STRUKTUR PASAR DALAM EKONOMI ISLAM Oleh : Alimatul Farida ABSTRAK Pasar dalam kacamata Islam merupakan tempat transaksi ekonomi yang ideal yang aturan – aturannya bernafaskan ajaran – ajaran Islam dimana di dalamnya harus tercipta mekanisme harga yang adil atau harga yang wajar, yang tentu saja memiliki berbagai kelemahan seperti tidak selalu selaras antara prioritas individu dengan sosial, mengabaikan distribusi pendapatan dan keadilan, dan lain sebagainya. Maka sebagai umat muslim, dalam menjalankan kegiatan ekonominya baik sebagai komsumen maupun sebagai produsen, haruslah menjalankan aturan – aturan kegiatan ekonomi yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Pertama, aspek kebebasan dan kerjasama, kebebasan dalam Islam dapat dilihat dari kebebasan untuk memilih keyakinan dan berakhir dengan A. Pendahuluan Pasar memiliki peranan yang penting dalam ekonomi, karena kemaslahatan manusia dalam mata pencarian tidak mungkin terwujud tanpa adanya saling tukar menukar. Pasar dapat didefenisikan sebagai tempat yang mempunyai aturan dimana aturan tersebut dibuat untuk melakukan tukar menukar hak milik dan menukar barang antara produsen dengan konsumen. Sedangkan menurut pengertian modern, pasar dapat diartikan sebagai suatu situasi dimana penjual dengan pembeli dapat melakukan negosiasi pertukaran komoditi1. Allah SWT sendiri menerangkan bahwa tidak ada orang yang tidak membutuhkan 1
Jaka Wasana dkk. Penganar Mikroekonomi Jilid I, (Jakarta : 1995, Binapura Aksara). hal. 65
keputusan yang paling tegas yang perlu diambilnya. Kedua, Peran pemerintah yang berkaitan dengan implementasi nilai dan moral Islam, sebagai teknis-operasional pasar, dan peran pemerintah yang berkaitan dengan kegagalan pasar. Ketiga, aturan main pasar Islami yaitu Alam semesta adalah milik Allah, Allah telah menetapkan batas-batas tertentu terhadap perilaku manusia sehingga menguntungkan individu tanpa mengorbankan hak-hak individuindividu lainnya, semua manusia tergantung pada Allah, individu memiliki kesamaan dalam harga dirinya sebagai manusia, bekerja merupakan hak dan sekaligus kewajiban, kehidupan adalah proses dinamika menuju peningkatan, jangan membuat madarat dan jangan ada madarat, dan, pelaksanaan kebaikan ini diawasi oleh lembaga-lembaga sosial. pasar, karena di pasarlah manusia bisa mendapatkan kebutuhannya. ”Dan Kami tidak mengutus rasul – rasul sebelumnya, melainkan mereka sungguh memakan makanan dan berjalan di pasar”2 Artikel ini akan membahas Struktur Pasar dalam Ekonomi Islam ini akan mengulas pendekatan Islam dalam bidang struktur pasar dengan mengkaji aspek – aspek dalam struktur pasar yang Islami yaitu aspek kebebasan dan kerjasama, peran pemerintah sebagai agen dalam struktur pasar yang islami, dan aturan main pasar islami. B. Struktur Pasar Dalam Ekonomi Islam 2.1 Kebebasan Ekonomi Kebebasan ekonomik adalah tiang pertama dalam struktur pasar Islami. Kebebasan ini 2
QS. Al Furqaan : 20
