STRATEGI PEMERINTAH KOTA MANADO DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DARI SEKTOR PAJAK
Oleh : Faisal Suhaimi
Abstrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang berasal dari daerah dan digunakan untuk membangun dan membiayai sistem pemerintahan di daerah yang bertujuan pada kesejahteraan masyarakat. Pajak daerah merupakan salah satu komponen di dalam pendapatan asli daerah dan merupakan yang paling besar kontribusinya di dalam penghasilan PAD. Maka dari itu keberadaan pajak daerah harus benar-benar mendapat perhatian dari pemerintah Kota Manado untuk terus dioptimalkan dan dikembangkan seluruh potensinya agar bisa dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat Kota Manado. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa strategi pemerintah Kota Manado dalam meningkatkan pedapatan asli daerah sektor pajak. Jika melihat potensi pajak yang ada pemerintah seharusnya mampu memberikan pemasukan yang besar terhadap PAD Kota Manado dari sektor pajak. Hasil penelitian menunjukan bahwa strategi yang diupayakan oleh pemerintah Kota Manado dalam meningkatkan PAD sektor pajak terbilang berhasil. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kota Manado adalah Intensifikasi dan Ekstensifikasi terhadap pajak daerah. Intensifikasi dilakukan dengan meningkatkan kualitas pelayanan kepada wajib pajak dan ekstensifikasi dilakukan dengan cara terus menggali potensi objek pajak yang ada. Upaya ini berhasil karena terbukti dengan perolehan PAD Kota Manado dari sektor pajak menlampaui target yang ditetapkan pada tahun 2013. Key Word: Pendapatan Asli Daerah, Pemerintah Kota Manado, Pajak Daerah 1. Pendahuluan Sebagai salah satu tujuan yang hendak dicapai di dalam pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah jargon atau istilah tentang kemandirian daerah bukan hal yang baru. Secara teoritis pengukuran kemandirian daerah diukur dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun di dalam perkembangan selanjutnya, diantara semua komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD), pajak dan retribusi
daerah merupakan penyumbang terbesar, sehingga muncul anggapan bahwasanya Pendapatan Asli Daerah (PAD) identik dengan pajak dan retribusi daerah. Pemberian kewenangan kepada daerah untuk memungut pajak di daerah telah mengakibatkan pemungutan berbagai jenis pajak daerah yang berkaitan dengan berbagai aspek kehidupan masyarakat. Untuk mengatur tentang pungutan pajak di daerah, pemerintah pusat bersama dengan DPR RI telah mengeluarkan UndangUndang No 28 tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Undang-Undang ini menjadi dasar pemungutan pajak daerah yang memberikan kewenangan kepada daerah untuk memungut atau tidak memungut suatu jenis pajak pada daerahnya. Salah satu kriteria penting untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengukur dan mengurus rumah tangganya adalah kemampuan ‘selfsupporting’ dalam bidang keuangan. Sumber keuangan daerah yang asli, misalnya Pajak dan Retribusi Daerah, hasil perusahaan Daerah dan Dinas Daerah, serta hasil Daerah lainnya yang sah, haruslah mampu memberikan kontribusinya bagi keuangan daerah. Pemerintah Kota Manado harus benar-benar menangkap semangat otonomi daerah dengan melakukan peningkatan pendapatan asli daerah guna pencapaian desentralisasi fiskal yang baik. Jika Melihat potensi-potensi pajak yang ada di Kota Manado saat ini capaian target pendapatan asli daerah Kota Manado yang ada seharusnya masih bisa ditingkatkan dan dikembangkan lagi apabila potensi-potensi pajak yang ada di Kota Manado dimaksimalkan secara tepat. Otomatis besaran pendapatan asli daerah akan meningkat secara signifikan dan seluruh pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kota Manado terlaksana dengan baik. Peraturan Daerah Kota Manado No. 2 Tahun 2011 tentang pajak daerah dibuat oleh pemerintah Kota Manado guna memaksimalkan pendapatan Kota Manado dari sektor pajak. Ada sembilan jenis pajak yang diatur di dalam peraturan daerah Kota Manado tersebut, yaitu pajak Hotel, pajak Restoran, pajak Hiburan, pajak Reklame, pajak Penerangan jalan, pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, pajak Parkir, pajak Air Tanah, pajak Sarang Burung Walet. Pemerintah Kota Manado diharapkan mampu memaksimalkan potensi petik pajak yang diatur dalam Perda No. 2 Tahun
