Studi Preferensi Masyarakat terhadap Lembaga Keuangan Syari’ah (BPRSyari’ah) di Kabupaten Merangin Syaparuddin Universitas Jambi
Abastrak: This paper analizes the preferences, development opportunity and feasibility of Shariah financial institutions, particularly the establishment of BPR Shariah in the Kabupaten Merangin. Data were obtained through field surveys of residents who have their own income, as well as small businessmen and Household. The findings in the field suggest that community preferences are relatively high. Keywords: Bank syari’ah, preferensi, Merangin.
I. Pendahuluan Melalui Undang-undang nomor 12 tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perim bangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan tentang pemberian pelayanan, prakarsa dan pemberdayaan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Kepada daerah juga diberi kewenangan untuk mencari sumber permodalan bagi pengusaha Usaha kecil Menengah (UMKM) melalui penyaluran modal dengan biaya yang relatif murah dan dengan prosedur yang relatif mudah. Namun, dalam kreativitasnya, pemerintah daerah harus tetap berpedoman pada ketentuan-ketentuan atau peraturan-peraturan yang ada. Innovatio, Vol. X, No. 2, Juli-Desember 2011
261
Syaparuddin
Sejalan dengan hal tersebut, peranan lembaga keuangan formal dirasa sangat diperlukan dalam rangka menumbuhkembangkan kapasitas UMKM. Salah satu lembaga keuangan/perbankan yang berorientasi pada masyarakat golongan ekonomi lemah adalah Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Keberadaan BPR diharapkan dapat menjadi salah satu lembaga yang berperan dalam pemberdayaan masyarakat. Meskipun peranan BPR relatif penting, namun demikian jika dilihat dari perkembangannya, jumlah BPP di Propinsi Jambi relatif belum berkembang sebagaimana propinsi lain. Secara umum, Bank konvensional memiliki dominasi dalam penyediaan sumber permodalan di Provinsi Jambi termasuk di Kabu paten Merangin. Ini terbukti dari jumlah Lembaga Keuangan Bank (LKB) yang ada di Kabupaten Merangin yang terdiri dari empat unit bank umum, satu unit Bank Pemerintah Daerah dan satu unit Bank Perkreditan Rakyat yang seluruhnya menggunakan sistim konvensional. Berkenaan dengan hal tersebut di atas maka BPR Syari’ah hendaknya memberikan manfaat ganda terhadap nasabahnya. Sistem mobilisasi dana yang sistematis melalui jalur consultative banking sangat diperlukan untuk mencapai pasar sasaran dari hasil penjualan mempercepat mobilisasi dana masyarakat dengan mendayagunakan jaringan kerja BPR Syariah dengan induk organisasi secara terpadu, yaitu menjaring dana dari seluruh anggota kelompok masyarakat melalui simpanan. Kemudian dalam satu jaringan bisnis nasabah, BPR Syariah dapat melayani calon nasabah secara individu maupun kelompok sehingga terjadi ikatan bisnis yang erat dan harmonis. Selanjutnya merencanakan dan merealisasikan anggaran serta rencana kerja tahunan dari hasil proyeksi berdasarkan potensi ekonomi wilayah agar lebih realistis. Dengan demikian seluruh sumber dan penggunaan dana umat bisa tertampung serta tersalurkan dengan baik, produktif, edukatif dan efektif sesuai aliran kas dan rencana keuangan. Berdasarkan hal tersebut, perlu dilakukan studi tentang preferensi masyarakat terkait peluang pengembangan/studi kelayakan lembaga keuangan syari’ah khususnya pendirian BPR Syariah di Kabupaten Merangin. 262
