STRATEGI PENGELOLAAN DANA ZAKAT SECARA PRODUKTIF UNTUK PEMBERDAYAAN EKONOMI PADA BAZNAS KABUPATEN TANGERANG
Skripsi Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Syariah ( SE.Sy )
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA
Oleh : ABDUL AZIZ NIM : 109046100015
KONSENTRASI PERBANKAN SYARIAH PROGAM STUDI MUAMALAT FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ( UIN ) SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA 1437 H / 2015 M
KATA PENGANTAR
Assalamualaikum.Wr.Wb Alhamdulillah, Puji dan Syukur penulis panjatkan kehadirat Alloh.Swt, Tuhan semesta alam. Karena rahmat dan karunianya yang besar sehingga dapatlah penulis menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Strategi Pengelolaan Dana Zakat Secara Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Pada BAZNAS Kabupaten Tangerang” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar strata (S-1) di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta. Shalawat dan Salam penulis curahkan kepada baginda besar Nabi Muhammad.Saw beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya. Selama proses perkuliahan dan penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa dalam proses tersebut tidaklah terlepas dari segala bantuan, bimbingan dan motivasi dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :
1. Dr.Asep Saepudin Jahar, MA., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. 2. AM. Hasan Ali, M.A., selaku Ketua Program Studi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dan Abdurrauf, Lc, MA., selaku Sekretaris Program Studi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif
Hidayatullah Jakarta yang telah banyak membantu penulis dalam penyelesaian studi. 3. Drs.Ahmad Yani, M.Ag., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah banyak membantu penulis dalam mengarahkan dan memotivasi perkuliahan agar cepat lulus, dan juga yang telah sempat meluangkan waktu yang banyak bagi penulis. 4. Muh. Fudhail Rahman, Lc, MA., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah banyak memberikan masukan dan pemikiran bagi karya skripsi penulis, dan juga yang telah sempat meluangkan waktu yang banyak bagi penulis.
5. BAZNAS Kabupaten Tangerang dan seluruh pengurusnya yang telah mengizinkan kepada penulis untuk mengadakan penelitian, terutama kepada bapak Abdul Mufti dan H.Atjang selaku Staf Tata Usaha, Bapak Triyoso, SE.i. selaku Bendahara Penerima, Ibu Hj.Khoeroyaroh selaku Tim Ekonomi Zakat Dana Bergulir yang telah memberikan informasi yang diperlukan oleh penulis untuk dijadikan sebagai bahan penulisan skripsi. 6. Pimpinan Perpustakaan Utama Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta
dan Perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum, dan seluruh pengurusnya yang telah memberikan fasilitas untuk mengadakan studi perpustakaan baik membaca dan meminjamnya.
7. Bapak H.Triyanto dan almarhum Ibu Hj.Soliyah, selaku Kedua Orang Tua penulis yang setiap harinya memberikan doa dan semangat agar cepat lulus dan wisuda menjadi sarjana dan juga yang telah memberikan support dana yang banyak untuk perkuliahan hingga lulus. 8. Bapak dan Ibu Dosen di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Seluruhnya terutama dosen yang pernah mengajar penulis yang telah memberikan ilmu yang dimiliki dengan ikhlas dan penuh semangat dan memotivasi diri penulis. 9. Seluruh Teman di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dan terutama teman sekelas PS.A angkatan 2009 khususnya Sulaiman, Halim, Rifki, Putri, Hendri, Iqbal, Fauzi, Ismail, Khalid, Rizka, Nining, Jamil, Cha cha, Ummu. 10. Seluruh saudara, keluarga, ustad, sahabat dan teman penulis yang terus memberikan support, doa dan bantuan kepada penulis agar dapat lulus kuliah dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta yang tercinta. Akhir kata, penulis memohon semoga Alloh.Swt membalas semua kebaikan Kalian semua dengan pahala yang berlipat ganda dan rezeki yang luas. Amin ya Robbal alamin.
ABSTRAK
Skripsi ini adalah hasil karya Abdul Aziz, NIM 109046100015. STRATEGI PENGELOLAAN DANA ZAKAT SECARA PRODUKTIF UNTUK PEMBERDAYAAN EKONOMI PADA BAZNAS KABUPATEN TANGERANG. Konsentrasi Perbankan Syariah, Progam Studi Muamalat (Ekonomi Islam), Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Tahun 1437 H/2015 M, 75 Halaman. Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana strategi yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Tangerang dalam pengelolaan dana zakat, apa program pemberdayaan ekonomi yang bersifat produktif dan apa persoalan yang dihadapi di lapangan dan mencarikan solusinya. Metode penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif, yaitu metode penelitian yang data-datanya dinyatakan dalam bentuk kata-kata atau kalimat. Jenis penelitian menggunakan penelitian lapangan dan kepustakaan. Sumber data diperoleh dari data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data dengan cara wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Strategi yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Tangerang dilakukan dengan 4 cara yaitu perencanaan oleh Badan Pelaksana, pengorganisasian yang terdiri atas Dewan Pertimbangan, Komisi Pengawas dan Badan Pelaksana yang dibantu oleh Seksi-seksi, pelaksanaan oleh Badan Pelaksana dan pengawasan oleh Komisi Pengawas. Program pemberdayaan ekonomi produktif ada 5 program yaitu Program bantuan modal bergulir, Program bantuan pengobatan cumacuma, Program bantuan biaya pengobatan melalui pengajuan proposal, Program bantuan bea siswa tingkat SD, SMP dan Santri Salafi, Program bantuan bea siswa tingkat SLA. Persoalan yang dihadapi di lapangan ada 5 persoalan yaitu Kurangnya Kesadaran Zakat Masyarakat, Jarak Tempuh, SDM, Masa Peralihan/Pergantian Pengurus, Dana Modal Bergulir macet. Kata Kunci: Strategi, Pengelolaan zakat, Produktif, Pemberdayaan ekonomi. Tahun Terbit 1988-2015. Pembimbing Skripsi: Muh. Fudhail Rahman, Lc, MA
DAFTAR ISI
Lembar Pengesahan Lembar Pernyataan Kata Pengantar Abstrak Daftar Isi BAB I PENDAHULUAN A.
Latar Belakang Masalah
1
B.
Permasalahan
8
C.
Tujuan dan Manfaat Penelitian
10
D.
Review Studi Terdahulu
11
E.
Kerangka Teori dan Konseptual
12
F.
Metode Penelitian
14
G.
Sistematika Penulisan
16
BAB II LANDASAN TEORITIS A.
B.
Strategi Pengelolaan Zakat
18
1. Pengertian Strategi dan Unsur Strategi
18
2. Implementasi Strategi
20
3. Pengertian Pengelolaan Zakat
25
Zakat Maal dan Zakat Produktif
26
1. Pengertian Zakat Maal dan Zakat Produktif
26
2. Tujuan Zakat
28
C.
3. Manfaat Zakat
30
Pemberdayaan Ekonomi
32
1. Pengertian Pemberdayaan Ekonomi
32
2. Tujuan dan Upaya Pemberdayaan Ekonomi
33
3. Instrumen dan Peran Zakat Dalam Pemberdayaan Ekonomi
34
BAB III GAMBARAN UMUM BAZNAS KABUPATEN TANGERANG A.
Visi, Misi dan Motto BAZNAS Kabupaten Tangerang
42
B.
Struktur, Fungsi dan Tugas Pokok Organisasi BAZNAS Kabupaten Tangerang 43
C.
Program Pemberdayaan Ekonomi BAZNAS Kabupaten Tangerang
47
BAB IV ANALISIS STRATEGI PENGELOLAAN DANA ZAKAT SECARA PRODUKTIF UNTUK PEMBERDAYAAN EKONOMI A.
Strategi Pengelolaan Dana Zakat Di BAZNAS Kabupaten Tangerang
B.
Program Pemberdayaan Ekonomi Yang Bersifat Produktif Di BAZNAS Kabupaten Tangerang
C.
52
60
Persoalan Yang Dihadapi Pengurus BAZNAS Kabupaten Tangerang Di Lapangan Dan Solusi Penyelesaiannya
63
BAB V PENUTUP A.
Kesimpulan
70
B.
Saran
72
Daftar Pustaka
73
Lampiran
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah Strategi adalah cara untuk mendapatkan kemenangan atau mencapai suatu tujuan tertentu. Dalam menjalankan strategi perlu ada progam yang diproyeksikan untuk dilaksanakan oleh suatu organisasi dalam kurun waktu tertentu. Ada progam yang diproyeksikan dalam jangka pendek dengan waktu yang dialokasikan maksimal 1 tahun, ada perencanaan jangka menengah dengan alokasi 2-3 tahun, dan perencanaan jangka panjang dengan alokasi waktu antara 3-5 tahun. Namun karena progam yang sudah direncanakan seringkali dihadapkan pada berbagai kondisi yang memungkinkan progam tersebut tidak dapat dilaksanakan sesuai target waktu yang sudah ditentukan, maka diperlukan penerapan perencanaan strategis yaitu system perencanaan yang menghitung aspek kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dari pada organisasi tersebut.1 Pemberdayaan (empowerment) merupakan suatu konsep dalam upaya menjadikan adanya kekuatan (power) pada seseorang/individu atau kelompok. Pemberdayaan berhubungan dengan upaya untuk merubah kemampuan seseorang, keluarga
atau
kelompok
dari
keadaan
tidak
memiliki
kemampuan/kekuatan/keberdayaan menuju keadaan yang lebih baik.2 1
Fakhruddin, Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia, (Malang: UIN Malang Press, 2008), h.270. N.Oneng Nurul Bariyah, Ed, Total Quality Management Zakat: Prinsip dan Praktik Pemberdayaan Ekonomi, (Wahana Kardofa FAI UMJ, 2012) h.223. 2
1
2
Zakat salah satu rukun Islam, di dalam kitab suci Al-Qur‟an sering diulangulang perintah untuk berzakat, Dan dirikanlah shalat, Tunaikanlah zakat ! Surat Al-Baqarah ayat 110
َّ ص ََلة َ َوآتُوا َّ َالز َكاة َ ۚ َو َما تُقَ ِدّ ُموا ِِل َ ْوفُ ِس ُك ْم ِم ْه َخي ٍْر تَ ِجدُويُ ِع ْىد َّ َوأَقِي ُموا ال ِاَّلل َّ إِ َّن صير ِ َاَّللَ بِ َما ت َ ْع َملُونَ ب Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahala nya pada sisi Allah. Sesungguhnya Alah Maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan.
Beritahukan kepada mereka bahwa Allah telah mewajibkan zakat yang diambil dari orang-orang kaya dan dibagikan kepada orang-orang fakir di antara mereka.” HR.Bukhari II/505 no.1331 Zakat menurut UU No.38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya. Di akhir tahun 2012 terdapat dua pertemuan internasional yang sangat penting terkait dengan perkembangan dunia perzakatan global ke depan, meskipun keduanya tidak memiliki keterkaitan langsung. Agenda yang pertama adalah Muktamar Zakat Internasional IX yang berlangsung di Amman, Yordania pada tanggal 26-28 November 2012, sedangkan agenda yang kedua adalah Expert Group Meeting yang
3
diselenggarakan oleh IRTI (Islamic Research and Training Institute) dan IDB pada tanggal 11 Desember 2012. Forum yang pertama adalah forum rutin dua tahunan yang melibatkan badan-badan zakat resmi negara-negara anggota OKI. Indonesia sendiri baru bergabung pada tahun 2010 lalu di Beirut, Lebanon, saat berlangsungnya muktamar kedelapan, sehingga praktis keikutsertaan pada pertemuan Amman merupakan kali kedua. Sedangkan forum yang kedua diselenggarakan oleh IRTI dan IDB dengan maksud untuk mengembangkan program IFSAP (Islamic Financial Sector Assessment Program), yang sesungguhnya merupakan bentuk adopsi dan penyesuaian dari FSAP (financial Sector Assessment Program) yang telah dikembangkan oleh Bank Dunia dan IMF sebelumnya, dengan fokus pada industri keuangan konvensional. IFSAP merupakan tools untuk mengukur dan menilai kinerja sektor keuangan syariah secara komprehensif, sekaligus melakukan evaluasi terhadap stabilitas sektor ini. Dengan assessment yang tepat, maka kemungkinan terjadinya krisis keuangan dapat dideteksi secara dini. Dalam usulan template IFSAP yang akan dikembangkan, sektor keuangan syariah ini tidak hanya mencakup perbankan syariah saja, melainkan diperluas kepada seluruh lembaga keuangan syariah non bank, seperti asuransi syariah, pasar modal syariah, zakat dan wakaf.3 Dimasukkannya zakat dan wakaf dengan pertimbangan bahwa kedua sektor ini merupakan pilar utama Islamic social finance yang memiliki potensi yang sangat besar. Apalagi secara filosofis, zakat merupakan instrumen yang disebut secara eksplisit dalam Alquran sebagai antitesa dari sistim riba. 3 Artikel diakses pada 15 standardisasi-pengelolaan-zakat.html.
Januari
2015
dari
http://jurnalekis.blogspot.co.id/2013/01/menuju-
4
Dari kedua pertemuan itu, ada tujuh aspek yang menjadi fokus standarisasi ini, yang juga telah masuk menjadi bagian dari template IFSAP ke depan. Ketujuh hal tersebut adalah : standarisasi regulasi dan aturan perundang-undangan, standarisasi pihak yang menjadi otoritas zakat, standarisasi penghimpunan zakat, standarisasi penyaluran zakat, standarisasi good amil governance, standarisasi pelaporan dan pertanggungjawaban, serta aktivitas lintas sektoral.4 Di Indonesia, selama ini dalam menyalurkan zakat, masih banyak masyarakat yang tidak mau menyalurkan zakat lewat lembaga/badan amil zakat, bahkan cenderung menyalurkan langsung kepada para mustahik yang dikenalnya, ini menyebabkan penyaluran zakat tidak terarah dan tidak tepat sasaran, mustahik tertentu mendapatkan jatah yang lebih banyak dibanding yang lainnya. Banyak orang yang tidak tau bahwa ada kewajiban membayar zakat maal, bahkan dia hanya tau zakat fitrah, jika sudah bayar zakat fitrah berarti sudah bayar zakat. Pada saat ini masalah pengelolaan zakat di Indonesia begitu kompleks, setiap lembaga zakat dan badan zakat dapat mengelola serta menyalurkan zakat, DKM masjid dan mushola pun ikut menerima dan menyalurkan zakat, bahkan perusahaan pun belakangan ini ikut menyalurkan zakat secara langsung dengan cara ada yang mendirikan lembaga zakat perusahaan itu sendiri lalu meyalurkan kepada mustahik secara langsung, bahkan perseorangan juga ikut menyalurkan zakat secara langsung contohnya pada pembagian zakat berdarah di pasuruan.
4
Artikel diakses pada 15 Januari 2015 dari http://jurnalekis.blogspot.co.id/2013/01/menujustandardisasi-pengelolaan-zakat.html.