didasarkan atas ajaran-ajaran fundamental Islam, sebagaimana tertuang berikut ini: a. Tanggungjawaban dan Kebebasan Prinsip tanggung jawab individu begitu mendasar dalam ajaran-ajaran Islam sehingga banyak ditekankan dalam ayat– ayat Al-Qur'an dan dalam Hadits Nabi. Prinsip tanggung jawab individu ini disebut dalam banyak konteks dan peristiwa dalam sumber-sumber Islam3: Setiap orang akan diadili atau di hisab sendirisendiri di Hari Kiamat kelak, dan bahkan ini pun akan dialami oleh para nabi dan keluargakeluarga yang paling mereka cintai sekalipun. Tidak ada cara bagi manusia untuk menghindari perbuatanperbuatan jahatnya kecuali dengan memohon ampunan Allah dan melakukan perbuatanperbuatan yang baik (amal salih). Tidak ada konsep Dosa Warisan, maka tidak ada manusia yang bertanggung jawab atas kesalahankesalahan manusia yang lain, dan tidak pembaptisan dan juga tidak ada bangsa pilihan (Tuhan). Setiap individu mempunyai hubungan langsung dengan Allah. Tidak ada perantara . Nabi SAW hanyalah seorang utusan (Rasul) Allah yang diwahyukan untuk kepentingan umat manusia. Ampunan harus diminta secara langsung dari Allah.Tidak ada seorang pun memiliki otoritas sekecil apa pun untuk memberikan keputusannya atas nama-Nya. Justru bertentangan dengan 3
Drs. Muhammad, M.Ag. Ekonomi Miikro dalam Perspektif Islam. (Yogyakarta : 2004, BPFE). Hal. 373 - 374
semangat ajaran Islam bila (orang) mengemukakan "pengakuan dosa" kepada seseorang penjabat agama. b. Sejarah Kebebasan Ekonomi dalam Masyarakat Islam Kebebasan dalam sistem kapitalis memberikan individu hak kepemilikan, produksi, dan mengkonsumsi menurut apa yang dikehendakinya tanpa mengharuskan untuk komitmen terhadap kaidah – kaidah moral atau nilai – nilai sosial. Sedangkan dalam Islam, individu diberikan kebebasan yang terbatas yang terikat dengan ajaran – ajaran Islam. Sepanjang sejarah umat Muslim, kebebasan ekonomi sudah dijamin dengan berbagai tradisi masyarakat dan dengan sistem hukumnya. Nabi SAW tidak bersedia menetapkan hargaharga walaupun pada saat hargaharga itu membumbung tinggi. Ketidaksediaannya itu didasarkan atas prinsip tawarmenawar secara sukarela dalam perdagangan yang tidak memungkinkan pemaksaan cara-cara tertentu agar penjual menjual barang-barang mereka dengan harga lebih rendah daripada harga pasar selama perubahan-perubahan harga itu disebabkan oleh faktor-faktor nyata dalam permintaan dan penawaran yang tidak dibarengi dengan dorongan-dorongan monopolik maupun monopsonik. Lebih dari itu, Nabi SAW berusaha sungguhsungguh untuk memperkecil kesenjangan informasi di pasar ketika beliau menolak gagasan untuk menerima para produsen pertanian sebelum mereka sampai di pasar dan mengetahui benar apa yang ada di sana. Beliau sangat tegas dalam mengatasi masalah penipuan dan monopoli (dalam perdagangan), sehingga beliau
menyamakan kedua dengan dosa-dosa paling besar dan kekafiran4. Selama beberapa abad pertama Hijriyyah, sejumlah pakar menulis buku-buku tentang peranan dan kewajibankewajiban pengendali pasar, atau al-Muhtasib. Inti yang terkandung dalam semua tulisan ini adalah pelestarian kebebasan di pasar dan penghapusan unsurunsur monopolistik. Prinsip kebebasan tersebut dipertahankan oleh banyak qâdî (hakim) Muslim yang bahkan sampai mengancam sistem hukum itu sendiri dengan mencabut hak untuk ikut campur dalam kasus monopoli. Hal ini benar-benar telah mendorong Ibnu Taimiyyah menulis bukunya, Al-Hisbah fi al-lslâm, untuk menunjukkan bahwa kebebasan ekonomik individual harus dibatasi dalam hal-hal serupa itu, bahkan termasuk pembatasanpembatasan itu adalah penentuan harga barang-barang