STUDI KOMPARATIF TENTANG PENYELENGGARAAN JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN PT.ASURANSI KESEHATAN (PERSERO) DAN PT. JAMSOSTEK (PERSERO)

Studi Komparatif tentang Penyelenggaraan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan … Effendi Tanjung

STUDI KOMPARATIF TENTANG PENYELENGGARAAN JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN PT.ASURANSI KESEHATAN (PERSERO) DAN PT. JAMSOSTEK (PERSERO) Effendi Tanjung

Dosen Kopertis Wilayah I Abstrak: Perlindungan, pemeliharaan dan peningkatan kesejahteraan bagi tenaga kerja dan keluarganya merupakan salah satu bentuk jaminan sosial yang diwujudkan dalam bentuk program jaminan pemeliharaan kesehatan. Partisipasi PT.ASKES dan PT.JAMSOSTEK dalam penyelenggaraan jaminan pemeliharaan kesehatan merupakan salah satu upaya meningkatkan produktivitas tenaga kerja melalui program peningkatan derajat kesehatan masyarakat umumnya, khususnya tenaga kerja,dalam rangka pembangunan bidang kesehatan dan ketenagakerjaan. Melalui program JPK akan tercipta ketenangan kerja,pada gilirannya akan meningkatkan produktivitas, efesiensi dan kinerja yang meningkat sehingga pembangunan nasional kan terus terlaksana secara berkelanjutan menuju masyarakat adil dan makmur. Kata kunci : Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK), Perusahaan Industri Jasa Asuransi PT.Askes dan PT. Jamsostek. I.

Pendahuluan Berdasarkan amanat UUD 1945 pasal 34 ayat 2, Negara berkwajiban untuk mengembangkan system jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Demikian pula dalam UU Ketenagakerjaan (UU No. 13 Tahun 2002 pasal 1 ayat 1) dinyatakan bahwa setiap pekerja dan keluarganya berhak memperoleh jaminan sosial. Jaminan Pemeliharaan Kesehatan marupakan salah satu bentuk/ bagian dari jaminan sosial yang harus diwujudkan oleh pemerintah. Pada saat ini banyak perusahaan asuransi komnersial yang mengaitkan bidang usahanya dengan pemeliharaan kesehatan seperti jaminan rawat inap di rumah sakit dan lain-lain. Semakin makmur suatu Negara akan membawa konsekuensi semakin bertambahnya usia penduduk dan pertambahan usia akan menyebabkan kebutuhan dana untuk pemeliharaan kesehatan semakin meningkat. Hal ini tentunya membutuhkan suatu Jaminan Pemeliharaan Kesehatan untuk semua jenis usia dan tingkat kemampuan ekonomi. Jaminan Pemeliharaan Kesehatan di Indonesia yang dibahas dalam tulisan ini adalah Jaminan Pemeliharaan Kesehatan yang pengelolaanya dipercayakan Pemerintah RI kepada dua BUMN yaitu PT.ASKES dan PT.JAMSOSTEK. Setiap warganegara berhak atas jaminan social yang dibutuhkan untuk hidup layak untuk perkembangan pribadinya secara utuh (UU. No. 39 tahun 1999 tentang HAM pasal 41 ayat 1). Jaminan Pemeliharaan Kesehatan merupakan asuransi yang digolongkan termasuk asuransi varia yaitu asuaransi yang mengandung unsur-unsur kerugian maupun asuransi jumlah seperti asuransi kecelakaan,dan asuransi kesehatan. Menurut sifat pelaksanaannya Jamsostek dan Askes merupakan 90

asuransi wajib karena merupakan asuransi yang bersifat wajib yang dilakukan oleh pihak-pihak yang terkait dimana pelaksaaannya berasaskan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Pemerintah. (Elsi Kartika Sari, Avendi Simangunsong, 2005) Jaminan sosial dalam bentuk Jaminan Pemeliharaan Kesehatan yang dilaksanakan dan yang dibutuhkan adalah secara nasional dan bersifat wajib dengan memenuhi prinsip skala besar ekonomi, gotong royong, pemerataan dan perlindungan,serta pendidikkan masa depan. II. Penyelanggaraan Jaminan Kesehatan PT. ASKES

Pemeliharaan

2.1 Dasar Hukum dan Profil Perusahaan Penyelenggaraan Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan bagi PNS dan pensiunan PNS dimulai tahun 1950 melalui system restitusi yang ditangani oleh Departeman Kesehatan RI. Pemeliharaan kesehatan ini dimaksudkan untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja sehingga dapat melaksanskan tugas / pekerjaan dengan baik. (Lalu Husni, 2000) Pada pelaksanaannya kemudian ternyata pemeliharaan kesehatan dengan sistem restitusi ini semakin memberatkan APBN. Pada tahun 1968 pemerintah mengundang PGPS 1968 yang menagtur tentang gaji PNS dan pensiunan PNS. Bersamaan dengan itu pemerintah mengeluarkan Keputusan Presiden RI No. 23 Tahun 1968 tanggal 15 Juli 1968 tentang “Pemeliharaan Kesehatan bagi PNS dan penerima pensiun beserta anggota keluarganya. Sebagai penyelenggaraan dibentuk Badan Penyelanggaraan Dana Pemeliharaan Kesehatan Pusat (BPDKP) yang merupakan badan khusus dilingkungan Departeman Kesehatan RI.

Jurnal Sistem Teknik Industri Volume 6, No. 4 Oktober 2005

Lembaga BPDKP ini diharapkan akan mampu mengantisipasi perkembangan penyelenggaraan program kesehatan dan direncanakan menjadi cikal bakal perusahaan Negara yang bertugas sebagai penyelenggaraan Dana Pemeliharaan Kesehatan PNS / pensiunan PNS beserta keluarganya. Berdasarkan PP No. 23 Tahun 1984 BPDKP dirubah bentuknya menjadi Perusahaan Umum (Perum) yang bertugas menyelenggarakan “Managed Care” yaitu Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (JKPM) yang dikenal dengan PERUM HUSADA BHAKTI. Pada periode PERUM HUSADA BHAKTI telah dilakukan upaya pembenahan yang meliputi konsolidas organisasi, peningkatan sarana pelayanan, pengembangan konsep yang menjamin adanaya efisiensi pelayanan kesehatan, peningkatan program penyuluhan dan lain-lain. Sesuai dengan pengalaman dan kemampuan dan kemapuan serta jaringan yang dimiliki oleh PERUM HUSADA BHAKTI maka melalui PP No. 69 Tahun 1991 BUMN ini diperkenankan memperluas cakupan kepesertaannya kepada karyawan, keluarga dan pensiunan BUMN, BUMD,BUMS dan badan-badan lainnya sebagai peserta Program Askes Komersial. Berdasarkan PP No. 6 Tahun 1992 Perum Husada Bhakti kemudian ditingkatkan statusnya menjadi perusahaan perseroan yaitu PT.ASKES dimana dengan perubahan bentuk ke perusahaan perseroan pengelolaannya akan lebih fleksibel karena dalam pengelolaan dananya menitik beratkan profibilitas disamping fungsi sosialnya melayani kepentingan umum. 2.2 Sistem JPK PT.Askes PT. ASKES adalah merupakan salah satu BUMN yang khusus dalam bidang asuransi kesehatan berdasarkan PP No. 69 Tahun 1991 dengan kepesertaan : 1. Peserta wajib yang terdiri dari PNS, Penerima Pensiun PNS dan Penerima Pensiun ABRI, Veteran dan Perintis Kemerdekaan beserta keluarganya. 2. Peserta sukarela yaitu karyawan BUMN,BUMD,BUMS,Yayasan ,Institusi dan badan lainnya. Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (JPK) bagi peserta Askes dilaksanakan melalui system asuransi kesehatan “Managed Care”. Perbedaan pokok antara peserta wajib dengan peserta sukarela terletak pada jaringan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan (PPK), dimana peserta sukarela terutama dilayani oleh PPK swasta sehingga mutu pelayanannya dapat diupayakan seoptimal mungkin sedangkan peserta wajib dilayani oleh PPK pemerintah seperti Puskesmas, Rumah Sakit Tipe C, Tipe B dan Tipe A dan juga rumah sakit swasta yang menjalin kerjasama dengan PT.ASKES. Besar iuran peserta Program JPK PT.ASKES berasal dari penghasilan tenaga kerja yang bersangkutan yaitu :

-

3.

