Studi Penentuan Prioritas Peningkatan Ruas Jalan Nasional Di Propinsi Kalimantan Tengah Jhanso Edianto.Simatupang Teknik Transportasi Pascasarjana Teknik Sipil Universitas Brawijaya Malang
[email protected]
Abstrak - Wilayah Propinsi Kalimantan Tengah, sebagaimana halnya dengan wilayah lain di Indonesia memiliki permasalahan yang hampir sama yaitu pengembangan yang tidak merata di setiap daerahnya. Kesenjangan wilayah (regional disparity) antar wilayah di Kalimantan Tengah sangat terasa, beberapa kendala utama yang dihadapi dalam penanganan jaringan jalan di Propinsi Kalimantan Tengah antara lain adalah luasnya wilayah yang harus ditangani, dan pusat-pusat komunitas yang tesebar, distribusi penduduk dan sumber daya ekonomi yang tidak merata dan rendahnya pendapatan masyarakat. Pembangunan jaringan jalan di Kalimantan Tengah banyak dihadapkan dengan issue-issue kompleks yang membutuhkan perhatian yang serius dan perlu ditangani dengan manajemen yang tepat dengan mempertimbangkan aspek sosial ekonomi untuk membantu perkembangan pembangunan nasional. Kendala tersebut menyebabkan perlunya kebijakan dan perencanaan yang efektif dalam penanganan jaringan jalan di Propinsi Kalimantan Tengah. Selain itu kendala lain yang sangat berpengaruh bagi penanganan jaringan jalan di Propinsi Kalimantan Tengah adalah jumlah anggaran biaya penanganan jalan yang sangat terbatas, sehingga harus menentukan prioritas penanganan jalan secara tepat. Metode penelitian dilakukan dengan Analytic Hierarchy Process (AHP) untuk menentukan ruas jalan mana yang menjadi prioritas dengan memasukkan beberapa ktiteri antara lain kondisi jalan, LHR, Kebijakan dan ketersediaan biaya dalam peningkatan ruas jalan Nasional di Propinsi Kalimantan Tengah. Kata kunci: Peningkatan, Jalan Nasional, Analytic Hierarchy Process (AHP).
I. PENDAHULUAN 1.1
Latar Belakang Wilayah Propinsi Kalimantan Tengah, sebagaimana halnya dengan wilayah lain di Indonesia memiliki permasalahan yang hampir sama yaitu pengembangan yang tidak merata di setiap daerahnya. Kesenjangan wilayah (regional disparity) antar wilayah di Kalimantan Tengah sangat terasa, beberapa kendala utama yang dihadapi dalam penanganan jaringan jalan di Propinsi Kalimantan Tengah antara lain adalah luasnya wilayah yang harus ditangani, dan pusat-pusat komunitas yang tesebar, distribusi penduduk dan sumber
daya ekonomi yang tidak merata dan rendahnya pendapatan masyarakat. Pembangunan jaringan jalan di Kalimantan Tengah banyak dihadapkan dengan issue-issue kompleks yang membutuhkan perhatian yang serius dan perlu ditangani dengan manajemen yang tepat dengan mempertimbangkan aspek sosial ekonomi untuk membantu perkembangan pembangunan nasional. Kendala tersebut menyebabkan perlunya kebijakan dan perencanaan yang efektif dalam penanganan jaringan jalan di Propinsi Kalimantan Tengah. Selain itu kendala lain yang sangat berpengaruh bagi penanganan jaringan jalan di Propinsi Kalimantan Tengah adalah jumlah anggaran biaya penanganan jalan yang sangat terbatas, sehingga harus menentukan prioritas penanganan jalan secara tepat. Sesuai data dari Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Kalimantan Tengah, untuk jalan yang berstatus Nasional di Kalimantan Tengah ada dua yakni poros selatan sepanjang 820,2 Km, dan poros tengah sepanjang 894,75 Km. Kondisi jalan Nasional tersebut tahun 2007 yakni kondisi baik dan sedang (mantap) sebesar 49,7 persen dan permukaan beraspal sepanjang 999,20 Km dan kondisi rusak ringan dan berat (tidak mantap) sebesar 50,3 persen. Selama ini program penanganan jalan nasional di Propinsi