Innovatio, Vol. X, No. 2, Juli-Desember 2011
Studi Preferensi Masyarakat terhadap Lembaga Keuangan Syari’ah
II. Perilaku Perbankan dan Preferensi Masyarakat Terhadap BPR Syari’ah Untuk mendapatkan informasi mengenai perilaku perbankan dan preferensi masyarakat terhadap BPR Syariah, dilakukan survei lapangan yang melibatkan penduduk bekerja/memiliki penghasilan sendiri (selanjutnya disebut responden masyarakat umum) serta pengusaha kecil dan Rumah Tangga (selanjutnya disebut responden pengusaha). Jumlah responden yang diambil sebanyak 130 responden, terdiri dari 75 responden penduduk bekerja dan 55 responden pengusaha, yang tersebar pada empat wilayah yaitu Pamenang, Sungai Manau, Tabir dan Bangko. Responden Masyarakat Umum Responden masyarakat umum yang diteliti terdiri dari 59 laki-laki (78,67 persen) dan 16 perempuan (21,33 persen), dengan umur relatif bervariasi antara paling rendah 20 tahun dan paling tinggi di atas 50 tahun. Bagian terbesar dari unsur responden adalah antara 40 - 49 tahun (38,67 persen), dengan rata-rata umur 37,4 tahun. Mengacu pada data yang lebih luas, penduduk pada umurumur ini adalah penduduk yang berada dalam usia kerja puncak, yang terlihat dari tinggi Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) mereka. Tabel 1. Distribusi Umur dan Jenis Kelamin Responden Masyarakat Umum Pada Penelitian Studi Kelayakan Pendirian BPR Syariah Kabupaten Merangin
Innovatio, Vol. X, No. 2, Juli-Desember 2011
263
Syaparuddin
Secara umum pendidikan responden masyarakat umum yang terpilih dalam penelitian ini sudah cukup baik. Lebih sepertiga (38,66 persen) di antaranya telah berpendidikan diploma dan sarjana, sedangkan yang menamatkan SD hanya 1,33 persen dan SLTP hanya 20,00 persen. Tabel 2. Distribusi Pendidikan Responden Masyarakat Umum Pada Penelitian Studi Kelayakan Pendirian BPR Syariah Kabupaten Merangin
Sesuai dengan distribusi umurnya, sebagian besar responden (66 orang atau 88,00 persen) adalah mereka yang berstatus telah menikah dan sisanya berstatus belum menikah dengan proporsi 12,00 persen. Jumlah anggota rumah tangga responden berkisar dari 1 sampai lebih 5 orang dengan sebagian besar (40,00 persen) diantaranya menanggung antara 3-4 jiwa. Secara rata-rata jumlah tanggungan adalah 3,92 orang. Tabel 3. Distribusi Jumlah Anggota Rumah Tanggapan Responden Masyarakat Umum Pada Penelitian Studi Kelayakan Pendirian BPP Syariah Kabupaten Merangin.
Dari sisi pekerjaan, responden terdiri dari mereka yang bekerja/ bermata pencaharian sebagai petani, karyawan swasta dan pegawai 264
Innovatio, Vol. X, No. 2, Juli-Desember 2011
Studi Preferensi Masyarakat terhadap Lembaga Keuangan Syari’ah
negeri sipil. Secara proporsi keadaan responden menurut pekerjaan/ mata pencaharian ini relatif berimbang, dimana jumlah petani seba nyak 25 orang (33,33 persen), karyawan swasta 20 orang (26,67 persen) dan pegawai negeri sipil sebanyak 30 orang (40,00 persen). Berdasarkan rata-rata penghasilan responden masyarakat umum adalah Rp 1.538.400 dengan distribusi memperlihatkan bagian terbesar (33,33 persen) berpenghasilan antara Rp.1.000.000,- Rp.1.499.000, diikuti oleh mereka yang berpenghasilan antara Rp.2.000.000, Rp 2.499.000 (22,67 persen), antara Pp.1.000.000- Rp.1.499.000 (21,33 persen), kurang dari Rp.1.000.000 (17,33 persen) dan Rp 2.500.000 ke atas (5,33 persen). Tabel 4. Distribusi Jenis Pekerjaan Responden Masyarakat Umum Pada Penelitian Studi Kelayakan Pendirian BPR Syariah Kabupaten Merangin
