Studi Komparatif Pengaturan dan Pengawasan Perusahaan Pemeringkat Efek di Indonesia, Australia, India, dan Jepang

Studi Komparatif Pengaturan dan Pengawasan Perusahaan Pemeringkat Efek di Indonesia, Australia, India, dan Jepang Theresia Natalie, Wenny Setiawati Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Jalan Lingkar Kampus Raya, Kampus FHUI, 16424, Indonesia E-mail : [email protected]

Abstrak Penelitian ini membahas peranan perusahaan pemeringkat efek dalam pasar modal serta perbandingan pengaturan dan pengawasan perusahaan pemeringkat efek di Indonesia, Australia, India, dan Jepang, yang kemudian dibandingkan pula dengan standar internasional dari IOSCO. Dengan menggunakan metode yuridis normatif, ketentuan hukum yang ada di keempat negara tersebut dianalisis dan dibandingkan satu dengan lainnya, khususnya ketentuan mengenai pengaturan umum, persyaratan, pengawasan, serta pertanggungjawaban dari perusahaan pemeringkat efek. Hasil dari penelitian ini menjelaskan adanya persamaan dan perbedaan aturan mengenai perusahaan pemeringkat efek di keempat negara tersebut yang bertujuan untuk melindungi kepentingan investor.

Comparative Study of Regulation and Supervision on Credit Rating Agency in Indonesia, Australia, India, and Japan Abstract This study discusses the role of credit rating agency in capital market as well as comparison of the regulation and supervision of credit rating agency in Indonesia, Australia, India, and Japan, which are compared to the international standard by IOSCO, too. By using the normative juridical method, the provisions of existing laws in these four countries are analyzed and compared with one another, especially the provisions on general regulation, requirements, supervision, and liability of credit rating agency. The result of this study describes similarities and differences in the rules regarding credit rating agency in the four countries, that aim to protect the interests of investors.

Keywords : credit rating agency, credit rating, protection of investor in capital market

Pendahuluan Perusahaan pemeringkat efek/ credit rating agency merupakan salah satu lembaga di dalam pasar modal yang menjalankan pemeringkatan terhadap suatu efek guna memberikan gambaran atas kualitas dan resiko efek tersebut. Dalam perkembangan pasar modal modern, perusahaan pemeringkat efek memainkan peranan yang kuat terhadap transaksi efek bersifat utang yang diperjualbelikan dalam pasar modal. Peringkat efek yang dikeluarkan oleh

Studi komparatif..., Theresia Natalie, FH, 2015

pemeringkat efek menjadi informasi penting, karena ia akan menjadi salah satu alasan keputusan seseorang (investor) untuk melakukan pembelian efek bersifat utang.1 Salah satu contoh besarnya peranan perusahaan pemeringkat efek dapat dilihat pada krisis keuangan dunia yang terjadi pada tahun 2007- 2009, dimana perusahaan pemeringkat efek dituding menjadi salah satu penyebab krisis keuangan yang bermula di Amerika Serikat itu. Pada tahun 2004 perusahaan pemeringkat efek di Amerika Serikat memberikan peringkat/ rating yang tinggi terhadap banyak obligasi berbasis Subprime Mortgage, yakni kredit perumahan yang ditujukan bagi masyarakat yang kurang mampu secara finansial. Akibatnya ketika kelompok masyarakat tersebut tidak mampu membayar kewajibannya, investor obligasi tersebut mengalami kerugian yang diikuti oleh timbulnya sentimen negatif pasar dimana investor – investor lain turut menarik dananya dari pasar modal. Perkembangan pasar modal yang semakin modern dimana transaksi dapat dilakukan lintas negara dengan cepat, turut menyebabkan krisis keuangan Amerika merambat menjadi krisis global. Pemerintah Amerika Serikat kemudian mengajukan tuntutan hukum terhadap Standard & Poor, salah satu dari perusahaan pemeringkat efek di Amerika atas dasar ketidakakuratan peringkat terkait efek beragun aset yang berasal dari suprime mortgage yang akhirnya menyebabkan krisis. Departemen Kehakiman Amerika menuduh Standard & Poor memainkan peringkat terhadap efek beragun aset pada tahun 2004-2007 sehingga meremehkan resiko bagi investor.2 Tidak hanya di Amerika, kasus serupa juga terjadi di Australia dimana pengadilan Australia menghukum Standard & Poor untuk membayar ganti rugi terhadap investor yang dirugikan oleh peringkat yang dikeluarkannya. Di Indonesia saat ini, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tengah menelusuri aduan yang masuk mengenai rating shopping atau jual beli rating yang diduga dilakukan oleh perusahaan pemeringkat efek .3 Dari kasus – kasus yang sudah terjadi serta adanya dugaan rating shopping di Indonesia, dapat dikatakan bahwa perusahaan pemeringkat efek memiliki peranan yang besar khususnya dalam transaksi dan 1 M. Irsan Nasarudin, et al., Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia, cet.7, (Jakarta : Kencana Perdana Media Group, 2004), hlm.176. 2

James O‟Toole & Chris Isidore,“ U.S Sues S&P Over Suprime Ratings”, http://money.cnn.com/2013/02/05/news/economy/sandp-subprime-lawsuit/, diakses pada 6 Oktober 2014. 3

Hukum Online, “OJK Telusuri Dugaan Rating Shopping di Lembaga Pemeringkat Efek”,http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt53a808a565b44/ojk-telusuri-dugaan-rating-shopping-diperusahaan-pemeringkat-efek. Diakses pada 6 Oktober 2014.


perkembangan instrumen efek bersifat utang di pasar modal, namun juga rentan menimbulkan dampak negatif dalam sistem keuangan. Terdapat pandangan umum bahwa celah/ loopholes dalam pengaturan industri perusahaan pemeringkat efek-lah yang menjadi faktor utama runtuhnya sistem keuangan dunia. Celah ini dianggap turut mendorong malapraktik oleh perusahaan pemeringkat efek yang akhirnya turut menimbulkan krisis keuangan.4 Oleh karena itu pengaturan dan pengawasan perusahaan pemeringkat efek merupakan suatu hal yang diperlukan untuk menjaga kualitas perusahaan pemeringkat efek agar hasil peringkatnya kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan. Regulasi suatu negara atas perusahaan pemeringkat efek akan memberikan batasan mengenai apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh perusahaan, serta apakah bentuk pertanggungjawaban dari perusahaan pemeringkat efek tersebut. Secara singkat, pengaturan dan pengawasan terhadap perusahaan pemeringkat efek tidak lain bertujuan untuk melindungi investor dari informasi yang menyesatkan, serta untuk mendukung terciptanya iklim sistem keuangan yang positif. Berdasarkan hal – hal tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk membuat sebuah penelitian yang berjudul “Studi Komparatif Pengaturan dan Pengawasan Perusahaan Pemeringkat Efek di Indonesia, Australia, India, dan Jepang”. Dalam penelitian ini, terdapat dua pokok permasalahan yang diangkat yaitu bagaimana peranan perusahaan pemeringkat efek/credit rating agency dalam pasar modal serta bagaimana perbandingan pengaturan dan pengawasan terhadap perusahaan pemeringkat efek/credit rating agency di Indonesia, Australia, India, dan Jepang. Adapun penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran dan pemahaman mengenai perusahaan pemeringkat efek dalam kaitannya dengan perkembangan pasar modal serta memperoleh pengetahuan mengenai pengaturan dan pengawasan perusahaan pemeringkat efek di Indonesia, Australia, India, dan Jepang.