Kalimantan Tengah hanya didasarkan pada pendekatan Sistem Manajemen Jalan Terpadu, dimana dengan sistim ini prioritas penanganan jalan hanya didasarkan pada nilai manfaat finansial jalan yang akan ditangani dibandingkan dengan nilai pembangunan atau pemeliharaannya. Metode Benefit Cost Ratio nampaknya sulit diterapkan karena identifikasi manfaat langsung dan tidak langsung sulit dilakukan dengan mengemukakan faktor rielnya, sehingga penerapannya hanya melihat aspek volume lalu lintas saja dan ini merugikan ruas-ruas jalan yang LHR nya rendah sehingga usulan penanganannya sering tidak menjadi prioritas, sehingga diperlukan kriteria lain yang dapat melihat berbagai aspek. Mengacu pada hal tersebut di atas, maka penelitian ini menitik beratkan pada penanganan jalan nasional di Propinsi Kalimantan Tengah dengan memasukkan berbagai kriteria antara A-67
Seminar Nasional Aplikasi Teknologi Prasarana Wilayah 2011
lain kondisi jalan, anggaran dana kebijakan legislatif terhadap perencanaan penanganan jaringan jalan. 1.2 Identifikasi Masalah Pengembangan jaringan jalan di wilyah Propinsi Kalimantan Tengah menghadapi beberapa permasalahan antara lain dana yang diperlukan untuk program pembanguanan sistem jaringan jalan dewasa ini sangat terbatas hingga pembangunan tidak dapat dilaksanakan sekaluigus sesuai dengan kebutuhan untuk masingmasing ruas jalan. Untuk pengembangan jaringan jalan selama ini mengacu pada pendekatan fungsi jaringan jalan (jalan arteri, kolektor, lokal) dan kewenangan berdasarkan status (Jalan Nasional, Propinsi, dan Kabupaten/Kota). Dalam kaitan dengan prioritas pengembangan, maka sering terjadi jalan-jalan di wilayah Propinsi Kalimantan Tengah yang berada di luar fungsi dan kewenangan tidak mendapatkan perhatian dan prioritas secara khusus. Di wilayah Propinsi Kalimantan Tengah memerlukan suatu konstruksi yang khusus karena struktur tanah pada sebagian Propinsi Kalimantan Tengah adalah gambut, dan hal ini membuat pelaksanaan pembangunan jalan memerlukan dana yang sangat besar. Untuk dapat menjalankan program pembangunan jalan di Propinsi Kalimantan Tengah agar dapat mendukung terlaksananya program pengembangan ekonomi dan sosial dengan baik diperlukan prioritas untuk menangani jaringan jalan dalam mendukung keputusan (alternatif) yang tepat. 1.3 Perumusan Masalah Berdasarkan identifikasi di atas maka dapat dibuat perumusan masalah penelitian sebagai berikut: 1. Faktor–faktor apakah yang perlu dipertimbangkan dalam prioritas peningkatan ruas jalan Nasional di Propinsi Kalimantan Tengah? 2. Bagaimana teknik penentuan prioritas peningkatan ruas jalan Nasonal di Propinsi Kalimantan Tengah? 3. Bagaimana urutan prioritas peningkatan ruas jalan Nasional di Propinsi Kalimantan Tengah? 1.4
Pembatasan Masalah Untuk menghindari meluasnya pembahasan maka permasalahan yang dibahas akan di batasi pada: 1. Alternatif jaringan jalan berada pada wilayah Propinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Studi Identifikasi ruas jalan Nasional di Propinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2011 dengan menggunakan metode Analytic Hierarchy Process (AHP) sehingga dapat diketahui skala prioritas alternatif pengembangan ruas jalan tersebut. 2. Elemen hirarki disusun berdasarkan level fokus/tujuan – kriteria – alternatif. Pengambil keputusan (stakeholders) tidak termasuk dalam struktur hirarki, karena dianggap memiliki tingkat kepentingan yang sama, namun persepsi mereka dibutuhkan dalam penilaian kriteria berdasarkan keahlian pada bidang yang bterkait, yaitu dari dinas pemerintahan melalui pengisian kuesioner.