Peserta wajib besarnya adalah 2 % dari gaji pokok pegawai negeri makin besar gaji pokok makin besar iuran yang harus dibayar. Untuk meningkatkan pelayanan kesehatan kepada peserta Askes wajib mulai tanggal 1 Januari 2004 Pemerintah memberikan dana bantuan tambahan kepada PT. Askes sebesar dana yang diterima dari iuran Askes PNS, Pensiun, Veteran,dan Perintis Kemerdekaan yang dimasukkan dalam APBN. - Peserta sukarela dibebankan kepada yang bersangkutan dimana yang harus dibayar sebesar tarif iuran berdasarkan paket santunan untuk standard lokal Daerah Tingkat I, Standard Nasional, Standard Nasional Plus dan Paket Utama. Premi dibebankan untuk setiap orang yang terdaftar sebagai peserta sukarela. Salah satu kebijakan Pemerintah yaitu menerapkan Asuransi Kesehatan untuk keluarga miskin maka mulai tanggal 1 Januari 2005 PT. Askes ditugaskan Pemerintah menyelanggarakan program Askeskin dengan peserta masyarakat miskin di seluruh Indonesia.

Biaya peserta Askeskin seluruhnya dibiayai oleh Pemerintah dan disalurkan PT.Askes melalui Departeman Kesehatan RI. Data peserta masyarakat miskin diperoleh melalui BPS yang bekerjasama dengan Camat/Lurah, Kepala Desa dan Kepala Lingkungan setempat. Setiap orang peserta Askeskin dibiayai preminya sebesar Rp.5000 oleh pemerintah RI dan disalurkan melalui Departeman Kesehatan ke PT.Askes yang bersumber dari dana kompensasi kenaikan harga BBM tahun 2005. Peserta Askeskin memperoleh pelayanan seperti peserta Askes wajib tetapi dirawat inap di kelas III RS. Pemerintah dan RS.Swasta yang bekerja sama dengan PT.Askes. Fasilitas Kesehatan Yang Melayani Peserta Askes Fasilitas pelayanan kesehatan yang bekerjasama dengan PT.ASKES, meliputi: 1. Puskesmas dan Dokter Keluarga. 2. Rumah Sakit Pemerintah. 3. Rumah Sakit TNI / POLRI / Swasta. 4. Unit Pelayanan Transfusi Darah (UPTD)/ PMI. 5. Apotik 6. Optikal Di seluruh Indonesia

91


Prosedur Pelayanan Kesehatan Peserta Askes Wajib

3. a.

Rawat Inap Tingkat Lanjutan (RITL) Dilakukan di Rumah Sakit b. Menunjukkan Kartu Askes serta menyerahkan surat rujukan dari RITP atau surat perintah rawat inap dari poliklinik spesialis / sub spesialis ataupun dari UGD Rumah Sakit . c. Ruang lingkup pelayanan sesuai ketentuan baku yang ditetapkan. d. Hak Perawatan peserta (beserta anggota keluarganya), yakni : 1. Di Rumah Sakit Pemerintah /TNI/Polri • PNS Gol. I, II dan III, berhak dirawat di ruang kelas II. • PNS Gol. IV, berhak dirawat di ruang kelas I • Pensiunan Sipil di ruang kelas sesuai dengan golongan atau kepangkatan pegawai terakhir pada saat pension. • Pensiunan TNI, di ruang kelas sesuai dengan golongan atau kepangkatan terakhir yaitu : - Prajurit dua s/d Pembantu Letnan Satu dan Letnan Dua s/d Kapten di ruang kelas II - Mayor s/d Jenderal,di ruang kelas I. • Pensiuan POLRI : - Berada s/d Aiptu dan Inspektur Dua s/d Ajun Kompol, di ruang kelas II. - Kompol s/d Jenderal Polisi,di ruang kelas I • Veteran di ruang kelas II. • Pejabat Negara, Perintis Kemerdekaan di ruang kelas I. 2. Di Rumah Sakit Swasta yang bekerja sama dengan PT.Askes. Sesuai dengan yang tercantum di dalam perjanjian kerjasama dengan Rumah Sakit tersebut. e. Dalam waktu 3 x 24 jam hari kerja, mengurus Surat Jaminan Perawatan di loket PT.Askes di Rumah Sakit. f. Bila dirawat di kelas perawatan yang lebih tinggi dari haknya,selisih biaya pelayanan yang timbul menjadi beban peserta. g. Bila memerlukan perawatan di luar wilayah propinsi,di perlukan surat rujukan dari rumah sakit yang merawat dan dilegalisasi oleh PT.Askes serta dilengkapi surat pengantar dari kantor PT. Askes setempat.

4.

Persalinan a. Sesuai dengan prosedur pelayanan Rawat Inap. b. Dilakukan di Puskesmas dengan tempat tidur, Rumah Sakit , Rumah Bersalin, Bidan.

Prosedur Dan Ruang Lingkup Pelayanan 1. Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama a. Rawat Jalan Tingkat Pertama (RJTP) 1. Dilakukan di Puskesmas, Dokter Keluarga (bila tersedia),atau fasilitas kesehatan lainnya yang setingkat. 2. Menunjukkan Kartu Askes 3. Ruang lingkup pelayanan sesuai ketentuan baku yng ditetapkan. 4. Bila bepergian / cuti/ dinas,dapat berobat ke Puskesmas setempat dengan terlebih dahulu lapor ke PT. ASKES setempat dan menunjukkan surat cuti / dinas atau surat lapor diri dari RT/RW setempat. b. Rawat Inap Tingkat Pertama (RITP) 1. Dilakukan di Puskesmas dengan tempat tidur. 2. Menunjukkan Kartu Askes 3. Ruang lingkup pelayanan sesuai ketentuan baku yang ditetapkan. 2. a.

Pelayanan Kesehatan Tingkat Lanjutan Rawat Jalan Tingkat Lanjutan (RJTL). 1. Dilakukan di Poliklinik Spesialis Rumh Sakit. 2. Menunjukkan Kartu Askes serta menyerahkan surat rujukan dari Puskesmas / Dokter Keluarga. 3. Ruang lingkup pelayanan sesuai ketentuan baku yang ditetapkan.

b.

Pelayanan Gawat Darurat (Emergency): Dilakukan di Unit Gawat Darurat Rumah Sakit. 1. Menunjukkan Kartu Askes serta menyerahkan surat rujukan dari Puskesmas / Dokter Keluarga. 2. Bila dilakukan di rumah sakit yang tidak bekerja sama dengan PT.Askes, peserta membayar terlebih dahulu kemudian mengajukan penggantian biaya ke PT.Askes dengan besaran penggantian sesuai ketentuan yag ditetapkan oleh PT.Askes.