Tabel 5. Distribusi Kelompok Penghasilan Responden Masyarakat Umum Pada Penelitian Studi Kelayakan Pendirian BPR Syariah
Kabupaten Merangin
Innovatio, Vol. X, No. 2, Juli-Desember 2011
265
Syaparuddin
Responden Pengusaha Responden pengusaha yang diteliti memiliki beragam jenis usaha mulai dari usaha pedagang manisan (bahan kebutuhan pokok) sampai kepada pengusaha sawit. Dari keseluruhan jenis usaha tersebut bagian terbesarnya adalah mereka yang memiliki usaha toko manisan (29,09 persen) dan usaha perdagangan karet (20,00 persen). Tabel 6. Distribusi Jenis Usaha Responden Pengusaha Pada Penelitian Studi Kelayakan Pendirian BPR Syariah Kabupaten Merangin
Dari sisi jumlah tenaga kerjanya, jenis-jenis usaha yang dite kuni responden pengusaha depot dikategoriknn otas dua kelompok skala usaha, yaitu skala usaha rumah tangga dan skala usaha kecil. Berdasarkan hal tersebut dapat dikemukakan bahwa, 52,73 persen diantaranya adalah responden dengan skala usaha rumah tangga (jumlah tenaga kerja 1-3 orang) dan 47,27 persen lainnya skala usaha kecil (4-19 orang)
III. Perilaku Perbankan Perilaku Simpanan a. Masyarakat Umum Dibandingkan dengan pengeluaran untuk kebutuhan hidup, 266
Innovatio, Vol. X, No. 2, Juli-Desember 2011
Studi Preferensi Masyarakat terhadap Lembaga Keuangan Syari’ah
penghasilan masyarakat umum yang diteliti relatif memadai. Hal ini terlihat dari pernyataan mereka tentang kondisi keuangan tiga bulan terakhir. Lebih separuh (52, 00 persen) atau 39 orang diantaranya menyatakn berada dalam kondisi surplus, sedangkan yang lainnya menyatqkan seimbang (48,00 persen atau 36 orang). Sebaliknya, tidak satupun ditemukan yang menyatakan berada pada kondisi keuangan defisit. Selanjutnya kepada masyarakat yang pada tiga bulan terakhir ini berada pada kondisi keuangan seimbang juga ditanyakan apakah sebelumnya pernah punya tabungan/simpanan. Dari pertanyaan tersebut, sebagian besar (20 orang dnri 36 orang atau 55,56 persen) menyatakan pernah memiliki simpanan. Distribusi frekuensi masyarakat umum berdasarkan kondisi keuangan diberikan pada tabel berikut: Dari masyarakat yang memiliki nilai surplus tersebut, dapat dikemukakan rata-rata nilai surplus perbulan yang disimpan mereka adalah Pp 426.500, dengan distribusi memperlihatkan bagian terbesarnya (33, 33 persen) memiliki nilai surplus antara Rp.500.000 - Rp 749.000. Tabel 7. Distribusi Masyarkat Umum Berdasarkan Kondisi Keuangan di Kabupaten Merangin. Pada masyarakat umum yang pada tiga bulan terakhir be-
rada pada posisi keuangan seimbang yang sebelumnya pernah punya simpanan, juga didapatkan nilai simpanan yang pernah dilakukan. Rata-rata simpanan perbulan kelompok ini adalah Rp.196.680. Ini menunjukkan bahwa kondisi seimbang yang terInnovatio, Vol. X, No. 2, Juli-Desember 2011
267
Syaparuddin