dan jasa. Ibnu Dalam hal kebebasan ini, Ibnu Taimiyyah mengakui pengaruh meningkatnya permintaan dan menurunnya penawaran terhadap harga5. Dia menyetujui penaikan harga-harga yang disebabkan olehnya, karena "memaksa orang untuk menjual barang dengan harga yang ditentukan, sama dengan pemaksaan tanpa hak," dan meskipun si penjual seharusnya tidak dipaksa untuk kehilangan laba tetapi pada saat yang sama dia seharusnya tidak diperbolehkan merugikan orang lain. Pendapatnya ini berpegang pada hadits nabi SAW : ”Sesungguhnya Allah, Dialah yang menentukan harga, yang Maha Menahan, Maha
4 5
Muhammad. Hal. 374 Ibid
Meluaskan, lagi Maha Memberi rizki. Dan aku berharap bertemu Allah dan tidak ada seorang dari kalian meminta pertanggungjawabanku aas kezhaliman dalam daran dan harta.”6
Setiap penyimpangan dari pelaksanaan kebebasan ekonomi yang jujur, seperti sumpah palsu, penimbangan yang tidak tepat, dan niat buruk7 dikecam oleh para penulis Muslim, demikian juga memproduksi dan memperdagangkan barangbarang dagangan (komoditas) yang tercela karena tidak baik dari alasan-alasan kesehatan ataupun moral sesuai dengan norma-norma Qur'ânî, seperti minumanminuman beralkohol, minuman-minuman keras, pelacuran dan perjudian. Intinya, Ibnu Taymiyah memberikan kebebasan yang tinggi dalam kegiatan ekonomi tetapi dengan batasan – batasannya, yaitu tidak bertentangan dengan syariat Islam dan tidak menimbulkan kerugian bagi individu itu sendiri maupun orang lain.
2.2
Kerjasama Konsep Islam berkaitan dengan kerjasama adalah kerjasama diantara umat Muslim sebagai landasan masyarakat Islam dan merupakan inti penampilannya, baik dalam masalah-masalah spiritual, urusan-urusan ekonomik atau kegiatan sosial. Ekonomi Islam adalah ekonomi yang bebas, tetapi lebih ditujukan pada bentuk kerjasama daripada dalam bentuk kompetisi (persaingan). Individualisme dan kepedulian sosial begitu erat terjalin 6
DR. Jaribah bin Ahmad al Haritsi.Fikih Ekonomi Umar bin al Khatab. (Jakarta ; Khalifa, 2003). hal. 611 7 Ibid
sehingga bekerja demi kesejahteraan orang lain merupakan cara yang paling memberikan harapan bagi pengembangan daya guna seseorang dan dalam rangka mendapatkan ridha Allah SWT. Persaudaraan atau ukhuwwah sering ditekankan dalam Al-Qur'an maupun Sunnah, sehingga banyak sahabat yang menganggap harta pribadi mereka sebagai hak milik bersama saudarasaudara seagama. Ajaran Islam umumnya dan terutama ayat-ayat Al-Qur'an berulang-ulang menekankan nilai kerjasama dan kerja kolektif. Kerjasama yang bertujuan beramal saleh merupakan perintah Allah yang tertuang dalam Al-Qur'an. Kadang kerjasama memerlukan pendistribusian kembali penghasilan dan kekayaan; Nabi menghimbau pendistribusian kembali semacam itu dengan memuji Al-Asy'ariyyîn, sambil bersabda8: 2.3 Keterlibatan Pemerintah dalam Pasar Pemerintah memiliki peran yang besar pasar dimana pemerintah idak hanya sebagai konsumen, tetapi juga sebagai pengawas dan juga pengatur dalam pasar. Umar bin Khattab pada masa pemerintahannya memiliki perhatian yang sangat besar terhadap pasar bahkan terlibat langsung didalamnya, baik dalam pendirian pasar, pengaturan dan pengawasan pasar.9 8