A-68
3. Penelitian ini menganalisis pembobotan kriteriakriteria dan alternatif, dengan tidak memperhitungkan tingkat sensitivitasnya. 1.5
Tujuan Penelitian Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk: 1. Mengetahui faktor – faktor apakah yang perlu dipertimbangkan dalam prioritas peningkatan ruas jalan Nasional di Propinsi Kalimantan Tengah? 2. Mengetahui bagaimana teknik penentuan prioritas peningkatan ruas jalan Nasonal di Propinsi Kalimantan Tengah? 3. Mengetahui bagaimana urutan prioritas peningkatan ruas jalan Nasional di Propinsi Kalimantan Tengah?
1.6
Manfaat Penelitian Prioritas pengembangan jaringan jalan di wilayah Propinsi Kalimantan Tengah yang telah ditetapkan, diharapkan dapat memberikan manfaat: 1. Untuk membantu pemerintah Propinsi Kalimantan Tengah dalam menentukan prioritas pengalokasian dana pembangunan peningkatan ruas jalan nasional di Propinsi Kalimantan Tengah. 2. Dapat mengoptimalkan penggunaan dana dalam peningkatan ruas jalan Nasional di Propinsi Kalimantan Tengah . 3. Untuk memperoleh hasil yang efisien dan efektif dalam perencanaan peningkatan ruas jalan Nasional di Propinsi Kalimantan Tengah. II.
TINJAUAN PUSTAKA
Tinjauan pustaka merupakan ciri yang penting bagi penelitian ilmiah untuk mendapatkan data. Berikut penjelasan untuk tiap – tiap tinjauan yang digunakan. 2.1
Pengembangan Jalan di Indonesia Jaringan jalan Nasional adalah salah satu komponen penting untuk menunjang pembangunan. Sejak pembangunan Jangka Panjang I sampai sekarang, pembangunan prasarana jalan raya mendapat prioritas utama. Dalam penerapannya jaringan jalan raya pada suatu daerah tergantung pada kondisi fisik/alami wilayah yang bersangkutan, karena penerapan jaringan jalan yang tidak sesuai dengan tata guna lahan, karakteristik permintaan, kondisi daerah setempat serta tidak melalui suatu perencanaan yang baik akan menimbulkan permasalahan. Menurut UU No.38 Tahun 2004 tentang jalan, penyelenggaraan jalan di Indonesia harus didasarkan pada asas kemanfaatan, keselerasian, keselarasan dan keseimbangan, keadilan, transparansi dan akuntabiltas, keberdayaan dan keberhasilgunaan, serta kebersamaan dan kemitraan. Penyelenggaraan jalan dimaksudkan nuntuk mewujudkan perkembangan antar daerah yang seimbang dan pemerataan hasil pembangunan. Agar diperoleh suatu hasil penangan jalan yang memberikan
ISBN : 978-979-18342-3-0
pelayanan yang optimal, diperlukan penyelenggaraan jalan secara terpadu dan bersinergi antar sektor, antar daerah dan juga antar pemerintah daerah serta masyarakat termasuk dunia usaha. 2.2 Pemilihan Kriteria Analisa Sebelum dilakukan analisis prioritas, perlu dilakukan pemilihan kriteria yang akan dianalisis. Menurut [1] dan [2] (2001) seperti yang dikutip oleh [3], (2005) mengatakan bahwa metode untuk meyakinkan tingkat dari kriteria prioritas adalah dengan menggunakan Metode Cut off. Berdasarkan evaluasi metode ini maka konsistensi kriteria dibagi menjadi tiga bagian, yaitu jika kriteria sangat penting maka diberi nilai 3, jika kriteria lebih penting maka diberi nilai 2 dan jika kriteria kurang penting diberi skor 1. Evaluasi dilakukan dengan melakukan questioner yang dibagikan kepada pihak yang ikut terlibat dalam penentuan prioritas pengembangan jaringan jalan. Pihak-pihak yang terlibat dalam kuesioner berjumlah 8 orang yang terdiri dari 4 (empat) orang dari Dinas PU dan 4 (empat) orang dari Bappeda. Hasil dari analisa dengan Metode cut off yang mempunyai nilai kurang dari batas cut off tidak akan ikut untuk dianalisis dan dianggap pengaruhnya tidak terlalu penting dalam peningkatan jaringan jalan. Rumus untuk penilaian cut off adalah sebagai berikut: Nilai Cut Off = (1) Kriteria yang digunakan harus lebih dari nilai cut off, kriteria yang lebih dari batas nilai cut off ini akan terus dilanjutkan dengan analisa yang menjadi model kriteria. 2.3