jadi pada kelompok ini bukanlah kondisi yang permanen. bengan demikian, terdapat kemungkinan pada masa yang akan datang kelompok ini berubah status pada kondisi keuangan surplus, yang sekaligus menjadi peluang pasar bagi pihak perbankan khususnya BPR Syariah. Distribusi nilai surplus penghasilan masyarakat umum dan distribusi rata-rata nilai simp anan perbulan masyarakat umum (Kondisi Seimban.g) di Kobupaten Mernngin diberikan pada dua tabel berikut: Tabel 8. Distribusi Nilai Surplus Penghasilnn Masyarakat Umum di Kabupaten Merangin
Tabel 9. Distribusi Rata-Rata Nilai Simpanan Masyarakat Umum Kondisi Seimban di Kabupaten Merangin Perbulan
Dari perilaku menyimpan, dapat dikemukakan bahwa tidak semua masyarakat umum yang memanfaatkan jasa lembaga 268
Innovatio, Vol. X, No. 2, Juli-Desember 2011
Studi Preferensi Masyarakat terhadap Lembaga Keuangan Syari’ah
keuangan (bank dan non-bank). Pada masyarakat yang pada saat ini berada dalam kondisi keuangan surplus, lebih sepertiga (38,46 persen) diantaranya yang menyimpan kelebihan dananya di rumah dan tempat lainnya. Lembaga keuangan yang utama tempat menyimpan bagi masyarakat umum kelompok ini adalah Bank Umur, lainnya (20,51 persen), diikuti oleh BPI Cabang (17,95 persen), Koperasi (12,82 persen), BPI Unit Desa (7,69 persen) dan BPR (2,56 persen). Selanjutnya kepada masyarakat yang pada tiga bulan terakhir ini berada pada kondisi keuangan seimbang yang sebelumnya pernah punya tabungan/simpanan, hampir separuh (45,00 persen) bahkan diantaranya yang menyimpan kelebihan dananya di rumah. Lembaga keuangan yang utnma tempat menyimpan bagi masyarakat umum pada kelompok ini adalah Bank Umum lain (35,00 persen), diikuti oleh BPI Unit Desa (10,00 persen), Koperasi (5,00 persen), dan BPI CQbanq (5,00 persen). Tabel 10. Distribusi Lembaga Simpanan Masyarakat Umum di Ka-
bupaten Merangin Selain beragamnya pilihan lembaga penyimpan uang, alasan terhadap pemilihan lembaga tersebut juga relatif beragam. Namun demikian, dari keseluruhan alasan yang dikemukakan, alasan utama masyarakat umum dalam memilih lembaga penyimpan adalah faktor keamanan dan kebiasaan keluarga. Ini tidak hanya berlaku pada kelompok masyarakat dengan penghasilan suplus tetapi juga pada kelompok masyarakat dengan kondisi keuangan seimbang. Innovatio, Vol. X, No. 2, Juli-Desember 2011
269
Syaparuddin
Tabel 11. Distribusi Alasan Memilih Lembaga Simpanan Masyarakat Umum di Kabupten Merangin
b. Pengusaha Di tingkat pengusaha, dalam konteks perilaku menyimpan keuangan usahanya, kecenderungan untuk tidak memanfaatkan jasa lembaga keuangan bank dan non-bank ini juga terlihat nyata. Proporsinya bahkan lebih besar dibandingkan proporsi pada masyarakat umum yaitu mencapai 41, 82 persen (yang menyimpan di rumah atau lainnya). Data ini secara implisit memberikan arti, masih terbuka peluang yang relatif besar bagi lembaga keuangan khususnya BPR Syariah dalam menarik nasabah penabung, selama BPR Syariah dapat meyakinkan colon nasabahnya dalam menyimpan uangnya di lembaga tersebut. Selanjutnya untuk lembaga keuangan, bank umum lain juga merupakan pilihan utama pengusaha dalam menyimpan keuangan usahanya, yaitu mencapai 32,73 persen dari total pengusaha, diikuti dengan pilihan pnda BPI Cabang (12,73 persen), BPI Unit besa (7,27 persen) dan Koperasi (5,45 persen). Alasan utama pengusaha dalam memilih lembaga keuangan tersebut juga relatif sama dengan alasan yang dikemukakan oleh masyarakat umum. Dimana, 27,27 persen di antaranya menyata kan dengan alasan keamanan dan 29,09 persen menyatakan karena 270
