjuang untuk terus melakukan reclaiming terhadap tanah mereka yang diambil oleh PT.

Perkembangan lanjutannya Tim Gabungan Komnas

melakukan penembakan terhadap ratusan petani yang menduduki kantor polisi, yang mengakibatkan 3 orang petani tewas, 36 orang ditangkap, 26 orang masuk kedalam DPO. Ini belum termasuk sejumlah korban luka tembak dan petani yang mengungsi ke hutan-hutan atau daerah lain yang belum diketahui jumlahnya.

3

Operasi yang digelar pada Oktober 2002 oleh Pemda terhadap masyarakat adat dan petani Meler-Kuwus, Ruteng Kabupaten Manggarai Nusa Tenggara Timur dilakukan dengan dalih pengamanan areal kawasan hutan lindung. Akibat dari operasi tersebut masyarakat adat dan petani Meler-Kuwus mengalami tindak kekerasan dan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Tim Terpadu Pemkab Manggarai (gabungan Mapolres Manggarai, Kodim 1612, Kejari, Satuan Pol PP, Dinas Kehutanan, BKSDA, aparat Pemda serta beberapa orang preman yang diduga dibayar), yang mengakibatkan


tim pencari fakta untuk turun melakukan pemantauan dan investigasi di lapangan

MM. Billah

Komnas HAM berjanji akan segera menindaklanajuti pengaduan ini dengan menurunkan tim pemantauan

HAM yang dipimpin oleh MM. Billah pada siaran persnya tanggal 19 September 2003 yang disampaikan di Makassar meyatakan bahwa dalam kasus Bulukumba Tim menemukan indikasi kuat adanya Pelanggaran HAM Berat, yang tentu saja melukai rasa keadilan bagi korban. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia telah mengambil tindakan dengan menurunkan Tim Pemantauan yang di ketuai oleh MM. Billah (ketua Sub Komisi Pemantauan saat itu), serta beranggotakan Hasballah M.Saad, 3 (tiga) orang asisten komisoner, serta seorang kriminolog dari Universitas Indonesia (UI), Adrianus Meliala. Saat itu, Tim memulai pekerjaan pemantauan dari tanggal 22 April hingga tanggal 24 2004, di April

telah melukai rasa keadilan bagi korban, dan bahkan Kapolda Sulsel segera mengalihkan kasus ini menjadi kasus kriminalisasi terhadap aktivis WALHI Sulsel Hasil penyidikan yang dilakukan oleh Komnas HAM diputuskan untuk selesai dengan rekomendasi dilakukan proses negosiasi, padahal korban dan tim advokasi yang mendampingi kasus ini mendesak agar kasus ini didorong pada proses

Lonsum.

Sejak kedua operasi tersebut digelar telah terjadi tindakan penangkapan dan penyiksaan warga Meler-Kuwus, mengakibatkan sedikitnya 117 rumah/pondok dibakar, 7 rumah dirobohkan, 7 orang menderita gangguan psikologis, 2 orang gila, 19 orang hilang, 1 ibu meninggal dunia, dan 91 orang ditangkap dan dipenjara, ratusan ibu-ibu dan anakanak traumatik ditambah 2.000 ha lahan tanaman produktif petani siap panen (kopi, vanili, cengkeh, nangka, kemiri, pisang, kacang-kacangan, dan holtikultura) dibabat dan dibakar. Sejak kedua operasi tersebut digelar telah terjadi tindakan penangkapan dan penyiksaan warga Meler-Kuwus, mengakibatkan sedikitnya 117 rumah/pondok dibakar, 7 rumah dirobohkan, 7 orang menderita gangguan psikologis, 2 orang gila, 19 orang hilang, 1 ibu meninggal dunia, dan 91 orang ditangkap dan dipenjara, ratusan ibu-ibu dan anakanak traumatik ditambah 2.000 ha lahan tanaman produktif petani siap panen


Kupang dan Manggarai. Selanjutnya, hasil dari pemantauan ini ditindaklanjuti dengan Penyelidikan lebih lanjut oleh KOMNAS HAM dengan menurunkan Tim yang sama pada tanggal 31 Agustus 2004 hingga 4 September 2004 di Kupang da Manggarai.