5
Pembagian zakat yang dilakukan seorang pengusaha pasuruan, H.Syaikon, dikediamannya RT 03 RW IV, Kelurahan Purutrejo, Kecamatan Purworejo, Pasuruan senin (15/9/2008) berubah menjadi petaka. Sebanyak 21 warga tewas akibat berdesakan dan terinjak-injak. Pembagian zakat tersebut bukan kali pertama dilaksanakan. Tahun sebelumnya, kegiatan serupa juga dilakukan keluarga H Syaikon. Jumlah kaum duafa yang datang dalam kegiatan tersebut jumlahnya mencapai ribuan,dan tidak hanya terbatas bagi mereka yang berasal dari Pasuruan, namun warga dari berbagai daerah sekitarnya.5 Penunaian terhadap kewajiban zakat selain sebagai ibadah, juga memiliki fungsi sosial dan ekonomi. Fungsi sosialnya adalah menyelamatkan sumber daya manusia, membangunnya menjadi sebuah kekuatan umat, membantu terwujudnya suatu pemerataan dan keadilan dalam distribusi pendapatan di masyarakat. Sementara fungsi ekonominya adalah mempercepat sirkulasi jumlah uang beredar di masyarakat yang pada akhirnya akan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara makro. Adapun laporan hasil penerimaan dana ZIS selama 3 tahun terakhir dari berbagai komponen di BAZNAS Kabupaten Tangerang adalah sebagai berikut:6
Tahun 2011 2012 2013
5
Hasil Penerimaan ZIS Rp. 2.393.717.972 Rp. 2.847.720.686 Rp. 2.892.470.278
Didayagunakan Tahun 2012 2013 2014
Dikutip dari Solo Pos, 16 September 2008. BAZNAS Kabupaten Tangerang, Progam Pendayagunaan dana ZIS Tahun 2012, Progam Kerja BAZNAS Tahun 2013, Progam Kerja BAZNAS Tahun 2014 (Tangerang). 6
6
Penerimaan dana ZIS pada tahun 2013 adalah berjumlah sebesar Rp 2.892.470.278, dari penerimaan zakatnya sendiri mencapai Rp 2,3 Miliar yang diambil dari zakat mal perorangan, zakat profesi dan zakat fitrah. Adapun pendayagunaan dana ZIS tersebut dilakukan pada tahun 2014. Adapun progam pemberdayaan yang dilakukan pada tahun 2014 adalah berupa: bantuan langsung tunai kepada keluarga fakir miskin dan anak yatim, bantuan peningkatan kesejahteraan muallaf, bantuan modal bergulir dan keterampilan usaha, bantuan dana bencana alam dan pergeseran aqidah, pelayanan kesehatan masyarakat, pelatihan kader untuk pendidik dan deteksi dini anak berkebutuhan khusus dan pelaksanaannya, pembangunan masjid dan musholla, pemberian insentif untuk guru ngaji di TPA/TPQ, pengasuh pesantren tradisional dan majlis ta‟lim, bantuan pengadaan mobelair untuk sekolah, bantuan untuk siswa dan santri kurang mampu, bantuan untuk orang yang kehilangan dan terlantar dan orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan.7 Strategi yang dilakukan Baznas Kabupaten Tangerang dalam menghimpun dana ZIS adalah dengan cara membentuk UPZ. Unit pengumpul zakat adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh Badan Amil Zakat di semua tingkatan dengan tugas mengumpulkan zakat untuk melayani muzakki, yang berada pada desa/kelurahan, instansi-instansi pemerintah dan swasta, baik dalam negeri maupun luar negeri.8
7
BAZNAS Kabupaten Tangerang, Profil BAZNAS Kabupaten Tangerang: Progam Kerja BAZNAS Kabupaten Tangerang Tahun 2014 (Tangerang) h.8. 8 Artikel diakses pada 2 September 2015 dari http://pusat.baznas.go.id/upz/.
7
Setelah UPZ di masing-masing wilayah kerjanya berhasil mengumpulkan dana ZIS, maka setiap UPZ menyetorkan dana tersebut dengan cara dikirim ke BAZNAS Kabupaten Tangerang melalui 3 nomer rekening Bank BJB yang ada yaitu No.Rek zakat 0120030004199, No.Rek infak 0120030072651 dan No.Rek shodaqoh 0301003467.9 Strategi
yang
dilakukan
BAZNAS
Kabupaten
Tangerang
dalam
mengumpulkan dana ZIS belum sukses dan belum berjalan dengan baik, hal ini bisa dilihat dari Target penerimaan dana ZIS tiap tahun yang belum pernah mencapai target, Target penerimaan dana ZIS pada tahun 2013 sejumlah 6 milyar bahkan target tertingginya 16 milyar, namun jumlah penerimaan ZIS pada tahun 2013 Hanya mencapai angka 2,89 milyar. Ini sangat jauh melenceng dari jumlah yang di targetkan yang 6 milyar, bahkan untuk mencapai angka 50% dari target saja tidak sanggup.10 Apalagi jika total penerimaan dana ZIS di BAZNAS Kabupaten Tangerang dibandingkan dengan total penerimaan dana ZIS di BAZNAS Kab. Serang11 dan di BAZNAS kota bogor12 sebagai berikut: Total Penerimaan Dana ZIS BAZNAS BAZNAS BAZNAS Tahun Kab.Tangerang Kab.Serang Kota Bogor 2,84 Milyar 5,4 Milyar 11,58 Milyar 2012 2,89 Milyar 6,3 Milyar 12,26 Milyar 2013 Sumber: Hasil pengolahan data penulis terhadap berbagai sumber. 9
Wawancara Pribadi dengan Bapak Abdul Mufti, Staf Tata Usaha. Tangerang, 10 September 2015. Wawancara Pribadi dengan Bapak Triyoso, Bendahara Penerima. Tangerang, 10 September 2015. 11 Artikel diakses pada 2 September 2015 dari http://tangerangekspres.com/zakat-infak-targetpenerimaan-baznas-kabupaten-serang-rp-7-m/. 12 Artikel diakses pada 2 September 2015 dari http://m.inilah.com/news/detail/2018443/total-zis-kotabogor-2013-capai-rp1226-miliar. 10
8
Dari perbandingan total penerimaan dana ZIS di BAZNAS Kabupaten Tangerang, di BAZNAS Kab. Serang dan di BAZNAS kota bogor jelaslah bahwa total penerimaan dana ZIS di BAZNAS Kabupaten Tangerang adalah yang paling terendah diantara 3 BAZNAS tersebut dan dapat diambil kesimpulan bahwa strategi yang dilakukan dalam menghimpun dana ZIS dari seluruh elemen masyarakat belum berjalan dengan baik. Oleh sebab itu perlu strategi yang tepat dalam pengelolaan dana zakat di BAZNAS Kabupaten Tangerang agar dana yang dihimpun bisa mencapai target maksimal dan sesuai dengan harapan, selain itu juga agar dana yang didistribusikan dapat bermanfaat bagi mustahik sehingga kedepannya diharapkan bisa menjadi muzaki
tentunya
melalui
berbagai
progam
pemberdayaan
ekonomi
yang
mengedepankan berbasis usaha yang produktif. Dalam paparan tersebut dan melihat besarnya perkembangan pengelolaan dana zakat yang besar dan potensial, maka penulis tertarik untuk mengangkat isu ini dalam skripsi dengan judul: “STRATEGI PENGELOLAAN DANA ZAKAT SECARA PRODUKTIF UNTUK PEMBERDAYAAN EKONOMI PADA BAZNAS KABUPATEN TANGERANG”
B. Permasalahan 1.
Identifikasi Masalah Dari uraian latar belakang diatas terdapat beberapa permasalahan yang bisa diambil, diantaranya:
9
a. Bagaimanakah strategi yang dilakukan LAZ/BAZ dalam pengelolaan dana zakat ? b. Bagaimana progam-progam pemberdayaan ekonomi yang bersifat produktif di LAZ/BAZ? c. Apa persoalan yang dihadapi oleh pengurus Baznas Kabupaten Tangerang di lapangan? d. Seberapa signifikankah fungsi sosial dan ekonomi zakat mampu mengurangi kemiskinan di Indonesia ? e. Bagaimana fiqh memandang fenomena penyaluran zakat secara individu? f. Adakah Bank syariah yang menyalurkan zakat secara langsung tanpa lewat LAZ/BAZ? g. Bagaimana landasan hukum dari LAZ/BAZ tersebut? Apakah selain LAZ/BAZ, seperti perusahaan, perseorangan ada landasan hukumnya untuk mengelola dan menyalurkan zakat? h. Apakah BAZNAS dapat mengkordinir seluruh LAZ/BAZ lainnya untuk masalah penyaluran zakat? 2.
Batasan Masalah Bertolak dari latar belakang tersebut, tentu akan sangat luas jika masalah tersebut dibahas secara keseluruhan dalam skripsi ini, maka penulis menganggap perlu untuk menyajikan penulisan skripsi ini hanya pada sebatas penekanan “Strategi Pengelolaan Dana Zakat Secara Produktif Untuk
10
Pemberdayaan Ekonomi”. Obyek penelitian adalah di BAZNAS Kabupaten Tangerang. Data yang diteliti adalah data tahun 2012 sampai 2014. 3.
Rumusan Masalah a. Bagaimanakah strategi yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Tangerang dalam pengelolaan dana zakat? b. Apa program pemberdayaan ekonomi yang bersifat produktif di BAZNAS Kabupaten Tangerang? c. Apa persoalan yang dihadapi oleh pengurus BAZNAS Kabupaten Tangerang di lapangan?
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 1.
Tujuan Penelitian Dari pembatasan dan perumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka dapat diketahui Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah: a. Untuk mengetahui strategi yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Tangerang dalam pengelolaan dana zakat. b. Untuk mengetahui program-program pemberdayaan ekonomi yang bersifat produktif di BAZNAS Kabupaten Tangerang. c. Untuk mengetahui persoalan yang dihadapi oleh pengurus BAZNAS Kabupaten Tangerang di lapangan dan mencarikan solusinya.
11
2.
Manfaat Penelitian a. Menambah wawasan di bidang manajemen pengelolaan dana zakat dan pemberdayaan ekonomi. b. Memberikan sumbangan pemikiran dan literatur kepustakaan mengenai pengelolaan dana zakat dan pemberdayaan ekonomi untuk kemajuan dan kebangkitan ekonomi umat islam. c. Memberikan saran, informasi dan koreksi untuk mempertahankan dan meningkatkan
kinerja
pada
LAZ/BAZ
yang
sudah
baik
sekaligus
memperbaiki kekurangan dan kelemahan yang ada.
D. Review Studi Terdahulu Beberapa penelitian terdahulu yang bersangkutan mengenai zakat yang dapat membantu memberikan masukan bagi penulisan skripsi ini, antara lain adalah: 1. Strategi Pengelolaan Dana Zakat Dalam Pemberdayaan Ekonomi Ummat studi pada Baitul Maal Hidayatullah Jakarta, Skripsi Ade Khairani Nasution, mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum, Prodi Muamalat 2012. Penulis hanya fokus pada strategi dan konsepnya saja. 2. Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui Zakat Produktif studi pada bazda kota tangerang, Skripsi M.Syahril Syamsuddin, mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum, Prodi Muamalat 2010. Penulis hanya fokus pada konsep pengelolaan zakat dan pendayagunaan.
12
Dari penelitian terdahulu, penulis menemukan pembahasan yang hanya pada strategi, konsep dan pendayagunaan. Itupun belum secara detail dijelaskannya. Dan juga belum ada satupun penelitian yang membahas mengenai pengelolaan zakat secara produktif, dalam hal ini untuk pemberdayaan ekonomi secara detail.
E. Kerangka Teori dan Konseptual Definisi Strategi dalam perspektif Islam, dapat dinyatakan sebagai rangkaian proses aktivitas manajemen islami yang mencakup tahapan formulasi, implementasi dan
evaluasi
keputusan-keputusan
strategi
organisasi
yang
memungkinkan
pencapaian tujuannya di masa datang.13 Zakat Maal adalah zakat yang dikenakan atas harta yang dimiliki oleh individu dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan secara syarak.14 Zakat maal dikenakan pada setiap orang islam yang harta kekayaannya sudah mencukupi suatu jangka waktu tertentu (haul), serta dapat dilaksanakan tidak hanya pada bulan Ramadhan, melainkan dilaksanakan sesuai dengan harta yang menjadi objek zakat. Kata Produktif secara bahasa berasal dari dari bahasa inggris “productive” yang berarti banyak menghasilkan; memberikan banyak hasil. Secara umum Produktif berarti “banyak menghasilkan karya atau barang.” Produktif juga berarti “banyak menghasilkan; memberikan banyak hasil. 13
Ismail Yusanto dan M.Karebet Widjajakusuma, Manajemen Strategis Perspektif Syariah, (Jakarta: Khairul Bayan, 2003) h.8. 14 Artikel diakses pada 15 Januari 2015 dari http://id.wikipedia.org/wiki/Zakat_Mal.
13
”Zakat produktif adalah pemberian zakat yang dapat membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus menerus, dengan harta zakat yang telah diterimanya itu. Zakat produktif dengan demikian adalah zakat dimana harta atau dana zakat yang diberikan kepada para mustahik tidak dihabiskan akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus-menerus.15 Pemberdayaan masyarakat biasa dipahami atau diartikan sebagai proses mengembangkan, memandirikan, menswadayakan, memperkuat posisi tawar menawar masyarakat lapisan bawah terhadap kekuatan-kekuatan penekan di segala bidang dan sektor kehidupan. ada pula pihak lain yang menegaskan bahwa pemberdayaan adalah proses memfasilitasi warga masyarakat secara bersama-sama pada sebuah kepentingan bersama atau urusan yang secara kolektif dapat mengidentifikasi sasaran, mengumpulkan sumber daya, mengerahkan suatu kampanye aksi dan oleh karena itu membantu menyusun kembali kekuatan dalam komunitas.16 Pemberdayaan memiliki dua kecenderungan yaitu kecenderungan primer dan kecenderungan sekunder. Kecendrungan primer merupakan pemberdayaan yang menekankan pada proses memberikan atau mengalihkan sebagian kekuasaan, kekuatan atau kemampuan kepada masyarakat agar individu menjadi lebih berdaya,
15
Artikel diakses pada 15 Januari 2015 dari http://rachmatfatahillah.blogspot.co.id/2013/03/zakatkonsumtif-dan-zakat-produktif.html. 16 Artikel diakses pada 15 Januari 2015 dari http://teoripemberdayaan.blogspot.co.id/2012/04/paparantentang-pemberdayaan-masyarakat.html.
14
kecenderungan sekunder, merupakan pemberdayaan yang menekankan pada proses menstimulasi, mendorong atau memotivasi individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihan mereka.17
F.
Metode Penelitian Pendekatan Penelitian Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif, yaitu metode penelitian yang data-datanya dinyatakan dalam bentuk kata-kata atau kalimat. Metode penelitian ini bersifat deskriptif, karena data yang dianalisis tidak untuk menerima atau menolak hipotesis, tapi merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status suatu gejala yang ada, yaitu keadaan gejala apa adanya pada saat penelitian dilakukan.18 Metode Analisis 1. Jenis penelitian a. Field Research (penelitian lapangan) Penelitian lapangan ini dilakukan untuk mendapatkan informasi dan data secara langsung dari objek penelitian. b. Library Research (penelitian kepustakaan) Kajian pustaka yang digunakan untuk mencapai pemahaman yang komprehensif tentang konsep-konsep yang akan dikaji. Bahan 17
yang
Artikel diakses pada 15 Januari 2015 dari http://www.pendidikanekonomi.com/2012/12/pemberdayaan -ekonomi-masyarakat.html. 18 Suharsimi Arikunto, Manajemen Penelitian, (Jakarta: PT. Rineka Cipta 2007) h.234.
15
digunakan untuk kajian pustaka ini yaitu buku-buku yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan, majalah, surat kabar. 2. Data penelitian Adapun data yang digunakan penulis dalam skripsi ini menggunakan dua jenis sumber data, yaitu: a. Data primer Data yang diperoleh langsung dari hasil wawancara pihak yang bersangkutan, serta dokumentasi/arsip perusahaan. b. Data sekunder Data yang diperoleh dari literatur-literatur kepustakaan yang berkaitan dengan materi yang akan dibahas, baik itu berupa buku, jurnal, surat kabar, majalah, makalah atau sumber-sumber lain yang relevan dengan pokok masalah yang diangkat penulis pada skripsi ini. 3. Teknik pengumpulan data Untuk mengumpulkan data yang berkenaan dengan judul penelitian, penulis menggunakan jenis pengumpulan data berikut: a. Wawancara Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi langsung dari responden atau metode pengumpulan data dengan tanya jawab yang dikerjakan berlandaskan tujuan penelitian dengan menggunakan panduan wawancara.
16
b. Observasi Alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati langsung dan mencatat secara sistematis terhadap gejala-gejala yang diselidiki. c. Studi Dokumentasi Mempelajari dokumen-dokumen perusahaan yang berhubungan dengan aktifitas yang dilakukan. 4. Obyek Penelitian Lokasi penelitian dilakukan di BAZNAS Kabupaten Tangerang. 5. Teknik penulisan Adapun teknik penulisan dalam skripsi ini, penulis menggunakan buku Pedoman Penulisan Skripsi yang dikeluarkan oleh Fakultas Syariah dam Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2012.
G. Sistematika Penulisan Dalam sistematika penulisan, penulis membaginya dalam lima bab yang secara umum terbagi sebagai berikut: Bab I Pendahuluan Bab ini membahas tentang latar belakang masalah, permasalahan, tujuan dan manfaat penelitian, review studi terdahulu, kerangka teori dan konseptual, metode penelitian, serta sistematika penelitian.