Tinjauan Teoritis Perusahaan Pemeringkat Efek/ Credit Rating Agency didefinisikan sebagai lembaga yang menjalankan usaha berupa penerbitan peringkat / rating, yang bertujuan untuk mengevaluasi

4

Global Credit Review “ A New Regulatory Framework for Credit Rating Agencies”, http://rmi.nus.edu.sg/gcr/files/02%20GCR%20vol%201.pdf, hlm.1, diunduh pada 6 Oktober 2014.


resiko kredit dari penerbitan suatu efek utang dan efek bersifat utang. 5 Code of Conduct Fundamentals For Credit Rating Agencies yang dikeluarkan oleh IOSCO mendefinisikan peringkat efek/ peringkat efek sebagai an opinion regarding the creditworthiness of an entity, a credit commitment, a debt or debt-like security or an issuer of such obligations, expressed using an established and defined ranking,6 atau diterjemahkan sebagai pendapat mengenai kelayakan kredit suatu lembaga, komitmen kredit, efek utang, efek bersifat utang atau penerbitan semacam obligasi, yang dinyatakan dengan sistem pemeringkatan yang jelas dan tegas. Secara singkat dapat dikatakan bahwa peringkat suatu efek merupakan indikator dari:7 1. Sifat dan kondisi dari efek yang diterbitkan tersebut. 2. Kemampuan dan kesediaan perusahaan penerbit / issuer dari efek tersebut untuk membayar kewajibannya tepat waktu pada saat jatuh tempo. 3. Kemungkinan perusahaan penerbit mengalami gagal bayar. 4. Tingkat perlindungan yang tersedia bagi investor pemegang efek dalam hal perusahaan penerbit dilikuidasi, digabung, atau dinyatakan pailit. Pemeringkatan efek, selain penting bagi calon investor dan investor, juga membuat perusahaan penerbit lebih berhati-hati dalam menerbitkan efek bersifat utang dikarenakan akan dinilai dan mendapatkan peringkat yang akan berimbas pada penjualan efek tersebut. Pemeringkatan efek juga sangat berpengaruh pada kondisi pasar modal, penurunan peringkat suatu efek sering kali diikuti oleh knock on (timbulnya akibat tidak langsung) dan spillover effects (timbulnya akibat lain) yang akibatnya dapat membuat ketidakstabilan dalam pasar modal.8 Peranan pemeringkat efek juga seringkali semakin kuat karena bank sentral sering menetapkan ketentuan dimana aset (efek) haruslah memiliki minimum peringkat tertentu untuk dapat dijadikan jaminan bagi lembaga keuangan yang ingin meminjam uang dari bank sentral. Sebagai contoh, Bank Sentral Eropa/European Central Bank, mensyaratkan bahwa efek yang dipasarkan harus memiliki peringkat paling tidak BBB dari perusahaan pemeringkat efek yang diakui (pengecualian terhadap efek beragun aset yang peringkat

5

IOSCO (a), Code of Conduct Fundamentals For Credit Rating Agencies, 2004, hlm.3.

6

IOSCO (a), loc.cit.

7

Rai University ”Lesson 40: Credit Rating: An Introduction”, http://www.psnacet.edu.in/courses/MBA/Financial%20services/16.pdf,hlm, 286, diunduh pada 7 Oktober 2014. 8

International Monetary Fund,” The Uses and Abuses of Sovereign Credit Ratings,” Global Financial Stability Report, Chapter 3, (Oktober 2010), https://www.imf.org/external/pubs/ft/gfsr/2010/02/pdf/chap3.pdf, hlm.91, diunduh pada 8 Oktober 2014.


efeknya harus AAA). 9 Dari sini dapat terlihat bahwa selain fungsinya sebagai pemberi informasi, peringkat efek juga kerap diasosiakan dengan fungsi keduanya yakni alat regulasi dalam pengawasan pasar modal, dimana fungsi ini sering disebut sebagai fungsi sertifikasi. Peringkat efek juga berfungsi sebagai alat pengawasan efek utang hingga efek tersebut jatuh tempo, sehingga dapat meminimalisir moral hazard setelah peringkat pertama kali diberikan. Apabila tidak ada pengawasan, maka emiten dapat bertindak secara oportunis, misalnya dengan mengambil keputusan berisiko yang dapat menurunkan kemungkinan keuntungan seperti yang diharapkan investor. Dari sini dapat dilihat bahwa perusahaan pemeringkat efek menjalankan fungsi pengawasan dengan mengawasi perilaku emiten serta menerbitkan perubahan peringkat atas efek yang telah diperingkat secara berkala.

International Organization of Securities Commissions atau IOSCO, sebagai lembaga internasional yang mengatur masalah sekuritas telah mengeluarkan antara lain adalah Statement of Principles Regarding the Activities of Credit Rating Agencies sebagai panduan bagi industri pemeringkat efek. Adapun prinsip – prinsip yang termuat dan diatur dalam Statement of Principles Regarding the Activities of Credit Rating Agencies tersebut adalah:10 1. Kualitas dan integritas proses pemeringkatan. 2. Independensi dan konflik kepentingan. 3. Transparansi dan jangka waktu publikasi peringkat (publikasi peringkat tepat waktu). 4. Informasi rahasia Sebagai kelanjutan dari dikeluarkannya prinsip-prinsip terkait perusahaan pemeringkat efek, pada tahun 2004 IOSCO mengeluarkan Code of Conduct Fundamentals for Credit Rating Agencies atau Kode Etik bagi Perusahaan Pemeringkat Efek, sebagai contoh/model implementasi dari prinsip – prinsip yang telah dikeluarkan sebelumnya.11 Pada tahun 2008, menyusul banyaknya kritikan terhadap perusahaan pemeringkat efek terkait kualitas peringkat yang dikeluarkannya sehubungan dengan krisis keuangan dunia, IOSCO kemudian 9

Jakob de Haan dan Fabian Antenbrink, “Credit Rating Agencies” De Nederlandsche BankWorkin Paper No. 278 (Januari 2011), hlm.7, http://www.dnb.nl/en/binaries/Working%20Paper%20278_tcm47246556.pdf, diunduh pada 8 Oktober 2014.Haan hlm.7. 10

IOSCO (b), Statement of Principles Regarding The Activities of Credit Rating Agencies, 25 September 2003, http://www.fsa.go.jp/inter/ios/20030930/02.pdf, hlm.1, diunduh pada 8 Oktober 2014. 11

IOSCO (c), The Role of Credit Rating Agencies in Structured Finance Markets – Final Report, May 2008, http://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD270.pdf, hlm.1, diunduh pada 8 Oktober 2014.


merevisi Code of Conduct tersebut. Code of Conduct ini diharapkan dapat diterapkan oleh perusahaan pemeringkat efek untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip yang disusun IOSCO sebelumnya dapat diterapkan.