92


c.

5.

6.

7.

Ruang lingkup pelayanan sesuai ketentuan baku yang ditetapkan.

Pelayanan Tranfusi Darah a. Pelayanan darah dilakukan oleh UPTD (Unit Pelayanan Tranfusi Darah)/ PMI. b. Menunjukkan surat permintaan darah yang dibuat oleh dokter yang merawat (RJTL/RITL) ke UPTD setempat. c. Labu Darah yang diterima peserta dari UPTD diserahkan ke dokter yang merawat / petugas rumah sakit. Pelayanan Obat a. Obat yang diberikan mengacu kepada (DPHO) PT.Askes. b. Menunjukkan kartu Askes. c. Pada pelayanan RJTP (Puskesmas/ Dokter Keluarga) dan RITP, obat diperoleh langsung di fasilitas pelayanan RJTP atau Apotik. d. Pada pelayanan RJTL dan RITL, obat diambil di Apotik atau Instalasi di rumah sakit. e. Untuk obat khusus : • Obat antibiotic di luar DPHO. Dilengkapi dengan hasil resistensi test dari laboratorium mikrobilogi dan telah disetujui oleh pimpinan rumah sakit serta harus dilegalisasi oleh PT. Askes. • Obat Kanker Dilengkapi dengan keterangan media dan protocol terapi khusus dari tim onkologi yang merawat, yang telah disetujui oleh pimpinan rumah sakit serta harus dilegalisasi oleh PT. Askes. • Obat khusus lainnya (antara lain cairan nutrisi, antibiotika tertentu dan obat life saving). Dilengkapi dengan keterangan media khusus dari dokter / tim dokter yang merawat dan yang telah disetujui oleh pimpinan rumah sakit serta harus dilegalisasi oleh PT. Askes. Pelayanan Alat Kesehatan a. Kaca Mata, Gigi Tiruan, Alat Bantu Dengar, Kaki/ Tangan Tiruan diberikan hanya kepada peserta tidak untuk anggota keluarganya sesuai prosedur baku yang ditetapkan. b. IOL Pen & Srew dan implant lainnya. Diberikan kepada peserta dan anggota keluarganya. a. Surat Keterangan untuk mendapat untuk mendapat implant dibuat oleh dokter ahli dan dilegalisasi terlebih dahulu oleh PT.Askes. b. Peserta membayar terlebih dahulu kemudian mengajukan penggantian

c.

8.

biaya ke PT. Askes sesuai domisili peserta,dengan menyerahkan kwitansi asli, surat keterangan dari dokter ahli yang telah dilegalisasi oleh PT.Askes. Besaran penggantian biaya sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh PT.Askes.

Tindakan Medis Operatif, Pelayanan Cuci Darah, Cangkok Ginjal dan Penunjang Diagnostik. a. Diberikan kepada peserta dan anggota keluargnya. b. Menunjukkan kartu Askes dn menyerahkan surat rujukan. c. Dilakukan di rumah sakit yang bekerjasama dengan PT. Askes.

Pelayanan Yang Tidak Ditanggung PT.Askes 1. Pelayanan kesehatan yang tidak mengikuti prosedur ataupun ketentuan yang berlaku di PT.Askes. 2. Pelayanan kesehatan yang dilakukan di fasilitas yang bukan jaringan pelayanan kesehatan PT. Askes. 3. Pelayanan kesehatan yang dilakukan di luar negeri. 4. Pelayanan kesehatan bedah plastic kosmetik, termasuk obat-obatan. 5. Check up dan atau General Check up. 6. Semua jenis “imunisasi dasar: bagi ibu hamil dan balita. 7. Seluruh rangkaian pemeriksaan dalam usaha ingin mempunyai anak, termasuk alat dan obatobatnya. 8. Sirkumsisi tanpa indikasi medis. 9. Pemeriksaan kehamilan, persalinan, masa nifas anak ketiga dan seterusnya. 10. Usaha meratakan gigi (Orthodentie), membersihkan karang gigi (scalling gigi). 11. Kasus-kasus dengan ketergantungan obat, alcohol dan zat adiktif lainnya. 12. Penyakit akibat upaya bunuh diri atau dengan sengaja menyakiti diri. 13. Pelayanan kursi roda, tongka penyangga, korset dan lain-lain. 14. Obat-obat gosok, vitamin, kosmetik, toiletries, makanan bayi dan lain-lain. 15. Pelayanan kesehatan yang sudah dilakukan / dikelola dalam program pemerintah oleh instansi lain : a. Departeman Kesehatan : General Check Up, Imunisasi, Gizi dan lain-lain. b. PT. Jasa Raharja : Kecelakaan lalu lintas c. PT.Jamsostek : kecelakaan kerja 16. Lain-lain : a. Biaya perjalanan / tranportasi b. Biaya sewa ambulans c. Biaya pengurusan jenazah d. Biaya pembuatan VER (visum et repertum) 93


e. f. g.

Biaya fotocopy Biaya telekomunikasi Biaya kartu berobat

Fasilitas Pelayanan Kesehatan Peserta Askes Sukarela 1. Dokter Umum, Dokter Gigi, Poliklinik. 2. Klinik Spesialis,rumah sakit. 3. Apotik 4. Optikal. Ruang Lingkup Pelayanan Kesehatan 1. Rawat Jalan Tingkat Pertama pada Dokter Keluarga (dokter umum) Penyuluhan kesehatan (promotif) Pencegahan penyakit (prevetif) meliputi perawatan ibu dan imunisasi dasar anak. Pemeriksaan dan pengobatan sesuai kebutuhan medis (kuratif) Hari libur dapat berobat pada klinik dan poliklinik rumah sakit ditunjuk. Praktek Dokter Keluarga pada sore hari, sehingga tidak menganggu kerja. 2. Rawat Jalan Tingkat Lanjutan pada Dokter Spesialis / Klinik Spesialis Konsultasi, pemeriksaan dan pengobatan sesuai kebutuhan medis. Pemeriksaan penunjang diagnostic (laboratorium, radiology, elektromedik dan lain-lain) Tindakan medis ringan sampai dengan yang memerlukan keterampilan khusus. Peemeliharaan kesehatan gigi. Rehabilitasi medis. Pemberian obat-obatan berdasarkan DPHO (Daftar dan Plafon Harga Obat PT.Askes) 3. Rawat Inap Rawat inap pada rumah sakit yang telah ditentukan : Fasilitas mondok sesuai kelas perawatan yang dipilih. Perawatan oleh dokter. Pemeriksaan penunjang diagnostic. Tindakan medis ringan sampai dengan operasi khusus. Pemeriksaan dan peawatan intensif pada ruangan ICU, ICCU sesuai dengan indikasi medis. Perawatan pada ruang pemulihan (Recovery Room) sesuai kebutuhan medis. Rehabilitasi medis. Pemberian obat-obatan berdasarkan DPHO (Daftar dan Plafon Harga Obat) PT.Askes. Prosedur Pelayanan Kesehatan Askes Sukarela Pelayanan kesehatan dilaksanakan oleh suatu jaringan pelayanan kesehatan dengan Dokter Keluarga yang berperan sebagai Gate Keeper.

94

Keterangan : 1. Peserta yang membutuhkan pelayanan kesehatan dapat langsung ke dokter keluarga yang telah ditentukan. Dalam keadaan emergency peserta dapat langsung ke rumah sakit yang telah ditentukan. 2. Peserta yang atas dasar kebutuhan medis memerlukan penanganan dokter spesialis akan dirujuk oleh dokter keluarga ke Klinik Spesialis/ Rumah Sakit. 3. Peserta yang atas dasar kebutuhan medis memerlukan Rawat Inap akan dirujuk ke rumah sakit.