Muhammad, hal. 377 Dalam pendirian pasar, Umar bin al Khattab memerintahkan untuk mendirikan pasar untuk umat Islam di setiap tempat yang ditinggali umat Islam, maka rencana pasar sesuai dengan rencana tempat tersebut. Dalam pengawasan pasar, Umar bin al Khattab melakukan pengawasan langsung dengan berkeliling sendiri di pasar – pasar untuk mengawasi transaksi didalamnya. Dia membawa ongkat untuk meluruskan penyimpangan dan menghukum orang yang menyimpang. Umar juga menunjuk para pegawai untuk mengawasi pasar. Dalam pengaturan pasar, Umar mengatur pasar agar tidak terjadi halangan dalam kebebasan bertransaksi di pasar yang dapat menyebabkan bahaya bagi umat secara 9
Peran pemerintah dalam pasar secara garis besar dikelompokkan ke dalam tiga bagian10, yaitu : a. Peran pemerintah yang berkaitan dengan implementasi nilai dan moral Islam Memastikan dan menjaga implementasi nilai dan moral Islam secara keseluruhan. Memastikan dan menjaga agar pasar hanya memperjualbelikan barang dan jasa yang halal dan mubah saja. Memastikan dan menjaga pasar hanya menyediakan barang dan jasa sesuai dengan prioritas kebutuhan sesuai dengan ajaran Islam dan kepentingan perekonomian nasional. Membuat berbagai langkah untuk meningkatkan daya saing dan daya jual beli dari pelaku pasar yang lemah seperti produsen kecil dan konsumen yang miskin. Dan lain sebagainya b. Peran pemerintah yang berkaitan dengan teknis operasional pasar Pemerintah harus menjamin kebebasan masuk dan keluar pasar, menghilangkan berbagai hambatan dalam persaingan, menyediakan informasi, membongkar penimbunan dan lain sebagainya. Melembagakan nilai – nilai persaingan yang sehat, jujur, terbuka dan adil. c. Peran pemerintah yang berkaitan dengan kegagalan pasar individu maupun golongan. DR. Jaribah bin Ahmad al Haritsi.Fikih Ekonomi Umar bin al Khatab. (Jakara ; Khalifa, 2003). hal. 600 10 Henri Anto, Pengantar Ekonomi Mikro Islam
Mengatasi masalah dengan berpedoman pada nilai – nilai keadilan. Menguasai dan menyediakan barang – barang publik (yaitu segala sesuatu yang pemanfaatannya dibagi bersama, disini pemerintah berindak sebagai produsen, pengawas atau pengatur), dan melarang penguasaan barang publik oleh orang perorangan. Melembagakan nilai dan moralitas Islam
C. Aturan Main dalam ekonomi Islam Allah telah menetapkan batas-batas tertentu terhadap perilaku manusia sehingga menguntungkan individu tanpa mengorbankan hak-hak individu lainnya. Perilaku mereka yang ditetapkan dalam Hukum Allah (Syari'ah) harus diawasi oleh masyarakat secar keseluruhan, berdasarkan aturan Islam. Aturan Main dalam ekonomi Islam merupakan perangkat perintah dan aturan sosial, politik, agama, moral dan hukum yang mengikat masyarakat. Lembaga-lembaga sosial disusun sedemikian rupa untuk mengarahkan individu-individu sehingga mampu melaksanakan aturan-aturan ini dan mengontrol serta mengawasi penampilan ini. Aturan-aturan ini bertujuan untuk membentuk lingkungan di mana para individu melakukan kegiatan ekonomik mereka, yang bersumber pada kerangka konseptual masyarakat dalam hubungannya dengan Kekuatan Tertinggi (Tuhan), kehidupan, sesama manusia, dunia, sesama makhluk dan tujuan akhir manusia. Aturan main yang harus dipenuhi untuk menjalankan ekonomi Islam adalah11 : 11
Muhammad, hal. 379 - 381
3.1
