ANALISIS PENENTUAN URUTAN PRIORITAS USULAN KEGIATAN PENINGKATAN JALAN KOTA DI KOTA BANDAR LAMPUNG Victory Hasan1, Ria Asih Aryani Soemitro2, Sumino3 1
Mahasiswa Jurusan Teknik Sipil Bidang Keahlian Manajemen Aset, FTSP, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Kampus ITS Sukolilo Surabaya Email :
[email protected] 2 Dosen Jurusan Teknik Sipil, FTSP, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Kampus ITS Sukolilo Surabaya, 3 Dosen Jurusan Teknik Sipil, FTSP, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Kampus ITS Sukolilo Surabaya,
ABSTRAK Jalan memiliki peranan penting dalam pertumbuhan ekonomi masyarakat. Permasalahan yang dihadapi adalah belum adanya metode untuk menentukan prioritas usulan kegiatan peningkatan jalan. Tujuan dari penelitian ini adalah membuat suatu metode baru dalam penentuan urutan prioritas usulan peningkatan jalan kota di Kota Bandar Lampung. Dalam menentukan urutan prioritas peningkatan jalan kota digunakan Analytical Hierachy Process (AHP). Berdasarkan metode AHP maka prioritas tertinggi untuk peningkatan jalan pada Kecamatan Teluk Betung Barat adalah jalan Teluk Bone dengan bobot 0,3703; Kecamatan Teluk Betung Selatan adalah jalan P. Ikan Balok bobot 0,4160; Kecamatan Panjang adalah jalan Way Gubak bobot 0,4073; Kecamatan Tanjung Karang Timur adalah jalan Cendrawasih bobot 0,3754; Kecamatan Teluk Betung Utara adalah jalan Camar bobot 0,3421, Kecamatan Tanjung Karang Pusat adalah jalan Amir Hamzah bobot 0,3231; Kecamatan Tanjung Karang Barat adalah jalan Purnawirawan 3 bobot 0,2924 ; Kecamatan Kemiling adalah jalan Waluh bobot 0,4168 ; Kecamatan Kedaton adalah jalan MS Hamdani bobot 0,2691 ; Kecamatan Rajabasa adalah jalan Lada bobot 0,3704 ; Kecamatan Tanjung Senang adalah jalan Cendana bobot 0,2251 ; Kecamatan Sukarame adalah jalan R. Senopati bobot 0,2550 dan Kecamatan Sukabumi adalah jalan P. Sebesi bobot 0,3066. Dari hasil penelitian jumlah jalan yang dapat ditangani berdasarkan anggaran yang disediakan dari 13 Kecamatan terdapat 7 Kecamatan yang alokasi anggarannya tidak mencukupi. Kata Kunci : AHP, Kota Bandar Lampung,Peningkatan Jalan, Urutan Prioritas
PENDAHULUAN Kota Bandar Lampung adalah Ibukota Propinsi Lampung memerlukan suatu jaringan jalan dalam kota yang baik, sehingga akan dapat memberikan pelayanan transportasi yang baik pula. Kota Bandar Lampung terdiri dari 13 Kecamatan yaitu Kecamatan Teluk Betung Barat, Kecamatan Teluk Betung Selatan, Kecamatan Panjang, Kecamatan Tanjung Karang Timur, Kecamatan Teluk Betung Utara, Kecamatan Tanjung Karang Pusat, Kecamatan Tanjung Karang Barat, Kecamatan Kemiling, Kecamatan Kedaton, Kecamatan Rajabasa, Kecamatan Tanjung Senang, Kecamatan Sukarame dan Kecamatan Sukabumi. Sedangkan dari keseluruhan panjang jalan di Kota Bandar Lampung sepanjang 900.320 km yang kondisinya baik 395.980 km, sedang 407.250 km, rusak 59.820 km, rusak berat 14.360 km, tidak dirinci 22.910 km. Dalam upaya pengembangan kawasan-kawasan yang strategis dalam Kota Bandar Lampung maka sangat diperlukan faktor-faktor pendukung yang salah satunya adalah prasarana jaringan jalan. Sedangkan jika melihat data di atas dapat dilihat bahwa kondisi jalan yang baik hanya 43,98 %, sehingga sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dari kawasan tersebut. Seiring dengan pembangunan yang terus dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung maka jaringan jalan dalam kota menjadi semakin panjang. Usulan Program Penanganan Jaringan Jalan Dalam Kota Bandar Lampung pada saat ini disusun dengan berbasis kepada Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 77/KPTS/Db/1990 tentang Petunjuk Teknis Perencanaan dan Penyusunan Program Jalan Kabupaten. Dimana penentuan prioritas dan kelayakan usulan suatu program penanganan jalan hanya mempertimbangkan volume lalu lintas, kondisi