Paket Santunan Peserta Askes Sukerela 1.

Besaran Premi

No 1

Paket Santunan Paket Standard Lokal Dati II. (berlaku di Dati II luar Kodya Medan)

2

Paket Standard Lokal Sumut. (berlaku di wilayah Sumatera Utara)

3

Paket Standard Nasional. (berlaku di seluruh Indonesia)

4

Paket Standard Plus Nasional (berlaku di seluruh Indonesia)

5

Paket Utama

2.

Kelas Rawat VIP I II III VIP I II III VIP I II III VIP I II III VIP I

Premi per jiwa per bulan Cat. Tergantung masing-masing Daerah Tingkat II

Rp. 36.000.Rp. 25.000.Rp. 21.000.Rp. 17.000.Rp. 55.000.Rp. 30.000.Rp. 26.000.Rp. 20.000.Rp. 65.000.Rp. 40.000.Rp. 34.000.Rp. 30.000.Rp. 170.000.Rp. 151.000.-

Bagi peserta usia 56 tahun atau lebih dikenakan tambahan premi sebesar 30 % dari premi paket yang dipilih. Pembayaran di muka. Pembayaran dimuka untuk periode > 1 bulan mendapat discount. Persyaratan Paket Utama : - Jumlah Peserta minimal 1.000 orang (seluruh karyawan). - Yang berhak adalah Dewan Komisaris dan Direksi beserta keluarga.

Cakupan Pelayanan

No 1

Paket Santunan Paket Standard Lokal Dati II.

2

Paket Standard Lokal Sumut.

3

Paket Standard Nasional.

4

Paket Standard Plus Nasional

1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Cakupan Pelayanan Rawat Jalan Tingkat Pertama. Rawat Jalan Tingkat Lanjutan Rawat Inap. Persalinan Pelayanan Obat. Paket Suplemen: kaca mata & Prothesa gigi. Rawat Jalan Tingkat Pertama. Rawat Jalan Tingkat Lanjutan Rawat Inap. Persalinan Pelayanan Obat. Paket Suplemen: kaca mata & Prothesa gigi. Rawat Jalan Tingkat Pertama. Rawat Jalan Tingkat Lanjutan Rawat Inap. Persalinan Pelayanan Obat. Paket Suplemen: kaca mata & Prothesa gigi Rawat Jalan Tingkat Pertama. Rawat Jalan Tingkat Lanjutan Rawat Inap. Persalinan Pelayanan Obat. Paket Suplemen: kaca mata & Prothesa gigi. Pelayanan Khusus :

95


a.

5

Paket Utama Fasilitas kesehatan khusus : - RS Pondok Indah Jakarta. - RS MMC Jakarta - RS Puri Cinere Jakarta

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Pelayanan jantung dan paru. - Operasi Jantung / Paru - Kateresasi jantung & dilatasi jantung. - Pacu jantung. b. Pelayanan kasus ginjal. - ESWL - Transplantasi ginjal. c. Pelayanan kedokteran nuklir dan radio therapi. d. Penunjang diagnostic canggih (CT. Scan & MRI) e. Alat Bantu dengar & prothesa alat gerak Rawat Jalan Tingkat Pertama. Rawat Jalan Tingkat Lanjutan Rawat Inap. Persalinan Pelayanan Obat. Paket Suplemen: kaca mata & Prothesa gigi. Pelayanan Khusus : a. Pelayanan jantung dan paru. - Operasi Jantung / Paru - Kateresasi jantung & dilatasi jantung. - Pacu jantung. b. Pelayanan kasus ginjal. - ESWL - Transplantasi ginjal. c. Pelayanan kedokteran nuklir dan radio therapi. d. Penunjang diagnostic canggih (CT. Scan & MRI) e. Alat Bantu dengar & prothesa alat gerak

Sumber PT. Askes Cabang Sumatera Utara. III. Penyelenggaraan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PT.Jamsostek (Persero) Dasar Hukum dan Profit Perusahaan Sejak lebih seabad yang lalu Jaminan Sosial atau yang dikenal dengan Sosial Security telah dikenal di dunia industri barat yang kemudian menyebar ke negara-negara industri di Asia dan Amerika. Pada mulanya jaminan sosial ini dikenal di Jerman pada tahun 1883 yang pada waktu itu penyelenggaraannya masih dengan sistem Asuransi Sosial. Dengan pesatnya perkembangan industri di berbagai negara, maka jaminan sosial menjadi bagian dari Politik Sosial Ekonomi Pemerintah di berbagai Negara. Jaminan sosial bagi tenaga kerja swasta secara nyata dimulai tahun 1977 saat dikeluarkannya oleh Pemerintah RI PP No. 33 Tahun 1977 tentang Asuransi Sosial Tenaga Kerja yang merupakan saat akan dimulainya program ASTEK yang dikelola oleh Perum ASTEK. Program Astek adalah merupakan Jaminan Sosial yang diwajibkan oleh Pemerintah bagi tenaga kerja yang bukan PNS dan ABRI yang meliputi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) dan Jaminan Hari Tua (JHT). Menurut G. Kartasapoetra (1985) salah satu cara untuk meringankan pihak pengusaha dalam kewajibannya untuk memberikan tunjungan 96

kecelakaan bagi para buruh yang mendapat kecelakaan kerja dan untuk memberikan jaminan bagi para buruhnya di hari tua ialah dengan kebijakan para pengusaha mengikutsertakan buruhnya dalam Program Jaminan Sosial. Berdasrkan PP No. 19 Tahun 1990 Perum Astek ditingkatkan menjadi Persero yaitu PT.Jamsostek. Pada tahun 1992 pemerintah berdasarkan UU No.3 tahun 1992 menyempurnakan program ASTEK menjadi Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang dikelola PT. Jamsostek sesuai dengan PP No. 36 Tahun 1995 ditetapkan sebagai Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud dalam UU No.3 Tahun 1992 di bawah pembinaan dan pengawasan Menteri Tenaga Kerja RI. Pada hakekatnya jaminan sosial tenaga kerja dimaksudkan untuk memberikan kepastian berlangsungnya arus penerimaan penghasilan keluarga sebagai pengganti sebagian atau seluruh penghasilan yang hilang (Lalu Husni 2000). Jaminan sosial tenaga kerja adalah suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti dari penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan berupa kecelakaan kerja,sakit,hamil, bersalin, hari tua dan meninggal dunia (UU No. 3 Tahun 1992 pasal 1 ayat 2).


