strategis organisasi, kepuasan konsumen dan memberikan kontribusi ekonomi

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori Dalam rangka meningkatkan kinerja SKPD disuatu daerah masalah penatausahaan keuangan dan pengelolaan barang milik daerah, khususnya yang berkaitan dengan penerapan system akuntansi keuangan daerah dan, pemahaman yang memadai tentang system akuntansi keuangan daerah dan prosedur pengelolaan barang milik daerah merupakan salah satu aspek penting, penyajian laporan keuangan daerah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007. 2.1.1. Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kinerja atau prestasi kerja berasal dari pengertian performance. Kinerja adalah tentang melakukan pekerjaan dan hasil yang dicapai dari pekerjaan tersebut. Kinerja adalah tentang apa yang dikerjakan dan bagaimana cara mengerjakannya. Kinerja merupakan hasil pekerjaan yang mempunyai hubungan kuat dengan tujuan strategis organisasi, kepuasan konsumen dan memberikan kontribusi ekonomi.

Universitas Sumatera Utara

Kinerja adalah hasil kerja kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Kinerja manajerial adalah kinerja para individu anggota organisasi dalam kegiatan – kegiatan manajerial (Mahoney et.al, 1963). Menurut (Solikin : 2006) usaha – usaha untuk menerapkan pelaporan kinerja pemerintah dapat ditelusuri sebelum krisis ekonomi 1997/ 1998. Memang secara faktual, peraturan yang berkaitan baru ditetapkan dalam bentuk Inpres 7/ 1999. Dalam Inpres 7/ 1999 tersebut disebutkan bahwa laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan alat untuk melaksanakan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Tujuan system akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintah yang baik dan terpercaya. Kinerja (Performance) diartikan sebagai aktivitas terukur dari suatu entitas selama periode tertentu sebagai bagian dari ukuran keberhasilan pekerjaan. Prawirosentono (1999:2) mengartikan kinerja sebagai hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing dalam upaya mencapai tujuan organisasi yang bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral dan etika. Tolak ukur kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja perangkat daerah. Tolak ukur kinerja ditetapkan dalam bentuk standar pelayanan minimal yang ditentukan oleh masing-masing daerah. Pengukuran


kinerja merupakan wujud akuntabilitas, dimana penilaian yang lebih tinggi menjadi tuntutan yang harus dipenuhi, data pengukuran kinerja dapat menjadi peningkatan program selanjutnya. Didalam pemerintahan daerah kinerja yang harus diukur adalah kinerja SKPD selaku pengguna anggaran/pengguna barang milik daerah. 2.1.2. Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Akuntansi keuangan pemerintah daerah merupakan bagian dari akuntansi sektor publik, yang mencatat dan melaporkan semua transaksi yang berkaitan dengan keuangan daerah. Purdy (1993: 47) menegaskan bahwa sebelum seseorang menggunakan data yang diperoleh, orang tersebut perlu memahami fungsi data tersebut, serta harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Sejalan dengan Purdy, Herbert et. al (1984: 4) yang juga menegaskan bahwa secara ekstrim penting bagi sebagian besar manajer (dinas, badan, kantor dan bagian) adalah memahami bagaimana informasi diperoleh, dianalisis, dan dilaporkan. Sebagian besar manajer juga harus memahami bagaimana pencatatan yang dilakukan oleh organisasi lain dalam mempertanggungjawabkan sumber daya yang dikelola. Sedangkan Collier (1997: 7) berpendapat bahwa akuntansi memiliki implikasi terhadap hubungan antara pemegang kekuasaan dan lingkungan organisasi, serta sistem akuntansi manajemen merupakan suatu kekuatan yang mempengaruhi strategi. Ini menandakan bahwa untuk memediasi hubungan antara pemerintah daerah dengan pemangku kepentingan lainnya yang ada di daerah diperlukan suatu media untuk mengkomunikasikan program-program pemerintah. Salah satu media yang dipandang relevan dalam mengkomunikasikan dan dijadikan sebagai alat untuk mengawasi program-program


pemerintah yang tercermin dalam APBD adalah sistem akuntansi keuangan daerah. Argumen ini sejalan dengan pandangan Boockholdt, (1996: 455) yang menyatakan bahwa sistem akuntansi menyediakan informasi bagi setiap individu yang ada di dalam dan di luar organisasi. Zimmerman (2000: 250) menegaskan bahwa menejemen dalam pembuatan keputusan yang terkait dengan anggaran (budget) diperlukan pengetahuan khusus tentang hubungan dengan hubungan lain dalam organisasi. Ini berarti berarti seorang menejer dalam penyusunan anggaran memerlukan pengetahuan atau pemahaman yang cukup tentang sistem akuntansi keuangan daerah dan pengelolaan keuangan daerah. Informasi yang dapat dikatakan memenuhi tujuan tersebut yaitu informasi yang dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki, salah satunya yaitu mudah dipahami. Setelah dikeluarkannya paket Undang-Undang Keuangan Negara yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, maka informasi keuangan negara yang meliputi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dilengkapi dengan informasi Neraca, Laporan Arus Kas, Catatan atas Laporan Keuangan, selain informasi mengenai Laporan Realisasi APBN/APBD. Pelaporan keuangan pemerintah selanjutnya harus mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintah seperti yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005. Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang


Pengelolaan Keuangan Daerah diatur bahwa Pemerintah Daerah harus membuat sistem akuntansi yang diatur dengan Peraturan Kepala Daerah. Sistem akuntansi keuangan

pemerintah

daerah

adalah

sistem

akuntansi

untuk

mencatat,

menggolongkan, menganalisis, mengikhtisarkan dan melaporkan transaksi-transaksi keuangan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 100, yang menetapkan bahwa pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan dilakukan ditingkat SKPD sebagai entitas akuntansi dan Pemda sebagai entitas pelaporan. 2.1.3. Penatausahaan Keuangan Daerah Yang disebut keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Ruang lingkup keuangan negara yang dikelola langsung oleh Pemerintah Pusat adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dan yang dikelola langsung oleh Pemerintah Daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Baik APBN maupun APBD merupakan inti dari akuntansi keuangan pemerintahan. Oleh karena itu kedudukan APBN dan APBD dalam penatausahaan keuangan dan akuntansi pemerintahan sangatlah penting. APBN dan APBD merupakan rencana kegiatan pemerintah yang dinyatakan dalam satuan mata uang dan meliputi rencana pengeluaran dan pemenuhan pengeluaran tersebut.


Edward (1992:13) menyatakan manajemen keuangan daerah dapat dilakukan dengan baik jika pemerintah daerah dapat mendefinisikan secara jelas tujuan dari manajemen keuangan. Anthony (2003 : 17) menegaskan bahwa anggaran perlu disiapkan secara detail dan melibatkan manajer pada setiap level organisasi. Keterlibatan manajer dalam penyusunan anggaran khususnya dalam anggaran sector public diharapkan berpengaruh positif terhadap kinerja pelayanan yang diberikan. Dalam konteks penatausahaan keuangan daerah, implementasi program pemerintah daerah yang mengkonsumsi sejumlah sumber daya tertentu dapat dievaluasi melalui kinerja yang dihasilkan oleh setiap satuan kerja. Penatausahaan keuangan daerah merupakan bagian yang tak terpisahkan dari proses Pengelolaan Keuangan Daerah, baik menurut Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 maupun berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Uraian tentang penatausahaan keuangan daerah mencakup hal-hal sebagai berikut: (a) asas umum penatausahaan keuangan daerah; (b) pelaksanaan penatausahaan keuangan daerah; (c) penatausahaan penerimaan; dan (d) penatausahaan pengeluaran. A. Asas Umum Penatausahaan Keuangan Daerah Asas-asas umum Penatausahaan Keuangan Daerah menurut kedua peraturan perundang-undangan tersebut di atas menyebutkan bahwa: 1. Pengguna

anggaran/kuasa

pengguna

anggaran,

bendahara

penerima/

pengeluaran dan orang atau badan yang menerima atau menguasai uang/


barang/ kekayaan daerah, wajib menyelenggarakan penatausahaan sesuai peraturan perundang-undangan. 2. Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari surat bukti tersebut. 3. Semua penerimaan dan pengeluaran dana pemerintah daerah harus dianggarkan dalam APBD dan dilakukan melalui rekening kas daerah yang dikelola oleh Bendahara Umum Daerah. 4. Untuk setiap pengeluaran dana atas beban APBD, harus diterbitkan Surat Keputusan Otorisasi (SKO) oleh Kepala Daerah atau surat keputusan lain yang berlaku sebagai surat keputusan otorisasi. 5. Kepala Daerah, wakil kepala daerah, pimpinan DPRD, dan pejabat lainnya dilarang melakukan pengeluaran dana atas beban anggaran daerah untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan. B. Pelaksana Penatausahaan Keuangan Daerah Adapun pejabat pelaksana penatausahaan keuangan daerah antara lain : 1. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD) yang diberi wewenang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD. 2. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) SKPD yang diberi wewenang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program yang sesuai dengan bidang tugasnya.


3. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani surat bukti pemungutan pendapatan daerah. 4. Pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani bukti penerimaan kas dan bukti penerimaan lainnya yang sah, dan 5. Pembantu bendahara penerimaan dan/atau pembantu bendahara pengeluaran. C. Penatausahaan Penerimaan Menurut ketentuan dari Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 yang dimaksud dengan penerimaan daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah. Semua penerimaan daerah disetor ke rekening kas umum daerah pada bank pemerintah yang ditunjuk dan dianggap sah setelah Kuasa Bendahara Umum Daerah menerima nota kredit. Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya bahwa untuk kepentingan pelaksanaan APBD dan/atau penatausahaan keuangan daerah, kepala daerah perlu menetapkan pejabat fungsional untuk tugas bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran.

Untuk

itu

bendahara

penerimaan

wajib

menyelenggarakan

penatausahaan terhadap seluruh penerimaan dan penyetoran atas penerimaan yang menjadi tanggung jawabnya dan harus melaporkannya kepada pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran melalui PPKD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.


Penatausahaan atas penerimaan dilaksanakan dengan menggunakan buku kas, buku pembantu per rincian obyek penerimaan dan buku rekapitulasi penerimaan harian. Sedangkan bukti penerimaan dan/atau bukti pembayaran yang diperlukan untuk penatausahaan anggaran adalah: 1. Surat ketetapan pajak daerah (SKP-Daerah); 2. Surat ketetapan retribusi (SKR); 3. Surat tanda setoran (STS); 4. Surat tanda bukti setoran; dan 5. Bukti penerimaan lainnya yang sah. D. Penatausahaan Pengeluaran Arti dari pengeluaran daerah seperti dimaksudkan dalam peraturan perundang-undangan terkait adalah semua arus uang yang keluar dari kas daerah. Hal-hal yang berhubungan dengan penatausahaan pengeluaran adalah: penyediaan dana,

permintaan

pembayaran,

perintah

membayar,

pencairan

dan

pertanggungjawaban penggunaan dana. 2.1.4. Pengelolaan Barang Milik Daerah Yang dimaksud dengan asset/barang milik daerah adalah semua kekayaan daerah baik yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maupun yang berasal dari perolehan lain yang sah baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur atau ditimbang termasuk hewan


dan tumbuh-tumbuhan kecuali uang dan surat-surat berharga lainnya. Barang milik daerah sebagaimana dimaksud diatas terdiri dari : a) Barang

yang

dimiliki

oleh

Pemerintah

Daerah

yang

penggunaannya/pemakaiannya berada pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)/Instansi/lembaga Pemerintah Daerah lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; b) Barang yang dimiliki oleh Perusahaan Daerah atau Badan Usaha Milik Daerah lainnya yang status barangnya dipisahkan. Barang milik daerah yang dipisahkan adalah barang daerah yang pengelolaannya berada pada Perusahaan Daerah atau Badan Usaha Milik Daerah lainnya yang anggarannya dibebankan pada anggaran Perusahaan Daerah atau Badan Usaha Milik Daerah lainnya. Pengelolaan / manajemen asset daerah meliputi beberapa tahap, yaitu : perencanaan kebutuhan, penganggaran, pengadaan, pendistribusian (termasuk penyimpanan), penggunaan, pemeliharaan dan penghapusan. Setiap tahap, mulai dari perencanaan kebutuhan hingga penghapusan asset daerah harus diketahui dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat melalui DPRD. Oleh karena itu, asset daerah yang pada dasarnya merupakan bagian dari asset negara harus dikelola secara optimal dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas.


Secara sederhana pengelolaan kekayaan (asset) daerah meliputi tiga fungsi utama, yaitu : 1. Adanya perencanaan yang tepat 2. Pelaksanaan/pemanfaatan secara efisien dan efektif dan 3. Pengawasan (monitoring) Pada dasarnya, kekayaan daerah dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu : 1) Kekayaan yang sudah ada (eksis) sejak adanya daerah tersebut. kekayaan jenis meliputi seluruh kekayaan alam dan geografis kewilayahan. 2) Kekayaan yang telah dan akan dimiliki baik yang berasal dari pembelian maupun yang akan dibangun sendiri. Kekayaan jenis berasal dari aktivitas pemerintah daerah yang di danai dari APBD serta kegiatan perekonomian daerah lainnya. Aset atau barang daerah merupakan potensi ekonomi yang dimiliki oleh daerah. Potensi ekonomi bermakna adanya manfaat finansial dan ekonomi yang bisa diperoleh pada masa yang akan datang, yang bisa menunjang peran dan fungsi pemerintah daerah sebagai pemberi pelayanan publik kepada masyarakat. Pemahaman akan aset bisa berbeda antara ilmu perencanaan, manajemen keuangan, dan akuntansi. Pengelolaan aset daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, yang kemudian ditindak lanjuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.


