SUGIYANTO, Ph.D; MAsr., LAsr. ; HP:

BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI

SUGIYANTO, Ph.D; MAsr., LAsr. ; HP: 081.1111.0041 email : [email protected]

BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI Jl. MT. Haryono Kav 51 , Jakarta Selatan, Telp. 021-79194829 Fax. 021-7992321 www.bnsp.go.id e-mail : [email protected]

HR SUMMIT MIGAS 6-OKT-2016

110/10/2016

PESAN KETUA BNSP HARUS DAPAT MENJAWAB :

MEWUJUDKAN

2

KEBIJAKAN DAN LANGKAH PERCEPATAN SERTIFIKASI

PERKEMBANGAN SERTIFIKASI INDONESI

TANTANGAN PERSAINGAN GLOBAL DAN REGIONAL

MENGAPA SERTIFIKASI PENTING

INDONESIA KOMPETEN

LANDASAN HUKUM PENGEMBNGAN SDM : UU 13 thn 2003; UU 20 thn 2003; UU 12 Thn 2012; PP 31 thn 2006 ; PP 23 thn 2004 BNSP; HR SUMMIT MIGAS Perpres 8 thn 20126-OKT-2016 KKNI; Permen ESDM 5 thn 2015 SKKNI Wajib di Sektor Migas. 10/10/2016

SASARAN PENGEMBANGAN SDM Pemenuhan 58 Juta Tenaga Kerja Terampil Sampai 2030

Memenangkan Persaingan SDM di Regional & Global

ASEAN Economic Community: • 14 juta lapangan kerja terbuka sampai 2025. • 20 kompetensi keahlian: Pariwisata, Manufaktur/ mekatronika/elektro, Pertanian/perikanan/perkebunan, Konstruksi, Bisnis dan perdagangan, Industri kreatif/IT, Food and beverage, Otomotif, Welding, Kimia industri, Akunting, Kewirausahaan, Building/complex engineering, Entertainment, Sound and lighting engineering, Pelayaran niaga, Keperawatan: caregiver/baby sitter, Instruktur bahasa inggris /jepang/korea/jerman/prancis/belanda, diperlukan tambahan 58 juta skilled workers untuk menjadikan ekonomi Indonesia peringkat Surveyor, Massage & spa. 3 7 dunia pada 2030.

STRATEGI DAN TARGET MENGATASI PENGANGGURAN 2015 -2019 LAPANGAN KERJA UNTUK 10 JUTA ORANG LAPANGAN KERJA DALAM NEGERI

LAPANGAN KERJA LUAR NEGERI 4 JUTA ORANG

PILIHAN KARIR

PEKERJA 5 JUTA

PELATIHAN KERJA

SERTIFIKASI KOMPETENSI

www.bnsp.go.id/national profesional certification system

WIRAUSAHA 1 JT

PENEMPATAN KERJA

KEBIJAKAN LANGKAH PERCEPATAN SERTIFIKASI 





 



BNSP bersama Kementerian/Lembaga, Industri tertentu dan BAPPENAS telah melaksanakan percepatan sertifikasi kompetensi pada 12 Sektor Prioritas dalam menghadapi diberlakukannya pasar tunggal ASEAN, TA 2015. BNSP telah dan sedang menyiapkan proses lisensi LSPP-1 SMK bersama Kementerian Dikbud sejak tahun Anggaran 2013, dan telah terlisensi > 200 LSPP-1. BNSP menyiapkan SATGAS IMPRES 9 thn 2016 untuk merealisasikan pelaksanaan lisensi sebanyak 1,650 LSPP-1 SMK bekerjasama dengan 12 Kementerian dan 34 Gubernur guna mendukung ketersediaan tenaga kerja terampil Level Operator. BNSP sedang menyiapkan SATGAS untuk lisensi LSPP-1 POLTEK/Diploma bekerjasama dengan Kemenristekdikti dan Industri untuk pemagangan. BNSP sedang menyiapkan kerjasama dengan Ditjen Pendidikan Non Formal (PAUDNI) untuk sertifikasi calon tenaga kerja lulusan diklat Profesi berbagai bidang keahlian. BNSP tetap memberikan layanan kegiatan proses lisensi LSP Masyarakat.


TANTANGAN PERSAINGAN GLOBAL DAN REGIONAL  Sektor Jasa (GATS-Services) merupakan penopang utama

dalam perekonomian nasional .

 Libelarisasi pasar global dalam lingkup internasional :  WTO, Mode 4 : Temporary Movement of Natural Persons;  APEC, lingkup regional;  ASEAN, lingkup sub-regional, AEC Free flow of Skills Labour 2015.

 Dalam WTO ada kesepakatan untuk mobilitas dalam

lingkup tenaga profesional, dan dalam ASEAN ada kesepakatan untuk MRA.