2011 tersebut guna memaksimalkan pendapatan asli daerah Kota Manado dari sektor pajak. Yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah masih banyak terdapat masyarakat wajib pajak yang belum taat dalam pembayaran pajak serta sarana dan prasarana yang belum menunjang guna pemaksimalan potensi pajak yang ada. Melihat fenomena ini tentunya pemerintah Kota Manado tidak boleh tidak melakukan tindakan karena hal ini bisa mempengaruhi pendapatan di Kota Manado terutama dari sektor pajak. Maka dari itu pemerintah Kota Manado tidak boleh sedikitpun melewatkan potensi-potensi pajak yang ada sebab akan sangat merugikan daerah dengan adanya potensi pajak yang tidak dimanfaatkan dengan baik, dalam artian tidak mendapat respon yang baik dari masyarakat karena pendekatannya tidak tepat atau strateginya kurang baik sehingga mengurangi pendapatan asli daerah dari sektor pajak. Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah peneliti kemukakan maka rumusan masalah yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah apa strategi pemerintah Kota Manado dalam meningkatkan PAD sektor pajak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi atau langkah-langkah serta programprogram yang dilaksanakan oleh pemerintah Kota Manado untuk meningkatkan PAD sektor pajak Kota Manado. 2. Metodologi Penelitian 2.1 Metode Penelitian Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan analisa kualitatif. Peneliti akan mencoba menggambarkan secara umum strategi-strategi yang digunakan oleh pemerintah Kota Manado dalam meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor pajak. 2.2 Lokasi Penelitian Lokasi penelitian dalam penelitian ini dilakukan di Dinas Pendapatan Kota Manado sebagai representatif dari pemerintah Kota Manado sebagai instansi pelaksana PAD (Pendapatan Asli Daerah) Kota Manado berdasarkan Peraturan
Walikota Manado Nomor 14 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendapatan Kota Manado. 2.3 Fokus Penelitian Fokus penelitian dalam penelitian ini adalah mencari tahu apa upaya atau langkah-langkah pemerintah Kota Manado dalam meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor pajak. 2.4 Informan dan Sumber Data 2.4.1 Informan Informan dalam penelitian ini adalah Kepala Dinas Pendapatan Kota Manado. Kepala Dinas Pendapatan Kota Manado mempunyai tugas membantu Walikota dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan di bidang pendapatan dan melaksanakan fungsi pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang pendapatan. 2.4.2 Sumber Data Sumber data terdiri dari: 1. Data primer 2. Data sekunder Data Primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari subjek penelitian (instansi), dengan cara: a) Wawancara b) Observasi Data Sekunder diperoleh berdasarkan acuan materi atau literatur dan review terhadap dokumen, buku, jurnal, dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti pada Dinas Pendapatan Kota Manado yang terdiri dari jenis data yang berbentuk informasi baik lisan maupun tulisan yang sifatnya bukan angka melainkan dalam bentuk deskripsi berupa informasi atau keterangan-keterangan yang berperan selaku pendukung data-data lainnya yang berhubungan dengan pembahasan. 2.5 Teknik Pengumpulan Data Untuk mendapatkan data yang otentik dan mendalam mengenai strategistrategi dari pemerintah Kota Manado dalam meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor pajak, maka digunakan teknik pengumpulan data Wawancara, Observasi dan Dokumentasi.