17
Bab II Landasan Teoritis Bab ini membahas tentang berbagai teori diantaranya penjelasan yang terdiri dari Pengertian strategi, unsur strategi dan implementasi strategi, Pengertian zakat dan pemberdayaan, Tujuan dan manfaat zakat serta Instrumen dan peran zakat dalam pemberdayaan ekonomi. Bab III Gambaran Umum Bab ini membahas tentang gambaran umum tentang BAZNAS Kabupaten Tangerang yang terdiri dari visi-misi dan motto BAZNAS Kabupaten Tangerang, struktur, fungsi dan tugas pokok organisasi dan program pemberdayaannya. Bab IV Analisis dan Pembahasan Bab ini membahas strategi yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Tangerang dalam pengelolaan dana zakat, program-program pemberdayaan ekonomi yang bersifat produktif di BAZNAS Kabupaten Tangerang, serta hambatan yang dihadapi dalam pengelolaan dana zakat di BAZNAS Kabupaten Tangerang serta solusinya. Bab V Penutup Berisikan kesimpulan, saran dan rekomendasi yang penulis harapkan dapat menjadi pertimbangan serta sumbangsih pemikiran bagi industri keuangan syariah khususnya bagi BAZNAS Kabupaten Tangerang dan umumnya bagi seluruh lembaga/badan yang mengelola zakat.
18
BAB II LANDASAN TEORITIS
A. Strategi Pengelolaan Zakat 1. Pengertian Strategi dan Unsur Strategi a. Pengertian Strategi Dalam pengertian umum, strategi adalah cara untuk mendapatkan kemenangan atau mencapai suatu tujuan tertentu. Dari sudut etimologis (asal kata), berarti penggunaan kata “strategic” dalam manajemen sebuah organisasi, dapat diartikan sebagai kiat, cara dan taktik utama yang dirancang secara sistematik dalam melaksanakan fungsi-fungsi manajemen yang terarah pada tujuan strategi organisasi. Membahas perkataan “strategi” sulit untuk dibantah bahwa penggunaanya diawali atau bersumber dari dan populer di lingkungan militer. Di lingkungan tersebut penggunaannya lebih dominan dalam situasi peperangan, sebagai tugas seorang komandan dalam menghadapi musuh, yang bertanggung jawab mengatur cara atau taktik untuk memenangkan peperangan.1 Definisi strategi dalam perspektif Islam, dapat dinyatakan sebagai rangkaian proses aktivitas manajemen islami yang mencakup tahapan formulasi, implementasi dan evaluasi
keputusan-keputusan
strategi
1
organisasi
yang
memungkinkan
Hadari Nawawi, Manajemen Strategik: Organisasi Non Profit bidang Pemerintahan, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2003) h.147.
18
19
pencapaian tujuannya di masa datang.2 Perencanaan strategis sebagai bagian dari manajemen yang membuat rencana kerja jangka panjang, menengah dan tahunan. Setiap lembaga pengelola zakat memiliki RENSTRA (rencana strategi) lembaga. Demikian pula strategi pencapaian, rencana tindakan (action plan) dan indikator kunci.3 Dalam menjalankan strategi perlu adanya perencanaan (planning) yang merupakan persiapan yang dilakukan untuk melakukan suatu progam yang dibuat. Perencanaan adalah langkah awal dari niat setiap orang atau kelompok (lembaga) dalam memulai progam yang dibuat. Strategi perencanaan berupa langkah-langkah kongkrit untuk mempercepat suatu progam dilakukan. Dengan adanya perencanaan, manusia sebagai individu maupun organisasi dapat mempersiapkan langkah-langkah strategis yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan.4 Strategi adalah jalan untuk mencapai tujuan tertentu atau untuk mencapai target keuangan dan posisi strategis. Menyusun strategi berarti mencari jalan bagaimana mencapai hasil yang ditargetkan sesuai dengan visi dan misi di dalam situasi organisasi dan prospek yang dihadapi.5 Menurut Andrews strategi adalah pola sasaran, tujuan dan kebijakan/rencana umum untuk meraih tujuan yang telah ditetapkan, yang dinyatakan dengan mendefinisikan apa bisnis yang dijalankan oleh perusahaan, atau yang seharusnya 2
M.Ismail Yusanto dan M.Karebet.Widjajakusuma, Manajemen Strategis Perspektif Syariah, h.8. N.Oneng Nurul Bariyah, Ed, Total Quality Management Zakat, h.61. 4 Ibid.,h.169. 5 Bambang Hariadi, Strategi Manajemen: Strategi Memenangkan Perang Bisnis, (Malang: Bayumedia Publishing, 2005) h.8. 3
20
dijalankan oleh perusahaan.6 Jadi, dapat disimpulkan bahwa strategi merupakan langkah atau rencana yang dibuat untuk mencapai suatu tujuan. b. Unsur Strategi Unsur unsur dari strategi terdiri dari: 7 1) Mengidentifikasi dan menetapkan spesifikasi dan kualifikasi hasil (out put) dan sasaran (target) yang harus dicapai, dengan mempertimbangkan aspirasi dan selera masyarakat yang memerlukannya. 2) Mempertimbangkan dan memilih jalan pendekatan utama yang paling efektif untuk mencapai sasaran. 3) Mempertimbangkan dan menetapkan langkah-langkah (steps) yang akan ditempuh sejak titik awal sampai dengan sasaran. 4) Mempertimbangkan dan menetapkan tolak ukur (criteria) dan patokan ukuran (standard) untuk mengukur dan menilai taraf keberhasilan usaha. 2. Implementasi Strategi Implementasi strategi adalah proses bagaimana melaksanakan strategi yang telah diformulasikan dengan tindakan nyata.8 Implementasi strategi adalah proses dimana strategi dan kebijaksanaan dijalankan melalui pembangunan struktur, pengembangan program, budget dan prosedur pelaksanaan. Implementasi strategi merupakan tahap yang 6
paling
Mudrajad Kuncoro, Strategi:Bagaimana Meraih Keunggulan Kompetitif, (Jakarta: Erlangga, 2006) h.1. Artikel diakses pada 2 September 2015 dari http://senengemaca.blogspot.com/2012/08/unsur-unsurdalam-strategi-pembelajaran.html. 8 Mudrajad Kuncoro, Strategi: Bagaimana Meraih Keunggulan Kompetitif, h.13. 7
21
sulit dalam proses strategi manajemen karena banyak sekali faktor yang dapat mempengaruhi pelaksanaan di lapangan dan mungkin tidak sesuai dengan perkiraan semula.9 Implementasi strategi yang dilakukan pada penetapan Struktur Organisasi menurut Hardjito adalah penetapan struktur organisasi itu memerlukan pemenuhan tujuh prinsip organisasi yang dinilai penting sebagai berikut : 10 a. Perumusan tujuan. Organisasi haruslah memiliki tujuan yang jelas. Kejelasan tujuan yang terlahir dari visi dan misi yang gamblang serta berada dalam kendali utama organisasi yang akan menjadi pedoman bagi anggota, terutama dalam menentukan langkah-langkah rasional yang harus ditempuh. b. Kesatuan arah. Dalam setiap struktur organisasi pasti terdapat pimpinan/atasan dan anggota/bawahan. Bawahan hanya menerima perintah dari dan bertanggung jawab kepada atasannya. c. Pembagian kerja. Langkah konkrit berupa pembagian beberapa kelompok aktivitas sehingga setiap bagian atau unit keja mengetahui secara jelas wewenang dan tanggung jawab yang diembannya. Agar berjalan dengan baik, pembagian kerja harus memenuhi syarat “the right man on the right place” yaitu penempatan sumber daya manusia yang sesuai dengan bidang dan keahliannya. 9
Bambang Hariadi, Strategi Manajemen: Strategi Memenangkan Perang Bisnis, h.13. M.Ismail Yusanto dan M.Karebet.Widjajakusuma,Manajemen Strategis Perspektif Syariah, h.93.
10
22
d. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab. Dalam
pelaksanaan
pendelegasian
ini,
perlu
memperhatikan
aspek
keseimbangan antara kewenangan dan tanggung jawab pekerjaan agar tercipta mekanisme kerja yang sehat. Pendelegasian wewenang yang baik akan memotivasi bawahan untuk lebih percaya diri, bekerja lebih baik, kreatif dan bertanggung jawab. e. Koordinasi. Pelaksanaan wewenang setiap bagian tentu akan saling berkaitan dan mempengaruhi bagian lain. Oleh karena itu diperlukan koordinasi antar bagian. Prinsip ini menjadi penting mengingat dalam prakteknya kerap ditemukan kasus yang mana pada suatu bagian menjadi lebih mementingkan bagiannya sendiri. f. Tingkat pengawasan. Guna memudahkan pengawasan, penyusunan struktur organisasi harus dilakukan
dengan
memperhatikan
tingkat-tingkat
pengawasan
secara
struktural. g. Rentang manajemen. Rentang manajemen atau rentang kendali yakni beberapa bawahan langsung yang dapat diawasi secara efektif dan efisien yang jumlahnya bergantung pada kondisi yang dihadapi. Kemampuan seorang pemimpin untuk mengawasi bawahannya secara efektif adalah 5-10 orang bawahan.
23
Menurut Handoko, struktur organisasi mengandung unsur-unsur sebagai berikut: 11 a. Spesialisasi kegiatan. Yaitu berkenaan dengan spesifikasi tugas individual dan kelompok kerja dalam organisasi (pembagian kerja) dan penyatuan tugas-tugas tersebut dalam satuan-satuan kerja/unit kerja. b. Standardisasi kegiatan. Yaitu merupakan prosedur yang digunakan organisasi untuk menjamin terlaksananya kegiatan sesuai dengan perencanaan. Standardisasi juga berarti menjadikan seragam dan konsisten dalam suatu persyaratan atau peraturan yang baku. c. Koordinasi kegiatan. Yaitu menunjukkan keterpaduan dan kerjasama dalam melaksanakan kegiatan organisasi secara efektif menuju tercapainya tujuan. Koordinasi juga menunjukkan
prosedur-prosedur
yang
mengintegrasikan
fungsi-fungsi
satuan/unit kerja dalam organisasi. d. Sentralisasi atau Desentralisasi dalam pengambilan keputusan. Yaitu bergantung pada lokasi kekuasaan pengambilan keputusan. Dalam struktur organisasi sentralistis, wewenang keputusan diambil oleh manajemen puncak. Sementara dalam organisasi desentralistis, wewenang pengambilan keputusan diberikan kepada manajemen tingkat menengah dan bawah. 11
Ibid.,h.108.
24
e. Ukuran satuan kerja. Yaitu menunjukkan jumlah karyawan dalam suatu kelompok kerja. Implementasi strategi yang dilakukan pada penetapan Prosedur, Progam dan Anggaran. Menurut Waller, Prosedur merupakan garis pedoman bagi tindakan karyawan yang sering diacu dari kebijakan fungsional semata adalah untuk menjelaskan tatacara pelaksanaan semua aktivitas manajemen yang perlu dikerjakan dalam organisasi. Tugas prosedur adalah sekedar memastikan bahwa di seluruh organisasi, semua orang mengerjakan sesuatu dengan cara yang sama dan bekerja sebagaimana semua orang bekerja. Prosedur dalam perspektif manajemen mutu mengungkapkan bagaimana semua aktivitas manajemen dilaksanakan, siapa yang akan melaksanakan aktivitas (subjek jabatan/fungsional), bagaimana aktivitas didokumentasikan, instruksi tempat kerja yang diperlukan untuk referensi.12 Akhirnya berdasarkan prosedur yang telah ditetapkan, disusunlah progam. Dalam perencanaan progam perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut: 13 a. Penanggung jawab dan personil yang terlibat dalam pembuatan progam baru harus ditentukan. b. Fungsi-fungsi yang terlibat dalam progam harus dipastikan memahami peranannya. Fungsi-fungsi lain bila dilibatkan harus dikoordinasikan secara tertib dan tercatat.
12
Ibid.,h.130. Ibid.,h.133.
13
25
c. Perencanaan progam harus diawali dengan menetapkan tujuan dan persyaratan atau kriterianya. Persyaratan dapat berasal dari hasil evaluasi sebelumnya, masukan dari konsumen/klien, tinjauan hukum. d. Perlu ditentukan pula tata cara verifikasi dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan progam. Dengan menetapkan anggaran, maka dapat diketahui sasaran profit dan juga pertumbuhannya setiap tahun, penyusunan anggaran merupakan bentuk nyata komitmen
perusahaan
dalam
mengimplementasikan
strategi
yang
telah
diformulasikan sebelumnya. Perlunya perencanaan anggaran dana yang merupakan bagian dari penyusunan rencana jangka pendak dalam bidang biaya. Jika strategi tidak didukung anggaran yang memadai maka strategi itu besar kemungkinan akan berubah menjadi dokumen perencanaan saja yang tidak dapat diimplementasikan.14 3. Pengertian Pengelolaan Zakat Pengelolaan Zakat menurut UU No.38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat pasal 1 ayat 1 adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat. Sebagaimana dijelaskan dalam maksud definisi pengelolaan zakat di atas. Diawali dengan kegiatan perencanaan, dimana dapat meliputi perencanaan progam beserta budgetingnya serta pengumpulan (collecting) data muzakki dan mustahiq, kemudian pengorganisasian meliputi pemilihan struktur organisasi (Dewan pertimbangan, Dewan Pengawas dan Badan pelaksana), penempatan orang-orang 14
Ibid.,h.141.
26
(amil) yang tepat dan pemilihan sistem pelayanan yang memudahkan ditunjang dengan perangkat lunak (software) yang memadai, kemudian dengan tindakan nyata (pro active) melakukan sosialisasi serta pembinaan baik kepada muzakki maupun mustahiq dan terakhir adalah pengawasan dari sisi syariah, manajemen dan keuangan operasional pengelolaan zakat.15 Pengelolaan zakat di Indonesia dilakukan oleh badan amil zakat (BAZ) dan lembaga amil zakat (LAZ) dengan cara menerima atau mengambil harta atau barang zakat dari muzakki atas dasar pemberitahuan muzakki.16 Jadi, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan zakat adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan zakat yang dilakukan oleh badan atau lembaga amil zakat dengan tujuan mensejahterakan kehidupan mustahik.