Metode Penelitian Metode penelitian yang digunakan penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif, artinya mengacu kepada norma hukum yang terdapat di dalam peraturan perundangundangan serta kebiasaan-kebiasaan yang berlaku di masyarakat.12 Secara spesifik penelitian ini merupakan penelitian perbandingan hukum, yakni penelitian yang dilakukan terhadap berbagai sistem hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat tertentu, atau membandingkan pengertian dasar dalam tata hukum tertentu.13 Dalam penelitian ini, sifat penelitiannya adalah deskriptif analitis dimana penulis akan menyajikan analisis dan gambaran lengkap pengaturan dan pengawasan perusahaan pemeringkat efek di Indonesia, Australia, India dan Jepang.

Hasil Penelitian

Indonesia Di Indonesia pemeringkatan wajib dilakukan atas efek bersifat utang/sukuk yang jatuh temponya lebih dari satu tahun. Peringkat menurut, Peraturan Bapepam-LK Nomor V.C.2 tentang Perizinan Perusahaan Pemeringkat Efek, merupakan opini tentang kemampuan untuk memenuhi kewajiban pembayaran secara tepat waktu oleh suatu pihak sebagai entitas (company rating) atau berkaitan dengan efek yang diterbitkan oleh pihak yang dimaksud yang diperingkat (instrument rating). Hasil pemeringkatan efek beserta tanggal penerbitannya wajib dimuat dalam perjanjian perwaliamanatan dan prospektus. Meskipun begitu, peringkat bukan merupakan rekomendasi bagi pemodal/investor untuk mengambil keputusan investasi dan/ atau opini atas nilai kewajaran efek dan/atau nilai entitas yang 12

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Peranan dan Pengunaan Kepustakaan di dalam Penelitian Hukum, (Jakarta: Pusat Dokumentasi UI, 1979), hlm. 18. 13

Sri Mamudji,et.al., Metode Penelitian dan Penulisan Hukum, (Depok : Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hlm.7-11.


diperingkat. 14 Hukum pasar modal Indonesia menetapkan bahwa perusahaan pemeringkat efek merupakan penasihat investasi dan harus mendapatkan izin usaha dari OJK untuk melakukan pemeringkatan. Ketentuan hukum terkait perusahaan pemeringkat efek di Indonesia meliputi peraturan tentang perizinan perusahaan pemeringkat efek, perilaku perusahaan pemeringkat efek, pedoman perjanjian pemeringkatan, laporan perusahaan pemeringkat efek, pemeliharaan dokumen oleh perusahaan pemeringkat efek serta publikasi oleh perusahaan pemeringkat efek. Pemeringkatan haruslah melalui analisis yang mendalam, dilakukan secara independen, bebas dari pengaruh pihak yang memanfaatkan jasa perusahaan pemeringkat efek, obyektif, serta dapat dipertanggungjawabkan dalam pemberian peringkat.15 Perusahaan pemeringkat efek di Indonesia wajib memiliki komite pemeringkat serta pejabat kepatuhan. Perusahaan pemeringkat efek pada umumnya juga berhak mempublikasikan peringkat atas efek yang telah diperingkatnya sepanjang telah disetujui oleh pihak yang diperingkat tersebut, dimana diatur pula kewajiban perusahaan pemeringkat efek untuk menyetujuinya. Untuk menjaga kredibilitas peringkat maka perusahaan pemeringkat efek berkewajiban melakukan kaji ulang berkala atas peringkat yang telah dikeluarkannya serta mempublikasikan hasilnya. Pengawasan yang dilakukan OJK, pasca keluarnya Surat Izin Usaha Perusahaan Pemeringkatan Efek, boleh dikatakan bersifat pasif, dimana peraturan – peraturan yang ada lebih menekankan kewajiban dari perusahaan pemeringkat efek dan perusahaan penerbit efek/emiten untuk menyerahkan laporan kepada OJK. Dalam hal perusahaan pemeringkat efek melakukan pelanggaran perilaku yang berpengaruh pada penetapan peringkat yang dikeluarkannya, hingga akhirnya merugikan investor, maka OJK dapat mengajukan gugatan untuk memperoleh ganti rugi. Akan tetapi terkait perusahaan pemeringkat efek, ketentuan ini masih berupa hitam di atas putih karena belum pernah terjadi di Indonesia.

Australia Credit Rating Agency/Perusahaan Pemeringkat Efek di Australia berada di bawah pengaturan dan pengawasan Australian Securities & Investments Commission (ASIC). Untuk dapat

14

Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (a), Peraturan tentang Perizinan Perusahaan Pemeringkat Efek, Peraturan Nomor V.C.2, Ps.3. 15

Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (b), Peraturan tentang Perilaku Perusahaan Pemeringkat Efek, Peraturan Nomor V.H.3, Ps.2.


beroperasi di Australia, perusahaan pemeringkat efek harus memiliki ijin AFS license, yang terbagi menjadi ijin AFS retail dan ijin AFS wholesale. Perbedaan ijin ini nantinya akan berpengaruh terhadap keterbukaan informasi dari perusahaan pemeringkat efek. Perusahaan pemeringkat efek di Australia haruslah tunduk dan memenuhi ketentuan IOSCO Code of Conduct dengan cara „mandatory basis’. Perusahaan pemeringkat efek juga harus memiliki bagian yang bertanggung jawab atas kepatuhan perusahaan terhadap hukum di bidang jasa keuangan (termasuk pemenuhan persyaratan perijinan). Dalam mengatasi potensi konflik kepentingan, sesuai dengan IOSCO Code of Conduct, perusahaan pemeringkat efek di Australia harus menginformasikan ke publik apabila perusahaan menerima pemasukan sekurangnya 10% dari pemasukan tahunannya dari satu emiten atau sumber tunggal lainnya. Perusahaan pemeringkat efek juga harus mencegah pekerjanya untuk berpartisipasi dalam pemeringkatan atau mempengaruhi peringkat efek yang dimilikinya atau bila pekerja tersebut memiliki hubungan/ kepentingan, baik dengan efek tersebut atau pihak terkait lainnya. Perusahaan pemeringkat efek juga diwajibkan melakukan kaji ulang atas peringkat yang telah dikeluarkannya serta metodologi yang dipergunakan. Terhadap peringkat yang dikeluarkan tanpa