Alam semesta, termasuk manusia, adalah milik Allah, Alam semesta, termasuk manusia, adalah milik Allah, yang memiliki kemahakuasaan (kedaulatan) sepenuhnya dan sempurna atas makhluk-makhlukNya. Manusia, tanpa diragukan, merupakan tatanan makhluk tertinggi diantara makhluk-makhluk yang telah dicipta-Nya, dan segala sesuatu yang ada di muka bumi dan di langit ditempatkan di bawah perintah manusia. Dia diberi hak untuk memanfaatkan semuanya ini sebagai khalîfah atau pengemban amanat Allah. Manusia diberi kekuasaan untuk melaksanakan tugas kekhalifahan (khilâfah) ini dan untuk mengambil keuntungan dan manfaat sebanyak-banyaknya sesuai dengan kemampuannya dari barangbarang ciptaan Allah ini. 3.2
Allah telah menetapkan batas-batas tertentu terhadap perilaku manusia sehingga menguntungkan individu tanpa mengorbankan hakhak individu-individu lainnya. Dia telah menetapkan kewajiban-kewajiban tertentu terhadap manusia; penampilan (perilaku) mereka yang ditetapkan dalam Hukum Allah (Syari'ah) harus diawasi oleh masyarakat secara keseluruhan, berdasarkan aturan Islam hak-hak yang diterima oleh manusia dari Allah dalam kaitannya dengan persoalanpersoalan sosial merupakan kewajiban-kewajiban manusia terhadap umat Muslim. 3.3 Semua manusia bergantung pada Allah Semakin ketat ketergantungan manusia kepada Allah maka dia semakin dicintaiNya. Setiap orang secara pribadi bertanggung jawab atas pengembangan masyarakat dan atas lenyapnya kesulitan-kesulitan yang mereka hadapi; individu ini pada
akhirnya bertanggung jawab atas setiap kegagalan usaha masyarakat dalam bekerjasama dan melakukan kerja kolektif. Status khalîfah atau pengemban amanat Allah itu berlaku umum bagi semua manusia Tidak ada hak istimewa bagi individu atau bangsa tertentu sejauh berkaitan dengan tugas kekhalifahan itu. Namun ini tidak berarti bahwa umat manusia selalu atau harus memiliki hak yang sama untuk mendapatkan keuntungan dari alam semesta itu. Mereka memiliki kesamaan hanya dalam kesempatannya, dan setiap individu bisa mendapatkan keuntungan itu sesuai dengan kemampuannya. Individu-individu dicipta (oleh Allah) dengan kemampuan yang berbeda-beda sehingga mereka secara instinktif diperintah untuk hidup bersama, bekerja bersama, dan saling memanfaatkan keterampilan mereka masingmasing. Namun demikian ini tidak berarti (bahwa Islam) memberikan superioritas (kelebihan) kepada majikan terhadap pekerjanya dalam kaitannya dengan harga dirinya sebagai manusia atau dengan statusnya dalam hukum. Hanya kadang-kadang saja bahwa pada saat tertentu seseorang menjadi majikan dan (pada saat lain) menjadi pekerja. Pada saat lain situasinya bisa berbalik dan mantan majikan bisa menjadi majikan, dan sebagainya; dan hal serupa juga bisa diterapkan terhadap budak dan majikan. 3.4
3.5
Individu-individu memiliki kesamaan dalam harga dirinya sebagai manusia. Tidak ada pembedaan bisa diterapkan atau dituntut berdasarkan warna kulit, ras, kebangsaan, agama, jenis kelamin atau umur. Hak-hak dan kewajiban-kewajiban ekonomik setiap individu disesuaikan dengan kemampuan-kemampuan yang dimilikinya dan dengan perananperanan normatif masing-masing