Metode Analytical Hierarchy Process Method (AHP) Metode Analytical Hierarchy Process Method (AHP) merupakan dasar untuk membuat suatu keputusan, yang didesain dan dilakukan secara rasional dengan membuat penyeleksian yang terbaik terhadap beberapa alternatif yang dievaluasi dengan multikriteria. Dalam proses ini, para pembuat keputusan mengabaikan perbedaan kecil dalam pengambilan keputusan dan selanjutnya mengembangkan seluruh prioritas untuk membuat rangking prioritas dari beberapa alternatif. (Saaty-Vargas, 1994) Metode AHP digunakan dalam memecahkan permasalahan, terdapat tiga prinsip dasar, yakni antara lain:(Saaty,1993) 1. Menggambarkan dan menguraikan secara hirarki atau kita sebut menyusun secara hirarki, yaitu memecah-mecah persoalan menjadi unsur-unsur yang terpisah. 2. Menetapkan prioritas, yaitu menentukan peringkat elemen-elemen menurut relatif pentingnya. 3. Konsistensi logis, yaitu menjamin bahwa semua elemen dikelompokkan secara logis dan diperingatkan secara konsisten sesuai dengan suatu kriteria yang logis. AHP adalah suatu model yang luwes yang memungkinkan untuk mengambil keputusan dengan mengkombinasikan pertimbangan dan nilai-nilai pribadi
secara logis. Proses ini bergantung pada imajinasi, pengalaman dan pengetahuan untuk menyusun hirarki suatu masalah. Selain itu juga bergantung pada logika, intuisi dan pengalaman untuk memberikan pengalaman. AHP menunjukkan bagaimana menghubungkan elemenelemen daru suatu bagian masalah dengan elemenelemen dari bagian lain untuk memperoleh hasil gabungan. Prosesnya adalah mengidentifikasi, memahami dan menilai interaksi-interaksi dari suatu sistem sebagai suatu keseluruhan. Penyusunan hirarki dalam metode AHP yaitu dari atas ke bawah, di mulai dari tujuan – kriteria – alternatif. Jadi dalam proses pengambilan keputusan dengan metode ini perlu diketahui tujuan, kriteria dan alternatif yang akan dipilih. Penyusunan struktur hirarki pengambilan keputusan dapat dilihat pada gambar di bawah ini.
Gambar 1. Struktur Hirarki Metode AHP Penentuan prioritas dilakukan dengan menghitung bobot relatif antar variabel (alemen) sehingga dapat diketahui bobot (tingkat kepentingan) setiap elemen terhadap suatu kriteria (prioritas lokal) atau terhadap pencapaian tujuan (prioritas global). 2.4 Kajian penelitian sebelumnya a. Analisis Prioritas Penanganan Jalan dengan Metode Multi Kriteria (studi kasus Jalan Nasional di Propinsi Maluku) oleh Ariani Safar (2009) Dalam penelitian ini, kriteria yang digunakan untuk menentukan prioritas penanganan jalan nasional adalah ruas lalu lintas, kerusakan dan pemeliharaan permukaan jalan, dampak terhadap lingkungan, perbandingan manfaat biaya. Pembobotan dilakukan dengan cara menyebarkan kuesioner ke masing-masing instansi yang memiliki tugas dan fungsi dalam menangani jalan dan instansi yang menangani masalah lingkungan, instansi tersebut yaitu Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Maluku, Kantor Bapedalda dan Bappeda Propinsi Maluku. b. Penentuan Prioritas Penanganan Jalan di Kecamatan Mandonga Kota Kendari dengan metode AHP oleh M. Ichsan Dg. Sibali (2009). Adapun kriteria-kriteria yang ditetapkan antara lain: pemerataan aksesibilitas, pengembangan wilayah, pengembangan sektor ekonomi, aspek biaya, dampak lingkungan dan kerusakan jalan. c. Penetapan Prioritas Pembangunan Jaringan Jalan Lintas Strategis Potensial dengan Metode Analytical A-69
Seminar Nasional Aplikasi Teknologi Prasarana Wilayah 2011
Hierarchy Process (AHP) studi kasus di wilayah Malang Raya oleh Renny Ardiyanti (2006). Adapun kriteria tersebut antara lain: tata ruang, ekonomi, finansial, lalu lintas, pariwisata dan lingkungan. III.