jalan dan jumlah penduduk yang berpotensi menggunakan ruas jalan tersebut. Sedangkan kendala keterbatasan dana yang dihadapi oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung mengakibatkan kurang optimalnya pelaksanaan penanganan jalan. Mengingat dana yang terbatas sehingga tidak mencukupi untuk membiayai penanganan jalan semua ruas jalan maka diperlukan metoda khusus dalam penentuan prioritas penanganan jalan sesuai dengan kondisi jalan, yang diharapkan akan memberi manfaat yang optimal serta meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan penanganan jalan. METODE Penelitian dimulai dengan dasar pemikiran bahwa pelaksanaan kegiatan peningkatan jalan kota di Kota Bandar Lampung setiap tahunnya belum dilakukan secara maksimal dan tepat sasaran. Hal ini tidak lain dikarenakan keterbatasan anggaran dana dan juga diakibatkan oleh pelaksanaan kegiatan peningkatan jalan kota yang tidak memperhatikan prioritas terhadap ruas-ruas jalan yang memang sudah seharusnya mendapat prioritas paling utama untuk ditangani. Maka dari itu perlunya suatu penelitian yang dapat menentukan urutan prioritas untuk usulan kegiatan peningkatan jalan kota di Kota Bandar Lampung. Penelitian ini dimulai dengan melakukan identifikasi terhadap kondisi eksisting proses penentuan urutan prioritas untuk usulan program peningkatan jalan kota dari Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung. Selanjutnya dilakukan pengumpulan literatur/referensi (studi literatur) yang berhubungan dengan permasalahan yang diambil dalam penelitian ini. Kemudian dilakukan proses pengumpulan data yang A-219
ISBN 978-979-18342-1-6
diperlukan dalam penelitian ini yang berupa data sekunder dan data primer. Tahap selanjutnya barulah dilakukan penyusunan kriteria dalam penentuan urutan prioritas usulan kegiatan peningkatan jalan kota. Analisa multi kriteria adalah analisa yang dipakai untuk menentukan pilihan dengan menggunakan metoda penilaian dan pembobotan terhadap beberapa kriteria yang mempengaruhi pengambil keputusan dalam membuat keputusan. Salah satu analisa multikriteria yang sering dipakai adalah Analytical Hierarchy Process (AHP). Diagram alir pelaksanaan penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 1. LATAR BELAKANG PERUMUSAN MASALAH STUDI LITERATUR
IDENTIFIKASI
PERATURAN DAN NSPM
PENGUMPULAN DATA
DATA SEKUNDER
USULAN PENINGKATAN JALAN MODEL HIRARKI
PENYUSUNAN KRITERIA
DATA PRIMER
ANALISA MULTI KRITERIA
URUTAN PRIORITAS
URUTAN PRIORITAS
KESIMPULAN
Gambar 1: Diagram Alir Penelitian
Pengumpulan Data. Adapun data yang digunakan terdiri dari : 1. Data Sekunder Data sekunder didapat melalui instansi yang terkait dengan penelitian ini, seperti : Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung, Badan Pengelola Keuangan Kota Bandar Lampung,Badan Pusat Statistik Kota Bandar Lampung, Bappeda Kota Bandar Lampung dan Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung. Data sekunder yang dikumpulkan berupa : 1) Data ruas -ruas jalan, klasifikasi jalan, kondisi jalan dan hirarki jaringan jalan. 