dalam struktur sosial. Berdasarkan hal inilah beberapa perbedaan muncul antara orang-orang dewasa, di satu pihak, dan orang jompo atau remaja, di pihak lain, atau antara laki-laki dan perempuan. Kapan saja ada perbedaan-perbedaan seperti ini, maka hak-hak dan kewajibankewajiban mereka harus diatur sedemikian rupa sehingga tercipta keseimbangan. Islam tidak mengakui adanya kelas-kelas sosio-ekonomik sebagai sesuatu yang bertentangan dengan prinsip persamaan maupun dengan prinsip persaudaraan (ukhuwwah). Kekuatan ekonomik dibedakan dengan kekuatan sosiopolitik, antara lain, karena adanya fakta bahwa tujuan-tujuan besar dan banyak rinciannya ditekankan dalam Al-Qur'an dan Sunnah, dan karena dilestarikannya metode-metode yang digunakan oleh umat Muslim untuk menetapkan hukum mengenai hal-hal rinci yang tidak ditentukan sebelumnya. 3.6
Dalam Islam bekerja dinilai sebagai kebaikan dan kemalasan dinilai sebagai kejahatan. Dalam kepustakaan Islam modern orang bisa menemukan banyak uraian rinci mengenai hal ini. Al-Qur'an mengemukakan kepada Nabi dengan mengatakan: "... dan katakanlah (Muhammad kepada umat Muslim): Bekerjalah." Nabi juga diriwayatkan telah melarang pengemisan kecuali dalam keadaan kelaparan. Ibadat yang paling baik adalah bekerja, dan pada saat yang sama bekerja merupakan hak dan sekaligus kewajiban. Kewajiban masyarakat dan badan yang mewakilinya adalah menyediakan kesempatankesempatan kerja kepada para individu. Buruh yang bekerja secara manual dipuji dan Nabi SAW diriwayatkan pernah mencium tangan orang yang bekerja itu. Monastisisme dan asketisisme dilarang; Nabi SAW diriwayatkan pernah bersabda bahwa orang-orang
yang menyediakan makanan dan keperluan-keperluan lain untuk dirinya (dan keluarganya) lebih baik daripada orang yang menghabiskan waktunya untuk beribadat tanpa mencoba berusaha mendapatkan penghasilan untuk menghidupinya sendiri. Sebagai konsekuensinya, menjadi imam shalat dan berkhutbah dalam Islam merupakan pekerjaan sukarela yang tidak perlu dibayar. Nabi SAW pernah memohon kepada Allah SWT untuk berlindung diri agar beliau, antara lain, tidak terjangkit penyakit lemah dan malas. 3.7 Kehidupan adalah proses dinamik menuju peningkatan. Ajaran-ajaran Islam memandang kehidupan manusia di dunia ini sebagai pacuan dengan waktu. Umur manusia sangat terbatas dan banyak sekali peningkatan yang harus dicapai dalam rentang waktu yang sangat terbatas ini. Kebaikan dan kesempurnaan sendiri merupakan tujuan-tujuan dalam proses ini. Nabi SAW diceritakan pernah menyuruh seorang penggali liang kubur untuk memperbaiki lubang yang dangkal di suatu kuburan meskipun hanya permukaannya saja. Beliau menetapkan aturan bahwa "Allah menyukai orang yang, bila dia melakukan sesuatu melakukannya dengan cara yang sangat baik." 3.8
Jangan membikin madarat (kesulitan) dan jangan ada madarat" adalah frasa yang senantiasa diucapkan oleh Nabi SAW. Frasa ini berarti "madarat yang direncanakan secara sadar dan dilakukan oleh seseorang untuk menyakiti, dan juga yang dilakukan sekedar untuk melukai. Fakta mengenai madarat yang menyakitkan seseorang perlu mendapatkan perhatian, baik yang disengaja oleh pelakunya untuk maksud tersebut maupun yang tidak dimaksudkan untuk tujuan tersebut. Madarat harus dilenyapkan tanpa mempertimbangkan niat yang
melatarbelakanginya. Namun kita harus cukup realistik dalam mengamati bahwa menghilangkan "madarat" sama sekali dari kehidupan manusia adalah tidak mungkin. Madarat itu sendiri selalu tidak diharapkan. Namun bila hal itu merupakan syarat yang tidak dapat dielakkan adanya, maka ia bisa dibenarkan." 4
