STUDI KEKUATAN ELITE POLITIK DALAM PROSES PEMBENTUKAN INSTANSI UNIT PELAKSANA TEKNIS PELAYANAN PERIZINAN TERPADU PROVINSI JAWA TIMUR SKRIPSI

ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

STUDI KEKUATAN ELITE POLITIK DALAM PROSES PEMBENTUKAN INSTANSI UNIT PELAKSANA TEKNIS PELAYANAN PERIZINAN TERPADU PROVINSI JAWA TIMUR

SKRIPSI

Disusun Oleh : ADITYA WAHYU DWI KURNIAWAN NIM 071211332014

PROGRAM STUDI S1 ILMU POLITIK DEPARTEMEN POLITIK FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS AIRLANGGA Semester Gasal Tahun 2015/2016

SKRIPSI SKRIPSI

STUDI KEKUATAN ELITE ... STUDI KEKUATAN ELITE ...

ADITYA WAHYU DWI K ADITYA WAHYU DWI K



SKRIPSI SKRIPSI


ADITYA WAHYU DWI K. ADITYA WAHYU DWI K




SKRIPSI Maksud: sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi S1 pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga

Disusun Oleh: Aditya Wahyu Dwi Kurniawan NIM: 071211332014

PROGRAM STUDI ILMU POLITIK DEPARTEMEN: POLITIK FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS AIRLANGGA Semester Gasal/ Tahun 2015/2016

SKRIPSI SKRIPSI





Halaman Persembahan Skripsi ini adalah hasil karya pertama saya dalam studi saya di bidang Ilmu Politik selama 3,5 Tahun, maka akan saya persembahkan kepada kedua orang tua saya, kakak, dan kedua adik saya yang selalu menjadi alasan mengapa saya harus segera menyelesaikan studi saya. Saya merasa bangga dapat menjadi bagian dalam Universitas Airlangga Surabaya terutama dalam prodi S1 Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

SKRIPSI SKRIPSI





UCAPAN TERIMA KASIH Puji Syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa memberi pencerahan kepada saya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Perkenankan penulis mengucapkan rasa terima kasih yang setinggi-tingginya kepada : 1. Terima Kasih kepada kedua orang tua saya yang senantiasa mendoakan saya dan mendidik saya untuk selalu bisa menjadi seseorang yang berani dalam mengambil keputusan apapun dan bertanggung jawab atas keputusan tersebut. 2. Terima Kasih kepada kakak dan kedua adik saya yang menjadi motivasi saya harus segera lulus dan saya akan menjadi contoh untuk mereka. 3. Terima Kasih kepada Prof. Dr. Budi Prasetyo, Drs. MSi. selaku dosen pembimbing saya yang tidak sekedar memberi bimbingan tapi selalu memberi saya tahapan-tahapan bagaimana menyelesaikan skripsi saya. 4. Terima Kasih kepada seluruh dosen program studi yang mentransfer ilmu dan wawasan dengan baik dalam bidang akademis saya. 5. Terima Kasih kepada Bapak Pung Karnantohadi, om saya yang menjadi donatur SOP saya mulai dari saya masuk hingga lulus dan sekaligus bersedia menjadi informan kunci saya dalam penelitian ini. 6. Terima kasih untuk Dina Restu yang menjadi motivasi di awal bab. 7. Terima Kasih kepada Ibu Yayuk, Bapak Bagyo, Dini, Mbak Citra, Dzaky, Mbah Uti terima kasih atas motivasi untuk selalu menjadi sukses.

SKRIPSI SKRIPSI





8. Terima Kasih kepada Temen-temen politik Nabila, Chika, Qohar, Arif Bagus, Andin, Radin, Riskidj. Sukses selalu ! 9. Terima Kasih kepada kerabat dan saudara yang selalu memotivasi Vregina Diaz Magdalena , Memes, Mbak Karin, Mbak Titi, Alfian, Mukhlis.

SKRIPSI SKRIPSI





Motto: “Dalam politik tidak ada Teman sejati yang ada hanyalah sebuah kepentingan, jadi jangan mencari teman sejati tapi jadilah teman sejati bagi orang yang krisis kepercayaan”

SKRIPSI SKRIPSI





Halaman Persetujuan Pembimbing


Skripsi ini memenuhi persyaratan dan disetujui untuk diujikan.