2) Data volume lalu lintas, jenis dan jumlah kendaraan, dan tata guna lahan 3) Data anggaran dana peningkatan jalan 4) Data fasilitas umum, potensi komoditi, dan jumlah penduduk 2. Data Primer Data primer adalah hasil jawaban terhadap kuisioner yang disebarkan kepada responden. Jawaban tersebut berupa perbandingan antar kriteria dan perbandingan antar ruas jalan bedasarkan kriteria. Teknik Pengambilan Sampel. Responden untuk survei kuesioner adalah para perencana yang ikut terlibat dalam membuat keputusan penentuan urutan prioritas usulan kegiatan peningkatan jalan. Sehubungan dengan itu, teknik sampling yang digunakan untuk menentukan responden adalah purposive sampling yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan yang digunakan adalah responden merupakan pejabat terkait dengan tugas perencanaan jalan sesuai dengan Peraturan Walikota Bandar Lampung No. 07 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung. Responden tersebut adalah : 1. Kepala Seksi Survei dan Perencanaan Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung. 2. Kepala Seksi Jalan Perkotaan Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung 3. Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Jalan Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung. 4. Kepala Sub Bagian Penyusunan Program Bagian Administrasi Pembangunan Pemerintah Kota Bandar Lampung. 5. Kepala Sub Bidang Tata Ruang dan Tata Guna Lahan Bappeda Kota Bandar Lampung. Identifikasi dan Penentuan Kriteria. Beberapa kriteria yang mempengaruhi dalam penentuan skala prioritas peningkatan jalan kota diidentifikasi melalui kajian pustaka yang kemudian diuji dengan melakukan wawancara kepada para ahli jalan dan praktisi. Hasil wawancara dikaji dan dirangkum sehingga didapatkan kriteria-kriteria penentu yaitu : 1. Kondisi Teknis Jalan adalah data kondisi persentase tingkat kerusakan jalan 2. LHR adalah data lalu lintas harian rata-rata
A-220 Seminar Nasional Aplikasi Teknologi Prasarana Wilayah 2009
3. 4.
5. 6.
7.
Kemampuan Anggaran adalah alokasi anggaran untuk kegiatan peningkatan jalan kota pada ruas jalan penelitian Manfaat Ekonomi Terdiri atas sub kriteria-sub kriteria : a. Ekonomi Masyarakat adalah potensi ekonomi komoditi unggulan pada ruas jalan penelitian b. Biaya Operasional Kendaraan adalah penghematan biaya pemakai jalan sebelum dan sesudah adanya peningkatan jalan kota Jumlah Penduduk yang terlayani adalah jumlah penduduk pengguna ruas jalan tersebut Jumlah Fasilitas Umum berupa data jumlah fasilitas umum di sepanjang ruas jalan penelitian, seperti sarana pendidikan, sarana kesehatan,sarana peribadatan, pasar dan kantor pemerintahan Hirarki Jalan berupa data hirarki dan peta jaringan jalan Kota Bandar Lampung.
Tahapan Penelitian. Metode penelitian yang digunakan untuk menentukan skala prioritas penentuan yaitu dengan mempergunakan metoda AHP. Langkah-langkah penelitian yang dilakukan yaitu : 1. Perumusan Masalah 2. Penetapan Tujuan Penelitian 3. Pengumpulan data-data yang diperlukan dalam penelitian yang berupa data primer dan data sekunder 4. Menyaring ruas jalan yang ada dalam usulan peningkatan jalan kota dengan menggunakan kriteria -kriteria a. Kondisi Teknis Jalan b. LHR c. Kemampuan Anggaran d. Manfaat Ekonomi e. Jumlah Penduduk f. Jumlah fasilitas umum g. Hirarki Jalan 5. Penyusunan model hierarki 6. Menganalisis data yang diperoleh dan menyusun peringkat prioritas ruas-ruas jalan kota di Kota Bandar Lampung yang mendapatkan prioritas peningkatan jalan berdasarkan metode AHP 7. Menyusun Usulan Prioritas Peningkatan Jalan Kota yang dengan metode baru berdasarkan anggaran yang ada. Penyusunan Model Hirarki. Analisa yang digunakan untuk menentukan urutan prioritas peningkatan jalan kota di Kota Bandar Lampung adalah Analytical Hirarchy Process (AHP). Pada dasarnya langkahlangkah dalam metode AHP yang dikutip dari Saaty (1993) meliputi : 1. Mengidentifikasi masalah dan menentukan solusi yang diinginkan 2. Membuat struktur hirarki yang diawali dengan tujuan umum dilanjutkan dengan kriteria dan sub-