pro justicia, namun desakan itu tidak dipenuhi oleh Komnas HAM

4

(kopi, vanili, cengkeh, nangka, kemiri, pisang, kacang-kacangan, dan holtikultura) dibabat dan dibakar Tindakan kekerasan dan pembunuhan sewenangwenang terhadap masyarakat adat dan petani di Desa Runtu, Kecamatan Arut Selatan (Arsel), Kabupaten Kota Waringin Barat (Kobar), Kalimantan Tengah.

2 Juni 2005

Amidhan dan Syafrudin Bahar

23 Maret 2005

Lies Sugondo

Di mana dalam peristiwa ini dilaporakn bahwa pasca insiden berdarah pada hari Kamis, 26 Mei 2005 yang mengakibatkan tewasnya 1 orang warga, 2 orang luka tertembak, serta setidaknya 40-an warga ditangkap dan sempat ditahan

5

Kekerasan dan Tindakan Pelanggaran HAM dalam Kasus Perkebunan Sawit PT Panca Surya Agrindo (PT PSA) Riau dengan para petani di Kecamatan Tambusai, Kabupaten Rokan Hulu, Riau yang terjadi pada tanggal 20 November 2004


Komisoner berjanji akan segera melakukan kordinasi cepat dengan Ketua Komnas HAM Abdul Hakim G. Nusantara serta para komisoner yang berada di Sub Komisi Hak Sosial Politik (Hak Sipol) untuk mengambil langkah-langkah penting dan mendesak terhadap penanganan kasus ini, sebagaimana yang diharapkan oleh Tim (Pengadu). Komnas berjanji akan segera melakukan koordinasi dengan komisioner yang lain dan menempuh langkah-langkah urgency dengan mengirimkan surat ke pihak-pihak yang berkepentingan

Mengirimkan surat ke Kapolda Kalteng, dan Kapolres, serta Bupati Kotawaringin Barat

Tidak berpengaruh terhadap para pelaku pelanggar HAM, karena memang selama ini dianggap tidak ada yang mampu menghadapi para aktor pelanggar HAM ini, termasuk Komnas HAM

Untuk sementara kondisi keamanan warga masih terkendali, meskipun terus diliputi rasa kekhawatiran, karena pelaku pelanggar HAM masih dengan leluasa bergerak.

Mengirimkan surat ke Bupati dan Kapolres Rokan Hulu. Komnas HAM, dalam hal ini Amidhan turun ke lapangan, itupun bukan karena agenda pemantauan, melainkan atas desakan dari tim

Nasib korban tidak mengalami perubahan

Masih terkatungkatung, karena perusahaan masih dengan leluasa bergerak

6

Terjadi kekerasan yang dilakukan oleh Brimob yang mengawal perusahaan, 1 orang tewas ditembak dalam jarak dekat dan ratusan warga lainnya ditangkap dan dianiyaya. Sejumlah besar pasukan Brimob bersiap mengawasi jalannya aksi pendudukan masyarakat. Mereka melakukan intimidasi dengan menangkap seorang warga yang kemudian dipaksa menyanyikan lagu Indonesia Raya. Aparat brimob terkejut begitu mendengar syair tanah air yang diucapkan hanya air, warga yang ditahan menjelaskan bahwa tanah mereka sudah diambil oleh Australia.