Kepesertaan dan Iuran JAMSOSTEK No

1

2

Kepesertaan dan Status Pekerja Peserta biaya yaitu pekerja rutin dengan hubungan kerja pasti

Peserta parsial yaitu pekerja harian lepas (borongan dan kontrak musiman)

Besar Iuran

Iuran ditanggung oleh

JKK JKM JHT JPK

1,24% - 1,74 % 0,30 % upah 2 % bagi yang berkeluarga 6 % upah untuk lajang 3 % upah

Pengusaha Pengusaha Pengusaha Pengusaha

JKK JKM

- Harga proyek > 500 juta = 0,20 % x harga proyek - Harga proyek 100 juta – 500 juta = 0,5 % x harga proyek

Pengusaha Pengusaha

Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja menyelenggarakan dua jenis jaminan yaitu : a. Jaminan dalam bentuk uang - Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) untuk peserta. - Jaminan Kematian (JKM) untuk ahli waris. - Jaminan Hari Tua (JHT) untuk peserta. b. Jaminan dalam bentuk pelayanan adalah Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) untuk peserta dan keluarganya. Sistem JPK PT. Jamsostek Jaminan social dilaksanakan secara Nasional dan bersifat wajib akan memenuhi prinsip-prinsip skala besar ekonomis. Gotong royong, pemerataan perlindungan, kemanfaatannya terjamin serta pendidikan masa depan. Ketentuan wajib menjamin kepesertaan dalam jumlah besar sehingga secara statistik, dapat berdasar hukum angka besar maka probabilitas asumsi dan perkiraannya dapat dilakukan dengan lebih tepat. Selain itu pembiayaannya secara rata-rata per unit,dan atau per kapita dapat ditekan lebih rendah. Pada hakekatnya kepesertaan pengusaha dan tenaga kerja dalam program jaminan social tenaga kerja bersifat wajib. Namun karena luasnya kepesertaan, maka pelaksanaannya dilakukan secara bertahap sesuai kamampuan teknis administratif dan operasional badan pengelola PT.Jamsostek. Kepesertaan tenaga kerja pada dasarnya meliputi seluruh tenaga kerja sesuai pengertiannya dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 1969 yaitu setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan baik dalam maupun di luar hubungan kerja yang mempunyai perjanjian kerja tertulis atau lisan dengan pengusaha pembantu rumah tangga.Di luar hubungan kerja artinya tenaga kerja mandiri seperti dokter, pengacara, akuntan, pedagang dan lain-lain. Sesuai lampiran I Peraturan Pemerintah No.14 Tahun 1993 tentang penyelenggaraan Program Jamsostek, peserta bukan hanya tenaga kerja yang bekerja di lembaga pendidikan, lembaga

keagaamaan, lembaga sosial dan tenaga kerja mandiri dan lain-lain dengan syarat memiliki tenaga kerja minimal 10 orang atau membayar upah minimal Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), khusus bagi tenaga kerja mandiri (tenaga kerja di sektor informal) kepada tenaga kerja sendiri/mandiri dan dapat mengambil minimal 2 program jaminan termasuk JPK. Disamping itu kepesertaan tenaga kerja borongan, musiman dan harian lepas juga diharuskan dalam program ini untuk jelasnya lihat pada table I. Perhitungan iuran Program Jamsostek adalah berdasarkan persentase dari upah keseluruhan sebulan yang diterima oleh pekerja, kecuali untuk perhitungan iuran Jaminan Pemeliharaan Kesehatan ditetapkan atas dasar upah sebulan yang diterima oleh pekerja, setinggi-tingginya Rp.1.000.000,-. Bila upah diatas Rp.1.000.000,- iuran JPK tetap dihitung dari Rp. 1.000.000,Pekerja yang menderita penyakit akibat hubungan kerja sesuai pemeriksaan dokter setelah berhenti paling lama 3 tahun masih dapat memperoleh Jaminan Kecelakaan Kerja dari PT. Jamsostek. Tenaga kerja yang pindah tempat kerja dan masih peserta Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja harus memberitahukan kepesertaannya kepada pengusaha tempat bekerja yang baru termasuk dana JHT yang bersangkutan. Di dalam program Jamsostek tidak ada Program JPK Komersial karena iuran yang harus dibayar hanya berdasarkan upah minimum propinsi/sektor setinggi-tingginya Rp.1.000.000,Prosedur Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Jamsostek A. Petunjuk Umum : Setiap peserta yang ingin mendapatkan mendapatkan pelayanan kesehatan hendaknya mengikuti / mematuhi prosedur yang berlaku :

97


1.

2.

3.

Selalu membawa dan memperhatikan KPK kepada petugas PPK (Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan) yaitu Klinik Tk.I Rumah Sakit, Apotik dan Optik. Pada setiap fasilitas PPK terutama tingkat lanjutan (Rumah Sakit, Apotik, dan Optik) maupun untuk keperluan legalisasi pada Badan Penyelenggaraan selalu dibutuhkan berkas pendukung (foto copy yang diperlukan) adalah : a. Bila berkunjung pada PPK : - KPK - Surat Rujukan b. Bila berkunjung pada kantor JAMSOSTEK : - KPK - Surat Rujukan - Resep Obat - Resep Kacamata Pada setiap PPK yang dikunjungi jangan lupa mananda tangani Form Bukti Kunjungan / Perawatan/Tindakan yang disediakan oleh petugas.

Maka : Rumah Bersalin akan merujuk ke Rumah Sakit yang lebih lengkap peralatannya (rumah sakit yang ditunjuk). Dan berlaku prosedur yang sama dengan prosedur rawat inap. Bila bayi baru lahir perlu mendapatkan perawatan segera karena ada kelainan, dapat dirujuk ke Rumah Sakit yang ditunjuk. Dengan menunjukkan surat rujukan dari Rumah Bersalin tersebut dan kartu pemeliharaan kesehatan / keterangan sementara dari kantor JAMSOSTEK. 3.

Pelayanan Rawat Jalan Tingkat Lanjutan (Tingkat II). Dokter spesialis akan melayani peserta berdasarkan surat rujukan dari dokter keluarga (dokter PPK Tk. I), dengan mengikuti petunjuk baku yang telah ditetapkan dalam buku petunjuk JPK Jamsostek.

B. Petunjuk Khusus

Pelayanan di Apotik Cara pengambilan obat berdasarkan resep obat dari PPK (Pelaksana Pelayanan Kesehatan) Tingkat I sesuai petunjuk cara pengambilan obat pada buku pedoman Jamsostek.

1.

5.

Pelayanan Kesehatan tingkat Pertama (Dokter Keluarga) : Peserta yang memerlukan pelayanan kesehatan baik bersifat umum maupun gigi, datangilah dokter keluarga/dokter gigi yang sudah dipilih sesuai dengan yang tercantum pada KPK (Kartu Pemeliharaan Kesehatan). Untuk selanjutnya ikutilah petunjuk-petunjuk baku yang telah ditetapkan dalam buku petunjuk JPK Jamsostek.

2. Pelayanan Di Rumah Bersalin 2.1 Awal masa kehamilan mintalah surat pengantar/rujukan (F.6.a1) dari dokter keluarga untuk pemeriksaan kehamilan dan persalinan di Rumah Bersalin yang tertera pada kartu. 2.2 Pada saat pemeriksaan dan persalinan bawalah surat rujukan (F.6.a.1) tersebut bersama dengan Kartu Pemeliharaan Kesehatan (KPK) ke Rumah Bersalin dimaksud. 2.3 Peserta akan mendapat pelayanan, sepanjang mengikuti prosedur yang berlaku dan tidak dipungut bayaran. 2.4 Setelah selesai perawatan, tanda tanganilah surat / formulir tanda selesai perawatan persalinan (F.6.b.1) 2.5 Mintalah surat keterangan dari Rumah Bersalin tersebut tentang persalinan untuk diberikan kepada dokter keluarganya (PPK Tk. I). Dengan demikian peserta telah dikembalikan pada dokter keluarganya. 2.6 Persalinan dengan penyulit / komplikasi pada saat pemeriksaan kehamilan maupun saat persalian ditemukan kelainan sehingga diperkirakan persalinan akan sulit. 98

4.