Innovatio, Vol. X, No. 2, Juli-Desember 2011
Studi Preferensi Masyarakat terhadap Lembaga Keuangan Syari’ah
telah menjadi kebiasaan keluarga. Alasan-alasan lainnya dengan persentase yang relatif kecil diantaranya adalah adanya faktor bunga, undian, pelayanan yang baik, fasilitas lengkap, dan lokasi lembaga dekat rumah. Tabel 12. Distribusi Lembaga Simpanan Pengusaha di Kabupaten
Merangin Tabel 13. Distribusi Alasan Memilih Lembaga Simpanan Pengusaha di Kabupaten Merangin
Perilaku Pinjaman a. Masyarakat Umum Innovatio, Vol. X, No. 2, Juli-Desember 2011
271
Syaparuddin
Dari sisi pinjaman dapat dikemukakan bahwa dari total 75 responden mqsyarakat umum, 22 responden (29,33 persen) pernah mendapatkan pinjaman, sedangkan 53 responden (70,67 persen) tidak pernah mendapatkan pinjaman. Koperasi merupakan lembaga utama yang menjadi pilihan masyarakat umum untuk mendapatkan pinjaman. Hal ini ditandai oleh proporsi masyarakat yang mendapatkqn pinjaman dari koperqsi yang mencapai 40,91 persen. Di tempat kedua adalah BPI Cabang (27,27 persen) diikuti oleh BPI Unit Desa (22,73 persen). Tabel 14. Distribusi Frekuensi Lembaga Kredit Masyarakat Umum di Kabupaten Merangin
Pilihan terhadap koperasi sebagai lembaga untuk mendapatkan pinjaman oleh masyarakat lebih disebabkan alasan pelayanan yang baik dan cepat. Ini dinyatakan oleh 40,01 persen masyarakat umum. Alasan lainnya yang juga cukup mendominasi dalam pemilihan lembaga untuk mendapatkan pinjaman ini adalah persyaratan peminjaman yang lebih mudah (dinyatakan oleh 27,27 persen masyarakat) serta alasan lokasi lembaga dekat dengan rumah (18,18 persen). Selanjutnya, meskipun dari masyarakat yang diwawan carai hanya 29,33 persen yang menyatakan pernah mendapat kan pinjaman, namun ketika ditanyakan mengenai kemampuan membayar angsuran kredit, 61,33 persen diantaranya menyatakan memiliki kemampuan untuk membayar angsuran kredit. Rata-rata perkiraan kemampuan membayar angsuran kredit perbulan272
Innovatio, Vol. X, No. 2, Juli-Desember 2011
Studi Preferensi Masyarakat terhadap Lembaga Keuangan Syari’ah
nya adalah Rp 316.670, dengan proporsi mencapai 44,00 persen menyatakan mampu membayar angsuran dalam batas antara Rp.250.000 - Rp 749.000. Tabel 15. Distribusi Alasan Memilih Lembaga Kredit Masyarakat
Umum di Kabupaten Merangin Tabel 16. Distribusi Perkiraan Kemampuan Membayar Angsuran Kredit Perbulan pada Masa yang Akan Datang Masyarakat Umum
di Kabupaten Merangin Kemampuan Membayar b. Pengusaha Di tingkat pengusaha, proporsi yang pernah mendapatkan pinjaman ini lebih besar dibandingkan mnsyarakat umum. Pengusaha yang pernah mendapatkan kredit mencapai 30,91 persen (17 orang). Koperasi ternyata juga merupakan lembaga utama yang menjadi pilifian pengusaha untuk mendapatkan pinjaman. Hal ini ditandai oleh proporsi yang mendapatkan pinjaman dari koperasi yang mencapai 35,29 persen. Di tempat kedua adaiah BPI Unit besa (23, 53 persen) dan Bank Umum Lain (23,53 persen). Innovatio, Vol. X, No. 2, Juli-Desember 2011
273
Syaparuddin
Sebagaimana halnya di tingkat mnsyarakat umum, alasan pelayanan yang baik dan cepat juga menjadi faktor utama pengusaha dalam memilih lembaga kredit. Ini dinyatakan oleh 35,29 persen pengusaha. Alasan lainnya yang juga cukup mendominasi dalam pemilihan lembaga untuk mendapatkan pinjaman ini adalah persyaratan peminjaman yang lebih mudah (dinyatakan oleh 17,65 persen masyarakat) serta alasan lokasi lembaga dekat dengan rumah (17,65 persen). Tabel 17. Distribusi Frekuensi Lembaga Kredit Pengusaha di Kabu-