sub kriteria serta kemungkinan alternatif pada tingkatan kriteria yang paling bawah. Berikut ini merupakan langkah-langkah penyusunan model hirarki untuk menentukan urutan prioritas peningkatan jalan kota di Kota Bandar Lampung. • Tujuan (Level I) Tujuannya adalah menentukan urutan prioritas peningkatan jalan kota perkecamatan • Level II (Kriteria) Kriteria yang digunakan adalah survei kuesioner yang nanti akan dinilai tingkat kepentingannya. Kriteria-kriteria yang disusun ini akan mempengaruhi tujuan dengan nilai/bobot yang berbeda. • Level III (Sub Kriteria) Pada level ini dilakukan perbandingan berpasangan antar sub kriteria dalam kriteria. • Level IV (Alternatif) Pada level ini membandingkan masing-masing alternatif ruas jalan. Pembobotan Tingkat Kepentingan Kriteria. Pembobotan tingkat kepentingan kriteria dengan analisa multi kriteria adalah analisa yang dipakai untuk menentukan pilihan dengan menggunakan metode penilaian dan pembobotan terhadap beberapa kriteria yang mempengaruhi pengambil keputusan dalam membuat keputusan. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah membuat matriks berpasangan, yaitu elemen-elemen dibandingkan berpasangan terhadap kriteria yang telah ditentukan. Dalam mengisi matriks berpasangan digunakan skala banding untuk menggambarkan relatif pentingnya suatu elemen di atas yang lainnya. Untuk memperoleh prioritas menyeluruh bagi suatu persoalan keputusan maka matriks perbandingan berpasangan harus disatukan atau disintesa dengan melakukan pembobotan dan penjumlahan untuk menghasilkan bilangan tunggal yang menunjukkan prioritas setiap elemen. Selanjutnya di dalam pengambilan keputusan, perlu didasarkan atas pertimbangan dengan tingkat konsistensi yang wajar, dimana nilai rasio konsistensi yang wajar harus digunakan pada proses analisa multi kriteria ini adalah < 0,10. Jika lebih dari 0,10 maka perlu dilakukan perbaikan terutama di dalam melakukan survei kuisioner dan menentukan matriks perbandingan berpasangan. Penyusunan Urutan Prioritas Usulan Penanganan Jalan Berdasarkan Anggaran yang Tersedia. Setelah diketahui urutan prioritas pada metode baru hasil penelitian, maka langkah selanjutnya adalah melakukan penyusunan usulan prioritas peningkatan jalan kota berdasarkan anggaran dana yang disediakan. Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut : 1. Nilai dari masing-masing kriteria terlebih dahulu dijadikan skala, karena masing-masing nilai A-221
ISBN 978-979-18342-1-6
mempunyai satuan yang berbeda. Pemberian skala dengan membagi jumlah nilai masing-masing dengan nilai tertinggi dari jalan yang diteliti. 2. Skala tersebut dikalikan dengan bobot masingmasing kriteria yang telah diperoleh dan ditetapkan dari proses analisa multi kriteria dan kemudian akan menghasilkan nilai. 3. Nilai masing-masing kriteria ini (butir 2) dijumlahkan berdasarkan jalan yang diteliti dan hasilnya disebut dengan jumlah manfaat. 4. Sebelum ditentukan peringkat prioritas, jumlah biaya peningkatan jalan kota (dalam satuan rupiah) terlebih dahulu dijadikan dalam nilai skala. 