6


10/10/2016

WTO, Mode IV : Temporary Movement Of Natural Persons • Supply of a services by foreign natural persons who

temporarily enter the territory of another Member(s). • Examples : 1. Abdul Fatonah goes to Iraq to work as a Security Guard 2. Sri Septi goes to Australia to work as a Nurse 3. Sugiyanto goes to Saudi Arabia to work as a HR Consultant.

7


10/10/2016

DAMPAK DIBERLAKUKANNYA MASYARAKAT EKONOMI ASEAN 2015, INDONESIA “HARUS” BISA !

8 www.bnsp.go.id/national profesional certification system

Aliran Bebas (Free Flow) Barang dan Jasa dalam Implementasi MEA 2015

Mendorong dan melindungi investasi antar negara ASEAN atas dasar perlakuan Nasional.

Bea masuk turun ke 0% pada 2010 (kecuali CLMV pada 2015)

Mengijinkan saham asing sampai 70%

Mendorong hubungan pasar modal dan pengembangan pasar saham. www.bnsp.go.id/national profesional certification system

Mutual Recognition Agreements (MRA) untuk 8 jasa profesi

9

BONUS DEMOGRAFI Perhatikan Mayoritas Usia Produktif 15-64 Thn, 66%-68%


INDONENSIA NEED STRONG COMPETITIVE COMPANIES & HR Competent

11


Strategic Plan for HR Development - RPJPN 2005-2025


LANDASAN HUKUM PENGEMBANGAN SDM INDONESIA 1.

UU No.13 Thn 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 18.

2.

UU No. 20 Thn 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Psl 61.

3.

PP No.23 Tahun 2004 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi.

4.

Perpres No. 8 thn 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).

5.

Permen ESDM No. 05 Thn 2015 tentang Pemberlakukan SKKNI di

Bidang Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi secara WAJIB, mencakup 35 SKKNI. 6. 13

IMPRES 9 Thn 2016, Revitalisasi SMK. HR SUMMIT MIGAS 6-OKT-2016

10/10/2016

IMPRES 9 thn 2016 Revitalisasi SMK Untuk Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral : Meningkatkan akses sertifikasi lulusan SMK yang terkait dengan energi dan sumber daya mineral; b) Menyusun proyeksi pengembangan, jenis, kompetensi (job title), dan lokasi industri energi terkait dengan lulusan SMK; c) Mendorong industri energi untuk memberikan akses yang lebih luas bagi lulusan SMK untuk melakukan PKL dan magang bagi pendidik dan tenaga kependidikan SMK, dan d) Mempercepat penyelesaian Standar Kompetensi Kerja Nasional. a)

14


10/10/2016

IMPRES 9 thn 2016 Revitalisasi SMK

Untuk :  Menteri, Kepala BNSP dan Gubernur melaporkan pelaksanan

Instruksi Presiden ini kepada Presiden paling sedikit setiap 6 bulan sekali atau sewaktu waktu apabila diperlukan dengan tembusan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;  Menko PMK melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Instruksi Presiden ini paling singkat 6 bulan sekali dan melaporkan hasilnya kepada Presiden.  Pembiayaan pelaksanaan Instruksi Presiden ini dibebankan kepada APBN masing-masimng Kementerian/Lembaga dan APBD serta sumber lain yang tidak mengikat sesuai peraturan dan perundangan yangberlaku. 15


10/10/2016

UU No.13 Tahun 2003, Ketenagakerjaan Pasal 18 :

16

1.

Tenaga kerja berhak memperoleh pengakuan kompetensi kerja setelah mengikuti pelatihan kerja yang di selenggarakan lembaga pelatihan kerja pemerintah, lembaga pelatihan kerja swasta, atau pelatihan di tempat kerja.

2.

Pengakuan kompetensi kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui sertifikasi kompetensi kerja.

3.

Sertifikasi kompetensi kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat pula diikuti oleh tenaga kerja yang telah berpengalaman. HR SUMMIT MIGAS 6-OKT-2016

10/10/2016

UU No.13 Tahun 2003, Ketenagakerjaan

17

4.

Untuk melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja dibentuk Badan Nasional Sertifikasi Profesi yang independen.

5.

Pembentukan badan nasional sertifikasi profesi yang independen sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah.