Pelayanan Rawat Inap Peserta JPK dapat dilayani oleh Rumah Sakit berdasarkan surat rujukan (F.6.a.1) baik dari PPK Tingkat I (dokter keluarga) dan dari dokter spesialis PPK Tingkat II rawat jalan (F.6.b.2). Untuk kasus emergensi peserta dapat berlangsung kebagian instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit yang ditunjuk dan mengisi F.6.b.1. Apabila peserta diperintahkan oleh dokter untuk dirawat inap di Rumah Sakit maka ikutilah petunjuk baku yang telah ditetapkan dalam buku petunjuk JPK Jamsostek.

6.

Pelayanan Khusus Alat Kesehatan Kacamata, Prothesa Mata, Gigi Palsu, Anggota Gerak, Alat Bantu Dengar. Apabila peserta memerlukan kacamta sesuai indikasi medis maka, ikutilah petunjuk baku yang telah ditetapkan dalam buku petunjuk JPK Jamsotek. 7. Pelayanan emergensi. a. Peserta yang menderita penyakit dengan kriteria emergensi dapat langsung ke PPKTk.1 pada jam buka atau Rumah Sakit yang yang ditunjuk dengan membawa KPK. b. Jika tidak dirawat inap, tanda tanganilah surat bukti pelayanan emergensi (F.6.b.1) yaitu bukti pengobatan emergensi pada Unit Gawat Darurat Rumah Sakit atau menadatangani Form Bukti Tindakan (F.6.h.1), bila tindakan emergensi dilakukan pada dokter keluarga pada PPKTk.I c. Jika diperintahkan untuk rawat inap, maka prosedurnya sama dengan prosedur rawat inap biasa.


8.

Rujukan Ekstern Keluar Daerah Bila peserta memerlukan perawatan lanjutan didaerah lain atas anjuran dokter yang merawat (pada rumah sakit yang ditunjuk) maka berlaku ketentuan : a. Surat rujukan ekstren dari dokter spesialis tersebut dialamatkan pada Rumah Sakit yang terdaftar pada daerah penyelenggara JPK yang dituju disertai data-data pendukung lainnya (misalnya resume medik, KPK, dll) b. Peserta atau anggota keluarganya harus memberitahukan ke kantor JAMSOSTEK dimana Tenaga Kerja terdaftar,dengan membawa surat rujukan ekstern, KPK, surat peryantaan dari perusahaan (masih aktif bekerja) bagi anggota keluarga. Kantor JAMSOSTEK pada daerah dituju akan mengesahkan dokumendokumen tersebut, untuk selanjutnya dapat

9.

dipergunakan untuk memperoleh pelayanan kesehatan. Pada keadaan emergensi dapat langsung ke rumah sakit yang ditunjuk atau Rumah Sakit Umum Pemerintah Daerah. Prosedurnya sama dengan pelayanan emergensi (lihat no.7) hanya setelah mendapat perawatan /dalam perawatan lapor kepada Badan Penyelenggara setempat. Bila perlu dirawat inap berlaku ketentuan rawat inap (lihat no.5). Dahulu biaya perawatannya, kemudian di klaim ke Badan Penyelenggara, dengan melengkapi : a. Kwitansi asli b. Foto copy kartu pemeliharaan kesehatan (KPK) c. Copy resep (bila ada kwitansi apotik) d. Surat keterangan dokter yang merawat, berisi antara lain diagnosa dan tindakan/perawatan apa yang telah dilakukan.

Prosedur Pelayanan Kesehatan Jamsostek

10. Prosedur Pembayaran Kelebihan Biaya Pelayanan Kesehatan JPK. Bila berobat pada klinik (dokter keluarga) atau fasilitas lainnya selama masih mengikuti petunjuk yang ada maka peserta tidak perlu lagi membayar. 11. Dirawat di Rumah Sakit : 1. Bila peserta JPK dirawat pada fasilitas yang lebih tinggi dari peraturan yang berlaku pada Rumah Sakit yang ditunjuk tersebut, maka semua selisih biaya ditanggung sendiri oleh peserta JPK yang bersangkutan dan dibayarkan langsung pada loket pembayaran saat akan meninggalkan Rumah Sakit. 2. Di Apotik : Bila obat yang diberikan oleh dokter diluar

3.

standar obat JPK dan peserta tidak ingin diganti dengan obat generik atau obat sesuai standar JPK, maka peserta langsung membayar selisih biayanya di Apotik. Pada Pelayanan Khusus : Bila peserta menghendaki kacamata, gigi palsu, prothesa mata, anggota gerak diatas standar JPK, maka selisih biayanya dibayarkan langsung oleh peserta pada fasilitas dimana yang bersangkutan mendapatkan alat tersebut (Optik, Dokter gigi maupun Rumah Sakit). Apabila dalam memperoleh pelayanan kesehatan peserta JPK sudah mengikuti ketentuan yang berlaku ternyata masih harus mengeluarkan biaya maka untuk kejelasannya dapat ditanyakan pada bagian Pencatatan dan pelaporan data atau tim 99


Pengendali di Rumah Sakit atau langsung ke Kantor JAMSOSTEK setempat. 11. Hal-hal Yang Tidak Menjadi Tanggung Jawab Badan Penyelenggara. 1. Untuk Peserta : 1.1 Dalam hal tidak mentaati ketentuan yang berlaku yang telah ditetapkan oleh Badan Penyelenggara. 1.2 Akibat langsung bencana alam, peperangan dan lain-lain 1.3 Cidera yang diakibatkan oleh perbuatan sendiri, misalnya percobaan bunuh diri, tindakan melawan hukum. 2. Peserta berpergian pada daerah dimana Kantor JAMSOSTEK tidak ada maka berlaku ketentuan: Peserta dapat berobat pada Rumah Sakit Pemerintah/ Rumah Sakit Pemerintah Daerah. Peserta membayar terlebih dahulu dan kemudian mengajuan penggantian pada kantor JAMSOSTEK dimana peserta terdaftar. Pengajuan pengagantian (klaim) dengan melampirkan : a. Kwitansi asli b. Foto copy KPK c. Copy resep d. Surat keterangan dokter yang merawat. Biaya perawatan yang ditanggung oleh Kantor JAMSOSTEK sesuai dengan standar biaya yang ditetapkan. 12. Pelayanan Kesehatan Bagi Anggota Keluarga/Anggota Keluarga Yang Domisilinya Berbeda Dengan Tenaga Kerja/Perusahaan a. Perusahaan mengisi surat pemohonan yang disediakan oleh kantor JAMSOSTEK dimana Tenaga Kerja didaftar. b. Kartu Pemeliharaan Kesehatan bagi anggota keluarga/ keluarga yang beda domisili akan terbit dari Kantor JAMSOSTEK yang melayani peserta (Kantor Pelayanan) . c. Anggota keluarga peserta dimaksud harus datang ke Kantor JAMSOSTEK setempat untuk memberitahu dan mendaftarkan diri dengan membawa foto copy lembar F.1b, untuk Tenaga Kerja (dikirim oleh tenaga kerja kepada anggota keluarganya yang dimaksud) setelah mendapat legalisasi dari Kantor Jamsostek pengirim. Foto copy lembar F.1b, kemudian disahkan oleh Kantor JAMSOSTEK setampat dan selanjutnya dapat dipakai sebagai KPK sementara. KPK sementara berlaku sampai KPK yang asli selesai diproses oleh Badan Penyelenggara setempat. Prosedur pelayanan kesehatan sama dengan pelayanan kesehatan Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan sesuai dengan jenis pelayanan kesehatan yang diperlukan.