Secara lebih jelas kerangka pikir yang melandasi penelitian ini dapat digambarkan seperti terlihat pada gambar di bawah ini
KERANGKA PENELITIAN
Gambar 2. Kerangka Konsep Penelitian
A-70
ISBN : 978-979-18342-3-0
IV.
METODE PENELITIAN
Selengkapnya tahapan penelitian ini di gambarkan pada diagram alir penelitian secara umum di sajikan pada gambar Mulai
Latar Belakang
Identifikasi Masalah
Perumusan Masalah
Tujuan Penelitian Data Sekunder: - Peta Jalan Nasional Propinsi Kalimantan Tengah - Data Volume Kendaraan - Data Kondisi Jalan - Data Anggaran Dana
Pengumpulan Data
Data Primer: - Data Literatur dan Tulisan Ilmiah Terdahulu. - Kuesioner Oleh Para Stakeholder
Pemilihan Kriteria Kuesioner
Cut off Penentuan Kriteria
Kuesioner
Analisa Data
Analisis Prioritas (AHP) Kesimpulan dan Saran
Selesai
Gambar 3: Diagram Alir Penelitian Secara Umum
A-71 Seminar Nasional Aplikasi Teknologi Prasarana Wilayah 2011
4.1
Identifikasi Sampel Pengambilan sampel pada penelitian ini adalah para stakeholder yang mempunyai kepentingan dalam pengambilan keputusan untuk peningkatan jalan Nasional di Propinsi Kalimantan Tengah. 4.2
Identifikasi Variabel Penelitian Indentifikasi variabel penelitian dilakukan untuk menentukan variabel – variabel apa saja yang diteliti dalam penelitian. Penentuan variabel dilakukan dengan mengamati kondisi sebenarnya dari obyek penelitian. Berdasarkan penelitian terdahulu dan studi kepustakaan diketahui ada beberapa kriteria yang dianggap berpengaruh terhadap peningkatan jalan Nasional di Propinsi Kalimantan Tengah sebagai berikut: 1. Faktor Kondisi Jalan 2. Faktor Biaya 3. Faktor Kebijakan 4. Faktor Lalu lintas harian rata rata (LHR) 4.3 Metode Analisa Adapun langkah analisa dari pada penelitian ini yang dimana menggunakan metode Analytic Hirarchy Process (AHP). Mulai Mendefinisikan tujuan penelitian Tahapan hirarki penanganan Matriks perbandingan berpasangan pada setiap level hirarki
Perhitungan : 1. Komponen – komponen eigenvektor utama setiap baris Wi = 2. Eigenvektor (prioritas lokal)
Matriks perbaikan
Xi = 3. Eigenvalue maks λmax = Σaij Xj 4. Indeks konsistensi (CI) CI = (λmakx – n) / (n – 1)
Tidak konsisten CR ≤ 0,1 Ya = Konsistensi Prioritas alternatif terpilih
Selesai
A-72
ISBN : 978-979-18342-3-0
Gambar 4. Metode analisa data dengan AHP Dari diagram di atas, maka langkah – langkah analisa data dengan menggunakan metode Analytical DAFTAR PUSTAKA Hirarchy Process (AHP) pada dasarnya meliputi : a. Mendefinisikan masalah dan menentukan solusi yang [1] Bapedda Pemerintahan Propinsi Banten, Studi diinginkan. Perencanaan Pengembangan Jaringan Jalan di Wilayah b. Membuat struktur hirarki yang diawali dengan tujuan Banten Selatan, Laporan Akhir, Banten, 2003 umum dilanjutkan dengan kriteria dan kemungkinan [2] Budiarto, Arif, Amirotul M. H. Mahmudah, 2007, alternatif – alternatif pada tingkatan kriteria yang Rekayasa Lalulintas, Lembaga Pengembangan Pendidikan UNS dan UPT Penerbitan dan Percetakan paling bawah. UNS (UNS Press) c. Membuat matriks perbandingan berpasangan yang [3] Dirjen Bina Karya (Persero), 1997, Manual Kapasitas menggambarkan kontribusi relatif atau pengaruh dan Keamanan Jalan Raya, Jakarta setiap elemen terhadap kriteria yang setingkat [4] Dirjen Bina Marga, Departemen Pekerjaan Umum, 1997, Tata Cara Perencanaan Geometrik Jalan Antar Kota, diatasnya. Jakarta d. Membuat