5. Untuk menentukan peringkat adalah dengan cara membagi nilai jumlah manfaat dengan skala biaya. Jumlah nilai tertinggi merupakan peringkat teratas dan yang terendah merupakan peringkat terakhir. Dari data urutan prioritas hasil penelitian dan data anggaran dana yang disediakan akan didapat jumlah jalan yang akan diusulkan untuk dijadikan prioritas dalam penanganannya. HASIL DAN PEMBAHASAN Penyebaran Kuisioner. Penyebaran Kuisioner (Lampiran 5 Kuisioner) bertujuan untuk menentukan prioritas penanganan jalan penelitian. Kuisioner ini menggunakan matrik perbandingan berpasangan. Skor yang dipakai dalam penentuan prioritas peningkatan menggunakan angka dari 1-9 untuk menyatakan tingkatan pengaruh atau kepentingan kriteria dan subkriteria terhadap penentuan prioritas. Responden pada kuisioner terdiri dari 5 orang pejabat Pemerintah Kota Bandar Lampung yang terlibat secara langsung dalam perencanaan kegiatan penanganan jalan. Mengacu pada Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 07 tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung maka bidang yang terlibat adalah Seksi Survey dan Perencanaan pada Bidang Perencanaan dan Pengendalian, Seksi Jalan Perkotaan pada Bidang Bina Marga, Seksi Sarana dan Prasarana Jalan pada bidang Bina Marga. Dan ditambah dengan Kasubag Penyusunan Program pada Bagian Administrasi Pembangunan dan Kasubid Tata Ruang dan Tata Guna Lahan pada Bappeda Kota Bandar Lampung. Setelah menyebar kuisioner, dilakukan rekapitulasi untuk masing-masing responden. Penentuan Bobot Level Kriteria. Pada penelitian ini ada 7 kriteria yang akan dibandingkan yaitu kriteria kondisi teknis jalan, kemampuan anggaran, jumlah penduduk yang terlayani, hirarki jalan, manfaat ekonomi, LHR, dan jumlah fasilitas umum. Jawaban dari setiap responden dihitung rata-ratanya dengan menggunakan rata-rata geometrik. Setelah nilai ratarata dari jawaban seluruh responden, langkah
selanjutnya adalah menghitung bobot prioritas kriteria dan penentuan nilai konsistensi 1. Memasukkan nilai matriks yang diperoleh dari hasil rata-rata jawaban responden. 2. Membuat matriks normalisasi perbandingan berpasangan, dengan membagi semua nilai pada kolom dengan jumlah dari semua nilai per kolom. 3. Jumlahkan semua hasil normalisasi perbandingan berpasangan (tahap 2) per baris, kemudian masingmasing hasil penjumlahan dibagi dengan jumlah kriteria untuk mendapatkan bobot. 4. Menghitung eigen value terbesar (λ ) yaitu maks
dengan menjumlahkan hasil perkalian jumlah kolom matrik perbandingan berpasangan dengan bobot. 5. Menghitung Indeks Konsistensi (CI). 6. Menghitung Rasio Konsistensi (CR). Tabel 1: Prioritas Level Kriteria Kriteria
Bobot
Kondisi Teknis Jalan (KTJ)
0,2876
Prioritas 1
LHR
0,0571
6
Kemampuan Anggaran (KA)
0,2697
2
Manfaat Ekonomi (ME)
0,0771
5
Jumlah Penduduk (JP)
0,1620
3
Jumlah Fasilitas Umum (JF)
0,0411
7
Hirarki Jalan (HJ)
0,1054
4
Dari di atas diketahui bahwa kriteria kondisi jalan mempunyai bobot yang paling tinggi yaitu sebesar 0,2876, urutan kedua adalah kriteria kemampuan anggaran dengan nilai 0,2697, urutan ketiga adalah kriteria jumlah penduduk dengan nilai 0,1620, urutan keempat adalah kriteria hirarki jalan dengan nilai 0,1054, urutan kelima kriteria manfaat ekonomi dengan nilai 0,0771, urutan keenam lalu lintas harian rata-rata dengan bobot 0,0571, dan urutan terakhir adalah kriteria jumlah fasilitas umum dengan bobot 0,0411. Penentuan Bobot Level Sub Kriteria. Pada penelitian ini ada 2 sub kriteria yang dikelompokkan dalam yang termasuk dalam kriteria manfaat ekonomi yaitu : 1. Sub Kriteria Ekonomi Masyarakat 2. Sub Kriteria Biaya Operasional Kendaraan. Berikut ini diuraikan langkah-langkah perhitungan bobot sub kriteria pada kriteria manfaat ekonomi : 1. Memasukkan nilai matriks yang diperoleh dari hasil nilai rata-rata jawaban responden 2. Membuat matriks normalisasi perbandingan berpasangan, dengan membagi semua nilai pada kolom dengan jumlah dari semua nilai per kolom. 