ada

permintaan

dari

emiten,

maka

perusahaan

pemeringkat

efek

harus

menginformasikan apakah emiten terlibat dalam pemeringkatan serta menginformasikan kebijakan dan prosedur terkait pemeringkatan tersebut. Pengawasan terhadap perusahaan pemeringkat efek di Australia, dilakukan oleh ASIC. Salah satu pengawasan ASIC tersebut dilaksanakan dengan mewajibkan perusahaan pemeringkat efek untuk memiliki pengawasan internal sendiri. ASIC juga mewajibkan perusahaan pemeringkat efek di Australia untuk menyerahkan laporan tahunan mengenai pelaksanaan kepatuhan atas kewajiban perusahaan pemeringkat efek. Selain aturan bersifat normatif yang dikeluarkan ASIC, dalam kenyataannya, pengadilan federal Australia menjadi pengadilan pertama di dunia yang memutus perusahaan pemeringkat efek bersalah atas peringkat yang dikeluarkannya.16 Bahkan pengadilan memerintahkan perusahaan pemeringkat efek tersebut bersama – sama dengan tergugat lainnya, membayar ganti rugi kepada para penggugat. India Pengaturan dan pengawasan perusahaan pemeringkat efek di India dilakukan oleh Securities and Exchange Board of India (SEBI). Peraturan utama yang menjadi landasan pengaturan 16

Jean-Pierre Douglas-Henry, Richard F.Hans, dan Samantha Kelly, \“Rating Agencies Are No Longer Bulletproof,” DLA Piper, http://www.dlapiper.com/en/ asiapacific/insights/publications/2012/11/australiaratings-agencies-are-no-longer-bullet-, (8 November 2012), hlm.1, diunduh pada 11 Oktober 2014.


perusahaan pemeringkat efek di India adalah Securities and Exchange Board of India (Credit Rating Agencies) Regulations, 1999. Peraturan ini telah di-amandemen sebanyak empat kali, dimana amandemen terakhir terjadi pada Desember 2011. Dalam latar belakang amandemen SEBI (Credit Rating Agencies) Regulations, 1999, disebutkan bahwa SEBI (Credit Rating Agencies) Regulations, 1999 telah memenuhi persyaratan – persyaratan dalam IOSCO Code of Conduct Fundamentals of CRAs. Perusahaan pemeringkat efek harus memperoleh Certificate of Initial Registration/Sertifikat Pendaftaran Awal dari SEBI. Certificate of Initial Registration ini memiliki masa berlaku selama 5 tahun, dan 3 bulan sebelum masa berlaku habis, perusahaan pemeringkat efek dapat mengajukan permohonan Certificate of Permanent Registration/Sertifikat Pendaftaran Tetap. Perusahaan pemeringkat efek diwajibkan tuntuk membuat perjanjian pemeringkatan dengan emiten. Perusahaan pemeringkat efek harus melakukan kaji ulang berkala atas setiap peringkat yang dikeluarkanya hingga efek tersebut jatuh tempo. Perusahaan pemeringkat efek sendiri harus memiliki seorang compliance officer atau pejabat kepatuhan serta komite pemeringkat. SEBI telah mengeluarkan surat edaran bernomor CIR/MIRSD/6/2013 yangmengharuskan perusahaan pemeringkat efek memiliki sistem, prosedur, dan kebijakan yang memadai untuk mencegah konflik kepentingan ketika perusahaan pemeringkat efek berinvestasi melalui efek. Mengenai unsolicited credit ratings atau peringkat yang bukan berdasarkan perjanjian antara perusahaan pemeringkat efek dengan emiten, simbol peringkat harus menggunakan kata „UNSOLICITED”. Setiap tahunnya, perusahaan pemeringkat efek harus menginformasikan penerimaan totalnya baik dari jasa pemeringkatan maupun jasa lainnya. Nama dari emiten yang efeknya diperingkat (serta associatenya) juga perlu dipublikasikan apabila perusahaan pemeringkat efek (dan subsidarinya) menerima minimal 10% dari total pemasukannya dari emiten tersebut. SEBI juga mengeluarkan peraturan mengenai standarisasi simbol peringkat dan definisinya. Perusahaan pemeringkat efek di India juga diwajibkan untuk melakukan audit internal. Dalam waktu dua bulan, perusahaan pemeringkat efek harus menyerahkan laporan terkait tindakan yang diambil atas audit tersebut kepada SEBI. Hukum India tidak mengatur secara khusus mengenai pertanggungjawaban perusahaan pemeringkat efek di India.. Di India belum ada kasus nyata yang melibatkan pertanggungjawaban perusahaan pemeringkat efek. Sanksi terberat yang dapat dijatuhkan terhadap perusahaan pemeringkat efek terkait pelanggaran ketentuan peraturan yang berlaku adalah dibatalkannya atau dicabutnya


Certificate of Registration yang menyebabkan perusahaan pemeringkat efek tidak dapat beroperasi di India lagi. Jepang Pengaturan dan pengawasan perusahaan pemeringkat efek di Jepang berada di bawah tanggung jawab Financial Services Agency (FSA). Hanya perusahaan pemeringkat efek yang peringkatnya ditujukan untuk fungsi pengaturan saja yang

wajib mendaftarkan diri.

Berkaitan dengan pendaftaran, apabila perusahaan pemeringkat efek merupakan badan hukum asing, maka harus memiliki kantor perwakilan di Jepang serta menunjuk perwakilan yang bertanggungjawab terhadap operasional kegiatannya di Jepang. Perusahaan pemeringkat efek harus memverifikasi dan melakukan kaji ulang atas peringkat yang telah dikeluarkannya secara terus menerus. Dalam rangka mencegah terjadinya konflik kepentingan, Financial Instruments and Exchange Act memberlakukan beberapa larangan terhadap perusahaan pemeringkat efek , pejabat, beserta pekerjanya. Hukum Jepang juga mewajibkan perusahaan pemeringkat efek memiliki dewan pemeringkat yang bertugas untuk memutuskan hasil akhir suatu peringkat. Perusahaan pemeringkat efek juga harus memiliki kebijakan dan prosedur terkait kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku serta harus memiliki seorang pejabat kepatuhan/ Chief Compliance Officer. Perusahaan pemeringkat efek juga harus memiliki komite pengawas serta pengawas analis. Perusahaan pemeringkat efek di Jepang diwajibkan pula

untuk mempublikasikan nama – nama emiten yang menyumbangkan

minimal 10% dari total pemasukannya. Pengawasan terhadap perusahaan pemeringkat efek di Jepang dilakukan oleh FSA sebagai perpanjangan tangan dari Perdana Menteri Jepang. Financial Instrumens and Exchange Act. mewajibkan perusahaan pemeringkat efek untuk menyerahkan laporan kegiatan usaha tahunannya kepada FSA. FSA juga memiliki kewajiban melaksanakan on-going monitoring dan off0site monitoring terhadap pemeringkat efek.