B. Zakat Maal dan Zakat Produktif 1. Pengertian Zakat Maal dan Zakat Produktif a. Pengertian Zakat Maal Menurut UU No.38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat pasal 11, zakat maal adalah bagian harta yang disisihkan oleh seorang muslim atau badan dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya. Daud Ali berpendapat, zakat maal adalah bagian dari harta kekayaan seseorang (juga badan hukum) yang wajib dikeluarkan untuk golongan orang tertentu setelah dimiliki selama jangka waktu tertentu dalam jumlah minimal tertentu.17 15
Fakhruddin, Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia, h.252. Ibid.,h.268. 17 Muhammad Daud Ali, Sistem Ekonomi Islam: Zakat dan Wakaf, (Jakarta: UI Press, 1988) h.26. 16
27
Zakat maal adalah zakat kekayaan, artinya zakat yang dikeluarkan dari kekayaan atau sumber kekayaan itu sendiri.18 b. Pengertian Zakat Produktif Kata produktif secara bahasa berasal dari dari bahasa inggris “productive” yang berarti banyak menghasilkan; memberikan banyak hasil; banyak menghasilkan barang-barang berharga; yang mempunyai hasil baik. “productivity” daya produksi. Zakat produktif adalah Pemberian zakat yang dapat membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus menerus, dengan harta zakat yang telah diterimanya itu. Zakat produktif dengan demikian adalah zakat dimana harta atau dana zakat yang diberikan kepada para mustahik tidak dihabiskan akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus-menerus.19 Zakat produktif pada dasarnya menitikkan pola penyaluran zakat secara produktif, pola produktif adalah pola penyaluran dana zakat kepada mustahik yang ada dipinjamkan oleh amil untuk kepentingan aktifitas suatu usaha/bisnis. Pola penyaluran secara produktif (pemberdayaan) adalah penyaluran zakat atau dana lainnya yang disertai target merubah keadaan penerima (mustahik) dari kondisi kategori mustahik menjadi kategori muzakki.20 Dalam sebuah hadist yang diriwayatkan oleh imam muslim dari salim bin abdillah bin umar dari ayahnya, bahwa Rasulullah saw telah memberikan kepadanya 18
Fakhruddin, Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia, h.10. Artikel diakses pada 15 Januari 2015 dari http://rachmatfatahillah.blogspot.co.id/2013/03/zakatkonsumtif-dan-zakat-produktif.html. 20 Lili Bariadi dkk, Zakat dan Wirausaha, h.35. 19
28
zakat, lalu menyuruhnya untuk dikembangkan atau disedekahkan lagi.Salim pun mengelolanya sampai ia mampu memberikan sedekah dari usahanya tersebut. Sejarah itu menjadi tonggak awal bagaimana mengelola zakat sehingga menjadi sesuatu yang produktif dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama para mustahiknya.21 Lembaga pengelola zakat memiliki dua sisi kegiatan yaitu mendistribusikan dana secara konsumtif dan secara produktif. Secara konsumtif berarti dana zakat habis begitu saja dipergunakan untuk keperluan sehari-hari dan membiayai kesehatan. Secara Produktif berarti mengembangkan usaha-usaha produktif memberikan bantuan dana modal untuk wirausaha dalam rangka meningkatkan kualitas income per capita pengusaha.22 2. Tujuan Zakat Tujuan utama zakat adalah untuk mengentaskan kemiskinan mustahiq (orangorang yang berhak menerima zakat) dari kemiskinan, bahkan merubah mereka dari mustahiq menjadi muzakki (orang-orang yang membayar zakat).23 Menurut Qosim Bukhori dalam buku Didin Hafidhuddin, Tujuan zakat ada tiga yaitu pertama membersihkan jasmani dan rohani, yag kedua memperbaiki taraf hidup manusia, dan yang terakhir meningkatkan taraf kehidupan.24
21
Fakhruddin, Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia, h.223. Lili Bariadi dkk, Zakat dan Wirausaha, h.76. 23 Fakhruddin, Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia, h.215. 24 Didin Hafidhuddin, The Power Of Zakat: Studi Perbandingan Pengelolaan Zakat Asia Tenggara, (UIN Malang Press, 2008), h.16. 22
29
Menurut Yusuf Qardhawi tujuan dari ajaran zakat itu dibagi menjadi dua, yaitu tujuan untuk kehidupan individu dan tujuan untuk kehidupan sosial kemasyarakatan. Tujuan yang pertama meliputi pensucian jiwa dari sifat kikir, mengembangkan sifat suka berinfak atau memberi, mengobati hati dari cinta dunia yang membabi buta, mengembangkan kekayaan batin dan menumbuhkan rasa simpati dan cinta sesama manusia. Esensi dari semua tujuan ini adalah pendidikan yang bertujuan untuk memperkaya jiwa manusia dengan nilai-nilai spiritual yang dapat meninggikan harkat dan martabat manusia melebihi martabat benda dan menghilangkan sifat materialisme dalam diri manusia. Tujuan yang kedua memiliki dampak pada kehidupan kemasyarakatan secara luas. Dari segi kehidupan masyarakat, zakat merupakan suatu bagian dari sistem jaminan sosial dalam islam.25 Tujuan zakat menurut Muhammad Daud Ali yaitu sebagai berikut:26 a. Mengangkat derajat fakir miskin dan membantu keluar dari kesulitan hidup. b. Membantu pemecahan permasalahan yang dihadapi oleh para gharimin, ibnu sabil dan mustahik lain. c. Membina tali persaudaraan sesama umat islam, dan umat manusia. d. Menghilangkan sifat kikir dan rakus pemilik harta. e. Membersihkan sifat iri dan dengki (kecemburuan sosial) di hati orang-orang yang miskin. f. Menjembatani jurang pemisah antara yang kaya dengan yang miskin. 25
Yusuf Qardawi, Hukum Zakat, (Bogor: Litera Antar Nusa, 1996), h.848. Muhammad Daud Ali, Sistem Ekonomi Islam: Zakat dan Wakaf, h.40.
26
30
g. Mengembangkan rasa tanggung jawab sosial, terutama pada mereka yang mempunyai harta. h. Mendidik manusia untuk berdisiplin menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain yang ada padanya. i. Sebagai salah satu instrumen pengentasan kemiskinan. j. Pendorong peningkatan produktivitas dan pemberdayaan ekonomi umat. 3. Manfaat Zakat Manfaat Zakat menurut Didin Hafidhuddin antara lain adalah:27 a. Sebagai perwujudan keimanan kepada Allah.Swt, mensyukuri nikmatNya, menumbuhkan akhlak mulia dengan memiliki rasa kepedulian yang tinggi, menghilangkan sifat kikir dan rakus, menumbuhkan ketenangan hidup, sekaligus mengembangkan dan mensucikan harta yang dimiliki. Qs 9: 103, Qs 30:39, Qs 14:7 b. Berfungsi untuk menolong, membantu dan membina mereka terutama golongan fakir miskin atau wirausaha, ke arah kehidupan yang lebih baik dan lebih sejahtera, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak, dapat beribadah kepada Allah.Swt, terhindar dari bahaya kekufuran, sekaligus menghilangkan sifat iri, dengki dan hasad yang mungkin timbul dari kalangan mereka ketika melihat golongan kaya yang berkecukupan hidupnya.
27
Didin Hafidhuddin, Zakat Dalam Perekonomian Modern, (Jakarta: Gema Insani, 2002), h.10.
31
c. Sebagai pilar jama‟i antara kelompok aghniya yang berkecukupan hidupnya, dengan para mujahid yang waktunya sepenuhnya untuk berjihad dan berjuang di jalan Alloh, sehingga tidak memiliki waktu yang cukup untuk berusaha bagi kepentingan nafkah dan keluarganya. Qs 2:273
ِ َّ ص ُروا ِفي َس ِبي ِل سبُ ُه ُم ْال َجا ِه ُل أ َ ْغ ِن َيا َء ِ ِل ْلفُقَ َر ِ ض ْربًا ِفي ْاْل َ ْر َ َاَّلل ََل َي ْست َِطيعُون ِ ْاء الَّذِينَ أُح َ ْض َيح اَّلل بِ ِ َل ِليم ِ ِمنَ التَّعَ ُّف َ َّف ت َ ْع ِرفُ ُه ْم بِ ِسي َما ُه ْم ََل يَسْأَلُونَ الن َ َّ اس ِإ ْل َحافًا ۗ َو َما ت ُ ْن ِفقُوا ِم ْن َخي ٍْر فَإ ِ َّن (Berinfaqlah) kepada orang-orang fakir yang terikat (oleh jihad) di jalan Allah; mereka tidak dapat (berusaha) di bumi; orang yang tidak tahu menyangka mereka orang kaya karena memelihara diri dari minta-minta. Kamu kenal mereka dengan melihat sifat-sifatnya, mereka tidak meminta kepada orang secara mendesak. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan (di jalan Allah), maka sesungguhnya Allah Maha Mengatahui. Al Baqarah ayat 273.
d. Sebagai salah satu sumber dana bagi pembangunan sarana maupun prasarana yang harus dimiliki umat islam, seperti sarana pendidikan, kesehatan, sosial, ekonomi dan terlebih lagi bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia. e. Untuk memasyarakatkan etika bisnis yang benar, karena zakat(sedekah) tidak akan diterima dari harta yang didapatkan dengan cara yang bathil sebagaimana diterangkan dalam hadist riwayat muslim:
“Tidaklah diterima shalat tanpa bersuci, tidak pula sedekah dari ghulul(harta haram)” (HR. Muslim no. 224). Zakat mendorong pula umat islam untuk menjadi muzakki yang sejahtera hidupnya.
32
C. Pemberdayaan Ekonomi 1. Pengertian Pemberdayaan Ekonomi Istilah pemberdayaan atau empowerment berasal dari kata power (kekuasaan atau keberdayaan). Pemberdayaan sering diartikan sebagai perolehan kekuatan dan akses terhadap sumber daya. Pemberdayaan menurut Steven shardlow memfokuskan pembahasan bagaimana individu atau kelompok atau komunitas berusaha mengontrol kehidupan mereka sendiri dan mengusahakan untuk membentuk masa depan sesuai keinginan mereka. Pemberdayaan merupakan suatu daya kekuatan yang timbul sebagai usaha untuk mengadakan perubahan agar terjadinya perbaikan dan peningkatan kualitas kehidupan suatu masyarakat.28 Pemberdayaan diartikan sebagai upaya memperluas horison pilihan bagi masyarakat, dengan upaya pendayagunaan potensi, pemanfaatan yang sebaik-baiknya dengan hasil yang memuaskan. Menurut Bambang Rudito, memberdayakan wirausaha adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat banyak yang dalam kondisi saat ini tidak mampu melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan kata lain memberdayakan adalah memampukan dan memandirikan masyarakat.29 Pemberdayaan (empowerment) merupakan suatu konsep dalam upaya menjadikan adanya kekuatan (power) pada seseorang/individu atau kelompok. Pemberdayaan berhubungan dengan upaya untuk merubah kemampuan seseorang,
28
N.Oneng Nurul Bariyah, Ed, Total Quality Management Zakat. h.55. Lili Bariadi dkk, Zakat dan Wirausaha, h.54.
29
33
keluarga
atau
kelompok
dari
keadaan
tidak
memiliki
kemampuan/kekuatan/keberdayaan menuju keadaan yang lebih baik.30 2. Tujuan dan Upaya Pemberdayaan Ekonomi a. Tujuan Pemberdayaan Ekonomi Tujuan Pemberdayaan menurut Malcolm payne adalah untuk membantu klien memperoleh daya untuk mengambil keputusan dan menentukan tindakan yang akan ia lakukan terkait dengan dirinya termasuk mengurangi efek hambatan pribadi dan sosial dalam melakukan tindakan.31 Pemberdayaan juga bertujuan untuk memberikan suatu power atau keberdayaan bagi pihak yang tidak diuntungkan.32 Tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan masyarakat menurut Sulistiyani adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri. Kemandirian tersebut meliputi kemandirian berfikir, bertindak, dan mengendalikan apa yang mereka lakukan tersebut. Untuk mencapai kemandirian masyarakat diperlukan sebuah proses. Melalui proses belajar maka secara bertahap masyarakat akan memperoleh kemampuan atau daya dari waktu ke waktu.33 b. Upaya Pemberdayaan Ekonomi Menurut
Isbandi
Rukminto
Adi,
upaya
untuk
memberdayakan
ummat/masyarakat dapat dilakukan dengan cara, yaitu: 34
30
N.Oneng Nurul Bariyah, Ed, Total Quality Management Zakat. h.223. Ibid.,h.55. 32 Ibid.,h.223. 33 Artikel diakses pada 15 Januari 2015 dari http://chikacimoet.blogspot.co.id/2013/02/pemberdayaanmasyarakat.html. 34 Isbandi Rukminto Adi, Pemikiran-pemikiran dalam Pembangunan Kesejahteraan Social,(Jakarta: UI Press, 2003), h.237. 31
34
1) Menumbuhkan keinginan masyarakat untuk berwiraswasta, bergelut dalam aspek ekonomi, bertindak dengan merancang munculnya diskusi tentang apa yang menjadi masalah dalam masyarakat. 2) Memberikan informasi tentang pengalaman kelompok lain yang telah sukses dan sejahtera. 3) Membantu masyarakat untuk membuat analisis situasi usaha yang prospektif secara sistematik tentang hakekat dan penyebab dari masalah berbisnis. 4) Menghubungkan masyarakat dengan sumber yang dapat dimanfaatkan. 3. Instrumen dan Peran Zakat Dalam Pemberdayaan Ekonomi Zakat merupakan sumber dana potensial dalam progam pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat level bawah. Potensi zakat untuk pemberdayaan ekonomi dengan berupaya menciptakan iklim masyarakat yang berjiwa wirausaha akan terwujud, apabila penyalurannya tidak langsung diberikan kepada mustahik untuk keperluan konsumtif, tetapi dihimpun, dikelola dan distribusikan oleh badan/lembaga yang amanah dan profesional.35 Zakat merupakan salah satu instrumen pemerataan pendapatan. Zakat yang dikelola dengan baik, mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan yang diterima ekonomi lemah, memiliki implikasi positif terhadap meningkatnya daya beli masyarakat, yang pada gilirannya mendorong peningkatan produksi. Monzer kahf mengatakan bahwa zakat dan sistem pewarisan islam, mendorong distribusi harta secara egaliter dan dinamis, sehingga dengan demikian harta akan 35
Lili Bariadi dkk, Zakat dan Wirausaha, h.1.
35
selalu beredar, tidak menumpuk hanya kepada kalangan kaya.36 Peranan zakat, baik zakat harta maupun fitrah terhadap pemerataan pendapatan akan lebih kentara kalau dihubungkan dan dilaksanakan bersama dengan nilai instrumental lainnya yaitu pelarangan riba.37 Tujuan pemberdayaan zakat pada dasarnya apa saja yang dapat memberikan dan melanggengkan kemashalatan bagi seluruh masyarakat termasuk usaha kecil dan menengah dalam berwirausaha. Belum ekspansifnya pemberdayaan zakat selama ini untuk progam-progam keumatan yang kongkrit dan berjangka panjang, boleh jadi di samping keterbatasan dana juga perbedaan dalam penilaian terhadap prioritas dari pengembangan progam keumatan. Tetapi secara konsepsional, bahwa konsep zakat dan pemberdayaan zakat untuk perbaikan ekonomi umat bertujuan untuk menumbuhkan dan meningkatkan harkat dan martabat manusia sehingga tercapai kehidupan yang baik di dunia dan di akhirat. Afzalurrahman menegaskan bahwa tujuan zakat yang terpenting adalah mempersempit ketimpangan ekonomi masyarakat.38 Prinsip zakat dalam sosial ekonomi bertujuan memberikan pihak tertentu yang membutuhkan untuk menghidupi dirinya. Zakat didistribusikan untuk dapat mengembangkan ekonomi baik melalui keterampilan yang menghasilkan maupun dalam bidang perdagangan. Zakat memberi solusi untuk mengentaskan kemiskinan dan kemalasan, pemborosan dan penumpukkan harta sehingga menghidupkan perekonomian mikro dan makro.39 36
Ibid.,h.15. Muhammad Daud Ali, Sistem Ekonomi Islam: Zakat dan Wakaf, h.9. 38 Lili Bariadi dkk, Zakat dan Wirausaha, h.17. 39 Mursyidi, Akuntansi Zakat Kontemporer, (Bandung: PT.Remaja Rosdakarya, 2006), h.171.
37
36
Menurut Syahrin Harahap dalam buku Lili Bariadi, Pendekatan yang digunakan Islam dalam pemberdayaan masyarakat miskin ada tiga:40 a. Pendekatan parsial kontinu, yaitu pemberian bantuan kepada masyarakat miskin yang dilakukan secara langsung, hal ini diberikan terutama kepada orang yang tak sanggup untuk bekerja sendiri, misalnya: orang cacat abadi, lansia, orang buta dll. b. Pendekatan struktural, yaitu pemberian pertolongan secara kontinu agar masyarakat dapat mengatasi kelemahannya. Bahkan dari yang dibantu diharapkan dapat turut membantu. Terutama diberikan kepada mereka status melalui perwujudan dan komitmen kemitraan yang memiliki potensi skill untuk dikembangkan. c. Mengupayakan perubahan dan suntikan dana (zakat, infak dan shodaqoh) secara struktural terhadap masyarakat yang aktif dan terampil dalam mengembangkan usaha, baik skala kecil dan menengah.Pemberdayaan pada level ini telah mencapai tahap partispasipatoris. Kemudian ketiga pendekatan tersebut diharapkan dapat menghantarkan pada tahap emansiopatif yaitu menjadi muslim yang berkualitas dan penyantun sesama. Strategi pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan ekonomi kerakyatan diharapkan terjadi peningkatan kesejahteraan yang merata. Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk memandirikan masyarakat lewat wirausaha perwujudan potensi kemampuan yang mereka miliki. Konsep pemberdayaan masyarakat tidak 40
Lili Bariadi dkk, Zakat dan Wirausaha, h.62.