3. Jumlahkan semua hasil normalisasi perbandingan berpasangan (tahap 2) per baris, kemudian masing-masing hasil penjumlahan dibagi dengan jumlah sub kriteria untuk mendapatkan bobot. 4. Menghitung eigen value terbesar (λ ) yaitu
A-222 Seminar Nasional Aplikasi Teknologi Prasarana Wilayah 2009
maks
dengan menjumlahkan hasil perkalian jumlah kolom matrik perbandingan berpasangan dengan bobot. 5. Selanjutnya dengan cara yang sama dengan di atas diperoleh nilai Indeks Rasio (RI), Indeks Konsistensi (CI), dan Rasio Konsistensi (CR). Tabel 2: Bobot Sub Kriteria dan Urutan prioritas dalam Kriteria Manfaat Ekonomi Sub Kriteria Ekonomi Masyarakat (EM) Biaya Operasional Kendaraan (BOK)
ME 0,0771
Bobot
Prioritas
0,2500
0,0193
2
0,7500
0,0578
1
Penentuan Bobot Level Alternatif Peningkatan Jalan. Pada level ini penentuan bobot dilakukan pada setiap alternatif lokasi sebagai alternatif keputusan dalam semua sub kriteria yang ada. Peningkatan Jalan pada penelitian ini dibagi atas 13 kecamatan yaitu kecamatan Teluk Betung Barat, Teluk Betung Selatan, Panjang, Tanjung Karang Timur, Teluk Betung Utara, Tanjung Karang Pusat, Tanjung Karang Barat, Kemiling, Kedaton, Rajabasa, Tanjung Senang, Sukarame dan Sukabumi. Berikut ini contoh isian berdasarkan kriteria kondisi teknis jalan pada kecamatan Sukarame : 1. Memasukkan nilai matriks yang diperoleh dari hasil nilai rata-rata jawaban responden. 2. Setelah itu, membuat matriks normalisasi perbandingan berpasangan, dengan membagi semua nilai pada kolom dengan jumlah dari semua nilai perkolom. 3. Jumlahkan semua hasil normalisasi perbandingan berpasangan (tahap 2) per baris, kemudian masingmasing hasil penjumlahan dibagi dengan jumlah alternatif lokasi untuk mendapatkan bobot. 4. Menghitung eigen value terbesar (λ ) yaitu maks
dengan menjumlahkan hasil perkalian jumlah kolom matrik perbandingan berpasangan dengan bobot. 5. Menghitung Indeks Konsistensi (CI). 6. Menghitung Rasio Konsistensi (CR). Urutan Prioritas Usulan Peningkatan Jalan Berdasarkan Anggaran yang Tersedia. Berdasarkan hasil perhitungan diatas maka didapatkan urutan prioritas peningkatan jalan pada 13 kecamatan di Kota Bandar Lampung. Dengan alokasi anggaran Tahun 2008 untuk Program/ Kegiatan Pemeliharaan Jalan Kota Bandar Lampung sebesar Rp. 7.620.000.000,-, untuk 13 kecamatan, dimana masing-masing kecamatan akan mendapat anggaran sebesar Rp. 586.153.846,-, maka akan didapat jumlah jalan yang akan ditangani berdasarkan urutan teratas sampai nilai uang yang tersedia terpenuhi. Dari hasil penyusunan urutan prioritas peningkatan jalan berdasarkan ISBN 978-979-18342-1-6