10/10/2016

UU No. 20 Tahun 2003, Pendidikan Nasional

18

Pasal 61 1. Sertifikat berbentuk ijazah dan sertifikat kompetensi. 2. Ijazah diberikan kepada peserta didik sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan / atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi. 3. Sertifikat kompetensi diberikan oleh penyelenggara pendidikan kepada peserta didik dan warga masyarakat sebagai pengakuan terhadap kompetensi untuk melakukan pekerjaan tertentu setelah lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi atau lembaga sertifikasi. 4. Ketentuan mengenai sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. HR SUMMIT MIGAS 6-OKT-2016 10/10/2016

UU No. 20 Tahun 2003, Pendidikan Nasional Pasal 16 Pendidikan vokasi merupakan Pendidikan Tinggi program diploma yang menyiapkan Mahasiswa untuk memilki pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu sampai program sarjana terapan. Penjelasan:  Yang dimaksud dengan “pendidikan vokasi” adalah pendidikan yang menyiapkan Mahasiswa menjadi profesional dengan keterampilan/ kemampuan kerja tinggi.  Kurikulum pendidikan vokasi disiapkan bersama dengan Masyarakat profesi dan organisasi profesi yang bertanggung jawab atas mutu layanan profesinya agar memenuhi syarat kompetensi profesinya.  Dengan demikian pendidikan vokasi telah mencakup pendidikan profesinya. 19


10/10/2016

UU No. 20 Tahun 2003, Pendidikan Nasional Pasal 44

20

1.

Sertifikat kompetensi merupakan pengakuan kompetensi atas prestasi lulusan yang sesuai dengan keahlian dalam cabang ilmunya dan/atau memiliki prestasi di luar program studinya.

2.

Serifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Perguruan Tinggi bekerja sama dengan organisasi profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi kepada lulusan yang lulus uji kompetensi.


10/10/2016

UU No. 20 Tahun 2003, Pendidikan Nasional Pasal 44 3. Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat digunakan sebagai syarat untuk memperoleh pekerjaan tertentu.

21

4.

Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara Pendidikan Tinggi yang tanpa hak dilarang memberikan sertifikat kompetensi.

5.

Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikat kompetensi diatur dalam Peraturan Menteri.


10/10/2016

PP No.23 Thn 2004, BNSP Penjelasan Umum Undang-undang No. 13 th 2003 tentang Ketenagakerjaan mengamanatkan pembentukan BNSP yang independen untuk melaksanakan sertifikasi kerja bagi tenaga kerja, baik yang berasal dari lulusan pelatihan kerja dan/atau tenaga kerja yang telah berpengalaman. Badan Nasional Sertifikasi Profesi yang sangat diperlukan sebagai lembaga yang mempunyai otoritas dan menjadi rujukan dalam penyelenggaraan sertifikasi kompetensi kerja secara nasional. 22


10/10/2016

PP No.23 Thn 2004, BNSP Pasal 1

23

1.

Sertifikasi kompetensi kerja adalah proses pemberian sertifikat kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan obyektif melalui uji kompetensi yang mengacu kepada standar kompetensi kerja nasional Indonesia dan/atau internasional.

2.

Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


10/10/2016

PP No.23 Thn 2004, BNSP Pasal 2 1.

Membentuk Badan Nasional Sertifikasi Profesi yang selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini disebut dengan BNSP.

2.

BNSP merupakan lembaga yang independen dalam melaksanakan tugasnya, dan bertanggung

jawab kepada Presiden.

24


10/10/2016

PP No.23 Tahun 2004 Pasal 3  BNSP mempunyai tugas melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja. Pasal 4  Guna terlaksananya tugas sertifikasi kompetensi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, BNSP dapat memberikan lisensi kepada lembaga sertifikasi profesi yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan untuk melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja.  Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pemberian lisensi lembaga sertifikasi profesi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan lebih lanjut oleh BNSP. 25


10/10/2016

KLASIFIKASI JENIS LSP, PBNSP 202 Rev. 2014  Klausul 4.2. PBNSP 202 Ref 2014 :

Dalam pemberian Lisensi, BNSP mengklasifikasi jenis LSP (bukan Leveling) menjadi : -> LSP pihak Kesatu (First Party); -> LSP pihak Kedua (Second Party); -> LSP pihak Ketiga (Third Party) Klasifikasi jenis LSP tersebut didasarkan pada badan atau lembaga yang membentuknya dan sasaran sertifikasinya. 26


10/10/2016

PEMBERDAYAAN OPERASIONALISASI LSPP-2 HULU MIGAS Pendirian LSP Sebagai Pelaksanan Uji Kompetensi

Pengguna

Instansi Teknis

Asosiasi Profesi

KKKS

SKK Migas

APPI

Lembaga Sertifikasi Profesi Pengelolaan Rantai Suplai Hulu Migas (LSP-PRS MIGAS)-> LSPP-2 HULU MIGAS.