2.2. Review Peneliti Terdahulu (Theoretical Mapping) Tuasikal (2007) melakukan penelitian tentang pengaruh pemahaman system akuntansi pengelolaan keuangan daerah serta implementasinya terhadap satuan kerja di Kabupaten Maluku Tengah Provinsi Maluku. Hasil Penelitian ini menunjukan bahwa secara parsial menunjukan bahwa pemahaman system akuntansi dan pengelolaan keuangan daerah berpengaruh terhadap kinerja SKPD. Secara simultan menunjukan bahwa pemahaman system akuntansi keuangan daerah dan pengelolaan keuangan daerah berpengaruh terhadap kinerja satuan kerja. Haykal (2007) melakukan penelitian tentang analisis peran dan fungsi SKPD dalam pengelolaan keuangan daerah serta pengaruhnya terhadap kinerja SKPD (Studi kasus pada Pemkab Aceh Timur). Hasil penelitian tersebut bahwa perencanaan anggaran, penyusunan anggaran, pelaksanaan anggaran dan pelaporan anggaran berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja SKPD. Pangastuti (2008) melakukan penelitian tentang pengaruh partisipasi penganggaran dan kejelasan sasaran anggaran terhadap kinerja manajemen pemerintah daerah dengan komitmen organisasi sebagai moderator (Studi pada Kabupaten Timor Tengah Utara). Hasil penelitian menunjukan bahwa partisipasi penganggaran berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja manajerial. Syahrida (2009) melakukan penelitian tentang pengaruh pemahaman system akuntansi keuangan daerah dan pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja SKPD di Provinsi Sumatera Utara. Hasil penelitian tersebut menunjukan bahwa secara parsial pemahaman system akuntansi keuangan daerah berpengaruh secara signifikan


terhadap kinerja manjerial SKPD, sedangkan pengelolaan keuangan daerah tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja manajerial SKPD. Tinjauan penelitian terdahulu berupa tahun penelitian, nama penelitian, variabel penelitian dan hasil penelitian dapat dilihat pada tabel 2.2 berikut : Tabel 2.1. Review Peneliti Terdahulu No 1.

2.

3.

4.

Nama Askam Tuasikal, 2007

Haykal, 2007

Pangastuti (2008)

Cut Faizah Syahrida (2009)

Judul

Variabel

Pengaruh Pemahaman Sistem Akuntansi, Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Kinerja Satuan Kerja Pemerintah Daerah di Kabupaten Maluku Tengah Provinsi Maluku

1.

Analisis peran dan fungsi SKPD dalam Pengelolaan Keuangan Daerah serta Pengaruhnya terhadap Kinerja SKPD (Studi kasus pada Pemkab Aceh Timur) Pengaruh Partisipasi Penganggaran dan Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap Kinerja Manajemen Pemerintah Daerah dengan Komitmen Organisasi sebagai Moderator (Studi pada Kabupaten Timor Tengah Utara) Pengaruh Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Kinerja SKPD pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

1.

2.

2. 1.

2.

1.

2.

Pengaruh Pemahaman Sistem Akuntansi, Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai variabel independen. Kinerja Satuan Kerja Pemerintah Daerah sebagai variabel dependen.

Perencanaan anggaran, penyusunan anggaran, pelaksanaan anggaran dan pelaporan anggaran sebagai variabel independen. Kinerja SKPD sebagai variabel dependen. Pengaruh Partisipasi Penganggaran dan Kejelasan Sasaran Anggaran sebagai variabel independen. Kinerja Manajemen Pemerintah Daerah sebagai variabel Dependen dan Komitmen Organisasi sebagai Moderator Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai variabel independen. Kinerja SKPD sebagai Variabel Dependen.

Hasil Pengaruh Pemahaman Sistem Akuntansi, Pengelolaan Keuangan Daerah berpengaruh terhadap Kinerja Satuan Kerja Pemerintah Daerah secara parsial dan simultan. Perencanaan anggaran, penyusunan anggaran, pelaksanaan anggaran dan pelaporan anggaran berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja SKPD. Partisipasi Penganggaran berpengaruh secara signifikan terhadap Kinerja Manajemen Pemerintah Daerah.

Pengaruh Pemahaman Sistem Akuntansi berpengaruh terhadap Kinerja SKPD secara signifikan.


strategis organisasi, kepuasan konsumen dan memberikan kontribusi ekonomi

Recommend Documents