paten Merangin Tabel 18. Distribusi Alasan Memilih Lembaga Kredit Pengusaha di Kabupaten Merangin
Selanjutnya, meskipun dari pengusaha yang diwawancarai hanya 30,91 persen yang menyatakan pernah mendapatkan pinjaman, namun ketika ditanyakan mengenai kemampuan membayar angsuran kredit, seluruh pengusaha menyatakan memiliki kemampuan untuk membayar angsuran kredit jika terdapat peluang untuk menerima kredit tersebut. Rata-rata perkiraan kemampuan 274
Innovatio, Vol. X, No. 2, Juli-Desember 2011
Studi Preferensi Masyarakat terhadap Lembaga Keuangan Syari’ah
membayar angsuran kredit perbulan dari pengusaha ini adalah Rp.1.070.000. Bahkan terdapat 10, 91 persen dari pengusaha yang menyatakan mampu mengangsur kredit mencapai di atas Rp 3.000.000 perbulannya. Tabel 19. Distribusi Perkiraan Kemampunn Membayar Angsuran Kredit Perbulan pada Masa Yang Akan Datang Pengusaha di Kabu-
paten Merangin
IV. Preferensi Terhadap BPR Syariah Pertanyaan yang diajukan mengenai preferensi ini mencakup preferensi mereka terhadap simpanan dan pinjaman BPR Syariah. Kedua pertanyaan pokok ini diajukan dalam rangka mendapatkan prospek keberadaan BPR Syariah dalam masyarakat di Kabupaten Merangin. Meskipun demikian, sebelum mendapatkan persepsi ini, pemahaman responden tentang BPR Syariah bank secara umum merupakan hal yang penting untuk diketahui.
Tabel 20. Distribusi Pengetahun Masyarakat dan Pengusaha terhadap BPR Syariah di Kabupaten Merangin 2006 Hasil penelitian menemukan bahwa pengetahuan masyarakat Innovatio, Vol. X, No. 2, Juli-Desember 2011
275
Syaparuddin
umum dan pengusaha terhadap BPR Syariah masih relatif terbatas. Ketika diajukan pertanyaan mengenai apakah mereka pernah men dengar mengenai BPR Syariah, hanya 10,67 persen dari masyarakat umum yang menyatakan pernah sedangkan pada pengusaha hanya sebesar 12,73 persen. Berdasarkan hal tersebut, untuk mendapatkan keakuratan persepsi terhadap BPR Syariah, sebelumnya diberikan pen jelasan yang dianggap cukup memadai kepada resporden mengenai BPR Synriah dan keberadaannya. a. Preferensi Terhadap Simpanan BPR Syariah Setelah diberikan pemahaman tentang BPR Syariah secara umum, kepada masyarakat umum dan pengusaha diajukan pertanyaan mengenai preferensi terhadap simpanan BPR Syariah. Kepada masyarakat umum dalam kondisi keuangan surplus, diajukan pertanyaan tentang preferensi simpanan terhadap surplus keuangannya saat ini dan masa yang akan datang jika didirikan BPR Syariah. Kepada masyarakat umum dalam kondisi nonsurplus, diajukan pertanyaan tentang preferensi simpanannya jika pada masa mendatang kondisi keuangannya menjadi surplus, dan kepada pengusaha diajukan pertanyaan tentang preferensi simpanan terhadap keuangan usahanya saat ini dan masa yang akan datang jika didirikan BPR Syariah. Berdasarkan jawaban terhadap simpanan BPR Syari’ah dapat dikemukakan bahwa preferensi masyarakat relatif tinggi. Pada masyarakat umum kondisi keuangan surplus, hanya 10, 26 persen yang menyatakan akan tetap menyimpan di tempat biasa, sedangkan sebagian besar lainnya menyatakan akan menyimpan di tempat biasa dan BPR Syariah (17, 95 persen) dan pindah menyimpan ke BPR Synriah (71, 79 persen). Pada masyarakat umum dengan kondisi keuangan nonsurplus, sebagian besar (80, 55 persen) menyatakan akan menyimpan di BPR Syariah seandainya pada masa yang akan datang keuangannya berada kondisi surplus, sedangkan sisnnya (19, 45 persen) menyatakan akan menyimpan di koperasi, BRI Cabang dan BPD non-syari’ah yang ada di Kabupaten Merangin. Hal yang sama juga ditemukan pada 276