37
dapat dilepaskan dari paradigma pembangunan yang memberikan kedaulatan kepada rakyat untuk menentukan pilihan kegiatan yang sesuai bagi kemajuan diri mereka masing-masing. Setiap upaya pemberdayaan perlu diarahkan pada suatu lingkungan yang memungkinkan masyarakat untuk menikmati kehidupan yang lebih baik.41 Progam pemberdayaan ekonomi masyarakat sebagai upaya kegiatan yang diarahkan untuk memperbesar akses pendapatan ekonomi masyarakat dalam mencapai kondisi sosial-buadaya terutama ekonomi yang lebih baik, sehingga masyarakat diharapkan menjadi lebih mandiri dengan kualitas kehidupan dan kesejahteraan yang lebih baik pula.42 Konsep dasar pemberdayaan zakat dapat memberi peluang bagi para wirausahawan untuk mendapatkan pelayanan dan mengembangkan potensi ekonomi yang mereka miliki.43 Sistem distribusi zakat mempunyai sasaran dan tujuan. Sasarannya adalah pihak-pihak yang diperbolehkan menerima zakat, sedangkan tujuannya adalah sesuatu yang dapat dicapai dari alokasi hasil zakat dalam kerangka sosial ekonomi, yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat sehingga memperkecil kelompok masyarakat miskin dan yang nantinya meningkatkan kelompok muzakki.44 Zakat memiliki fungsi dan peranan mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial sehingga pada gilirannya dapat meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat.45 41
Ibid.,h.72. Ibid.,h.73. 43 Ibid.,h.75. 44 Mursyidi, Akuntansi Zakat Kontemporer, h.170. 45 Fakhruddin, Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia, h.267. 42
38
Zakat merupakan bukti dari adanya kesadaran antar manusia. Ia bisa melahirkan kesejahteraan sirkulasi hidup bersosial, ia dapat mengentaskan kemiskinan dan dapat menyelamatkan manusia dari kerugian di dunia dan di akhirat. Zakat juga dapat meminimalisasi sifat kikir, materialistik dan egoistik.46
Zakat sebagai salah satu tonggak perokonomian umat islam sudah sejak awal mendapat perhatian. Hal ini perlu diketahui agar kita lebih menyadari bahwa ekonomi islam sesungguhnya konsep praktis yang prestasi dan kesuksesannya telah dicatat dengan baik menggunakan tinta emas dalam lembaran sejarah. Perlu ditandaskan bahwa keberhasilan ekonomi islam itu tidak muncul secara kebutulan atau tanpa syarat, melainkan membutuhkan sebuah syarat mutlak. Ekonomi islam hanya akan mungkin berhasil jika diterapkan dalam masyarakat islam yang menerapkan islam secara menyeluruh (kaffah), baik dibidang ekonomi, politik, social, pendidikan dan budaya.47 Progam pemberdayaan ekonomi melalui pendayagunaan dana zakat yang dilakukan oleh lembaga amil zakat (LAZ) yang telah dikukuhkan oleh pemerintah yang progamnya berorientasi pada progam pemberdayaan ekonomi mencakup antara lain: 48 a. Pengembangan potensi agribisnis termasuk industry rakyat berbasis kekuatan lokal. 46
Ibid.,h.210. Ibid.,h.217. 48 Ibid.,h.279. 47
39
b. Pengembangan lembaga keuangan berbasis ekonomi syariah. c. Pemberdayaan masyarakat petani dan pengrajin. d. Pemberdayaan keuangan mikro dan usaha riil berupa industri beras, air minum, peternakan, pertanian dan tanaman keras. e. Memberdayakan ekonomi kaum fakir miskin dengan mengutamakan ilmu kail menangkap ikan. f. Progam wakaf tunai untuk kartu sehat dan pemberdayaan ekonomi. g. Pemberdayaan ekonomi melalui usaha kecil dengan progam pendampingan dan bimbingan. h. Paket pelatihan menjahit, montir dan manajemen usaha. i. Pemberdayaan ekonomi umat melalui progam pelatihan kewirausahaan dan penyaluran bantuan dana usaha bagi pedagang dan pengusaha. j. Mengembangkan investasi dana untuk proyek konsumtif dan bantuan modal untuk lepas dari riqab dan gharimin. k. Pemberdayaan ekonomi umat melalui penyertaan modal, sentra industri dan dana bergulir. Agar dana zakat yang disalurkan itu dapat berdaya guna dan berhasil guna, maka pemanfaatannya harus selektif untuk kebutuhan konsumtif atau produktif.49 a. Konsumtif tradisional Maksudnya adalah Pendistribusian zakat dibagikan kepada mustahik dengan cara langsung untuk kehidupan sehari-hari, seperti pembagian zakat fitrah 49
Ibid.,h.314.
40
berupa beras dan uang kepada fakir miskin setiap idul fitri. Pola ini merupakan jangka pendek dalam mengatasi permasalahan umat. b. Konsumtif kreatif Maksudnya adalah Pendistribusian zakat yang diwujudkan dalam bentuk barang konsumtif dan digunakan untuk membantu orang miskin dalam mengatasi permasalahan sosial dan ekonomi yang dihadapinya. Bantuan tersebut antara lain berupa alat sekolah dan beasiswa untuk para pelajar, bantuan sarana ibadah seperti sarung dan mukena, bantuan alat pertanian seperti cangkul. c. Produktif konvensional Maksudnya adalah Pendistribusian zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang produktif, dimana dengan menggunakan barang tersebut, para mustahik dapat menciptakan suatu usaha, seperti pemberian bantuan ternak kambing, sapi perahan atau untuk membajak sawah, alat pertukangan dan mesin jahit. d. Produktif kreatif Maksudnya adalah Pendistribusian zakat yang diwujudkan dalam bentuk pemberian modal bergulir, baik untuk permodalan proyek sosial, seperti membangun sekolah, sarana kesehatan, atau tempat ibadah, maupun sebagai modal usaha untuk membantu atau bagi pengembangan usaha para pedagang atau pengusaha kecil.
41
Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk pemberdayaan ekonomi ummat dilakukan dalam dua pola, yaitu pola konsumtif dan pola produktif. Progam pendayagunaan zakat secara konsumtif bila dilakukan dengan cara untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar ekonomi sehari-hari para mustahik melalui pemberian langsung kepada individu maupun melalui lembaga yang mengelola fakir miskin, panti asuhan dan tempat ibadah yang mendistribusikan dana zakat kepada masyarakat. Sedangkan Progam pendayagunaan zakat secara produktif dapat dilakukan melalui progam bantuan pengusaha lemah, pendidikan gratis dalam bentuk beasiswa dan pelayanan kesehatan gratis.50 Adapun prosedur pendayagunaan pengumpulan hasil zakat untuk usaha produktif adalah: 51 a. Melakukan studi kelayakan, terutama kepada mustahik. Hal-hal yang perlu diuji kelayakannya adalah berdasarkan 5C (character, capital, capacity, collateral, condition of economy). b. Menetapkan jenis usaha produktif. c. Melakukan bimbingan dan penyuluhan. d. Melakukan pemantauan, pengendalian dan pengawasan. e. Mengadakan evaluasi. f. Membuat pelaporan.
50
Andri Soemitra, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, (Jakarta: Kencana, 2009) h.427. Ibid.,h.427.
51
42
BAB III GAMBARAN UMUM BAZNAS KABUPATEN TANGERANG
A. Visi, Misi dan Motto BAZNAS Kabupaten Tangerang1 1. Visi Terwujudnya masyarakat sadar zakat dan berkurangnya kesenjangan sosial para mustahik. 2. Misi a. Optimalisasi pengumpulan dan pendayagunaan zakat, infaq, shodaqoh (ZIS) sesuai ketentuan syari„at islam. b. Meningkatkan kesadaran muzakki melalui BAZNAS, dan memperkecil kesenjangan sosial para mustahik. c. Melaksanakan ibadah ijtima‟iyah (sosial) berbasis ukhuwwah islamiyah untuk kesejahteraan umat. 3. Motto Bersama BAZNAS menuju soleh individual dan soleh sosial.
1
BAZNAS Kabupaten Tangerang, Profil BAZNAS Kabupaten Tangerang: Progam Kerja BAZNAS Kabupaten Tangerang Tahun 2014 (Tangerang) h.1.
42
43
B. Struktur, Fungsi dan Tugas Pokok Organisasi BAZNAS Kabupaten Tangerang2 1. Struktur Organisasi Struktur organisasi pengelolaan zakat di tingkat Kabupaten Tangerang terdiri dari unsur
Dewan
Pertimbangan,
unsur
Komisi
Pengawas
dan
unsur
Badan
Pelaksana/Pengurus Baznas. Dewan Pertimbangan Ketua
:
Sekretaris Daerah Kabupaten Tangerang
Wakil Ketua
:
KH.Turmudzi
Sekretaris
:
KH.Hamdan Lc
Anggota
:
Drs.H.A. Manap Mulyana, KH.Sobandi, KH.Sobari
A.Romli, KH.Afif Astari, KH.Jasmaryadi, Drs.H.Sudirman Komisi Pengawas Ketua
:
Drs.H.Moh.Agus Salim M.Pd
Wakil Ketua
:
Drs.H.Khaerudin SH, M.Hum
Sekretaris
:
H.Hanafi Edi S.A
Anggota
:
Drs.H.Suhana Aisyah, H.Ahmad Iskandar, Kabag Bintal Setda
Badan Pelaksana/Pengurus Baznas Ketua Umum
:
Drs.H.Edy Djunaedi M.Pd
Ketua I
:
KH.Afif Afifi
Ketua II
:
H.Wildanul Firdaus SH
2
Ibid.,h.4.
44
Ketua III
:
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang
Sekretaris
:
HA.Zarkoni Mugnel S.Ag
Sekretaris I
:
Kabag Pemerintahan Umum Setda
Sekretaris II
:
Drs.H.Yahya Erfan Ma‟shum
Bendahara Pengguna :
H.Ajda Tafsil
Bendahara Penerima :
Triyoso SE.i
Seksi-Seksi Seksi Pengumpul Ketua
:
H.Dedi Sutardi SH
Anggota
:
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang, Drs.H.Dedi Mahfudin, Drs.H.Encep Anwar, Trisnayanti S.Ag, Drs.Udin Syihabudin
Seksi Pendistribusian Ketua
:
Drs.H.Asep Maman Kurnia
Anggota
:
KH.Tohirudin, Drs.Maman Sumardi, Drs.H.Karman Anief MM, KH.Encep Subandi
Seksi Pengembangan Ketua
:
Kepala Bagian Bina Pemerintahan Desa
Anggota
:
Drs.Maman Soetoyo, H.Ucup Yusuf M.Pd, Mashudin Zahrl SH M.Pd, Drs.H.Ardani.H, Tuhaerudin
Seksi Pendayagunaan Ketua
:
Drs.H.Nawawi M.Si
45
Anggota
:
KH.Waisul Qurni Nawawi, KH.Sanwani, Drs.Ali
Sobari, Drs.H.Musa Hidayat, Tjakun S.Sos, Drs.H.Awaludin Solihin MM 2. Fungsi dan Tugas Pokok Organisasi Dewan Pertimbangan Berfungsi
memberikan
pertimbangan,
fatwa,
saran
kepada
Badan
Pelaksana/Pengurus Baznas dalam pengelolaan ZIS menyangkut aspek hukum syariah dan aspek managerial. Tugas Pokok Dewan Pertimbangan meliputi : a. Memberikan garis-garis kebijakan umum kepada Pengurus Baznas. b. Mengesahkan rencana kerja Pengurus Baznas yang telah disetujui Komisi Pengawas. c. Mengeluarkan fatwa baik diminta maupun tidak diminta. d. Memberikan pertimbangan, persetujuan/rekomendasi atas rencana dan laporan kerja Pengurus Baznas. e. Menunjuk akuntan publik apabila diperlukan. Komisi Pengawas Berfungsi sebagai internal Baznas melakukan pengawasan terhadap seluruh aktivitas/operasional Baznas. Tugas Pokok Komisi Pengawas meliputi : a. Mengawasi pelaksanaan rencana kerja yang telah disahkan. b. Mengawasi
pelaksanaan
Pertimbangan.
kebijakan
umum
yang
ditetapkan
Dewan
46
c. Mengawasi operasional pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan ZIS. d. Melakukan pemeriksaan dan evaluasi terhadap kinerja Pengurus Baznas. Badan Pelaksana/Pengurus BAZNAS Berfungsi sebagai pelaksana dan pengelola dana ZIS. Tugas Pokok Badan Pelaksana/Pengurus Baznas meliputi : a. Membuat rencana kerja BAZNAS sesuai kebijakan umum Dewan Pertimbangan. b. Melaksanakan pengumpulan segala macam zakat, infaq dan shodaqoh (ZIS) dari masyarakat, termasuk para pegawai di lingkungan pemerintah Kabupaten Tangerang. c. Mendayagunakan hasil pengumpulan dana ZIS kepada mustahiq sesuai ketentuan syariah. d. Menyalurkan dana ZIS kepada masyarakat mustahiq sesuai dengan hasil musyawarah yang disahkan oleh Dewan Pertimbangan dan Komisi Pengawas. e. Membuat dan menyampaikan laporan hasil kerja tahunan kepada Bupati Tangerang sebagai pertanggung jawaban Pengurus BAZNAS Kabupaten Tangerang.
47
C. Program Pemberdayaan Ekonomi BAZNAS Kabupaten Tangerang3 1. Asnaf Fakir/Miskin, Mualaf dan Riqob a. Program Indonesia Peduli 1). Program yang berbentuk kegiatan berupa Bantuan Langsung Tunai sebesar Rp.250.000/keluarga kepada 1540 keluarga pra sejahtera di kecamatan, dengan jumlah anggaran mencapai Rp.385.000.000. 2). Program yang berbentuk kegiatan berupa Bantuan Langsung Tunai sebesar Rp.100.000/keluarga kepada keluarga pra sejahtera dan anak yatim melalui dinas/instansi dan di lingkungan Baznas, dengan jumlah anggaran mencapai Rp.53.000.000. 3). Program yang berbentuk kegiatan berupa Peningkatan Kesejahteraan Mualaf, dengan jumlah anggaran mencapai Rp.46.264.209. b. Progam Indonesia Makmur 1). Program yang berbentuk kegiatan berupa Bantuan Modal Bergulir dan Keterampilan Usaha, dengan jumlah anggaran mencapai Rp.50.000.000. 2). Program yang berbentuk kegiatan berupa Pengembangan serta Pemutakhiran Data Mustahik dan Muzaki dengan cara melaksanakan identifikasi dan verifikasi pada lembaga/perorangan yang akan mendapat bantuan serta melakukan pendekatan kepada calon muzaki dan mustahik di 29 kecamatan, dengan jumlah anggaran Rp.55.000.000.
3
Ibid.,h.12.
48
3). Program yang berbentuk kegiatan berupa Bantuan Dana Bencana Alam dan Kegiatan pada Pergeseran Aqidah, dengan jumlah anggaran mencapai Rp.100.000.000. c. Program Indonesia Sehat 1). Program yang berbentuk kegiatan berupa Pelayanan Kesehatan Masyarakat dengan memberikan Bantuan Pengobatan Cuma-Cuma kepada keluarga pra sejahtera dan lansia melalui rumah sehat, dengan jumlah anggaran mencapai Rp.80.000.000. 2). Program yang berbentuk kegiatan berupa Bantuan Biaya Pengobatan melalui pengajuan
permohonan
proposal,
dengan
jumlah
anggaran
mencapai
Rp.20.000.000. d. Program Indonesia Cerdas 1). Program yang berbentuk kegiatan berupa Pelatihan Kader untuk Pendidik dan deteksi dini anak berkebutuhan khusus (bagi guru Tk, Ra dan Paud), dengan jumlah anggaran mencapai Rp.30.000.000. 2). Program yang berbentuk kegiatan berupa Pelaksanaan Pendidikan anak berkebutuhan khusus, dengan jumlah anggaran mencapai Rp.80.000.000. 2. Asnaf Fisabilillah dan Ghorimin a. Program Indonesia Taqwa 1). Program yang berbentuk kegiatan berupa Peningkatan Sarana dan Prasarana Ibadah dengan memberikan Bantuan Pembangunan Masjid kategori A sebesar
49
@ Rp.5.000.000. kepada 12 masjid, dan Masjid kategori B dan C sebesar @ Rp.4.000.000.
kepada
71
masjid,
dengan
jumlah
anggaran
mencapai
Rp.344.000.000. 2). Program yang berbentuk kegiatan berupa Bantuan Marbot Masjid sebesar Rp.500.000/orang kepada 116 orang, dengan jumlah anggaran mencapai Rp.58.000.000. 3). Program yang berbentuk kegiatan berupa Pemberian Insentif kepada guru ngaji, guru TPA/TPQ, guru/pengasuh pondok pesantren tradisional/majlis talim sebesar Rp.500.000/orang kepada 380 orang, dengan jumlah anggaran mencapai Rp.190.000.000. 4). Program yang berbentuk kegiatan berupa Pengadaan Mobelair untuk madrasah/sekolah sebesar Rp.6.500.000/unit kepada 42 madrasah/sekolah, dengan jumlah anggaran mencapai Rp.273.000.000. 3. Asnaf Ibnu Sabil a. Program Indonesia Peduli 1). Program yang berbentuk kegiatan berupa Menyalurkan Bantuan Sarana Ibadah, Sarana Pendidikan dan Kegiatan Keagamaan melalui pengajuan proposal, dengan jumlah anggaran mencapai Rp.100.000.000. 2). Program yang berbentuk kegiatan berupa Membantu Dana Transportasi kepada orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan, orang yang terlantar dan orang yang kehilangan, dengan jumlah anggaran mencapai Rp.10.000.000.