2.6 Teknik Analisis Data Dalam penelitian ini akan dilakukan Teknik analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman yang dilakukan secara interaktif melalui proses data reduction (reduksi data), display data (data display), dan conclusions:drawing/verirication (penggambaran/kesimpulan). 3. Hasil Penelitian dan Pembahasan 3.1 Hasil Penelitian Dengan diberlakukannya Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah setiap Pemerintah Kabupaten/Kota sebagai daerah otonom dituntut untuk dapat mengembangkan dan mengoptimalkan semua potensi daerah yang digali dari dalam wilayah daerah bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, pengelolaan kekayaan yang dipisahkan dan lainlain pendapatan daerah yang sah yang menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah. Maka pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk meningkatkan taraf kesejahteraan rakyat serta menjaga dan memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat. Peranan pemerintah daerah dalam menggali dan mengembangkan berbagai potensi daerah sebagai sumber penerimaan daerah sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat di daerah. Masalah yang peneliti temui di lapangan adalah masih kurangnya kesadaran masyarakat wajib pajak dalam membayar pajak, masih terdapat infrastruktur yang kurang memadai dalam pelaksanaan pengembangan potensi pajak, dan kualitas sumber daya manusia aparatur pemerintah dalam pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah sektor pajak. Permasalahan-permasalahan yang terjadi inilah yang kemudian menjadi kendala dalam bertumbuhnya tingkat pendapatan asli daerah di Kota Manado. Dalam pengambilan data yang dilakukan peneliti melalui metode wawancara sangat membantu peneliti dalam menganalisa unsur-unsur terkait dengan strategi meningkatkan pendapatan asli daerah Kota Manado. Baik berupa permasalahan atau kendala, sekaligus solusi dan upaya dalam mengatasinya. Solusi yang diupayakan oleh pemerintah Kota Manado tidak hanya dalam kerangka pemecahan masalah melainkan juga termasuk upaya atau strategi meningkatkan
pendapatan asli daerah Kota Manado dari sektor pajak. Karena telah melalui analisaanalisa yang mendalam dan komperhensif dari para ahli. Berkaitan dengan pendapatan asli daerah sektor pajak, DPRD Kota Manado telah mengeluarkan kebijakan tentang itu di dalam Peraturan Daerah Kota Manado No. 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Dalam peraturan daerah tersebut di atur tentang jenis-jenis pajak daerah yang ada di Kota Manado berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada. Jenis pajak daerah yang diatur dalam Perda tersebut adalah: a) Pajak Hotel b) Pajak Restoran c) Pajak Hiburan d) Pajak Reklame e) Pajak Penerangan Jalan f) Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan g) Pajak Parkir h) Pajak Air Tanah i) Pajak Sarang Burung Walet Dari hasil jenis-jenis pajak yang tertera dalam peraturan daerah tersebut pemerintah Kota Manado mendapat penerimaan daerah yang cukup besar sehingga mampu meningkatkan penerimaan APBD Kota Manado dan mengoptimalkan pembangunan di daerah dengan hasil pendapatan daerah tersebut. Pelaksanaan perluasan objek pajak daerah merupakan bentuk konkret dari penyerahan wewenang mengenai anggaran pemerintah daerah. Wewenang dari sisi pendapatan ini menjadi pilihan yang paling mudah bagi pemerintah Kota Manado untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Jenis-jenis pajak tersebut memang sesuai dengan kriteria yang disampaikan oleh Devas. Kriteria pertama yaitu Hasil (yield), suatu pajak harus bisa menghasilkan penerimaan yang lebih besar. Kedua, keadilan (Equity), dalam pungutan pajak harus adil secara vertical maupun horizontal. Ketiga, daya guna ekonomi (economic efficiency), pajak memiliki dua tujuan, menyediakan uang untuk pelayanan publik dan mempengaruhi ekonomi. Keempat, kemampuan melaksanakan (ability to implement), kemampuan pemerintah daerah daerah untuk memungut pajak tersebut. Dan kelima, kecocokan sebagai sumber penerima daerah