Surabaya,18 Desember 2015 Dosen Pembimbing

SKRIPSI SKRIPSI

viii





ix SKRIPSI SKRIPSI





ABSTRAK Terbentuknya Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Perizinan Terpadu Jawa Timur merupakan salah satu terobosan yang dilakukan Gubernur Soekarwo pasca satu tahun beliau memulai kepemimpinannya dalam rangka menerapkan prinsip Good Governance pada birokrasi yang ada di Jawa Timur serta membuka pintu gerbang investasi di Jawa Timur yang pada periode sebelumnya sempat menurun drastis akibat pelayanan birokrasi yang buruk. Walaupun mampu membentuk Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Perizinan Terpadu Jawa Timur dengan keberhasilannya, dalam prosesnya masih menuai banyak pertanyaan bagi peneliti, bagaimana dinamika proses pembentukan UPT P2T. Serta apakah pembentukan UPT ini adalah salah satu realisasi dari reformasi pelayanan publik dan reformasi birokrasi Pasca diberdirikannya instansi P2T Jawa Timur sudah dapat dikatakan mampu untuk mengantongi sejumlah prestasi dibidang birokrasi atas pembentukan Unit Pelaksana Teknis baru tersebut namun disisi lain tentu tidak dapat dipungkiri bahwa ada pihak-pihak yang mencoba mengoreksi kembali kinerja dari Gubernur Soekarwo pasca mendirikan UPT Pelayanan Perizinan Terpadu, disinilah dimana peran Soekarwo selaku elite politik di Jawa Timur sedang diuji, apakah pasca terbentuknya instansi P2T dan mengantongi sejumlah prestasi mampu memberikan manfaat yang dapat dirasakan oleh tim SKPD sebelum terbentuknya P2T sehingga birokrasi di Jawa Timur berjalan selaras. Dengan metode penelitian Kualitatif yang dilakukan di instansi Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Perizinan Terpadu dengan subyek utama adalah Kepala UPT P2T, sejumlah SKPD yang dilimpahkan wewenangnya dan juga masyarakat selaku pemohon perizinan. Proses analisis dilakukan setelah dilakukan studi pustaka terkait dengan proses pembentukan UPT P2T,wawancara mendalam dengan berbagai informan yang telah ditentukan (Kepala UPT, SKPD, Pengusaha), dan observasi di lapangan (maksud dari observasi di lapangan disini adalah melihat interaksi dari narasumber ketika diwawancara). Purposive sampling digunakan dalam penelitian ini untuk menentukan informan yang sudah direncanakan oleh peneliti. Dengan menggunakan frame teori Good Governance yang menjelaskan tentang faktor-faktor pemerintahan yang baik yang mencoba diterapkan di UPT P2T yang berusaha dikaji sesuai dengan fenomena yang ada.

Keyword: Reformasi Birokrasi, Reformasi Pelayanan Publik, Good Governance

SKRIPSI SKRIPSI




KATA PENGANTAR Puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas petunjuk-Nya lah, maka penulisan skripsi ini mampu terselesaikan dengan baik. Skripsi yang berjudul “Studi Kekuatan Elite dalam Proses Pembentukan Instansi Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Jawa Timur” hendak menggambarkan tentang bagaimana proses pembentukan UPT P2T. Pembentukan UPT P2T sebagai praktek Reformasi Pelayanan Publik sekaligus Reformasi Birokrasi oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam memperbaiki kinerja birokrasi di Jawa Timur terutama dalam bidang perizinan. Alhamdulillah, Skripsi ini dapat terselesaikan dengan segala keterbatasan yang ada oleh peneliti. Penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tanpa adanya dukungan dari berbagai pihak, ucapan terima kasih yang pertama kepada kedua orang tua saya Ibu Margareta Ririn Utariani dan FX. Rocky Hadyanto yang menjadi semangat dan motivasi terbesar dalam hidup saya. Terima kasih pula kepada seluruh dosen Ilmu Politik Unair yang saya hormati khusunya Bapak Prof. Dr. Budi Prasetyo M.Si selaku dosen pembimbing dan Bapak Wisnu Pramutanto P, Drs., M.Si. selaku dosen wali saya yang banyak memberikan wawasan, serta turut memberikan motivasi dan pelajaran yang bermanfaat hingga skripsi saya dapat selesai. Terima kasih juga untuk keluarga besar ilmu politik, terutama untuk saudara-saudara saya di politik 2012 yang selalu memberikan semangat, terima kasih atas semuanya.

SKRIPSI SKRIPSI

STUDI KEKUATAN ELITE ...

ADITYA WAHYU DWI K.


ADITYA WAHYU DWI K


Akhirnya, harapan peneliti pada penelitian skripsi yang sederhana ini memiliki manfaatnya khususnya bagi peneliti dan pada umumnya bagi para pembaca Amin.

Surabaya

Aditya Wahyu Dwi K

SKRIPSI SKRIPSI


ADITYA WAHYU DWI K.