Pembahasan Pembahasan ini membandingkan pengaturan perusahaan pemeringkat efek di Indonesia, Australia, India, dan Jepang satu dengan yang lain, serta dibandingkn pula dengan prinsipprinsip IOSCO. Perbedaan pengaturan perusahaan pemeringkat efek di Indonesia, Australia,


India dan Jepang terletak pada jenis peraturan yang mengatur perusahaan pemeringkat efek di masing-masing negara serta berlakunya IOSCO Code of Conduct. Indonesia dan India memiliki pengaturan sendiri yang khusus mengatur perusahaan pemeringkat efek, sedangkan Jepang dan Australia tidak memiliki peraturan khusus. Australia secara resmi mengimplementasikan IOSCO Code of Conduct yang merupakan tindak lanjut dari IOSCO Statement of Principles Rergarding the Activites of Credit Rating Agencies, sedangkan India menyatakan bahwa regulasi miliknya menganut seluruh ketentuan dalam IOSCO Code of Conduct. Dua negara lainnya yakni Indonesia dan Jepang tidak secara resmi maupun eksplisit menyatakan pengimplementasian atau pemberlakuan IOSCO Code of Conduct tersebut. Terkait perijinan, ketentuan hukum di Indonesia, Australia, dan India sama – sama mewajibkan seluruh perusahaan pemeringkat efek yang beroperasi di negara masing – masing, untuk mendaftarkan dan memperoleh ijin dari lembaga yang berwenang. Hal ini berbeda dengan Jepang dimana hanya perusahaan pemeringkat efek yang ingin peringkatnya digunakan untuk tujuan pengaturan sajalah yang wajib mendaftar ke FSA. Dalam pandangan penulis, pendaftaran atau perijinan perusahaan pemeringkat efek merupakan unsur penting yang harus ada. Hal ini dikarenakan perusahaan yang telah terdaftar berarti telah memenuhi persyaratan serta melewati serangkaian prosedur yang diwajibkan, dimana semuanya ini bertujuan untuk memastikan bahwa pemeringkatan dapat berjalan dengan professional dan jujur sehingga peringkat yang dihasilkan berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu pendaftaran atau perijinan perusahaan pemeringkat efek merupakan suatu hal yang sangat penting dan merupakan salah satu langkah untuk mencapai tujuan yang terkandung dalam IOSCO Statement of Principles Rergarding the Activites of Credit Rating Agencies yakni terjaminnya kualitas dan integritas proses pemeringkatan. . Dari sini dapat dilihat bahwa Indonesia, India, dan Australia telah memiliki ketentuan perijinan yang selaras dengan IOSCO Statement of Principles Rergarding the Activites of Credit Rating Agencies yakni dengan prinsip proses pemeringkatan yang berkualitas dan berintegritas. Sedangkan untuk Jepang, negara tersebut perlu untuk menerapkan pendaftaran atau perijinan secara menyeluruh bagi seluruh perusahaan pemeringkat efek tanpa memperhatikan tujuan peringkatnya, sehingga dapat sejalan dengan prinsip dalam IOSCO Statement of Principles Rergarding the Activites of Credit Rating Agencies. Pemeringkatan atas suatu efek ada yang dilakukan atas permintaan emiten sebagai pihak yang menerbitkan efek, ada pula yang tidak. Terhadap efek yang diperingkat atas permintaan


ini, terdapat perbedaan pengaturan antara Indonesia, Australia, India, dan Jepang. Ketentuan hukum

Indonesia

mewajibkan

perusahaan

pemeringkat

efek

membuat

perjanjian

pemeringkatan dengan emiten. Begitu pula dengan di India, dimana perusahaan pemeringkat efek diwajibkan membuat perjanjian pemeringkatan efek dengan emiten secara tertulis. Ketentuan hukum di kdua negara tersebut juga menetapkan hal-hal yang harus dimuat dalam perjanjian pemeringkatan. Hal ini berbeda dengan Australia dan Jepang dimana tidak ada ketentuan hukum yang mewajibkan atau membahas keberadaan perjanjian pemeringkatan atau klausul – klausul apa yang wajib tercantum di dalamnya. Padahal ketentuan mengenai perjanjian pemeringkatan ini penting agar hak dan kewajiban perusahaan pemeringkat efek serta emiten jelas dan diketahui masing-masing pihak. Proses pemeringkatan atas suatu efek dilakukan oleh analis, dimana analis ini akan melakukan penilaian atas efek tersebut. Secara garis besar, ketentuan hukum yang mengatur mengenai analis adalah sama baik di Indonesia, Australia, India, maupun Jepang. Di samping analis, beberapa negara mewajibkan perusahaan pemeringkat efek untuk memiliki bagian tersendiri yang memutuskan peringkat akhir dari suatu efek setelah dilakukannya penilaian oleh analis. Indonesia, India, serta Jepang, ketiganya memiliki ketentuan hukum yang mewajibkan adanya suatu komite atau dewan pemeringkat yang bertugas memutuskan peringkat akhir suatu efek. Sedangkan Australia tidak mengatur mengenai keberadaan komite serupa bagi perusahaan pemeringkat efek di negaranya. Padahal, menurut penulis penting sekali komite seperti itu agar peringkat efek tidak ditentukan oleh seorang atau sekelompok analis saja melainkan oleh sekumpulan orang yang memang diberikan kewenangan untuk memutuskannya. Keberadaan komite ini juga dapat mencegah potensi ditetapkannya peringkat menurut kehendak dari satu atau beberapa analis dalam hal terdapat konflik kepentingan yang tidak terdeteksi. Dengan adanya komite pemeringkat, diharapkan akibat negatif dari bahaya konflik kepentingan dapat terhindarkan sebagaimana yang dicita-citakan dalam IOSCO Statement of Principles Rergarding the Activites of Credit Rating Agencies. Terkait peringkat yang dikeluarkan, SEBI sebagai badan yang berwenang mengatur perusahaan pemeringkat efek di India tergolong selangkah di depan karena telah menetapkan standarisasi simbol peringkat dan definisinya, yang dipergunakan dalam menampilkan hasil pemeringkatan. Standarisasi ini jelas memudahkan investor dalam melihat kualitas suatu efek dikarenakan peringkat yang dikeluarkan antara satu perusahaan pemeringkat efek dengan yang lainnya akan sama jenjang dan pengertiannya sehingga seragam. Pengaturan sejenis belum ada baik di Indonesia, Australia, maupun Jepang yang masing–masing menyerahkan


