Sub Bagian l-lumas dan Tata Usaha BPK Rl Perwakilan Provinsi Bali
-'s,b
PP Tabanan SALAH satu bangunan di DTW Jatiluwih yang disegel Satpol izin. kantongi tak karena
Dewan Minta Eksekutif Tegos, Rencanakan Turun ke Jatiluwih TABANAN, NusaBali
Ribut pembangunan areal oarkir vang mencaPlok lahan
iawah produktif membuat Komisi II DPIID Tabanan Yang membidanei pembangunan berencana
turrin ke DTW latiluwih, Desa Iatiluwih, Kecamatan Penebel. komisi vang dikomandani Putu Eka Putra NurcahYadi ini akan menggali informasi di laPangan tenting pembangunan areal parkir yairg jadi sorotan Publik tersebut. "Kita minta Petunjuk dan izin dulu dari Ketua Dewan. Komisi
II memang merencanakan turun.
Kita ingin tahu permasalahan di lapangan seh-ingga harus turun m-enyerap informasi langsung," uneliap Eka Putra NurcahYadi,
na6u irolsJ. Eka ingin bertemu langsung dengan Badan
Pengelola dan Desa Adat Yang diseiahkan penuh untuk mengelola DTW fatiluwih. "Kalau memang berdasarkan kePutusan
masyarakat dan kePentingan
badan pengelola sebagai sarana penunjang objek wisata, harus dibuatkan payung hukum," urai Eka Putra.
Anggota DPRD Tabanan dari
vans baik, tapi contoh buruk
atas"pembabatan lahan. "Kalau mem-ang itu diizinkan sekalian cabut Pdrda falur Hijau. fika tak 'tegas, pariwisata akan hancur," ungkap Yasa.
Sebelumnya, Penjabat Bupati Tabanan, I WaYanSugiada,
benuhi janiinYa untuk teriun i<e Daya Tarik Wisata (DTW)
fatiluwih, Desa fatiluwih, Kecamatan Penebel, Senin (14/9J,
guna cek laPangan soal aksi Eolduzer lahan sawah untuk
pembangunan areal Parkir
yang ditengarai melanggar jalur
hiiau. Dari cek lokasi kemarin, Pdmkab Tabanan belum bisa merestui pembangunan areal parkir di kawasan subak Yang inasuk Warisan BudaYa Dunia
(WBD)'sebelum ada kajian
matang.
Sekkab KabuPaten Taban-
an, Nyoman Wirna Ariwangsa,
menegaskan pada PrinsiPnYa Pemkab Tabanan tak Pernah me-
nyetujui pengerukan lahan untuk parkir di DTW f atiluwih ini. Karehanva. setelah turun ke DTW jatilirwih, pihaknya berjanii akan mengkaji aspirasi masYarakat
setempat. Merujuk Rancangan
Fraksi Demokrat, Made Yasa,
Tata Ruang Wilayah (RTRWJ,
mengeruk lahan hijau tersebut. Jika tak ada sikap tegas maka Jatiluwih yang jadi Warisan Budaya Dunia (WBD) akan dijadikan contoh oleh destinasi wisata lainnya. Bukan sebagai contoh
zona pertumbuhan Pemukiman, yang artinya ada kemungkinan untuk dibangun. "Meski begitu, kami dari pemerintah tentu akan tetap mengkajinya," tegas Wirna
meminta ketegasan eksekutif untuk ambil sikap atas ProYek Yang
Edisi
I knis,lT tutunhr
Hal
iZ
Zot
kata Wirna Ariwangsa, lokasi lahan parkir tersebut berada di
Arir^/an€Jsa.