2004

Hasballah Saad dan Billah

M MM

Komnas HAM berjanji akan melakukan tindakan yang cepat dan mendesak sebagaimana yang diminta oleh pengadu

advokasi yang berada di Riau Tim Komnas HAM yang terdiri dari MM Billah dan Hasbalah M Saad serta beberapa staf tiba di Maluku pada tanggal 25 Mei 2004 untuk melakukan investigasi atas dugaan pelanggaran HAM yang terjadi di lokasi tambang pada

senang menolak pembangunan bandara yang berada di tanah pertanian petani, sehingga mengakibatkan sedikitnya 8 orang petani ditahan, 14 orang tertembak, dan puluhan orang lainnya lukaluka akibat tindakan repressif aparat kepolisian.

pengadu. Untuk langkah petama, Komns akan mengirmkaan surat ke pihak2 terkit

untuk melakukan pemantauan, yang dalam hal ini dilakukan oleh MM. Billah

8

Konflik panjang antara nelayan tradisonal dengan nelayan modern jaring batu sudah terjadi sejak puluhan tahun yang lalu telah mengakibatkan sejumlah pelanggaran HAM, antara lain kriminalisasi terhadap nelayan tradisional. Selain itu juga pembiaran terhadap pelanggaran perundangundangan yang telah memicu konflik yang berujung pada pelanggaran HAM di Kabupaten Bengkalis

23 Maret 2005

Lies Sugondo

Komnas berjanji akan segera melakukan koordinasi dengan komisioner yang lain dan menempuh langkah-langkah urgency dengan mengirimkan surat ke pihak-pihak yang berkepentingan

Komnas HAM hanya mengirimkan surat ke instansi terkait, antara lain ke Polres Bengkalis dan Bupati Bengkalis

9

Kasus Korumba Dimana 12 KK akan terancam dengan penggusuran paksa yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sultra bersama dengan Pemerintah Kota Kendari demi kepentingan penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) Nasional tahun 2006.

2005

Amidhan dan Safrudin Bahar

Komisoner berjanji akan segera melakukan koordinasi cepat dengan Ketua Komnas HAM Abdul Hakim G. Nusantara serta mengambil langkah-langkah penting dan

Mengirimkan surat ke instansi-instansi terkait, antara lain Departemen Agama, Gubernur Sultra dan Polda Sultra.


Komnas HAM dalam hal ini MM. Billah datang ke lokasi dan melakukan upaya

karena kriminalisasi terus dilakukan, khususnya kepada aktivis dan pemimpinpemimpin kelompok tani Surat-surat yang dikirimkan oleh Komnas HAM tidak berpengaruh banyak terhadap kondisi di lapangan. Kriminalisasi terus saja terjadi

Kegagalan mediasi yang dilakukan oleh Komnas, semakin merugikan masyarakat, karena akhirnya 12 KK tersebut tetap digusur

petani

Masih ada satu orang nelayan yang ditahan di Polres Bengkalis, dan upaya banding di pengadilan tinggi ditolak.

12 KK melakukaan gugatan hukum terhadap pemerintah atas penggusuran paksa yang terus dilakukan untuk pelaksanaan MTQ

10

Kasus ITP Kalsel Terdapat 3.697 jiwa keluarga nelayan di Desa Rampa, Semayap, Kotabaru Hilir dan Kotabaru Hulu Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru Kalimantan Selatan Indonesia didera penderitaan akibat hilangnya sumber kehidupan nelayan. Derita tersebut muncul ketika PT Indocement Tunggal Prakarsa, Tbk (PT ITP), yang dimiliki oleh Heidelberg Cement Group Jerman bergerak dibidang usaha semen, berlokasi di Tarjun Kotabaru Kabupaten


2005

mendesak terhadap penanganan kasus ini, sebagaimana yang diharapkan oleh Tim (Pengadu) dengan mengirimkan surat kepada instansiinstansi terkait. Komnas HAM juga mengusulkan akan membantu untuk memediasi antara pihak yang bersengketa dalam hal ini 12 KK tersebut dan pemerintah provinsi Sultra.

mediasi, namun upaya mediasi yang digagas oleh Komnas gagal

paksa

Komnas berjanji akan segera melakukan langkah-langkah mendesak, dengan mengirimkan surat ke instansi-instansi terkait

Komnas mengirimkan surat ke Gubernur Kalsel dan Kapolda Kalsel

Surat dari Komnas HAM tidak berpengruh terhadap tindakan kriminalisasi aktivis dan pengurus OR

PT. ITP berhasil dipaksa untuk bertemu dengan organisasi rakyat, karena adanya desakan dari Internasional kepada PT. ITP di Jerman