masalah simbol dan definisi peringkat kepada perusahaan pemeringkat efek yang ada. Publikasi atas peringkat yang dikeluarkan perusahaan pemeringkat efek merupakan suatu hal penting yang diatur dalam ketentuan hukum masing–masing negara. Di India perusahaan pemeringkat efek juga harus mempublikasikan peringkat yang pemeringkatannya bukan karena diminta oleh emiten/ unsolicited rating, dimana untuk peringkat ini harus mencantumkan kata „UNSOLICITED‟, sehingga publik khususnya investor mengetahui bahwa peringkat tersebut dikeluarkan tanpa ada informasi yang disediakan emiten. Di Australia dan Jepang juga terdapat ketentuan mengenai unsolicited rating dan publikasinya. Hal ini berbeda dengan di Indonesia, dimana tidak ada ketentuan terkait unsolicited rating, sehingga berpotensi menimbulkan celah hukum. Hal ini karena peringkat yang dihasilkan dari pemeringkatan yang memang dimintakan oleh emiten akan berbeda kualitasnya dengan unsolicited rating. Pemeringkatan berdasarkan permintaan emiten tentunya didukung oleh data dan informasi yang lengkap dan memadai terkait efek dan emitennya, yang didapat langsung dari emiten terkait. Berbeda halnya dengan unsolicited rating, yang biasanya hanya berdasarkan informasi seadanya dan bukan berasal langsung dari emiten sendiri. Oleh karenanya penting sekali diatur mengenai unsolicited rating, khususnya mengenai publikasinya. Investor berhak mengetahui apakah peringkat yang dikeluarkan perusahaan pemeringkat efek merupakan unsolicited rating atau bukan. Publikasi semacam ini merupakan salah satu hal yang diwajibkan

17

dalam IOSCO Statement of Principles

Rergarding the Activites of Credit Rating Agencies, untuk mencapai salah satu prinsip di dalamnya yakni prinsip transparansi. Baik Indonesia, Australia, India, maupun Jepang, semuanya mewajibkan perusahaan pemeringkat efek untuk melakukan pengawasan/monitoring serta kaji ulang atas peringkat efek yang dikeluarkannya. Menurut penulis sendiri, pengawasan dan kaji ulang atas suatu efek sangatlah penting agar investor senantiasa mengetahui perkembangan kondisi dari suatu efek, yang tentunya selalu berubah dan karenanya harus diperingkat ulang / kaji ulang. Ketentuan mengenai kaji ulang ini merupakan salah satu kewajiban yang dimuat dalam IOSCO Statement of Principles Rergarding the Activites of Credit Rating Agencies, sebagai salah satu metode untuk mencapai proses pemeringkatan yang berkualitas dan berintegritas.

17

IOSCO (b),Op.Cit.,hlm.3


Terkait dengan kepatuhan perusahaan pemeringkat efek terhadap ketentuan hukum yang berlaku, baik Indonesia, Australia, India, maupun Jepang mewajibkan perusahaan pemeringkat efek memiliki bagian/fungsi yang memastikan perusahaan memenuhi dan tidak melanggar aturan hukum yang ada. Indonesia, India, serta Jepang secara eksplisit memerintahkan perusahaan pemeringkat efek untuk mengangkat pejabat kepatuhan atau compliance officer. Selain melakukan pemeringkatan efek, sudah menjadi pengetahuan umum bahwa perusahaan pemeringkat efek biasanya menjalankan kegiatan usaha tambahan atau penyediaan jasa keuangan lain seperti konsultasi, nasihat, dll. Di Indonesia, ketentuan mengenai kegiatan usaha tambahan ini masih belum jelas. Di India, pengaturan mengenai kegiatan usaha lain ini juga tidak ada. Di India, kewajiban perusahaan pemeringkat efek terkait kegiatan usaha tambahan ini adalah kewajiban mempublikasikan presentase antara pendapatan yang diterima dari jasa pemeringkatan dengan pendapatan dari jasa lain. Berbeda dengan Australia, dimana terdapat ketentuan yang mengharuskan perusahaan pemeringkat efek untuk menjelaskan apa saja yang termasuk kegiatan usaha lain di luar pemeringkatan, dimana kegiatan usaha lain tersebut harus terpisah pelaksanaan/operasionalnya dengan pemeringkatan. Di samping itu tidak boleh ada pembagian atau pertukaran informasi antara kegiatan pemeringkatan dengan kegiatan usaha lain. Hal yang sama juga terdapat di Jepang, dimana ketentuan hukumnya hanya mewajibkan perusahaan pemeringkat efek untuk memisahkan jasa pemeringkatan dengan jasa lainnya untuk menghindari kesalahpahaman. Mengenai pencegahan konflik kepentingan, baik Indonesia, India, Australia maupun Jepang menetapkan hal–hal yang tidak boleh dilakukan perusahaan pemeringkat efek untuk mencegah konflik kepentingan. Secara umum perusahaan pemeringkat efek dilarang melakukan pemeringkatan apabila memiliki hubungan/ kepentingan dengan efek yang diperingkat atau emitennya. Begitu pula analis dan pekerja yang bertanggungjawab dalam pemeringkatan, mereka ini dilarang melakukan pemeringkatan apabila memiliki hubungan/ kepentingan dengan efek tersebut. Perbedaan pengaturan yang ada antara keempat negara tersebut lebih merupakan perbedaan pada hal – hal yang mendetail. Terkait pendapatan yang diperoleh oleh perusahaan pemeringkat efek, ketentuan di Australia, India, dan Jepang mewajibkan perusahaan mempublikasikan nama emiten yang berkontribusi terhadap minimal 10 % dari total pemasukan tahunan perusahaan. Hal ini berbeda dengan di Indonesia, dimana tidak ada ketentuan serupa yang mengatur publikasi nama – nama emiten yang memberikan pemasukan besar bagi perusahaan. Padahal publikasi nama emiten tersebut dapat menjadi salah satu cara untuk mengecek dan mencegah adanya konflik kepentingan,


mengingat bahwa bisnis perusahaan pemeringkat efek berbasis model issuer pays sehingga rentan terjadi penyelewengan. Oleh karena itu penting dilakukan publikasi mengenai nama emiten yang menjadi pemasok dana yang tergolong besar (misalnya 10%) agar publik juga dapat turut serta mengawasi perilaku perusahaan pemeringkat efek terkait pemeringkatan atas efek dari emiten yang bersangkutan. Dari sini dapat dilihat bahwa ketentuan yang diterapkan di Australia, India, dan Jepang tersebut telah selaras dengan prinsip