6kZL
Sub Bagian Humas dan Tata Usaha BpK Rl Perwakifan Provinsi Bali
ffiffiffi'ffiffi
UpfiGuruAbdi Rp z|RibuperBulan Mereka o",t^t:Tl ffit:? ?;Jil?l:il';""t""u . sementaraKeparaUprDpenmeski dengan aip"i'i"i, ;*;;;;r ;? *lliSXl;,1?1J"1?J#"?'f#"7 upah minim jl##rj*jJ:j.lft::ff:il: berkeyakinan!"|:nu r.r.irJ tersebut ;;n;.i;; rdearnya jumrahgurupNSseban_ akan aiffrTiitiiitT:if?iij:ffi1 dianskat jadi pNS !3;Il,i,1'r1 ::1lr',Tlt',ff? 1"r 1z'o e.3's;;;;;; perhitun-
*;
gan jumlah guru per sekorah 6 r".""i", ,"." aiu.'i ,p"r' n?-16 "ilii .i"# fi?lt Jumrah suru abdi J^- -.._ ^TifiHi#HI1,".i*Xl fn:;lTdty#frit ;#jn: i I J,ii $t "Effrtll::!r'" tU *{ru.,:,; ey;"n ;tt:u:l; ini dianggap sebagai kecil,_namanya juga guru abdi, itu, guru Agama Hindu hanya ::l,llS pahf awan pendid'iian r."."?" kita dibayar i"ru"i't"-,ni.npuJn ada 27 orang, dan 7 orang guru TABANAN,
Nug".idi
NusaBali
jadi solusi di tengah krisis negeri. Hanya rayr, up"ir
t'a'iva
guiu
sekolah." Dapat meng"uai kita syukuri,'; ungkap il;;;A; "1, f"n! merekaterimaperbulannyaiaufi lapangan, -Guiu RaUu tiOZSt. dari layak. Guru abdit".ir",ipiii abdi ai iitrn ("tu ,utomulai Rp 180 ribu per buian, lah dasar juga mensyukuri bisa sementa-ra guru kontrak np i,i meng,abdikin t"."."p""""y"
juta per
bulln.
kepada generasi penerus
olahraga.
kekurangan guru PNS .buat!-takut, sementara terbantu oleh
glru kontrak dan.guru abdi. f umlah guru kontrak sebanyak 19
orang, dan guru abdi sebanyak 31' orang. Para guru abdi ini pal-
u"n!i". ingmaksimaldapatupahRp200
yang dihimpun di peisoalk"; ,_ Iapangan, guru abdi di sekolah Y6.^"I{tak Rp 200 ribu per bulan ffi;h yans ribu per bulan.,,Upah guru abdi dasar (sDJ rata-rata mendapat sekotah. riaral tergantung komite dan kemam_ llo^"l!t:,1'nat upah Rp 200 ribu per bulan. pan mereka suatu saat ketika ; Paring maksimar cl.u p"ngunlr.';;; pi,rs; 3a" 1111,T\"1"hIebih "r'aiJisueT{rrri<;;fi p"." rendah r"'J* ei,." frffiiir:lt?llf"3:g:,"t_:,:i: per jam. Upah guru abdidt sMAf P::"-f:i_':*' ini pun T"Tpg..giy_"i, kelak suaan ta-t<'tir" aiil"ilf."" eIlK!.rvariasiantara Rp 20 ribu [:':5!,jjfli?,* lH,n:g,:: ipah tersebut,,, aku sukarata."gi Informasi
'i.}.jil ,[ai
;i{l.ir;;
w ffi ,#1'
'
u.
f
:
:
saya
pikir
,ii,i#sffi 1 mlll:ins/il;6';#il1 X:?ffHffiJ,,ffir"'fif;"#;
ribu
Hs*",lr : g:T iqdidisD,
;"ii#ilflfi.::f,,',-"ffi trl'*i*ifit'iifrf;trH setiaptahunnya jumrahpegawai
l.ii$3lEf i filiXfl i*?"'00,"", ,
per,fift putu o",I:l:5"3 lil i.l;if ifl llil;
m.enegjS{
gj"-
santir;;;";;;;;i'i;:
3i:'ff#5J$:[?,ffnXAtt matan"pupuan, iuiuni"a"s, a"n Selemade'g Barat, kekurangan guru. sem6nt"." pen-
per hari, guru abdi di SMA/SMK banan darurat guri. Selam" ittah mengajar'8 jam ini kekurangan glru 'ditambai; Pi:i9"1:! hingga L2 jarn per bul""...4tt^lll dengan guri koitrak ga.ngkatan pr,rs r"trnsg""aa banyak upah guru bantu di SMA/SMK ousrgurukontrak.,,setiaptahun_ ,,*_^
iii"t il ;ili. ^:,^jumlah pasti guru ny" 6"nyi[gu.u'ylng'funrrun, yangditerimahanyaRp i.g0ribu Hanya.saja kontrak dan guru abdi di Ta- t hingga Rp420 ribu perbulan. i' tiaiLJtJ;;; pana.n sljahieor'"ee;i"iililA'r.r r :".t:1"tg::,:,,"t1iil11#'irffil ..