Kalimatan Selatan melakukan pengerukan Alur dan Kolam Perairan Fasilitas Dermaga, berdasarkan Ijin Menteri Perhubungan KP 134 Tahun 2002 tanggal 30 April 2002. Hingga akhirnya pada tanggal 16 Juni 2004, setelah melakukan aksi selama tujuh hari, Polres Kotabaru melakukan pembubaran aksi secara paksa yang diikuti dengan pemukulan terhadap nelayan dan aktivis, serta 3 (tiga) orang aktivis Lingkungan Hidup atas nama Rahmat Sumarlin (28)--aktivis WALHI Kalsel; Kisworo (29)—aktivis Sumpit Kalsel, Abu Sayaff (31), serta 2 (dua) orang nelayan Rampa masing-masing H. Abdullah (60) dan Zainal (35), ditangkap dan ditahan di Kepolisian Resort Kotabaru. Pada tanggal 19 Juni 2004, dua nelayan yang ditangkap hanya dijadikan saksi, dan pada tanggal 21 Juni 2004, ketiga aktivis lingkungan hidup telah ditangguhkan penahanannya. Namun upaya mengkriminalkan nelayan belumlah berhenti, dimana PT. ITP mengadukan Ketua dan Sekretaris Ikatan Nelayan Saijaan sebagai tersangka.


11

12

Aksi premanisme yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Muna melalui Satpol PP, Dinas Kehutanan dan preman terhadap masyarakat adat Kontu Muna-Sulawesi Tenggara, aksi premanisme tersebut telah mengakibatkan jatuhnya korban pada masyarakat. Aksi premanisme yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Muna tersebut bertujuan untuk mengusir secara paksa masyarakat adat Kontu Muna Sulawesi Tenggara dari tanahnya yang telah ditempati secara turun temurun, yang diklaim oleh negara sebagai kawasan hutan lindung Penembakan yang dilakukan oleh TNI AU terhadap petani di Kampung Cibitung Kecamatan Rumpin, yang mempertahankan tanahnya yang diambil oleh TNI untuk kepentingan pembuatan water training. Dalam insiden ini, 3 orang terluka terkena tembakan, 5 orang ditangkap dan mengalami penyiksaan, dan belasan orang lainnya terluka terkena pukulan, baik kepada laki-laki maupun perempuan.


30 November 2005

24 Januari 2007

Taheri Noor & Enny Soeprapto

Komnas HAM berjanji akan segera melakukan upaya yang cepat dan mendesak, termasuk untuk turun melakukan pemantauan di lapangan

Tim Komnas HAM turun ke lapangan

Turunnya Komnas ke lapangan, justru semakin berdampak buruk kepada korban, Komnas HAM jug tidak berupaya memberikan perlindungan hukum kepada petani yang ditemui

Tindakan kekerasan, intimidasi, dan bahkan penggusuran paksa terhadap petani di Kontu oleh Pemkab Muna dengan menggunakan Satpol PP dan preman-preman bayaran. Bahkan beberapa waktu belakangan ini, kondisinya semakin memanas

Komnas HAM berjanji akan turun ke lapangan dan mengirimkan surat ke instansi terkait, khususnya ke pihak TNI AU.

Komnas HAM yang terdiri dari Taheri Noor dan Enny S, turun ke lapangan untuk melakukan pemantauan

Karena Komnas hanya bertemu dengan pihak TNI AU, dan hanya sebatas sampai di Kecamatan, kedatangan Komnas HAM dianggap tidak berpengaruh bagi korban yang tetap

Sampai saat ini, pihak TNI AU masih tetap memaksakan kehendaknya untuk membangun water training, meskipun KASAU berjanji tidak akan melakukan tindakan kekerasan lai di lapangan. Selain kasus kekerasan yang dilakukan

Bahkan sebelum peristiwa 22 Januari 2007, petani telah mengadu ke Komnas HAM pada bulan November 2006, dimana Taheri Noor berjanji akan datang ke