50
b. Program Indonesia Cerdas 1). Program yang berbentuk kegiatan berupa Membantu meringankan beban biaya pendidikan kepada siswa dan santri kurang mampu dengan memberikan Bantuan Bea Siswa tingkat SD/Ibtidaiyah, SMP/Tsanawiyah dan Santri Salafi/Ponpes Kobong sebesar Rp.400.000/orang kepada 522 orang, dengan jumlah anggaran mencapai Rp.208.800.000. 2). Program yang berbentuk kegiatan berupa Bantuan Bea Siswa tingkat SLA/Aliyah sebesar Rp.600.000/orang kepada 353 orang, dengan jumlah anggaran mencapai Rp.211.800.000. 4. Asnaf Amilin Program yang berbentuk kegiatan berupa Memberikan Hak Amilin sesuai dengan Asnaf kepada seluruh komponen yang terlibat dalam pengelolaan dana ZIS dan kegiatan penunjang lainnya, dengan jumlah anggaran mencapai Rp.218.305.728. 5. Pengalokasian Dana Infaq, Shodaqoh dan Jasa Bank a. Program Indonesia Peduli 1). Publikasi, Sosialisasi dan Pemahaman akan sadar zakat dengan Pembuatan Spanduk/Baliho, Kalender, Buletin dan Iqro, dengan jumlah anggaran mencapai Rp.85.000.000. Percetakan dan Pendistribusian Kupon Zakat Fitrah dengan jumlah anggaran mencapai Rp.70.000.000. 2). Peningkatan Etos Kerja BAZ Kecamatan/UPZ Dinas/Instansi dengan Bantuan Pendanaan dan Pengembangan Dana ZIS untuk BAZ di 29 Kecamatan dengan
51
jumlah anggaran mencapai Rp.48.500.000. Pemberian Penghargaan/hadiah berupa Laptop dengan jumlah anggaran mencapai Rp.77.000.000. Pengadaan 2 Unit Sepeda Motor dengan jumlah anggaran mencapai Rp.29.000.000. 3). Penyediaan Dana Antisipasi kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan dana ZIS yang bersifat insidentil dengan jumlah anggaran mencapai Rp.69.800.341.
52
BAB IV ANALISIS STRATEGI PENGELOLAAN DANA ZAKAT SECARA PRODUKTIF UNTUK PEMBERDAYAAN EKONOMI
A. Strategi Pengelolaan Dana Zakat Di BAZNAS Kabupaten Tangerang Strategi adalah jalan untuk mencapai tujuan tertentu atau untuk mencapai target keuangan dan posisi strategis. Menyusun strategi berarti mencari jalan bagaimana mencapai hasil yang ditargetkan sesuai dengan visi dan misi di dalam situasi organisasi dan prospek yang dihadapi.1 Pengelolaan zakat menurut UU No.38 tahun 1999 adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat. Strategi yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Tangerang dalam melakukan pengelolaan yaitu pengumpulan dan pendistribusian sekaligus pendayagunaan terhadap dana zakat adalah sebagai berikut: 1. Perencanaan Perencanaan program kerja BAZNAS Kabupaten Tangerang dilakukan oleh Badan Pelaksana /Pengurus BAZNAS Kabupaten Tangerang setiap satu tahun sekali sebagai program kerja tahunan sesuai dengan kebijakan umum yang telah dibuat oleh dewan pertimbangan.2 1
Bambang Hariadi, Strategi Manajemen: Strategi Memenangkan Perang Bisnis, h.8. BAZNAS Kabupaten Tangerang, Profil BAZNAS Kabupaten Tangerang: Progam Kerja BAZNAS Kabupaten Tangerang Tahun 2014 (Tangerang) h.5. 2
52
53
Perencanaan strategis sebagai bagian dari manajemen yang membuat rencana kerja jangka panjang, menengah dan tahunan. Setiap lembaga pengelola zakat memiliki RENSTRA (rencana strategi) lembaga.3 2. Pengorganisasian Pengorganisasian yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Tangerang saat ini yaitu
Januari
2015
sampai
dengan
September
2015
mengacu
kepada
KMA(Keputusan Menteri Agama) Tahun 2003 No 373 Pasal 5 yaitu BAZDA Kabupaten/Kota terdiri atas Dewan Pertimbangan, Komisi Pengawas dan Badan Pelaksana/Pengurus BAZNAS yang dibantu oleh Seksi Pengumpul, Seksi Pendistribusian, Seksi Pengembangan dan Seksi Pendayagunaan.4 Adapun selanjutnya sesuai dengan Peraturan BAZNAS No 3 tahun 2014 Pasal 31 disebutkan bahwa Susunan Organisasi BAZNAS Kabupaten/Kota terdiri atas Ketua, Wakil Ketua, Bidang Pengumpulan, Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan, Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan, Bagian Administrasi, Sumber Daya Manusia dan Umum, dan Satuan Audit Internal. Peraturan BAZNAS ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya yaitu pada tanggal 13 Oktober 2014, Namun pada kenyataannya ketika penulis mulai meminta izin untuk penelitian skripsi pada November 2014, dikatakan bahwa di BAZNAS Kabupaten Tangerang sedang dalam Masa Peralihan dan Pergantian Pengurus, lalu ternyata sampai September 2015 ini belum ada pergantian secara resmi yaitu dengan diadakan Pelantikan Pengurus Baru. 3
N.Oneng Nurul Bariyah, Ed, Total Quality Management Zakat, h.61. BAZDA Kabupaten Tangerang, Pedoman Zakat (Tangerang, 2007) h.33.
4
54
3. Pelaksanaan Pelaksanaan terhadap rencana/progam kerja tahunan yang telah dibuat BAZNAS
Kabupaten
Tangerang
dilakukan/dilaksanakan
oleh
Badan
Pelaksana/Pengurus BAZNAS Kabupaten Tangerang yang dibantu oleh Seksi Pengumpul, Seksi Pendistribusian, Seksi Pengembangan dan Seksi Pendayagunaan, yaitu melaksanakan pengumpulan segala macam zakat, infaq dan shodaqoh dari masyarakat, termasuk para pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang dan juga menyalurkan dana ZIS tersebut kepada mustahik sesuai dengan hasil musyawarah dan mendayagunakan hasil pengumpulan dana ZIS kepada mustahik.5 a. Pengumpulan dana zakat Strategi yang dilakukan Baznas Kabupaten Tangerang dalam mengumpulkan dana ZIS adalah dengan cara membentuk UPZ. Unit pengumpul zakat adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh Badan Amil Zakat di semua tingkatan dengan tugas mengumpulkan zakat untuk melayani muzakki, yang berada pada desa/kelurahan, instansi-instansi pemerintah dan swasta, baik dalam negeri maupun luar negeri.6 BAZNAS Kabupaten Tangerang bekerja sama dengan UPZ Kecamatan yang ada di 29 Kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Tangerang, 7 UPZ Sekolah dan 40 UPZ Dinas Instansi/Lembaga/Kantor dalam melaksanakan pengumpulan segala macam zakat, infak dan shodaqoh dari masyarakat dan termasuk pegawai di 5
BAZNAS Kabupaten Tangerang, Profil BAZNAS Kabupaten Tangerang: Progam Kerja BAZNAS Kabupaten Tangerang Tahun 2014 (Tangerang) h.5. 6 Artikel diakses pada 2 September 2015 dari http://pusat.baznas.go.id/upz/.
55
lingkungan pemerintah daerah kabupaten tangerang.7 Setelah UPZ di masing-masing wilayah kerjanya berhasil mengumpulkan dana ZIS, maka setiap UPZ menyetorkan dana tersebut dengan cara dikirim ke BAZNAS Kabupaten Tangerang melalui 3 nomer rekening Bank BJB yang ada yaitu No.Rek zakat 0120030004199, No.Rek infak 0120030072651 dan No.Rek shodaqoh 0301003467.8 b. Pendistribusian dan Pendayagunaan dana zakat Strategi yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Tangerang dalam menyalurkan dan
mendayagunakan
dana
ZIS
adalah
dengan
cara
didistribusikan
dan
didayagunakan sebagiannya di UPZ masing-masing, lalu sebagiannya lagi didistribusikan dan didayagunakan melalui progam-progam yang ada di BAZNAS Kabupaten Tangerang setelah dibuat rencana pendayagunaan dana ZIS oleh badan pelaksana/pengurus BAZNAS Kabupaten Tangerang, lalu disetujui oleh dewan pertimbangan dan komisi pengawas. Khusus untuk penyaluran zakat fitrah di semua tingkat UPZ, maka penyalurannya harus dibagikan kepada para mustahik terutama fakir dan miskin sebelum pelaksanaan sholat idul fitri. Penyaluran dana yang selain dari zakat fitrah disalurankan setelah rencana/progam kerja tahunan dibuat.9 Adapun pendayagunaan dana ZIS di BAZNAS Kabupaten Tangerang dilakukan melalui progam pemberdayaan yang dilakukan pada tahun 2014 adalah 7
BAZNAS Kabupaten Tangerang, Profil BAZNAS Kabupaten Tangerang: Progam Kerja BAZNAS Kabupaten Tangerang Tahun 2014 (Tangerang). 8 Wawancara Pribadi dengan Bapak Abdul Mufti, Staf Tata Usaha. Tangerang, 10 September 2015. 9 BAZDA Kabupaten Tangerang, Pedoman Zakat (Tangerang, 2007) h.39.
56
berupa: bantuan langsung tunai kepada keluarga fakir miskin dan anak yatim, bantuan peningkatan kesejahteraan mualaf, bantuan modal bergulir dan keterampilan usaha, bantuan dana bencana alam dan pergeseran aqidah, pelayanan kesehatan masyarakat, pelatihan kader untuk pendidik dan deteksi dini anak berkebutuhan khusus dan pelaksanaannya, pembangunan masjid dan mushola, pemberian insentif untuk guru ngaji di TPA/TPQ, pengasuh pesantren tradisional dan majlis ta‟lim, bantuan pengadaan mobelair untuk sekolah, bantuan untuk siswa dan santri kurang mampu, bantuan untuk orang yang kehilangan dan terlantar dan orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan.10 4. Pengawasan Pengawasan terhadap pengumpulan, distribusi dan pendayagunaan dana ZIS yang ada di BAZNAS Kabupaten Tangerang dilakukan oleh Komisi Pengawas. Dengan cara mengawasi pelaksanaan rencana kerja yang telah disahkan, mengawasi pelaksanaan kebijakan umum yang ditetapkan Dewan Pertimbangan, mengawasi operasional pengelolaan dana ZIS dan melakukan pemeriksaan dan evaluasi terhadap kinerja Badan Pelaksana/Pengurus BAZNAS.11 Strategi
yang
dilakukan
BAZNAS
Kabupaten
Tangerang
dalam
mengumpulkan dana ZIS belum sukses dan belum berjalan dengan baik, hal ini bisa dilihat dari Target penerimaan dana ZIS tiap tahun yang belum pernah mencapai target, Target penerimaan dana ZIS pada tahun 2013 sejumlah 6 milyar bahkan target 10
BAZNAS Kabupaten Tangerang, Profil BAZNAS Kabupaten Tangerang: Progam Kerja BAZNAS Kabupaten Tangerang Tahun 2014 (Tangerang) h.12. 11 Ibid.,h.5.
57
tertingginya 16 milyar, namun jumlah penerimaan ZIS pada tahun 2013 Hanya mencapai angka 2,89 milyar. Ini sangat jauh melenceng dari jumlah yang di targetkan yang 6 milyar, bahkan untuk mencapai angka 50% dari target saja tidak sanggup.12 Apalagi jika total penerimaan dana ZIS di BAZNAS Kabupaten Tangerang dibandingkan dengan total penerimaan dana ZIS di BAZNAS Kab. Serang13 dan di BAZNAS kota bogor14 sebagai berikut: Total Penerimaan Dana ZIS BAZNAS BAZNAS BAZNAS Tahun Kab.Tangerang Kab.Serang Kota Bogor 2,84 Milyar 5,4 Milyar 11,58 Milyar 2012 2,89 Milyar 6,3 Milyar 12,26 Milyar 2013 Sumber: Hasil pengolahan data penulis terhadap berbagai sumber. Dari perbandingan total penerimaan dana ZIS di BAZNAS Kabupaten Tangerang, di BAZNAS Kab. Serang dan di BAZNAS kota bogor jelaslah bahwa total penerimaan dana ZIS di BAZNAS Kabupaten Tangerang adalah yang paling terendah diantara 3 BAZNAS tersebut dan dapat diambil kesimpulan bahwa strategi yang dilakukan dalam menghimpun dana ZIS dari seluruh elemen masyarakat belum berjalan dengan baik. Dalam pengelolaan zakat, infak dan sedekah (ZIS) terdapat beberapa prinsip yang harus diikuti dan ditaati agar pengelolaan itu dapat berhasil guna sesuai dengan
12
Wawancara Pribadi dengan Bapak Triyoso, Bendahara Penerima. Tangerang, 10 September 2015. Artikel diakses pada 2 September 2015 dari http://tangerangekspres.com/zakat-infak-targetpenerimaan-baznas-kabupaten-serang-rp-7-m/. 14 Artikel diakses pada 2 September 2015 dari http://m.inilah.com/news/detail/2018443/total-zis-kotabogor-2013-capai-rp1226-miliar. 13
58
yang diharapkan. Prinsip-prinsip tersebut adalah prinsip keterbukaan, sukarela, keterpaduan, profesionalisme dan kemandirian.15 Prinsip pertama adalah prinsip keterbukaan, artinya dalam pengelolaan dana ZIS hendaknya dilakukan secara terbuka dan diketahui oleh seluruh masyarakat. Misalnya laporan total penerimaan dana ZIS tahunan dan penggunaan dana ZIS ini diperuntukkan untuk apa saja, lalu diberitahukan kepada masyarakat lewat media online dan juga media massa, jangan hanya diberitahukan informasinya jika ada yang membutuhkan saja. Hal ini perlu dilakukan agar BAZIS dapat dipercaya oleh umat islam dan juga agar kelihatan tindakan nyata nya. Prinsip kedua adalah prinsip sukarela. Prinsip sukarela berarti bahwa dalam pemungutan dan pengumpulan dana ZIS hendaknya senantiasa berdasar pada prinsip sukarela dari umat islam yang menyerahkan hartanya tidak boleh ada unsur pemaksaan, kecuali jika seseorang muslim benar-benar menentang perintah berzakat dengan terang-terangan/tidak mau berzakat maka orang seperti ini bisa saja dilakukan pemotongan gajinya langsung 2,5%. Prinsip ketiga adalah prinsip keterpaduan. Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, maka sebagai organisasi berstruktur ke tingkat nasional BAZNAS mesti melaksanakan tugas dan perannya masing-masing secara terpadu diantara komponen UPZ yang telah dibentuknya.
15
Djazuli dan Yadi Janwari, Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2005) h.46.