';ffi
yang.menangani iontrak,,, I:l:t, .bidang rerang yasa, Selasa '(' t:ngal tugas keluar daerah. "Kita guruibdi ai scKU setoiah
Kediri, Tabanan fBakta) menye-
butkan, gaji
d g.k';t;l_IiHAXTfu_,.;;.;
SJ"iit".
fi{:i1l;li1T$",ttrI"ili:i1T setiap tahunnya diperpan-
y-ang
mi"xi,io""T'Ji"?:ii:n:,X'iif jutiper 6 dari perkotaan," ungkap
b'utan.
Edisi : ranii,l7 *pfunlzr Zo$ Hal t 7-
k21
i:i
Usaha BPK Rl Perwakilan Provinsi Bali
Sub
@l /-!
.
: "-\
*furo& '\*rl#.i'
Dugaar:r Pernalsuan Sertifikat Senilai Rp 273 Miliar
Pemeriksaan Labfon Satu Sertifikat Dinyatakan Palsu DENPASAR. Nus,aBali
Polda Bali kenrbali mer-
ilis perkemban6lan kasus dugaan pemalsuan sertifikat tanah di Per:atu, Kut;r Selatan, Badung senilai Rp
273 miliar. PenyifllI n',"mastikan sertifikat yang disita dari PT Maspion Surabaya dinyatakan palsu. Rencananya, penyidik
akan kembali melakukan
perneriksaan terhadap BPN fBadan Pertanahan Badung) terkait sertifikat palsu ini.
for menyatakan sertifikat yang disita dari PT Maspion Surabaya dinyatakan
.s
nis.l?
suk teknis penyelidikan. Tidak bisa kami ungkap," tegasnya.
Seperti diketahui se-
yang discanner, "Selain itu ada beberapa kejanggalan
sus pemalsuan sertifikat seluas 3.865 are di areal Pura furit Uluwatu Peca-
lainnya yang ditemukan
dari sertifikat yang dinayatakan palsu ini," jelas Kombes Hery.
Setelah memastikan dik berencana memanggil kembali beberapa pejabat BPN Badung yang sudah sempat diperiksa sebel-
sertifikat lainnya dalam
akan diperiksa atau calon tersangka. "ltu sudah ma-
belumnya, I Gede Made Subakat melaporkan ka*
Bali, Kombes Hery Wiyanto pada, Rabu i16l9J men' gatakan Laboratorium Fo-
yang disita dari Nbtaris Ni Nyoman Sudjarni dan satu
terkait siapa saja yang
palsu. Ini terlihat dari beberapa tanda tangan
sertifikat palsu ini, penyi-
terhadap dua sr:rtifikat tanah seluas 3.865 are
Hal
BangurianJ yang disita dari PT Maspion, Surabaya. Hasil pemeriksaan Lab-
Kabid Humas'Polda
rensik Mabes Polli Cabang Denpasar sudah selesai melakukan pemeriksaan
Edisi
bentuk HGB [Hak Guna
umnya. Selanjutnya, penyi-
dik akan melakukan gelar perkara dan menetapkan
tersangka dalam kasus ini. Namun mantan Kabid Humas Polda Bengkulu ini belum mau berkomentar
&{(al,a dS
tu ke Bareskrim
Mabes
Polri pada 24 November lalu, dengan nomor laporan LPl1053/Xt/2074/ Bareskrim. Made Subakat
melaporkan dua terl-
apo4 yakni I Wayan Wakil
dan Anak Agung Ngurah Agung. Kasus ini kemudian dilimnahkan ke Polda Bali
sejak Desember 20 14 lalu.
Pelapor Made Subakat
merasa dirugikan atas pemalsuan sertifikat yang di-
jual dua terlapor seharga Rp 273 miliar. 6' rez
Sub Bagian Humas dan Tata Usaha BPK Rl
Perwakilan Provinsi Bali
$:$N,K&S
SUASANA acara Bimtek implementasi tata kelola keuangan desa di Kota Denpasar 201 5, Rabu (16/9) pagi.