TNI AU juga melakukan sweeping ke rumah-rumah warga dan melakukan ancaman dan intimidasi yang telah menimbulkan ketakutan dan trauma bagi warga, khususnya ibu-ibu dan anakanak


lokasi, namun sebelum janjinya dipenuhi, peristiwa 22 Januari telah terjadi

tidak mendapatkan jaminan dari rasa aman

oleh TNI AU belum ada proses hukumnya, demikian juga dengan konflik agrarianya

Evaluasi Komnas HAM 2004 KASUS-KASUS YANG DITANGANI Peristiwa Talangsari Kronologis Talangsari Laporan Permohonan Audiensi kepada Ketua Komnas HAM Abdul Hakim Garuda Nusantara, SH, LLM Audiensi 9 Februari 2004 Nomor Surat 34/SK-KontraS/II/04 Yang Menerima Komnas HAM tidak bersedia menerima Janji Sikap/perilaku Respon/kebijakan Yang dilakukan Efek Status kasus Penyelidikan berbasis Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 Evaluasi Komnas HAM 2005 KASUS-KASUS YANG DITANGANI Peristiwa Talangsari Kronologis Laporan Audiensi

Talangsari Permohonan Audiensi kepada Ketua Komnas HAM Abdul Hakim Garuda Nusantara, SH, LLM 8 Februari 2005 Nomor Surat 23/SK-KontraS/I/05

Yang Menerima Janji Sikap/perilaku Respon/kebijakan

Abdul Hakim G Nusantara, Hasto Atmodjo, Yuwaldi

Yang dilakukan Efek Status kasus

Penyelidikan berbasis Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999

Kronologis Laporan

Talangsari Permohonan Audiensi kepada Ketua Komnas HAM Abdul Hakim Garuda Nusantara, SH, LLM 3 maret 2005 47/SK-KontraS/II/2005 Ruswiyati Soeryasaputra -

Audiensi Yang Menerima Janji Sikap/perilaku

Tim Hasballah M Saad hanya mengerjakan pengkajian pada kasus Talangsari. Ketua Komnas HAM belum menerima hasil kerja TIM kajian yang di ketuai oleh Hasballah M Saad karena kesibukan akibat Tsunami.

1

Respon/kebijakan

Yang dilakukan Efek Status kasus Kronologis Laporan Audiensi Yang Menerima / Yang Wawancara Janji Sikap/perilaku Respon/kebijakan Yang dilakukan

Atas rekomendasi rapat paripurna 23 Februari dibentuk tim penyelidikan berdasarkan UU No. 39 tahun 1999. Tim terdiri dari Enny suprapto (Kekerasan), Samsudin (Hak hidup), Ruswiyati suryasaputra (Perempuan) dan Muhamad Farid (anak-anak) Tim mulai bekerja pada Akhir Maret hingga Awal April 2005

Penyelidikan berbasis Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 Pemantauan kerja Komnas HAM di Solo 16 April 2005 pukul: 08.30-09.45 Wib Ruswiyati Wawancara Korban Inisial P Bobot Pertanyaan

Kronologis waktu

Efek Status kasus Kronologis Laporan Audiensi Yang Menerima / Yang Wawancara Janji Sikap/perilaku Respon/kebijakan Yang dilakukan

Kurang

Baik

Kronologis Tempat Baik Ciri – ciri Pelaku Tidak digali Saksi Tidak digali Tindak Pidana Tidak digali Kerugian yang diterima korban Tidak digali Harapan / Tuntutan Korban Tidak digali Materi penting lainnya Proses Islah Penyelidikan berbasis Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 Pemantauan kerja Komnas HAM di Solo 16 April 2005 pukul: 09.50- 10. 1 5 Wib Ruswiyati Wawancara Korban Inisial L Bobot Pertanyaan

Cukup

Kronologis Tempat Ciri – ciri Pelaku Saksi Tindak Pidana

Kurang Tidak digali Tidak digali Tidak digali

Kronologis waktu

Baik

2

Kerugian yang diterima korban Harapan / Tuntutan Korban Materi penting lainnya

Tidak digali Tidak digali - Teror dan pelecehan terhadap perempuan - perlindungan anak –

anak Efek Status kasus


Kronologis Laporan Audiensi Yang Menerima / Yang Wawancara Janji Sikap/perilaku Respon/kebijakan Yang dilakukan