transparansi,

independensi dan pencegahan konflik kepentingan dalam IOSCO Statement of Principles Rergarding the Activites of Credit Rating Agencies, sedangkan Indonesia belum. Mengenai pengertian perusahaan pemeringkat efek di Indonesia, dikatakan bahwa perusahaan pemeringkat efek di Indonesia adalah penasihat investasi berbentuk PT. Sebenarnya pengertian ini kurang tepat dan dapat menimbulkan kerancuan karena kegiatan utama perusahaan pemeringkat efek adalah melakukan pemeringkatan efek bukan memberikan nasihat terkait efek, apalagi terdapat ketentuan yang menyatakan bahwa peringkat tersebut bukanlah rekomendasi bagi investor.18 Jadi antara definisi dan ketentuan tersebut saling bertentangan satu sama lain, oleh karena itu menurut penulis kurang tepat bila perusahaan pemeringkat efek di Indonesia digolongkan sebagai penasihat investasi. Di Indonesia, Australia, serta India, tidak ada pengaturan khusus mengenai pengawasan perusahaan pemeringkat efek. Ketentuan yang terdapat di Indonesia adalah ketentuan mengenai kewajiban pelaporan atas hal – hal dan perubahan tertentu kepada OJK. Hal ini berbeda dengan di Jepang dimana pengawasan pemeringkat efek dianggap sedemikian pentingnya hingga akhirnya dikeluarkanlah panduan mengenai pengawasan perusahaan pemeringkat efek. Umumnya ketentuan hukum di masing – masing negara menekankan perusahaan pemeringkat efek agar memiliki sistem pengawasan sendiri. Hal ini bisa dilihat dari kewajiban perusahaan pemeringkat efek di keempat negara tersebut untuk memiliki compliance officer/pejabat kepatuhan, atau divisi khusus yang bertugas mengawasi kepatuhan perusahaan terhadap ketentuan yang berlaku. Akan tetapi terdapat sedikit perbedaan di India, dimana perusahaan pemeringkat efek selain melakukan pengawasan internal, juga harus diaudit oleh auditor yang independen. Menurut penulis ketentuan di India yang mewajibkan audit dilakukan oleh auditor independen adalah penting adanya. Hal ini karena walaupun perusahaan pemeringkat efek di ketiga negara lainnya diwajibkan memiliki

18

Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (a), Op.Cit., Ps.3


sistem pengawasan sendiri, namun perlu sekali dilakukan audit atau penilaian dari pihak luar yang bukan merupakan bagian dari perusahaan. Penilaian tersebut penting dilakukan karena pihak luar yang independen umumnya lebih obyektif dan tidak memiliki konflik kepentingan dengan perusahaan pemeringkat efek. Pada dasarnya, pengawasan yang dilakukan di India, Indonesia,

dan Australia lebih menekankan pada kewajiban pelaporan oleh perusahaan

pemeringkat efek itu sendiri. Jadi disini yang aktif adalah perusahaan pemeringkat efek tersebut. Berbeda dengan di Jepang yang FSA nya jelas – jelas memiliki kewajiban untuk melakukan pengawasan secara aktif. Terdapat perbedaan antara pengaturan pertanggugjawaban perusahaan pemeringkat efek di Indonesia, Australia, India, dan Jepang. Dari keempat negara tersebut, kasus terkait perusahaan pemeringkat efek yang sudah pernah diputus hanya ada di Australia. Bahkan putusan pengadilan Australia menghukum perusahaan pemeringkat efek untuk membayar ganti rugi kepada investor yang „terkecoh‟ oleh peringkat yang dikeluarkannya tersebut, merupakan putusan pertama di dunia yang menyatakan perusahaan pemeringkat efek bersalah karena peringkatnya tidak sesuai keadaan efek yang sebenarnya. Dikarenakan belum ada kasus sejenis di Indonesia, India, maupun Jepang, maka pertanggungjawaban perusahaan pemeringkat efek hanya bisa dilihat dari jenis sanksi yang dapat dikenakan atasnya dalam hal perusahaan melakukan pelanggaran. Di India, sanksinya hanyalah berupa pencabutan Certificate of Registration, begitu pula di Indonesia sanksi terberatnya hanya denda atau pencabutan ijin usaha. Akan tetapi dalam hal OJK menemukan bahwa perusahaan pemeringkat efek merugikan investor, maka OJK dapat mengajukan gugatan untuk menuntut ganti rugi atas kerugian investor kepada perusahaan pemeringkat efek. Hal ini berarti, sama seperti di Australia, gugatan ganti rugi kepada perusahaan pemeringkat efek, dimungkinkan untuk diajukan di Indonesia. Di Jepang, ancaman sanksinya lebih berat dari India maupun Indonesia, karena di Jepang diberlakukan sistem dual liability. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, sistem dual liability berarti apabila perusahaan pemeringkat efek melakukan pelanggaran, tidak hanya perusahaannya saja yang dapat dihukum (dengan denda misalnya), namun direksi atau pekerja yang turut bertanggungjawab juga dapat dihukum baik melalui denda maupun hukuman penjara. Menurut penulis, pertanggungjawaban perusahaan pemeringkat efek yang paling baik bentuknya adalah ganti rugi seperti di Australia atau Indonesia, meskipun belum ada kasus serupa di Indonesia. Hal ini dikarenakan, dalam kasus dimana perusahaan


pemeringkat efek dipersalahkan, yang menjadi korban umumnya adalah investor dimana investor ini mengalami kerugian akibat terlalu bergantunswg / percaya pada peringkat dari perusahaan pemeringkat efek dalam memutuskan investasi. Tentu saja karena kerugian tersebut adalah kerugian material berupa hilangnya sejumlah uang, maka bentuk pertanggungjawaban yang paling pas adalah ganti rugi atas kerugian tersebut. Oleh karena itu menurut penulis ancaman sanksi berupa ganti rugi merupakan yang paling tepat.

Kesimpulan 1.

Perusahaan pemeringkat efek memegang peranan penting dalam perkembangan ekonomi suatu negara. Hal ini dikarenakan peringkat yang dikeluarkannya merupakan acuan bagi investor untuk memutuskan investasi atas suatu efek. Di samping itu perusahaan pemeringkat efek juga berfungsi sebagai alat kontrol atau alat pengawasan terhadap emiten yang efeknya telah diperingkat melalui mekanisme kaji ulang yang dilakukannya. Dengan kata lain, perusahaan pemeringkat efek sangatlah berperan untuk memberikan gambaran mengenai risiko atas suatu efek serta perkembangannya kepada investor.