Pj Walikota: Hati-hati Gunakan Anggaran Desa DENPASAR. NusaBali Penjabat Walikota Denpasar.AA Gede Geriya mengingatkan para kepala desa da'n aparatnya agar hati-hati
dalam menggunakan anggaran desa. Hal ini untuk menghindarkan jangan sampai terjebak pada hukum. Hal tersebut disampaikan saat membuka bimbingan dan latihan bagi 75 peserta dari unsur Inspektorat, Bagian Keuangan Setda Kota Denpasar, Kepala Desa Se-Kota Denpasar, Sekretaris Kecamatan serta Kaur Keuangan Desa dan Tim Pelaksana Kegiatan Desa, Rabu (16/9) di Hotel Santhi Denpasar. AA Gede Geriya mengatakan, dalam rangka mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintah desa, telah diterbitkan Peraturan Pemerintah tentang Keuangan dan Kekayaan Desa sebagai tindak lanjut UU No 6
Tahun 2014 tentang Desa. "Keuangan Desa harus ditujukan pada percepatan pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat untuk rnenanggulangi kemiskinan. Langkah yang dilakukan dengan pemberdayaan potensi desa," kata Agung Geriya. Melalui bintek ini diharapkan aparatur desa dapat memahami penggunaan anggaran yang akuntabel, transparan dan partisipasif dilakukan dengan tertib anggaran. Terkait dengan penggunaan anggaran desa, Gede Geriya meminta semua pihak harus hati-hati dan jangan sampai terjebak oleh hukum. "Kami inenghimbau pgrangkat desa untuk bekerja secara transparan, terbulia dan terus berkoordinasi dengan instansiterkait terrnasuk BPKP Perwakilan Provinsi Bali sehingga bisa
dihindari hal-hal yang tidak diinginkan," tegasnya. Kepala Badan Pemberdayaan Masayarakat dan Pemerintahan Desa Kota Denpasar Made Mertajaya mengatakan, untuk pengelqlolaan dana desa di Kota Denpasar akan dicairkan melalui tiga kali amprahan masing-masing sekali amprah mencapai Rp 300 juta
lebih. Dimana tahap pertama telah diamprah untuk 27 desa sebesar 40 persen dari anggaran desa telah dilakukan bulan Agustus sedangkan bulan September amprahan kedua dan 20 persen amprahan anggaran desa dilakukan bulan Oktober sehingga seluruh anggaran desa dapat cair. "Kami harapkan melalui pelatihan
ini para kepala desa dan aparat desa dapat menggunakan anggaran desa sesuai dengan perencanaan,"
uj.Invr:
Edisi Hal
6]_
Sub Bagian Humas dan
Usaha BpK Rl Perwakilan Provinsi Bali
Masuk Lelang DED, Renovasi Pasar Seririt
Ditarget2016 SINGARAJA, NusaBali
.hebat,-Pasar -Setahun lebih pasca mengalami Seririt, yang
PASAR Serirityang masih menunggu proses perehaban,
ryrygb'kul:lry"Y91sl1,._
__
kebakaran
merupakan salah satu pasar besar di Buleleng, sudah-memasuki masa lelang Detail F_ngineering Design [DED). Meski sempat mengalami penundaan proses ienovasi
beberapa lama, dipastikan realjsasi perbaikan pasar Seririt akan dilakukan pada tahun 20 j.6 mendatang.
"Sampai saat ini, proses lelang DEDnya sudah .berlangsung. Setelah ini
nanti baru menvusun usulan baik itu ke pemprov atau pemeiintah pusat. Yang jelas untuk rehab fisikriva akan di-
lakukan pada tahun 2016 mendatang,,,ujar Kepala
D-inas Koperasi, Perdagangan dan Ferindustiian IDiskopdagrinJ Buleleng ti trti Made Arnika, Rabu
(1.6/9) kemarin.