Pemantauan kerja Komnas HAM di Solo 16 April 2005 pukul: 1 0.30-10.45 Ruswiyati Wawancara terhadap Korban Inisial PHS Bobot Pertanyaan Baik

Kronologis waktu

Kronologis Tempat Ciri – ciri Pelaku Saksi Tindak Pidana Kerugian yang diterima korban Harapan / Tuntutan Korban Materi penting lainnya Efek Status kasus

Kurang

Baik Tidak digali Tidak digali Tidak digali Tidak digali Tidak digali


3


Pemantauan kerja Komnas HAM di Solo 16 April 2005 pukul: 1 0.45-1 1. 50 Ruswiyati Wawancara terhadap Korban Inisial T Bobot Pertanyaan Baik

Kronologis waktu

Kronologis Tempat Ciri – ciri Pelaku Saksi Tindak Pidana Kerugian yang diterima korban Harapan / Tuntutan Korban Materi penting lainnya

Kurang

Baik Kurang T (Saksi Korban) Tidak digali Tidak digali Tidak digali

Rekayasa penyerbuan (adanya konspirasi), pembagian kompensasi yang tidak adil, adu domba oleh Hendropriyono, penjualan TTD untuk islah Efek Status kasus



Pemantauan kerja Komnas HAM di Solo

Sabtu 16 april 2005 pukul: 13.08-13.15 Ruswiyati Wawancara terhadap Korban Inisial W Bobot Pertanyaan mendalam

Kurang & Tidak

Kronologis waktu &Tidak mendalam Kronologis Tempat Ciri – ciri Pelaku Saksi Tindak Pidana Kerugian yang diterima korban

Kurang Tidak digali Tidak digali W (Saksi Korban) Tidak digali Tidak digali

4

Efek Status kasus Kronologis Laporan Audiensi Yang Menerima / Yang Wawancara Janji Sikap/perilaku Respon/kebijakan Yang dilakukan

Harapan / Tuntutan Korban Tidak digali Materi penting lainnya Penyelidikan berbasis Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 Pemantauan kerja Komnas HAM di Solo

Sabtu 16 April 2005 pukul : 13.15-14.15 Wib Ruswiyati Wawancara terhadap Korban Inisial S Bobot Pertanyaan

Kronologis waktu

Efek Status kasus


Baik

Kurang

Kronologis Tempat Baik Ciri – ciri Pelaku Tidak digali Saksi Tidak digali Tindak Pidana Tidak digali Kerugian yang diterima korban Tidak digali Harapan / Tuntutan Korban Tidak digali Materi penting lainnya Kekerasan terhadap perempuan Penyelidikan berbasis Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999


Sabtu 16 April 2005 pukul: 14.30-15- 15 wib Ruswiyati Wawancara terhadap Korban Inisial SY Bobot Pertanyaan

Kronologis waktu

Baik

Baik

Kronologis Tempat Baik Ciri – ciri Pelaku Tidak digali Saksi Tidak digali Tindak Pidana Tidak digali Kerugian yang diterima korban Tidak digali 5

Harapan / Tuntutan Korban Materi penting lainnya

Tidak digali Proses Islah yang pernah berlangsung

Efek Status kasus



Pemantauan Kerja Komnas HAM di Solo

Sabtu 16 April 2005 pukul: pukul: 15.15-1 6.30 Ruswiyati Wawancara terhadap Korban Inisial SJ Bobot Pertanyaan

Baik



Kronologis waktu

Tidak digali

Efek Status kasus




Sabtu 16 April 2005, pukul 16.00-16.30 Ruswiyati Wawancara terhadap Korban Inisial ST Bobot Pertanyaan

Baik

Kronologis Tempat Ciri – ciri Pelaku

Baik Tidak digali

Kronologis waktu

Tidak digali

6

Saksi Tindak Pidana Kerugian yang diterima korban Harapan / Tuntutan Korban Materi penting lainnya