(suitability as a local revenue source), jenis-jenis pajak ini sudah jelas akan diterapkan pemerintah kota Manado dengan dengan segala potensi yang ada. Peneliti melihat bahwa ini adalah upaya dan bagian dari strategi pemerintah Kota Manado dalam meningkatkan PAD, sebagai tujuan dari otonomi daerah dan kemandirian finansial yang baik di Kota Manado. 3.2 Pembahasan 3.2.1 Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah Sektor Pajak Pengelolaan pendapatan Kota Manado mengandung azas perkiraan yang terukur, rasional, serta memiliki kepastian dasar hukum penerimaannya, dengan memperhatikan prinsip-prinsip penyelenggaraan pengelolaan pendapatan sebagai berikut; Pengelolaan pendapatan bertumpu pada kepentingan publik, transparan dan rasional, pendekatan pengelolaannya berbasis kinerja, dikelola secara profesional dan biaya rendah. Kebijakan pendapatan daerah diarahkan pada upaya menggali dan mendayagunakan
seluruh
potensi
pendapatan
daerah
guna
memantapkan
perekonomian kota serta untuk mengantisipasi kebutuhan belanja daerah yang terus mengalami kenaikan setiap tahunnya. Adapun prinsip-prinsip kebijakan pendapatan Kota Manado ditindaklanjuti dengan konsistensi pengembangan kebijakan pendapatan yang ditempuh lewat : Menciptakan lingkungan dan iklim yang kondusif bagi pengembangan investasi dan perekonomian
kota,
Meningkatkan
upaya
intensifikasi
dan
ekstensifikasi
penerimaan dari sumber-sumber PAD yang telah dilaksanakan selama ini terutama bagi sumber-sumber penerimaan yang wajar meliputi sumber-sumber penerimaan yang telah ditetapkan dalam undang-undang dan yang telah dikembangkan berdasarkan ruang lingkup kewenangan, memperluas diversifikasi sumber penerimaan asli daerah, memantapkan penerimaan yang bersumber dari Badan Usaha Milik Daerah dengan meningkatkan fungsi dan pelayanan bagi peran utama yang menjadi misi dari eksistensi seluruh BUMD yang dikelola Pemerintah Kota, memantapkan penerimaan daerah dari pihak ketiga dengan peningkatan peran pemerintah dalam fasilitasi investor domestik dan asing bagi pelaksanaan investasi di daerah dengan mengutamakan optimalisasi pembangunan daerah yang diperoleh dari sinergitas antara pemerintah dan dunia usaha, Meningkatkan pelayanan publik
sesuai bidang kewenangan dari setiap SKPD, dibarengi upaya meningkatkan sistem insentif bagi pejabat dan seluruh personil yang terkait dalam pelayanan publik yang dilakukan. 1. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah Dalam upaya intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan dari sumber-sumber PAD terutama yang telah ditetapkan dalam undang-undang dilakukan melalui: -
Intensifikasi pendapatan daerah melalui: Intensifikasi merupakan cara yang dilakukan dari dalam untuk meningkatkan
jumlah pendapatan asli daerah dengan memperbaiki kualitas pelayanan dan prosedur keuangan yang baik sebagai bentuk meningkatkan kepercayaan masyarakat. Cara intensifikasi ini dimaksudkan dengan meningkatkan kualitas organisasi dengan meningkatkan kualitas pelayanan kepada wajib pajak dan menyusun sitem informasi dan prosedur pengelolaan keuangan melalui pajak daerah. Yang dijabarkan sebagai berikut: a. Menginventarisasi sumber-sumber penerimaan b. Melakukan penegakan Peraturan Daerah (Supremasi Hukum) c. Melakukan monitoring dan evaluasi pendapatan daerah d. Melaksanakan koordinasi komunikasi efektif dengan wajib pajak dan atau stakeholders. e. Melakukan pendataan subjek dan objek pajak f. Melaksanakan pemeriksaan, penelitian secara cermat terhadap pendataan dan pendaftaran, penetapan, penagihan, pembukuan dan pelaporan. g. Memberikan penghargaan kepada wajib pajak yang memenuhi kewajiban tepat waktu. h. Melaksanakan inventarisasi pemutahiran data objek dan subjek pajak dan retribusi. i. Melaksanakan rapat koordinasi dan evaluasi PAD. j. Pembentukan
tim
penyelesaian
masalah
(pengkajian
perampungan masalah). k. Mengadakan koordinasi/komunikasi antara eksekutif dan legislatif. l. Mengadakan pendataan potensi Pajak Penerangan Jalan (PPJ).