Menurutnya, usulan rehab pasar Seririt, menelan alokasi anggaran sebesar Rp LB miliar. Sejumlah anggaran tersebut, akan disunakan untuk merehab ribuan kios yang ada di daiam
F3sar,yang hangus.terbakar pada Juli 2014 lalu. Karena membutuhkan anggaran yang sangat besa6 usulannya nanti apakah bias meng"gunu[an APBN atau APBD I," imbuh dia. Sebelum dinyatakan untuk direhab, pasar Seririt juga telah menjalani hamer tes, untuk menilai dasar bangunan apakah masih layak digunakan
atau tidak. Dari hasil tes penguji-an, dalar ban-
gunan dinyatakan masih layak untuk digunakan, sehingga hanya perlu proses rehab. program perehaban pasar.seririt, pem,kab.Sglajq Buleleng jugatengah merencanakan penataan dua pasar.besar lainnya, yakni pasar Binyuasri dan Pasar Anyar Buleleng. Namun sampai siat ini, renca na penataan yang awalnya diperbincangkan or ranun lnl, belum menemui titik terang. _ Disebut.sebut, minimnya ApBD yang dimiliki ol eh. Pe mkab B u ele n g, seltin gga proies "penataa n mas.ln menunggu, clan mengutamanakan hal yang I
lebih prioritas. Sementaraltu, tahun ini jugi ail lakukan revitalisasi empat pasar desa yin[ ada di Buleleng Diantaranya pasar Desa'Uerigtet, Munduk, Gerokgak dan Banjar, yang bersuriber
dari Dana Alokasi Khusus.[DAK). Iumlah tersebur
dinyatakan bertambah darl tahrin lalu yang hanya berjumlah tiga pasar. Data terakhir Diskopdagrin Buleleng, masih ad,a
20 pasar desa yang masih masu[ daftar
tunggu., untuk mendapatkan giliran revitalisasi pasar desa. "Masih ada Z0 pasar desa vang masuk daftar tunggu, tahun berikutnya akjn d'lseleksr sesuai prioritasnya," kata dia. 6 k?g
Edisi Hal
F$nis,lT Saeknbt
z9t,
Sub Bagian Humas
Usaha BPK Rl Perwakilan Provinsi Bali -,$,,&i--r-\
ll
*
{ i
TERDAKWA, Ketut Wirten saat menglikuti sidang di Pengadilan Tipikor denpasar dengan agenda keterangan saksi, Selasa (15/9).
Sidang Dugaan Korupsi Prr>na Buleleng
Saksi Mahkota 'Gigit' Camat dan BPN DENPASAR, NusaBali
Kdsus dugaan korupsi Prona (Proyek Operasi Nasional Agraria) di Sumberkima, Grokgak, Bulr-"leng dengan terdakwa Sekdes Sumberkima, Ketut Wirten menghadirkan lima saksi tbrmasuk saksi mahkota I Gede lGrdin Yudiasa yang juga merupakan terdakwa dalam kasus yang sama. Dalbm
sidang, Kardin yang berperan sebagai koordinator kecamatan mengaku membagikan uang kepada Camat Gerokgak hingga pejabat di BPN (Badan Pertanahan Negara) Buleleng. Dalam sidang di Pengadifan Tipikor Derrpasar pada. Selasa (15/9) yang dipimpin majtfre'hakim Beslin Sihombing,,saksi Kardin dihadirkan berbarengan dengan ernpat saksi lainnya,
yaitu Camat Gerokgak,'Oka Susrama dan staf camat, Putu Kusmadi serta Kasubsi Pertanahan BPN. Ariasa dan Ardana.
Seluruh saksi dari kecamatan dan BPlrl mengaku tidak tahu ada pungutan ke warga Desa Sumberkima dan Desa Pejarakan Rp 600 ribu untuk pengurusan Prona. Malah saksi menjelaskan jika penyertifikatan tersebut gratis karena su-
dah dianggarkan negara melalui BPN.