Tidak digali Tidak digali Tidak digali Tidak digali

Efek Status kasus




Sabtu 16 April 2005, pukul 16.30-17.00 Ruswiyati Wawancara terhadap Korban Inisial SG Bobot Pertanyaan

Kurang



Kronologis waktu

Kurang

Efek Status kasus


Kronologis Laporan Audiensi

Talangsari


20 Juni 2005 Nomor Surat 206/SK-KontraS/VI/2005 M Farid telah mengirimkan surat kepada Pangdam Sriwijaya dan Korem Garuda Hitam, namun belum ada jawaban. Komnas belum ada pleno untuk hasil penyelidikan kasus Talangsari, UU 39 / 1999 tidak berlaku surut jadi pelaku tidak bisa segera

7

dipanggil, hanya bisa memeriksa institusi terkait saja.


Akan menyurati kembali Penyelidikan berbasis Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999


Talangsari


19 Juli 2005 Surat Nomor 206/SK-KontraS/VI/2005 Abdul Hakim Garuda Nusantara Memberi penjelasan bahwa belum ada jawaban surat dari Korem 043 Garuda Hitam atas surat yang dikirim Komnas HAM untuk mendapatkan BAP kasus Talangsari


Akan menyurati kembali Penyelidikan berbasis Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999


Talangsari

Yang Menerima Janji

Sikap/perilaku Respon/kebijakan

Yang dilakukan Efek Status kasus Kronologis Laporan Audiensi

29 September 2005 Nomor Surat 347/SK-KontraS/IX/05 Eny Soeprapto dan Abdul Hakim Garuda Nusantara. Komnas HAM akan meminta ijin pengadilan negeri untuk meminta BAP dan berkas terkait dengan kasus Talangsari di Korem 043 Garuda Hitam mereka tidak bisa memberikan keterangan karena telah terjadi pergantian pejabat. Mereka sekarang menunggu BAP Korem dan Kejari. Sedangkan Korem tidak bisa memberikan BAP karena alasan hukum tidak bisa berlaku surut Komnas HAM telah mendatangi Korem, Dinsos, Lapas dan Polsek. Instansi intasnsi terkait Penyelidikan berbasis Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 Surat Meminta Penjelasan Kasus Talangsari Lampung Nomor Surat 391/SK-KontraS/XI/2005 Abdul Hakim Garuda Nusantara SH,LLM Ketua Komnas HAM 23 November 2005 8

Yang Menerima Janji Sikap/perilaku Respon/kebijakan Yang dilakukan Efek Status kasus

Tidak direspon Penyelidikan berbasis Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999

Kronologis

Surat Meminta Penjelasan Kasus Talangsari Lampung Nomor Surat 416/SK-KontraS/XII/2005 Abdul Hakim Garuda Nusantara SH,LLM Ketua Komnas HAM 21 Desember 2005 Tidak direspon Penyelidikan berbasis Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999

Laporan Audiensi Yang Menerima Janji Sikap/perilaku Respon/kebijakan Yang dilakukan Efek Status kasus

Evaluasi Komnas HAM 2006 KASUS-KASUS YANG DITANGANI Peristiwa Talangsari Lampung Kronologis Meminta Penjelasan Penyelidikan Peristiwa Talangsari Lampung 1989 Nomor Surat 08/SK-KontraS/I/2006 Laporan Ketua Komnas HAM Abdul Hakim Garuda Nusantara, SH, LLM 12 Januari 2006, Audiensi Yang Menerima Janji Sikap/perilaku Respon/kebijakan Tidak ada respon Yang dilakukan Efek Status kasus Penyelidikan berbasis Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999


Aksi dan Audiensi memperingati 18 tahun Talangsari Lampung

9


Zoemrotin K Soesilo

laporan tim penyelidik kasus Talangsari akan di selesaikan pada bulan Maret 2006 Mengeluarkan surat bernomor 022/WATU A/II/2006 atas nama Wakil Ketua Komnas HAM