Kesimpulan Struktur Pasar dalam ekonomi Islam ditinjau dari segi aspeknya, ada tiga aspek yaitu aspek kebebasan dan kerjasama, peran pemerintah sebagai agen dalam struktur pasar yang islami, dan aturan main pasar islami. Pertama, aspek kebebasan dan kerjasama, dimana keduanya saling berkaitan. Kebebasan dalam Islam dapat dilihat dari kebebasan untuk memilih keyakinan dan berakhir dengan keputusan yang paling tegas yang perlu diambilnya. Dari segi kebebasan ekonomi adalah kebebasan dalam melakukan transaksi selama masih dalam koridor ajaran Islam. Sedangkan kerjasama merupakan landasan masyarakat, baik dalam masalahmasalah spiritual, urusan-urusan ekonomik atau kegiatan sosial. Individualisme dan kepedulian sosial begitu erat terjalin sehingga bekerja demi kesejahteraan orang lain merupakan cara yang paling memberikan harapan bagi pengembangan daya guna seseorang dan dalam rangka mendapatkan ridha Allah SWT. Kedua, peran pemerintah sebagai agen dalam struktur pasar yang islami ada tiga yaitu : Peran pemerintah yang berkaitan dengan implementasi nilai dan moral Islam, sebagai teknis - operasional pasar, dan peran pemerintah yang berkaitan dengan kegagalan pasar. Ketiga, aturan main pasar islami yaitu Alam semesta adalah milik Allah, Allah telah menetapkan batas-batas tertentu terhadap perilaku manusia sehingga menguntungkan individu tanpa
mengorbankan hak-hak individuindividu lainnya, semua manusia tergantung pada Allah, individu memiliki kesamaan dalam harga dirinya sebagai manusia, bekerja merupakan hak dan sekaligus
kewajiban, kehidupan adalah proses dinamik menuju peningkatan, jangan membuat madarat dan jangan ada madarat, dan, pelaksanaan kebaikan ini diawasi o
APENDIKS RINGKASAN KURVA MEKANISME PASAR MENURUT ILMUWAN MUSLIM I. Mekanisme Pasar Menurut Ilmuwan Muslim
Jika jumlah barang sedikit maka menyebabkan harga barang tinggi. Sebaliknya jika jumlah barang banyak, maka harga barang murah.
1. Pandangan Abu Yusuf Harga
Jumlah Bantahan Abu Yusuf
Tidak ada batasan tertentu tentang murah dan mahal yang dapat dipastikan. Hal tersebut ada yang mengaturnya. Prinsipnya tidak bisa diketahui. Murah bukan karena melimpahnya makanan, demikian juga mahal tidak disebabkan karena kelangkaan makanan. Murah dan mahal merupakan ketentuan Allah, kadang – kadang makanan sangat sedikit tetapi murah
2. Pandangan Al Ghazali a.
Pengaruh kebijakan penurunan harga terhadap jumlah terjual
Ada tingkat harga P1, jumlah garang yang ditawarkan oleh penjual adalah sebesar Q s1, sementara jumlah barang yang diminta hanya Q d1. Dengan demikian petani tidak mendapatkan cukup pembeli. Untuk mendapatkan tambahan pembeli, ia menurunkan harga jual produknya, dari P1 menjadi P2 sehingga jumlah pembelinya naik dari Q d1 menjadi Q2.
b. Penurunan harga dengan mengurangi Mulanya harga yang diminta petani adalah sebesar P1. Padahal permintaan harga ini jumlah permintaan dan penawaran terhadap produk petani adalah sebesar Q1. Dengan menurunnya jumlah permintaan dari Q1 menjadi hanya sebesar Q2 (yakni dengan bergesernya kurva permintaan D1 ke kiri bawah menjadi kurva D2), maka tingkat harga akan turun pula dari P1 menjadi P2. dengan demikian harga dapat diturunkan dengan mengurangi permintaan.