100

13. Rawat Inap Pada Rumah Sakit Yang Tidak Ditunjuk Bila peserta dalam keadaan emergensi memerlukan rawat inap tetapi memilih rumah sakit yang tidak ditunjuk, maka biaya perawatan hanya ditanggung Badan Penyelenggaraan paling lama 7(tujuh) hari sesuai dengan standar biaya yang telah ditetapkan. Peserta dalam hal ini membayar terlebih a. Olah raga tertentu yang membahayakan seperti : terbang layang, menyelam, balap mobil/ motor/ mendaki gunung, tinju dan lain-lain b. Tenaga kerja yang pada permulaan kepesertaanya sudah mempunyai 3 (tiga) anak atau lebih tidak berhak mendapatkan pertolongan persalinan.

2. Pelayanan kesehatan : 2.1 Pelayanan kesehatan diluar fasilitas yang ditunjuk oleh Badan Penyelanggara JPK, kecuali kasus emergensi dan bila harus rawat inap, ditanggung maksimal 7 hari perawatan sesuai standar rawat inap yang telah ditetapkan. 2.2 Imunisasi kecuali imunisasi Dasar pada bayi. 2.3 General Check Up/Check Up/ Regular Check Up (termasuk papsmear). 2.4 Pemeriksaan yang disebabkan oleh penggunaan alkohol/narkotik. 2.5. Penyakit yang disebabkan oleh penggunaan alkohol/ narkotik 2.6 Penyakit Kanker (terhitung sejak tegaknya diagnosa) 2.7 Penyakit atau cidera yang timbul dari atau berhubungan dengan tugas pekerjaan (Occupational diseases / accident). 2.8 Sexual trasmited diseases termasuk AIDS RELATED COMPLEX. 2.9 Pengguguran kandungan tanpa indikasi medis termasuk kesengajaan. 2.10 Kelainan congenital/ herediter/ bavvan yang memerlukan pengobatan seumur hidup,seperti :debil, embesil, mongoloid,cretinism,thulasemia, haemophilia. 2.11 Persalinan anak ke -4 (empat) dan seterusnya dan segala sesuaitu yang berhubungan dengan kehamilan dan persalinan tersebut. 2.12 Pelayanan Khusus (Kacamata, gigi palsu, prothesa mata, alat bantu dengar, prothesa anggota gerak) hilang / rusak sebelum waktunya tidak diganti. 2.13 Khusus akibat kecelakaan kerja tidak menjadi tanggung jawab penyelenggara JPK. 2.14 Hucmodiulisa 2.15 Operasi jantung beserta tindakan-tindakan termasuk pemasangan dan pengadaan alat pacu jantung. Kateresasi jantung termasuk obat-obatnya. Kateresasi jantung sebagai tindakan Therapeutik (pengobatan). 2.16 Transplantasi organ tubuh termasuk sumsum tulang. 2.17 Pemeriksaan–pemeriksaan dengan menggunakan peralatan canggih/baru yang belum


persyaratan tertentu. Iuran peserta Askes dibebankan kepada peserta yang bersangkutan dengan ketentuan : a. Askes wajib sebesar 2% dari gaji pokok Pegawai Negeri sesuai peraturan gaji PNS yang berlaku dengan ketentuan iuran adalah per orang untuk lajang per keluarga untuk yang sudah menikah. b. Askes sukerela sebesar premi untuk paket pelayanan yang dipilih oleh peserta dengan ketentuan pembebanan iuran adalah untuk setiap peserta/orang PT.Jamsostek (Persero) menyelenggarakan program Jamainan Pemeliharaan Kesehatan adalah satu paket dengan jaminan sosial lainnya yang terdiri dari : - Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) untuk peserta/tenaga kerja yang bersangkutan. - Jaminan Kematian (JKM) untuk peserta/tenaga kerja yang diterima oleh ahli waris. - Jaminan Pelayanan Kesehatan (JPK) untuk tenaga kerja dan keluarga - Jamunan Hari Tua (JHT) untuk tenaga kerja yang bersangkutan. Peserta Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Jamsostek adalah tenaga kerja pada perusahaan swasta, lembaga sosial, lembaga keagamaan dan lain-lain. Besar iuran JPK Jamsostek adalah 3 % dari upah untuk lajang dan 6 % dari upah minimum adalah sesuai ketentuan upah minimum daerah yang bersangkutan dan setinggi-tingginya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dibebankan kepada pengusaha pada PT.Jamsostek tidak meyelenggarakan JKP Komersial.

termasuk dalam daftar JPK. 2.18 Pemeriksaan dan tindakan untuk mendapatkan kesuburan termasuk bayi tabung. 3. Obat-obatan : 3.1 Semua obat / vitamin yang tidak ada kaitannya dengan penyakit. 3.2 Obat-obatan berupa makanan seperti susu untuk bayi dan sebagainya 3.3 Obat-obat gosok seperti kayu putih dan sejenisnya 3.4 Obat-obat lain seperti : verband, plester, gause steril 4. Pembiayaan 4.1 Biaya perjalanan dari dan ke tempat berobat 4.2 Biaya perjalanan untuk mengurus kelengkapan administrasi Kepesanan, jaminan rawat dan klaim. 4.3 Biaya perjalanan untuk memperoleh perawatan/pengobatan di Rumah Sakit yang ditunjuk. 4.4 Biaya perawatan emegensi lebih dari 7 (hari) diluar fasilitas yang sudah ditunjuk oleh Badan Penyelenggara JPK. 4.5 Biaya perawatan untuk penyakit lebih dari 60 hari/kasus/tahun, sudah termasuk perawatan khusus (ICU, ICCU) Untuk penyakit tertentu sehingga memerlukan perawatan khusus lebih dan 20 hari/kasus/tahun. 4.6 Biaya tindakan medik super spesialitik.

IV. Pembahasan Setelah menguraikan tentang penyelenggaraan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan yang diselenggarakan oleh PT.Askes dan PT. Jamsostek maka dapat dilihat beberapa aspek perbedaannya seperti yang diuraikan di bawah ini : 1. Segi Perusahaan Perusahaan PT.Askes dan PT. JAMSOSTEK adalah dua BUMN yang ditugaskan menyelenggarakan asuransi wajib yaitu Jaminan Pemeliharaan Kesehatan namun berada di bawah Depateman Teknis yang berbeda dimana PT.Askes di bawah Departeman Kesehatan RI sedang PT.JAMSOSTEK berada di bawah Departeman Tenaga Kerja RI. Tujuannya tentu sama dengan BUMN berbentuk perseroan lainnya yaitu mencari keuntungan dan public service. 2. Segi Kepesertaan dan Iuran PT.Askes menyelenggarakan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan dengan core bisnis Askes wajib dengan peserta PNS, Pensiunan PNS, Pensiunan ABRI,Veteran dan Perintis Kemerdekaan beserta keluarga.Disamping itu juga menyelenggarakan bisnis pengembangan berupa Askes Sukarela dengan peserta Pegawai BUMN, BUMS dan instansi lainnya dengan

3.

Pelayanan Kesehatan Peserta JPK Askes wajib maupun sukarela dilayani oleh lembaga kesehatan yaitu : a. Rawat Jalan Tingkat Pertama antara lain : - Puskesmas / Puskesmas Pembantu - Dokter Keluarga b. Rawat Jalan Tingkat Lanjut antara lain : - RSU Kelas A - RSU Kelas B - RSU Kelas C - RSU Kelas D - RSU Jiwa - RSU ABRI - RSU Swasta c. Rawat Inap, antara lain : - RSU Kelas A - RSU Kelas B - RSU Kelas C - RSU Kelas D - RSU Jiwa - RSU ABRI - RSU Swasta

101


d. e. f.