dan
m. Melaksanakan pembinaan teknis administrasi pengelolaan Pajak dan Retribusi kepada Instansi, Unit, Badan Pengelola PAD. n. Mengadakan monitoring pengelolaan dan realisasi. o. Melaksanakan koordinasi Dana Perimbangan dan Dana Bagi Hasil dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi. - Ekstensifikasi pendapatan daerah melalui: Cara Ekstensifikasi ini dilakukan keluar organisasi dengan cara menggali sumber pendapatan daerah yaitu pajak daerah, retribusi dan pendapatan daerah lain yang sah. Esktensifikasi dimaksudkan sebagai cara yang dilakukan keluar dengan usaha maupun dalam bentuk penambahan jumlah objek pajak yang bertujuan untuk menambah pendapatan asli daerah. a. Pelaksanaan pendataan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah b. Penelitian dan pengkajian Sumber Pendapatan Asli Daerah. c. Melaksanakan penyusunan dan pembahasan Peraturan Daerah sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah. d. Sosialisasi kebijakan pengelolaan pendapatan daerah. 3.2.2 Pengelolaan Pajak Daerah Kota Manado Melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ini diamanatkan bahwa adanya pelimpahan kewenangan pengelolaan pajak dari Pemerintah Pusat kepada pemerintah daerah yang harus dilaksanakan. Dalam mendekatkan pola pelayanan publik serta orientasi terhadap pendekatan rentang kendali pelayanan dan sekaligus sebagai wujud re-inventing government melalui Dinas Pendapatan yang merupakan perpanjangan tangan dari fungsi pelayanan pajak. Guna
mengakomodasi
serta
meningkatkan
aksetabilitas,
transparansi,
akuntabilitas, serta pendekatan pelayanan publik melalui re-inventing government dengan penerapan sistem teknologi informasi yang terpadu telah diakomodir dalam sebuah sistem terpadu yang meliputi SIMPAD (Sistem Informasi Manajemen Pajak Daerah), SIM BPHTB (Sistem Informasi Manajemen Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan), akomodasi pelayanan SMS Gateway, dan inovasi terbaru dalam mengakomodir amanat dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 ini dibentuk Sistem Informasi Manajemen PBB, Sistem Pembayaran PBB Online (Host to Host),
Sistem Informasi Tagihan PBB, dan Sistem Monitoring Pendapatan PBB yang terpadu dalam sebuah sistem. Di sisi lain dalam fokus pengawasan manajerial pada mekanisme manajemen prosedur perpajakan telah didorong melalui peningkatan mutu manajemen yang dikemas dalam ISO 9001:2008 dan ISO 8385:2000. Dalam aspek pendayagunaan aparatur, telah didorong adanya Petugas Dinas Luar yang berfungsi untuk memfasilitasi dan memberikan perkembangan-perkembangan informasi kepada wajib pajak. Keseluruhan inovasi-inovasi tersebut dibentuk dalam rangka mendukung serta mengakomodir pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada Dinas Pendapatan Kota Manado dalam penerapan e-government pada pengelolaan pajak sekaligus mendukung
kebijakan
Pemerintah
Pusat
dalam
implementasi
pelimpahan
kewenangan pengelolaan pajak pada pemerintah daerah. Langkah-langkah konkret dan inovasi yang ditempuh oleh Dinas Pendapatan Kota Manado tidak lain adalah sebagai satu upaya Pemerintah Kota Manado dalam pencapaian reformasi birokrasi melalui fokus pada aspek akuntabilitas dan pelayanan publik. Mengingat Dinas Pendapatan Kota Manado merupakan sebagai perpanjangan tangan dari Walikota Manado dalam bidang pendapatan. Adanya pemangkasan birokrasi melalui penerapan sistem pelayanan online terpadu dan dinaungi dalam sebuah wadah kelembagaan terpadu ini setidaknya menjadi sebuah terobosan baru agar upaya-upaya peningkatan pelayanan publik dan optimalisasi capaian target pendapatan daerah dapat dijalankan secara sinergi dan terpadu.
4. Kesimpulan dan Sarah 4.1 Kesimpulan Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan oleh peneliti tentang strategi pemerintah Kota Manado dalam meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor pajak sudah cukup baik dan mampu memberikan penambahan dan peningkatan pendapatan daerah Kota Manado. Strategi yang diupayakan oleh pemerintah Kota Manado memberikan dampak positif terhadap APBD Kota Manado.
Permasalahan-permasalahan
sektor
pajak
yang dihadapi
mampu
terselesaikan dengan baik meskipun masih ada beberapa aspek yang perlu diberikan perbaikan. Maka dari itu peneliti berkesimpulan sebagai berikut: 1. Strategi yang di upayakan oleh pemerintah Kota Manado dalam meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor pajak adalah dengan melakukan pengelolaan pendapatan asli daerah dan pengelolaan pajak daerah Kota Manado yang baik dengan memperhatikan prinsip-prinsip penyelenggaraan pengelolaan pendapatan sebagai berikut; Pengelolaan pendapatan bertumpu pada kepentingan publik, transparan dan rasional, pendekatan pengelolaannya berbasis kinerja, dikelola secara profesional dan biaya rendah. Cara ini mampu memberikan dampak yang baik dalam pengelolaan pendapatan daerah Kota Manado karena berazaskan perkiraan yang terukur, rasional, serta memiliki kepastian dasar hukum penerimaan pendapatan asli daerah. 2. Intensifikasi yang di tempuh oleh pemerintah Kota Manado dengan melaksanakan koordinasi komunikasi efektif dengan wajib pajak dan atau stakeholders, menyusun sistem informasi, dan prosedur pengelolaan pajak daerah yang baik mampu memberikan dampak positif terhadap kontribusi masyarakat dalam memberikan tanggung jawabnya membayar pajak. 3. Upaya ekstensifikasi dengan menggali sumber-sumber pendapatan daerah serta potensi-potensi pajak yang ada memberikan dampak positif terhadap penerimaan daerah. Strategi ini mampu mendulang hasil yang baik dari sisi pajak daerah.