*) Pedoman BNSP 202 Tahun 2013 Item 3.41

27

PRIVATE AND CONFIDENTIAL

OPERASIONALISASI LSPP-2 HULU MIGAS Pengguna

Instansi Teknis

Asosiasi Profesi

KKKS

SKK Migas

APPI

Lembaga Sertifikasi Profesi Pengelolaan Rantai Suplai Hulu Migas (LSP-PRS MIGAS)-> LSPP-2 HULU MIGAS

Pengguna

Instansi Teknis

Asesor Kompetensi *) Pedoman BNSP 202 Tahun 2013 Item 3.41

28

PRIVATE AND CONFIDENTIAL

Asosiasi Profesi

PP 31 thn 2006, SISLATKERNAS Pasal 1. Ayat 5 :  Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SKKNI, adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

29


10/10/2016

PP 31 thn 2006, SISLATKERNAS Pasal 1, Ayat 6 : 1. Sertifikasi kompetensi kerja adalah proses pemberian sertifikat kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan objektif melalui uji kompetensi sesuai :  Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI),

 Standar Internasional dan/atau  Standar Khusus.

30


10/10/2016

Perpres No. 8, thn 2012, KKNI  KKNI adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi

yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor. Pasal 1(1).  Kualifikasi adalah penguasaan capaian pembelajaran

yang menyatakan kedudukannya dalam KKNI. Pasal 1(4).  Capaian pembelajaran adalah kemampuan yang

diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, ketrampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja. Pasal 1(2). 31


10/10/2016

Perpres No. 8, thn 2012, KKNI  KKNI terdiri atas 9 (sembilan) jenjang kualaifikasi, dimulai dari

jenjang 1 (satu) sebagai jenjang terendah, sampai dengan 9 (sembilan) sebagai jenjang tertinggi; Pasal 2, (1).  Setiap jenjang kualifikasi KKNI, sebagaimana dimaksud dalam

Ayat 1) terdiri atas :  Jenjang 1 sampai dengan jenjang 3, dikelompokkan dalam jabatan

Operator;  Jenjang 4 sampai dengan jenjang 6, dikelompokkan dalam jabatan Teknisi atau Analis;  Jenjang 7 sampai dengan jenjang 9, dikelompokkan dalam jabatan Ahli.

32


10/10/2016

JENJANGNo. 8KANDUNGAN  KKNI PERPRES Thn UNSUR 2012 * KANDUNGAN UNSUR KUALIFIKASI S3

S3 (Terapan)

S2

S2 (Terapan)

Spesialis

VIII Profesi

S1

V

D II DI Sekolah Menengah Kejuruan (3)

9 Tahun Pendidikan Dasar (6+3) Pendidikan Pra Sekolah (1-2) 33

VII VI

D IV D III

SMA (3)

IX


IV

III II I

KOMPETENSI EDUCATIONAL

9 8

KOMPETENSI OCCUPATIONAL

STRATEGIKAL AHLI

KOGNITIF

K

7 6 5

MANAJERIAL TEKNISI / ANALIS

4 3

2 1

PSIKO MOTORIK OPERATOR

SUPERVISIONAL

TEKNIKAL PENGEMBANGAN KARIR 10/10/2016 (DUDI, LATKER, MASY)

Ciri-ciri Profesi Perpres No. 8 thn 2012, KKNI, Pasal 1, Ayat 8 : Profesi adalah bidang pekerjaan yang memiliki kompetensi tertentu yang diakui oleh masyarakat.

Terlatih Well trained 34

Memberi jasa utk umum


Ber sertifikat

Anggota organisasi profesi 10/10/2016

NATIONAL COMPETENCY BASED TRAINING SYSTEM KKNI/SKKNI

LABOUR FORCE • Employed • Job Seekers

TRAINING PROGRAMME  Competency Based  Demand Driven  Leveling  Classical/OJT/APT

   

Certificate of competency

FASILITIES INSTRUCTOR FUNDS QMS

TRAINING PROVIDERS

10/10/2016

HR SUMMIT MIGAS 6OKT-2016

35

COMPETENT

KETERKAITAN LEMBAGA DIKLAT PROFESI berbasis kompetensi (CBT)

MENDIDIK & MELATIH TENAGA KERJA. Peserta Diklat mengaku kompeten ‘SETELAH’ mengikuti pelatihan.

36


LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI (LSP)

MEMASTIKAN & MEMELIHARA KOMPETENSI. Peserta uji, mengaku sudah kompeten ‘SEBELUM’ asesmen. 10/10/2016

KOLABORASI ANTARA STD KOMPETENSI, LEMDIKLAT, LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI & PENEMPATAN DI INDUSTRI PP 31 Thn 2006 : SKKNI, Std. Internasional, Std Khusus

LEMDIKLAT PROFESI / VOKASI Kurikulum / Hanjar.

LSP- SERTIFIKASI : SKEMA Sertifikasi; Perangkat Asesmen 37


PENEMPATAN INDUSTRI (Man Spec = Job Spec) 10/10/2016

38


10/10/2016

SUGIYANTO, Ph.D; MAsr., LAsr. ; HP:

Recommend Documents