ADITYA WAHYU DWI K


DAFTAR ISI Halaman Judul ....................................................................................................... Halaman Pernyataan. ............................................................................................. Judul dalam.............................................................................................................. Halaman Persembahan. .......................................................................................... Ucapan Terima Kasih. ............................................................................................ Motto ................................................................................................................... Halaman Persetujuan Dosen Pembimbing. .......................................................... Halaman Pengesahan Panitia Penguji. .................................................................. Abstrak ................................................................................................................... Kata Pengantar ....................................................................................................... Daftar Isi ................................................................................................................. Daftar Tabel, Diagram, Skema, dan Gambar .....................................................

i ii iii iv v vii viii ix x xi xiii xvi

BAB I PENDAHULUAN I.1 Latar Belakang Masalah ......................................................................................... I-1 I.2 Rumusan Masalah ..................................................................................................I-8 I.3 Tujuan .....................................................................................................................I-8 I.4 Manfaat Penelitian ..................................................................................................I-9 I.5 Kerangka Pemikiran I.5.1 Konseptualisasi I.5.1.1 Birokrasi ............................................................................................I-10 I.5.1.2 New Public Service (Layanan Publik Baru) ......................................I-11 I.5.1.3 Reformasi Pelayanan Publik ..............................................................I-13 I.5.1.4 Reformasi Birokrasi ...........................................................................I-14 I.5.1.5 Reformasi Administrasi .....................................................................I-16 I.5.2 Kerangka Teori I.5.2.1 Good Governance ............................................................................. I-17 I.5.2.2 Teori Elite ......................................................................................... I-27 I.6 Metode dan Prosedur Penelitian I.6.1 Metode dan Tipe Penelitian ........................................................................ I-29 I.6.2 Fokus Penelitian ......................................................................................... I-30 I.6.3 Lokasi Penelitian ........................................................................................ I-30 I.6.4 Subyek Penelitian ....................................................................................... I-30 I.6.5 Prosedur Penentuan Informan ..................................................................... I-31 I.6.6 Teknik Pengumpulan Data .......................................................................... I-33 I.6.6.1 Wawancara ............................................................................. I-33 I.6.6.3 Observasi ................................................................................ I-34 I.6.6.3 Studi Pustaka .......................................................................... I-34 I.6.7 Jenis dan Sumber Data ............................................................................... I-34 I.6.8 Teknik Analisis Data ................................................................................. I-34 BAB II GAMBARAN UMUM PENELITIAN II.1 Deskripsi Lokasi Penelitian ..................................................................................II-1

SKRIPSI SKRIPSI


ADITYA WAHYU DWI K.


ADITYA WAHYU DWI K


II.1.1 Profil Pelayanan Perizinan Terpadu .............................................................II-1 II.1.2 Dasar Hukum Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu ..................II-2 II.1.3 Tugas ...........................................................................................................II-4 II.1.4 Fungsi ...........................................................................................................II-4 II.1.5 Kewenangan .................................................................................................II-5 II.1.6 Maksud dan Tujuan Didirikan Pelayanan Perizinan Terpadu ......................II-5 II.1.7 Visi dan Misi ................................................................................................II-5 II.1.8 Prinsip Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu ..............................II-7 II.1.9 Sasaran Diselenggarakannya Pelayanan Perizinan Terpadu ........................II-7 II.2 Struktur Organisasi P2T dan Badan Penanaman Modal .......................................II-9 II.2.1 Struktur Organisasi di UPT P2T Provinsi Jawa Timur ................................II-11 II.2.1.1 Kepala UPT Pelayanan Perizinan Terpadu ......................................II-12 II.2.1.2 Sub bagian Tata Usaha .....................................................................II-13 II.2.1.3 Seksi Perizinan dan Non Perizinan ..................................................II-13 II. 2.1.4 Tim Pembina ...................................................................................II-14 II.2.1.5 Tim Teknis dan URC .......................................................................II-18 II.2.2 Sumber Daya Manusia di UPT P2T Jatim ...................................................II-21 II. 3. Pelimpahan Kewenangan oleh SKPD Kepada P2T. .....................................II-21 II.4 Sarana dan Prasarana P2T Provinsi Jawa Timur. ............................................II-31 II.4.1 . Sarana ................................................................................................II-31 II.4.2 . Prasarana ...........................................................................................II-33 II.5 Prestasi UPT Pelayanan Perizinan Terpadu Jawa Timur. ...............................II-34 II.5.1 UPT-P2T Ditetapkan Sebagai Pilot Project .................................................II-35 BAB III PERSAINGAN ELITE DALAM PELAYANAN PUBLIK III.1 Proses Pembentukan UPT P2T Jawa Timur .......................................................III-1 III.1. Mekanisme Pembuatan Pergub Tentang Pelayanan Perizinan Terpadu Jawa Timur. ....................................................................................................................III-6 III.1.2 Penetepan Struktur Kelembagaan (Kantor, Dinas/Badan) .........................III-7 III.1.3 Penyiapan Dana Melalui APBD .................................................................III-9 III.1.4 Penyiapan SOP & SPP ................................................................................III-9 III.1.5 Penetapan Mekanisme, Sistem dan Prosedur Pelayanan Serta Pengaduan Berbasis Teknologi Informasi .............................................................III-12 III.1.6 Penyiapan SDM Penyelenggara P2T ..........................................................III-16 III.1.7 Penyusunan Database ..................................................................................III-18 III.1.8 Penyebarluasan Informasi Penyelenggara P2T ...........................................III-18 III.1.9 Penyiapan Sistem Monitoring dan Evaluasi ...............................................III-19 III.1.10 Kendala Proses Pembentukan Pelayanan Perizinan Terpadu ...................III-21 III.2 Peran Elite Dalam Pembentukan UPT P2T Jawa Timur ....................................III-23 III.2.1 Elite Politik .................................................................................................III-25 III.2.2 Elite Birokrasi .............................................................................................III-26 III.2.3 Elite Swasta .................................................................................................III-27 III.2.4 Aspirasi Masyarakat ....................................................................................III-28 III.3 Permasalahan Sebelum Didirikan UPT Pelayanan Perizinan Terpadu ...............III-29 III. 4 Dampak Dibentuknya UPT P2T Jawa Timur ...................................................III-33