4.2 Saran 4.2.1 Saran Akademis Peneliti mengharapkan agar penelitian ini dapat berguna bagi mahasiswa yang ingin melakukan penelitian serupa atau melakukan penelitian lanjutan atas topik yang sama. Peneliti berharap agar topik ini dan pembahasan yang telah dipaparkan dapat menimbulkan rasa keingin tahuan untuk mengadakan penelitian lanjutan terhadap strategi-strategi pemerintah Kota Manado tentang pendapatan asli daerah dikedepannya nanti.
4.2.2 Saran Praktis Peneliti mengharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah Kota Manado diantaranya adalah: 1. Dalam pengelolaan pendapatan daerah Kota Manado hendaknya pemerintah Kota Manado benar-benar memperhatikan kepentingan publik terlebih dahulu dengan menggunakan hasil pendapatan daerah tersebut untuk pembangunan sektor publik yang krusial. 2. Sumber daya aparatur pemerintah Kota Manado harus terus ditingkatkan dan diberikan pelatihan-pelatihan khusus berkenaan dengan bidang pajak daerah agar mampu memberikan kontribusi yang baik kepada masyarakat serta melaksanakan sistem dan prosedural yang sudah dibuat dengan baik. 3. Dalam menggali sumber-sumber pendapatan daerah, pemerintah hendaknya juga memperhatikan masyarakat jangan sampai malah menambah beban masyarakat dengan aktifitas-aktifitas pemerintah dalam kegiatan-kegiatan lapangan di sumber-sumber pendapatan daerah.
DAFTAR PUSTAKA Siahaan, Marihot Pahala. 2013. Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah. Jakarta: Rajawali Pers. Supramono., Theresia W. Damayanti. 2009. Perpajakan Indonesia: Mekanisme dan Perhitungan. Yogyakarta: Andi. Sugiyono.
2009.
Metode
Penelitian
Kualitatatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta
Pendidikan:
Pendekatan
Kuantitatif,
Udaya, Jusuf., Luky Y. Wenadi., Angrahini. L. 2013. Manajemen Stratejik. Yogyakarta: Graha Ilmu. Kaho, Josef; 2005, Prospek Otonomi Daerah Di Negara Republik Indonesia, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada Talizidulu, 2003, Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru), Rineka Cipta. Kristiadi, JB, 1992, Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah, JHS, S Jakarta. Islamy, M. Irfan, 1994, Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara. Cetakan Ketujuh Bumi Aksara Jakarta. Irhan Fahmi, 2011, Manajemen Kinerja, Alfabeta, Bandung. Josef Riwu Kaho, 2010, Prospek Otonomi daerah Di Negara Republik Indonesia, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta. Talizidulu, 1981, Metodologi Pemerintahan Indonesia, Radar Jaya Offset, jakarta. Syaharuddin H, Mappa Nasrun dan Alwi. 2009, tentang Analisis Strategi Peningkatan Pendapatan Daerah Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat. Lina Budiayani. 2010, tentang Upaya Mengoptimalkan Pajak Daerah Oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Kota Surakarta Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Undang-Undang Nomor 29 Tahun
2008 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi
Daerah Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah
Peraturan Walikota Manado Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Rincian Tugas Dan Fungsi Dinas Pendapatan Kota Manado Dokumen Lain: Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Renja-SKPD) Dinas Pendapatan Kota Manado Tahun 2013 Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) Kota Manado Tahun 2013 Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Walikota Manado Tahun 2012 Daftar Rincian Target Penerimaan Pendapatan Daerah Kota Manado Tahun Anggaran 2013 Daftar Rincian Target Penerimaan Pendapatan Daerah Kota Manado Tahun Anggaran 2012