2.

Pengaturan dan pengawasan perusahaan pemeringkat efek di Indonesia, Australia, India maupun Jepang secara garis besar sudah cukup baik dan pada intinya sama, serta sejalan dengan prinsip – prinsip dalam IOSCO Statement of Principles Rergarding the Activites of Credit Rating Agencies, terutama mengenai kewajiban perijinan, pengawasan internal, kerahasiaan informasi, publikasi, serta pencegahan konflik kepentingan. Akan tetapi, masing – masing negara memiliki kelebihan dan kekurangan dalam pengaturan dan pengawasan pemeringkat efek. Secara umum, India memiliki pegaturan yang paling komprehensif dimana berbagai aspek diatur secara terperinci, dan dalam suatu peraturan hukum yang khusus mengatur perusahaan pemeringkat efek, tidak mengacu pada ketentuan hukum umum. Di samping India, pengaturan Indonesia juga cukup komprehensif dan mendetail meskipun belum mengatur hal – hal seperti peringkat yang bukan berasal dari permintaan emiten, publikasi pendapatan tertentu dari emiten tunggal, ataupun kegiatan usaha lain dari perusahaan pemeringkat efek. Persyaratan perusahaan pemeringkat efek di keempat negara dalam penelitian ini umumnya sama, namun persyaratan di Indonesia tergolong yang paling mendetail karena mengatur mengenai kecakapan komisaris, direksi, hingga analisnya secara lengkap. Terkait pengawasan perusahaan pemeringkat efek, FSA Jepang memiliki kewajiban pengawasan


aktif

sehingga lebih baik dibanding tiga negara lainnya yang pengawasannya lebih mengandalkan laporan dari perusahaan pemeringkat efek. Untuk pertanggungjawaban, Australia lewat putusan hukumnya, telah membuat suatu terobosan yang sebenarnya memperjuangkan hak bagi investor untuk dilindungi kepentingannya melalui publikasi peringkat yang sesuai keadaan sebenarnya. Hal ini karena investor yang dirugikan karena peringkat yang dikeluarkan ternyata tidak sesuai keadaan sebenarnya / menyesatkan (misleading), dapat mengajukan gugatan ganti rugi. Meskipun Indonesia mengatur hal yang sama, namun gugatan di Indonesia atas perusahaan pemeringkat efek harus dilakukan oleh OJK, oleh karenanya kurang berpihak pada investor.

Saran 1.

OJK perlu mengadakan penelitian dan pembuatan regulasi terkait perusahaan pemeringkat efek secara lebih lengkap dalam berbagai aspek. Sebaiknya Indonesia juga mengadopsi prinsip – prinsip dan ketentuan yang ditetapkan IOSCO bagi perusahaan pemeringkat efek dan mengintegrasikannya ke dalam peraturan di Indonesia, seperti yang dilakukan di Jepang. OJK juga seharusnya mengatur perusahaan pemeringkat efek dalam satu peraturan yang mencakup ketentuan di berbagai aspek, sehingga tidak terpisah – pisah dalam beberapa peraturan seperti yang ada saat ini. Selain itu OJK juga perlu mengatur mengenai unsolicited rating, kegiatan usaha tambahan perusahaan pemeringkat efek, serta publikasi pendapatan tertentu dari emiten tunggal agar kepentingan investor dapat lebih terlindungi.

2.

Mengenai definisi, sebaiknya perusahaan pemeringkat efek di Indonesia tidak dimasukkan sebagai penasihat investasi karena dapat menimbulkan kesalahpahaman terkait peringkat yang dikeluarkannya, yang sebenarnya bukan merupakan rekomendasi. OJK juga perlu mengatur pertanggungjawaban perusahaan pemeringkat efek dengan lebih ketat dan lengkap yang mengatur mengenai pertanggungjawaban dari peringkat yang menyesatkan investor.

Kepustakaan Buku: Mamudji, Sri. Et al. Metode Penelitian dan Penulisan Hukum. Depok : Badan Penerbit


Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005. Nasarudin, M. Irsan. Et al. Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia, cet.7. Jakarta : Kencana Perdana Media Group, 2004. Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, Peranan dan Pengunaan Kepustakaan di dalam Penelitian Hukum, Jakarta: Pusat Dokumentasi UI, 1979.

Disertasi: Dittrich, Fabian.“The Credit Rating Industry : Competition and Regulation.” Disertasi Doktor Universitat zu Koln. Jerman, 2007

Publikasi Elektronik: Douglas-Henry, Jean-Pierre, Richard F.Hans, dan Samantha Kelly. “Rating Agencies Are No Longer Bulletproof,” DLA Piper, 9 November 2012. http://www.dlapiper.com/en/asiapacific/insights/publications/2012/11/austra lia-ratingsagencies-are-no-longer- bullet-. Diunduh pada 11 Oktober 2014. Global Credit review, “A New Regulatory Framework for Credit Rating Agencies.” http://rmi.nus.edu.sg/gcr/files/02%20GCR%20vol%201.pdf. Diunduh pada Oktober 2014.

6

Hukum Online, “OJK Telusuri Dugaan Rating Shopping di Lembaga Pemeringkat Efek” http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt53a808 a565b44/ojk- telusuri- dugaanrating-shopping-di-perusahaan-pemeringkat- efek. Diakses pada 6 Oktober 2014. International Monetary Fund. The Uses and Abuses of Sovereign Credit Ratings, Global Financial Stability Report, Chapter 3, Oktober 2010). https://www.imf.org/external/pubs/ft/gfsr/2010/02/pdf/chap3.pdf. Diunduh pada 8 Oktober 2014. O‟Toole, James dan Chris Isidore. “U.S Sues S&P Over Suprime Ratings.” http://money.cnn.com/2013/02/05/news/economy/sandp-subprime-lawsuit/. Diakses pada 6 Oktober 2014.

Rai University. Lesson 40 : Oktober 2014. services/16.pdf. Diunduh

Credit Rating : An Introduction.” http://www.psnacet.edu.in/courses/MBA/Financial%20 pada 7 Oktober 2014.

Peraturan: Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan. Peraturan tentang Perizinan Perusahaan Pemeringkat Efek, Peraturan Nomor V.C.2.


Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan. Peraturan tentang Perilaku Perusahaan Pemeringkat Efek, Peraturan Nomor V.H.3.

Literatur Lain: IOSCO. Code of Conduct Fundamentals For Credit Rating Agencies. IOSCO. Statement of Principles Regarding The Activities of Credit Rating Agencies. IOSCO. The Role of Credit Rating Agencies in Structured Finance Markets – Final Report, May 2008.


Studi Komparatif Pengaturan dan Pengawasan Perusahaan Pemeringkat Efek di Indonesia, Australia, India, dan Jepang

Recommend Documents