SKRIPSI SKRIPSI


ADITYA WAHYU DWI K.


ADITYA WAHYU DWI K


a. Pelayanan Publik ................................................................................................III-34 b. Kinerja Birokrasi ................................................................................................III-39 c. Kepuasan Masyarakat ........................................................................................III-46 d. Persaingan Antar Elite .......................................................................................III-48 III.5 Analisis Teori Good Governance .........................................................................III-52 III.6 Perspektif Politik Dalam Analisis Teori Elite Robert D. Putnam ........................III-58 BAB IV PENUTUP IV.1 Kesimpulan ....................................................................................................IV-1 IV.2 Saran ..............................................................................................................IV-2 DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN

SKRIPSI SKRIPSI


ADITYA WAHYU DWI K.


ADITYA WAHYU DWI K


DAFTAR TABEL, DIAGRAM, BAGAN, DAN GAMBAR TABEL Tabel 2.1 Susunan Keanggotaan Tim Pembina P2T Provinsi Jatim Tahun Anggaran 2012 .................................................................. II-16 Tabel 2.2 Jumlah Tim Teknis Setiap SKPD di P2T .......................... II-18 Tabel 2.3 Jumlah SDM UPT P2T Jatim ............................................ II-21 Tabel 2.4 Perizinan dan non perizinan yang dilimpahkan ................. II-22 Tabel 2.5 Perizinan dan Non Perizinan yang Dilimpahkan ............... II-24 Tabel 2.6 Prasarana Pelayanan Perizinan Terpadu Prov Jatim. ......... II-33 Tabel 3.1 Realisasi Perizinan di Jawa Timur 2010 s/d 2012. ............ III-39 Tabel 3.2 Realisasi Perizinan di Jawa Timur 2013 s/d 2015 ............. III-41 Tabel 3.3 Realisasi Investasi Negara Asal PMA ............................... III-43 Tabel 3.4 Realisasi Bidang Usaha ..................................................... III-44 Tabel 3.5 Realisasi Investasi Minat Lokasi ....................................... III-45 Tabel 3.6 Pengukuran IKM ................................................................ III-46 Gambar Gambar 2.1 Alur Kebijakan Pembentukan PTSP.....................................II-3 Gambar 2.2 Susunan Organisasi BPM Provinsi Jawa Timur ............. II-10 Gambar 2.3 Struktur Organisasi P2T Provinsi Jawa Timur ........................... II-11 Gambar 3.1 SOP Pelayanan Perizinan Terpadu ............................. .... III-12 Gambar 3.2 Prosedur Pelayanan Pengaduan ...................................... III-15 Gambar 3.3 Alur Penyelesaian Pengaduan......................................... III-16 Gambar 3.4 Permasalahan Penerapan PTSP ...................................... III-33

SKRIPSI SKRIPSI


ADITYA WAHYU DWI K.


ADITYA WAHYU DWI K

STUDI KEKUATAN ELITE POLITIK DALAM PROSES PEMBENTUKAN INSTANSI UNIT PELAKSANA TEKNIS PELAYANAN PERIZINAN TERPADU PROVINSI JAWA TIMUR SKRIPSI

Recommend Documents