59
Prinsip keempat adalah Prinsip Profesionalisme. Profesionalisme adalah berarti dalam pengelolaan dana ZIS haruslah dilakukan oleh mereka yang benarbenar ahli dalam bidangnya. Misalnya dalam bagian bidang pengembangan pekonomian umat semestinya posisi tersebut diisi oleh minimal orang-orang yang berpendidikan sarjana jurusan ekonomi syariah agar jangan sampai uang ZIS yang digulirkan melalui modal pinjaman terkena unsur bunga dan riba yang jelas haram, lalu dalam pencatatan laporan keuangan dana ZIS pun posisi itu diisi oleh sarjana jurusan akuntansi dan juga dalam komisi pengawas juga penting untuk diisi oleh orang-orang yang mengerti benar tentang hukum ekonomi islam. Agar BAZ dan LAZ bisa profesional dituntut kepemilikan data muzaki dan mustahik yang valid, penyampaian laporan keuangan kepada masyarakat secara transparan, diawasi akuntan publik dan memiliki amilin atau sumber daya manusia yang profesional dan memiliki progam kerja yang dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu dalam pengelolaan dana zakat juga perlu ditunjang oleh penggunaan teknologi informasi untuk memudahkan pengelolaan dan pengorganisasian zakat.16 Prinsip Terakhir adalah prinsip kemandirian. Yaitu dengan terwujudnya prinsip profesionalisme tadi, maka diharapkan BAZNAS mampu melaksanakan tugas dan fungsinya sendiri bersama komponen UPZ yang ada secara mandiri tanpa menunggu bantuan dari pihak lain. Selain dari prinsip itu, Strategi yang telah dibuat BAZNAS Kabupaten Tangerang dengan matang haruslah diimplementasikan dengan benar dan serius serta 16
Andri Soemitra, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, h.425.
60
konsisten walaupun berbagai kendala di lapangan terjadi, Implementasi strategi adalah proses bagaimana melaksanakan strategi yang telah diformulasikan dengan tindakan nyata.17 Untuk meningkatkan pengumpulan dana ZIS agar dapat memenuhi target, maka BAZNAS Kabupaten Tangerang diharapkan dapat menginstruksikan agar BAZ di 29 Kecamatan untuk mendata dan mendatangi masjid-masjid agar berupaya mau untuk diajak membentuk UPZ pada setiap DKM Masjid yang ada di seluruh Kecamatan Sekabupaten Tangerang, ini adalah cara yang paling efektif menurut penulis.
B. Program Pemberdayaan Ekonomi Yang Bersifat Produktif Di BAZNAS Kabupaten Tangerang Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk pemberdayaan ekonomi ummat dilakukan dalam dua pola, yaitu pola konsumtif dan pola produktif. Program pendayagunaan zakat secara konsumtif bila dilakukan dengan cara untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar ekonomi sehari-hari para mustahik melalui pemberian langsung kepada individu maupun melalui lembaga yang mengelola fakir miskin, panti asuhan dan tempat ibadah yang mendistribusikan dana zakat kepada masyarakat. Sedangkan Program pendayagunaan zakat secara produktif dapat dilakukan melalui program bantuan pengusaha lemah, pendidikan gratis dalam bentuk beasiswa dan pelayanan kesehatan gratis.18 17
Mudrajad Kuncoro, Strategi: Bagaimana Meraih Keunggulan Kompetitif, h.13. Andri Soemitra, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, h.427.
18
61
Adapun prosedur pendayagunaan pengumpulan hasil zakat untuk usaha produktif adalah:19 g. Melakukan studi kelayakan, terutama kepada mustahik. Hal-hal yang perlu diuji kelayakannya adalah berdasarkan 5C (character, capital, capacity, collateral, condition of economy). h. Menetapkan jenis usaha produktif. i. Melakukan bimbingan dan penyuluhan. j. Melakukan pemantauan, pengendalian dan pengawasan. k. Mengadakan evaluasi. l. Membuat pelaporan. Berdasarkan teori yang penulis cantumkan di bab 2, dan juga kriteria yang disebutkan di atas, dari total 22 program pemberdayaan ekonomi yang ada di BAZNAS Kabupaten Tangerang yang dibahas pada bab 3, maka dari itu yang termasuk program pemberdayaan ekonomi yang bersifat produktif di BAZNAS Kabupaten Tangerang hanya ada 5 program, yaitu: 1.
Program yang berbentuk kegiatan berupa Bantuan Modal Bergulir dan
Keterampilan Usaha, dana tersebut dipinjamkan untuk usaha, yang cara pengembaliannya dicicil antara 5-10 bulan tanpa ada tambahan/riba, dengan jumlah anggaran pada tahun 2014 mencapai Rp.50.000.000, dan anggaran tahun 2013 yang lalu adalah 98.000.000, Adapun cara mendistribusikannya melalui 2 cara yaitu: 20 19
Ibid.,h.427. Wawancara Pribadi dengan Ibu Khoeroyaroh, Tim Ekonomi Zakat Dana Bergulir. Tangerang, 10 September 2015. 20
62
a. Melalui lembaga majlis ta‟lim, setiap lembaga majlis ta‟lim yang terkordinir oleh BAZNAS Kabupaten Tangerang dikucurkan dana sebesar Rp.2.000.000. yang kemudian ditunjuklah guru dari majlis ta‟lim itu sebagai kordinator untuk memberikan dana itu kepada 4 orang anggota masing-masing mendapatkan @500.000. untuk dipinjamkan bagi yang memiliki usaha yang nantinya cara pembayarannya dicicil perbulan murni tidak ada riba sampai 510 bulan tergantung kesanggupannya dengan tujuan supaya mengajinya tambah rajin, selanjutnya guru ngaji itu pun yang bertanggungjawab melaporkan bagaimana perkembangan pembayaran cicilannya apakah lancar atau macet. Usaha yang dijalankan oleh anggota majlis ta‟lim diantaranya adalah dagang gado-gado, nasi uduk, warung, gorengan dan lain lain. b. Melalui Kecamatan, ada 29 Kecamatan yang ada di BAZNAS Kabupaten Tangerang, setiap Kecamatan dikucurkan dana yang kemudian ditunjuklah bagian KESOS (Kesejahteraan Sosial) atau Ketua UPZ Kecamatan itu sebagai kordinator untuk memberikan dana itu
kepada 7 orang anggota yang
memiliki usaha. 2.
Program yang berbentuk kegiatan berupa Pelayanan Kesehatan Masyarakat
dengan memberikan Bantuan Pengobatan Cuma-Cuma kepada keluarga pra sejahtera dan lansia melalui rumah sehat, dengan jumlah anggaran pada tahun 2014 mencapai Rp.80.000.000, dan anggaran tahun 2013 yang lalu adalah 122.365.000.21
21
BAZNAS Kabupaten Tangerang, Progam Kerja BAZNAS Tahun 2013, Progam Kerja BAZNAS Tahun 2014 (Tangerang).
63
3.
Program yang berbentuk kegiatan berupa Bantuan Biaya Pengobatan melalui
pengajuan permohonan proposal, dengan jumlah anggaran pada tahun 2014 mencapai Rp.20.000.000.22 4.
Program yang berbentuk kegiatan berupa Membantu meringankan beban
biaya pendidikan kepada siswa dan santri kurang mampu dengan memberikan Bantuan Bea Siswa tingkat SD/Ibtidaiyah, SMP/Tsanawiyah dan Santri Salafi/Ponpes Kobong sebesar Rp.400.000/orang kepada 522 orang, dengan jumlah anggaran pada tahun 2014 mencapai Rp.208.800.000, dan anggaran tahun 2013 yang lalu adalah 185.600.000 kepada 464 orang.23 5.
Program yang berbentuk kegiatan berupa Bantuan Bea Siswa tingkat
SLA/Aliyah bagi siswa yang kurang mampu sebesar Rp.600.000/orang kepada 353 orang, dengan jumlah anggaran pada tahun 2014 mencapai Rp.211.800.000, dan anggaran tahun 2013 yang lalu adalah 229.200.000 kepada 382 orang.24
C. Persoalan Yang Dihadapi Pengurus BAZNAS Kabupaten Tangerang Di Lapangan Dan Solusi Penyelesaiannya Penulis menjumpai bahwa dari hasil menelaah buku-buku dan data-data yang yang saya peroleh dan juga dari hasil wawancara penulis kepada narasumber di BAZNAS Kabupaten Tangerang bahwa persoalan-persoalan yang dihadapi pengurus 22
BAZNAS Kabupaten Tangerang, Profil BAZNAS Kabupaten Tangerang: Progam Kerja BAZNAS Kabupaten Tangerang Tahun 2014 (Tangerang) h.13. 23 BAZNAS Kabupaten Tangerang, Progam Kerja BAZNAS Tahun 2013, Progam Kerja BAZNAS Tahun 2014 (Tangerang). 24 Ibid.,
64
BAZNAS Kabupaten Tangerang di lapangan diantaranya adalah sebagai berikut: 25 1.
Kurangnya Kesadaran Zakat Masyarakat Dalam hal ini masyarakat di wilayah Kabupaten Tangerang dalam berzakat
masih banyak yang membayar zakat langsung diberikan kepada para tokoh masyarakat, Kiayi, guru ngaji, DKM masjid dan mushola serta orang fakir miskin yang mereka kenal, sehingga terjadi penumpukan zakat pada individu dan tempat itu. Juga banyak masyarakat yang belum paham agar pembayaran zakatnya diberikan ke BAZNAS sebagai salah satu badan zakat yang resmi. Adapun solusi yang ditawarkan penulis adalah dengan cara melakukan sosialisasi secara intensif kepada masyarakat tentang cara membayar zakat yang tepat yaitu melalui BAZNAS Kabupaten Tangerang agar penyalurannya tepat sasaran dan merata, cara sosialisasi yang efektif yaitu dengan cara mengadakan pertemuan di tiap kelurahan yang diadakan BAZNAS dengan menghadirkan seluruh perwakilan RW dan RT, lalu juga dibagikan surat yang berisi ajakan kepada masyarakat untuk membayarkan zakatnya di BAZNAS dan nantinya RW dan RT akan menyebarluaskan surat tersebut kepada seluruh warganya yang muslim. 2.
Jarak Tempuh Dalam hal ini jauhnya jangkauan jarak yang ditempuh ke seluruh wilayah
Kabupaten Tangerang yang luas yaitu terbagi menjadi 29 Kecamatan, yang juga menurut pengamatan penulis dimana medannya pun yang tergolong cukup berat karena rusaknya jalan yang ada di sebagian wilayah Kabupaten Tangerang. Adapun 25
Wawancara Pribadi dengan Bapak Triyoso, Bendahara Penerima. Tangerang, 10 September 2015.
65
solusi yang ditawarkan penulis adalah dengan cara membagi tugas dalam mendistribusikan dana ZIS pada tiap kecamatan masing-masing oleh pengurus BAZ/UPZ Kecamatan itu sendiri, sehingga orang yang berada di wilayah kecamatannya masing-masing itu dapat mengetahui jarak mana yang lebih cepat ditempuh dan lebih bagus jalannya. 3.
SDM Dalam hal ini sumber daya manusia yang berkualitas (berpendidikan tinggi)
diperlukan untuk dijadikan sebagai tenaga ahli di bidangnya masing-masing, akan tetapi BAZNAS Kabupaten Tangerang terkendala masalah biaya operasionalnya yang tidak cukup untuk memberikan gaji bagi tenaga ahli itu. Selama ini pun honor dan biaya operasional ditanggung dan dibiayai oleh dana APBD Kabupaten Tangerang. Adapun solusi yang ditawarkan penulis adalah dengan cara mengumpulkan dana ZIS sebanyak banyaknya dan dapat menggunakan hak amil sebagiannya untuk menunjang kinerja dan membayarkan gaji para pengurus BAZNAS Kabupaten Tangerang. 4.
Masa Peralihan/Pergantian Pengurus Berdasarkan dengan Peraturan baru BAZNAS No 3 tahun 2014 Pasal 31
disebutkan bahwa Susunan Organisasi BAZNAS Kabupaten/Kota terdiri atas Ketua, Wakil Ketua, Bidang Pengumpulan, Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan, Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan, Bagian Administrasi, Sumber Daya Manusia dan Umum, dan Satuan Audit Internal. Peraturan BAZNAS ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya yaitu pada
66
tanggal 13 Oktober 2014, Namun pada kenyataannya ketika penulis mulai meminta izin untuk penelitian skripsi pada November 2014, dikatakan bahwa di BAZNAS Kabupaten Tangerang sedang dalam Masa Peralihan dan Pergantian Pengurus, lalu ternyata sampai September 2015 ini belum ada pergantian pengurus di BAZNAS Kabupaten Tangerang secara resmi yaitu dengan diadakan Pelantikan Pengurus Baru. Hal ini sangat mengganggu kegiatan pengelolaan ZIS pada tahun 2015, misalnya yang
seharusnya
awal
bulan
antara
januari-april
ada
pelaporan
rencana
pendayagunaan untuk tahun 2015 dan laporan besarnya penerimaan ZIS tahun 2014, tapi kenyataannya belum dibuat laporan progam kerja untuk tahun 2015 sampai September 2015 ini, bahkan dari salah satu staf menyatakan tidak dibayar gajinya selama 5 bulan dari januari sampai mei, beberapa pengurus pun mundur dari jabatannya akibat dari ketidakjelasan kapan pergantian pengurus ini dilaksanakan ketika awal tahun 2015.26 Adapun solusi yang ditawarkan penulis adalah dengan cara mempercepat pergantian pengurus tahun 2015 sesuai prosedur yang ditetapkan berdasarkan Peraturan baru BAZNAS No 3 tahun 2014 Pasal 31 agar pengelolaan ZIS di BAZNAS Kabupaten Tangerang pada tahun 2015 menjadi berjalan lancar dan tertib. 5.
Dana Modal Bergulir Macet Pembayaran terhadap cicilan bantuan dana modal bergulir yang diberikan
BAZNAS Kabupaten Tangerang kepada penerima yaitu pengusaha kecil sebagiannya mengalami macet/susah untuk ditagih dengan berbagai alasan, ini menjadi kendala 26
Wawancara Pribadi dengan Bapak Atjang, Staf Tata Usaha. Tangerang, 10 September 2015.
67
yang menyebabkan dana yang seharusnya berputar di kalangan anggota terus secara bergantian, bahkan dana tersebut malah habis sebagiannya karena si penerima bantuan dana modal bergulir baik yang melalui majlis ta‟lim dan juga UPZ Kecamatan tidak bisa membayar cicilan perbulannya.27 Adapun solusi yang ditawarkan penulis adalah agar sebelum akad peminjaman dana modal bergulir diturunkan, harus dipilihlah orang-orang yang jujur dan benar kepribadiannya menurut kordinatornya yaitu guru ngaji dan ketua UPZ kecamatan, jika orang itu track record nya agak jelek sifatnya dan orang itu sangat tidak bisa dipercaya, janganlah sampai diturunkan dana itu kepada orang tersebut, kecuali setelah ada perjanjian yang ketat dan mengikat kepada si peminjam tersebut. Jika mengalami macet dalam penagihan cicilannya perbulan maka kordinator menasehati si peminjam agar membayar tepat waktu demi kelancaran pembukuan keuangan dan agar dana modal bergulir itu dapat diputar dan digunakan oleh orang lain setelah pembayarannya selesai. Solusi yang ditawarkan penulis dari 5 persoalan yang dihadapi pengurus BAZNAS Kabupaten Tangerang di lapangan dapat disimpulkan adalah sebagai berikut: 1.
Kurangnya Kesadaran Zakat Masyarakat Solusinya adalah Melakukan sosialisasi secara intensif kepada masyarakat
tentang cara membayar zakat yang tepat yaitu melalui BAZNAS Kabupaten Tangerang agar penyalurannya tepat sasaran dan merata, cara sosialisasi yang efektif 27 Wawancara Pribadi dengan Ibu Khoeroyaroh, Tim Ekonomi Zakat Dana Bergulir. Tangerang, 10 September 2015.
68
yaitu dengan cara mengadakan pertemuan di tiap kelurahan yang diadakan BAZNAS dengan menghadirkan seluruh perwakilan RW dan RT, lalu juga dibagikan surat yang berisi ajakan kepada masyarakat untuk membayarkan zakatnya di BAZNAS dan nantinya RW dan RT akan menyebarluaskan surat tersebut kepada seluruh warganya yang muslim. 2.
Jarak Tempuh Solusinya adalah dengan cara membagi tugas dalam mendistribusikan dana
ZIS pada tiap kecamatan masing-masing oleh pengurus BAZ/UPZ Kecamatan itu sendiri, sehingga orang yang berada di wilayah kecamatannya masing-masing itu dapat mengetahui jarak mana yang lebih cepat ditempuh dan lebih bagus jalannya. 3.
SDM Solusinya adalah dengan cara mengumpulkan dana ZIS sebanyak banyaknya
dan dapat menggunakan hak amil sebagiannya untuk menunjang kinerja dan membayarkan gaji para pengurus BAZNAS Kabupaten Tangerang. 4.