Tidak ada hasil penyelidikan hingga bulan maret Penyelidikan berbasis Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999

Kronologis

Penjelasan Tindak Lanjut Kasus Talangsari Surat Nomor 150/SK-KontraS/III/2006 Abdul Hakim Garuda Nusantara, SH,LLM Ketua Komnas HAM Tidak ada respon Penyelidikan berbasis Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999

Laporan Audiensi Yang Menerima Janji Sikap/perilaku Respon/kebijakan Yang dilakukan Efek Status kasus

Kronologis Laporan Audiensi Yang Menerima Janji Sikap/perilaku Respon/kebijakan

Yang dilakukan Efek Status kasus Kronologis Laporan

Talangsari Permohonan Audiensi Abdul Hakim Garuda Nusantara, SH,LLM Ketua Komnas HAM 21 Maret 2006 Zoemrotin K Soesila (Wakil Ketua Komnas HAM) Kasus Talangsari akan dibawa di Pleno Komnas pada minggu ke II bulan April 2006. Baru 2 orang anggota tim dari 4 orang anggota tim penyelidik yang menyelesaikan laporan Talangsari, 2 orang lagi sampai tanggal 31 maret akan segera menyelesaikan laporan penyelidikan Tidak diketahui hasil pleno minggu ke II bulan April 2006 Penyelidikan berbasis Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 Talangsari Permohonan Audiensi Abdul Hakim Garuda Nusantara, SH,LLM Ketua Komnas HAM

10

Audiensi Yang Menerima Janji Sikap/perilaku Respon/kebijakan


Kronologis Laporan Audiensi Yang Menerima Janji Sikap/perilaku Respon/kebijakan Yang dilakukan Efek Status kasus Kronologis Laporan Audiensi Yang Menerima Janji

Sikap/perilaku Respon/kebijakan Yang dilakukan Efek Status kasus

19 Mei 2006 Nomor 219/SK-KontraS/V/2006 Abdul Hakim Garuda Nusantara, Ruswiyati Soerya Saputra, Eni Soeprapto dan Syamsudin bulan Juni akan ditindak lanjuti dengan membentuk tim legal analisis atas hasil penyelidikan kasus Talangsari Tidak memberikan salinan laporan tertulis kepada korban dan keluarga korban yang hadir Komnas Ham sudah menyelesaikan Laporan penyelidikan kasus Talangsari dan menyatakana terdapat unsure pelanggaran HAM Berat Melakukan kajian hukum hingga bulan Juni Penyelidikan berbasis Undang – Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM

Talangsari 6 September 2006 Nomor 347/SK-KontraS/VIII/2006 Tidak ada satupun Komisioner yang menemui karena bertepatan dengan kebrangkatan menghadiri pelantikan Komda di Padang Kajian Hukum belum selesai Talangsari 3 Oktober 2006 Nomor 384/SK-KontraS/ IX/2006 Zoemrotin K Soesilo Komnas HAM tetap menjadikan kasus Talangsari sebagai prioritas, analisa hukum dan laporan diselesaikan akhir 2006 dan akan dibahas di sidang paripurna 11 – 12 Oktober 2006 Belum ada kejelasan tentang hasil kajian hukum dan tidak diketahui keputusan paripurna tanggal 11 – 12 Oktober 2006 Kajian Hukum belum selesai

11

Kronologis Laporan Audiensi Yang Menerima Janji

Sikap/perilaku Respon/kebijakan Yang dilakukan Efek Status kasus

Talangsari Permohonan Audiensi kepada Abdul Hakim Garuda Nusantara, SH,LLM Ketua Komnas HAM 9 Februari 2007 Zoemrotin K Soesilo Komnas HAM akan menyelesaikan kajian hukum pada bulan maret 2007 dan jika tidak selesai pada bulan maret akan langsung dimintakan membentuk tim projustitia Kajian hukum masih dikerjakan oleh tim Talangsari dan saat ini masih ditangan Eni Soeprapto Kajian Hukum belum selesai

12

Sumber: WALHI Jakarta

Recommend Documents