3. Pandangan Ibnu Taymiyah a. Penawaran yang menurun akibat inefisiensi produksi Awalnya titik ekuilibrium terjadi pada titik A dengan harga P1, dan jumlah Q1. Namun karena terjadi kenaikan harga biaya produksi yang harus ditanggung perusahaan. Kenaikan biaya produksi ini menyebabkan pergeseran kurva suplai dari S1 menjadi S2. karena pergeseran ini, tercipta titik ekilibrium baru pada titik B. Pada titik B ini, terjadi penurunan kuantitas yang ditawarkan dari Q1 menjadi Q2, dan pada saat yang sama terjadi kenaikan harga dari P1 menjadi P2. b. Pergerakan kurva, permintaan Awalnya titik ekuilibrium terjadi meningkat, penawaran menurun pada saat E1 dengan harga P1 dan kuantitas Q1. Bila permintaan terhadap barang meningkat, maka terjadi pergeseran kurva permintaan dari D1 ke D2. Bila pada saat yang sama penawaran berkurang, maka terjadi pergeseran kurva penawaran dari S1 menjadi S2. Naiknya permintaan dan turunnya penawaran ini menyebabkan terbentuknya titik ekuilibrium baru E2 dengan harga yang lebih tinggi P2 dan kuantitas yang lebih sedikit Q2
4. Pandangan Ibnu Khaldun a. Harga kebutuhan pokok di kota besar dan kota kecil Suplai bahan pokok penduduk kota besar (Qs2) jauh lebih besar daripada suplai bahan pokok penduduk kota kecil (Qs1). Menurut Ibnu Khaldun, penduduk kota besar memiliki suplai bahan pokok yang melebihi kebutuhannya sehingga harga bahan pokok relatif lebih murah (P2). Sementara sulpai bahan pokok kota kecil relatif lebih sedikit, karena itu orang – orang menjadi khawatir kehabisan makanan sehingga harganya relatif lebih mahal (P1) b. Naiknya permintaan barang mewah karena kenaikan disposible income maka harga barang mewah mahal Karena terjadi peningkatan disposible income dari penduduk seiring dengan berkembangnya kota, tejadi kenaikan proporsi pendapatan yang digunakan untuk mengkonsumsi barang mewah. Akibatnya terjadi pergeseran kurva permintaan terhadap barang mewah dari D1 ke D2. yang berakibat pada kenaikan harga II. Mekanisme Pasar Dalam Islam a. Penentuan harga dalam Islam ditentukan oleh kekuatan penawaran dan permintaan Keseimbangan pasar terjadi pada saat perpotongan kurva suplai dan demand dalam keadaan rela sama rela. Bila ada yang mrngganggu keseimbangan ini, pemerintah harus melakukan intervensi pasar
b. Islam tidak melarang adanya monopoli, oligopoli, selama mereka tidak mengambil keuntungan di atas keuntungan normal
c. Islam mengatur persaingan di pasar dengan melarang aktivitas seperi mengurangi timbangan, menyembunyikan barang cacat karena penjual mendapatkan harga yang baik untuk kualitas brang yang buruk ; menukar kurma basah dengankering ; menukar kurma kualitas bagus dengan kualitas jelek; transaksi najasi ; menjual di atas harga pasar. Intervensi Pasar d. Pengendalian harga dalam konsep ekonomi Islam ditentukan dengan menilik penyebabnya. Jika penyebabnya murni pada demand dan supply dilakukan dengan intervensi pasar. Jika terjadi karena distorsi termasuk penentuan intervensi harga untuk mengembalikan harga pada keadaan sebelumnya. e. Kasus pernah terjadi pada masa khulafaur rasyidin Intervensi pasar telah dilakukan pada zaman Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin. Saat itu harga gandum di Madinah naik, pemerintah mengimpor gandum dari Mesir
Intervensi harga : Ceiling Price
Dengan adanya ceiling price, consumer surplus dengan bertambah sebesar A dan hilangnya consumer surplus yang tidak dinikmati oleh siapapun sebesar B, sehingga neo kenaikan consumer surplus adalah A – B. Sementara bagi produsen hal ini akan menurunkan surplus produsen Pustaka Acuan Al Qur’an dan Terjemahannya. Depag RIs al Haritsi, DR. Jaribah bin Ahmad.Fikih Ekonomi Umar bin al Khatab. Jakarta : Khalifa, 2003. Anto, Henri, Pengantar Ekonomi Mikro Islam Muhammad, M.Ag, Drs. Ekonomi Miikro dalam Perspektif Islam. Yogyakarta : 2004, BPFE Wasana,
Jaka, dkk. Pengantar Mikroekonomi Jilid I, Jakarta : 1995, Binapura Aksara