Masa Peralihan/Pergantian Pengurus Solusinya adalah dengan cara mempercepat pergantian pengurus tahun 2015
sesuai prosedur yang ditetapkan berdasarkan Peraturan baru BAZNAS No 3 tahun 2014 Pasal 31 agar pengelolaan ZIS di BAZNAS Kabupaten Tangerang pada tahun 2015 menjadi berjalan lancar dan tertib. 5.
Dana Modal Bergulir Macet Solusinya adalah agar sebelum akad peminjaman dana modal bergulir
69
diturunkan, harus dipilihlah orang-orang yang jujur dan benar kepribadiannya menurut kordinatornya yaitu guru ngaji dan ketua UPZ kecamatan, jika orang itu track record nya agak jelek sifatnya dan orang itu sangat tidak bisa dipercaya, janganlah sampai diturunkan dana itu kepada orang tersebut, kecuali setelah ada perjanjian yang ketat dan mengikat kepada si peminjam tersebut. Jika mengalami macet dalam penagihan cicilannya perbulan maka kordinator menasehati si peminjam agar membayar tepat waktu demi kelancaran pembukuan keuangan dan agar dana modal bergulir itu dapat diputar dan digunakan oleh orang lain setelah pembayarannya selesai.
70
BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya tentang strategi pengelolaan dana zakat secara produktif untuk pemberdayaan ekonomi, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut: 1.
Strategi yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Tangerang dilakukan dengan 4
cara yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan. Perencanaan progam kerja BAZNAS Kabupaten Tangerang dilakukan oleh Badan Pelaksana /Pengurus BAZNAS Kabupaten Tangerang. Pengorganisasian yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Tangerang terdiri atas Dewan Pertimbangan, Komisi Pengawas dan Badan Pelaksana/Pengurus BAZNAS yang dibantu oleh Seksi Pengumpul, Seksi Pendistribusian, Seksi Pengembangan dan Seksi Pendayagunaan. Pelaksanaan terhadap rencana/progam kerja tahunan yang telah dibuat
BAZNAS Kabupaten
Tangerang dilaksanakan oleh Badan Pelaksana/Pengurus BAZNAS Kabupaten Tangerang yang dibantu oleh Seksi Pengumpul, Seksi Pendistribusian, Seksi Pengembangan, Seksi Pendayagunaan dan UPZ sebagai ujung tombak. Pengawasan terhadap pengumpulan, distribusi dan pendayagunaan dana ZIS yang ada di BAZNAS Kabupaten Tangerang dilakukan oleh Komisi Pengawas.
70
71
2.
Program pemberdayaan ekonomi yang bersifat produktif di BAZNAS
Kabupaten Tangerang ada 5 program yaitu Program bantuan modal bergulir, Program pelayanan kesehatan masyarakat dengan memberikan bantuan pengobatan cumacuma, Program bantuan biaya pengobatan melalui pengajuan proposal, Program bantuan bea siswa tingkat SD/Ibtidaiyah, SMP/Tsanawiyah dan Santri Salafi/Ponpes Kobong dan yang terakhir Program bantuan bea siswa tingkat SLA/Aliyah. 3.
Persoalan-persoalan yang dihadapi pengurus BAZNAS Kabupaten Tangerang
di lapangan ada 5 persoalan yaitu Kurangnya Kesadaran Zakat Masyarakat ke BAZNAS dan solusinya melakukan sosialisasi secara intensif kepada masyarakat tentang cara membayar zakat yang tepat yaitu melalui BAZNAS Kabupaten Tangerang, Jarak Tempuh yang luas dan jauh dan solusinya dengan membagi tugas dalam mendistribusikan dana ZIS pada tiap kecamatan masing-masing oleh pengurus UPZ Kecamatan itu sendiri, SDM yang berkualitas diperlukan untuk dijadikan sebagai tenaga ahli di bidangnya masing-masing tetapi BAZNAS Kabupaten Tangerang terkendala masalah biaya operasionalnya yang tidak cukup untuk memberikan gaji bagi tenaga ahli itu dan solusinya dengan cara mengumpulkan dana ZIS sebanyak banyaknya dan dapat menggunakan hak amil sebagiannya untuk menunjang kinerja para pengurus BAZNAS Kabupaten Tangerang,
Masa
Peralihan/Pergantian Pengurus, Hal ini sangat mengganggu kegiatan pengelolaan ZIS pada tahun 2015, misalnya yang seharusnya awal bulan antara januari-april ada pelaporan rencana pendayagunaan untuk tahun 2015 dan laporan besarnya penerimaan ZIS tahun 2014, tapi kenyataannya belum dibuat laporan progam kerja
72
untuk tahun 2015 sampai September 2015 dan solusinya dengan cara mempercepat pergantian pengurus tahun 2015 agar pengelolaan ZIS di BAZNAS Kabupaten Tangerang pada tahun 2015 menjadi lancar dan tertib, terakhir pembayaran cicilan Dana Modal Bergulir yang macet dan solusinya agar sebelum akad peminjaman dana modal
bergulir
diturunkan
dipilihlah
orang-orang
yang
jujur
dan
benar
kepribadiannya. B. Saran 1. BAZNAS Kabupaten Tangerang sebaiknya menginstruksikan kepada UPZ di tingkat Kecamatan di seluruh wilayahnya agar mendata jumlah masjid di wilayahnya lalu mendatangi setiap pengurus Dkm masjid untuk diajak membentuk UPZ agar bermitra dengan BAZNAS Kabupaten Tangerang dalam menghimpun dana ZIS dan menyalurkannya, agar penerimaan ZIS di BAZNAS Kabupaten Tangerang meningkat dan yang terpenting agar penyaluran ZIS menjadi tepat sasaran dan merata. 2. BAZNAS Kabupaten Tangerang diharapkan menambah alokasi dana untuk Program pemberdayaan ekonomi yang bersifat Produktif, agar para mustahik kedepannya bisa menjadi muzaki. 3. Pemerintah harus bersikap tegas dengan membuat undang-undang yang memberikan sanksi kepada orang-orang kaya muslim yang tidak mau membayar kewajiban zakat minimal 50% melalui BAZNAS karena mayoritas penduduk NKRI adalah beragama Islam, hal ini perlu dilakukan agar dana ZIS tadi dapat dikelola dengan baik dan dapat menghindari dari kelalaian dan kesengajaan muzaki dari tidak membayar zakat.
73
DAFTAR PUSTAKA
Adi, Isbandi Rukminto. Pemikiran-pemikiran dalam Pembangunan Kesejahteraan Social. Jakarta: UI Press, 2003. Ali, Muhammad Daud. Sistem Ekonomi Islam: Zakat dan Wakaf. Jakarta: UI Press, 1988. Arikunto, Suharsimi. Manajemen Penelitian. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2007. Bariadi, Lili dkk. Zakat dan Wirausaha. Ciputat: CED, 2005. Bariyah, N.Oneng Nurul, Ed. Total Quality Management Zakat: Prinsip dan Praktik Pemberdayaan Ekonomi. Wahana Kardofa FAI UMJ, 2012. BAZDA Kabupaten Tangerang. Pedoman Zakat. Tangerang, 2007. BAZNAS Kabupaten Tangerang, Profil BAZNAS Kabupaten Tangerang: Progam Kerja BAZNAS Kabupaten Tangerang Tahun 2014. Tangerang. BAZNAS Kabupaten Tangerang, Progam Pendayagunaan dana ZIS Tahun 2012, Progam Kerja BAZNAS Tahun 2013, Progam Kerja BAZNAS Tahun 2014. Tangerang. Dikutip dari Solo Pos, 16 September 2008. Djazuli dan Yadi Janwari. Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2005. Fakhruddin. Fiqh dan Manajemen Zakat Di Indonesia. Malang: UIN Malang Press, 2008. Hafidhuddin, Didin. The Power Of Zakat: Studi Perbandingan Pengelolaan Zakat Asia Tenggara. UIN Malang Press, 2008. Hafidhuddin, Didin. Zakat Dalam Perekonomian Modern. Jakarta: Gema Insani, 2002.
74
Hariadi, Bambang. Strategi Manajemen: Strategi Memenangkan Perang Bisnis. Malang: Bayumedia Publishing, 2005. Kuncoro, Mudrajad. Strategi: Bagaimana Meraih Keunggulan Kompetitif. Jakarta: Erlangga, 2006. Mursyidi. Akuntansi Zakat Kontemporer. Bandung: PT.Remaja Rosdakarya, 2006. Nawawi, Hadari. Manajemen Strategik: Organisasi Non Profit bidang Pemerintahan. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2003. Qardawi, Yusuf. Hukum Zakat. Bogor: Litera Antar Nusa, 1996. Soemitra, Andri. Bank dan Lembaga Keuangan Syariah. Jakarta: Kencana, 2009. Yusanto, Ismail dan M.Karebet Widjajakusuma. Manajemen Strategis Perspektif Syariah. Jakarta: Khairul Bayan, 2003. Wawancara Pribadi dengan Bapak Abdul Mufti, Staf Tata Usaha. Tangerang, 10 September 2015. Wawancara Pribadi dengan Bapak Atjang, Staf Tata Usaha. Tangerang, 10 September 2015. Wawancara Pribadi dengan Bapak Triyoso, Bendahara Penerima. Tangerang, 10 September 2015. Wawancara Pribadi dengan Ibu Khoeroyaroh, Tim Ekonomi Zakat Dana Bergulir. Tangerang, 10 September 2015. http://m.inilah.com/news/detail/2018443/total-zis-kota-bogor-2013-capai-rp1226miliar. http://pusat.baznas.go.id/upz/. http://senengemaca.blogspot.com/2012/08/unsur-unsur-dalam-strategipembelajaran.html. http://tangerangekspres.com/zakat-infak-target-penerimaan-baznas-kabupaten-serangrp-7-m/. http://chikacimoet.blogspot.co.id/2013/02/pemberdayaan-masyarakat.html.
75
http://id.wikipedia.org/wiki/Zakat_Mal. http://jurnalekis.blogspot.co.id/2013/01/menuju-standardisasi-pengelolaanzakat.html. http://rachmatfatahillah.blogspot.co.id/2013/03/zakat-konsumtif-dan-zakatproduktif.html. http://teoripemberdayaan.blogspot.co.id/2012/04/paparan-tentang-pemberdayaanmasyarakat.html. http://www.pendidikanekonomi.com/2012/12/pemberdayaan-ekonomimasyarakat.html.
PEDOMAN WAWANCARA
Pertanyaan Wawancara: 1. Bagaimana strategi yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Tangerang dalam mengelola dana zakat? 2. Apa saja progam pemberdayaan ekonomi produktif yang ada di BAZNAS Kabupaten Tangerang? 3. Adakah target yang ditetapkan dalam penerimaan dana ZIS? Berapa jumlah target penerimaan dana ZIS pada tahun 2013? 4. Bagaimana tata cara pendistribusian bantuan dana modal bergulir? 5. Apa saja persoalan/kendala/hambatan yang dihadapi pengurus BAZNAS Kabupaten Tangerang di lapangan?
Jawaban Wawancara: 1. Strategi yang dilakukan Baznas Kabupaten Tangerang dalam menghimpun dana ZIS adalah dengan cara membentuk UPZ. Setelah UPZ di masing-masing wilayah kerjanya berhasil mengumpulkan dana ZIS, maka setiap UPZ menyetorkan dana tersebut dengan cara dikirim ke BAZNAS Kabupaten Tangerang melalui 3 nomer rekening Bank BJB yang ada yaitu No.Rek zakat 0120030004199, No.Rek infak 0120030072651 dan No.Rek shodaqoh 0301003467. 2. Progam pemberdayaan ekonomi yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Tangerang semuanya ada tercantum di buku Progam kerja BAZNAS tahun 2014. 3. Ya ada targetnya, Target penerimaan dana ZIS pada tahun 2013 sejumlah 6 milyar bahkan target tertingginya 16 milyar, namun jumlah penerimaan ZIS pada tahun 2013 Hanya mencapai angka 2,89 milyar. Ini sangat jauh melenceng dari jumlah yang di targetkan yang 6 milyar, bahkan untuk mencapai angka 50% dari target saja tidak sanggup.
4. Cara pendistribusian bantuan dana modal bergulir adalah melalui lembaga majlis ta’lim, setiap lembaga majlis ta’lim yang terkordinir oleh BAZNAS Kabupaten Tangerang dikucurkan dana sebesar Rp.2.000.000. yang kemudian ditunjuklah guru dari majlis ta’lim itu sebagai kordinator untuk memberikan dana itu kepada 4 orang anggota masing-masing mendapatkan @500.000. untuk dipinjamkan bagi yang memiliki usaha yang nantinya cara pembayarannya dicicil perbulan murni tidak ada riba sampai 5-10 bulan tergantung kesanggupannya dengan tujuan supaya mengajinya tambah rajin, selanjutnya guru ngaji itu pun yang bertanggungjawab melaporkan bagaimana perkembangan pembayaran cicilannya apakah lancar atau macet. Usaha yang dijalankan oleh anggota majlis ta’lim diantaranya adalah dagang gado-gado, nasi uduk, warung, gorengan dan lain lain. Juga ada yang melalui Kecamatan, ada 29 Kecamatan yang ada di BAZNAS Kabupaten Tangerang, setiap Kecamatan dikucurkan dana yang kemudian ditunjuklah
bagian KESOS
(Kesejahteraan Sosial) atau Ketua UPZ Kecamatan itu sebagai kordinator untuk memberikan dana itu kepada 7 orang anggota yang memiliki usaha. 5. Persoalan yang dihadapi pengurus BAZNAS Kabupaten Tangerang di lapangan pasti ada saja, misalnya Kurangnya Kesadaran Zakat Masyarakat, Dalam hal ini masyarakat di wilayah Kabupaten Tangerang dalam berzakat masih banyak yang membayar zakat langsung diberikan kepada para tokoh masyarakat, kiayi, guru ngaji, dkm masjid dan mushola serta orang fakir miskin yang mereka kenal, sehingga terjadi penumpukan zakat pada individu dan tempat itu. Juga banyak masyarakat yang belum paham agar pembayaran zakatnya diberikan ke BAZNAS sebagai salah satu badan zakat yang resmi. Jarak Tempuh, Dalam hal ini jauhnya jangkauan jarak yang ditempuh ke seluruh wilayah Kabupaten Tangerang yang luas yaitu terbagi menjadi 29 Kecamatan. SDM, Dalam hal ini sumber daya manusia yang berkualitas (berpendidikan tinggi) diperlukan untuk dijadikan sebagai tenaga ahli di bidangnya masing-masing, akan tetapi BAZNAS Kabupaten Tangerang terkendala masalah biaya operasionalnya yang tidak cukup untuk memberikan gaji bagi tenaga ahli itu.
Selama ini pun honor dan biaya operasional ditanggung dan dibiayai oleh dana APBD Kabupaten Tangerang. Masa Peralihan/Pergantian Pengurus, Karena ada peraturan baru BAZNAS No 3 tahun 2014 Pasal 31 disebutkan Susunan Organisasi BAZNAS Kabupaten/Kota agar diperbarui secepatnya sesuai kriteria di peraturan baru itu, Peraturan BAZNAS ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya yaitu pada tanggal 13 Oktober 2014, Namun pada kenyataannya ketika penulis mulai meminta izin untuk penelitian skripsi pada November 2014, dikatakan bahwa di BAZNAS Kabupaten Tangerang sedang dalam Masa Peralihan dan Pergantian Pengurus, lalu ternyata sampai September 2015 ini belum ada pergantian pengurus di BAZNAS Kabupaten Tangerang secara resmi yaitu dengan diadakan Pelantikan Pengurus Baru. Hal ini sangat mengganggu kegiatan pengelolaan ZIS pada tahun 2015, bahkan dari salah satu staf menyatakan tidak dibayar gajinya selama 5 bulan dari januari sampai mei, beberapa pengurus pun mundur dari jabatannya akibat dari ketidakjelasan kapan pergantian pengurus ini dilaksanakan ketika awal tahun 2015. Dana Modal Bergulir Macet yaitu Pembayaran terhadap cicilan bantuan dana modal bergulir yang diberikan BAZNAS Kabupaten Tangerang kepada penerima yaitu pengusaha kecil sebagiannya mengalami macet/susah untuk ditagih dengan berbagai alasan, ini menjadi kendala yang menyebabkan dana yang seharusnya berputar di kalangan anggota terus secara bergantian, bahkan dana tersebut malah habis sebagiannya karena si penerima bantuan dana modal bergulir baik yang melalui majlis ta’lim dan juga UPZ Kecamatan tidak bisa membayar cicilan perbulannya.