Sementara itu, Kardin mengaku seluruh uang yang dipungut dari warla untuk membuat sertifikat sebesar Rp 600 ribu dipegang oleh tim kecil Prona dengan Ketua Pan,itia, Wirten. Dari uang Rp 600 ribu tersebut, Kardin diserahkan Rp 300 ribu untuk
dibagikan ke atas. "Saya disuruh membagikirn uang terima kasih ini ke atas," jelas Kardin. Saat diminta merrinci siapa saja
yang menerima uang dari 267 warga pembuat proha tersebut, Kardin dengan gamblang menjelaskannya. la menyebut Camat Gerokgak, Oka Susrama menerima Rp 55 ribu dan Kasubsi BPN, Ariasa menerima Rp b0 ribu dan Ardana menerima Rp 15 ribu. "Camat terima Rp 55 r:ibu clikali 267 sertifikat, Ariasa menerima Rp 50 ribu dikalikan 267 sertffikat, Ardana menerima Rp 15 ribu dikalikan 267 sertifikat dan Erwin (staf BpN lainnya, red) menerima Rp 35 ribu," jelasnya secara gamblang. Majelis hakim lalu mengkonfrontir keterangarr ini kepada empat saksi lainnya yang disebut Kardin menerimia alirgn dana korupsi ini. Namun semuanya membantah menerima uang dari Kardin yang disebut sebagai uang terima kasih. Bahkan, Ariasa mengaku hanya sekali bertemu dengan Kardin terkait urusan Prona d1 mengaku tidak pernah diberikan uang. 6 rez
Edisi
(aniS
Hal
-
,lz S,,fknl-r zb(s
Sub Bagian Humas dan Tata Usaha BPK Rl Perwakilan Provinsi Bali
-,ffib
mTffimffiffiffiffij
Petu nfukPemprov
Bupati Bangll hnggu
*
Untuk Merevisi SK Honor Anggota KPU-Panwaslu Bangli
Panwaslu Bangli mengaku belum puas, selama rencana untuk merevisi SK Bupati itu belum ada bukti kongkritnya. BANGLI, NusaBali
^ , elxd I G
Pemkab Bangli masih menunggu
petunjuk Pem-
eh*rHulH,Xl'HHl 2.O15
Kep'utusan
(SIQ Bupati Bangli tentang besaran
honor anggota Panwaslu dair KPU Bangli, yang sebelumnya menuai protes dan mengancam penyelenggaraan Pilkada Bangli 9 Desember nanti. Kesepakatan revisi SK itu
sendiri setelah dilakukan perte-
muan antara KPU Rl, Bawaslu Rl, I(PU Bali, Bawaslu Bali dan Pemkab Bangli, Senin (74 / 9) lalu.
"Begitu selesai pertemuan, kami sudah kembali bersurat ke Pemprov Bali, salah satunya adalah untuk mohon petun'
juk apa yang harus dilakukan. Sejatinya saya dari dulu ingin
Dewa Gede Mahendra Putra saat
dikonfirmasi, Rabu (16/9). Menurutnya, pihaknya saat
ini tengah menunggu surat penegasan pencabutan SK tersebut
dari provinsi. Sementara Ketua Panwaslu Bangli, I Nengah Sandiarta, saat dikonfirmasi mengenai revisi SKtersebut, mengaku belum puas, selama hal itu belum ada
bukti kongkritnya. "Kami belum merasa puas karena hal itu belum pasti. Belum ada dokumen tertulis sebagai bukri dan dasar dari kami di Panwaslu," ujar Sandiarta saat ditemui, Rabu (1619).
mengubah SK itu, namun untuk mengubahnya belum ada dasar yang kuat sebagai pendukung,"
ua KPU Bangli, Dewa Agung
ujar Penjabat Bupati Bangli,
honor penyelenggara Pilkada
Sebelumnya diberitakah Ket-
Lidartawan mengatakan kisruh
Bali ini ke polisi, sehingga
kasusnya terungkap dan 6 korban bersama sang Mami berhasil diamankan jajaran Polres Tabanan, Selasa (15/9) srang.
Trio Siti Aisyah fkorban),
Siti Masitoh (sang MamiJ, dan Wayan Widana (pemilik kafeJ dibawa jajaran Polres Suka-
bumi ke fawa Barat, Rabu pagi sekitar pukul 10.30 Wita.
Kecuali Siti Aisyah, 5 perem-
= I
t
l
z o o a
Dewa Gede Mahendra Putra
puan waitress kafe lainnya asal Jawa barat yang samasama diduga korban human trafficking, masih diamankdn di Mapolres Tabanan, Rabu kemarin. Mereka tetap menjalani pemeriksaan intensif di Ruang
Konseling Unit Perlindungan
Perempuan dan Anak fPPA)
,nE,17
Edisi Hal
IL
gyknb( LoE