Innovatio, Vol. X, No. 2, Juli-Desember 2011
Studi Preferensi Masyarakat terhadap Lembaga Keuangan Syari’ah
pengusaha. 29, 09 persen pengusaha menyatakan menyimpan di tempat biasa dan BPR Syari’ah dan 63, 64 persen di antaranya menyatakan akan pindah menyimpan di BPR Syari’ah. Tabel 21. Distribusi Frekuensi Preferensi Masyarakat Umum dan Pengusaha terhadap Simpanan BPR Syari’ah di Kabupaten Merangin
Bagi masyarakat umum yang tetap tidak bersedia menyim pan di BPR Syari’ah, terdapat berbagai alasan. Meskipun demikian, alasan utamanya adalah karena dekat dengan rumah (54, 55 persen) dan sudah terbiasa dengan pelayanan bank di tempat yang lama (45,45 persen). Selanjutnyn untuk pengusaha, alasan tidak bersedianya mereka menyimpan di BPR Syari’ah adalah alasan karena sudah terbiasa (75,00 persen) dengan alasan keuntungan yang lebih baik di bank lain (25,00 persen). Tabel 22. Distribusi Frekuensi Alasan Masyarakat Umum dan Pen-
Innovatio, Vol. X, No. 2, Juli-Desember 2011
277
Syaparuddin
gusaha terhadap Preferensi Simpanan BPR Syari’ah di Kabupaten Merangin Bagi masyarakat umum yang bersedia menyimpan di BRI
Syari’ah, baik yang menyimpan hanya di BPR Syariah maupun BPR Syari’ah sekaligus bank lain, dengan alasan ingin coba-coba (42,19 persen), dan alasan syari’ah (47,81 persen). Di tingkat pengusaha, alasan yang sama dikemukakan adalah untuk coba-coba (29,41 persen), alasan syari’ah (49,02 persen) dan keuntungan lebih baik (21,57 persen). b. Preferensi Terhadap Pinjaman BPR Preferensi responden terhadap pinjaman BPR Syari’ah juga relatif tinggi. Hanya 6,67 persen dari masyarakat umum yang menyatakan tetap akan meminjam di tempat biasa, sedangkan untuk pengusaha hanya 7,27 persen. Alasan utama pada masyarakat umum yang tetap meminjam di tempat lain adalah karena sudah terbiasa dengan sistem dan prosedur meminjam yang ada di tempat biasa. Selanjutnya di tingkat pengusaha, 75,00 persen menyatakan karena sudah 278
Innovatio, Vol. X, No. 2, Juli-Desember 2011
Studi Preferensi Masyarakat terhadap Lembaga Keuangan Syari’ah
terbiasa dan 25,00 persen menyatakan karena bunga/nisbah yang lebih rendah. Tabel 23. Distribusi Frekuensi Preferensi Masyarakat Umum dan Pengusaha terhadap Pinjnman BPR Syari’ah, di Kabupaten Merangin Bagi yang menyatakan akan meminjam di tempat biasa
dan BPR Syari’ah, atau hanya BPR Syari’ah terdapat tiga alasan utama yaitu nisbah lebih rendah (dinyatakan oleh 32,86 persen masyarakat dan 25,48 persen pengusaha), lebih sesuai syari’ah (dinyatakan oleh 51,43 persen masyarakat dan 37,26 persen pengusaha), serta alasan ingin coba-coba (dinyatakan oleh 15,71 persen masyarakat dan 37,26 persen pengusaha). Tabel 24. Distribusi Frekuensi Alasan Preferensi Masyarakat Umum dan Pengusaha terhadap Pinjaman BRI Syari’ah, di Kabupaten Merangin
Innovatio, Vol. X, No. 2, Juli-Desember 2011
279