PPK Peayanan obat yaitu apotik yang ditunjuk. PPK Pelayanan kacamata yaitu optikal yang ditunjuk PPK yang melayani peserta sukarela

Dokter keluarga RS Pemerintah dan Swasta Dokter Apotik Klinik Spesialis Optik Peserta Askes Rawat Inap di RS Pemerintah dengan ketentuan : Gol I-II di kelas III Gol III di kelas II Gol IV di kelas I Peserta di RS Swasta rawat inap dikelas III Peserta Askes sukarela rawat inap di RS Swasta sesuai kelas pada paket layanan peserta. Peserta JPK Jamsostek dilayani oleh klinik yang dipilih oleh peserta sesuai daftar klinik yang terdaftar di kantor Jamsostek Regional setempat dan untuk rawat inap adalah di RS Swasta yang bekerja sama dengan PT. Jamsostek. Peserta Jamsostek rawat inap di kelas III Rumah Sakit Swasta. Peserta Jamsostek rawat inap di kelas III Rumah Sakit Swasta. 4.

Segi Investigasi Dana Dana iuran JPK yang diterima PT.Askes tidak dapat diinvestasikan dalam bentuk dana JPK sifatnya terus menerus dimana peserta yang sehat membantu yang tua. Menginvestasikan dana JPK akan menghambat kelancaran pelayanan kesehatan bagi peserta karena dana dikelola oleh PT.Askes hanya berasal dari iuran peserta JPK sedangkan atau jangka pendek. Berbeda dengan PT, Jamsostek (Persero) yang mengelola dana hanya bersumber dari JPK dan JHT dimana kewajiban perusahaan ada yang berbentuk kewajiban jangka panjang dan jangka pendek, kewajiban jangka panjang adalah jaminan hari tua sedangkan kewajiban jangka pendek adalah jaminan pemelihaan kesehatan, jaminan kematian dan jaminan kecelakaan kerja (kejadian sewaktu-waktu) tidak bias diprediksi.Sehubungan dengan itu maka PT.Jamsostek diperkanalkan melakukan investasi dana antara lain dalam bentuk deposito, sertifikat BI dan saham dan obligasi, penyertaan reksa dana tanah dan bangunan dengan ,mengacu kepada PP 28 Tahun 1996 tentang pengelolaan dan investasi dana program Jamsostek.

5.

Segi Sanksi Hukuman Pada program JPK PT.Askes tidak ada ketentuan yang mengatur sanksi pidana maupun denda karena penyetoran iuran langsung dipotong dari gaji PNS/Pensiuan/Veteran/Perintis Kemerdekaan dari gaji setiap bulan oleh Departeman Keuangan dan dimasukkan dalam AC PT.Askes. Demikian pula iuran peserta sukarela didasari oleh MOU antar perusahaan dengan PT. Askes.Peserta Askeskin iuran disetor oleh Departeman Keuangan ke rekening 102

PT.Jamsostek Kesehatan kemudian ke rekening PT.Jamsostek. Pada program JPK Jamsostek ada ketentuan sanksi pidana bagi perusahaan yang tidak mendaftar tenaga kerjanya sebagai peserta program Jamsostek dimana dalam pasal 29 UU 3 Tahun 1992 disebutkan ancaman hukuman 6 bulan kurungan atau denda setinggi-tingginnya 50 juta rupiah dan apabila hal tersebut diulangi dikenakan ancaman hukuman 8 bulan kurungan. 6.

Segi Pengawasan Pada penyelenggaraan JPK, PT.Askes diawasi oleh Badan Pengawas intern PT.Askes dan Badan Pengawas dari Departeman Kesehatan RI. Pada PT.Jamsostek pengawasan dilakukan oleh Lembaga Tripartit yang terdiri dari Unsur Pemerintahan, unsur pengusaha dan unsur tenaga kerja.

Penutup Dari uraian di atas tergambar bahwa system jaminan sosial yang diamanatkan UUD 1945 telah berjalan secara bertahap.Sistem jaminan sosial di Indonesia telah diselenggarakan dengan berbagai kategori namun diperuntukkan bagi PNS yang terdiri dari asuransi sosial PNS diselenggarakan oleh PT. TASPEN sedang pemeliharaaan kesehatan bagi PNS/Pensiunan PNS, Veteran , Perintis Kemedekaan beserta keluarganya diselenggarakan PT.Askes. Bagi tenaga kerja yang berpenghasilan berkecukupan dapat memperoleh pelayanan kesehatan melalui progam JPK Komersial yang diselenggarakan oleh PT.Askes maupun asuransi komersial lainnya. Golongan masyarakat miskin sesuai data Badan Pusat Statistik memperoleh pelayanan kesehatan melalui program Askeskin yang diselenggarakan PT.Askes. Asuransi sosial bagi TNI/Polri yang masih aktif diselenggarakan oleh ASABRI kemudian setelah TNI/Polri pensiun otomatis menjadi peserta Askes. Demikian pula untuk karyawan perusahaan swasta dilindungi oleh program Jamsostek yang diselenggarakan PT. Jamsostek yang terdiri dari JKK, JKM, JPK dan JHT. PT. Jamsostek juga memiliki program untuk tenaga kerja mandiri dimana peserta bekerja di sektor informal dan tergabung dalam kelompok (Paguyuban) bisa menjadi peserta Jamsostek dengan biaya sendiri (mandiri) dengan mendapatkan hak sebagai peserta Jamsostek. Dengan demikian maka sampai saat ini hampir semua lapisan masyarakat sudah bisa memperoleh Jaminan Pemeliharaan Kesehatan.

DAFTAR PUSTAKA

Djumiadji, (1995), Hukum Bangunan , Rinneka Cipta,


Yogyakarta. Elsi Kartika Sari dan Avendi Simangunsong, (2005), Hukuman Dalam Ekonomi, Grafindo Jakarta. G. Kartasapoetra, dkk (1985), Hukum Perburuhan Indonesia Berlandaskan Pancasila, Bina Aksara, Jakarta. Lalu

Husni, (2000), Pengantar Hukum Ketatanegaraan Indonesia, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (2004), PT. Askes Cabang Sumatera Utara. Petunjuk Pelaksanaan Kesehatan Bagi Tenaga Kerja, PT. JAMSOSTEK. Pedoman Bagi Peserta Askes Sosial (2004), PT. Askes (Persero). Undang-Undang No. 3 Tahun 1992 tentang Jaminan

Sosial Tenaga Kerja. Undang-Undang No. 39 Tahun 1992 tentang Hak Asasi Manusia. Undang-Undang No. Ketatanegaraan.

13

Tahun

2002

tentang

Undang-Undang No. 6 Tahun 1992 tentang PT. Askes (Persero). Undang-Undang No. 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Peraturan Pemerintah RI No. 23 Tahun 1984 tentang Pembentukan Perum Husada Bhakti. Peraturan Pemerintah RI No. 6 Tahun 1984 tentang Perubahan Status Perum Husada Bhakti menjadi Perseroan PT.Askes. Peraturan Pemerintah RI No. 36 Tahun 1995 tentang Penetapan PT. Jamsostek Sebagai Penyelenggaraan Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

103

STUDI KOMPARATIF TENTANG PENYELENGGARAAN JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN PT.ASURANSI KESEHATAN (PERSERO) DAN PT. JAMSOSTEK (PERSERO)

Recommend Documents