perbandingan berpasangan sehingga [5] Direktorat Bina Program Jalan, Dirjen Bina Marga, 1995, diperoleh judgement seluruhnya sebanyak nx[(n – Petunjuk Teknis Perencanaan dan Penyusunan 1)/2] buah, dengan n adalah banyaknya yang Program Jalan Kabupaten, Jakarta [6] Hendayana. R., 2003, Aplikasi Metode Location dibandingkan. Quotient (LQ) dalam Penentuan Komoditas Unggulan e. Menghitung nilai eigen dan menguji konsistensinya, Nasional, Jurnal Informasi Pertanian Volume 12, Bogor jika tidak konsistensi maka matriks perbandingan [7] Hudson, W. R., Ralph, H., Waheed U., 1997, harus di perbaiki atau pengambilan data diulangi. Infrastructure Management, The McGraw-Hill Company, United State of America f. Mengulang langkah 1,2 3, 4, 5 untuk seluruh tingkat [8] Indryani, R dan Bahri, S., 2007, Prioritas penanganan hirarki. peningkatan jalan pada ruas-ruas jalan di Kabupaten g. Menghitung vektor eigen (eigevektor) dari setiap Kapuas dengan metode AHP, Tesis Program Magister matriks perbandingan berpasangan. Manajemen Proyek dan Konstruksi, ITS, Surabaya [9] Nasution, R., 2003, Teknik Sampling, USU Digital h. Memeriksa konsistensi hirarki. Jika nilainya lebih Library, Medan dari 10% maka penilaian data judgement harus [10] Irwan Suranta Sembiring : Studi Penentuan Prioritas diperbaiki. Peningkatan Ruas Jalan (Studi Kasus : Ruas Jalan i. Menetapkan priroritas alternatif terpilih. Provinsi Di Kabupaten Samosir), 2008. [11]
V. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI Paper ini mengemukakan rancangan penelitian yang akan dilakukan untuk mengetahui prioritas peningkatan jalan Nasional di Propinsi Kalimantan Tengah . Penelitian ini adalah untuk membantu pemerintah dalam menentukan prioritas peningkatan jalan Nasional di Propinsi Kalimantan Tengah. Hal ini didasari pada keterbatasan dana dalam pembangunan maupun peningkatan jalan tersebut. Metode Analytic Hirarchy Process (AHP) adalah sebagai alat dalam penentuan prioritas peningkatan jalan Nasional di Propinsi Kalimantan Tengah dimana metode ini merupakan suatu dasar untuk membuat keputusan yang didesain dan dilakukan secara rasional dengan membuat penyeleksian terbaik terhadap beberapa kriteria – kriteria yang akan menjadi acuan dalam penentuan prioritas.
[12]
[13]
[14] [15]
[16]
[17]
Nazir, M., 1988, Metode Penelitian, Ghalia Indonesia, Jakarta Nejad, Sanaei S.H., Badkoo B., Monajjem S., 2003, Using GIS for Priority Assessment of Road Construction in Kermanshah Province,Jurnal, Iran Peraturan Menteri Perhubungan No KM 14 tahun 2006 tentang Manajemen dan Rekayasa Lalulintas di Jalan, Jakarta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.34 tahun 2006 tentang Jalan, Jakarta Riyadi, D.S.B., 2003, Perencanaan Pembangunan Daerah, Strategi Menggali Potensi dalam Mewujudkan Otonomi Daerah, Jakarta Rochim, S. dan Prajitno, A.F.H, 2007, Mehode Analitycal Hierarchy Process untuk menentukan prioritas penanganan jalan di wilayah Balai Pemeliharaan Jalan Mojokerto, Prosiding Seminar Nasional Manajemen Teknologi V, Surabaya Saaty, L. Thomas, 1993, Pengambilan Keputusan Bagi Para Pemimpin, Proses Hirarki Analitik untuk Pengambilan Keputusan dalam Situasi yang Kompleks, Penerbit PT. Pustaka Binaman Pressindo, Jakarta
A-73 Seminar Nasional Aplikasi Teknologi Prasarana Wilayah 2011
Halaman ini sengaja dikosongkan
A-74
ISBN : 978-979-18342-3-0