anggaran yang tersedia tersebut maka urutan tersebut dapat diusulkan sebagai Program Peningkatan Jalan Kota di Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2008. Adapun dari 13 Kecamatan yang ada, terdapat 6 Kecamatan dimana anggarannya sesuai dengan alokasinya. Kecamatan tersebut adalah Teluk Betung Barat, Teluk Betung Selatan, Panjang, Tanjung Karang Timur, Kemiling dan Rajabasa. Sedangkan 7 Kecamatan, alokasi anggarannya tidak mencukupi adalah Kecamatan Teluk Betung Utara, Tanjung Karang Barat ,Kedaton, Tanjung Senang, Sukarame, Sukabumi dan Tanjung Karang Pusat. KESIMPULAN 1. Penentuan urutan prioritas bedasarkan hasil penelitian dan pembahasan menghasilkan urutan prioritas usulan kegiatan peningkatan jalan kota tiap kecamatan di Kota Bandar Lampung dimulai dari ruas jalan dengan prioritas pertama sampai urutan terakhir sebagai berikut : Kecamatan Teluk Betung Barat adalah Jalan Teluk Bone dengan bobot 0,3703, Jalan Sunda dengan bobot 0,3407, Jalan Perum Keteguhan dengan bobot 0.2870, Kecamatan Teluk Betung Selatan adalah Jalan Ikan Balok dengan bobot 0,4160, Jalan Ikan Layur dengan bobot 0,3288, Jalan Ikan Pari dengan bobot 0,2766 , Kecamatan Panjang adalah Jalan Way Gubak dengan bobot 0,4073, Jalan Wala Utama dengan bobot 0,3106, Jalan Wala Abadi dengan bobot 0.2956, Kecamatan Tanjung Karang Timur adalah Jalan Cendrawasih dengan bobot 0,3754, Jalan Ryacudu dengan bobot 0,3321, Jalan Merbau dengan bobot 0,3155, Kecamatan Teluk Betung Utara adalah Jalan Camar dengan bobot 0,3421, Jalan Way Umpu dengan bobot 0,2483, Jalan H. Umar dengan bobot 0,2269, Jalan KH Ahmad Dahlan dengan bobot 0,2038, Kecamatan Tanjung Karang Pusat adalah Jalan Amir Hamzah dengan bobot 0,3231, Jalan Durian dengan bobot 0,3076, Jalan Kenari dengan bobot 0,2061, Jalan Jati Baru dengan bobot 0,1892, Kecamatan Tanjung Karang Barat adalah Jalan Purnawirawan 3 dengan bobot 0,2924, Jalan Swadaya dengan bobot 0,2743, Jalan Kamboja dengan bobot 0,2541, Jalan Mawar Putih dengan bobot 0,1596, Kecamatan Kemiling adalah Jalan Waluh dengan bobot 0,4168, Jalan R. Imba Kusuma dengan bobot 0,3196, Jalan S. Badaruddin dengan bobot 0,2867, Kecamatan Kedaton adalah Jalan MS Hamdani dengan bobot 0,2691, Jalan Nangka dengan bobot 0,2690, Jalan Rusa dengan bobot 0,2327, Jalan Bumi Manti dengan bobot 0,2118, Kecamatan Rajabasa adalah Jalan Lada dengan bobot 0,3704, Jalan Cengkeh I dengan bobot 0,3409, Jalan Perum Polri dengan bobot 0,3117, Kecamatan Tanjung Senang adalah Jalan Cendana dengan bobot 0,2251, Jalan AMD dengan bobot 0,2125, Jalan Nusa Indah dengan bobot 0,2086, Jalan A-223
2.
Flamboyan dengan bobot 0,2040, Jalan R. Saleh dengan bobot 0,1691, Kecamatan Sukarame adalah Jalan R. Senopati dengan bobot 0,2550, Jalan P. Buru dengan bobot 0,2321, Jalan P. Bawean dengan bobot 0,1895 Jalan Pembangunan A dengan bobot 0,1654, Jalan P. Seribu dengan bobot 0,1500, Kecamatan Sukabumi adalah Jalan P. Sebesi dengan bobot 0,3066, Jalan P.Buton dengan bobot 0,2984, Jalan P. Seram dengan bobot 0,1921, Jalan P. Bangka dengan bobot 0,1854. Dari hasil penelitian didapat jumlah jalan yang dapat ditangani berdasarkan urutan yang ada dengan jumlah anggaran yang disediakan untuk Tahun Anggaran 2008 dari 13 Kcamatan terdapat 7 yang alokasi anggararannya tidak mencukupi.
DAFTAR PUSTAKA [1] Departemen Pekerjaan Umum, (1994), Kabupaten Road Economic Evaluation Method (KREEM), Direktorat Jenderal Bina Marga, Jakarta [2] Olglesby, C, H. dan Hicks, R, G., (1996), Teknik Jalan Raya, Erlangga, Jakarta [3] Pemerintah Republik Indonesia, (2004), Undang-Undang RI No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan, Jakarta [4] Saaty, T. L, V., (1988), Multicriteria Dicisions Making – The Analytic Heararchy Process, University of Pittsburgh [5] Saaty, T. L.V, (1993), Pengambilan Keputusan Bagi Para Pemimpin, PT. Pustaka Binaan PresindoJakarta
A-224 Seminar Nasional Aplikasi Teknologi Prasarana Wilayah 2009
